Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
-
Upload
planning-bureau-at-the-ministry-of-manpower-indonesia-republic -
Category
Data & Analytics
-
view
842 -
download
6
Transcript of Peran Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
LOGO
PERAN PEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS DALAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Disampaikan pada :
Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian, Workshop Indeks
Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun
2014
Oleh :
Ir. Khairul Anwar, MMDirektur Jenderal Pembinaan Pelatihan danProduktivitasKementerian Ketenagakerjaan
Outlines
Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas
Ketenagakerjaan Indonesia :
Tantangan dan Peluang
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Kebijakan Prioritas
Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS(Permenakertrans No. 12/MEN/VIII/2010)
Tugas
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan
produktivitas.
Fungsi
a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi
kompetensi dan program pelatihan, lembaga
dan sarana pelatihan kerja, Instruktur dan
Tenaga Pelatihan, Pemagangan, dan
Produktivitas, dan Kewirausahaan;
... Lanjutan
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi
kompetensi dan program pelatihan, lembaga dan
sarana pelatihan kerja, Instruktur dan Tenaga
Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas, dan
Kewirausahaan;
c. Penyusunan norma, standard, prosedur dan
kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan
program pelatihan, lembaga dan sarana pelatihan
kerja, Instruktur dan Tenaga Pelatihan,
Pemagangan, dan Produktivitas, dan
Kewirausahaan;
... Lanjutan
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang
standardisasi kompetensi dan program pelatihan,
lembaga dan sarana pelatihan kerja, Instruktur dan
Tenaga Pelatihan, Pemagangan, dan
Produktivitas, dan Kewirausahaan;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
Pendidikan dan
Pelatihan
KETERKAITAN PELATIHAN DENGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Meningkatkan
Kualitas Manusia
Indoneisa
Meningkatkan
Kesejahteraan
Rakyat
Indonesia
a. Berkurangnya penduduk miskin
b. Berkurangnya pengangguran
Kebutuhan
Pasar Kerja /
Industri
Tujuan Pembangunan
Nasional
Ketenagakerjaan Indonesia :
Tantangan dan Peluang
SEMAKIN DERASNYA ALIRAN BEBAS :
MODAL dan
investasiINFORMASI
MANUSIA
SEMAKIN DERASNYA ALIRAN BEBAS :
MODAL dan
investasiINFORMASI
MANUSIA
Tantangan GLOBALISASI
BARANGDAN JASA
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
4 PILAR AEC
High
competitiveness
Single market and
production base
Equitable
growth
Economic integration
to the global economy
Sebagai pasar tunggal dan
berbasis produksi tunggal yang
didukung dengan aliran bebas:
-Barang
-Jasa
-Investasi
-Tenaga Kerja terdidik
-Aliran modal
• Dunia terintegrasi dan borderless
(dilingkungan asean : AEC 2015)
• Berkualitas tinggi yang akan menang
(bukan hanya di pasar barang dan jasa,
tetapi juga di pasar tenaga kerja)
• Penduduk Indonesia paling banyak
berada pada usia
produktif (bonus demografi)
• Pertumbuhan ekonomi dan
dominasi ekonomi Indonesia di
ASEAN meningkat
PELUANG
TA
NTA
NG
AN
PROFIL SDM INDONESIA 2014
< SD : 3,04 %SMTP : 7,15 %SMTA : 9,55 %SMK : 11,24 %Diploma I/II/III : 6,14 %Universitas : 5,65 %
ANGKATAN KERJA
121,87 jt
BEKERJA114,63 jt
PENGANGGUR TERBUKA7,2 jt [5,94 %]
Pertanian : 38,97 jt
Industri :15,26 jt
Konstruksi : 7,28
Perdagangan : 24,83
Transportasi, Pergudangan
dan Komunikasi : 5,11 jt
Keuangan : 3,03 jt
Js.Kemasyarakatan : 18,42
Lainnya (pertambangan,
Listrik, gas dan air) : 1,73 jt
SD ke bawah : 53,96 jt
SMP : 20,35 jt
SMA : 18,58 jt
SMK : 10,52
Diploma I/II/III : 2,96 jt
Universitas : 8,26 jt
STATUS PEKERJAAN UTAMA
Berusaha Sendiri : 20,49 Jt
Berusaha dibantu buruh tdk tetap
: 19,27 Jt
Berusaha dibantu buruh tetap
: 4,18 Jt
Buruh/karyawan : 42,38 Jt
Pekerja bebas di pertanian :
5,09 Jt
Pekerja bebas di non pertanian
: 6,41 Jt
Pekerja keluarga/tdk dibayar :
16,81 Jt
Skills UpGrading, Training &
Sertifikasi
Training,Sertifikasi &
Penempatan (3in1)
PROFIL SDM INDONESIA 2014
SUMBER : BPS, Berita Resmi Statistik Agustus 2014
Peningkatan Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja
PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI KUNCI PENINGKATAN
DAYA SAING NASIONAL
ANCAMAN PELUANGDAYA SAING
PRODUKTIVITAS
& KUALITAS
PENGEMBANGAN SDM
BERBASIS KOMPETENSI
KOMPETENSI &
PROFESIONALISME
SDM
PENGANGGURAN
& KEMISKINAN
PERTUMBUHAN
&
KESEJAHTERAAN
GLOBALISASIWTO AFTA
APEC
DIKLATBANG
KARIR
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SDM
KEBUTUHAN INDUSTRI/
PENGGUNA
LEMBAGA
DIKLAT
Standar
Kompetensi
Kerja
PELATIHAN
BERBASIS
KOMPETEN
SI (PBK)
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
LEMBAGA
SERTIFIKASI
SE L EKS I
PROGRAM
DIKLAT
BERBASIS
KOMPETENSI
Sarana/PrasaranaInstrukturBiaya
LEMBAGA DIKLAT PROFESI
UJ K
AKREDITASI
KKNI
SKKNI
TENAGA KERJA
INDONESIA
LULUSAN
LEMBAGA KOORDINASI
DIKLAT PROFESI
SERTIFI-
KASI
NAKER
PENGALAMAN
BNSP
LSP
STD. INT & KHS
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
D U D I
SMP
SM
A
D1
D2
D3
S1D4
S2
S3
Sp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S K L SKKNI
KKNI
MULTI JALUR PENINGKATAN KUALITAS SDM
Perpres. No. 8 Thn. 2012
Peningkatan kualitas
SDM dapat ditempuh
melalui : Pendidikan;
Pelatihan & Pengalaman
Kerja; Dunia Profesi dan
atau Belajar Sendiri
• Dengan KKNI, kualitas
dan kompetensi tenaga
kerja dari berbagai jalur
akan mendapat
pengakuan yang sama
yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi
setelah melalui uji
kompetensi
1
2
3
4
5
7
8
9
6
AHLI
TEKNISI/
ANALIS
OPERATOR
S2
S1
S3
SMA
PROFESI
SPESIALIS
S2(A)
S3(A)
S1(A)/DIV
SMK
DIII
DII
DI
JALUR PEMBELAJARAN BERBASIS PADA
PENDIDIKAN KOMPETENSI
JALUR PEMBELAJARAN BERBASIS PADA PENDIDIDKAN
AKADEMIS
SLTP19
Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan secara
sistematis dan terus menerus serta konsisten, melalui: Jalur
pendidikan formal; Jalur pelatihan kerja; dan Jalur
pengembangan karier
Peningkatan jumlah dan rasio tenaga kerja indonesia yang
kompeten dan profesional
Peningkatan relevansi, kapasitas dan kredibilitas lembaga diklat
kompetensi dan lembaga sertifikasi kompetensi
Peningkatan jangkauan dan akses layanan diklat berbasis
kompetensi dan sertifikasi kompetensi secara mudah dan murah
Peningkatan pengakuan/rekognisi sertifikasi kompetensi di pasar
kerja dalam dan luar negeri
ARAH PEMBANGUNAN KOMPETENSI TENAGA
KERJA INDONESIA
PENGATURAN
PEMBERDAYAAN
PENGAWASAN
PEMBINAAN YANG DILAKUKAN
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
LEMBAGA DIKLAT
LEMBAGA SERTIFIKASI
INDUSTRI/PENGGUNA
Grafik Sebaran Lembaga Pelatihan Berdasarkan Provinsi dan Bidang
0
100
200
300
400
500
600
0 0 0 8 0 2 019 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 4 0 5 2 1 0
58 5177
69
829 43
316
494
303
46
96
3970
248
76
27 25 3821
39 29 29 16
201
33 3929
10082
11195
07
0 10
0
15 5
1
0
13
5
8
3
0
0
0
0
00
3
70
015
0
17
2 10
3
0
1 38
Ketransmigrasian Ketenagakerjaan Produktivitas
Grafik Sebaran Jumlah Instruktur/Bidang/ProvinsiProduktivitas = 69 orang
Tenaga Kerja = 2.721 orang
Transmigrasi = 154 orang
0
20
40
60
80
100
120
140
7 4 - 6 2 - 3 1 0
PERINGKAT BLK BERDASARKAN KETERSEDIAAN INSTRUKTUR DAN
PERALATAN PELATIHANJU
MLA
H B
LKJU
MLA
H B
LKJU
MLA
H B
LK
14
UPTP
R II R III R IV
55
77
117
13
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 5 0 0 0 1 0 2 0 6
144 14272
064
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71
659
321
6883
228205
286
142
62
130
1103
938
131
976
255250
194122
186
69
195 251116
162300
42
30
29
3246
6913
LPKS BLKLN
Grafik Sebaran LPKS dan BLKLN/Provinsi BLKLN = 456 LPKS = 7.764
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS
YANG AKAN DILAKSANAKAN
1. Fokus menciptakan lembaga pelatihan kerja
yang representatif bagi para angkatan kerja
baru maupun korban pemutusan hubungan
kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang
layak dan remuneratif sehingga lembaga kerja
berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan
pendiriannya.
