Peran Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

8/16/2019 Peran Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1/23

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang

komprehensif. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada

dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan

konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk

Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas,

sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi.

ehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan !simbiosis

mutualisme". Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagirakyatnya menuju kesejahteraan. ementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia

tersebar dan terlaksana se#ara benar dan efisien.

Nejatullah iddi$i menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat

diorganisir atau diatur menggunakan prinsip%prinsip Islam ke#uali menggunakan

Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh

pemerintah dari sebuah Negara seperti implementasi mekanisme zakat, ketentuan

pelarangan riba, dan implementasi undang%undang hudud !hukum pidana Islam".

&entingnya peran Negara dalam efekti'itas implementasi prinsip syariah pada setiap

sisi kehidupan juga disinggung oleh (usuf )ordhowi dalam buku beliau yang

berjudul *ikih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya

Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di

dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga

semua se#tor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik

se#ara materi dan ruhani.

B. Fungsi Negara

e#ara garis besar fungsi Negara yang diungkapkan oleh (usuf )ordhowi

terbagi menjadi dua yaitu+


2/23

. Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. *ungsi

pertama ini bermakna bahwa Negara harus menyediakan atau menjaga tingkat

ke#ukupan kebutuhan minimum dari masyarakat.

-. Negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam fungsi ini yang

menjadi ruang lingkup kerja Negara adalah menyediakan fasilitas infrastuktur,

regulasi, institusi sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya.

ehingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh !syamil

mutakalimin" tersebut berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan

keimanan yang telah dimun#ulkan oleh poin pertama dari fungsi Negara ini.

C. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat!"

&emerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam,

karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi

rakyatnya. eberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan

pengembagan ekonomi kerakyatan, diantaranya adalah sebagai berikut+

. /anggung 0awab &emerintah 1enyejahterakan 2akyat

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam

bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami

rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada

seluruh lapisan rakyat dan men#iptakan kemakmuran. Al%)ur3an

memaklumatkan 'isi negara dalam bidang ekonomi ini +4Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan

tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga

dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (Thaha:

118-119)

Dalam kaitan ini, Imam Al-ha!ali menguraikan tanggungjawab

sosial ekonomi negara +

Tanggungja#a$ penguasa adalah mem$antu rakyat ketika

mereka mengahadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan,

khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai

rakyat mendapat penghasilan kem$ali, karena dalam keadaan terse$ut

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7353921315508268046#_ftn1http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7353921315508268046#_ftn1


3/23

sulit $agi mereka memenuhi dua tujuan terse$ut. %alam k&ndisi terse$ut

negara harus mem$eri makanan kepada rakyat dan mem$erikan $antuan

keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat

meningkatkan pendapatan mereka.

Al-'a#ardi dalam kitabnya al-ahkam al-sulthaniyah menyebut

beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi +

a. ter#iptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.

$. pemungutan pendapatan dari sumber%sumber yang tersedia dan

menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi

menuntut demikian.

. penggunaan keuangan negara untuk tujuan%tujuan ya ng menjadikewajiban negara.

-. &rinsip%&rinsip Islam 5ntuk Kebijakan 6konomi &ublik Dengan menganalisis sumber utama al%)ur3an dan al%hadis dengan

ditambah studi pustaka, pada bagian ini penulis memberanikan diri sebagai

intele#tual e7#er#ise menyusun prinsip%prinsip Islam untuk kebijakan publik+

a. rinsip *akikat +epemilikan pada Allah s#t.

ahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya

adalah makhluk !#iptaan" Allah 8/.

9leh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan

tetapi milik Allah swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi

amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini

untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia. Kepemilikan manusia diakui

dalam Islam sebagai bagian hasil dari jerih payah usahanya se#ara sah.

$. rinsip Sum$er engam$ilan +eputusan.

&engambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada Kitabullah

dan unnatu 2asulullah saw. ila permasalahan memerlukan ketegasan

hukum yang se#ara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum

dapat ditemukan dalam Al%)ur3an maupun as%sunnah maka dipersilakan pada


4/23

manusia untuk melakukan ijtihad. uah ijtihad haruslah tidak bertentangan

dengan syari3ah Allah swt.

. rinsip 'usya#arah.

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan

mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor%faktor yang terkait dengan

permasalahan tersebut se#ara komprehensif dengan segala akibatnya.

d. rinsip 'aashid Syariah.

Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan maashid syariah.

e. rinsip +eadilan dan +emaslahatan.

Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi

semua.

. rinsip +epemimpinan dan +epatuhan

ila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi

pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang

dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

g. rinsip ertanggungja#a$an.

etiap kebijakan atau tindakan apapun dan seke#il apapun akan

diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban

publik harus pula dipertanggungdakwakan kepada publik karena menyangkut

penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang

diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

:. &raktik &enyelenggaraan Kebijakan 6konomi Dalam &emerintahan Islam

Di dalam pemerintahan Islam dimasa 2asulullah hingga para fukoha, praktik

penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui

beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti penjelasan berikut+

a. aitul 1aal


5/23

aitul 'aal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang

berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara

untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan baitul maal

pertamakali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan

2asulullah untuk membagikan ghanimah dari perang adr.

'ereka menanyakan kepadamu tentang (pem$agian) harta

rampasan perang. +atakanlah: "*arta rampasan perang kepunyaan

Allah dan /asul [593] , &leh se$a$ itu $ertak#alah kepada Allah dan

per$aikilah perhu$ungan di antara sesamamu0 dan taatlah kepada Allah

dan /asul-ya jika kamu adalah &rang-&rang yang $eriman." !al%Anfal+

"

Ketentuan Allah tersebut menunjuk 2asulullah sebagai pihak

yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan sebagiannya,

yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak%anak yatim,

orang%orang miskin dan ibnu sabil +

+etahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu per&leh

se$agai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,

/asul, kera$at /asul, anak-anak yatim, &rang-&rang miskin dan

i$nussa$il, jika kamu $eriman kepada Allah dan kepada apa yang kami

turunkan kepada ham$a +ami ('uhammad) di hari 2uraan, yaitu di

hari $ertemunya dua pasukan. %an Allah 'aha +uasa atas segala

sesuatu (al-Anal:31)

&raktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan

2asulullah inilah yang kemudian menjadi #ikal bakal baitul maal. &ada

praktiknya, institusi pengumpulan dan pendistribusian harta dimasa

2asulullah belumlah berupa organisasi yang kompleks, melainkan

2asulullah dibantu oleh beberapa sahabatnya untuk men#atat pemasukan

dan pengeluarannya. &ada kenyataannya harta baitul maal dimasa

2asulullah langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk


6/23

kemaslahatan ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiripun

seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk

kepentingan ummat. alah seorang sekretaris Nabi, *andhalah $in Syaiy

meriwayatkan 2asulullah bersabda +

Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (lap&rkanlah kepadaku) atas

segala sesuatunya. *al ini $eliau uapkan tiga kali. *andhalah

$erkata : suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun

padaku (di $aitul maal) selama tiga hari, lalu aku lap&rkan pada

/asulullah (keadaan terse$ut). /asulullah sendiri tidak tidur dan di sisi

$eliau tidak ada apapun.

&ada tahun pertama kekhalifahan Abu akar, keadaan seperti itu

berlangsung sama. 0ika datang harta dari berbagai daerah taklukan

langsung dibawa ke 1asjid Nabawi dan langsung dibagikan. /etapi pada

tahun kedua, pemasukan harta jauh lebih besar sehingga Abu akar pun

menjadikan sebagian ruang dirumahnya sebagai pusat penampungan dan

pendistribusian harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Di era kekhalifahan 5mar bin Khathab, perluasan kekuasaan

wilayah Islam berkembang pesat. &ersia dan 2omawi berhasil ditaklukan,

maka semakin besar 'olume pundi%pundi kekayaan yang mengalir ke

1adinah. Khalifah 5mar pun memerintahkan untuk membangun tempat

khusus sebagai tempat penampungan harta itu sekaligus ia menyusun

struktur organisasi untuk mengurus akti'itas baitul maal tersebut.

b. Institusi entukan &emerintah Islam Di 1asa Awal

e#ara umum fungsi baitul maal adalah membantu negara untuk

memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim

dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan mendistribusikan

kembali kepada masyarakat. /ujuannya, adalah jangan sampai kekayaan


7/23

hanya berputar di segelintir orang kaya saja tetapi terdistribusi se#ara adil

kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk

kemaslahatan ummat.

*ungsi dan tujuan itu terlihat nyata dari bentuk struktur organisasi

baitul maal dimasa Khlifah 5mar bin Kathab. 5mar membentuk +

a. %epartemen elayanan 'iliter.

*ungsi utama departemen ini, adalah medanai akti'itas dan kebutuhan

pasukan termasuk untuk pembayaran gaji, pensiun dan jaminan masa

depan keluarganya.

$. %epartemen +ehakiman dan 4ksekuti.

/ugas departem pokok departemen ini, adalah membiayai akti'itas

pelayanan hukum dan publik termasuk membayar gaji para hakim dan

pejabat negara sesuai dengan ke#ukupan yang wajar agar mereka tidak

melakukan praktik korupsi atau menerima suap.

. %epartemen endidikan dan elayanan 5slam

Departemen bertugas mendistribusikan pembiayaan untuk kebutuhan

pen#erdasan ummat dan akti'itas dakwah termasuk pembayaran gaji

guru dan juru dakwah serta keluarganya.

d. %epartemen 6aminan S&sial.

0aminan hidup bagi anak%anak yati, kaum fakir dan miskin, janda%jand

tua dan orang jompo, orang #a#at, pembiayaan pernikahan, persalinan

dan jaminan kebutuhan hidup keluarga yang tidak mampu dan untuk

kemaslahatan ummat lainnya adalah menjadi tugas utama departemen

jaminan sosial ini.

&ada masa umar pula struktur organisasi ini berkembang seiring

dengan perkembangan permasalahan yang terjadi, seperti

pembentukan #abang%#abang baitul maal di wilayah%wilayah taklukan,

pembentukan sistim diwan, membentuk tim sensus penduduk !nassab"


8/23

untuk menentukan indeks kebutuhan dan jaminan sosial bagi

masyarakat.

#. Kebijakan &emerintahan Islam Dalam 1enetapkan Anggaran &endapatan

Negara;-<

Dari sumber%sumber mana pembiayaan sektor publik dalam

konsep Islam, akan dijawab dalam bab ini. ila ditarik kesimpulan umum

dari yang akan didapat dari uraian pada bagian ini, adalah begitu

'ariatifnya sumber%sumber pendanaan yang dimiliki negara Islam untuk

menyelenggarakan operasional negara.

a. =akat,=akat dalam konteks ekonomi modern merupakan +

" Instrumen distribusi pemerataan pemenuhan kebutuhan primer.

Dengan demikian, permintaan konsumsi meningkat yang

berdampak mendorong tingkat penawaran !produksi". .-" In'estasi dan &enyerapan /enaga Kerja

timulan zakat membawa multiplier eet , yaitu bergairahnya

iklim in'estasi. Korelasi lain zakat dan in'estasi adalah, bila

kekayaan tidak digerakkan dalam perekonomian maka kekayaan itu

akan tergerus nilainya oleh kewajiban zakat. 9leh karenanya zakat

dalam Islam merupakan faktor yeng mendorong kaum muslim

untuk melakukan in'estasi. erdagangkanlah harta anak yatim

sehingga tidak dimakan !akat !>2 Ibnu )udamah". &eningkatan

in'estasi akan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran

yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

:" &ertumbuhan ekonomi

Instrumen zakat mendorong pemerataan pemenuhan kebutuhan

pokok yang selanjutnya meningkatkan permintaan konsumsi.

&rodusen akan meningkatkan produksinya untuk merespon

permintaan konsumsi tersebut dengan mengembangkan

in'estasinya. ergairahnya iklim in'estasi akan menyerap tenaga

kerja yang berarti juga semakin mengurangi angka pengangguran



9/23

sampai dengan batas pengangguran alamiahnya. &endapatan

perkapita ikut meningkat. 2oda ekonomi masyarakat berputar

semakin laju melalui sektor riil. e#ara teoritik dan empirik, eteris

pari$us, zakat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan

peningkatan pertumbuhan se#ara stabil.

?" Keadilan sosial

'ultiplier eet zakat tidak berhenti pada bidang ekonomi

tetapi juga berdampak positif pada pembentukan kondisi sosial%

politik. Dengan instrumen zakat, masyarakat menjadi satu kesatuan

dimana semakin menge#il dan tidak mustahil akan melenyapkan

s&ial gap antara kaum yang memiliki akses ekonomi yang lebih

luas (aghniya) dan masyarakat ekonomi lemah (mushtadhain),

karena kekayaan tidak lagi berputar diantara yang kaya saja tetapi

terdistribusi se#ara adil dan akses untuk mengembangkan kekayaan

bagi masyarakat terbuka luas. ....supaya harta itu jangan $eredar

di antara &rang-&rang kaya saja di antara kamu. !al%>asyr+

umber%sumber zakat, adalah +

@ 6mas dan &erak

@ >ewan /ernak

@ &erdagangan

@ >asil &ertanian !/anaman dan uah%buahan"

@ =akat /emuan dan /ambang

@ &engembangan umber%sumber =akat di =aman 1odern, seperti

profesi yang tidak memperdagangkan suatu barang tertentu tetapi ia

mendapatkan kekayaan dari keahliannya dalam bidang tertentu

!konsultan, manajer, dokter, akuntan dsbnya", komoditi perdagangan

pertanian dan peternakan yang kitab fi$ih tidak memasukannya

sebagai obyek zakat tetapi dizaman modern ini memiliki nilai tinggi,

seperti tanaman anggrek atau tanaman hiasa lainnya, peternakan ikan


10/23

baik untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan sebagai hiasan, serta

komoditi%komoditi perhiasan lainnya seperti bebatuan alam dan

sebagainya. egitu pula badan hukum yang mendapatkan keuntungan

dari kegiatan bisnisnya dapat dikenakan pajak.

b. 8akaf

#. Anfal !Ghanimah"

d. *a3i

e. Khumus

f. Kharaj !&ajak umi"

g. 0izyah !&ajak tabilitas Keamanan"

h. NawaibDaraib

i. 35syur !ea Dan Bukai"

j. &engelolaan umber Daya Alam Dan Aset Negara

k. >arta itaan

etiap harta yang diperoleh dengan #ara yang melanggar syari3ah

akan disita oleh negara dan dimasukkan dalam baitul maal. (ang

termasuk dalam harta sitaan adalah +

" >arta Ghulul, yaitu harta yang didapat dari penyalahgunaan

kekuasaan oleh para pejabat negara, seperti + dari suap, hadiah

atau hibbah kepada pejabat negara, harta yang diperoleh dari

memeras dengan kekuasaan, komisi yang diberikan pejabat

karena meluluskan sesuatu dan korupsi.

-" >arta yang diperoleh dengan #ara haram, seperti didapat dari

usaha yang menggunakan riba dan berjudi . >arta riba wajib


11/23

dikembalikan kepada pemiliknya, bila diketahui pemiliknya

akan tetapi bila tidak diketahui harta tersebut dimasukkan

kedalam baitul maal. 2iba diharamkan oleh al%)ur3an !lihat

-+ -C, -CE%-CF" demikian juga judi, diharamkan. !lihat+ +

F%F"

:" >arta yang diperoleh dari denda sebagai sanksi oleh karena

perbuatan dosa, melanggar undang%undang atau sebagai

sanksi administratif.

?" >arta orang murtad. Kepada orang murtad, bila setelah

diperingatkan untuk bertaubat dalam tempo tiga hari, tetapi

tidak melakukannya maka sanksi hukum untuk mengeksekusi

dan diambil hartanya dan dimasukkan dalam pos fa3i dan

kharaj. >arta warisan dari orang murtad tidak dapat

diwariskan kepada keturunannya meskipun muslim dan

demikian juga sebaliknya seorang muslim yang wafat tidak

dapat mewariskan hartanya kepada keturunannya yang

murtad, maka hartanya jatuh ke baitul maal. 2asulullah

menegaskan +7rang kair tidak me#arisi &rang muslim,

demikian juga &rang muslim tidak me#arisi &rang kair.

!>2 1utafa$un alaihi"

l. Amwal *adhla

m. &injaman

ila keadaan mendesak dan pos pendapatan negara tidak

men#ukupi kebutuhan dalam negeri maka pemerintahan Islam dapat

berhutang kepada pihak%pihak lain dengan tanpa riba. Dalam sejarah,

pemerintahan Islam hanya pernah dua kali meminjam, sekali di masa

2asulullah dan sekali lagi di masa Khalifah 5mar bin Khathab.

&emerintahan Islam dapat membuat skema bagi hasil dengan


12/23

mekanisme mudharabah, musyarakah atau murabah untuk menarik

in'estasi pembiayaan belanja negara yang saling menguntungkan.

d. Kebijakan &emerintah dalam 1enetapkan Alokasi Anggaran elanja

NegaraH

#istim Anggaran Belan$a!"

istim anggaran belanja pemerintah di masa periode awal Islam

ditentukan oleh jumlah pendapatan yang tersedia. erdasar jumlah

pendapatan negara itu ditentuk anggaran pengeluaran. Kesimpulan lain

dari pola kebijakan anggaran belanja di era wal Islam, disebutkan 1.A.

1anan, tidak $er&rientasi pada pertum$uhan ek&n&mi. +esimpulankedua ini hemat penulis $elumlah inal, ter$uka le$ar untuk

diperde$atkan. 'engingat termin&l&gi yang dipergunakan al-uran

maupun yang ditunjukkan as-Sunnah $ahkan realitas sejarah terutama

di masa kekhaliahan mar mem$uktikan anggaran $elanja pemerintah

tidak hanya ha$is untuk sekedar menutupi ke$utuhan ek&n&mi

masyarakat tetapi justru memperluas akses ek&n&mi untuk seluruh

lapisan masyarakat dan mend&r&ng pertum$uhan in;estasi. Sekedar

menunjuk $ukti sejarah, adalah ke$ijakan +haliah umar $in +hatha$

yang memerintah Amr ina Ash, selaku u$ernur 'esir, untuk

mem$elanjakan sepertiga akti;a $aitul maal untuk pem$angunan inra

struktur, seperti pem$angunan kanal antara +air& dan dan ela$uhan

Sue! dan mem$angun dua pusat $isnis internasi&nal di k&ta +uah dan

asrah dengan tujuan memperlanar akti;itas perdagangan

internasi&nal.

&ermasalahan utama yang perlu mendapat porsi pembahasan yang

memadai, adalah menimbang perkembangan sosial ekonomi politik yang

telah sangat berbeda maka sistim anggaran yang bagaimana yang sesuai

dengan Islam

Alternati% #istim Anggaran Belan$a Negara &i Era 'o&ern



13/23

6konomi modern memperkenalkan empat model anggaran belanja

negara. (aitu + pertama, anggaran belanja berimbang dimana penerimaan

dan belanja negara adalah sama. +edua, anggaran belanja surplus, yaitu

penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. +etiga, anggaran belanja

defisit, yaitu anggaran yang menunjukkan lebih besar pasak daripada

tiang. +eempat, perkembangan terakhir dari sistim anggaran yang

ditawarkan oleh para ahli ekonomi untuk mengefektifkan sistim

anggaran, adalah anggaran berdar program dan prestasi kerja.

istim anggaran berimbang oleh banyak ekonom telah dipandang

ortodoks oleh karenanya ke#enderungan setelah alternatif kebijakan

anggaran berimbang adalah kebijakan yang berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi.

2ealitas sejarah menunjukkan pada kita, 2asulullah hanya sekali

menerapkan anggaran defisit, yaitu ketika jatuhnya kota 1ekah. >utang

negara segera dibayar sebelum genap satu tahun, yaitu setelah perang

>unain. elanjutnya pemerintahan Islam mengambil menerapkan

kebijakan anggaran surplus. /etapi, kita tidak dapat mengambil

kesimpulan begitu saja bahwa anggaran defisit tidak bisa atau sebaiknya

dihindari untuk diterapkan dalam suatu negara Islam. 2ealitas yang kita

hadapi sudah sedemikian berubah dengan masa Islam awal, mayoritas

negeri Islam memiliki sumber dana domestik yang kurang dari memadai

untuk menutupi kebutuhan pembangunan ekonominya. Kebutuhan

pembiayaan belanja negara yang lebih besar dari pos penerimaannya,

sementara pemerintah enggan mengambil kebijakan fiskal dengan

menaikan pajak memaksa pembiayaan belanja negara tersebut didanai

dari pembiayaan defisit. olusi inipun bukan tidak mengandung masalah,

karena illegalitas meminjam dengan bunga.

2ealitas kemampuan ekonomi mayoritas negara Islam yang

kurang mampu membiaya anggaran belanjanya, adalah tidak mungkin


14/23

menerapkan anggaran belanja surplus, seperti yang dianjurkan dalam

beberapa literatur.

Dilematika persoalan pilihan alternatif sistim anggaran inilah yang

akan dikemukan dalam bagian akhir makalah ini.

Dimensi (emaslahatan Ummat &alam Pilihan #istim Anggaran

Belan$a

istim anggaran belanja yang efektif tidak sekedar fokus pada

pengeluaran pembiayaan tetapi terselenggara dan ter#apainya target%target

yang diren#anakan.

Kaidah%kaidah Islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi

publik bertujuan mengendalikan pengelolaan anggaran se#ara efektif dan

efisien. Kaidah Islam dalam bidang mu3malah, satu sisi terumuskan

se#ara mujmal dan bersifat prinsip, sisi lain bersifat teknis yang bersifat

lentur !flesible" sehingga dimungkinkan penggunaan ijtihad.

e. Kaidah 1enentukan Kebijakan &ublik

e#ara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam menentukan

kebijakan ekonomi publik, sebagai berikut +

@ &embelanjaan anggaran berorientasi pada kemaslahatan publik.

@ Alokasi anggaran belanja fokus pada skala prioritas dan pada hal yang

mubah dan tidak ada alasan rasional apapun yang dapat diterima untuk

pembiayaan yang diharamkan Allah 8/.

@ 1enghindari masya&h !kesulitan" dan mudharat lebih utama daripada

melakukan perbaikan.

@ 5ntuk menghindari kerugian, pengorbanan atau mudharat bagi publik

maka kepentingan indi'idu atau sekelompok orang dapat dikorbankan.

@ (ang mendapat manfaat harus bersedia menanggung beban dan resiko

!algiurmu $il gunmi".


15/23

@ ila untuk menegakkan sesuatu yang wajib, dipersyaratkan oleh sesuatu

yang lain, yang tanpanya kewajiban itu tidak dapat ditunaikan maka

sesuatu itu menjadi wajib4.

erdasar orientasi kemaslahatan publik maka anggaran defisit untuk

konteks negara memiliki pos penerimaan yang lebih sedikit dari pos

pengeluarannya, kebijakan anggaran defisit dapat menemukan alasan

yang #ukup kuat, yaitu bila ternyata dengan pembiayaan defisit itu

mema#u pertumbuhan ekonomi se#ara merata, meningkatkan

kesejahteraan rakyat miskin dan men#iptakan peluang kerja yang lebih

luas. &enerapan kebijakan anggaran defisit ini harus diperhitungkan

dengan #ermat, jangan sampai pembiayaan belanja negara itu hanya akan

meningkatkan GN& tetapi tidak berdampak positif se#ara signifikan

terhadap pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

miskin, bahkan sebaliknya kebijakan pembiayaan belanja itu hanya akan

menguntungkan kelompok masyarakat aghniya.

&embiayaan defisit dapat bersumber pada in'estasi bagi hasil dengan

skema mudharabah, musyarakah, murabaha, atau skema lainnya yang

legalitasnya tidak berbenturan dengan kaidah pokok. 1aka, dapat saja

pemerintah mengundang in'estasi asing untuk menggenapi defisit

anggaran sepanjang berdampak positif dan dominan bagi kemaslahatan

publik.

esungguhnya sektor hukum mu3amalah memiliki daya lentur yang

membuka peluang besar untuk berijtihad, seperti yang telah dilakukan

para Khulafaur 2asyidin dan para ulama Islam di abad pertengahan.

=akat, misalnya merupakan sumber pendapatan yang sangat luar biasa

bagi negara. Apabila negara dapat mengelola zakat ini sebagai bagian

dari kebijakan strategis negara, tidak lagi membiarkan pengelolaan zakat

oleh indi'idu%indi'idu atau institusi masyarakat se#ara terpisah dengan

kebutuhan anggaran negara maka sebagian defisit anggaran negara dapat


16/23

ditutupi oleh sektor pendanaan yang tiada pernah habis ini oleh karena

sifatnya yang diwajibkan oleh syari3ah. esaran zakat yang tidak pernah

disebutkan se#ara pasti dalam al%)ur3an dalam keadaan tertentu dapat

saja dikenakan lebih besar terhadap kaum aghniya yang selama ini

diuntungkan lebih besar dari berbagai kebijakan negara.

ektor pendapatan sumber alam yang selama ini dikelola pihak asing

dan lebih menguntungkan in'estor asing, harus dikaji ulang dengan

perhitungan dan kebijakan sosial politik ekonomi yang lebih memihak

pada kemaslahatan ummat. Kekayaan alam di negara%negara Islam

tersedot habis ke negara%negara maju yang memiliki kemampuan keahlian

dan teknologi pengelolaan sumber daya alam. 2ealitas ini menunjukkan

untuk mengambil kebijakan yang sinkron antara kebijakan jangka

pendek, menengah dan panjang, antara kebutuhan fiansial jangka pendek

dan pemeliharaan serta pemanfaatan kekayaan alam untuk masa depan

generasi bangsa.

Dalam kaitan itu, kebijakan yang #enderung pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia harus mendapat skala prioritas tinggi

disamping pembiayaan kebutuhan jangka pendek karena memberikan

efek multiflier yang sangat signifikan. Keunggulan negara%negara maju

oleh karena keunggulan sumber daya manusia dan tanda%tanda

kehan#uran negara%negara maju juga oleh karena kehan#uran akhlak

!sosial budaya" masyarakatnya. 2ealitas menunjukkan ketersediaan

kekayaan alam ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat karena

tanpa kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya.

2ealitas sejarah juga menunjukkan sumber%sumber pendapatan negara

Islam memiliki 'ariasi yang lebih banyak dan memberikan kontribusi

yang tetap dan sisi pembelanjaannya men#iptakan kondisi sosial politik

dan ekonomi yang stabil yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang

lebih baik. Kenyataan ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari


17/23

totalitas komitmen generasi awal Islam terhadap agamanya sendiri, ad-

%iin al-5slam yang kemudian mewujud dalam bentuk profesionalisme

!akhlak" bekerja serta keberanian untuk berpihak pada kemaslahatan

ummat ketimbang orientasi kekuasaan dan kenikmatan kontemporer yang

disuguhkan dunia.

edangkan sistim anggaran berbasis program dan prestasi, yang

dalam belakangan terakhir ini dipublikasikan dapat lebih efektif dan

efisien untuk negera%negara berkembang tidaklah #o#ok, karena

persyaratan penerapan kebijakan anggaran ini adalah kelangkapan dan

akurasi data untuk mengukur satuan biaya untuk setiap ren#ana program.

Kemampuan manajemen dan administrasi pemerintahan pada umumnya

negara Islam masih sangat minim.

f. &os Alokasi Anggaran elanja

Alokasi anggaran belanja negara tidak terlepas dari tanggungjawab

negara yang telah dibahas pada bab awal dalam tulisan ini.

/anggungjawab negara merupakan refleksi dari persoalan sosial ekonomi

politik yang berkembang dan skala dharuriyahnya. erdasar analisis

sejarah dan informasi literatur tentang distribusi aset negara yang

dilakukan baitul maal, maka anggaran belanja dalam negara Islam,

dialokasikan sebagai berikut +

@ &emenuhan Kebutuhan masyarakat miskin. 5ntuk memenuhi

kebutuhan masyarakat miskin, anggaran belanja diambil dari mata

anggaran zakat, ghanimah dan fa3i.

@ elanja &ertahanan dan &asukan 1iliter. Anggaran dan termasuk pula

membayar jaminan pensiun pasukan beserta keluarga yang ditinggalkan.

&embiayaannya berasal dari pos ghanimah, fa3i dan zakat.

@ &elayanan Administrasi. emua operasionalisasi negara untuk

pelayanan publik dengan kompleksitas administrasinya dan pembayaran


18/23

gaji para aparatur negara, seperti hakim, guru, gubernur, dan pejabat

negara lainnya diambil dari pos fa3i.

@ 0aminan Keamanan osial ! s&ial seurity". jaminan sosial merupakan

pemberian jaminan untuk men#ukupi kebutuhan hidup minimal se#ara

kultural yang layak. 0aminan sosial yang diberikan baitul maal ditujukan

kepada para fakir dan miskin, anak%anak yatim, para janda, para lansia,

orang #a#at bahkan kepada non muslim yang tidak mampu, lemah, #a#at

atau lanjut usia.

@ &ensiunan dan bantuan keuangan untuk para pejuang dan warga senior

yang banyak berjasa pada Islam.

@ &endidikan. etiap program pen#erdasan bangsa dan penyebaran

dakwah Islam ke berbagai wilayah dibiayai oleh keuangan publik !baitul

maal".

@ &royek%proyek pembangunan seperti pra sarana dan sarana kepentingan

publik + jalan raya, pengairan lahan pertanian, penerangan, infrastruktur

transportasi, dan proyek%proyek pembangunan lainnya yang dibutuhkan

publik dan mendorong pengembangan kesejahteraan ekonomi sosial

maka menjadi sasaran pembiayaan belanja negara.

g. Klasifikasi Alokasi Anggaran elanja

e#ara umum, alokasi anggaran belanja pemerintahan Islam, dapat

diklasifikasikan menjadi +

@ elanja kebutuhan rutin operasional pemerintahan, men#akup belanja

pemenuhan kebutuhan masyarakat, operasional roda pemerintahan dan

jaminan sosial.

@ elanja 5mum, men#akup pengadaan fasilitas dan barang publik dan

pembangunan infrastruktur sosial lainnya.


19/23

@ elanja &royek peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1ekanisme

pembiayaannya proyek peningkatan kesejahteraan rakyat ini bisa melalui

subsidi atau bantuan langsung.


20/23

D. (E#I'PULAN

Negara Indonesia yang matoritas penduduknya terdiri dari muslim

telah mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi sesuai aturan Islam. Negara

mengatur ekonomi dengan membuat kebijakan%kebijakan yang tetap berkiblat

pada ajaran agama Islam.


21/23

DAF)AR PU#)A(A

;usaini, hal -F%:F. Ir. >. Adiwarman A. Karim, Jejarah &emikiran 6konomi Islam4, 0akarta,

;-


22/23

'A(ALAH

PERAN NE*ARA DALA' PER#PE()IF

E(+N+'I I#LA'

/ugas 1ata Kuliah &endidikan Kewarganegaraan

Disusun 9leh +

Nama + &uji Nur#ahyanti

NI1 + >?::?

PEN,ULUHAN DAN (+'UNU(A#I PER)ANIAN

FA(UL)A# PER)ANIAN. UNI-ER#I)A# #EBELA# 'ARE)

#URA(AR)A

/!0


23/23

Peran Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Documents

Transcript of Peran Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam