PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM ...

PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN

PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM

EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM

Siti Mujiatun

Dosen Fakultas Ekonomi UMSU

Kandidat Doktor PPS UIN SU

Abstrak

Ekonomi mempunyai peranan yang sangat urgen dalam kehidupan umat

manusia. Dalam pengembangannya dapat dilakukan dengan berbagai cara atau

sistem. Sampai dewasa ini ada tiga sistem pengembangan ekonomi yaitu kapitalis/

liberal, sosialis dan Islam. Inilah permasalah yang akan dibahas dalam karya

ilmiah ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskrip analitik terhadap ketiga

sistem dimaksud dengan melihat bagaimana peran pihak pemerintah dalam

pengembangannya. Sebagai kesimpulan dari uraian ini, dapat dinyatakan bahwa

kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-

hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah

milik privat. Dengan kata lain; Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian

yang memberikan wewenang penuh kepada Capital atau pemodal dengan segala

jenisnya. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi

barang lainnya. Pihak pemerintah atau negara tidak boleh ikut campur tangan

dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah hanya berhak membuat regulasi

tentang kewajiban membayar pajak kepada para pengembang ekonomi. Hasil

pajak itulah yang akan digunakan untuk kepentingan negara terutama dalam

menjalankan kewajibannya terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang

memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi campur tangan

pemerintah sangat dominan. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki

dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya

supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan

rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung

oleh negara. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar

umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah, dan merupakan

bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang

sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Islam mengakui kemerdekaan individu,

tetapi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan

pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi ekonomi pasar

yang adil. Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa menghentikan spekulasi harga,

mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka yang lemah, baik konsumen

maupun pedagang kecil. Oleh karena itu, negara harus berperan secara aktif.

Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan dengan apa yang dikenal dengan

intervensi dalam terminologi kapitalis. Dengan kata lain, menurut Islam peranan

negara sangat penting terutama dalam mengendalikan harga pasar. Masyarakat

boleh menentukan harga pasar tetapi tidak bebas. Jika kebebasan itu lalu

menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi masyarakat, maka pemerintah

mempunyai hak untuk menertibkannya.

91 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 90-107

Kata kunci: ekonomi, kapitalisme/liberlisme, sosialisme, Islam

Pendahuluan

Ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, baik

secara individual maupun kolektif. Setiap invidu, memerlukan ekonomi yang

memadai untuk memenuhi keperluannya termasuk sandang, pangan dan papan

atau tempat domisili. Secara kolektif , masyarakat juga memerlukan sarana umum

seperti; jalan, sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, oleh raga dan

sebagainya. Dalam rangka mewujudkan stabilitas, baik di tingkat Desa,

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan di ibu kota, peranan ekonomi sangatlah

urgen. Tanpa kekuatan ekonomi, kehidupan dan segala aspeknya tidak akan dapat

berjalan dengan baik.

Pengembangan ekonomi, dapat diakukan dengan berbagai cara. Secara

individual seseorang dapat mengembangkan ekonomi dengan cara buka usaha

bengkel, bertani, mencari ikan di laut dan lain-lain. Secara kolkan ektif orang

mendirikan usaha bersama, seperti mendirikan Bank, perkebunan, koperasi,

perumahan, dan sebagainya. Dewasa ini, pengembangan ekonomi sudah semakin

bebas. Negara-negara asing dapat mengembangkan usaha di negara Idanonesia

dan juga merambah pada aspek jasa pendidikan dan kesehatan. Produk-produk

luar negeri, mulai dari bahan pakaian, bangunan gedung, transportasi, peralatan

rumah tangga sudah membanjiri tanah air kita. Produk-produk Cina dengan segala

ragamnya sudah menguasai tanah air kita, dan bahkan sudah mengancam

pengusaha-pengusaha tradisional. Berbagai jenis pakaian yang kualitasnya bagus

dan harganya murah, sudah membanjiri tanah air. Kesemuanya itu, adalah upaya

pengembangan ekonomi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup

manusia dengan berbagai aspeknya.

Dewasa ini paling tidak ada tiga sistem ekonomi yang terus berekambang

yaitu; sistem ekonomi kapitalis/liberal, sosialis dan sistem ekonomi Islam. Dalam

sistem ekonomi kapitalis, pengembangan ekonomi sangat ditentukan oleh

masyarakat secara bebas. Dalam sistem ekonomi sosialis pengembangan ekonomi

dipegang oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk kesejeahteraan bersama.

Tulisan ini, akan membahas bagaimana sesungguhnya pengembangan ekonomi

dalam Islam. Apakah sistem ekonomi Islam cenderung pada sistem kapitalis yang

Peran Pemerintah Tentang Pengembangan (Siti Mujiatun) 92

pengembangan ekonominya diserahkan kepada para pemodal besar. Atau

mungkin seperti dalam sistem ekonomi sosialis, yang pengembangan ekonomi

dikuasai oleh pihak Pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan

keadilan bersama. Pembahasan ini, terdiri dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis,

Islam. Semoga makalah ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme bukan hal yang baru untuk diperbandingkan dengan yang lain.

Pengaruhnya tampak masih begitu kuat terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat dunia. Hal ini, membuat kapitalisme tak pernah berhenti untuk

diperbincangkan. Kita perlu mengenal sedikit tentang kapitalisme dan sejarah

perkembangannya, agar kita mempunyai pengetahuan yang memadai.

Kapitalisme dari segi etimologi, berasal dari dua kata Capital (modal) dan isme

(paham atau cara pandang). Kapitalisme sendiri adalah berasal dari bahasa latin

yaitu caput yang berarti kepala. Dalam pemakaiannya saat ini sudah menjadi

populer. Misalnya, dalam istilah pendapatan per-kapita atau pendapatan per-

kepala. Apa hubungannya dengan capital yang lain yang sering kita terjemahkan

sebagai modal. Dinyatakan dalam sejarah, bahwa kekayaan penduduk Romawi

kuno diukur oleh berapa kepala hewan ternak yang dimilikinya.1 Semakin banyak

kepalanya, dinilai orang dia semakin sejahtera. Jika mereka mampu

mengumpulkan kepala (caput) sebanyak-banyaknya dinyatakan sebagai orang

yang sejahtera. Dengan demikian jelas, mengapa diterjemahkan capital itu

sebagai modal.

Selanjutnya, kata isme mengandung makna faham. Ideologi adalah cara

pandang atau cara hidup yang diterima oleh kelompok luas masyarakat.

Karenanya menjadi konvensi, suatu faham yang berbeda dapat ditolak oleh

kelompok masyarakat yang lainnya, sehingga kapitalisme adalah modal dan isme

atau paham. Jadi kapitalisme adalah faham berdasarkan modal (pemilik modal).

Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian yang menekankan peran

Capital atau modal. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam

produksi barang lainnya. Mayoritas pakar ilmu pengetahuan seperti Ebenstein,

menyebutkan bahwa kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan

lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme


sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek, memandang

kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand,

kapitalisme adalah “a social system based on the recognition of individual rights,

including property rights, in which all property is privately owned”. Artinya,

kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-

hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah

milik privat. Heilbroner, mengatakan bahwa kapitalisme sebagai formasi sosial

yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi

sosial yang dimaksud, mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan

dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari

suatu masyarakat. Istilah formasi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx, juga

dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas

menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial yaitu primitif,

tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme.2

Keadaan menjadi berubah, ketika gelombang industrialisasi melanda

negara-negara Eropa Barat. Dalam masyarakat tradisional tersebut terjadi

perubahan. Sistem ekonomi bersekala kecil mulai diguncang oleh adanya

industrialisasi sebagai sistem ekonomi bersekala besar. Gerakan industrialisasi itu

muncul karena pengaruh zaman Renaissance yang melanda Eropa pada abad ke-

15 hingga abad 19. Pada waktu itu, terjadi perkembangan ekonomi yang drastis

di Eropa. Sekelompok individu maupun kelompok luas dapat bertindak sebagai

badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik

pribadi. Terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses

perubahan dari barang modal menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal-

modal tersebut, para kapitalis tersebut harus mendapatkan bahan baku dan mesin

terlebih dahulu. Baru setelah itu buruh menjadi operator atau tenaga produktif

agar para kapitalis bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.3

Kapitalisme mempunyai sejarah yang cukup panjang yaitu semenjak

ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal

ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Kapitalisme

merupakan cara pandang dalam menjalani kegiatan ekonominya. Hal tersebut bisa

dilihat pada Merkantilisme berkembang pada abat ke-15 sampai abad 18, dan

berasal dari kata merchand yang artinya pedagang. Walaupun para ahli masih


meragukan apakah merkantilisme benar merupan suatu aliran/madzhab atau

bukan. Akan tetapi, aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan

teori ekonomi. Aliran ini timbul pada masa perdagangan antar negara semakin

berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya masyarakat dapat mencukupi

kebutuhannya dengan dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme ini,

berkembang faham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut

harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa

emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara.4

Thomas Mun dalam bukunya yang berjudul “England Treasure by

Foreign Trade” ia menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Ia

menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara, jika

menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Keseimbangan perdagangan

hanyalah perbedaan antara apa yang diekspor dan apa yang diimpor. Ketika

negara mengalami surplus perdagangan, ini berarti ekspor lebih besar daripada

impor. Lebih lanjut Thomas Mun menjelaskan bahwa perdagangan domestik tidak

dapat membuat negara lebih makmur, karena perolehan logam mulia dari seorang

warga negara adalah sama dengan hilangnya logam mulia dari warga negara yang

lain. Dengan meningkatkan persedian uang domestik sebagai hasil dari surplus

perdagangan, ternyata dapat juga memunculkan bahaya. Sebabnya, orang akan

terpancing untuk membeli lebih banyak barang-barang mewah. Hal ini

menyebabkan harga barang dalam negeri akan naik. Akhirnya, akan mengurangi

ekspor, karena barang-barang yang diproduksi di dalam negeri akan terlalu mahal

bila dijual di luar negeri. Konsekuensi ini bisa dihindari dengan melakukan

investasi kembali. Reinvestasi ini akan menciptakan lebih banyak barang untuk

diekspor. Thomas Mun mengakui bahwa betapa pentingnya investasi modal dan

Ia memandang keseimbangan perdagangan merupakan sebuah cara untuk

mengumpulkan modal produktif.5

Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa

pada awal periode modern. Tegasnya, mulai dari abad ke-15 sampai ke-18, dan di

era ini kesadaran bernegara sudah mulai muncul. Peristiwa ini memicu untuk

pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang

akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan

pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme


banyak peperangan di kalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa

akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir

abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh

Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika sistem ekonomi baru

diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di

dunia.6

Selanjutnya, Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan

campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial,

ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan.

Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini, berhubungan dengan tujuan

proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang

menguntungkan. Ketentuan ini, dilakukan dalam usaha meningkatkan peranannya

dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme. Faham

Kolonialisme sendiri merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang

kepada negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Tujuannya, adalah

untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi perkembangan

industri dan memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial

tersebut. Pada zaman kolonialisme ini akumulasi modal yang terkonsentrasi di

Eropa (Inggris) didistribusikan ke penjuru dunia, yang menghadirkan segenap

kemiskinan di wilayah jajahannya.7

Kelahiran kapitalisme di masa merkantilisme dan kolonialisme dipelopori

oleh tiga tokoh besar. Mereka adalah Martin Luther yang memberi dasar-dasar

teosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik dan Adam Smith

yang memberikan dasar-dasar ekonomi. Martin Luther yang memberi dasar-dasar

teosofik adalah seorang Jerman yang melakukan gerakan monumentalnya. Pada

tanggal 31 Oktober 1571 dengan menempelkan tulisan protesnya di seluruh

penjuru Roma. Ia tidak menerima kenyataan praktik pengampunan dosa yang

diberlakukan Gereja Roma. Dia meletakkan ajaran dasarnya, yaitu ;Manusia

menurut kodratnya menjadi suram karena dosa-dosanya. Dengan semata-mata

lewat perbuatan dan karya yang lebih baik saja mereka dapat menyelamatkan

dirinya dari kutukan abadi. Benjamin Franklin adalah orang yang memberi dasar-

dasar filosofik. Dia mengajak orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal

atas usahanya sendiri. Kemudian Franklin mengamanatkan “Waktu adalah Uang”.

http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

http://id.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations


Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya dan tarcantum dalam

buku An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations, Adam Smith

lebih mengkongkretkan spirit kapitalismenya dalam sebuah konsep sebagai

mekanisme pasar. Basis folologisnya adalah laissez-faire, laissez-passer. Ia

mengatakan bahwa barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut

menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang

berpenghasilan rendah. Tetapi menurut Smith, yang harus dilihat adalah perilaku

produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan meningkat. Ketika

keuntungan yang dijanjikan atas barang tersebut tinggi, maka banyak produsen

yang memproduksinya. Dengan demikian kelangkaan barang tersebut akan

terpenuhi dan menjadi murah. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga

masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan oleh the invisible hands.8

Dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, yang sangat berperan adalah

individu, bukan pemerintah. Pihak Pemerintah memberikan kebebasan kepada

para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Mereka dapat menguasai dan

memajukan berbagai aspek ekonomi. Pembangunan sarana jalan, transportasi,

berbagai gedung pemerintah dan usaha lainnya ditanangi oleh pihak swasta.

Pemerintah tugasnya membuat regulasi untuk membayar pajak yang besar. Hasil

dari pajak itulah digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Biaya pendidikan,

kesehatan, memelihara fakir dan miskin, orang-orang jompo dan anak-anak

jalanan, semuanya ditanggung oleh pemerintah yang diambil dari pungutan pajak

dari pihak swasta. Dengan kata lain, bahwa dalam sistem ini pemerintah bisa turut

ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan

perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam

ekonomi. Ciri-ciri sistem kapitalis adalah ; (1). Pengakuan yang luas atas hak-hak

pribadi. (2). Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. (3). Manusia dipandang

sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann

(keuntungan) sendiri. (4). Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan

zaman Yunani Kuno yang disebut hedonisme.9

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang

memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi tetap ada campur


tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur

tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang terkait

dengan kepentingan hidup orang banyak. Misalnya, air, listrik, telekomunikasi,

gas dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan

kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih

baik dan sistem ini, memberikan otoritas demokratisasi terpusat. Sistem Sosialis

(Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin

tercapai berlandaskan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan

individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar

merupakan kepemilikan sosial. Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis adalah ;Pemilikan

harta oleh negara, Kesamaan ekonomi dan Disiplin Politik. Ciri-ciri Ekonomi

Sosialisl (1), Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme), (2),Peran

pemerintah sangat kuat dan (3). Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.10

Dapat disimpulkan bahwa menurut konsep ekonomi sosialis, sumber

kekayaan itu sangat langka. Dia harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja

(buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem

Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak

terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara

yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan

masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

Sistem Ekonomi Islam

M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi

Islam” menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang

mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.11

M.Metwally mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah

ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat

Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadis Nabi (Muhammad) ,Ijma’ dan Qiyas.12

Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan

dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah. Ia

merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar

tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-Prinsip

Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:


1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah

swt kepada manusia.

2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.

4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai

oleh segelintir orang saja.

5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya

direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di

akhirat nanti.

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)

8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.13

Selanjutnya, ciri-ciri dan tujuan Ekonomi Islam adalah :

1. Aqidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan

kegiatan ekonomi

2. Syari’ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi

3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan

ekonomi.Adapun tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai

kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melalui tata kehidupan yang baik dan

terhormat Hayatan tayyibah).14

Di aantara perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis, Islam dan Sosialis

adalah sebagai berikut :

Konsep Kapitalis Islam Sosialis

Sumber kekayaan Sumber kekayaan

sangat langka(

scarcity of

resources)

Sumber Kekayaan

alam semesta dari

ALLAH SWT

Sumber kekayaan

sangat langka(

scarcity of

resources)

Kepemilikan Setiap pribadi di

bebaskan untuk

memiliki semua

kekayaan yang di

peroleh nya

Sumber kekayayan

yang kita miliki

adalah titipan dari

ALLAH SWT

Sumber kekayaan di

dapat dari

pemberdayaan

tenaga kerja (buruh)


Tujuan Gaya hidup

perorangan

Kepuasan pribadi Untuk mencapai ke

makmuran/sucess

(Al-Falah), di dunia

dan akhirat

Ke setaraan

penghasilan di

antara kaum

buruh.15

Konsep ekonomi kapitalis adalah bahwa sumber kekayaan itu sangat

langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras. Setiap pribadi boleh

memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam

sistim ekonomi kapitalis, perusahaan dimiliki oleh perorangan. Terjadinya pasar

(market) dan terjadinya demand and supply adalah ciri khas dari ekonomi

kapitalis. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi

sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut

pada level yang lebih atas.

Agama Islam, mempunyai konsep yang berbeda tentang kekayaan.

Menurut Islam, semua kekayaan di dunia ini adalah milik Allah SWT. Kekayaan

itu dititipkan kepada kita, dan segala yang kita miliki harus didapatkan dengan

cara yang halal dan tidak boleh dengan cara yang haram. Hal ini sesuai dengan

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain

di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.16

Memakan harta dengan cara yang batil adalah memakan harta dengan

jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat.17

Pengertian memakan bukan terbatas

pada menikmati secara langsung suatu makanan yang siap saji. Akan tetapi

termasuk dalam pengertian makan adalah mengambil atau menggunakan harta

dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Islam. Misalnya, mendapatkan harta

dengan cara berjudi, hasil riba, merampok, mencuri, hasil dari prostitusi, koprupsi


dan lain-lain. Dalam hadis Rasulullah Saw menegaskan bahwa konsep tentang

harta ada yang halal, haram dan syubhat, sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya:

ثا أب بشر قل حد ب ا عث انع عاير قال س ثا زكراء ع ى حد ع عث رسل الل س

ا ات ل عه ا يشب ب انحراو ب سهى قل انحلل ب عه صهى الل اناس كثر ي

ل انح بات كراع رعى ح قع ف انش ي عرض ات اسحبرأ ند شب اجقى ان ى ف

إ يحاري أل ف أرض ى الل ح ى أل إ نكم يهك ح إ اقع أل ف انجسد شك أ

انقهب إذا فسدت فسد انجسد كه أل را انبخاري. يضغة إذا صهحث صهح انجسد كه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan

kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir

berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara

keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang.

Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah

memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh

(mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang

penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang

dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki

batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-

apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal

darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka

rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". Hadis riwayat Bukhari

no.50.18 Dengan dalil-dalil di atas, Islam mempunyai konsep yang jelas tentang

harta. Dalam al-Quran dilarang mengmbil harta dengan cara yang batil atau

sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Dalam hadis ditegaskan bahwa harta

itu ada yang halal, haram dan syubhat. Siapa saja yang bergelimang dengan harta

yang syubhat pada akhirnya akan jatuh pada yang haram. Islam membenarkan

akan orang-orang yang ingin punya property atau perusahaan. Untuk

mendapatkannya harus dengan usaha yang keras dan tetap melalui usaha-usaha

yang halal. Dengan kata lain, boleh mencari keuntungan yang sebanyak

banyaknya tetapi harus sesuai dengan ketentuan dari prinsip prinsip syariah.

Aspek yang sangat penting dalam transaksi Ekonomi Islam adalah tidak adanya

unsur Riba (interest) Maisir (judi) dan Gharar (ke tidak pastian).19

Dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab

untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi. Tugas lainnya yang sangat urgen

adalah mencegah terjadinya kezhaliman dengan berbagai bentuknya dan wajib

menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Upaya-upaya ini, dapat


dilakukan dengan baik, jika pihak pemerintah memiliki aparat penegak hukum

yang kuat,adil dan berani memberantas berbagai kemungkaran. Ketentuan ini

sesuai dengan firman Allah dalam surat Huud ayat 85 :

Artinya: Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan

dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka

dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat

kerusakan.20

Muhammad Al Mubarak, dalam buku Nizam al-Islam, menegaskan

bahwa negara merupakan salah satu dari tiga pilar dari sistem ekonomi Islam

selain yaitu iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara

adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya

kebutuhan dengan mengatur fasilitas–fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.21

