PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM BANTUAN SOSIAL PANGAN &

PENGEMBANGAN KUBE DALAM PENANGANAN KEMISKINAN

Oleh

Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin,

Kementerian Sosial RI

1

2

31

.02

29

.89

28

.59

28

.55

27

.75

28

.51

27

.76

25

.95

25

.67

13

.33

12

.56

11

.66

10

.96

11

.13

11

.18

10

.12

9.8

2

9.6

6

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5

10

15

20

25

30

35

Jumlah Persentase

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

• Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 mencapai di bawah10% untuk pertama kalinya, Persentase kembali menurunpada September 2018 (9,66%);

• Masih diperlukan upaya lebih lanjut agar dapat memenuhitaget RKP 2019 sebesar 8,5-9,5%, serta proyeksi targetindikatif pembangunan 2020-2024 untuk tingkat kemiskinanberkisar 5 - 5,7%.

• GINI Ratio pada September 2018 secara nasionaladalah 0,384;

• Masih diperlukan upaya lebih lanjut agar dapatmemenuhi taget RKP 2019 sebesar 0,389, sertaproyeksi target indikatif pembangunan 2020-2024untuk tingkat kemiskinan berkisar 0,371 hingga0,373.

Pendampingan Sosial

Pemberdayaan UEP/KUBE

Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)

Perbaikan Rumah / BPSU

Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5Start

Graduasi Maksimum

Bantuan Langsung /Jaminan Sosial (KKS/KIP/KIS_PBI)

Keluarga MiskinKeluarga Sejahtera

Berkelanjutan

Monitoring – EvaluasiBenchmark Resertifikasi

Masa graduasi PKH 6 tahun, dengan Pemberdayaan, bisa menjadi 4-5 tahun

IMPLEMENTASI KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL MENUJU GRADUASI KPM

KELEMBAGAAN TIKOR BANSOS PANGAN

Masing-masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di wilayahnya

Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi & Kabupaten/Kota → Ketua : Sekretaris Daerah

→ Sekretaris : Kepala Dinas Sosial

4

PusatDibentuk dan

dikoordinasikan oleh Menko PMKTim Koordinasi Bansos Pangan tingkat

Pusat

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkatKabupaten/Kota*

Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkatKecamatan

ProvinsiTim Koordinasi Bansos Pangan tingkat

Provinsi*Dibentuk dan

dikoordinasikan oleh Gubernur

Dibentuk dan dikoordinasikan olehBupati/Walikota

Dibentuk dandikoordinasikan oleh Camat

SUMBER DATA DAN PENERIMA BANSOS PANGAN

5

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluarga dengan kondisi sosialekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan

Sumber Data KPM Bansos Pangan adalah Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu(DT-PFMOTM), yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015

DT-PFMOTM dikelola oleh: Pokja Data merupakan kelompok kerja yang terdiri dari 6 Lembaga lintas Kementerian, yaitu: Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat TNP2K.

6

BPNT

TRANSFORMASI BANSOS PANGAN

7

2016

SUBSIDI

RASTRA

15,6 juta

SUBSIDI RASTRA

14,3 juta

BPNT1,2 juta

BANSOS RASTRA

5,3 juta

BPNT

10,3 juta

2017 2018

BPNT

15,6 juta

2019

BESARAN MANFAAT BANSOS PANGAN

8

BPNT

• Rp110.000/KPM/bulan

• Tidak dapat diambil tunai danhanya dapat ditukarkan denganberas dan/atau telur sesuaikeinginan.

• Bantuan sosial diberikan dalambentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 kg per KPM per bulan

• KPM menerima Bansos Rastratanpa dikenakan harga/biaya tebus

Bansos Rastra

MEKANISME PENYALURAN BPNT

9

DISTRIBUTOR

• BULOG• BUMDes• GAPOKTAN

SKEMA BANTUAN

1. Penyimpangan mudahdikontrol

2. Target KPM lebih tepat3. Kualitas beras lebih baik4. Bebas memilih pangan

dan harga sesuai KPM5. Penyaluran lebih mudah6. Biaya transport dan

Penyimpanan7. yang lebih hemat8. Memperluas inklusi keuangan

MANFAAT

E WARONG

PETANI LOKAL

DATA

REGISTRASI KARTU KPM

PEMBERIAN EDC

PEMANFAATAN BANTUAN

SIKLUS PENGELOLAAN DATA KPM BPNT

10

1. Daerah melakukan

verivali data KPM

2. Daerah melakukan

pemeriksaan dan Finalisasi Data

3. Pusdatin memberikan data

hasil verivali SIKS-NG ke PFM

4. PFM mengesahkan

dan memberikan data ke Bank

5. Pembukaan Rekening dan

Penyaluran Bansos 1. Dapat dilaksanakan setiap bulan2. Daerah dapat menonaktifkan KPM

dan mengganti dengan usulan baru (usulan baru HARUS dari BDT)

3. Pada versi 2, daerah dapat mengusulkan peserta BDT baru tetapi baru bisa diusulkan sebagai penerima Bansos setelah kepesertaan BDTnya disahkan pada periode Mei-November

Periode Bulanan

DEFINISI PENDAMPING SOSIAL

• Seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh KementerianSosial dan/atau Dinas Sosial di Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota selamajangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaanprogram bantuan.

• Untuk program Bansos Pangan, Pendamping Sosial terdiri dariKoordinator Tenaga Kerja Sosial Kabupaten/Kota, Koordinator PKHKabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, PendampingPKH dan Asisten Pendamping PKH.

11

TUGAS PENDAMPING SOSIAL(Berdasarkan Kepmen No. 592/SK/PFM.PPK.PAN.2/12/2017)

• Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM BansosPangan.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksaanprogram Bantuan Pangan.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima KKS

• Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bansos Pangan.

• Membuat laporan pelaksanaan program Bansos pangan kepada DinasSosial Kab/kota dan Kementerian sosial dengan tembusan Dinas SosialProvinsi

12

JUMLAH PENDAMPING TKS

13

1 2 3

WILAYAH 1

181PENDAMPING

WILAYAH 2

148PENDAMPING

WILAYAH 3

181PENDAMPING

JUMLAH PENDAMPING NASIONAL

510PENDAMPING

TUGAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PENYIAPAN DATA DAN E WARONG

14

✓Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi By Name By Address KPMpenerima BPNT

✓Berkoordinasi dengan Bank Penyalur dan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kotauntuk pendataan E-Warong

ALUR EDUKASI DAN SOSIALISASI

15

TUGAS PENDAMPING SOSIAL DALAM EDUKASI DAN SOSIALISASI

16

✓Berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan Pendamping Sosial lainnyauntuk memastikan KPM menerima informasi dan mengerti mengenaiprogram BPNT

✓Memberikan bimbingan dan mengkoordinasi peregistrasian KPM✓Memberikan bimbingan mekanisme pencairan dan penyaluran✓Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan dan Bank Penyalur dalam

memberikan daftar E Warong ke KPM✓Mengedukasi jenis bahan pangan yang dapat dibeli dengan kartu combo✓Mengedukasi KPM mengenai cara pengaduan

PROSEDUR PENGGANTIAN KPM

17

Dasar Penggantian KPM1. Pedum BPNT/Rastra2. Radiogram Kemendagri3. SE Mensos No. 1

SK Tikor

Musdes/Muskel

BAFRP

Input SIKS-NG

Finalisasi ada di Pusdatin

Laporan ke PFM SK Dirjen

Direktorat PFM

HIMBARAMelakukan

Burekol

TUGAS PENDAMPING SOSIAL PASCA REGISTRASI DAN PENGGANTIAN KPM

18

✓Bersama dengan Perangkat Desa/Kelurahan melakukan pengecekan keberadaan KPM✓Meminta daftar KPM kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota sebagai dasar

pengecekan KPM✓Berkoordinasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan dan Tikor Bansos Pangan

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Musdes/Muskel dan Muscam sebagaimekanisme penggantian KPM

✓Berkoordinasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan dan Pendamping Sosial lainnyauntuk mengirimkan data perubahan KPM kepada Tikor Bansos PanganKabupaten/Kota

✓Berkoordinasi dengan Pendamping Sosial lainnya dalam menerima pengaduanpermasalahan Kartu Kombo dan meneruskan permasalahan tersebut kepada masing-masing stakeholder sesuai dengan alur yang diatur dalam Pedoman Umum danPetunjuk Teknis

TUGAS PENDAMPING SOSIAL SAAT PEMANFAATAN

19

✓Bersama dengan Pendamping Sosial lainnya menampung pengaduan dariKPM mengenai permasalahan pemanfaatan dana BPNT

✓Berkoordinasi dengan Pendamping Sosial lainnya dalam melakukanpemantauan Program BPNT

✓Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota untukmenindaklanjuti pelaporan dari Pendamping Sosial dan KPM

✓Melaksanakan pelaporan Program BPNT ke Kementerian Sosial sesuaidengan mekanisme yang telah disosialisasikan dalam Bimbingan danPemantapan

20

RASTRA

MEKANISME PENYALURAN BANSOS RASTRA

21

Penetapan pagu

oleh

Kementerian

Sosial

Penyiapan

data

Keluarga

Penerima

Manfaat

(KPM)

Penugasan dan

perintah

penyaluran dari

Kemensos

kepada Perum

BULOG

Koordinasi

Perum

BULOG

dengan

Pemerintah

Daerah

Penyaluran

Bansos Rastra

ke TD oleh

Perum BULOG

Penyaluran

Bansos Rastra

ke TB hingga ke

KPM oleh

Pelaksana

Distribusi

1 5432 6

SIKLUS PENGELOLAAN DATA KPM RASTRA

22

1. Daerah melakukan verivali

data KPM

2. Daerah melakukan

pemeriksaan, Finalisasi Data dan

update

3. Pusdatin memberikan data hasil verivali SIKS-

NG ke PFM

4. PFM mengesahkan dan memberikan data

ke BULOG

5. BULOG melakukanpenyaluran

1. Dapat dilaksanakan setiap bulan2. Daerah dapat menonaktifkan KPM dan

mengganti dengan usulan baru (usulan baru HARUS dari BDT)

3. Pada versi 2, daerah dapat mengusulkan peserta BDT baru tetapi baru bisa diusulkan sebagai penerima Bansos setelah kepesertaan BDTnya disahkan pada periode Mei-November

Periode Bulanan

TUGAS PENDAMPING KOORDINATOR TKS✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi

dan validasi By Name By Address KPMpenerima Rastra

✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Mudes/Muskel/Muscam untuk penggantian KPM

ALUR PENYALURAN KE TITIK DISTRIBUSI

23

TUGAS PENDAMPING KOORDINATOR TKS✓ Berkoordinasi dengan

pelaksana distribusiuntuk pengecekankuantitas dan kualitasberas

PENYALURAN KE TB

24

• TB ditetapkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan.

• TB dilengkapi dengan penanda tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra

• Pelaksana Distribusi menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM di TB dengan menyerahkan Bansos Rastrasejumlah 10 kg/bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

• Pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk mendukung pelaksanaan Bansos Rastra, terutama untukmembiayai penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB agar KPM tidak dikenakan biaya apapun saatmenerima Bansos Rastra di TB.

• Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti: KPM lansia, penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusidi tingkat desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upayaaktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.

• Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM dituangkan dalam DPM-2.

• Dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran Bansos Rastra dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepadaDinas Sosial Kab/Kota.

• Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyalurkan seluruh alokasi Bansos Rastra sesuai denganPagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk setiap periode penyaluran.

TUGAS KOORDINATOR TKS PENYALURAN KE TITIK BAGI

25

✓Berkoordinasi dengan Perangkat Desa untuk menghadirkan KPM ke TB✓Berkoordinasi dalam mengidentifikasi KPM yang tidak hadir saat

penyaluran ke TB✓Membantu Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk memastikan beras

diterima oleh KPM yang sesuai✓Membantu Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk memastikan beras

yang diterima sesuai dengan ketentuan✓Menyalurkan pengaduan masalah Bansos Pangan ke Tikor Bansos Pangan

Kabupaten/Kota

KEANGGOTAAN SUMBER DANA JUMLAH BANTUANMEKANISME PENCAIRAN DAN

STATUS BANTUAN

• Kepala Keluarga• 5 – 10 per kelompok

• APBN/Pusat• Dekonsentrasi

Rp 2 Juta Per KK atau Rp20 Juta per KUBE denganjumlah anggota 10 KK

• Transfer ke rekening KUBE.• Bantuan merupakan aset KUBE

bukan perorangan.

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PERSYARATAN

1. Keluarga Fakir Miskin atau Miskin;2. Berusia antara 18 tahun keatas dan masih

produktif serta sudah menikah;3. Berdomisili tetap dan berdekatan (dalam satu

wilayah);4. Menyatakan siap dalam berkelompok;5. Memiliki potensi dan keterampilan dibidang UEP;6. Tidak boleh PNS, TNI/POLRI, pensiunan.

1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE);2. Memiliki rencana usaha/pemanfaatan dana

bantuan;3. Memiliki rekening dan stempel atas nama

kelompok pada Bank;4. Diusulkan pemerintah Kabupaten melalui Dinas

Sosial setempat dan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi.

BANTUAN STIMULAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

TARGET & CAPAIAN BANTUAN STIMULAN KUBE

2015 2016 2017 2018 2019

Target 349400 201960 140400 119020 101800

Capaian 343690 200771 140270 118809

98.37 %

99.41 %

99.91 %

99.82 %

Program KUBE/UEP adalah bantuansosial dalam rangka penanganan fakirmiskin untuk:

1. Meningkatkan usaha ekonomiproduktif (khususnya dalampeningkatan pendapatan),

2. Menciptakan keharmonisanhubungan sosial antar warga,

3. Menyelesaikan masalah sosialyang dirasakan Keluarga,

4. Pengembangan diri5. Sebagai wadah berbagi

pengalaman antar anggota.

Capaian pelaksanaan Bantuan StimulanKUBE selalu diatas 95%.

DITARGETKAN TAHUN 2019101.800 KPM MENERIMA BANTUAN STIMULAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

6 M DALAM PENGEMBANGAN USAHA

MAN (SDM)Sumber daya manusiayang dapat berusahaatau tenaga kerja yang

memadai

MONEY (MODAL)Perencanaan dalampemanfaatan modal

diperlukan dalammembangun usaha

MATERIAL (BAHAN BAKU)Bahan baku harus mudah,

berkualitas dan sesuai denganmodal, sehingga sebaiknya sesuai

produk unggulan lokal

MACHINE (ALAT PRODUKSI)

Alat produksi yang sesuai dengankebutuhan dan kemampuan

modal. Dapat pula bekerja samadengan stakeholder.

METHODE(CARA BERUSAHA)

Cara menjalankan manajemen usaha.Paling sederhana akuntansi usaha,

perencanaan produk dan penjualan produk.

MARKET (PEMASARAN)Suatu produk yang dihasilkan

merupakan produk yang punya daya saing. Persaingan dari segikualitas, harga, pengemasan, dll

HAMBATAN INDIVIDU DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN

HAMBATAN INDIVIDU HAMBATAN LINGKUNGAN

• Kecakapan (Aptitude)✓ Kepribadian (Personality)✓ Aspirasi dan Rujukan

• Keterampilan (Skill)✓ Dasar, Teknik, Keuangan

• Modal Sosial✓ Networkin, Assosiation

• Fasilitas Keuangan✓ Pelayanan bank✓ Akses Kredit✓ Manajemen Keuangan

• Kondisi Perdagangan Lokal✓ Peraturan dan Aspek Legal✓ Pelayanan Pemerintah✓ Insfrastruktur

• Akses Pasar

• Faktor Budaya✓ Norma dan persepsi✓ Sosial Class/ Gender

TERIMA KASIH

30