2. Menciptakan lembaga sertifikasi profesi (LSP)
yang mampu melayani permintaan sertifikasi
berbagai profesi.
3. Pengembangan Standar kompetensi yang
mengacu pada kebutuhan industri (pasar
dalam negeri dan luar negeri).
4. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang
menghasilkan kualifikasi sesuai kebutuhan
industri.
5. Melakukan Sertifikasi kompetensi bagi Instruktur,
luaran diklat dan tenaga kerja pengalaman.
6. Meningkatkan koordinasi untuk pengembangan
dan penerapan SKKNI dengan sektor/kementerian
teknis, asosiasi lembaga diklat dan perusahaan.
7. Mengadakan MRA dengan negara mitra bisnis.
8. Melakukan audit secara menyeluruh terhadap
Lembaga Latihan.
9. Mengembangkan kerjasama dengan pihak industri.
10.Terus mendorong peningkatan pelaksanaan
pemagangan Dalam dan Luar Negeri baik kuantitas
maupun Kualitas.
11.Mengintesifkan Gerakan Produktivitas Nasional dalam
upaya mendorong Kesadaran, Penerapan dan
Pemeliharaan - peningkatan Produktivitas.
12.Optimalisasi Peran Lembaga Produktivitas Nasional
(LPN)
Rencana Revitalisasi BLK Tahun 2015 (36 lokasi)
NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA
A C E H
1 BLKI BANDA ACEH
2 BLK Maritim Kota Sabang
SUMATERA UTARA
3 BBLKI MEDAN
4 BLK Lubuk Pakam
SUMATERA BARAT
5 BLKI PADANG
6 BLK Payakumbuh
7 BLK Sungai Dareh/Dharmasraya
R I A U
8 BLKI Pekanbaru
KEPULAUAN RIAU
9 BLK Tanjung Pinang
LAMPUNG
10 BLK Metro
BANGKA BELITUNG
11 BLK Belitung (baru)
NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA
BANTEN
12 BBLKI SERANG
13 BLKI Prov. Banten / Tangerang Selatan
JAWA BARAT
14 BBPLKDN BANDUNG
15 BBPLKLN CEVEST BEKASI
JAWA TENGAH
16 BBLKI SURAKARTA
17 BLKI SEMARANG
JAWA TIMUR
18 UPT PK BLKI Surabaya
D.I. YOGYAKARTA
19 BLK Kulon Progo
KALIMANTAN BARAT
20 ULKI Pontianak
21 BLK Entikong / Sanggau
KALIMANTAN TIMUR
22 BLKI SAMARINDA
23 BLK Balikpapan
KALIMANTAN UTARA
24 BLK Nunukan
KALIMANTAN TENGAH
25 BLK Palangkaraya
26 BLK Buntok
NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA
KALIMANTAN SELATAN
27 BLK Banjar Baru/BLK Prov. Kalsel
SULAWESI SELATAN
28 BLKI MAKASSAR
29 BLK Pangkep (baru)
SULAWESI TENGGARA
30 BLKI Kendari
31 BLK Kolaka
NUSA TENGGARA TIMUR
32 BLK Kupang
M A L U K U
33 BLKI Ambon
MALUKU UTARA
34 BLKI TERNATE
PAPUA
35 BLKI Prov. Papua
PAPUA BARAT
36 BLKI SORONG
Rencana Reorientasi BLK menjadi BLKK
BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD
KABUPATEN/KOTA
Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)
BPPD / BBPP BLK
23 20
A C E H
BLKI BANDA ACEH 1
BPPD Banda Aceh 1
SUMATERA UTARA
BBLKI MEDAN 1
BPPD Medan 1
SUMATERA BARAT
BLKI PADANG 1
BPPD Provinsi Sumatera Barat 1
SUMATERA SELATAN
BPPD Sumatera Selatan 1
BENGKULU
BPPD Bengkulu 1
LAMPUNG
BPPD Provinsi Lampung 1
BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD
KABUPATEN/KOTA
Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)
BPPD / BBPP BLK
BBLKI SERANG 1
DKI JAKARTA
BPPD Provinsi DKI Jakarta 1
JAWA BARAT
BBPLKDN BANDUNG 1
BBPLKLN CEVEST BEKASI 1
BB Peningkatan Produktivitas 1
JAWA TENGAH
BBLKI SURAKARTA 1
BLKI SEMARANG 1
BPPTK Prov.Jawa Tengah 1
JAWA TIMUR
BPTK Prov. Jawa Timur 1
D.I. YOGYAKARTA
BLK dan Pengembangan
Produktivitas Yogyakarta1
KALIMANTAN BARAT
UPPD Prov Kalimantan Barat 1
KALIMANTAN TIMUR
BLKI SAMARINDA 1
UPTD PPD Prov. Kalimantan Timur 1
BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD
KABUPATEN/KOTA
Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)
BPPD / BBPP BLK
KALIMANTAN TENGAH
BPP PTKT Prov Kalimantan
Tengah 1
KALIMANTAN SELATAN
BPPD Prov Kalimantan Selatan 1
SULAWESI UTARA
BPPD Prov Sulawesi Utara 1
SULAWESI TENGAH
BPPD Prov Sulawesi Tengah 1
BLK Palu 1
SULAWESI SELATAN
BLKI MAKASSAR 1
BPPTK Prov Sulawesi Selatan 1
SULAWESI TENGGARA
BLKI Kendari 1
BPP Prov Sulawesi Tenggara 1
BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD
KABUPATEN/KOTA
Reorientasi BLKK (Kewirausahaan)
BPPD / BBPP BLK
SULAWESI BARAT
BPPD Sulawesi Barat 1
BLK Majene 1
BALI
BLKIP Denpasar 1
NUSA TENGGARA BARAT
BPPD Prov. NTB 1
BLKI Mataram 1
NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PPT Prov. NTT 1
BLK Kupang 1
M A L U K U
BLKI Ambon 1
MALUKU UTARA
BLKI TERNATE 1
PAPUA
BPPTK Prov. Papua 1
BLKI Prov. Papua 1
PAPUA BARAT
BLKI SORONG 1
Rencana Revitalisasi BLK UPTD
untuk Pelatihan TKI (40 lokasi)
NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA
SUMATERA UTARA
1 BLK Stabat/Langkat
JAWA BARAT
2 UPTD BLK Karawang
3 UPTD LLK UKM Subang
4 BLK Cirebon
5 BLK Purwakarta
6 UPTD BLK Kuningan
7 Badan Diklat Sukabumi
8 BLK Indramayu
9 BLK Ciamis
10 BLTKLN Bandung
NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA
JAWA TENGAH
11 BLKLN Jawa Tengah
12 BLK Kota Pekalongan
13 BLK Magelang
14 UPTD BLK UKM Wonosobo
15 LLK UKM Pati
16 BLK Cilacap
17 BLK Kendal
18 BLK Kabupaten Banyumas
19 BLK Brebes
20 Badan Diklat dan Litbang Kab. Sragen
JAWA TIMUR
21 UPT LK Jember
22 UPT LK Kediri
23 UPT LK Pertanian Wonojati
24 UPT LK Ponorogo
25 UPT LK Madiun
26 UPT LK Tulung Agung
D.I. YOGYAKARTA
27 BLK Kulon Progo
NO BALAI LATIHAN KERJA UPTP/UPTD KABUPATEN/KOTA
KALIMANTAN BARAT
28 BLK Entikong / Sanggau
KALIMANTAN TIMUR
29 BLK Balikpapan
KALIMANTAN UTARA
30 BLK Nunukan
SULAWESI TENGAH
31 BLK Palu
SULAWESI SELATAN
32 UPTD PK Parepare
33 BLK Pinrang
34 BLK Gowa
NUSA TENGGARA BARAT
35 BLKI Mataram
36 BLK Selong
37 BLK Bima
38 BLK Lombok Tengah/Praya
NUSA TENGGARA TIMUR
39 BLK Kupang
40 BLK Ende
LOGO
Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas