Optimalisasi Fungsi Masjid Melalui Baitul Maal Wa Tamwil ...
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT …
Transcript of PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT …
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM
MELAKUKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri
Pasuruan)
JURNAL ILMIAH
Disusun Oleh:
Hanik Amalia
155020501111047
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL
Artikel Jurnal dengan judul :
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) DALAM MELAKUKAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan)
Yang disusun oleh :
Nama : Hanik Amalia
NIM : 155020501111047
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang
dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juni 2019
Malang, 25 Juni 2019
Dosen Pembimbing,
Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.
NIP. 2012018512212001
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) DALAM MELAKUKAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan)
Hanik Amalia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: [email protected]
ABSTRAK
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-
mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Salah satu produk
pembiayaan yang diminati dikalangan pengusaha kecil adalah pembiayaan mudharabah.
Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan peran pembiayaan
mudharabah dalam melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada
Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Data dikumpulkan
melalui tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan
dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, data display, dan pengambilan kesimpulan serta
pengecekan keabsahan temuan data menggunakan teknik trianggulasi sumber dan metode. Hasil
dari penelitian ini menyatakan bahwa akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh
pihak BMT-UGT Sidogiri Pasuruan dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat
pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan mudharabah ini, para pedagang kecil
yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka
mendapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan yakni pembiayaan mudharabah. Hal tersebut
dapat diukur dari hasil perbandingan tingkat kesejahteraan anggota diantaranya dilihat dari
macam dagangan, jumlah tenaga kerja, perluasan tempat usaha, serta omset penjualan perbulan
sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan.
Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, BMT, UMKM
A. PENDAHULUAN
Dari tahun ke tahun Indonesia terus meningkatkan upaya untuk melakukan pembangunan
nasional. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah baik itu di bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya maupun infrastruktur. Pembangunan nasional merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai
bidang. Salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang
ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis
dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi
khususnya di Jawa Timur. Di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih bergejolak, Jawa Timur
memiliki ekonomi yang masih kondusif karena ditopang UMKM. Meskipun banyak jumlah
UMKM di Kabupaten Pasuruan,namun hal tersebut masih mengalami kendala yaitu permasalahan
modal. Dimana para pengusaha kecil mengalami kesulitan jika ingin meminjam uang di bank
dikarenakan bunga yang tinggi, selain itu juga persyaratan yang terlalu berat, serta urusan
administrasi yang rumit. Hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi
persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka yang masih dalam skala kecil. Untuk
memberikan solusi dalam permodalah yang di hadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama
antara UMKM-UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun lembaga non bank
lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari UMKM tersebut. BMT
merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro
sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Khusus Pasuruan merupakan
lingkup BMT yang terkecil dan tersebar di setiap kecamatan untuk memudahkan, memberikan
kenyamanan dan dekat dengan anggota dalam menabung serta melakukan pembiayaan di BMT
sehingga merubah pandangan anggota bahwa pembiayaan-pembiayaan yang di tawarkan oleh
BMT harus dengan dana yang besar dan sulit.
Dalam perkembangannya BMT UGT Sidogiri mengalami problematika yakni meliputi
persaingan yang semakin ketat dimana BMT harus dapat bersaing dengan bank umum
konvensional maupun syariah yang membuka pelayanan kredit skala kecil/mikro, dan
bertambahnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh berpindahnya ke koperasi. Dengan
segala upaya yang dilakukan BMT UGT Sidogiri mampu mengatasi problematika tersebut yang
membuktikan dengan pertumbuhan BMT UGT Sidogiri yang sangat pesat. Dari awal berdiri BMT UGT Sidogiri hanya memilki 12 orang karyawan, dan pada tahun 2014 jumlah karyawan
meningkat menjadi 1341 orang. Begitu juga dengan anggota BMT UGT Sidogiri yang semula
hanya 89 orang terus mengalami peningkatan menjadi 11602 orang pada tahun 2014. Dalam setiap
tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota yang
dinilai potensial, sampai pada saat ini sudah memiliki 269 Unit Layanan Baitul Maal Wat
Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. BMT UGT Sidogiri akan terus
melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik
organisasi maupun usaha. Adapun perkembangan anggota BMT UGT Sidogiri adalah sebagai
berikut:
Tabel 1. Jumlah Perkembangan Anggota BMT UGT Sidogiri
No. Tahun Jumlah Anggota
1. 2011 3.689
2. 2012 5.552
3. 2013 8.871
4. 2014 11.601
5. 2015 12.635
6. 2016 16.010
Sumber: BMT UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan, 2018.
Perkembangan BMT yang pesat sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan bahwa manfaat sosial (outreach) BMT UGT Sidogiri (dari aspek luasnya manfaat) mengalami
peningkatan yang sangat menakjubkan. Artinya peran BMTdalam membantu masyarakat
mengalami peningkatan, salah satunya dalam pembiayaan. Produk yang ditawarkan BMT UGT
Sidogiri dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha masyarakat adalah melalui pembiayaan
mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara BMT dengan
anggota, BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi
(mudharip) pengelola dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
B. KAJIAN PUSTAKA
Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat
tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro
selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah
sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan
mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT). Yang akan menjadi fokus penelitian penulis disini adalah Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT).
Baitul Maal Wat Tamwil
BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil,
yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:
a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan
kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). b. Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
Pengertian Al-Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul
atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan
usaha. (Muhammad Rawas Qal’aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha (Beirut: Darun-Nafs, 1985)).
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan
akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau
kelalaian si peneglola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Ahmad
asy-Syarbasyi al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)).
Nisbah Keuntungan
a. Prosentase Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak,
bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah
50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan
nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahibu maal mendapat Rp. 50 ribu, mudharib mendapat
Rp 50 ribu.
b. Bagi Untung Dan Bagi Rugi Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu
bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan
mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah
50;50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu
harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
c. Jaminan Nah, untuk mengindari adanya moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi
kontrak ini, maka shahib al-mal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul al-mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan
kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad
mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk “mengamankan”
nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang
timbul disebabkan karena faktor risisko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib
al-mal.
d. Menetukan Besarnya Nisbah Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.
Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-mal dengan
mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan
99:1. Namun para ahi fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif maka perlu dipahami lebih
dulu pengertian atau definisi dari UMKM itu sendiri, agar kita memiliki persepsi dan pemahaman
yang sama tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disisi lain sesuai dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka
pengertian UMKM adalah terdiri dari Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Mikro, yang
masing-masing akan penulis jelaskan sebagai berikut. (Latumaerissa, 2015)
a. Usaha Kecil Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 , tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00.
Contoh usaha kecil adalah usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga
kerja, pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri
makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga,
industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik, dan perikanan;
Koperasi berskala kecil.
b. Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu usaha menengah menurut Inpres No. 10
Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih
besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan dapat menerima kredit dari bank sebesar
Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00.
Contoh Usaha Menengah adalah Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala
menengah; Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor; Usaha jasa EMKL (Ekspedisi
Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antarpropinsi; usaha industri
makanan dan minuman, elektronik dan logam; Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer.
c. Usaha Mikro Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
perorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00
sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau memilki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling
banyak 10.000.000.000,00. Selain itu pengertian Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri
Keuangan N0.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah usaha produktif milik keluarga
atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun dan usaha Mikro dapat mengajukan kredit
kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,- .
Contoh Usaha Mikro adalah Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak,
nelayan, dan pembudidaya; Industri makanan dan minuman, industry pengolahan kayu dan rotan,
industry pandai besi pembuat alat-alat, usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di
Pasar dan lain sebagianya; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Usah jasa-jasa seperti
perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pengembangan UMKM tidak bisa lepas dari peran LKM (Lembaga Keuangan Mikro),
karena LKM merupakan pihak yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada UMKM.
Berangkat dari fenomena ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasayarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UMKM. Pemberdayaan
LKM harus mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan penguatan kelembagaan. Filosofi dari
adanya peraturan bagi LKM (tentunya) yakni dalam mengakui, melindungi, memfasilitasi, dan
mendorong LKM agar dapat berkembang sehingga dapat melayani pengusaha mikro secara lebih
banyak.
Lembaga Keuangan mikro, menurut Budiantoro (2003) berfungsi memberikan dukungan
modal bagi pengusaha mikro (microenterprices) untuk meningkatkan usahanya. Ismawan (2003)
menunjukkan bahwa pengalaman mengembangkan keuangan mikro untuk melayani masyarakat
miskin dalam lingkup dunia telah mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya Microcredit
Summit (MS) yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997. Dengan demikian,
terdapat beberapa alternative yang bisa dilakukan: a. Banking of the poor
Menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin serta melatih kemandirian.
Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat, antara lain Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Credit Union (CU), Koperasi Simpan
Pinjam (KSP), dan lain-lain.
b. Banking with the poor
Bentuk ini lebih menekankan pada fungsi penghubung (intermediary) dan memanfaatkan
kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang
mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),
serta lembaga keuangan formal (bank). Di Indonesia hal ini dikenal dengan pola yang sering
disebut Pola Hubungan Bank dan kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). c. Banking for the poor
Bentuk ini menekankan pada penggalangan resources yang dijadikan modal (capital heavy),
yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Contohnya yakni Badan Kredit Desa (BKD),
Lembaga Dana Kredit pedesaan (LDKP), Grameen bank (yang ada di Indonesia seperti
Lembaga Keuangan Mikro/LKM), dan yang lainnya.
Ukuran Tingkat Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat kita lihat dari, Kedudukannya
sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang
terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat serta
sebagai sumber inovasi. Untuk itu didalam sub bab ini terdapat dua poin tingkat kesejahteraan, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesejahteraan dalam Islam. Yang mana didalam
ajaran Islam juga menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan umatnya.
a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi
kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang
bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai
yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan,
ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.
(Fahrudin, 2012)
b. Tingkat Kesejahteraan dalam Islam Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses produksi. Menurut
Mannan prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah
kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya
pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui
pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimum, baik manusia maupun benda, selanjutnya
diiringi dengan perbaikan sistem produksi, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan maksimal
dengan usaha minimal namun dalam hal konsumsi tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman.
Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin
kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus
memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang yang diproduksi. Islam telah
melarang, memproduksi barang-barang yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, karena
peningkatan produksi barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi.
Bedanya denagn sistem produksi dalam ekonomi konvensional, proses produski dalam Islam
harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah.
C. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
metode penelitian lapangan (Field Research) yang mengambil kasus pada Baitul Maal Wat
Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan. Dalam penelitian kualitatif untuk menentukan unit analisis dan
informan haruslah relevan dengan masalah yang diteliti. Unit analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah peran pembiayaan mudharabah oleh Baitul Maal Wat Tamwil kepada Usaha
Mikro Kecil dan Mennegah (UMKM). Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak
Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan yang benar-benar mengetahui tentang
pelaksanaan pembiayaan mudharabah serta para anggota BMT UGT Sidogiri yang menggunakan
produk pembiayaan mudharabh.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indeepth interview),
observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan
tiga tahap yaitu : reduksi data, data display, dan pengambilan kesimpulan atau verivikasi. Agar
data yang dikumpulkan valid atau teruji keabsahannya maka penelitian ini menggunakan
trianggulasi sumber dan metode dalam menguji keabsahan data.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan
Pembiayaan mudharabah adalah sub produk dari pembiayaan mudharabah yang ada di
BMT UGT Sidogiri. Sesuai dengan namanya, poduk ini menggunakan akad mudharabah sebagai
basis pembiayaannya, dan diperuntukkan hanya untuk usaha mikro kecil dan menengah.
Pembiayaan ini muncul diawali oleh sebuah keresahan karena sulitnya terjalin hubungan kerja
sama yang baik antara BMT dengan anggota pembiayaan. Sebagian besar dari usaha mikro tidak
memiliki catatan pembukuan yang baik atas kondisi keuangan mereka, sehingga BMT tidak dapat
menilai besar nominal yang didapatkan dalam proses bagi hasil.
Produk pembiayaan mudharabah UGT MUB (Modal usaha Barokah) adalah solusi dengan
cicilan ringan yang dapat dilakukan perhari, serta margin bagi hasil yang ditentukan sendiri oleh
nasbah pembiayaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam hari tersebut. Dengan sistem
pembiayan ini, maka pembiayaan syariah yang ideal dapat dilakukan, dimana shahibul maal
(BMT) akan mengalami kerugian jika dalam hari tersebut mudharib mengalami kerugian dalam
usahanya, serta dapat terbangun rasa saling percaya antara BMT dengan anggota pembiayaan.
Untuk ketentuan dari produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah:
Jenis pembiayaan untuk modal usaha komersial mikro dan kecil, peruntukan pembiayaan
adalah perorangan atau badan usaha, Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan, dan
maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta. Dalam ketentuan besar pembiayaan
yang diberikan kepada anggota BMT memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk cabang pembantu memberikan dana pembiayaan maksimal Rp.100.000.000 dan jika
melebihi Rp.100.000.000 harus mendapat rekomendasi dari Cabang.
b. Untuk cabang memberikan dana pembiayaan maksimal Rp.500.000.000 jika melebihi
Rp.500.000.000 harus rekomendasi dari pusat.
Sedangkan mengenai bagi hasil yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri yaitu melihat
ketentuan lama usaha mampu memberikan bagi hasil. Adapun ketentuannya sebagai berikut :
a. Untuk pertanian jangka panjang (lebih dari 1 tahun) yaitu 50% untuk anggota dan 50% untuk
BMT.
b. Untuk pertanian jangka pendek (3 bulan – 6 bulan ) yaitu 60% untuk anggota dan 40% untuk
BMT.
c. Untuk pertokoan yaitu 60% anggota dan 40% BMT.
d. Untuk dagang yaitu 60 % anggota dan 40% BMT.
Dalam pembiayaan Mudharabah di BMT-UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan
membantu dalam hal modal bagi anggota BMT-UGT yang ingin mengembangkan usahanya.
Anggota yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah datang terlebih dahulu ke BMT-UGT
Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan. Adapun syarat-syarat yang diberikan oleh pihak BMT-UGT
Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan seperti :
a. Anggota peminjam dikenal baik oleh BMT-UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan.
b. Anggota peminjam rutin menabung.
c. Anggota peminjam menunjukkan bukti pengeluaran dan pemasukan minimal selama tiga
bulan terakhir.
Proses pengajuan pembiayaan mudharabah cukup mudah, karena hanya diperlukan berkas-
berkas seperrti KTP, KK, dan wawancara singkat mengenai jenis dan riwayat usahanya. Pencarian
dananya pun dapat dilakukan cukup cepat, sehingga poduk ini cocok untuk nasabah yang
membutuhkan pembiayaan produktif dalam waktu cepat. Selanjutnya, pihak BMT menanyakan
jenis usaha yang dikembangkan, tehnik dan pengelolaan usaha serta perjalanan usaha, usahanya
tidak menyalahi kaidah agama. Setelah anggota menjelaskan, lalu BMT memberikan gambaran
akad yang bisa di gunakan dalam pembiayaannya. Biasanya akad mudharaabah dipakai untuk
anggota peminjam yang usahanya sudah berjalan atau sudah ada tetapi kekurangan modal seperti
untuk usaha pertanian dan dagang. Adapun persyaratan yang di berikan untuk pembiayaan pada
BMT-UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan adalah:
1. Menyerahkan 4 berkas fotocopy dan membawa aslinya.
a. Fotocopy Kartu Keluarga.
b. Fotocopy KTP suami istri.
c. Rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
d. Fotocopy buku nikah.
e. Fotocopy Jaminan.
2. Mengisi permohonan pembiayaan.
3. Menghadirkan anggota keluarga sebagai saksi.
4. Modal anggota tidak kurang dari 30%.
5. Jaminan minimal tidak kurang dari 50%.
Untuk menghindari kerugian yang dialami oleh BMT yang disebabkan tidak berjalannya
usaha nasabah pembiayaan, maka BMT akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan
memberikan solusi jika dalam pelaksanaan usaha nasabah terjadi hambatan, namun hal itu hanya
dilakukan jika memang diperlukan.
Proses yang mudah serta margin yang ringan, serta pembiayaan yang ramah dengan
mengedepankan prinsip kekeluargaan, pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan antusias
masyarakat untuk mengajukan pembiayaan mudharabah ke BMT UGT Sidogiri. Dalam jangka
panjang, kegiatan ini diharapkan mampu memajukan usaha mikro serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Adapun sebelum melakukan pembiayaaan mudharabah, terdapat
analisa yang dilakukan oleh pihak BMT – UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan sesuai dengan
syarat-syarat. Adapun form-form yang harus diisi oleh anggota adalah sebagai berikut:
1. Form Wawancara
Form wawancara ini berisi tentang partisipasi anggota dalam koperasi, kelayakan usaha,
watak dan kepribadian, kemampuan membayar pembiayaan, jaminan, modal usaha (dan
keuangan), keadaan ekonomi dan lingkungan usaha. Form wawancara ini digunakan untuk
mengetahi karakteristik individu dari anggota peminjam itu sendiri. Melihat sejauh mana anggota
meminjam bersungguh-sungguh dalam melakukan pembiayaan ini. Form ini terdiri dari dua
jawaban (ya dan tidak) yang di analisa oleh pewawancara yang di tunjuk oleh OA yang nantinya
jumlah antara ya dan tidak akan di hitung dan dapat ditarik kesimpulan.
2. Form Analisa Pembiayaaan
Form analisa pembiayaan di dalamnya merupakan data keuangan anggota, yaitu penghasilan
dikurangi dengan biaya-biaya selanjutnya akan di ketahui sisa usaha anggota. Didalamnya juga
terdapat analisa yaitu karakter, kemampuan, jaminan, modal, dan kondisi sosial ekonomi dari
anggota. Dari form ini akan di ketahui laba rugi dari aonggota. Analisa di lakukan oleh surveyor
dan kepala cabang dang diketahui oleh pengurus dan manager. Jika disetujui maka pembiayaan
mudharabah bisa dilakukan. Form ini memudahkan BMT-UGT Sidogiri Cabang Khusus
Pasuruan apakah anggota peminjam ini layak diberikan dana pembiayaan mudharabah ini atau
tidak.
3. Form Permohonan Pembiayaan
Form ini berisi data angota peminjam, tanggungan keluarga, jenis permohonan pembiayaan
(yang didalamnya meliputi jenis pembiayaan, jumlah uang, jenis usaha, jangka waktu, dan
jaminan) lampiran persyaratan yang harus di lengkapi oleh anggota peminjam. Selanjutnya form
pembiayaan ini dipertanggungjawabkan oleh istri/suami dan pemohon. Form ini diajukan oleh
anggota peminjam agar BMT bisa meloloskan pembiayaan ini.
Form-form diatas diseleksi oleh Account Officer (AO) kemudian Account Officer (AO)
survei langsung kepada anggota peminjam dengan mendatangi rumah anggota karena Account
Officer (AO) sudah mengenal pihak anggota sehingga mempermudah Account Officer (AO) dalam
mensurvei. Kemudian Account Officer (AO) menyeleksi apakah usaha yang dijalankan oleh
anggota sesuai dengan data yang telah diterima. BMT tidak membatasi usaha apa yang dijalankan
oleh anggota,yang penting tidak menyimpang dari dari syariat agama, selama sesuai dengan data
yang di terima, dan usaha yang di jalankan memiliki potensi berkembang.
Gambar 1. Jenis Usaha yang Menggunakan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri
Cabang Khusus Pasuruan.
Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Khusus pasuruan, 2019.
Diagram di atas ini merupakan presentase dari penggunaan dana mudharabah yang di
gunakan anggota untuk mengembangkan usahanya. Dimana 45% pembiayaan mudharabah
diambil oleh anggota yang mengembangkan toko mereka. Dapat dilihat bahwa anggota yang
menggunakan dana mudharabah untuk pertokoan lebih banyak dibanding dengan usaha yang
lainnya karena untuk dana yang diberikan untuk toko tetap berada pada rekening BMT sampai
anggota memerlukan dananya untuk pembelanjaan. Memang sebagian besar UMKM masyarakat
disekitar BMT adalah Pertokoan yangmana hal ini didukung dengan letaknya yang strategis karena
dekat dengan Pasar dan Pondok Pesantren. Sehingga melihat potensi yang besar tersebut BMT
45%
10%
10%
25%
5%Sales
Toko
Dagang buah
Dagang hewan
Dagang kaki lima
Lain-lain
bekerja sama dengan ppara pedagang yang melakukan pembiayaan mudharabah disamping
pedagang mampu mengembangkan usahanya dan BMT sendiri memperoleh bagi hasilnya.
Pembinaan Usaha di BMT UGT Sidogiri
Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan
penyaluran dana, BMT UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan ini juga menjalankan fungsi
dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan-binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan
selain itu juga hal kewirausahawan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada
BMT UGT Sidogiri Cabang Khusus Pasuruan, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk
tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan
yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar
lebih maju. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Idris selaku anggota yang mengikuti
pembinaan di BMT UGT Sidogiri. BMT juga mempunyai program-program pengembangan usaha
mikro kecil yaitu mengadakan pembinaan usaha dan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa
kewirausahaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri.
Adapun bentuk pembinaannya adalah seminar seperti cara mengelola uang yang ada dan cara
mengelola usaha yang baik sesuai dengan prinsip syariah.
Dengan adanya program pembinaan usaha yang diadakan oleh BMT-UGT Sidogiri maka
diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat mengembangkan usahanya.
Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena
besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup
masyarakat yang semakin meningkat. Jika pengembangan usahanya baik, maka kinerja masyarakat
juga akan meningkatkan.
Peran Pembiayaan Mudharabah pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota
BMT mempunyai aktivitas berperan serta mengembangkan bisnis usaha mikro dengan
menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dari lembaga keuangan mikro konvensional (berbasis
bunga). Dengan sistem yang demikian diharapkan semua pihak (BMT maupun penerima) dapat
memperoleh manfaat (keuntungan) sehingga program pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan
sejauh yang diperlukan. Artinya bahwa BMT mempunyai kesempatan untuk mendapatan
keuntungan demikian juga para pengusaha mikro, sehingga BMT dapat mengembangkan
kelembagaannya yang sekaligus dapat membantu usaha mikro untuk memperbaiki kualitas
ekonominya.
Maka BMT merupakan satu wadah dimana didalamnya terdapat anggota saling membantu,
bertukar informasi dan berjalan beriring untuk membuat usaha yang bersifat mandiri. Sehingga
segala informasi yang mampu mendukung dalam perkembangan usaha anggotanya akan di bagi
kepada anggotanya, ini merupakan kelebihan dari BMT itu sendiri. Berikut ini adalah hasil
wawancara dengan beberapa anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah.
1. Ibu Siti Aisyah (Konter Pulsa dan Toko Kelontong)
Ibu Aisyah adalah salah satu anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT
UGT Sidogiri. Dengan usianya yang 29 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Beliau mulai melakukan membiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Khusus
Pasuruan pada tahun 2014. Ibu Siti Aisyah sudah melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri
sudah 2 kali. Pada tahun 2019 ini ibu Siti Aisyah kembali melakukan pembiayaan karena di rasa
sangat membantu sekali dalam perkembangan usahanya sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka
waktu pembayaran 2 tahun.
Tabel 2. Perkembangan Usaha Ibu Siti Aisyah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan
Mudharabah.
No. Jenis Perkembangan Sebelum Sesudah
1 Macam dagangan Sedikit, hanya 4
macam (beras,
Banyak, kurang lebih sudah
8 macam (beras, minyak
minyak, gula, dan
pulsa token)
gula, kecap, sabun, rokok,
voucher pulsa dan kartu
perdana)
2 Tenaga Kerja - -
3 Perluasan Tempat Usaha 1 toko (didalamnya
berupa 1 etalase
dan 1 lemari es)
1 toko (didalamnya berupa
1 etalase dan 1 lemari es)
4 Omset Penjualan ± Rp.1.000.000
per bulan (tidak
tentu)
± Rp. 2.500.000
per bulan
Sumber: Data primer diolah
2. Bapak Idris (Penjual Pakaian dan Perlengkapan Baju Muslim)
Pak Idris merupakan salah satu penjual pakaian dan perlengakapan muslim di Pasar Sidogiri,
dengan usianya yang 55 tahun dan merupakan lulusan sekolah Aliyah (setara SMA Islam). Beliau
melakukan pembiayaan mudharabah mulai dari tahun 2002. Dan beliau sudah menjalankan
usahanya sudah 20 tahun yang lalu (1999). Dan yang terakhir beliau melakukan pembiayaan
mudharabah dengan pinjaman sebesar Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun.
Tabel 3. Perkembangan Usaha Bapak Idris Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Mudharabah
No. Jenis Perkembangan Sebelum Sesudah
1 Macam dagangan Sedikit, hanya 2
macam
(pakaian kokoh dan sarung)
Banyak, 7 macam (semua
perlengkapan baju muslim,
mulai dari parfum, tasbih, kopyah, dan sajadah,
sarung, hingga air mineral
serta serta buku atau kitab-
kitab Islami untuk anak
pondok)
2 Tenaga Kerja - -
3 Perluasan Tempat Usaha 1 toko 1 toko
4 Omset Penjualan ± Rp. 1.000.000
per bulan
± Rp. 1.500.000 per bulan
Sumber: Data primer diolah
3. Ibu Mahmudah (Toko Serba Ada)
Ibu Mahmudah merupakan seorang pedagang kebutuhan sehari-hari mulai dari beras, kecap,
hingga minyak. beliau hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Usaha beliau ini sudah berjalan sekitar
6 tahun (tahun 2013). Beliau sering melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. Beliau
melakukan pembiayaan mudharabah pertama kali pada tahun 2014. Dan yang terkahir ini beliau
melakukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.
Tabel 4. Perkembangan Usaha Ibu Mahmudah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan
Mudharabah.
No. Jenis Perkembangan Sebelum Sesudah
1 Macam Dagangan Sedikit, hanya 2
macam (beras dan
minyak)
Banyak kurang lebih 7
macam (beras, minyak,
gula, kacang, ketan, kecap,
dan bumbu-bumbu dapur
lainya)
2 Tenaga Kerja - 1 orang
3 Perluasan Tempat Usaha 1 toko 1 toko
4 Omset Penjualan ± Rp. 700.000
per bulan
± Rp. 1.000.000 per bulan
Sumber: Data primer diolah
4. Ibu Aliyah (Toko Kelontong Kecil)
Ibu Aliyah merupakan salah satu anggota dari BMT UGT Sidogiri juga yang melakukan
pembiayaan mudharabah, dengan usianya yang sudah 40 tahun dan pendidikannya yang Sekolah
Dasar (SD). Beliau mulai melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri dari tahun 2010. Dan
usahanya ini sudah berjalan dari tahun 2005. Dan yang terakhir ini beliau melakukan pembiayaan
mudharabah sebesar Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun.
Tabel 5. Perkembangan Usaha Ibu Aliyah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Mudharabah.
No. Jenis Perkembangan Sebelum Sesudah
1 Macam dagangan Sedikit, hanya 4
macam (makanan
ringan, kopi, teh,
dan kerupuk)
Banyak, kurang lebih 8
macam (jajanan anak kecil,
kopi, teh, dan kerupuk,
kacang, ketan, kecap, dan
bumbu-bumbu dapur
lainya)
2 Tenaga Kerja - -
3 Perluasan Tempat Usaha 1 toko 1 toko
4 Omset Penjualan ± Rp. 500.000 perr
bulan
± Rp. 700.000 per bulan
Sumber : Data primer diolah
Dari jawaban yang diberikan anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah. Dapat
disimpulkan peran pembiayaan mudharabah bagi usaha anggota sangat membantu sekali mulai
dari permodalan sampai kegiatan usaha yang dikelola anggota. Dengan awal mulai usaha,
kebanyakan anggota memulai dengan modal sendiri, sehingga untuk mengembangkan usahanya,
anggota kesulitan karena kekurangan modal. Jadi dapat dikatakan bahwa peran pembiayaan
mudharabah dalam melakukan pengembangan UMKM yang dilakukan BMT UGT Sidogiri
berhasil. Karena dari hasil penelitian rata-rata usaha yang dijalani para anggota mengalami
peningkatan pendapatan. Dalam hal ini BMT dapat menjalankan sesuai dengan fungsinya, yakni
fungsi sosial dan fungsi bisnis yakni melalui pembiayaan mudharabah.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan makadapat diambil kesimpulan
bahwa akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Pasuruan
dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab
melalui pembiayaan mudharabah ini, para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal
untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan dengan cara mengajukan
pembiayaan yakni pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat diukur dari hasil perbandingan
tingkat kesejahteraan anggota diantaranya dilihat dari macam dagangan, jumlah tenaga kerja,
perluasan tempat usaha, serta omset penjualan perbulan sebelum dan sesudah melakukan
pembiayaan.
Dan dengan adanya pembinaan usaha melalui seminar yang diadakan oleh BMT-UGT
Sidogiri juga dapat menambah wawasan kepada pengusaha. Yaitu dengan memberikan motivasi
kepada para pengusaha kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu juga BMT-UGT Sidogiri
mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu usaha.
Saran
Sesuai dengan topik pembahasan skripsi ini tentang peran pembiayaan mudharabah dalam
melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT UGT Sidogiri, maka penulis
menyampaikan beberapa saran yaitu :
1. Diharapkan untuk pihak BMT agar lebih aktif dalam mensosialisasikan pembiayaan
mudharabah kepada anggota untuk membantu usaha-usaha anggota. Sehingga dalam
mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah mengalami peningkatan
baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.
2. Dari pihak BMT juga diharapkan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam pelayanan
pembiayaan sehingga para anggota akan mengalami kemudahan.
3. Diharapkan kepada pengelola BMT UGT Sidogiri agar meningkatkan jiwa kewirausahaan
kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk membuka usaha.
4. Untuk pembinaan usaha lebih ditambahkan lagi materinya, tidak hanya untuk belajar cara
mengelola uang dan usaha saja, tetapi juga yang lainnya seperti diberi pembinaaan tentang
tekonologi dan pemasaran yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan
pengembangan usahanya agar lebih maju.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani
Press.
Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian
Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Jakarta: Rajawali Pers.
BMT-UGT Sidogiri. Diakses pada tanggal 14 Desember 2018.
https://www.bmtugtsidogiri.co.id/berita-.html
Cokrohadisumarto, Widyanto bin Mislan dkk. 2016. BMT Praktik dan Kasus. Jakarta: Rajawali
Pers
Dewi, Ernanda Kusuma dan Ayu Astari. 2017. Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam
Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil). Jurnal Law and
Justice.Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Diakses pada tanggal 27 Maret 2019.
https://www.pasuruankab.go.id/berita-4143-jumlah-usaha-mikro-di-kabupaten-pasuruan-semakin-berkembang-pesat-.html
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Diakses pada tanggal
http://diskopukm.jatimprov.go.id/subkonten/details/57
Ernawati, Rani. 2012. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi
Rembang). Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
Faturocman. 2012. Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid Al-Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Guruddin, Sitti Rahma. 2014. Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus
Pada BMT AL-Amin Kota Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Huda, Nurul dkk. 2016. Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis. Jakarta: Amzah.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Karim, Adiwarman. 2004. Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
2012. Ekonomi Mikro Islam. Jakara: PT. Raja Grafindo Persada.
Latumaerissa, R. Julius. 2015. Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global. Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Marselina, Gresi Ayu . 2015. Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Perkembangan Usaha Dan
Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu)
Sidogiri Cabang Pembantu Dampit). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Merdekawati, Elzamaulida. 2018. Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan
Masyarkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Lampung.
Mustofa, Mohammad Imsin Al. ”Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Pondok Pesantern
Sidogiri Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM)”. Dosen FIA
Unipdu.
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Pinbuk Pusat, Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta, t.t.,
hlm. 1.
Prasetyo P. Eko. 2008. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. Akmenika UPY. Volume 2.
Ritonga, Hardianto. 2015. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Dan Kecil Menengah. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
Rosni. 2012. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar
Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jurnal Geografi. Vol 9 (1). 57.
Ruslan, Abdul dan Ghofur, Noor. 2013. Konsep Distribusi Dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Saifuddin Azwar. 1998. Metode Penelitian Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Jakarta: PT Indeks.
Soemitra, Andi. 2010. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua. Jakarta : Kencana
Media Group.
Subagyo, Ahmad. 2015. Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Teori dan
Praktik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sugiyono. 2013. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryana, kewirausahaan. 2009. Hlm. 67. Pedoman Praktis: kiat dan Proses Menuju Sukses.
Jakarta: Salemba Empat,
Yustika, Ahmad Erani. 2011. Dari Krisis Ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional.
Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
. 2005. Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi, dan kebijakan.
Malang: Bayumedia Publishing.