peran pemerintah yogyakarta dalam mengelola pasar
description
Transcript of peran pemerintah yogyakarta dalam mengelola pasar
-
i
Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengelola
Pasar Kranggan
SKRIPSI
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Yeremias T. Keban
Disusun oleh :
Cahya Nugroho 09/282981/SP/23634
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
-
ii
Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengelola
Pasar Kranggan
SKRIPSI
Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Disusun Oleh :
Cahya Nugroho
09/282981/SP/23634
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
-
iii
LEMBAR PENGESAHAN
-
iv
SURAT PERNYATAAN
-
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Hasil karya kecilku ini aku persembahkan untuk kalian,
Kedua Orangtuaku & Kakakku, youre the best and
Thanks God,I proud to be part of this family,
love you all!!
Bapak dan Ibuku yang tersayang, Terima kasih atas semua kasih sayang yang kalian berikan untukku, sampai kapanpun aku takkan sanggup membalas semua yang telah kalian berikan, hanya doa dan usahaku untuk membahagiakan kalianlah yang bisa ku lakukan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan dan kesehatan untuk Bapak dan tempat yang ternyaman disurga untuk Ibuku. Untuk Kakakku, yes finally I did it bro!! :toss: :D Untuk teman-temanku, terimakasih buat semuanya! :cheers:
Cahya Nugroho.
-
vi
UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillah puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena
atas berkat dan rahmatmu akhirnya hambamu ini saya dapat
menyelesaikan Skripsi ini.
Ucapan Terimakasihku untuk: 1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada
terkira.
2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi kita semua
hingga akhir jaman nanti.
3. Kedua Orangtuaku, Untuk Ibuku Paskahningsih yang telah melahirkan &
menyayangiku dari pertama kali Ibu melahirkanku hingga kini Ibu telah
tenang disisi Allah, selamanya Ibu selalu mendapat tempat yang spesial
dihatiku. Untuk Bapakku Supardi yang telah menyayangiku & mendidikku
dengan baik, Bapak Ibu anakmu ini udah jadi lulus jadi Sarjana, Cahya pasti
bisa membahagiakan Bapak!
4. Kakakku, Arya Anandika nuwun mas buat semuanya, salama ini udah bisa
jadi Kakak sekaligus penerus Ibu buatku, Cahya wes lulus. Sukses terus
buat mas Arya & pokoke maturnuwun mas!
-
vii
5. Teman-temanku, Agung, Ridwan, Reni, Arinal, Rizal, Tria, Ghea, Lely, Lia,
Andaru, Irma, Rinda, Ririn, Dina, Dida, Rina, Yoyok, Sihum, Yosep, Agus,
Isna, Apri, Santi, Tia, Samson, Arif, Om Piggy, Rama, Wibi, Mamat, Wagu
dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas
bantuan dan dorongan semangat kalian selama ini.
6. Teman-teman Administrasi Negara 2009, Pak Eko, Lek Guntur, Sofyan
minoritas, Yerry, Antok, Mbah Jaya, Bagong, Bimo, Vikar, Cino, Dodok,
Ucup, Jarwo, Pepi, Budi, Amar, Wendi, Libra, Arif, Fafa, Lutfi, Ian, Bravo,
Aji, Adi, Agung, Adhiatma, Imam, Andika, Sekar, Ainun, Yeyen, Ajeng,
Teesa, Jeje dan teman-teman lainnya terimakasih buat semuanya dari awal
kita kuliah sampai saat ini kalian luar biasa!!
7. Teman-teman KKN PENDIKAR Unit 234C, Eka, Indira, Ineke, Aziz,
Deni, Hadiyan, moment KKN kita berkesan men!! terimakasih atas kerjasama
& supportnya selama ini!
8. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah
membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya dalam perkuliahan.
9. Dan untuk seluruh orang yang berperan selama ini yang tidak dapat
disebutkan semuanya, terimakasih atas semua motivasi semangat, bantuan,
masukan dan sarannya selama ini, TERIMAKASIH semuanya!!
-
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena
hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengelola Pasar
Kranggan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulisan ini bukan
merupakan tujuan akhir dari proses belajar, melainkan sebagai tahap pembelajaran
dalam mempertanggungjawabkan hasil pembelajaran yang selama ini telah di tempuh
dalam pendidikan Strata-1 selama dalam bangku perkuliahan.
Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan
dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena
itu, tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:
1. Rektor Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan kesempatan bagi
penulis menuntut ilmu dan menulis skripsi di Universitas Gadjah Mada.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, terima
kasih atas pemberian ijin kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan
penelitian dari tahap awal hingga selesai dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Yeremias T. Keban selaku dosen pembimbing, yang telah
dengan sabar dan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk
-
ix
memberikan arahan, masukan, serta teguran yang mampu menjadi
penyemangat bagi penulis sejak awal penyusunan proposal hingga akhir
proses penulisan skripsi ini.
4. Ario Wicaksono, S.IP., M.Si Selaku dosen penguji I yang telah memberikan
masukan, saran, serta koreksi yang bermanfaat kepada penulis selama proses
ujian pendadaran skripsi.
5. Puguh Prasetyo Utomo, S.IP., MPA Selaku dosen penguji II.
6. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah
khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan banyak
bekal ilmu bagi penulis.
7. Bapak Ir.Supartama dari Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, Bapak
Udiyitno selaku Lurah Pasar Kranggan, Bapak Ir. Bambang Widiyatmoko
dari Dinas Disperindakoptan Kota Yogyakarta, Bapak Drs. Risdianto dari
Dinas Pembangunan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Waltijo selaku
wakil ketua paguyuban pedagang Pasar Kranggan dan para Pedagang Pasar
Kranggan. Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak
mungkin dapat disebutkan satu-persatu.
-
x
Akhirnya penulis berharap semoga segala amal baik dan bantuan yang
diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari
adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skipsi ini, oleh karena itu
penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian
selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan.
Yogyakarta, 16 Januari 2014
Hormat Saya
Cahya Nugroho
-
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................... iii
SURAT PERNYATAAN ........................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................. v
UCAPAN TERIMAKASIH ...................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .............................................................................................. viii
DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .................................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xv
INTISARI ................................................................................................................. xvi
ABSTRACT .............................................................................................................. xvii
BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1
I.1. Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 13
1.3 Tujuan .................................................................................. 13
1.4 Manfaat ................................................................................ 14
BAB II
KAJIAN PUSTAKA ................................................................................................. 15
2.1 Pasar .................................................................................... 15
2.2 Peran Pemerintah .................................................................. 16
-
xii
2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Yogyakarta .................................................................................... 23
2.3.1 Ketersedian Anggaran .......................................................................... 23
2.3.2 Partisipasi Pedagang ............................................................................. 26
2.3.3 Kerjasama Stakeholder ......................................................................... 28
2.4 Kerangka Pikir ...................................................................... 30
2.5 Definisi Konsep .................................................................... 32
2.6 Definisi operasional............................................................... 33
BAB III
METODE PENELITIAN ......................................................................................... 35
3.1 Metode Penelitian .................................................................. 35
3.2 Desain Penelitian .................................................................. 39
3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian ................................................ 40
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data ................................... 41
3.5 Teknik Analisis Data ............................................................. 44
3.5.1 Analisis Data Kualitatif ......................................................................... 44
3.5.2 Analisis Data Kuantitatif ....................................................................... 46
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN ............................................ 47
4.1 Sejarah Pasar Kranggan ......................................................... 47
4.2 Deskripsi Lokasi Penelitian. ................................................... 47
4.3 Profil Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta ......................... 52
4.4 Pengelolaan Pasar Kranggan ................................................... 55
-
xiii
BAB V
PEMBAHASAN ........................................................................................................ 59
5.1 PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGELOLA PASAR KRANGGAN .............................................. 59
5.1.1 Peran Pemerintah Dalam Fungsi Pengaturan (Regulator) .......................... 59
5.1.2 Peran Pemerintah dalam Fungsi Pembangunan .................................... 72
5.1.3 Peran Pemerintah dalam Fungsi Pemberdayaan ................................... 82
5.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANPEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGELOLA PASAR KRANGGAN . ............................................................................................ 90
5.2.1 Ketersediaan Anggaran ......................................................................... 90
5.2.2 Partisipasi Pedagang Pasar .................................................................... 95
5.2.2 Kerjasama Stakeholder ....................................................................... 100
5.3 PENGELOLAAN PASAR KRANGGAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA ................................................................ 102
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................... 108
6.1 Kesimpulan ......................................................................... 108
6.2 Saran .................................................................................. 111
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 112
LAMPIRAN ............................................................................................................. 117
-
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Ritel Alfamart dan Indomart tahun 2008 2009 ......... 4
Tabel 2. Pangsa penjualan barang Pasar Modern dan Pasar Tradisional. ..................... 5
Tabel 3. Jumlah Pasar Modern di Kota Yogyakarta tahun 2007 2012. ..................... 8
Tabel 4. Jumlah Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta. ............................................... 9
Tabel 5. Pendapat pedagang Pasar Kranggan terhadap semakin banyaknya jumlah
pasar modern di Wilayah Kota Yogyakarta. ............................................................... 69
Tabel 6. Pendapat pedagang Pasar Kranggan mengenai Peraturan Walikota Nomor 79
Tahun 2010 ................................................................................................................. 70
Tabel 7. Pendapat pedagang Pasar Kranggan mengenai dampak program rehabilitasi.
..................................................................................................................................... 80
Tabel 8. Pendapat pedagang Pasar Kranggan mengenai pinjaman modal. ................. 83
Tabel 9.Pendapat pedagang Pasar Kranggan mengenai prosedur pinjaman modal. ... 84
Tabel 10. Dana penyertaan modal Bank Jogja ............................................................ 91
Tabel 11. Rincian Anggaran Rehabilitasi Pasar Kranggan. ........................................ 93
Tabel 12. Perubahan Rincian Anggaran Rehabilitasi ................................................. 94
Tabel 13. Pendapat pedagang Pasar Kranggan mengenai partisipasi pedagang. ........ 99
-
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Peran Pemerintah Kota Yogyakarta. ........................................ 31
Gambar 2. Pintu Masuk Pasar Kranggan. ................................................................... 47
Gambar 3. Denah Pasar Kranggan. ............................................................................. 49
Gambar 4. Lapak Pedagang ........................................................................................ 50
Gambar 5. Pasar Kranggan Lantai 2 ........................................................................... 51
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta. ................. 54
Gambar 7. Grand Design Pasar Kranggan. ................................................................. 57
Gambar 8. Toko Circle K ............................................................................................ 62
Gambar 9. Pasar Patuk. ............................................................................................... 63
Gambar 10. Pasar Prawirotaman. ................................................................................ 64
Gambar 11. Pasar Tela. ............................................................................................... 65
Gambar 12. Pasar Giwangan. ...................................................................................... 66
Gambar 13 - 14. Kondisi Lantai & Lorong Pasar Kranggan. ..................................... 73
Gambar 15 - 16. Kondisi Lapak Pedagang. ............................................................... 74
Gambar 17. Grand Design Pasar Kranggan. ............................................................... 78
Gambar 18 - 19. Kondisi Lapak Baru Pasar Kranggan. ............................................. 79
-
xvi
INTISARI
Pasar tradisional dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami trend
penurunan, kondisi pasar tradisional yang seadanya membuat pasar tradisional erat
dengan kesan kotor, jorok dan kumuh ditengah-tengah masyarakat. Kemudian
diperburuk dengan semakin berkembang pesatnya pasar modern di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
mengelola pasar tradisional, dengan melakukan studi kasus di Pasar Kranggan.
Pembahasan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam
mengelola Pasar Kranggan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran dengan
pendekatan deskriptif karena sifat penelitian ini untuk memberikan gambaran dan
menjelaskan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan survei. Unit analisis adalah
pedagang Pasar Kranggan dan pihak-pihak lain yang terkait. Teknik analisis data
yang dilakukan adalah dengan mereduksi data yang telah dikumpulkan, kemudian
proses analisis data dan kemudian penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah
mulai berupaya untuk menguatkan kembali Pasar Tradisional, contohnya adalah yang
dilakukan di Pasar Kranggan yang dijadikan sebagai percontohan dalam pengelolaan
pasar tradisional. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola Pasar
Kranggan secara umum telah berjalan dengan cukup baik, peran pemerintah yang
dijalankan adalah peran dalam fungsi regulator, pembangunan dan pemberdayaan.
Sedikit catatan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
menjalankan perannya dalam fungsi regulasi yang belum dapat berjalan dengan
semstinya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor ketersediaan
anggaran, partisipasi pedagang dan kerjasama stakeholder.
-
xvii
Kata kunci: Pasar Tradisional, Pasar Kranggan, Peran Pemerintah.
ABSTRACT
Traditional markets in the past few years the trend continues to decline, the
crude traditional market conditions make traditional markets closely with the
impression of dirty, slovenly and dirty in the midst of society. Then the condition is
exacerbated by the increasingly rapid growth of the modern market in the city of
Yogyakarta. This study was conducted to determine the role of the City of Yogyakarta
in managing traditional markets, by conducting case studies in Kranggan Market.
Discussion This study is directed to find out how the role of government in managing
Kranggan Market and then went to find out the factors that influence the role of
government.
The research method used is a mixture of research with a descriptive
approach because of the nature of this research to provide an overview and explains
the problems that occurred on the object of research. Data collection techniques used
were interviews, documentation and surveys. The unit of analysis is Kranggan market
traders and other parties involved in the management Kranggan Market. The
technique of data analysis is to reduce the data that has been collected, then the
process of data analysis and then drawing conclusions.
The research results revealed that the City of Yogyakarta has initiated efforts
to reinforce traditional market, one of which was conducted in the Kranggan Market
that serve as a model for the management of traditional markets. Role of Yogyakarta
City Government in managing Kranggan Markets have generally been running pretty
well, the role of government is run is the role of government in the regulatory
function, development and empowerment. With a few correction that must be fixed by
the Government of Yogyakarta in carrying out its role in the regulation of functions
-
xviii
that can not be properly. While the factors that affect is availability budget, merchant
participation and cooperation of stakeholders.
Keywords: Traditional Market, Kranggan Market, Role of Government.
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Sektor perdagangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang berperan
sangat penting dalam bidang perekonomian, yaitu sebagai salah satu motor penggerak
bagi pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Saat ini posisi yang
paling strategis dalam sektor perdagangan adalah pasar tradisional, karena pasar
tradisonal sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pasar tradisional adalah
pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah sebagai tempat utama untuk
kegiatan perdagangan dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang
dikelola oleh pedagang kecil menengah dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan
modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar yang didalamnya
terdapat kebutuhan pokok masyarakat yang dipasok oleh para petani, peternak,
nelayan dan insustri kecil rumah tangga sehingga pasar tradisional telah menjadi
pegangan hidup bagi banyak orang1
Pasar tradisional tidak sekedar sebagai tempat untuk kegiatan jual-beli, selain
sebagai fungsi ekonomi pasar tradisional juga memegang fungsi sosial dan budaya.
Pasar tradisional sebagai fungsi sosial bisa dilihat dengan adanya interaksi antar
masyarakat seperti dalam kegiatan tawar-menawar harga dimana terjadi komunikasi
.
1 Pramono, Ananta Heri, dkk. 2011. Menahan Serbuan Pasar Modern. Yogyakarta : Penerbit Lembaga Ombudsman Swasta DIY.
-
2
antara penjual dan pembeli secara aktif sehingga antara penjual dan pembeli dapat
saling mengenal yang dapat memunculkan rasa percaya dan kepuasan tersendiri
ketika masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai fungsi
budaya bisa dilihat dari segi bangunan pasar tradisional yang mempunyai keunikan
tersendiri sebagai ciri khas pasar tradisional dan sebagai pusat keramaian yang sering
dijadikan sebagai tempat pertunjukan budaya daerah.
Dengan berjalannya waktu, pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat
kegiatan perdagangan bagi masyarakat saat ini lambat laun mulai mengalami
kemunduran yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah pasar
tradisional yang ada, kondisi bangunan pasar tradisional yang sudah tua, kurangnya
fasilitas pendukung dan ditambah dengan kondisi lingkungan pasar tradisional yang
tidak tertata membuat pasar tradisional memiliki kesan kotor, kumuh dan jorok di
mata masyarakat. Idealnya pemerintah harus mampu mengelola pasar tradisional agar
dapat kembali bangkit, salah satunya bisa dengan melakukan rehabilitasi fisik
bangunan pasar tradisional, pemberian bantuan pinjaman modal bagi pedagang kecil,
penataan atau klasifikasi kios-kios pedagang, pengadaan fasilitas pendukung,
penyediaan lahan parkir, dan pengelolaan kebersihan yang baik agar masyarakat tetap
tertarik untuk berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional, tetapi saat ini pasar-
pasar tradisional yang masih bertahan hanya beberapa saja yang mampu berkembang
mengikuti perkembangan jaman dan keinginan masyarakat yang semakin kompleks,
-
3
sedangkan sebagian lainnya hanya stagnan bahkan dikhawatirkan jumlahnya akan
terus berkurang.
Kondisi tersebut nampaknya direspon dengan baik oleh para pengusaha
sebagai sebuah peluang dengan mendirikan pasar modern. Pasar jenis ini pada
dasarnya hanya menekankan pada segi keuntungan saja, dengan menekankan pada
efektifitas, efisiensi, perputaran uang yang cepat, kemudahan dan kenyamanan,
sangat berbeda dengan pasar tradisional. Dalam pasar jenis ini penjual dan pembeli
tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli memilih dan mengambil
sendiri barang yang diinginkan dengan melihat label harga yang tercantum pada
barang, pelayanannya dilakukan oleh pramuniaga dan berada dalam satu bangunan
dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang lengkap seperti keranjang belanjaan,
pendingin ruangan, lemari pendingin, ATM, eskalator, toilet umum dan tempat
parkir. Pasar modern ini terdapat 5 (lima) pengelompokan, yaitu minimarket,
supermarket, hypermarket, departement store dan pusat perbelanjaan.
Kehadiran pasar modern ini kemudian seperti menjadi sebuah solusi jitu bagi
masyarakat untuk melakukan belanja karena pasar modern dinilai lebih menawarkan
kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja sehingga pasar modern semakin lama
semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Perkembangan pasar modern ini bisa
menjadi sangat cepat karena jenis pasar modern ini sangat terbuka bagi siapa saja
yang memiliki modal, karena hanya dengan menyediakan uang atau modal dengan
jumlah tertentu siapa saja dapat memiliki sebuah minimarket hingga supermarket,
-
4
dengan kemudahan untuk memiliki sebuah toko modern tersebut membuat
keberadaan pasar modern semakin menjamur seperti yang terjadi saat ini, akan dapat
dengan mudah menemukan berbagai macam toko modern seperti Alfamart,
Indomaret, Circle k, Superindo, Carrefour, Giant, Hypermart, mall dll di beberapa
daerah.
Dari data KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diketahui bahwa ritel
Alfamart dan Indomart mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Alfamart dari
tahun 2008 2009 mengalami peningkatan 13,26%, sedangkan Indomaret mengalami
peningkatan 15,16% dari tahun 2008 - 2009.
Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Ritel Alfamart dan Indomart tahun 2008 2009
Tahun Alfamart Indomart
2008 2.736 3.093
2009 3.098 3.531
Sumber: Data KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
Sedangkan menurut lembaga penelitian AC Nielsen menemukan fakta penurunan
jumlah pasar tradisional yang cukup tinggi dari tahun ke tahun setelah maraknya
perkembangan pasar modern di Indonesia,2
.
2 KPPU, 2007, Position Paper Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Toko Modern
-
5
Tabel 2. Pangsa penjualan barang Pasar Modern dan Pasar Tradisional.
Pangsa penjualan barang kebutuhan sehari-hari
Tahun Pasar Modern Pasar Tradisional
2001 24,8% 75,2%
2002 25,1% 74,8%
2003 26,3% 73,7%
2004 30,4% 69,6%
2005 32,4% 67,6%
Sumber: Survei AC Nielsen
Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan jumlah pasar tradisional
menurun sebesar 8,1% sepanjang tahun 2011. Berbanding terbalik dengan pasar
modern yang justru bertambah 31,4%3
Berkaitan dengan pentingnya eksistensi pasar tradisional, Faisal Basri
menyatakan tugas pemerintah sebenaranya untuk mendorong pasar tradisional agar
bisa bersinergi dengan pasar moderen. Jika tidak akan terjadi hukum rimba, yakni
siapa yang kuat dia yang akan menang. Pada kenyataannya sekarang, inilah yang
sering terjadi di lapangan. Antara pasar modern dengan pasar tradisional terjadi
. Dikhawatirkan jika kedepannya tidak ada
suatu kebijakan yang berpihak pada pasar tradisional jumlah pasar tradisional akan
terus mengalami penurunan dan para pedagang kecil yang selama ini
menggantungkan hidupnya dengan berdagang di pasar tradisional akan terancam
kehilangan mata pencahariannya.
3 http://www.antaranews.com/berita/309093/perlu-sinkronisasi-kebijakan-revitalisasi-pasar-tradisional
-
6
perang yang begitu sengit. Di tengah persaingan itu, pasar tradisional bagaikan
pelanduk yang mati di tengah pertarungan dua gajah. Disinilah peran pemerintah
mulai dibutuhkan agar terjadi persaingan yang sehat antara pasar tradisional dengan
pasar modern4
Selanjutnya, Didik. J. Rachbini juga mengungkapkan alasan-alasan mengapa
perlindungan pasar tradisional menjadi sangat penting, alasan-alasan tersebut antara
lain : pasar tradisional adalah wujud dari demokrasi ekonomi rakyat yang tumbuh
sejalan dengan perkembangan kota. Pasar tradisional mampu menampung sejumlah
besar pedagang kecil sehingga mampu secara langsung menyerap banyak tenaga
kerja. Apalagi keberadaannya meluas diseluruh wilayah Indonesia sehingga tenaga
kerja yang mampu terserap sangat banyak. Pasar tradisional mutlak dilindungi karena
memang banyak sekali alasan untuk melindunginya. Eksistensi pasar tradisional di
Jerman dan Jepang misalnya, disana sangat dilindungi oleh pemerintahnya, padahal
negara-negara tersebut merupakan negara kapitalis besar. Sudah seharusnya
pemerintah pusat melindungi pasar tradisional dengan suatu kebijakan/aturan yang
jelas dan tegas. Sementara pemerintah daerah mengatur secara lebih detail soal tata
ruang, batasan jarak pasar moderen dengan pasar tradisional, jam buka (jam
beroperasi) dan lain sebagainya
.
5
4 http://www.suarapembaruan-online.com/read/16035/pentingnya-eksistensi-pasar-tradisional 5http://www.bisnis.com/read/27104/upaya-melindungi-pasar-tradisional
.
-
7
Oleh karena itu upaya mengelola pasar tradisional memerlukan keseriusan
dari pihak pemerintah, selain dukungan regulasi di berbagai tingkatan pemerintah
juga diperlukan komitmen dan visi pengembangan ekonomi yang berpihak kepada
masyarakat banyak. Untuk merespon permasalahan pasar tradisional ini Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Isi dari
peraturan presiden tersebut diantaranya adalah mengatur agar Pemda dalam
pembangunan toko-toko modern wajib memperhatikan kondisi sosial masyarakat,
keberadaan pasar tradisional dan UKM di sekitar wilayah pembangunan, jarak
dengan pasar tradisional dan pengaturan jam kerja serta memiliki kemampuan untuk
menyediakan areal parkir setiap 60 m.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut
kemudian diikuti dengan munculnya Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan-
peraturan lainnya tentang perlindungan pasar tradisional di beberapa daerah,
termasuk di Kota Yogyakarta yang merespon dengan mengeluarkan sebuah Peraturan
Walikota (Perwal) No. 79 Tahun 2010 tentang pembatasan pendirian minimarket
waralaba, retail dan pusat perbelanjaan modern di Kota Yogyakarta yang berisi
mengenai pembatasan jumlah minimarket waralaba sebanyak 52 unit dengan jarak
bangunan minimarket waralaaba minimal 400 m dari pasar tradisional.
-
8
Namun tampaknya implementasi dari Peraturan Walikota (Perwal)
Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 yang bertujuan untuk melindungi pasar tradisional
tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, terbukti dengan masih banyak
ditemukan adanya pelanggaran mengenai jarak, lokasi pendirian minimarket dan
jumlah minimarket yang telah melebihi kuota yang ditentukan di wilayah kota
Yogyakarta.
Data yang didapatkan dari Disperindagkoptan Kota Yogyakarta menunjukkan
jumlah pasar modern yang ada di wilayah Kota Yogyakarta mengalami tren
peningkatan dari tahun ke tahun, berikut adalah tabel data jumlah pasar modern yang
berada di wilayah Kota Yogyakarta dari tahun 2007 - 2012:
Tabel 3. Jumlah Pasar Modern di Kota Yogyakarta tahun 2007 2012.
Tahun Jumlah Pasar Modern
2007 13 Unit
2008 28 Unit
2009 59 Unit
2010 68 Unit
2011 73 Unit
2012 72 Unit
Sumber: Disperindagkoptan Kota Yogyakarta
Sedangkan jumlah pasar tradisional yang masih eksis di wilayah Kota
Yogyakarta berjumlah 32 unit pada tahun 2013. Berikut ini merupakan Pasar-Pasar
Tradisional yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta:
-
9
Tabel 4. Jumlah Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta.
No. Nama Pasar Kelas Pasar 1 Pasar Beringharjo I 2 Pasar Induk Buah dan Sayur Giwangan II 3 Pasar Kranggan III 4 Pasar Demangan III 5 Pasar Sentul III 6 Pasar Legi Kotagede III 7 Pasar Serangan III 8 Pasar Klithikan Pakuncen III 9 Pasar Patuk III 10 Pasar Satwa dan Tanaman Hias (PASTY) III 11 Pasar Ngasem III 12 Pasar Terban IV 13 Pasar Legi Patangpuluhan IV 14 Pasar Lempuyangan IV 15 Pasar Ciptomulyo IV 16 Pasar Prawirotaman IV 17 Pasar Kembang IV 18 Pasar Pingit IV 19 Pasar Gading IV 20 Pasar Talok Gendeng IV 21 Pasar Sepeda Tunjungsari IV 22 Pasar Gedongkuning V 23 Pasar Karangwaru V 24 Pasar Sanggrahan Baciro V 25 Pasar Pujokusuman V 26 Pasar Kluwih Ngadikusuman V 27 Pasar Sawo Prawirodirjan V 28 Pasar Ledok Gondomanan V 29 Pasar Pace Semaki V 30 Pasar Suryobrantan V 31 Pasar Telo Karangkajen V
-
10
32 Pasar Senen V Sumber: Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta.
Keterangan:
1. Pasar Kelas I: Luas lahan dasaran 2000m, fasilitas tempat parkir, tempat bongkar muat, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola pasar, KM/WC, sarana pengaman, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik.
2. Pasar Kelas II: Luas lahan dasaran 1500m, fasilitas tempat parkir, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola pasar, KM/WC, sarana pengaman, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik.
3. Pasar Kelas III: Luas lahan dasaran 1000m, fasilitas tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola pasar, KM/WC, sarana pengaman, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik.
4. Pasar Kelas IV: Luas lahan dasaran 500m, fasilitas tempat promosi, kantor pengelola pasar, KM/WC, sarana pengaman, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik.
5. Pasar Kelas V: Luas lahan dasaran 50m, fasilitas tempat promosi, sarana pengaman, sarana pengelolaan kebersihan.
Dengan meminta pemerintah untuk membatasi jumlah pasar modern dan
membiarkan pasar tradisional dengan kondisi apa adanya tidak akan membantu pasar
tradisional untuk dapat terus bertahan hidup. Masyarakat selaku konsumen semakin
menuntut kenyamanan, dan jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi pasar tradisional,
maka secara otomatis masyarakat akan beralih ke pasar modern yang lebih
menawarkan kenyamanan dan kemudahan. Keberadaan pasar tradisional tidak dapat
diatur atau dilindungi oleh peraturan pemerintah setingkat apapun. Pasar tradisional
hanya dapat dipertahankan jika mereka disediakan tempat khusus yang nyaman yang
-
11
disediakan dan dikelola oleh pemerintah. Atas alasan itu pula, pasar modern tidak
dapat dipersalahkan.
Dalam mengelola pasar tradisional selain mengandalkan adanya kebijakan
hukum/peraturan yang ada untuk melindungi pasar tradisional, Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta juga melakukan kegiatan
pemberdayaan kepada pedagang pasar tradisional dengan memberikan bantuan
pinjaman modal dengan bunga rendah dan pelatihan dan pembinaan bagi para
pedagang pasar tradisional dengan harapan agar kegiatan ekonomi dalam pasar
tradisional tetap dapat terus berjalan sehingga kegiatan perdagangan di pasar-pasar
tradisional tidak akan mati, dan mampu menciptakan kondisi pasar tradisional yang
mandiri, mengingat para pedagang pasar tradisional adalah pihak yang paling
merasakan langsung dampak dari semakin banyaknya pasar modern yang terus
bermunculan.
Kemudian mulai memasuki tahun 2012 Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
usahanya untuk mengelola pasar tradisional mulai melakukan rehabilitasi pasar
tradisional. Pengelolaan pasar tradisional dilakukan untuk memperbaiki kondisi
bangunan dan manajemen pasar tradisional, dalam bentuk fisik diwujudkan dengan
melakukan rehabilitasi fisik bangunan pasar, penataan kios-kios pedagang,
pengelolaan kebersihan, pengadaan lahan parkir dan pengadaan fasilitas pendukung
pasar. Dalam pembenahan manajemen pasar tradisional diwujudkan dengan
melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para pedagang dalam hal pelayanan agar
-
12
pelayanan yang diberikan oleh pedagang menjadi semakin lebih baik, dan dengan
melibatkan para pedagang secara aktif dalam seluruh kegiatan pengembangan pasar,
seperti melibatkan pedagang dalam rapat pengelola pasar, pendirian paguyuban
pedagang pasar, pengelolaan sampah, dan keamanan dengan harapan pasar tradisional
mampu berkembang dengan mandiri.
Pengelolaan pasar tradisional dengan menjalankan program
rehabilitasi/perbaikan fisik pasar tradisional telah dilakkukan di beberapa pasar
tradisional seperti di Pasar Beringharjo, Pasar Legi Patangpuluhan, Pasar Ngasem,
Pasar Giwangan dan Pasar Kranggan dengan hasil yang cukup baik yang kemudian
mampu memberdayakan kembali pasar-pasar tersebut dan menjadikan Kota
Yogyakarta terpilih sebagai Kota terbaik dalam pengelolaan pasar tradisional dalam
ajang Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award 2012 dari Kementrian Dalam
Negri (Kemendagri) dengan kondisi pasar tradisional yang sehat, nyaman, tertata dan
menarik6
Dalam kasus ini penulis ingin mencoba mengetahui bagaimanakah Peran
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pasar tradisional dengan melakukan
studi kasus di salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Pasar
Kranggan. Pasar Kranggan dipilih oleh penulis sebagai lokus dari penelitian ini
karena Pasar Kranggan adalah termasuk salah satu dari 32 pasar tradisional yang
berada di wilayah Kota Yogyakarta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
.
6 www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/3797/kota-yogyakarta-raih-imp-award-2012.html
-
13
untuk dijadikan sebagai salah satu pasar percontohan untuk pasar-pasar tradisional
lainnya dalam hal pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
sehingga cocok untuk dipilih menjadii lokus penelitian.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah
tersebut dan melaporkan hasil penelitian tersebut dengan judul : Peran
Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengelola Pasar Kranggan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok
permasalahan yang akan dicoba dijawab, yaitu :
1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mengelola
Pasar Kranggan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Pemerintah Kota
Yogyakarta tersebut?
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan hasil penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam mengelola Pasar Kranggan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut.
-
14
1.4 Manfaat
1) Bagi Ilmu Pengetahuan : Memberikan partisipasi terhadap pengembangan
khasanah ilmu pengetahuan, artinya dapat memberikan informasi-informasi
mengenai peran pemerintah dalam mengelola pasar tradisional.
2) Bagi Civitas Akademika Bidang Ilmu Manajemen dan Kebijakan Publik :
Memberikan tambahan referensi bagi civitas akademika bidang Ilmu
Manajemen dan Kebijakan Publik mengenai peran pemerintah dalam
mengelola pasar tradisional.
3) Bagi pemerintah Kota Yogyakarta : Memberikan informasi yang diharapkan
dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam
mengelola pasar kranggan.
4) Bagi Pembaca : Menambah informasi dan dapat memberikan gambaran
kepada masyarakat mengenai pentingnya pasar tradisional dan dapat menjadi
referensi bagi penelitian selanjutnya.
5) Bagi Penulis : Memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti mengenai
peran pemerintah melalui Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta dalam
mengelola pasar tradisional sehingga dapat dijadikan bekal dan tambahan
pengetahuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan penelitian
selanjutnya.
-
15
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pasar
D.H. Penny (1990;138) menyatakan bahwa pasar (market) adalah sebuah
tempat para pembeli dan penjual bertemu dengan untuk berdagang. Transaksi yang
terjadi khususnya antara orang-orang yang belum dikenal dan dilakukan secara tunai.
Menurut sejarah, pasar timbul setelah terjadi proses ekonomi yang didasari oleh
perencanaan yang bersifat kekeluargaan.
Sejalan dengan pendapat Penny, Samuelson (dalam Kusumawardana,
2004;16) menyatakan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya konsumen dan
produsen. Sebagai tempat konsumen dan produsen berinteraksi (baik langsung
maupun tidak langsung). Proses interaksi yang terjadi di pasar antara konsumen dan
produsen bertujuan untuk menentukan harga dan kuantitas produk yang dibeli.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian, pasar
adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi
dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat
digolongkan menjadi:
-
16
a. Pasar Tradisional
Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah
dengan tempat usaha berupa took, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola
oleh pedagang kecil menengah dan Koperasi, dengan usaha skala kecil dan
modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
b. Pasar Modern
Pasar modern adalah pasar yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern
dengan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajamen
berada di satu tangan, bermodal relatif kuat. Penjual dan pembeli tidak
bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang
tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya
dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-
barang yang dijual adalah bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging;
sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan
lama.
2.2 Peran Pemerintah
Peran adalah suatu deskripsi pekerjaan untuk seseorang atau individu yang
mengandung harapan-harapan tertentu, tidak peduli siapa yang menduduki posisi
itu. (Bryant, 1987). Peranan juga dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku
yang diharapkan dari seseorang dalam aktivitasnya yang menyertakan orang lain.
-
17
Menurut pendapat Udai Pareek (1985:2), mengatakan bahwa peran dapat
didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai
tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting sistem sosial yang
bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam
sistem sosial itu. Peranan dapat diartikan sebagai konsep perihal penting apa yang
dapat dilakukan individu bagi struktur sosial masyarakat, dimana peranan tersebut
meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang
dalam masyarakat. Dengan kata lain seseorang menduduki suatu jabatan dalam
hirarki suatu sistem sosial dengan kekuasaan dan hak-hak, dan melakukan
beberapa fungsi yang sesuai dengan norma-norma yang melekat pada jabatan
tersebut sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan para anggota dan dirinya
sendiri.
Peran merupakan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang.
Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan
terjadinya peran. Konsep peran sangatlah penting dalam organisasi karena dari
peran tersebut dapat diketahui jalur utama yang menghubungkan antara individu
dan organisasi. Jika individu semakin memahami peranan, maka semakin dapat
dipahami tepatnya keselarasan atau integrasi antara keputusan-keputusan individu
dengan tujuan dan misi organisasi (Thoha, 2003). Thoha juga menambahkan,
dalam bahasa organisasi peran diperoleh dari uraian jabatan atas sesuatu
pekerjaan yang memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan
terjadinya peran. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan
-
18
bahwa peran adalah sekumpulan harapan dan apa yang dikerjakan oleh seseorang
untuk menanggapinya.
Soekanto mengatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari
status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau
mereka tersebut menjalankan peranannya. Levinson dalam Soekanto (1981),
menyatakan bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:
1. Peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti menempatkan rangkaian
peraturan yang mendukung seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam
struktur sosial.
Dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di negara
berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis.
Kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayan publik
guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketenteraman
masyarakat. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu
harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan
publik dan pengaturan warga negara. Untuk melakukan fungsi pemerintahan
tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan,
-
19
koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat.
Berkenaan dengan peranan pemerintah, Ndraha (1987 : 110)
mengemukakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat
luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang
berisfat ideologi dan spiritual.
Peranan pemerintah itu adalah, sejalan dengan definisi yang dinyatakan
PBB (dalam Ndraha, 1987 : 117) bahwa
pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melaksanakannya sendiri.
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah tidak dapat lepas
dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen,
pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Fungsi ini berkaitan erat
dengan fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan
layanan sipil dan jasa publik yang tidak diprivatisasikan bagi setiap orang pada
saat yang dibutuhkan (dituntut) oleh orang yang bersangkutan (Ndraha, 2000 :
543). Lebih lanjut dalam hubungan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi,
Ndraha (1997 : 80) mengemukakan pendapat bahwa pemerintah yang merupakan
kumpulan orang-orang pandai dan pilihan, memiliki teknologi, kekuasaan dan
kemampuan administratif yang memadai, memelopori pembangunan bangsa.
Fungsi pemerintahan di samping memberi ruangan yang cukup luas bagi
-
20
kepentingan rakyat, juga bertugas memenuhinya melalui kegiatan pembangunan,
pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Davey (1988), fungsi-fungsi pemerintahan secara umum bisa
disebutkan sebagai berikut:
1. Fungsi penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan
dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi kepada lingkungan dan
masyarakatnya.
2. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan
penegakan peraturan-peraturan.
3. Fungsi pembangunan, yaitu yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah
daerah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
4. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat daerah tersebut dalam kegiatan
di luar wilayah.
5. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam
pengkoordinasian perencanaan investasi dan tata guna lahan.
Secara sempit fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang
seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah (Haryanto dkk : 1997):
1. Fungsi pengaturan
Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan
perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.
-
21
Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan
dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Pemerintah daerah mempunyai fungsi
pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.
2. Fungsi Pelayanan
Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan
pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar
negeri, moneter dan peradilan. Secara umum, pelayanan pemerintah mencakup
pelayanan publik (publik service) dan pelayanan sipil (civil service) yang
menghargai kesetaraan.
3. Fungsi Pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah dibebani kewajiban untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan
pemerintahan.
Simbolon (dalam Haryanto, 1997:63) mengatakan bahwa dari sekian banyak
perspektif yang dapat digunakan untuk merumuskan fungsi-fungsi pemerintahan,
maka fungsi utama pemerintah adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan,
dan pembangunan. Dengan demikian, fungsi pembangunan merupakan fungsi
tambahan dari apa yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, fungsi pembangunan
diartikan sebagai fungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan program pengelolaan Pasar Kranggan ini melibatkan beberapa
stakeholder, maka Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sebagai pihak
-
22
pemerintah yang melaksanakan program pengelolaan pasar, dituntut untuk memiliki
konsep good governance dalam melakukan perannya. Pendekatan konsep good
governance seperti yang diuraikan Miftah Thoha (1999:5):
Manajemen pemerintah tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintah (government) akan tetapi beralih pada aspek tata pemerintahan (governance). Perubahan aspek ini menandakan bahwa orientasi kekuasaan seperti yang disinggung di atas tidak lagi berpusat pada penguasa yang mengemudikan pemerintahan itu, namun pada proses dimana rakyat memegang peranan utama dalam menata kepemerintahan.
Kunci utama dalam memahami good governance adalah pemahaman atas
prinsip prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip good governance tersebut terdiri
dari partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada
stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisien,
akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami sebagai
tinjauan dalam pelaksanaan peran yang harus dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar
Kota Yogyakarta dalam mengelola pasar kranggan.
Penelitian ini mengangkat peran Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta
dalam upaya yang dilakukan untuk mengelola Pasar Kranggan. Berdasarkan fungsi-
fungsi yang telah disampaikan di atas, maka peran Dinas Pengelola Pasar Kota
Yogyakarta dalam hal ini sebagai pemerintah dapat sebagai regulator, pembangunan
dan pemberdayaan.
-
23
2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Yogyakarta
Dari prinsip-prinsip good governance, pelaksanaan peran yang dilakukan oleh
Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta dalam mengelola pasar kranggan dapat
terkait dengan ketersediaan anggaran dan partisipasi masyarakat.
Anggaran digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengelolaan
pasar. Komponen lainnya adalah masyarakat yang menjadi fokus manfaat dari adanya
program pengelolaan pasar kranggan ini, dalam hal ini diperhatian pula partisipasi
masyarakat guna mendukung dan mempermudah kesuksesan program. Sehingga
penerapan prinsip-prinsip yang menunjang pelaksaan peran Dinas Pengelola Pasar
Kota Yogyakarta dapat dilihat dari ketersediaan anggaran dan peran serta masyarakat.
2.3.1 Ketersedian Anggaran
Arif Djamaludin (1997 : 11) menyatakan bahwa anggaran adalah jenis
rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan
dalam bentuk angka-angka dari segi uang untuk suatu jangka waktu tertentu. Dalam
setiap anggaran dapat dilihat perkiraan angka-angka penerimaan dan pengeluaran
masing-masing disusun menurut jenis-jenisnya secara sistematis. Jumlah penerimaan
dan pengeluaran yang diharapkan akan tercapai dalam anggaran tersebut pada
hakekatnya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh aparat
organisasi yang menyusun anggaran tersebut.
Bryant dan White menyatakan bahwa pemerintah kota memerlukan dukungan
finansial dalam menyelenggarakan perannya sebagai pelayan dan pelindung
-
24
masyarakat. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis; yang
meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter
dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Kebijakan
mengenai otonomi daerah sejak tahun 1999, anggaran daerah (APBD) menduduki
posisi sentral dalam upaya peningkatan efektivitas pemerintah dan pembangunan
daerah.
Suharyanto (dalam Kumorotomo, 2005 : 1) menyatakan bahwa salah satu
aspek yang harus diperhatikan dengan seksama dalam era otonomi daerah adalah
masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah
(APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah yang
mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas
pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai itu, anggaran
daerah harus diorientasikan pada kepentingan masyarakat, yang menuntut
transparansi informasi anggaran kepada publik (masyarakat) dan termuat dalam
laporan keuangan daerah.
Suharyanto (dalam Kumorotomo, 2005 : 4) menyatakan beberapa alasan
pentingnya anggaran, yaitu:
1. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang
senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas.
-
25
Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya,
pilihan, dan trade off.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung
jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik merupkana
pelaksanaan akuntabilitas.
Tidak mungkin apabila kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat
berlangsung tanpa disertai ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana
yang memadai merupakan salah stau prasyarat bagi berlangsungnya aktivitas
pemerintah. Aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi yang
diembannya dan cara pembiayaannya untuk menjalankan fungsi tersebut dalam
anggaran daerah (APBD). Dalam APBD tersebut tercakup semua aktivitas yang
dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sumber keuangan yang
mebiayai kegiatan tersebut. Oleh karena itu, anggaran daerah bisa dikatakan titik awal
berlangsung atau tidaknya aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
Anggaran diperuntukkan untuk tersedianya sarana, prasarana dan operasional
implementator untuk mewujudkan realisasi dari kebijakan. Pelaksanaan anggaran
keuangan akan ditentukan oleh kualitas implementator dalam pengelolaannya.
Sehingga sifat dan karakter implementator akan menetukan keseuaian dan
keseimbangan dari anggaran guna mencegah pengeluaran yang berlebihan di luar
kemampuan. Sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan
anggaran adalah tersedianya alokasi anggaran yang sesusai dengan kebutuhan dan
dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
-
26
2.3.2 Partisipasi Pedagang
Suatu program yang sudah direncanakan untuk diimplementasikan dalam
masyarakat tentu saja tidak akan ada artinya kalau tidak ada dukungan masyarakat.
Dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi
implementasi program karena masyarakat adalah sasaran (target group) dari suatu
program, yaitu kepada siapa program ditujukan (Azwar, 1996 ; 10). Menurut Ndraha
(1983 : 31) dukungan masyarakat adalah respon positif dari masyarakat yang berupa
kesadaran akan pentingnya program dan partisipasi masyarakat dalam program.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya program adalah keadaan dimana
masyarakat menyetujui bahwa program tersebut penting dan menunjukkan respon
positif dari masyarakat terhadap program. Sedangkan partisipasi menurut Nitisemito
(1996 : 56) adalah salah satu cara memotivasi yang mempunyai ciri khas. Hal ini
disebabkan karena peningkatan partisipasi lebih ditekankan pada segi psikologis
daripada segi materi, di mana dengan melibatkan seseorang maka orang tersebut akan
merasa ikut bertanggung jawab.
Menurut Ndraha (1983 : 30) pada dasarnya ada tiga hal yang terkandung
dalam partisipasi antara lain: pertama, titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan
mental dan emosional dan adanya kehadiran secara pribadi atau fisik. Kedua,
kesediaan untuk memberikan kontribusi. Dan ketiga, ketersediaan untuk ikut
bertanggung jawab.
-
27
Menurut Ndraha (1983 : 31) partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal,
antara lain sebagai berikut :
a. Pasrtisipasi dalam menerima dan memberi informasi,
b. Partisipasi dalam memberikan tanggapan terhadap informasi yang diterima
(didengar dan sebagainya), baik yang bermaksud menerima (menaati,
mengikuti), menyetujui, menerima dengan syarat, ataupun menolaknya,
c. Partispasi dalam perencanaan program,
d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional program yaitu partisipasi aktif
segenap lapisan masyarakat dalam program,
e. Partisipasi dalam menerima kembali hasil-hasil program,
f. Partisipasi dalam menilai program. Partisipasi ini dilakukan untuk menilai
sampai sejauh mana output program dapat memenuhi kebutuhan.
Adanya dukungan masyarakat yang terwujud dalam kesadaran masyarakat
akan pentingnya program dan partisipasi masyarakat dalam suatu program, akan
menunjang pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan
program dapat tercapai. Oleh karena itu, dukungan masyarakat merupakan faktor
penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program.
Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan
masyarakat adalah respon positif dari masyarakat penerima program terhadap suatu
program. Dukungan masyarakat dapat dilihat dari aspek kesadaran dan partisipasi
masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap program dapat menimbulkan partisipasi
masyarakat dalam program. Partisipasi masyarakat yang dilihat dari keterlibatan
-
28
masyarakat dalam memberikan saran dan kritik penting bagi penyempurnaan
implementasi program sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi adalah berbagai
kegiatan pedagang, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri untuk ikut serta
dan aktif dalam mengelola pasar dan menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintah
Kota Yogyakarta.
2.3.3 Kerjasama Stakeholder
Istilah stakeholder ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya
dengan berbagai ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi,
pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik
telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses
pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering
dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan
suatu issu atau suatu rencana.
Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat
mengenai stakeholder ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti
Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu
yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan
tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder
merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.
Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana
-
29
dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif
stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan
pengaruh yang dimiliki mereka.
Sedangkan Kerjasama dilakukan oleh sebuah tim lebih efektif daripada kerja
secara individual. Menurut West (2002), Telah banyak riset membuktikan bahwa
kerjasama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih
baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan. Setiap
tim maupun individu sangat berhubungan erat dengan kerja sama yang dibangun
dengan kesadaran pencapaian prestasi dan kinerja. Dalam kerja sama akan muncul
berbagai penyelesaian yang secara individu tidak terselesaikan. Keunggulan yang
dapat diandalkan dalam kerja sama pada kerja tim adalah munculnya berbagai
penyelesaian secara sinergi dari berbagai individu yang tergabung dalam kerja tim.
Kerjasama menurut Tangkilisan (2005:86) dalam bukunya yang berjudul
Manajemen Publik, lingkungan ekstern maupun intern, yaitu semua kekuatan yang
timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di
dalam organisasi. Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang
diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak,
kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.
-
30
Kerjasama dengan suatu stakeholder dalam melaksanakan sebuah program
yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat berarti positif bagi jalannya
program tersebut, artinya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat bekerjasama dengan
stakeholder yang terkait yang mempunyai tujuan yang sama. Stakeholder yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Pusat Studi
Ekonomi Kerakyatan UGM yang diajak bekerjasama oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada para
pedagang Pasar Kranggan secara berkelanjutan.
2.4 Kerangka Pikir
Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2006:66) menyatakan bahwa kerangka
pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yangt menjadi
obyek permasalahan. Kerangka pikir digunakan untuk menganalisis data dan
fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Disamping itu, kerangka piker juga
dapat dilihat sebagai batasan penelitian agar peneliti tersebut fokus dan tidak
melebarkan pembahasan pada aspek lain yang tidak berkaitan dengan permasalahan
yang ingin diteliti. Kerangka berpikir diperoleh dari rumusan masalah penelitian yang
kemudian dikembangkan sesuai dengan kerangka teori yang sudah dibangun.
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini berperan sebagai leader dalam
melaksanakan program pengelolaan Pasar Kranggan melalui Dinas Pengelola Pasar
Kota Yogyakarta mempunyai peran yang sangat penting pada suksesnya pelaksanaan
program pengelolaan pasar kranggan. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
-
31
Yogyakarta dilihat dari peran regulasi dengan mengeluarkan kebijakan hukum atau
peraturan tentang pasar tradisional, peran pembangungan dengan melakukan
rehabilitasi fisik bangunan pasar tradisional dan peran pemberdayaan dengan
memberikan bantuan pinjaman modal dan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar
tradisional. Selain itu peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola Pasar
Kranggan ini juga terkait dengan beberapa faktor yaitu faktor ketersediaan anggaran,
partisipasi pedagang dan Kerjasama stakeholder.
Gambar 1. Kerangka Peran Pemerintah Kota Yogyakarta.
1. Fungsi Regulator
2. Fungsi Pembangunan
3. Fungsi Pemberdayaan
Pasar Kranggan
Pemerintah Kota Yogyakarta
Kerjasama Stakeholder
Ketersediaan Anggaran
Partisipasi Pedagang
-
32
2.5 Definisi Konsep
1. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola Pasar Kranggan.
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah tidak dapat
lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen,
pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik.
Peran sebagai regulator dilaksanakan dengan membuat peraturan
perundang-undangan tentang pasar tradisional. Peran pemerintah sebagai
fungsi pembangunan yaitu yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah
daerah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan peran pemerintah
sebagai pemberdayaan adalah peran pemerintah untuk meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan Pasar Kranggan.
2. Ketersediaan Anggaran.
Ketersediaan anggaran adalah tersedianya alokasi anggaran dari
APBD Pemerintah Kota Yogyakarta yang diberikan kepada Dinas Pengelola
Pasar Kota Yogyakarta yang kemudian dapat digunakan secara efektif dan
efisien untuk menjalankan program pengelolaan pasar kranggan.
3. Partisipasi Pedagang.
Partisipasi pedagang adalah berbagai kegiatan pedagang pasar
kranggan yang timbul dan dilakukan atas kehendak dan keinginan sendiri dari
para pedagang pasar kranggan untuk ikut serta dan aktif dalam mengelola
pasar kranggan seperti mengelola kebersihan dan keamanan pasar, pendirian
-
33
paguyuban pedagang pasar kranggan, koperasi dan menyampaikan aspirasi
mereka secara langsung kepada pemerintah dalam setiap agenda
pertemuan/rapat rutin.
4. Partisipasi Stakeholder.
Keterlibatan stakeholder adalah adanya kerjasama dari Pemerintah
Kota Yogyakarta dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dalam
kegiatan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pedagang
pasar kranggan.
2.6 Definisi operasional
Dalam penelitian tentang Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
mengelola pasar kranggan peneliti akan mencoba mencari beberapa data yang
relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan berpedoman kepada
teori-teori yang telah diungkapkan dalam Bab II, diantaranya :
1. Peran sebagai fungsi regulator :
Indikator : Adanya peraturan tentang Pasar tradisional.
2. Peran sebagai fungsi pembangunan :
Indikator : Adanya program rehabilitasi Pasar Kranggan.
3. Peran sebagai fungsi pemberdayaan :
Indikator :
- Adanya bantuan pinjaman modal bagi para pedagang Pasar Kranggan.
- Adanya kegiatan pemberdayaan pedagang Pasar Kranggan.
-
34
Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam mengelola Pasar Kranggan dapat dilihat dari indikator-indikator berikut
ini :
1. Ketersediaan Anggaran:
Indikator: Adanya alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta
untuk mengelola Pasar Kranggan.
2. Partisipasi Pedagang:
Indikator: Keterlibatan pedagang dalam kegiatan pelatihan, pembinaan
dan dalam mengelola Pasar Kranggan.
3. Kerjasama Stakeholder:
Indikator: Keterlibatan PUSTEK UGM dalam kerjasama dengan
Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan
pembinaan pedagang Pasar Kranggan.
-
35
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pemerintah Kota
Yogyakarta dalam mengelola Pasar Kranggan. Jenis penelitian yang akan digunakan
adalah mix method. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan
menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian
kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010: 5), penelitian campuran
merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif
dengan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2011: 404) menyatakan
bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian
yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan
metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan
penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan
obyektif.
Munculnya metode mixed methods ini mulanya hanya mencari usaha
penggabungan antara data kualitatif dengan data kuantitaif (Creswell, 2010:22).
Diperjelas lagi oleh Tashakkori dan Teddi dalam bukunya yang berjudul Mixed
Methodology, bahwa mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini
muncul setelah adanya debat yang berkepanjangan antara dua paradigma yang
-
36
menjadi pedoman dari peneliti, kedua paradigma tersebut adalah positivis/empiris
yang menjadi dasar konseptual dari metode kuantitatif dan paradigma
konstruktivis/fenomenologi yang menjadi dasar dari metode kualitatif (2010: 3-4).
Menurut Creswell (2010: 22-23), strategi-strategi dalam mixed methods, yaitu:
1. Strategi metode campuran sekuensial/bertahap (sequential mixed methods)
merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari
satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview
terlabih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitaif
dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu
(Creswell, 2010 : 316-318):
a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah
mengumpulkan dan menganalsis data kuantitatif kemudian diikuti oleh
pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan
hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.
b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi
ekspalanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan
menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data
kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama.
Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.
-
37
c. Strategi transformatif sekuensial. Pada Strategi ini peneliti menggunakan
perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam
penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah
satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada
salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing
tahap penelitian.
2. Strategi metode campuran konkuren/sewaktu waktu (concurrent mixed methods)
merupakan penelitian yang menggabungkan antar data kuantitatif dan data kualitatif
dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada strategi metode campuran konkuren ini,
yaitu (Creswell, 2010: 320-324):
a. Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan
data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap
penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data
kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.
b. Strategi embedded konkuren. Strategi ini hampir sama dengan model
triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan
kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Membedakannya adalah model ini
memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang
memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder
yang kurang begitu dominan/berperan (baik itu kualitatif atau kuantitatif)
-
38
ditancapkan (embedded) kedalam metode yang lebih dominan (kualitatif atau
kuantitatif).
c. Strategi transformatif konkuren. Seperti model transformatif sequential
yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data
kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu.
3. Prosedur metode campuran transformatif ( transformative mixed methods)
merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kacamata teoritis
sebagai perspektif overaching yang didalamnya terdiri dari data kualitatif dan
data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan memberikan kerangka kerja
untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan dari
penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial/
bertahap (sequential mixed methods) terutama strategi eksploratoris sekuensial.
Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini pada tahap pertama penulis
melakukan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif, kemudian dilanjutkan
tahap kedua dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dengan bobot
utama pada strategi penelitian ini adalah pada data kualitatif sedangkan data
kuantitatif digunakan untuk mendukung/memperkuat data kualitatif.
-
39
3.2 Desain Penelitian
Jenis desain penelitian pada penelitian mixed methods dibagi menjadi tiga
yaitu sequential explanatory designs, sequential exploratory designs, dan concurrent
triangulation designs. Pertama, sequential explanatory designs, pengumpulan data
kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan dalam dua tahap, dengan penekanan utama
pada metode kuantitatif. Kedua, sequential exploratory designs yaitu pengumpulan
data kualitatif dilakukan pertama kali dan dianalisis, kemudian data kuantitatif
dikumpulkan dan dianalisis. Jenis sequential exploratory lebih menekankan pada
kualitatif. Ketiga adalah concurrent triangulation designs(juga disebut desain
integrantive atau konvergen) di mana peneliti secara bersamaan mengumpulkan data
kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan dalam analisis metode analisis data
kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian menafsirkan hasilnya bersama-sama untuk
memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena yang menarik.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential
exploratory, yaitu mengumpulkan dan menganalisi data kualitatif kemudian
mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini lebih
menekankan pada metode kualitatif (McMillan, 2010 : 402). Sependapat dengan yang
dikatakan oleh McMillan, Creswell (2010: 317-318) yaitu pada tahap pertama akan
diisi dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif, kemudian pengumpulan dan
menganalisis data kuantitatif. Penggabungan dat kuantitatif dengan data kualitatif ini
biasanya didasarkan pada hasil-hasil yang telah diperoleh sebelumnya dari tahap
-
40
pertama. Prioritas utama pada tahap ini lebih ditekankan pada tahap pertama, dan
proses penggabungan diantara keduanya terjadi ketika peneliti menghubungkan
antara analisis data kualitatif dengan pengumpulan data kuantitatif.
Pada penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data
kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan melalui wawancara secara mendalam dengan
narasumber. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data mengenai
gambaran pengelolaan Pasar Kranggan dari stakeholder yang terkait dalam
pengelolaan Pasar Kranggan. Sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan untuk
mendukung/mengkroscek data kualitatif agar didapat data yang lebih valid.
Indstrumen yang digunakan adalah angket/kuisioner.
3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pasar Kranggan di Dusun Cokrodiningratan,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran
penelitian ini adalah para pedagang Pasar Kranggan. Selain itu, peneliti juga akan
berusaha untuk mendapatkan informasi dari instansi-instansi yang berkapasitas dalam
hal pengelolaan pasar tradisional yaitu Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta,
Dinas Pembangunan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas
Disperindagkoptan.
-
41
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder, dimana keduanya
digunakan secara terpadu dan saling mengkonfirmasi. Secara umum, penelitian
mengenai Peran Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta dalam mengelola Pasar
Kranggan ini menggunakan data primer sebagai sumber utama yang kemudian
dipadukan dengan data sekunder sebagai data pelengkap. Data sekunder untuk
penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya: laporan-laporan,
dokumen-dokumen, hasil penelitian dan survai, berita koran, artikel majalah, serta
tulisan-tulisan yang terdapat dalam media elektronik dan internet.
Dalam penelitian ini, narasumber yang menjadi sumber data adalah orang-
orang maupun aktor kunci yang memiliki keterlibatan secara langsung dan intensif
dalam proses pengelolaan Pasar Kranggan.
Teknik yang digunakan dalam desain penelitian sequential exploratory ini
untuk pengumpulan data dilakukan secara berurutan dalam pengumpulan datanya.
Data yang diambil baik data kualitatif maupun data kuantitatif akan saling
menunnjang satu sama lain. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya
menggunakan:
a. Wawancara
Salah satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dari
sumber primer adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam.
-
42
Dengan melakukan metode wawancara, maka penelitian dan sumber yang
terkait akan berkomunikasi secara langsung, sehingga narasumber
memberikan penjelasan terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini,
penulis melakukan wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih
terbuka dengan narasumber, dengan melakukan dialog, mengemukakan
pendapat dan ide dengan tetap berfokus pada point-point wawancara. Dalam
mengumpulkan data peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak Dinas
Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, pihak Pengelola Pasar Kranggan,
Paguyuban Pedagang Pasar Kranggan, Dinas Disperindagkoptan, dan Dinas
Pembangunan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
Informan atau narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah:
1. Bapak Ir. Supartama, MM. (Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta
Bidang Pengembangan bagian Seksi Pengkajian Pengembangan dan
pemasaran).
2. Bapak Udiyitno (Koordinator/ Lurah Pasar Kranggan).
3. Bapak Ir. Bambang Widiyatmoko (Kepala bagian pengembangan
UMKM Dinas Disperindagkoptan).
4. Bapak Waltijo (Wakil Ketua Paguyuban pedagang pasar kranggan).
5. Drs. Risdianto (bagian sekertariat alih data dan laporan Dinas
Pembangunan dan Aset Daerah).
Instrumen pengumpulan data menggunakan panduan wawancara
terlampir di halaman lampiran.
-
43
b. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan karena kebutuhan terhadap data sekunder
yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian secara umum.
Dokumentasi sebenarnya merupakan suatu bagian yang penting dari data
dasar untuk studi kasus (Yin, 2006:93). Dokumentasi dalam penelitian ini
antara lain adalah dokumentasi mengenai profil Pasar Kranggan seperti
pengambilan gambar/foto kondisi bangunan pasar kranggan sebelum dan
sesudah adanya program rehabilitasi, gambar/foto grand design Pasar
Kranggan, gambar/foto pedagang, pengunjung pasar dan barang-barang
dagangan menggunakan kamera telepon genggam.
c. Survei
Untuk mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan dengan
aktor-aktor yang terlibat, peneliti juga telah melakukan survei kepada para
pedagang Pasar Kranggan. Survei merupakan penelitian yang mengambil
sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen
pengumpulan data yang pokok7
7 Ibid hal. 3
. Survei tersebut ditujukan untuk mengetahui
pendapat para pedagang terkait tentang kondisi dan proses pengelolaan Pasar
Kranggan. Pertanyaan diajukan kepada pedagang pasar kranggan sebagai
respondennya dengan menyebarkan 50 kuesioner. Kuesioner yang disebarkan
kepada responden terlampir di halaman lampiran. Teknik untuk menentukan
responden yang akan diberikan kuisioner adalah dengan menggunakan teknik
-
44
random sampling. Random sampling sendiri menurut Sugiyono (2003:74-78)
adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi
baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama
untuk dipilih sebagai anggota sampel. Kemudian cara yang digunakan adalah
dengancara ordinal dimana pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari
sampel sebelumnya, peneliti menggunakan kelipatan 5 dalam menentukan
sampel hingga mendapatkan 50 responden.
3.5 Teknik Analisis Data
3.5.1 Analisis Data Kualitatif
Analisis data merupakan suatu proses dimana data itu disederhanakan ke
dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang
diperlukan dalam penelitian ini sebagian besar bersifat kualitatif sehingga data
yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian apa adanya. Dengan
analisa deskriptif kualitatif, temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di
lapangan dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan
secara lebih terperinci.
-
45
Analisis data tersebut dilaksanakan melalui :
1. Mengumpulkan data
Mengumpulkan data merupakan tahapan awal dalam analisis data. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.
Data primer tersebut terdiri atas data hasil wawancara, dan data hasil
dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pengelola Pasar Kota
Yogyakarta, Dinas Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Dinas Pembangunan dan
Aset Daerah Kota Yogyakarta.
2. Reduksi data
Reduksi data dilakukan dengan pemilahan data yang terkumpul ke dalam
penggolongan data, penentuan bagian-bagian yang hendak diabaikan, dipertajam
dan dikembangkan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokkan
sesuai dengan inti permasalahan yang diperoleh, hal tersebut dilakukan dengan
mereduksi data dari lapangan yaitu dengan menuliskan secara rapi, terperinci, dan
sistematis untuk memperoleh keterangan serta data-data yang dibutuhkan dalam
menyusun hasil dan analisis penelitian
Hasil dokumentasi memberikan gambaran mengenai data dan mendukung
data yang diperoleh dari hasil wawancara serta melihat hal yang tersirat yang
tidak dapat diperoleh dari hasil wawancara. Data-data yang telah direduksi
kemudian disusun dan dianalisis sehingga dapat menggambarkan dan
menjelaskan peran dari Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta dalam mengelola
Pasar Kranggan.
-
46
3. Menarik kesimpulan
Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan saran-saran yang
dipandang perlu berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penarikan
kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan mencoba menarik kesimpulan
yang berlaku umum dari fakta-fakta yang ada dan dari data-data yang telah
diperoleh.
3.5.2 Analisis Data Kuantitatif
Pada penelitian ini proses pengumpulan data juga dilakukan dengan
menggunakan teknik survei dengan cara menyebar kuesioner kepada responden,
dalam hal ini responden yang dipilih adalah pedagang pasar kranggan. Item-item
pertanyaan yang telah disusun dalam kuisioner tersebut memberikan informasi
mengenai profil dan pendapat/persepsi pedagang Pasar Kranggan mengenai Peran
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola Pasar Kranggan. Kemudian proses
analisis data hasil survei akan diolah dengan statistik deskriptif, statistik deskriptif
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan
data yang telah terkumpul dengan memaparkan hasil survei kedalam bentuk table-
tabel yang kemudian dianalisis secara deskriptif.
-
47
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN
4.1 Sejarah Pasar Kranggan
Pasar Kranggan adalah termasuk pasar legendaris yang berada di Kota
Yogyakarta selain Pasar Beringharjo. Daerah Kranggan sendiri pada awalnya
dibangun atas permintaan dari Tumenggung Rangga Prawirasantika yang hidup di
masa penjajahan Belanda. Pasar dan wilayah yang ad