Aswaf Ali, dalam disertasi doktornya, Political Economy of the Islamic State,

mengatakan bahwa filsafat kemasyarakatan Islam menggambarkan suatu

masyarakat ekonomi yang didasarkan pada peranan negara yang luas di dalam

bidang perekonomian, perdagangan dan keuangan.22

Dr. Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam kepentingan dasar dari

keadilan sosial ekonomi, negara harus mencampuri pribadi warga negara, sejauh

keadilan sosial ekonomi menuntutnya.23

Prof. Dr. M. Umer Chapra, juga

berpandangan bahwa peranan ekonomi yang aktif oleh negara merupakan segi

yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Chapra menyatakan bahwa

penyediaan modal untuk kepentingan sosial serta penataan jaminan sosial

merupakan kewajiban penting negara. Negara juga bertanggung jawab untuk

menciptakan kemantapan (stabilitas) nilai mata uang, selain usaha penghapusan

kemiskinan dan penciptaan kondisi yang sehat untuk pemberian kesempatan kerja

yang penuh (full employment) serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Chapra,

selanjutnya menegaskan bahwa tata cara untuk mencapai semua itu ialah lewat

pendidikan, bukan paksa24

kekuatan pasar berjalan tak terkendali.25


Menurut Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ashshiddiqi, peranan negara

mencakup empat aspek yaitu; Pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan

bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan, dan bila perlu melalui

paksaan. Kedua, Menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar.Ketiga,

Mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal,

guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Keempat,

Perbaikan penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil,

baik dengan bimbingan, pengaturan, maupun campur tangan langsung dalam

proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan.26

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang

menganut faham lassez faire. Dalam Islam, pemerintah harus mengatur arus

produksi dan distribusi, khusunya mencegah terjadinya kecendrungan dan praktek

monopolistik. Ada beberapa prioritas langkah yang dapat dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan distributif tersebut.

1. Sistem zakat adan kharaj sangat efektif untuk mengalihkan surplus

kekayaan dari orang kaya kepada orang-orang miskin.

2. Negara harus mengamati dan mengatur pemerataan distribusi sumber daya

alam. Ekonomi Islam tidak membenarkan terjadinya penumpukan asset

sumber daya alam pada sekelompok orang tertentu saja. Penguasaan

sumber daya alam yang dikuasai swasta harus dibatasi, misalnya, lima ribu

hektar sawit.

3. Jasa layanan masyarakat yang menghasilkan keuntungan, seperti kereta

api, pos dan telegraf, listrik, air dan gas, harus dikelola negara.

4. Jasa layanan masyarakat yang tidak menghasilkan, seperti jalan raya,

tempat umum, tempat parkir dan sebagainya, perlu disubsidi pemerintah

dengan menggalakkan sumbangan para donatur.27

Adalah tugas negara untuk menerapkan sistem hisbah, yaitu pengecekan

langsung atas ukuran dan berat, kendali mutu, dan standarisasi. Juga tugas negara

untuk melarang praktek spekulasi dan monopoli. Cara yang terbaik adalah dengan

menyediakan barang murah di pasar, seperti yang pernah dilakukan Umar bin

Khattab. Dengan cara demikian, harga dapat kembali normal. Negara dalam

pandangan Islam, berperan menyediakan kesempatan pelatihan dan menciptakan

peluang pekerjaan. Negara membuat program membantu pengangguran. Negara


berperan memberdayakan orang miskin, anak yatim, janda, manula, orang cacat

dan seluruh rakyat yang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluannya

sendiri.28

Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang diberikan Allah amanah menjadi

penguasa untuk mengurus urusan kaum muslimin, namun ia acuh tak acuh

terhadap kebutuhan dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak memperdulikan

kebutuhannya. Dalam hadits lain Rasul SAW bersabda, “Penguasa negara

pelindung bagi orang yang tak memiliki pelindung”. Sehubungan dengan itulah,

Dr. Mustaq Ahamd, dalam buku Business Ethics in Islam, menulis, “Setiap

individu bisa menuntut hak dari masyarakat (negara) dimana ia hidup untuk

memperoleh pekerjaan. Jadi, tugas utama pemerintah adalah menyediakan

lapangan kerja bagi setiap orang yang mampu bekerja dan orang yang mau untuk

bekerja. 29

Selanjutnya, negara hendaklah mengatur untuk memberikan semua

kemudahan dan bantuan bagi para pekerja yang ditimpa bencana serta

memberikan kepada mereka sebuah kekuatan atau power. Dalam kehidupan

ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma’ruf nahi munkar. Tugas

ini, menurut Mustaq Ahmad, hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah

selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan

oleh para Gubernur dan pejabat-pejabat yang lain. Jika dia menemukan

penyimpangan secara nyata, maka ia menggantinya dengan orang yang lebih

baik.30

Rasulullah Saw dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Pemerintahan,

beliau selalu mengadakan pengawasan terhadap orang-orang yang mengumpulkan

zakat (amil zakat) dan dia selalu mengecek jumlah zakat yang terkumpul. Dengan

adanya perintah Al-Qur’an dan praktek yang dijalankan oleh Rasulullah, maka

jelaslah bahwasanya sebuah negara dalam Islam terikat kewajiban untuk

menjalankan dan mempraktekkan institusi hisbah ini. Penentuan orang-orang yang

melakukakan hisbah, menurut Nizham Al-Muluk dilakukan oleh kepala negara.

Kewajiban seorang muhtasib adalah :”untuk mengecek dan memeriksa skala dan

harga barang dan untuk melihat bisnis dan perdagangan apakah telah dilakukan

dengan cara-cara yang benar ataupun tidak. Sejarah memaparkan satu bukti yang

sangat jelas bahwasanya untuk melakukan pengawasan yang ketat ini negara


Islam yang ada selalu memperhatikan institusi hisbah. Dalam sebuah bukunya

yang berjudul Arab Administration, Dr. Husain mengatakan :“Sejak awal

berdirinya negara Islam, perhatian yang sedemikian besar telah diberikan oleh

pihak pemerintah untuk melihat kondisi dagangan dan para pedagang apakah

dalam melakukan perdangan mereka telah menjalankan aturan seperti yang

diajarkan Islam ataupun tidak. Dari semua khalifah Rasyidin, Saidina Ali adalah

yang sangat konsern dalam masalah ini. Ia akan keliling ke pasar-pasar di Kufah,

dengan membawa cimeti. Sebelumnya praktik ini banyak dilakukan oleh Umar

bin Khattab”. Khalifah itu berjalan ke pasar-pasar untuk mengontrol apakah

takaran dan timbangan dalam bisnis telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan

apakah ada orang yang melakukan kecurangan. Pada masa pemerintahan Bani

Ummayyah, beberapa polisi pengaman diperintahkan untuk mengawasi masalah

timbangan dan takaran itu.31

Penutup

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem ekonomi Islam

adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an

dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan

dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Kapitalisme,

merupakan sistem perekonomian yang memberikan wewenang penuh kepada

Capital atau pemodal dengan segala jenisnya. Termasuk di dalamnya barang-

barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Islam mengakui

kemerdekaan individu, tetapi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada

kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan

kondisi ekonomi pasar yang adil. Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa

menghentikan spekulasi harga, mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka

yang lemah, baik konsumen maupun pedagang kecil. Oleh karena itu, negara

harus berperan secara aktif. Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan

dengan apa yang dikenal dengan intervensi dalam terminologi kapitalis. Dengan

kata lain, menurut Islam peranan negara sangat penting terutama dalam

mengendalikan harga pasar. Masyarakat boleh menentukan harga pasar tetapi

tidak bebas. Jika kebebasan itu lalu menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi

masyarakat, maka pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya.


Catatan

1Pengertian secara sederhana, corak produksi pada waktu itu ditentukan dalam memenuhi

kebutuhan sandang, pangan dan papan di suatu tempat. Misalnya, cara memenuhi kebutuhan

makan dan pakaian pada masyarakat kuno berbeda dengan masyarakat sekarang ini. Corak

produksi adalah cara masyarakat manusia memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan sosial

yang dibuatnya.

2 Samekto Adji, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan, Genta Press,

Yogyakarta, 2008, hlm.24

3 Samekto Adji, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan, Genta Press,

Yogyakarta, 2008, hlm.24

4 Teori Merkantilisme http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme

5 Teori Merkantilisme http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme

6 Teori Merkantilisme dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme

7. Galery Artikel, Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi

Industri, http://networkedblogs.com/wju1l (online)

8 Galery Artikel, Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi

Industri, http://networkedblogs.com/wju1l (online)

9 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-

kapitalis-dan-islam/



11.Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, 1992,hlm.19.

12.M.M Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, Pengantar dan Penerjemah M.Husein

Sawit, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995,hlm.1. Daud Ali, 1988,hlm.3



14 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Unoversitas

Islam,Indonesia Yogyakarta, Rajawali Pres, 2012,hlm.54.



16 Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Yayasan

17 Imam Baydhawi, Tafsir Baydhawi, Dalam Maktabah Syamilah.

18 Imam Bukhari, Sahih Bukhari,dalm

http://localhost:81/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=50

19http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-


20 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya,Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-

Quran, Jakarta, 1987, hlm.340.

http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme



http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/









21

Muhammad Al-Mubarak, Nizham al-Islam Al-Iqtishadi, Beirut, Dar al-Fikri, 1972, hlm.

160

22 Aswaf Ali, Political Economy of The Islamic State, University of Southern, California,

1970, hlm. 280.

23 Fazlur Rahman, Economic Principles of Islam, Islamic Studies, Islamabad, dalam

Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, Muslim Economic Thingking, A Survey of Contemporary

Literature, Edisi Indonesia, Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, LIPPM dan Media Dakwah, 1986,

hlm. 45-46.

24 M. Umer Chapra, Toward A Just Monetary System, Edisi Indonesia, Al-Qur’an Menuju

System Moneter yang Adil, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 6-19.

25 Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, Distributive Justice and Need Fulfilment in an

Islamic Economiy, Editor, Munawar Iqbal, Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester,

The Islamic Foundation, 1998,hlm.46.

26 Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, hlm.47.





29 Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, Pakistan, The International Institute of Islmanic

Thought, 1995, Edisi Indonesia, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001,

hlm. 158

30 Abdul Hadi, Al-Fikrah Al-Idariyah Al-Islamiyah wal Muqaranah, Kairo, Darul Fikri Al-

Arabi, 1976, hlm. 179

31 Abdul Qadir Husaini, Arab Administration, Lahore, Sh Muhammad Asraf, 1966, hlm. 101

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, Al-Fikrah Al-Idariyah Al-Islamiyah wal Muqaranah, Kairo, Darul Fikri Al-

Arabi, 1976.

Abdul Qadir Husaini, Arab Administration, Lahore, Sh Muhammad Asraf, 1966.

Aswaf Ali, Political Economy of The Islamic State, University of Southern, California,

1970.

Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya,Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-

Quran, Jakarta, 1987.

Fazlur Rahman, Economic Principles of Islam, Islamic Studies, Islamabad, dalam

Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, Muslim Economic Thingking, A Survey of

Contemporary Literature, Edisi Indonesia, Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta,

LIPPM dan Media Dakwah, 1986.

Galery Artikel, Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi






http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-


Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah fil Islam, Madinah, Islamic University, t.t.

Industri,http://networkedblogs.com/wju1l (online)

M. Umer Chapra mengupas dan mengkritisi secara mendalam dan ilmiah tentang sistem

kapitalisme yang telah gagal menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi umat

manusia. Lihat Islam and the Economic Challenge, International Institte of

Islamic Thought, USA, 1992.

M. Umer Chapra, Toward A Just Monetary System, Edisi Indonesia, Al-Qur’an Menuju

System Moneter yang Adil, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

M.M Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, Pengantar dan Penerjemah M.Husein

Sawit, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995,hlm.1. Daud Ali, 1988.

Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, 1992.

Muhammad Al-Ghazali, Al-Islam wa al-Awda’ Al-Iqtishadiyah, Kairo, Dar Al-Kitab Al-

Arabi, 1952.

Muhammad Al-Mubarak, Nizham al-Islam Al-Iqtishadi, Beirut, Dar al-Fikri, 1972.

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, Distributive

Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economiy, Editor, Munawar Iqbal,

Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation,

1998.

Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, Pakistan, The International Institute of Islmanic

Thought, 1995, Edisi Indonesia, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta, Pustaka Al-

Kautsar, 2001.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Unoversitas

Islam,Indonesia Yogyakarta, Rajawali Pres, 2012.

S.M. Yusuf, Economic Justice in Islam, Lahore, Sh. Muhammad Asraf, 1971.

Samekto Adji, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan, Genta Press,

Yogyakarta, 2008.

Sayid Qutub, Fi Zilalil Quran, Beirut Dar Ihya at-Turats, Al-`Arabi, 1967.

Teori Merkantilisme dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme

Winardi, Kapitalisme Versus Sosialisme, Bandung, Remaja Karya, 1986.




PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM ...

Documents

Transcript of PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM ...