PERAN KONSORSIUM ETIK NASIONAL SERTA KOMITE ETIK DAN...

PERAN KONSORSIUM ETIK NASIONAL SERTA KOMITE ETIK DAN HUKUM DALAM MENEGAKKAN ETIKA DI

INDONESIA

DR.Dr. H Hanny Ronosulistyo,SpOG(K),MM

Ketua MAKERSI PERSI

Dipresentasikan di symposium MKEK , hotel Aryaduta , Jakarta,

28 April 2019,

CURICULUM VITAE Dr dr H HANNY RONOSULISTYO.SpOG (K).MM

LAHIR DI HAARLEM, BELANDA , 26-09-1953ISTRI DR dr. Hj INA ROSALINA, SpA(K), Mkes, MHKesANAK : 3JABATAN SAAT INI :1. KETUA MAKERSI PUSAT2. DEWAN PEMBINA ARSADA PUSAT3. DEWAN PEMBINA MUKISI PUSAT4. DIVISI AKREDITASI INTERNASIONAL KARS5. KETUA FORUM KOMITE MEDIK NASIONAL PERSI6. KETUA II ICMI JAWA BARAT7. KETUA PERPORI JABAR8. KETUA 1 PKBI JABAR9. KETUA LKNU JABAR

CV Dr H HANNY RONO PENGALAMAN KERJA :1. LULUS FK UNPAD 19792. WAMIL TNI AL3. LULUS OBSGIN UNPAD 19834. LULUS S2 MM 20025. KONSULTAN OBSGYNSOS 20046. LULUS S3 UNPAD 20147. DIREKTUR RSU MAJALAYA 8. DIREKTUR RSU CIBABAT, KOTA CIMAHI9. KEPALA DINKES JAWA BARAT10. DIREKTUR RSU PROPINSI JABAR AL IHSANMENULIS 24 BUKU MEDIS ISLAM BERSAMA A.L.1. KH ALI IMRON ALM 2. KH DUDUNG ABDUL HALIM CIPASUNG ALM3. PROF BUYA KH A SAFII MAARIF4. PROF KH MIFTAH FARIDL5. KH SHIDDIQ AMINULLOH6. KH A ZAKARIYA7. KH AA GYMNASTIAR8. UST DR AAM AMIRUDDIN9. DRS SETO MULYADI

CELETUKAN SEMBRONO BERUJUNG TUNTUTAN

• DOKTER ANESTESI DIHUKUM DENDA $ US 500.000KARENA MENGOLOK OLOK PASIEN SAAT PASIEN DI SEDASI SEWAKTU DILAKUKAN TINDAKAN COLONOSCOPY

BILLING PASIEN TIDAK AKURAT

PENANGANAN ETIK DIDUNIA

AMA & ANA

• Hanoi 2006, Pada pertemuan ke 14 pemimpin ekonomi asia pasifik i, diputuskan komitmen tinggi untukmemberatas korupsi dan bertekad menyusun bersama norma2 etik.

• 2007 mengusulkan prinsip2 anti korupsi untuk sector public atau prifat, APEC code of conduct for business• 2010 : memfasilitasi lingkungan bisnis yang transparan, terbebas dari korupsi biaya tinggi, dengan membuat

APEC code of business ethics, mulai dari kesehatan• 2011 : April 6-7, Kuala Lumpur Principles pengaturan etik alat medis;

1. Perusahaan tak boleh mempengaruhi kemandirian dr dalam memilih sehingga mempengaruhi paientcare

2. Kerja sama perusahaan-RS: meningkatkan penelitian ilmu, membuat teknologi baru,meningkatkanpelayanan,meningkat mutu pelayanan, tak boleh untuk hal hal yang tak tepat.

3. Perusahaan boleh mendukung Pendidikan dr lewat pihak ke34. Pendidikan pengenalan penggunaan alat bertujuan untuk keamanan dan penggunaan efeltip alat tsb5. Tidak boleh membiayai entertain dan rekreasi dokter . Pemberian komisi, hadiah atau membiayai

hiburan dokter dianggap sebagai gratifikasi6. Pemberian donasi untuk amal harus pada organisasi bukan pribadi dokter7. Pemberian produk bebas tak untuk mempengaruhi dokter dalam memilih• Untuk itu didorong masing2 Industri dan kedokteran untuk membuat kode etik yang dipatuhi

• 2012 : Mexico City Principles untuk biofarmasi etik

The Mexico City PrinciplesBiopharmaceutical Sector Codes of Business Ethics

Healthcare and Patient Focus means everything we do is intended to benefit patients.

Integrity means dealing ethically, honestly, and respectfully in everything we do.

Independence means to respect the need of autonomous decision-making of all parties, free from improper influence.

Legitimate intent means everything we do is for the right reasons, is lawful, and aligns with the spirit and values of these Principles.

Transparency means a general willingness to be open about our actions while respecting legitimate commercial sensitivities and intellectual property rights.

Accountability means a willingness to be responsible for our actions and interactions.

The Principles cover:

1. Interactions with Healthcare Professionals

2. Promotional Information and Activities

3. Safety of Medicines

4. Symposia and Congresses

5. Informational Presentations by Company Representatives

6. Entertainment

7. Educational Items and Gifts

8. Support for Continuing Medical Education

9. Samples22

The Mexico City Principlesfor Voluntary Codes of Business Ethics in the Biopharmaceutical Sector

10. Consultant and Speaker Arrangements

11. Compliance Procedures and Responsibilities

12. Conduct and Training of Company Representatives

13. Public Sector Relations and Procurement

14. Clinical Trials

15. Company Donations for Charitable Purposes

16. Patient Organizations

17. Adherence to Principles

Di INDONESIA BAGAIMANA ?

STRUKTUR LIGITISASI MASALAH ETIK

RSKLINIKFKTP DLL

STRUKTUR MASALAH ETIK DI RS

DR

NS

DIST

DLL

MNG

RSKPK

PENANGANAN ETIKDI INDONESIA

APAKAH LEBIH BAIK ? PENATAAN ETIK TERINTEGRASI

MKEKAGAMA

MKDKI

KARS

PPNIPERSAGI

PDGI

MAKERSI

BPRS IAI

KEH DPK DLL

KONSORSIUM PENATAAN ETIK RUMAH SAKIT ?

BERAT SAMA DIPIKUL , RINGAN SAMA DIJINJINGBERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUBUH

GPFARMASIGAKESLABLEMBAGA KONSUMENKEJAKSAANKPK

MEMOTRET MASALAH MULTI ANGLEMEMOTRET LEBIH DETAIL

MKEK

MKDKI

MAKERSI

PPNI

BPRS

IAI

PERSAGI

IBI

TPK

RAPAT KAMERAMENLEADER =DPJP ?

GAMBAR LEBIH JELASGAMBAR LEBIH DETAIL

KEBERSAMAANTERINTEGRASIMULTIFACET

MULTIDIMENSIEKONOMI BERSAMA

D/ UTAMAD/TAMBAHAN

THERAPI UTAMATH PEMBINAAN

KARS SEBAGAI PEMOTRET

• STANDAR PEMOTRETAN

ETIK DI RUMAH SAKIT

• PENDATAAN KEPATUHAN

• SILAHKAN DIPERKUAT

31

Elemen penilaian TKRS 12.1 Telusur Skor

3. Rumah sakit membuat

tagihan yang akurat untuk

layanannya dan memastikan

bahwa insentif finansial dan

pengaturan pembayaran tidak

mempengaruhi asuhan pasien.

(D, W)

D

W

Bukti tentang tagihan yang

akurat antara lain tidak

ada tagihan susulan setelah

pasien pulang

• Bagian keuangan/kasir

• Pasien/keluarga

10

5

0

TL

TS

TT

RUMAH SAKIT DI SOMASI DAN DITUDUH MENIPU PASIEN

Standar TKRS 12.1

Kerangka kerja Rumah Sakit untuk manajemen etis meliputi

pemasaran, admisi /penerimaan pasien rawat inap

(admission), pemindahan pasien (transfer), pemulangan

pasien (discharge) dan pemberitahuan (disclosure) tentang

kepemilikan serta konflik bisnis maupun profesional yang

bukan kepentingan pasien.

STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1 33


1. Rumah sakit mengungkapkan

kepemilikannya serta mencegah

konflik kepentingan bila melakukan

rujukan (lihat juga AP 5, dan AP 6).

(D,O,W )

D

O

W

1) Bukti pengungkapkan kepemilikan RS

antara lain di kop surat, papan nama,

website, brosur dan leaflet

2) Bukti rujukan tidak terdapat konflik

kepentingan

Ada nama kepemilikan pada papan nama

RS, brosur dan website RS

• Kepala bidang pelayanan medik

• Kepala unit pelayanan

10

5

0

TL

TS

TT

2. Rumah Sakit secara jujur

menjelaskan pelayanan yang

disediakan kepada pasien (lihat MKE

1 EP 3). (D,O,W)

D

O

W

Bukti tentang penjelasan pasien pada

waktu admisi (general consent)

Pasien pada waktu admisi rawat inap

• PIC admisi

• Kepala bidang keperawatan

• Kepala unit rawat jalan,rawat inap dan

gawat darurat

10

5

0

TL

TS

TT



3. Rumah sakit membuat

tagihan yang akurat untuk

layanannya dan memastikan

bahwa insentif finansial dan

pengaturan pembayaran tidak

mempengaruhi asuhan pasien.

(D, W)

D

W

Bukti tentang tagihan yang

akurat antara lain tidak ada

tagihan susulan setelah pasien

pulang

• Bagian keuangan/kasir

• Pasien/keluarga

10

5

0

TL

TS

TT

Standar TKRS 12.2

Kerangka kerja RS untuk manajemen etis mendukung

pengambilan keputusan secara etis didalam pelayanan

klinis dan pelayanan nonklinis.



1. Rumah sakit mempunyai sistem

pelaporan bila terjadi dilema etis

dalam asuhan pasien dan dalam

pelayanan non klinis (R)

R Regulasi tentang sistem

pelaporan bila terjadi

dilema etis

10

-

0

TL

-

TT

2. Regulasi tentang manajemen etis

yang mendukung hal-hal yang

dikonfrontasi pada dilema etis

dalam asuhan pasien telah

dilaksanakan (D,W)

D

W

Bukti tentang manajemen etis

telah dilaksanakan sesuai

regulasi dengan melibatkan

komite etik

• Kepala bidang pelayanan medik dan

keperawatan

• Komite etik

10

5

0

TL

TS

TT



3. Regulasi untuk manajemen etis

yang mendukung hal-hal yang

dikonfrontasikan pada dilema

etis dalam pelayanan nonklinis

telah dilaksanakan (D,W)

D

W

Bukti tentang manajemen etis telah dilaksanakan sesuai regulasi

• Kepala bidang keuangan/kasir

• SPI

10 5

0

TLTS

TT

4. Pelaporan bila terjadi dilema etis

dalam asuhan pasien dan dalam

pelayanan non klinis telah

dilaksanakan (D,W)

D

W

Bukti pelaporan dilema

asuhan klinis dan dilema

non klinis.

Kepala bidang pelayanan dan keuangan

10

5

0

TL

TS

TT

Standar TKRS 13

Direktur RS menciptakan dan mendukung budaya

keselamatan di seluruh area di RS sesuai peraturan

perundang-undangan.

PERILAKU YG TIDAK MENDUKUNG BUDAYA KESELAMATAN

1. Perilaku yang tidak layak (inappropriate) seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat danmemaki;

2. Perilaku yang mengganggu (disruptive) antara lain perilaku tidak layak yang dilakukansecara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan ataumengintimidasi staf lain, dan “celetukan maut” adalah komentar sembrono di depanpasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain. Contoh mengomentarinegatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain di depan pasien, misalnya “obatnya inisalah, tamatan mana dia...?”, melarang perawat untuk membuat laporan KTD, memarahi staf klinis lainnya di depan pasien, kemarahan yang ditunjukkan denganmelempar alat bedah di kamar operasi, serta membuang rekam medis di ruang rawat;

3. Perilaku yang melecehkan (harassment) terkait dengan ras, agama, dan sukutermasuk gender;

4. Pelecehan seksual.

KARS.Sutoto 39

Standar KKS 11

Rumah sakit melaksanakan proses yang seragamuntuk melaksanakan evaluasi mutu dan keselamatan asuhan pasien yang diberikan oleh setiap anggota staf medis.

MONITORING DAN EVALUASI BERKELANJUTAN KINERJA STAF MEDIS

3 (tiga) area umum yaitu:

1. PERILAKU,

2. PENGEMBANGAN PROFESIONAL

3. KINERJA KLINIS.

KARS.Sutoto 41

Staf medis adalah model dalam menumbuhkan budaya aman (safety culture)

Budaya aman:

1. Partisipasi Penuh Dari Semua Staf Untuk Melaporkan Bila Ada Insiden Keselamatan

Pasien, Tanpa Ada Rasa Takut Untuk Melaporkan Dan Disalahkan (No Blame Culture).

2. Sangat Menghormati Satu Sama Lain, Antar Kelompok Profesional Dan

3. Tidak Terjadi Sikap Saling Mengganggu

1. PENILAIAN PERILAKU

EVALUASI PERILAKU

a) Evaluasi apakah seorang staf medis mengerti dan mendukung kode etik dan disiplinprofesi dan rumah sakit serta dilakukan identifikasi perilaku yang dapat atau tidakdapat diterima maupun perilaku yang mengganggu.

b) Tidak adanya laporan oleh anggota staf medis tentang perilaku yang dianggap tidakdapat diterima atau mengganggu.

c) Mengumpulkan, analisis, menggunakan data dan informasi berasal dari survei stafdan survei lainnya tentang budaya aman di rumah sakit

YANG MELAKSANAKAN EVALUASI PERILAKU

kolaborasi antara sub komite etik dan disiplin, manajer SDM, manajer pelayanan dankepala unit kerja.

LANGKAH2 MENUJU PENATAAN ETIK RS INDONESIA

1. PENYUSUNAN BUKU BESAR PENATAAN ETIK KESEHATAN INDONESIA

EDITOR : PROF DR dr H ABDUL KADIR Sp THT

dr PUKOVISA SpS

2. PENANDATANGANAN PAKTA KERJASAMA

3. PENYUSUNAN TATA CARA KERJA PENATAAN ETIK BERSAMA

4. PENYUSUNAN ITEM ETIK YANG AKAN DINILAI

5. MENYUSUN PELATIHAN DAN TIM SOSIALISASI

6. MEMBUAT TIM MONEV DAN PENGEMBANGAN KEDEPAN

International Ethical Guidelines forHealth-related Research Involving Humans

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO) 2016

3-7-25-35-48

1. BENEFICENCE2. ADIL3. KEMANUSIAAN

1. NILAI ILMIAH2. NILAI SOSIAL3. BEBAN-MANFAAT4. MANFAAT-RISIKO5. BUJUKAN,EXPLOITASI6. PRIVASI7. INFORMED CONSEMT

1. HAK PASEN2. LOW RESOURCE3. BEBAN MANFAAT4. MANFAAT RISIKO5. PILIHAN CONTROL6. PATIENT CARE7. HUB MASYARAKAT8. KERJASAMA9. KOMPETENSI EDUKASI IC10.MODIF IC11.MATERI BIO&DATA12.DATA PENEITIAN13.KOMPENSASI\14.TREAT HARMS15.VULNERABLE PATIENTS16.PASEN DG GG KOMUNIKASI17.ANAK & REMAJA18.WANITA19.HAMIL & MENYUSUI20. BENCANA , WABAH21.CLUSTER RANDOMIZED TRIAL22.DATA ONLINE, PENELITIAN23.KOMITE ETIK24.PUBLIC ACCOUNTABILITY25.CONFLICT OF INTEREST

1. MAKSUD & TUJUAN (GL 9)2. PESERTA SUKARELA (GL9)3. BOLEH MENOLAK-MUNDUR (GL9)4. UNDUR DIRI CEPAT5. KOMPENSASI UANG/NON – (GL13)6. DIBERITAHU HASIL PENELITIAN7. SEGERA DIBERITAHU APABILA(GL11)

DITEMUKAN DATA LIVE SAVING DAN KEBUTUHAN KLINIS SEGERA (G11)

8. TEMUAN YANG TAK DIMINTA AKAN DISAMPAIKAN BILA DITEMUKAN (GL11)

9. HAK AKSES PADA DATA & PADA KASUS NON DISCLOSURE DISAMPAIKAN PENJELASANNYA (GL11)

10. NYERI, KETIDAKNYAMANAN DAN RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI DISAMPAIKAN (GL4)

11. KEUNTUNGAN KLINIS BILA ADA DISAMPAIKAN. (GL 4 & 9)

12. KEUNTUNGAN PENELITIAN PADA MASYARAKAT DISAMPAIKAN (GL1)

13. BIAYA DAN PENANGANAN KLINIS PASCA PENELITIAN BILA ADA (GL6&9)

14. RISIKO TINDAKAN YANG BELUM TERREGISTRASI UNTUK PENELITIAN DISAMPAIKAN (GL6)

15. ALTERNATIF TINDAKAN / PENGOBATAN DISAMPAIKAN

16. INFORMASI BARU YG BERHUBUNGAN (GL9)

17. PRIVASI DAN KEAMANAN DATA (GL11&22)

18. KETERBATASAN MENJAGAPRIVASI ATAU PELANGGARAN (GL 11&22)

19.SPONSOR,KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENYELESAIANNYA (GL9&25)

20.APAKAH PENELITI JUGA SEBAGAI KLINISI (GL9)

21.BATAS TANGGUNG JAWAB PENELITI (GL6)22.PENANGANAN DAN REHABILITASI GRATIS

UNTUK KASUS TERTENTU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENELITIAN DAN RS TEMPAT PENANGANAN (GL14)

23.KOMPENSASI SENTINEL BILA ADA (GL14)24.HAK ATAS KOMPENSASI BILA ADA25.KEPUTUSAN K.E.P. DISAMPAIKAN(GL 23)26.DIBERITAHU BILA ADA PELANGGARAN

PROTOKOL(GL23)TAMBAHAN:1. PADA STUDI KONTROL DIBERITAHU

BAHWA TAK ADA DIBERITAHU STATUSNYA KONTROL ATAU TINDAKAN

2. KESEDIAAN MENERIMA INFORMASI TAK LENGKAP KARENA PENELITIAN (GL10)

3. POLICY KEMUNGKINAN PENGGUNAAN HASIL TES GENETIK DAN TAK DISAMPAIKAN HASIL SEGERA (GL11)

4. KEMUNGKINAN PENGGUNAAN DATA RM / SPESIMEN

5. PENYAMPAIAN PENGGUNAAN SPESIMEN / DATA DENGAN LENGKAP (GL 11&12)

6. PASEN HAMIL DIINFORMASIKAN KEMUNGKINAN RISIKO(GL18&19)

7. IBU HAMIL DAN MENYUSUI DISAMPAIKAN RISIKO YG TERKADANG SULIT DIDETEKSI(GL4&19)

8. PENANGANAN PADA BENCANA(GL20)9. KEAMANAN DATA DIGITAL TERUTAMA

PASEN VULNERABLE (GL22)

48ISI

PRO-TO-KOLLIT

HARAPAN

AGAMA

FILOSOFI

FILSAFAT ILMU

ILMU

KARYA

ETIKA

1. MENJAGA ETIK KESEHATAN TERINTEGRASI2. BERSAMA MENGEMBALIKAN CITRA BAIK KES3. LIGITISASI TURUN4. BEKERJA LEBIH TENANG5. HIDUP LEBIH NYAMAN6. PERSIAPAN KEMATIAN KITA7. SURGA8. AMIIIIIIN AMIIIN

PERAN KONSORSIUM ETIK NASIONAL SERTA KOMITE ETIK DAN...

Documents

Transcript of PERAN KONSORSIUM ETIK NASIONAL SERTA KOMITE ETIK DAN...