Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul

maal wa tamwil (bmt)

Safinah Klaten

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Anik Arofah E 0003077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN

ASPEK SYARIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINAH KLATEN

Disusun oleh ANIK AROFAH NIM. E 0003077

Disetujui untuk Dipertahankan Dosen Pembimbing

AGUS RIYANTO, SH. MHum. NIP. 131 842 682

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

SAFINAH KLATEN

Disusun oleh ANIK AROFAH NIM. E 0003077

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada : Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. Mohammad Adnan, SH.,MHum. : ............................................. Ketua

2. Mohammad Jamin,SH.,MHum. : ............................................. Sekretaris

3. Agus Rianto,SH.,MHum. : ............................................. Anggota

MENGETAHUI Dekan,

Mohammad Jamin, SH.,MHum NIP. 131 570 154

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Ad-Dzariyat : 56)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S. Muhammad : 7)

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka

mengubah nasibnya sendiri" (Q.S. Ar-Ra'd : 13)

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhoan) Kami, benar-benar

akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah

benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-‘Ankabut : 69)

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

ALLAH SWT.;

Ayah dan Ibu tercinta, beserta keluarga;

Fakultas Hukum UNS;

Pejuang-pejuang ekonomi Islam;

Saudara-saudara seperjuangan di jalan Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillaahirobbil’aalamiin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna.

Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menerapkan syariat, khususnya di bidang ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung prospek perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, terlebih setelah keluar fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga haram hukumnya. Munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di tengah-tengah masyarakat ekonomi mikro selain menjadi alternatif bagi pengusaha-pengusaha mikro untuk lepas dari jeratan rentenir beralih pada lembaga keuangan yang aman, halal dan memberikan keringanan serta kemudahan mendapatkan modal usaha kecil. Namun belakangan muncul opini-opini dan berita serta beberapa penelitian yang mengungkapkan adanya praktek BMT yang ternyata menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, alasan yang paling banyak diutarakan karena ketidakoptimalan peran Dewan Pengawas Syariah.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis mencoba memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi syariah dengan melakukan penelitian mengenai peran DPS terhadap pengawasan syariah di BMT dengan mengambil studi pada BMT Safinah Klaten, karena BMT ini sudah berbadan hukum dan merupakan BMT terbesar di Klaten. Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan mengenai bagaimana peran DPS terhadap pengawasan aspek syariah di BMT Safinah Klaten, bagaimana pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan syariah, serta apa hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas serta solusi yang pernah diupayakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam hal pengawasan aspek syariah pada lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do’a dari banyak pihak. Atas konstribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, SH.,MHum. selaku dekan Fakultas Hukum UNS dan telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan laporan penulisan hukum ini.

2. Bapak Suranto, SH.,MH. selaku pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan arahan dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Bapak Agus Rianto, SH.,MHum selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis.

4. Bapak Mohammad Adnan, SH.,MH. selaku kepala bagian Hubungan Masyarakat Fakultas Hukum UNS.

5. Bapak dan Ibu Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS.

6. Bapak Samadi dan Ibu Tumiyem atas kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak akan pernah dapat penulis membalasnya kecuali oleh Allah semata.

7. Devi Nur Vita Sari, terimakasih atas motivasi dan do’anya. Wujudkan cita-citamu untuk menjadi muslimah yang sholekhah, dalam perjuangan dibutuhkan kesungguhan dan pengorbanan yang dilandasi oleh keikhlasan (mbak yakin kamu bisa, Ayo Semangat!),

8. Keluarga Besar P3KHAM LPPM UNS yang telah memberikan banyak hal berarti bagi penulis: Bapak Sunarno Danusastro yang memberikan nasihat-nasihat bermanfaat; Ibu Sunny Ummul Firdaus yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di P3KHAM dan mengajarkan tentang aktualisasi diri, optimis dan survive; Pak Hendri yang memberikan cermin kesabaran; Ibu Aminah yang mengajarkan tentang kepercayaan dan ketelitian; serta adik-adik magang (Faisal, Rosyid, Tri dan Toni) terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan ilmu yang penulis dapatkan selama di P3KHAM.

9. Sahabat dan saudara seperjuangan terkhusus akhwat FH 2003 jazakillah khoir atas cinta dan ukhuwahnya, kalian telah menjadi sumber inspirasiku: Dayu (inspirasi Ketulusan & Kesetiakawanan); Ebta (inspirasi Cinta dan Keyakinan); Mila (inspirasi Keceriaan & Keberanian); Rosita (inspirasi Perjuangan dan Keistiqomahan); Atik & Jannati (inspirasi Syukur dan Kesabaran); Irma, Amik, & Devica (inspirasi Kegigihan & Harapan); Uchie, Rizka, Sholikhah dan akhwat ’03 lainnya jazakillah khoir atas spirit motivasinya. Semoga tali ukhuwah ini terus terjaga hingga akhirnya kita bertemu lagi di Surga, Uhibbuki Fillah!

10. Ikhwan seperjuangan dalam Jambrood (Jamaa’ah Muslim Brotherhood) 2003: Bambang, Cholid, Anas, Junaidi, Dwi, Taufik, Lutfi dan yang lainnya dalam keluarga besar Jambrood 2003, kebersamaan di Jambrood telah memberi pelajaran berharga bagi penulis, semoga rajutan benang brotherhood yang pernah disulam tidak terputus dengan semboyan ‘satu perjuangan satu arah tujuan’.

11. Generasi pembina, akhwat fillah angkatan 2000-2002: Mbak Androe, Mbak Lutfie, Mbak Nurul, Mbak Vita, Mbak Di-di, Mbak Lia, Mbak Ira, Mbak Wiwik, Mbak Andien dan yang lainnya, yang telah terlibat dalam proses tarbiyah penulis. Syukron Jazakillah khoir atas bimbingannya.

12. Generasi penerus 2004: Athina, Puteri, Nani, Fi’ah, Umi dan lain-lain, jaga dan bina ikatan hati kalian, ‘bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh’ (Kalian adalah Generasi Luar Biasa! Jangan sia-siakan potensi yang ada). Spesial kepada Lina terimakasih banyak atas motivasi yang selalu diberikan, dan

bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian, semoga Allah membalas dengan memberi kemudahan dalam segala urusan.

13. Generasi ‘Tangguh’ 2005 : Nunik, Aisyah, Wiwiek, Farin dan lain-lain. Setiap masa memiliki ujian dan cobaan yang sesuai dengan kemampuan rijal penghasungnya. Semoga keikhlasan, kesabaran dan ketawadhu’an senantiasa ada di hati kalian untuk menghadapi segala ujian dan cobaan. Keep Istiqomah!

14. Generasi ‘Harapan’ 2006 : Ade, Yeni, Mega, Pipin, Nia, Yaya, Nonie dan lainnya. Kontribusi kalian menjadi harapan dan telah dinantikan (Akan menjadi biasa atau luar biasa? Kita sendirilah yang memilih dan menentukannya!) Kuncinya adalah ‘Peka dan Peduli’.

15. FOSMI FH UNS, DEMA FH UNS, JN UKMI UNS, DEMA UNS, BEM UNS dan lembaga mahasiswa lainnya yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis tentang arti perjuangan, pengorbanan dan keyakinan akan harapan.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi pada penulis baik langsung maupun tidak langsung, hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’, namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat.

Surakarta, 05 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................. iii

HALAMAN MOTTO ............................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................ v

KATA PENGANTAR .............................................................................. vi

DAFTAR ISI.............................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 7

E. Metode Penelitian ................................................................ 8

F. Sistematika Skripsi ............................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 15

A. Kerangka Teori .................................................................... 15

1. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam....................... 15

2. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal

Wa Tamwil (BMT) ......................................................... 22

3. Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah.................... 34

B. Kerangka Pemikiran ............................................................. 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 43

A. Hasil Penelitian ..................................................................... 43

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Safinah Klaten ................................................................ 43

2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam

Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT ) Safinah Klaten .................................................. 57

3. Hambatan dan Solusi dalam Menjalankan Peran dan

Tugas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Safinah Klaten ................................................................ 64

B. Pembahasan........................................................................... 66

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Safinah Klaten ................................................................ 66

2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam

Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT ) Safinah Klaten .................................................. 76

3. Hambatan dan Solusi dalam Menjalankan Peran dan

Tugas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Safinah Klaten ................................................................ 81

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 84

A. Simpulan .............................................................................. 84

B. Saran ..................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 telah

mengakibatkan banyak penderitaan dan kesengsaraan yang berat bagi rakyat

Indonesia. Umat Islam merupakan penduduk terbesar di Indonesia, maka umat

Islam lah yang paling terkena dan paling menderita akibat ambruknya

ekonomi Indonesia tersebut. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia

adalah umat Islam, maka kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia dapat

dikatakan sebagai kebangkitan perekonomian Indonesia.

Umat Islam dalam usaha mengembangkan ekonomi, telah diperintahkan

oleh Allah agar berusaha atau berikhtiar sekuat tenaga dan semaksimal

mungkin dengan mengerahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam

upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup menjadi lebih

layak dan sejajar dengan orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Hal ini

karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum tanpa

adanya upaya orang atau kaum tersebut untuk merubah nasib mereka sendiri,

sebagaimana diFirmankan Allah SWT dalam Al Qur’an yang artinya sebagai

berikut :

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan (malapeteka) terhadap sesuatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat merubahnya dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia (Allah).” (Q.S Ar Ra’du ayat 11).

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan berdzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya supaya engkau beruntung.” (Q.S Al Jum’ah ayat 10).

dan juga didukung oleh sabda Rosulullah SAW yang artinya,

“ Berusahalah untuk kehidupan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup abadi (selama-lamanya) dan berbuatlah untuk akhiraatmu, seolah-olah engkau akan mati esok.”

Sebagai cikal-bakal munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di

Indonesia adalah berdirinya Bank Syariah yang diprakarsai oleh Majelis

Ulama Indonesia. Pendirian tersebut berawal dari workshop yang diadakan

MUI pada tahun 1990 membahas bunga bank. Workshop inilah yang menjadi

momentum penting dari pendirian bank syariah di Indonesia, karena dalam

salah satu keputusannya dengan jelas merekomendasikan pendirian bank

syariah untuk melayani masyarakat yang meyakini bunga bank identik dengan

riba, dan oleh karenanya haram. Ide ini terus bergulir dan dengan perjuangan

panjang akhirnya pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia didirikan

dengan kerjasama Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) dan MUI (Adiwarman

A Karim, www.kesultananfansur.com, 2007).

Pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan

No.754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas

membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali,

mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk

dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa,

serta mengawasi implementasinya. Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan

Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank

syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut

berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan

prinsip syariah, diantaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi Foreign

Exchange Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah,

Bank Perkreditan Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal

dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Prospek perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah tersebut

didukung oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut (Agus Siswanto,

2006: 9):

1. Keluarnya Fatwa bunga haram dari MUI yang di release tanggal 16

Desember 2003.

2. Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek

berekonomi secara syariah. Sebagai indikatornya adalah pesatnya

pertumbuhan Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga keuangan

syariah lainnya.

3. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, memberi peluang pasar yang

potensial untuk produk-produk berbasis syariah.

4. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga

perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik.

5. Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah

sebagai sistem alternatif penyelesaiannya.

6. Institusi bisnis syariah yang telah terbukti mempunyai daya tahan tinggi

terhadap krisis, dan menerapkan prinsip adil.

Menurut data Bapenas tahun 2005 terdapat sekitar 40 juta usaha mikro

yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Sementara itu keberadaan lembaga

keuangan yang mampu menjangkau dan melayani para pengusaha mikro ini

sangat terbatas. Selain itu sektor usaha mikro dewasa ini tengah mendapatkan

perhatian dunia internasional, bahkan tahun 2005 dicanangkan sebagai tahun

internasional pembiayaan mikro oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

(www.luqmannomic.wordpress.com, 2007).

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan,

dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang

tak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro

untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada

lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar’i yaitu BMT. Hal ini

merupakan peluang besar bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro

syariah untuk berkembang dan mendapat dukungan dari pemerintah, baik

dukungan dari segi modal, legalitas, pengawasan maupun infrastruktur.

Disampaikan ketua Pusat Inkubasi Usaha Kecil PINBUK M. Amin Aziz

dalam seminar ekonomi Islam di auditorium UNS pada tanggal 24 Maret 2007

bahwa pertumbuhan BMT cukup baik meskipun ada beberapa hambatan yang

dialami oleh BMT, salah satu diantaranya adalah belum kuatnya dukungan

Pemerintah dari segi regulasi. Data dari Asosiasi BMT se-Indonesia

(ASBINDO) pada tahun 2005 terdapat sekitar 3000 BMT, dari jumlah tersebut

sekitar 1300 sudah berbadan hukum Koperasi sedangkan sisanya masih berupa

Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 10.000

BMT (M. Amin Aziz, 2007).

Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat

Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur

bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan

syariah. Sebagaimana tugas DPS dalam perbankan, tugas DPS Koperasi jasa

syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah di

samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa

diterapkan.

KepMen tersebut ternyata belum juga mampu mengatasi permasalahan

hukum BMT. Hal ini karena bagi BMT yang belum berbadan hukum ada

kemungkinan tidak ada DPSnya, sebab belum ada payung hukum yang dapat

mengikat BMT yang tidak berbadan hukum koperasi harus memiliki DPS,

sehingga bisa mengkibatkan lemahnya pengawasan aspek syariah yang

seharusnya diterapkan dan dipatuhi. Permasalahan lainnya, meski sama-sama

menjalankan fungsi intermediasi dan masa pertumbuhan yang berbarengan,

namun produk yang ditawarkan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) lebih inovatif

dan variatif dibanding bank syariah. Sebagian besar pengembangan produk

BMT belum tersentuh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Direktur Karim Business Consulting, Adiwarman A Karim,

mengomentari 12 akad transaksi yang diajukan pengurus BMT kepada DSN.

''Saya yang pernah kerja di bank syariah saja belum pernah berfikir ada produk

seperti arisan. Bagaimana mungkin orang bank bisa memikirkannya,'' kata Adi

pada pelatihan pusat inkubasi usaha kecil (Pinbuk), Kamis (13/10/2006).

Adiwarman menyayangkan DSN belum memberikan kontribusi dalam

pengembangan BMT. DSN MUI, menurut dia, lebih banyak mengawal

perbankan dan asuransi syariah (www.pkes.org, 2006).

M. Burhan, pengurus BMT Safinah di Klaten, mengakui inovasi produk

pembiayaan BMT muncul dari keterbatasan. BMT tak punya referensi akad

DSN MUI. Sementara akad yang ada di perbankan syariah amat terbatas untuk

bisa dipraktikkan di BMT. Ia juga mengakui BMT belum dikawal Dewan

Pengawas syariah (DPS) yang mumpuni. ''Banyak kyai yang pandai soal

ibadah mahdhah, tapi kurang menguasai ilmu muamalah,'' kata Burhan pada

pelatihan pusat inkubasi usaha kecil (Pinbuk), Kamis (13/10/2006). Tak heran

beberapa praktik BMT akhirnya tidak sesuai syariah akibat ketidaktahuan

pengurus dan lemahnya peran DPS. Dia mencontohkan banyak BMT yang

mengambil dana program bantuan pemerintah untuk usaha kecil. Padahal

pengembalian dana itu berbasis bunga bank. Sebelumnya ada yang

berpendapat bahwa mengambil dana itu tidak apa-apa asalkan semua langsung

disalurkan ke masyarakat. ''Tapi ternyata oleh DSN itu tetap dianggap haram,''

kata Burhan. Sementara dana pemerintah itu bisa menopang kehidupan BMT

(www.pkes.org, 2006).

Dalam buku berjudul “Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan

Syariah”, Makhalul ‘Ilmi menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat

BMT-BMT yang menyalahi prinsip-prinsip syariah baik itu dalam

penghimpunan maupun penyaluran dana (Makhalul ‘Ilmi dalam http://ghifa-

mandiri.com, 2005).

Pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dikritisi dan dicermati,

sebab BMT sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya

memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, yaitu BMT yang dijalankan

secara agamis, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah

dengan tidak meninggalkan ‘ruh’ profesionalisme dalam menjalankan dan

mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian hukum tentang sejauh mana peran Dewan Pengawas

Syariah terhadap pengawasan aspek syariah di BMT dengan mengambil studi

pada BMT Safinah Klaten, serta hambatan yang dihadapi DPS dalam

menjalankan tugasnya dan solusi yang telah diupayakan, dengan judul

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN

ASPEK SYARIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINAH

KLATEN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan

aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil ( BMT) Safinah Klaten?

2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam

pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah

Klaten?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam

melakukan pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

dan Solusi yang telah diupayakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a) Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah terhadap

pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah

Klaten.

b) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam

menjalankan perannya terhadap pengawasan aspek syariah di Baitul

Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten.

c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan

Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan aspek syariah di

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten dan upaya praktis yang

telah ditempuh oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi

hambatan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

a) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum ekonomi

Islam khususnya lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan ekonomi mikro.

b) Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai kesesuaian antara

teori dan praktek di lapangan mengenai peran Dewan Pengawas

Syariah dalam pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil.

c) Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan

dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pengetahuan dan

pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum pada

umumnya dan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam pada khususnya

mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan aspek

syariah di lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal Wa Tamwil)

2. Manfaat Praktis

a) Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan

pemahaman pada pihak-pihak yang terkait mengenai peran Dewan

Pengawas Syariah dalam pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa

Tamwil dan permasalahan serta solusi dalam pelaksanaan peran

tersebut.

c) Memperkaya wacana dalam rangka mengembangkan Hukum Ekonomi

Islam.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun

dengan menggunakan suatu metode yang tepat. “ Metode merupakan cara

kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara

seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapi” (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini

termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian

hukum yang dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas hukum yang

terdapat dalam masyarakat atau mengkaji hukum dalam realitas /

kenyataan di dalam masyarakat (Soerjono soekanto, 1986: 51).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto,

1986:10).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut

Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono

Soekanto, 1986: 10).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil Safinah

Klaten yang beralamat di Jalan Pramuka No. 60 Klaten 57411 telpon

(0272) 327701 Fax. (0272) 324369. Pertimbangan penulis dalam

penentuan lokasi penelitian tersebut adalah bahwa BMT Safinah sudah

berbadan hukum dan merupakan BMT terbesar di Klaten yang memiliki

aset kurang lebih 30 (tiga puluh) milyar rupiah.

5. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek

yang diteliti, yaitu peran DPS terhadap pengawasan Syariah di BMT

Safinah Klaten. Adapun data penelitian ini diperoleh dari pengelola

dan pengawas syariah BMT.

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode

purposive sampling, di mana peneliti cenderung memilih informan

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data

yang mantap dalam mengetahui masalahnya. Namun Demikian

informan yang dipilih dapat menunjukkan informan lain yang lebih

tahu, maka pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan

kebutuhan dan kemantapan peneliti (Patton dalam HB Sutopo,

1988:22).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer yang

diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku,

dokumen, laporan, literatur, Peraturan Perundang-undangan dan

sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber-sumber lapangan

yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala

hal yang dapat berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun data

penelitian ini diperoleh dari pengelola dan pengawas syariah BMT.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau

fakta–fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan

dokumen, Peraturan Perundang–undangan, laporan, arsip, literatur dan

hasil penelitian lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini

dibagi menjadi tiga yaitu:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, diantaranya Al Qur’an, Undang-Undang

Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan

Menteri Koperasi & UKM No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Keputusan

Dewan Syariah Nasional MUI No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman

Dasar Dewan Syariah Nasioanal - Majelis Ulama Indonesia (PD

DSN-MUI), Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga

Keuangan Syariah, serta Pedoman Akad Syariah Baitul Maal Wa

Tamwil (PAS BMT) 002.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung data sekunder dari

bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah literatur-literatur yang berasal dari buku-buku, makalah,

laporan penelitian serta artikel dari internet yang terkait dengan

obyek penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus

Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung untuk

memperoleh data yang valid. Studi lapangan dilakukan dengan cara

wawancara/intervieuw, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dengan

cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan informan yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data, baik

secara lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang

diperlukan. Informan yang penulis wawancara adalah pengelola

diantaranya manajer utama dan karyawan, serta dengan dewan

pengawas syariah BMT Safinah.

b) Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dengan membaca, mengkaji,

menganalisis, dan membuat catatan dari buku yang di perlukan, seperti

literatur, Peraturan Perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini

adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif.

Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang

menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan prilaku nyata yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto,

1986: 242 ).

Model analisis interaktif dilakukan dengan cara bahwa ketiga

komponen pengumpulan data aktivitasnya berbentuk interaksi dengan

proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti

tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan

data, selama proses pengumpulan data berlangsung, sesudah pengumpulan

data, kemudian bergerak di antara data reduction, data display, dan

conclusion drawing, dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi

penelitiannya (Miles & Huberman dalam HB. Sutopo 1988: 37).

Analisis data meliputi tiga tahap komponen pokok pengumpulan

data, yaitu:

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan penelitian proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh serta tranformasi

dari data “kasar” yang dimuat dari catatan tertulis. Sajian data

merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang menghasilkan

kesimpulan riset yang dapat dilakukan.

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu

kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigirasi mudah

dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan.

c. Penarikan kesimpulan (conclution drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti

yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan

data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.

Secara garis besar dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Reduksi Data

Gambar 1: Analisis Kualitatif Model Interaktif

F. Sistimatika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah

kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung dalam

memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini,

meliputi: Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam, Tinjauan

Umum Tentang Baitul Maal Wa Tamwil, dan Tinjauan Umum

Dewan Pengawas Syariah. Pembahasan yang kedua adalah

mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penjelasan dari penelitian yang diperoleh

di lapangan dan pembahasannya tentang Peran Dewan Pengawas

Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa

Tamwil (BMT) Safinah Klaten, Pelaksanaan Tugas Dewan

Pengawas Syariah dalam Pengawasan Aspek Syariah di Baitul

Maal Wa Tamwil (BMT ) Safinah Klaten, serta Hambatan dalam

Menjalankan Peran dan Tugas Dewan Pengawas Syariah Terhadap

Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Safinah Klaten dan Solusi yang telah diupayakan.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab akhir ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil

penelitian yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

a. Pengertian Tentang Ekonomi Islam

Definisi mengenai ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Dr.

Muhammad Abdullah al Arabi, yaitu: ” Ekonomi Islam merupakan

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al

Qur’an dan As Sunnah, dan merupakan pembangunan perekonomian

yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan

tiap lingkungan dan masa” (Muhammad Abdullah al Arabi dalam

Gemala Dewi, 2004: 33).

Dari definisi tersebut Gemala Dewi membagi ekonomi islam

terdiri dari dua bagian (Gemala Dewi, 2004: 34):

Pertama adalah yang diistilahkan dengan ”sekumpulan dasar-

dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Qur’an dan As

Sunnah”, yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar yang termasuk dalam bagian pertama ini tidak

dapat berubah karena bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah.

Prinsip-prinsip ini terbatas jumlahnya dan pada dasarnya mencakup

kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti dihajati oleh setiap

masyarakat, tanpa peduli tingkat kemajuan ekonominya, sehingga

cocok untuk setiap saat dan tempat.

Kedua yaitu yang diistilahkan dengan ”Bangunan perekonomian

yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan

tiap lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-

cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai

oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip-

prinsip Al Qur’an dan As Sunnah di atas. Dalam pelaksanaan prinsip-

prinsip ekonomi, atau pada bidang-bidang lain yang tidak diputuskan

hukumnya oleh prinsip-prinsip dasar, maka diperbolehkan

menggunakan ijtihad untuk menemukan pendapat bagi pemecahan

problem ekonomi menurut situasi dan kondisinya dengan petunjuk dari

Al Qur’an dan As Sunnah.

Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari nilai-nilai dan ajaran-

ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak

terpisahkan dengan aspek-aspek yang lain dari keseluruhan ajaran-

ajaran Islam yang komprehensif dan integral (Tazkia Institut dalam

Randy AW, 2005: 2).

Sistem ekonomi Islam memiliki banyak keunggulan daripada

sistem ekonomi lainnya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis

NO

Ekonomi Islam Ekonomi Liberal Ekonomi Sosialis

1 Sumber dari Al Qur’an, As Sunah, dan Ijtihad

Sumber dari pikiran dan pengalaman manusia

Hasil pikiran, filsafat dan pengalaman manusia

2 Berpandangan dunia holistik

Berpandangan dunia sekuler

Berpandangan dunia sekuler ekstrem

3 Kepemilikan individu terhadap kapital adalah nisbi

Kepemilikan individu terhadap kepemilikan adalah mutlak

Membatasi bahkan menghapus kepemilikan individu

4 Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat

Mekanisme pasar dibiarkan bekerja sendiri

Mekanisme ekonomi dijalankan melalui perencanaan pusat

5 Kompetisi usaha dikontrol oleh diktum

Kompetisi usaha bersifat bebas dan melahirkan monopoli

Tidak ada kompetisi usaha karena semua diatur oleh pusat

6 Kesejahteraan fungsi dari jasmani, rohani dan akal

Kesejahteraan ditentukan oleh faktor-faktor jasadiyah

Kesejahteraan ditentukan oleh faktor-faktor jasadiyah

7 Profit motive diakui Profit motive diakui Profit motive tidak diakui

lewat cara-cara halal

tanpa ada batasan normatif

sama sekali

8 Mengakui free enterprise dalam koridor halal

Mengakui free enterprise tanpa batasan apapun

Negara mengambil alih semua keiatan ekonomi

9 Pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol dan wasit yang adil

Pemerintah sebagai penonton yang pasif dan netral

Pemerintah sebagai pemilik, pengawas, dan pengusaha utama perekonomian

10 Mekanisme redistribusi pendapatan sangat menonjol dan diakui perbedaan pendapatan

Tidak dikenal, hanya bila ada tekanan dari berbagai kelompok

Menyamakan pendapatan dan penghasilan individu

Tabel 1. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis (Tazkia Institut dalam Randy AW, 2005: 3)

Perbedaan yang ada antara paham materialis, sosialis dan

kapitalis dengan konsep ekonomi Islam sangat signifikan.

Kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dalam konsep Islam

tercemin dalam Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghoffur, yaitu

masyarakat yang sejahtera dalam lindungan dan ampunan Allah SWT.

Dengan kata lain kehidupan berekonomi yang baik bukanlah target

akhir yang ingin dicapai oleh Islam, melainkan sebagai ibadah untuk

mencari keridhoan Allah, sebagaimana diFirmankan dalam Al Qur’an

sebagai berikut :

”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Ad Dzariyat ayat 56).

”Dan diantara meraka ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rodho Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (Q.S Al Baqarah ayat 207).

b. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang

memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya

hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syariat. Hubungan

ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat yang menjadi ciri

ekonomi islam yaitu (Gemala Dewi, 2004: 38):

1) Sifat Pengabdian (Ibadah)

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila

dimaksudkan untuk mencari keridhoan Allah, artinya harus

dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan perintah Allah serta

dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tidak boleh melanggar

laranganNya. Dalam Islam diajarkan bahwa manusia yang paling

baik adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk

orang lain.

2) Cita-cita Yang Luhur

Tujuan dari kegiatan ekonomi Islam bukan hanya untuk

mendapatkan keuntungan semata, tapi untuk memakmurkan bumi

dalam rangka menjalankan tugas manusia sebagai khilafah atau

pemimpin di muka bumi, yang nantinya amanah tersebut akan

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

3) Memiliki Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatannya

Dalam lingkungan ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan

syariah yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada juga

pengawasan yang lebih ketat dan aktif, yaitu pengawasan hati

nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah

SWT. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan lebih mampu

mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibanding dengan

pengawasan dari luar.

4) Keseimbangan Antara Kepentingan Individu Dan Masyarakat

Islam mengakui kepentingan individu maupun kepentingan

masyarakat selama tidak terjadi pertentangan antara keduanya. Hak

milik dan kebebasan individu diakui selama tidak membahayakan

kepentingan orang banyak. Namun jika terjadi pertentangan, maka

Islam mendahulukan kepentingan orang banyak di atas

kepentingan individu.

c. Asas-asas Ekonomi Islam

1) Kebebasan Berusaha

Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang

untuk memperoleh harta sesuai dengan kemampuan, kecakapan,

dan ketrampilan masing-masing. Sebagaimana diFirmankan dalam

Al Qur’an yang artinya, ”Dialah yang menjadikan bumi ini mudah

buat kamu. Oleh karena itu berjalanlah di permukaannya dan

makanlah dari rezekinya.” (Q.S. Asy Syu’ara’ ayat 15).

2) Pengharaman Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti Az Ziadah yaitu

tambahan atau kelebihan. Sedangkan dalam fikih Islam dikenal

dalam tiga jenis, yaitu (www.pkes.org, 2006):

a) Riba Fadl/riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran

barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya

(mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in),

dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran

ini mengandung gharar (ketidakjelasan) bagi kedua belah

pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Dalam perbankan konvensional riba fadl dapat ditemui dalam

jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai.

b) Riba Nasi’ah/riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang-

piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama

resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama

biaya (al kharaj bi dhaman). Riba ini muncul karena adanya

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang

diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung

beban. Dalam perbankan konvensional riba nasi’ah dapat

ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran

bunga deposito, tabungan, dan giro.

c) Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok

pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan

dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam

perbankan konvensional riba jahiliyah dapat ditemui dalam

pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

Al Qur’an menyinggung masalah riba di beberapa surat, yakni surat Al

Baqarah ayat 275-280, surat Al Imran ayat 130. surat An Nisaa’ ayat 161, dan

surat Ar Ruum ayat 39.

3) Pengaharaman Jual Beli Samar / mengandung Sifat Penipuan

(Bai’u Al Gharar)

Al Gharar ialah suatu yang tidak ketahui pasti, benar atau

tidaknya. Jadi Bai’u Al Gharar ialah jual beli yang tidak pasti

hasil-hasilnya, karena tergantung pada hal yang akan datang atau

kepada seseuatu yang belum diketahui yang kadang terjadi,

kadang-kadang tidak (Gemala Dewi, 2004: 47).

4) Pengharaman Penyalahgunaan Pengaruh untuk Mencari Harta

Islam mengharamkan usaha seseorang untuk mendapatkan

harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh.

Dalam hal ini Islam mengahapuskan usaha yang tersembunyi di

balik apa-apa yang dapat diperoleh dengan cara ini, dan

mengarahkannya kepada perbendaharaan kaum muslimin (Gemala

Dewi, 2004: 48).

5) Pengharaman Pemborosan dan Kemewahan

Sebagaimana Islam mengatur mengenai cara-cara berusaha

untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara

pengeluaran dan penggunaan harta. Islam melarang pengeluaran

harta dengan cara pemborosan, sebagaimana diFirmankan dalam

Al Qur’an:

”Sesungguhnya orang-orang pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah kafir terhadap Tuhannya. ” (Q.S. Surat Al Isra’ ayat 27).

”Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantaslah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Q.S. Surat Al Isra’ ayat 16).

”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. surat Al Furqan ayat 67).

6) Pengharaman Penimbunan Harta

Pengaharaman terhadap penimbunan harta apabila barang

yang ditimbun merupakan kelebihan dan kebutuhannya, karena

seseorang diperbolehkan menimbun persediaan nafkah untuk

keluarganya selam satu tahun sebagaimana dilakukan oleh

Rosulullah, serta apabila penimbunan itu dilakukan untuk dijual

pada saat-saat memuncaknya harga dan pada saat manusia sangat

membutuhkannya.

Dalil Al Qur’an Surat At Tawbah ayat ke 34-35, yang artinya

” Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan

itu.”

2. Tinjauan Umum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan

al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (makna lughawi)

Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta

(Dahlan dalam Sigit Purnawan Jati, www.msi-uii.net, 2004).

Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim

Zallum (1983) dalam kitabnya Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah,

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang

mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa

pendapatan maupun pengeluaran negara, dapat juga diartikan secara

fisik sebagai tempat (al- makan) untuk menyimpan dan mengelola

segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Sigit Purnawan

Jati, 2004, www.msi-uii.net).

Baitul Maal wa Tamwil, berasal dari kata baitul maal dan baitul

tamwil. Baitul Maal artinya rumah harta, yaitu tempat penitipan dan

penyaluran dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS), wakaf, dan sumbangan

social kemanusiaan. Baitul tamwil artinya rumah, yaitu tempat

pengembangan bisnis, pengembangan usaha, balai usaha ekonomi

produktif dalam meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha mikro

melalui kegiatan simpan pinjam sistem bagi hasil (Amin Aziz, 2007).

Menurut Heri Sudarsono dalam buku “Bank dan Lembaga

Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi”, BMT terdiri dari dua

istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit,

seperti zakat, infak, shodaqoh, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha

pengumpulan dan penyaluran dana komersial (http://ghifa-

mandiri.com/download/isi.doc, 2005)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik pengertian

yang menyeluruh bahwa BMT merupakan lembaga bisnis yang

berorientasi sosial yang dalam mengoperasikan kegiatannya

berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian di dalam

BMT terdapat dua peran yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,

yaitu perannya sebagai lembaga sosial dan juga sebagai lembaga

bisnis. Dalam hal ini ketika suatu lembaga menamakan dirinya sebagai

BMT maka secara de facto harus memiliki dua unit usaha sekaligus,

yaitu usaha dalam bidang pengelolaan ZIS yang mewakili perannya

sebagai lembaga sosial dan usaha dalam bidang perbankan syariah

yang mewakili perannya sebagai lembaga bisnis, apabila salah satunya

tidak ada maka tidak bisa disebut sebagai BMT tetapi baitul maal saja

atau baitul tamwil saja.

b. Sejarah BMT

1) Sejarah Baitul Maal Era Pemerintahan Islam

Kejayaan Islam pada masa lampau, salah satunya ditopang

oleh sistem logistik dan keuangannya yang begitu canggih, yaitu

”Baitul Maal”. Melalui inilah proyek-proyek raksasa dan

prestisius mendapat backing financial. Islam mendapat simpati dan

dukungan di kalangan warga di Jazirah Arab karena melalui sistem

Baitul Maal itulah Nabi dan para sahabat membuat suatu sistem

ekonomi yang berkeadilan dan membantu dhuafa. Bila Nabi

mendapat amanah zakat dari umat Islam di waktu pagi hari, maka

ba’da dhuhur, zakat tersebut sudah terbagi habis kepada mustahiq,

terutama fakir miskin. Dana Baitul Maal juga banyak dipergunakan

untuk memerdekakan budak, sehingga Baitul Maal ini berjasa

besar dalam menghapus sistem perbudakan di wilayah Islam.

Seorang sahabat bernama Hanzhalah bin Shaifi yang menjadi

penulis (katib) Rasulullah SAW menyatakan :

“Rasulullah SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagi-bagikan harta) atas segala sesuatu (harta yang diperoleh) pada hari ketiganya… Tidaklah datang harta atau makanan kepadaku selama tiga hari, kecuali Rasulullah SAW selalu mengingatkannya (agar segera didistribusikan). Rasulullah SAW tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta (umat)

di sisi beliau.” (Zallum dalam Sigit Purnawan, www.msi-uii.net, 2004).

Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa

Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, keadaan

Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama

kekhilafahannya (11 H/632 M). Kemudian pada tahun kedua

kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul

Maal dalam arti yang lebih luas. Baitul Maal bukan sekedar berarti

pihak (al- jihat) yang menangani harta umat, namun juga berarti

suatu tempat (al-makan) untuk menyimpan harta negara. Abu

Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau

kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke

Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun

13 H/634 M.

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khatthab menjadi

Khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian

masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Maal. Ternyata

Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari

kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukan-penaklukan (futuhat)

terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan

kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan

Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota

Madinah. Oleh karena itu era Khalifah Umar Ibnul Khatthab,

Baitul Maal sudah membiayai sarana dan prasarana umum seperti

pembangunan jalan raya, jembatan, dan irigrasi pertanian.

Pada fase Umayyah di Damaskus, Baitul Maal membiayai

proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani

kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Era Dinasti

Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun perpustakaan Al-

Hikmah, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi seperti

Nidlomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota Metropolitan,

pada saat yang sama di Barat masih ‘gelap gulita’. Meski Khilafah

Islamiyah hancur pada era imperialisme Barat, namun praktik

Baitul Maal masih diteruskan ummat Islam dalam kelompok-

kelompok kecil seperti di masjid-masjid dan lembaga umat

lainnya.

Peran Baitul Maal terus berlanjut, seperti berhasil

membangun Perguruan Tinggi Al-Azhar di Mesir hingga kini

memberi beasiswa gratis untuk jurusan yang mengkaji agama

Islam di sana. Keberpihakan Baitul Maal terhadap kaum dhuafa

juga tetap berlangsung. Bangladesh, misalnya, berhasil mengurangi

penduduk miskin dan Malaysia yang mendanai generasi Islam

yang hendak mencari ilmu mulai dari SD hingga ke program S3

atau doktor. Bahkan umat Islam mengembangkan tradisi Baitul

Maal di negara-negara non-Muslim seperti di Amerika dan Inggris

(www.luqmannoic.wordpress.com, 2007).

Pelembagaan BMT diilhami oleh sejarah kuatnya posisi

lembaga-lembaga ekonomi di masa awal kebangkitan ekonomi

umat Islam, yaitu baitul maal (rumah harta) yang lahir di zaman

Rasulullah SAW. Lembaga ini berfungsi sebagai badan logistik

umat Islam. Namun demikian, baitul maal dan BMT punya banyak

perbedaan, baik sejarah maupun perannya.

Mengenai hal ini, Dr. Yusuf Qardhawi memaparkan

pandangannya, bahwa baitul maal dalam Negara Islam terbagi

menjadi empat (Dr. Yusuf Qardhawi dalam http://ghifa-

mandiri.com/download/isi.doc, 2005). Pertama, baitul maal khusus

untuk zakat. Baitul maal ini mempunyai sistem kerja sendiri dan

bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada beberapa

sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Kedua, baitul maal khusus untuk menghimpun hasil jizyah

(upeti) dan kharaj (pajak hasil bumi) yang diambil dari kalangan

non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam.

Imbalannya, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa.

Baik jizyah maupun kharaj, dipungut dari mereka sebagai padanan

zakat dan berbagai shodaqoh yang dipungut dari umat Islam,

seperti derma, zakat fitrah, dan denda akibat ketidaksempurnaan

melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum

muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa

membebani dengan wajib militer. Kharaj adalah pajak hasil bumi

tahunan seperti yang diterapkan Umar terhadap tanah pertanian di

Irak dan lainnya.

Ketiga, baitul maal khusus untuk hasil rampasan perang (al-

Ghanimah) dan barang temuan (al-Luqatahah). Kebijaksanaan ini

diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini

tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib kepada mereka yang

berhak. Keempat, baitul maal khusus untuk barang-barang tidak

bertuan (tidak diketahui pemiliknya). Sedangkan Baitul maal pada

masa sekarang (BMT), mempunyai peran sebagai lembaga sosial

dan usaha dalam bidang perbankan syariah yang mewakili

perannya sebagai lembaga bisnis, apabila salah satunya tidak ada

maka tidak bisa disebut sebagai BMT tetapi baitul maal saja atau

baitul tamwil saja.

2) Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia

a) Sejarah berdirinya

Implikasi nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi

adalah terbentuknya lembaga-lembaga keuangan yang

berlandaskan nilai-nilai syariah. Di Indonesia bank syariah

yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank

Muamalat. BMT mulai lahir sejak tahun 1995, setelah Bank

Muamalat Indonesia (BMI). Kelahirannya diprakarsai oleh

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama

Indonesia (MUI), dan BMI. Hal ini juga didorong oleh rasa

keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat

miskin (terutama umat Islam) yang terjerat oleh rentenir dan

juga dalam rangka memberikan alternatif bagi mereka yang

ingin mengembangkan usahanya yang tidak dapat berhubungan

secara langsung dengan bank Islam dikarenakan usahanya

tergolong kecil dan mikro. Namun demikian, sesungguhnya

BMT sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang

diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina

Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat. Jadi, embrionya

sejak 1992 tapi belum berkembang

(http://subkhan.wordpress.com, 2008).

Semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian

terhadap lembaga kecil ini, maka perlu adanya pembinaan dan

pengawasan pada BMT-BMT serta dibutuhkan adanya

perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar

BMT ataupun penghubung BMT kepada lembaga ekonomi

yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya

juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan

BMT dimasa depan. Oleh sebab itu berdiri pulalah lembaga

pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya

Masyarakat (LPSM), baik bernama Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan

Usaha Kecil (PINBUK) maupun Dompet Dhuafa (DD)

Republika (www.luqmannomic.wordpress.com, 2007).

Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia

(ABSINDO), hingga akhir Desember 2006 ada 3500 BMT

yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah aset

mencapai 2 triliun rupiah. Bahkan PINBUK, ICMI dan

ABSINDO punya target mengembangkan 10.000 BMT di

tahun 2010. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa BMT

dapat berkembang pesat (http://subkhan.wordpress.com, 2008).

Pertama, animo masyarakat bawah cukup besar untuk

mendapatkan akses pembiayaan bagi pengembangan usaha

mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan dikarenakan

prosedur dan administrasi bank yang ketat dan juga bank

kurang berminat menyalurkan kredit kecil yang berkisar antara

500.000 rupiah – 5 juta rupiah.

Kedua, berkaitan dengan keinginan sebagian masyarakat

muslim untuk bermuamalah yang berprinsip pada syariah dan

non ribawi. Ketiga, cerita sukses beberapa BMT turut

mendorong orang untuk mendirikan lembaga serupa. Apalagi

proses pendirian BMT relatif mudah dan tidak rumit.

b) Status badan hukum

Badan hukum BMT hingga saat ini belum seragam, hal

ini dikarenakan belum ada peraturan perundangan yang

mengatur secara khusus keberadaan BMT. Sebagian ada yang

berbadan hukum Yayasan, Koperasi, Perkumpulan atau tidak

berbadan hukum sama sekali.

BMT merupakan sejenis lembaga intermediasi dengan

skala mikro, namun BMT bukan bank ataupun koperasi. Dilihat

sekilas dari operasionalnya, BMT lebih menyerupai koperasi

simpan pinjam yang menerapkan prinsip syari’ah. Oleh karena

itu banyak kalangan ekonom Islam yang menyarankan badan

hukum untuk seluruh BMT diseragamkan menjadi bentuk

koperasi.

Tidak banyak BMT yang beroperasi sebagai bank, karena

persyaratan yang berat baik kuantitatif menyangkut

permodalan, maupun kualitatif seperti SDM, sistem dan

prosedur tata cara pelaporan, dan pengawasan. Mengacu pada

Undang-undang perbankan, BMT yang dalam kegiatannya

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dan

menyalurkan kredit kepada masyarakat harus memperoleh

persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai sebuah bank.

Apabila BMT menyatakan dirinya berbentuk koperasi

simpan pinjam, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan

sebagai koperasi, seperti Anggaran Dasar, keanggotaan, dan

perangkat organisasi meliputi Rapat Anggota, Pengawasan, dan

Pengurus.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 ayat (1) UU Koperasi No. 25 Tahun 1992).

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna

jasa. Sedang keanggotaan koperasi secara umum didasarkan

pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha

koperasi. Meskipun demikian dalam koperasi ini dimungkinkan

adanya anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan

kewajiban ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam pedoman umum AD/ART BMT yang diterbitkan

oleh PINBUK, status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang

dimiliki sebagai berikut:

(1) Pada awal pendiriannya hingga mencapi aset lebih kecil

dari Rp 100 juta, BMT adalah Kelompok Swadaya

Masyarakat yang berhak meminta/mendapatkan Sertifikat

Kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha

Kecil).

(2) Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau lebih, maka

BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan

Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat

berbentuk :

(a) Koperasi Syariah (KOPSYAH)

(b) Unit Usaha Otonom Pinjam Syariah dari KSP (Koperasi

Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD

(Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok

Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi

otonom termasuk pelaporan dan pertanggung

jawabannya.

BMT yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada

UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Setiap koperasi yang

berdiri harus mendapatkan ijin dari Kementerian Koperasi dan

UKM. Oleh karena itu BMT yang berbadan hukum koperasi

berada dalam pengawasan dan pembinaan Kementerian

Koperasi dan UKM.

Pada bulan September 2004 Kementrian Koperasi dan

UKM mengeluarkan keputusan Kep.Men.Kop & UKM

No.91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada

ketentuan peralihan pasal 50 disebutkan bahwa Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP)-Koperasi

yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya

menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan

Syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Sedangkan Koperasi yang telah menyelenggarakan

kegiatan pembiayaan Pola Syariah, diberikan kesempatan

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan

ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang

berlaku dalam keputusan tersebut.

c. Produk-produk BMT

Penghimpunan dana dalam BMT tidak jauh berbeda dengan bank

syariah yang juga salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara

(financial intermediary).

1) Penghimpunan Dana BMT

a) Penghimpunan dengan akad Wadiah

Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

(1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi

hak milik atau ditanggung BMT, sedang pemilik dana tidak

dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. BMT

dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana

sebagai suatu intensif.

(2) BMT harus membuat akad pembukuan rekening yang

isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan

persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan

dengan prinsip syariah.

(3) Terhadap pembukaan rekening ini BMT dapat mengenakan

pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya

yang benar-benar terjadi.

(4) Keuntungan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan

tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.

b) Perhimpunan dana dengan akad Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau

penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai

mudharib. Dana ini digunakan bank atau BMT untuk

melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah.

2) Produk Pembiayaan BMT

a) Pembiayaan berdasar prinsip jual beli

(1) Al Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak

lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT dengan

nasabah. Dalam prakteknya, pembayarannya dilakukan

secara cicilan setelah barang diserahkan kepada nasabah.

(2) Bai’ As Salam, merupakan pembelian barang yang dananya

dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan

kemudian. Menurut Sayyid Sabiq, as-salam dinamai juga

as-salaf (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan

kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan

dengan pembayaran disegerakan.

(3) Bai’ Al Istishna, menurut jumhur ulama fuqaha, bai’ al

istishna merupakan suatu jenis khusus dari bai’ as-salam.

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam

istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh BMT dalam

beberapa kali pembayaran.

Untuk landasan hukum transaksi bai’ al istishna mengikuti

landasan hukum bai’ as salam, mengingat bai’ al istishna

merupakan suatu jenis khusus dari bai’ as salam.

(4) Al-Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang

atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah)

atas barang itu sendiri. Pada prinsipnya prinsip al-ijarah

sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak

pada obyek transaksinya, dalam hal ini obyek transaksinya

adalah jasa.

b) Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil

(1) Musyarakah, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama

(syirkah) dimana BMT dan anggota membiayai usaha

dengan penyertaan manajemen BMT di dalamnya.

(2) Mudharabah, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama

(syirkah) dimana BMT dan anggota membiayai usaha tanpa

penyertaan manajemen BMT di dalamnya.

c) Pembiayaan dalam kelompok jasa

(1) Berdasar akad Wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh

seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Dalam kontrak BMT wakalah berarti BMT menerima

amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya

kepada nasabah.

(2) Berdasar akad Kafalah, berarti jaminan yang diberikan oleh

penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi

kewajibannya kepada pihak yang ditanggung, dengan kata

lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin

kepada orang lain yang menjamin.

(3) Berdasar akad Hawalah, berarti pengalihan hutang dari

orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam istilah

para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang

dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan

muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar

utang.

(4) Berdasar akad Rahn atau gadai, adalah menahan salah satu

harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan

yang diterimanya.

d) Pembiayaan berdasar prinsip pinjam meminjam

Berdasar akad Al Qard, yaitu pemberian harta kepada

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan

kata lain qard adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan

imbalan.

3. Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Pengawasan Syariah

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal,

cara, perbuatan mengawasi; penilikan dan penjagaan; penilikan dan

pengarahan kebijakan jalannya perusahaan (Soeharso & Ana

Retnoningsih, 2005).

Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah

pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu

peraturan perundang-undangan yang sah yang berdasar teori yang ada

bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang berada diatasnya, agar

tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan

pengawas dengan badan yang diawasi dimana badan yang mengawasi

memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi (Ir.

Sujamto, 1987).

Makna pengawasan syariah secara etimologi (lughowi) dapat

berarti riqabah atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan.

Sebagaimana tersebut dalam al Qur’an surat an Nisaa’ ayat 1

”....Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.”

sedangkan secara terminologi (maknawi) dapat berarti pemantauan,

pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan

menghindari terjadinya kerusakan (Muhammad Ridwan,

www.kr.co.id, 2007).

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga

yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses

kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa

seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan

organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu

sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar

pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu:

1) Jalbul mashalih, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan

unsur kebaikan suapaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam

kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko

regenerasi dan resiko reputasi.

2) Dar’ul mafasid, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang

dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.

3) Saddudz dzar’ah, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi

terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan

lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan

berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran

dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

1) Riqabah musbaqah atau pengawasan prefentif yanag dilakukan

pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.

2) Riqabah lahiqah atau pengawasan operasional yang dilakuan

untuk memastikan praktifk bisnis seperti pelaksanaan kontrak

pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari

syariah.

3) Riqabah a’mal atau pengawasan pada aspek keuangan dan

perilaku manajemen.

4) Riqabash dzatiyah atau pengawasan berbasis moral pada aspek

individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

b. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar

Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah

badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi

pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan

usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau

hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya

(Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000).

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004

menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan

Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang

bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan

alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan

tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan

berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa

yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Kedudukan DPS dalam LKS sebagaimana diatur dalam

Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan

mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di

LKS.

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah

menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta

membantu kelancaran tugas DPS.

Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di

atur sebagai berikut:

Keanggotaan DPS :

1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga

orang anggota DPS.

2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan

mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta

berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang

bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Syarat Anggota DPS :

1. Memiliki akhlak karimah

2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu’amalah dan

pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan

syariah.

4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan

dengan surat/sertifikat dari DSN.

Prosedur Penetapan Anggota DPS :

1. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan

anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai

usulan nama calon DPS.

2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.

3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan

DSN.

4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai

anggota DPS

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak

mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang

diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya

dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan

dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk

memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk

menjadi pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25

Tahun 1992 juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai

pengawas dalam UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara

khusus mengatur mengenai pengawas syariah. Kedudukan pengawas

pada koperasi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

c. Peran Dewan Pengawas Syariah

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah

dengan lembaga keuangan konvensional adalah keberadaan DPS pada

lembaga keuangan syariah. DPS memegang peran penting untuk

memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan

penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS

dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi

kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan

ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan

Syariah Nasional. Sedangkan Fungsi utamanya adalah:

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit

usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-

hal yang terkait dengan aspek syariah.

2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN

dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk

dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian

dan fatwa dari DSN.

Dilihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran DPS terhadap

LKS adalah:

1) melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga

keuangan syariah;

2) memberi nasihat dan saran kepada LKS mengenai hal-hal yang

terkait dengan syariah;

3) memberikan opini syariah;

4) mediator hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam

setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu

mendapatkan fatwa dari DSN;

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah

dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan / ketentuan

syar’i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LKS. Opini syariah

dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN

mengenai masalah tersebut.

Pada UU No. 25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan

Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

(Pasal 39 ayat (1)). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawas

memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan

mendapat segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)).

Pada Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 tahun 2004

menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan

pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa

Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syaria dan melaporkan

hasil pengawasannya kepada pejabat (Pasal 32).

Kerangka Pemikiran

Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia tumbuh dengan baik

dilihat dari pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia

yang terus meningkat serta bermunculannya lembaga-lembaga keuangan

syariah yang baru. Sebagai cikal-bakal munculnya lembaga-lembaga

keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Syariah yang

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Pendirian tersebut berawal dari

workshop yang diadakan MUI pada tahun 1990 membahas bunga bank.

Dibentuknya Dewan Syariah Nasional oleh MUI semakin menguatkan

struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan

bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan

yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah Asuransi Syariah,

Transaksi Foreign Exchange Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah,

Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS) serta Koperasi Syariah

yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Kehadiran BMT ditengah-tengah golongan masyarakat menengah ke

bawah di harapkan dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal

yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank

serta menjadi alternatif bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga

keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih

aman, halal dan syar’i. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi BMT untuk

menerapkan prinsi-prinsip syariah sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan

Hadits, sehingga nama BMT tidak sekedar sebagai ’merek’ untuk menarik

perhatian masyarakat demi mendapatkan keuntungan dari umat Islam yang

menginginkan bertransaksi dengan cara syar’i.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting adanya pengawasan aspek

syariah terhadap BMT agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari

prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian

keamanan bagi pengguna jasa BMT. DSN MUI telah mengeluarkan keputusan

No. 03 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas

Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2004 Menteri

Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No.

91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan

Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah.

Namun masih ada praktek dilapangan beberapa kasus BMT yang

melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, selain kendala

belum optimalnya peran DPS, juga permasalahan lainnya adalah tidak adanya

payung hukum bagi BMT yang mengakibatkan ketidakseragaman badan

hukum. Hal ini dapat melemahkan pengawasan syariah pada BMT, karena

tidak adanya aturan yang mengikat dengan jelas mengenai pengawasan

syariah.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan

penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil dengan mengambil studi pada BMT

Safinah Klaten. Penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana peran

Dewan Pengawas Syariah di sana, langkah-langkah yang dilakukan dalam

menjalankan perannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi

yang telah di upayakan, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat

memberikan informasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dan

permasalahannya serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

Perkembangan Ekonomi

Penerapan prinsip-prinsip syariah

Lembaga Keuangan

Mikro (BMT) Dewan Pengawas

Peran dan Langkah Pengawasan

--UU No.25 Tahun 1992;

--KepMenKop& UKM No. 91 Tahun 2004;

--Kep.DSN-MUI No. 01 Tahun 2000;

--Kep.DSN-MUI No. 03 Tahun 2000

Pengawasan Aspek

Syariah

Upaya-upaya pengembangan / saran

Faktor penghambat dan solusi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan di

BMT Safinah Klaten antara lain dengan pengelola yaitu, Bapak M. Burhan

selaku manajer utama BMT Safinah dan Ibu Endang Purwanti selaku

karyawan, serta dengan pengawas syariah Bapak Marwan Cholil. Penulis

dalam wawancara mengkroscekkan data yang diperoleh dari sumber data yang

satu dengan sumber data yang lainnya untuk mendapatkan kevalidan data,

hasilnya data yang diperoleh dari satu sumber data dengan sumber data yang

lainnya tidak bertentangan.

Dari wawancara dengan ketiga sumber data tersebut diperoleh data

yang penulis sajikan sebagai berikut:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek

Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan

Aspek Syariah di BMT Safinah, penulis mencari data mengenai sejarah

berdirinya BMT Safinah dan Badan Hukumnya, kedudukan DPS, tugas,

wewenang dan tanggung jawab DPS guna menganalisis jawaban atas

rumusan masalah tersebut. Data-data tersebut diperoleh berdasarkan

wawancara dengan Bapak M. Burhan pada hari Rabu tanggal 30 Januari

2008 dan Rabu tanggal 6 Februari 2008, Ibu Endang pada hari Rabu

tanggal 6 Februari 2006, serta dengan Bapak Marwan Cholil pada hari

Selasa tanggal 26 Februari 2008. Data-data yang diperoleh sebagai

berikut:

a. Sejarah dan Badan Hukum BMT Safinah

Data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak M.

Burhan selaku manajer utama BMT Safinah pada hari Rabu tanggal 30

Januari 2008 pukul 09.00 WIB dan Rabu tanggal 6 Februari 2008

pukul 09.30 WIB, bahwa Cikal bakal dari BMT Safinah berasal dari

Persaudaraaan Remaja Muslim Kelurahan Klaten yang disingkat

PRMKK yang terbentuk pada tahun 1994. Organisasi ini pada waktu

itu aktif melakukan kegiatan sosial dimasyarakat. Sejarah berdirinya

BMT Safinah berawal dari tahun 1994 PRMKK (diserahi oleh ICMI

(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) untuk melakukan sosialisasi

Program Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) seluruh kabupaten Klaten.

Program ini dilaksanakan oleh ICMI dengan maksud agar peserta

sosialisasi mengetahui tentang BMT dan mendirikan BMT di

Kabupaten Klaten. Pasca acara tersebut sebagai tindak lanjut maka

dibentuklah Panitia persiapan pembentukan BMT Klaten, yang terdiri

dari para remaja dan sesepuh termasuk tokoh agama. Akhirnya pada

tahun 1996 panitia ini berhasil membentuk BMT Safinah, yang pada

awalnya masih berstatus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam,

yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Pada tahun 1998, BMT Safinah mengajukan status badan hukum

koperasi pada Dinas Koperasi di Klaten. BMT Safinah mendapat status

badan hukum sebagai koperasi serba usaha (KSU) dengan nomor

badan hukum 007/BH/KDK.11.24/8/98. Hingga saat ini badan hukum

BMT Safinah masih berupa KSU, meskipun telah keluar badan hukum

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan keluarnya Kep.

MenKop No. 91 tahun 2004. BMT Safinah belum mengajukan badan

hukum KJKS, karena secara implikasi yang signifikan terhadap BMT

tidak ada perbedaan dengan KSU, akan tetapi BMT Safinah sedang

mempersiapkan untuk mengajukan badan hukum Koperasi Syariah

dengan pertimbangan politis jangka panjang, ”kami belum mengajukan

badan hukum KJKS, tapi nanti kami akan mengajukan dengan

pertimbangan aspek politis”, kata Bapak M. Burhan (wawancara pada

hari Rabu 30/01/2008). Bapak M. Burhan menjelaskan alasan politis

tersebut adalah bahwa KJKS sejarahnya berawal dari perjuangan

BMT-BMT untuk mendapatkan badan hukum syariah, akhirnya

dikeluarkanlah Kep.MenKop tersebut. Maka BMT-BMT yang

dahulunya masih berbadan hukum KSU atau KSP seharusnya

mengajukan badan hukum baru yaitu KJKS, sehingga perjuangan tidak

sia-sia serta pemerintah dapat melihat kesungguhan BMT-BMT untuk

mendapatkan pengakuan dan payung hukum.

Mengenai perlakuan Dinas Koperasi Klaten terhadap koperasi

yang berbasis syariah dengan yang berbasis konvensional, Bapak M.

Burhan mengatakan tidak ada pembedaan perlakuan antara koperasi

yang menggunakan prinsip syariah dengan koperasi biasa

(konvensional), selain itu Dinas Koperasi tidak meminta laporan hasil

pengawasan syariah. Bahkan para pejabat Dinas Koperasi banyak yang

tidak paham dengan produk-produk syariah BMT karena tidak

memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Namun dari

Departemen Koperasi dan UKM memberikan bantuan pendanaan yang

dikhususkan untuk Koperasi yang kegiatannya mendasarkan pada

prinsip syariah, bantuan tersebut tidak mengandung unsur bunga atau

dalam islam disebut riba.

Sebagai baitul maal wa tamwil, BMT Safinah mempunyai dua

bagian yaitu bagian maal dan bagian tamwil. Bagian Maal BMT

Safinah adalah bagian integral dari BMT Safinah yang berperan

sebagai amil zakat, bertugas untuk mengelola dan memberdayakan

zakat, infak, dan shodaqoh bagi pengembangan dan peningkatan

kualitas hidup kaum dhuafa. Program-program bagian maal

diantaranya:

a. Beasiswa pendidikan anak yatim/ yatim piatu/ dhuafa dalam

bentuk beasiswa pendidikan

b. Pendampingan belajar privat dan intensif bagi siswa beasiswa

c. Subsidi pondok pesantren mitra BMT Safinah

d. Santunan kesehatan bagi dhuafa

e. Kajian kemandirian berupa rangkaian training pengembangan

potensi kemandirian diri

f. Laboratorium wirausaha bagi pengusaha pemula.

Sebagai baitul tamwil BMT bertugas menghimpun, mengelola

serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan profit oriented

(keuntungan) dengan bagi hasil (qiradh/mudharabah), jual beli (bai’u

bitsaman ajil / angsur, murabahah / tunda), maupun sewa (al-al-

ijarah) mempunyai produk sebagai berikut:

a. Produk Penggalangan dana, berupa Simpanan berjangka,

Simpanan INVESYA (Investasi Syari’ah), SIMKUS (Simpanan

Khusus), Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, dan Si

MUDAH (Simpanan Mudharabah). Semua produk simpanan

tersebut menggunakan akad mudharabah.

b. Produk Pembiayaan, berupa Murobahah, Wakalah, Ijarah, dan

Qardh Hasan.

BMT Safinah tidak menerapkan ganti rugi (ta’widh) dan sanksi

(ta’zir) jika anggota atau pengguna jasa melakukan wan prestasi, tapi

diselesaikan dengan kekeluargaan (wawancara dengan Ibu Endang

pada hari Rabu tanggal 6/02/08 pukul 90.00 WIB). Hal ini dengan

pertimbangan karena BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah,

dimana jika terjadi perselisihan dalam syariat diajarkan untuk

diselesaikan dengan musyawarah, dan selama ini jika terjadi suatu

permasalahan dengan anggota dapat diselesaikan dengan baik melalui

musyawarah. Bapak M. Burhan mengutarakan hal yang senada dengan

Ibu Endang bahwa bagi BMT Safinah perjanjian adalah amanah yang

harus ditunaikan, yang pertanggung jawabannya bukan sekedar dengan

pihak yang diajak berjanji saja, tetapi juga pasti akan

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Jadi jika terjadi wan prestasi

yang dilakukan anggota, maka BMT akan mengingatkan dan tidak

meminta ganti rugi atau memberi sanksi tetapi mengembalikan

pertanggungjawabannya kepada Allah SWT

Hal tersebut dipandang penting bagi BMT Safinah, bahwa BMT

sebagai LKS berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Jika

lembaga keuangan konvensional berorientasi pada keuntungan didunia

(profit oriented) dan semata-mata kegiatan dilakukan dengan motif

ekonomi. Sedangkan dalam lembaga keuangan syariah, orientasinya

adalah keuntungan dunia & akhirat, artinya kegiatan ekonomi yang

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di dunia adalah dilandasi

dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

b. Kedudukan DPS BMT Safinah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Burhan selaku

Manajer Utama BMT Safinah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008

pukul 09.00 WIB dan Rabu 6 Februari 2008 pukul 09.30 WIB,

diperoleh data bahwa BMT Safinah memiliki Dewan Pengawas

Syariah (DPS) yang disebut Pengawas Syariah. BMT Safinah

terbentuk dengan landasan untuk menegakkan syariat Islam, oleh

sebab itu dalam struktur BMT Safinah keberadaan Pengawas Syariah

adalah wajib yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa

BMT Safinah dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip syariah

serta tidak melakukan penyimpangan. Bagi BMT Safinah. Sejak awal

terbentuk belum berbadan hukum hingga sekarang DPS ada dalam

struktur BMT Safinah.

Ketika awal terbentuk, BMT Safinah memiliki dua orang

Pengawas Syariah, kemudian sejak berbadan hukum KSU hingga

sekarang hanya memiliki satu orang Pengawas Syariah. BMT Safinah

tidak mengangkat tiga orang sebagai DPS seperti telah diatur dalam

keputusan DSN MUI yang memberi batasan jumlah minimal DPS

pada tiap LKS tiga orang, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya

Manusia (SDM) ulama di Klaten yang mumpuni untuk diangkat

sebagai DPS sangat terbatas. Meskipun sebenarnya bisa saja

mengangkat ulama dari daerah lain, tapi karena pertimbangan

keefektifan bahwa DPS harus aktif memantau BMT, maka jika yang

menjadi DPS bertempat tinggal jauh dari BMT dirasa tidak akan bisa

optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan. Selain itu BMT

Safinah juga tidak memperbolehkan pengawas syariahnya untuk

merangkap sebagai DPS di LKS yang lain, agar supaya bisa fokus dan

all out untuk menjalankan tugasnya di BMT Safinah.

Masa jabatan Pengawas Syariah tiga tahun dan dapat dipilih

kembali. Prosedur pengangkatan DPS di BMT Safinah adalah di RAT

(Rapat Anggota Tahunan), tidak melalui prosedur MUI (Majelis

Ulama Indonesia) daerah maupun pusat, serta tidak berhubungan

dengan Dewan Syariah Nasional untuk pengangkatan atau

penetapannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendari dari MUI /

DSN. DPS BMT bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pengawasannya pada Rapat Anggota.

DPS BMT Safinah dipilih dari dan oleh anggota, syaratnya

adalah:

a. memiliki keahliah di bidang syariah

b. memiliki akhlak yang baik serta

c. cukup terpandang di masyarakat sebagai ulama yang dapat

dipercaya.

d. dipandang oleh RAT mampu menjalankan tugas sebagai DPS

Tidak ada syarat rekomendasi dari DSN MUI ataupun syarat

mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai DPS, tetapi cukup dengan

parameter dipandang oleh RAT layak untuk menjadi DPS. Hal tersebut

menurut Bapak M. Burhan karena tidak ada ulama di Klaten yang

memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, sedangkan data yang penulis

peroleh dari wawancara dengan Bapak Marwan Cholil selaku

pengawas syariah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 pukul

10.30 WIB, ketika ditanya mengenai alasan kenapa tidak memiliki

sertifikasi kelayakan dari DSN, beliau menjelaskan bahwa yang

diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN adalah DPS

Asosiasi BMT bukan DPS tiap BMT, selain itu untuk mendapatkan

sertifikasi harus melalui uji kelayakan oleh DSN tentang kompetensi

dan kafaah pengetahuan hukum ekonomi Islam, mengenai transaksi-

transaksi / muamalah dalam islam beserta dalil-dalilnya. Sehingga

beliau merasa tidak perlu untuk mendapatkan atau mencari sertifikat

kelayakan dari DSN karena hal tersebut tidak wajib baginya.

Jika ternyata anggota tidak ada yang memiliki keahliah di bidang

syariah atau tidak mampu, maka dapat mengangkat DPS di luar

anggoa, dengan cara mengangkatnya terlebih dahulu sebagai anggota

istimewa. Namun selama ini DPS BMT Safinah belum pernah

diangkat dari luar anggota, karena beberapa ulama terkemuka di

Klaten telah bergabung menjadi anggota BMT Safinah dan dipandang

mampu untuk diangkat sebagai DPS. Pengawas Syariah BMT Safinah

yang sekarang adalah mantan ketua MUI daerah Klaten.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Marwan Cholil selaku

pengawas syariah pada wawancara hari Selasa 26 Februari 2008 pukul

10.30 WIB, bahwa sejak awal terbentuk BMT Safinah sudah memiliki

Pengawas Syariah. Pengangkatannya melalui RAT, tidak ada

rekomendasi dari DSN-MUI dan tidak ada tes seleksi atau uji

kelayakan. Beliau juga tidak menjadi pengawas di LKS yang lain

selain di BMT Safinah. Tugas dari DPS adalah mengawasi penerapan

dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di BMT Safinah, dengan

tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah.

Kedudukan DPS dalam struktur BMT Safinah dapat dilihat

dalam gambar berikut:

Gambar 3: Struktur Organisasi KSU BMT Safinah Klaten

c. Tugas dan Wewenang DPS BMT Safinah

RAPAT ANGGOTA

PENGAWAS Finansial Manajemen Syariah

PENASEHAT PENGURUS Ketua Sekretaris Bendahara

MANAJER UTAMA

MANAJER OPERASIOANAL

MANAJER PEMASARAN

MANAJER PEMBIAYAAN

ACCOUNT OFFICER

REMEDIAL REMEDIAL PEMASARAN RETAIL

PEMASARAN RETAIL

PEMASARAN RETAIL

CUSTOMER SERVICE

ANALISIS KEUANGAN

LAYANAN INTERNAL

AKUNTANSI TELLER

HEAD TELLER

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Burhan selaku

Manajer Utama BMT Safinah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008

pukul 09.00 WIB dan Rabu 6 Februari 2008 pukul 09.30 WIB,

diperoleh data bahwa bagi BMT Safinah peran DPS sangat penting,

karena BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang belum begitu

dipahami masyarakat, secara kompetensi pengelolanya masih belum

diakui oleh masyarakat dapat benar-benar menjalankan prinsip syariah

dalam operasional BMT, untuk itu dibutuhkan peran dari DPS untuk

bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa BMT Safinah

menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Berkat

kepercayaan dari masyarakat lah maka BMT Safinah bisa berkembang

dengan baik dan memiliki eksistensi di masyarakat, yang dapat

menjalankan kedua fungsinya yaitu sebagai lembaga bisnis (baitul

maal) dan lembaga sosial (baitul tamwil), bahkan mampu menjadi

BMT terbesar di Klaten dengan aset kurang lebih tiga puluh milyar.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Safinah

mengacu pada Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS

BMT yang terdapat dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) 002 BMT.

BMT yang berbadan hukum koperasi tidak memiliki pedoman

pengawasan dan Tata Cara Pelaporan hasil Pengawasan yang

dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Meskipun sebenarnya

ada Surat Keputusan DSN MUI tentang petunjuk pelaksanaan tugas

Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan syariah, tetapi

Asosiasi BMT membuat sendiri pedoman tugas, wewenang dan

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil

yang termuat dalam PAS 002 BMT.

Pedoman tersebut dirumuskan oleh asosiasi BMT Jateng, dan

kemudian dikukuhkan sebagai pedoman bagi seluruh anggota BMT

Center, dimana BMT Safinah juga termasuk anggota BMT Center

yang artinya terikat dengan pedoman tersebut. PAS 002 BMT adalah

perbaikan dari PAS 001 BMT yang berisi pedoman teknis operasional

yang diturunkan dari fatwa DSN dan rekomendasi Lokakarya Syariah

yang diselenggarakan Asosiasi BMT Solo dan BMT Center di Solo

tanggal 6 Agustus 2005.

Upaya pembuatan pedoman tersebut dengan maksud agar

menjadi acuan bagi pengelola BMT untuk melakukan akad, sehingga

tidak terpaku pada satu jenis akad, akan tetapi dengan akad yang lebih

variatif sesuai dengan keluasaan dalam akad-akad syariah, serta agar

terjadi penyeragaman model-model akad secara umum, sehingga

memudahkan jika suatu ketika dilakukan audit syariah. PAS 002 BMT

terdiri dari :

BAB I : merupakan batang tubuh dari Pedoman Akad Syariah,

sebagaimana umumya suatu lembaga keuangan

produknya meliputi penghimpunan dana dan

penyaluran dana, maka pada pedoman ini terdiri dari:

Bab I.1 mengenai penghimpunan dana anggota, dan

Bab I.2 mengenai pembiayaan dana

BAB II : berisi skema-skema akad

BAB III : berisi contoh-contoh akadnya

BAB IV : berisi pedoman bagi DPS untuk memahami tugas dan

kewenangannya, serta petunjuk pelaksanaan audit

syariah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Safinah

mengacu pada PAS 002 BMT meliputi :

1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT

terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT

002;

2) Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk

yang dikeluarkan BMT;

3) Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan

operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi

BMT (audit syariah);

4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk

dimintakan fatwa kepada dewan syariah asosiasi untuk diteruskan

kepada DSN;

5) Menyampaikan hasil pengawasan/ audit syariah sekurang-

kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola,

dan menjadi opini pada RAT.

Jika produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada

fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT 002.

Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada

fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian

didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer

kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan

penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat,

maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan

disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam

pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting

untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai

dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya

dengan fatwa yang telah ada.

Berikut ini gambaran mekanisme pengajuan produk baru di BMT

Safinah, jika produk tersebut telah ada fatwa dari DSN atau PAS 002:

Gambar 4: Mekanisme pengajuan produk baru yang sudah ada fatwanya

Mengenai tugas mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada

fatwa untuk dimintakan kepada dewan syariah asosiasi untuk

diteruskan kepada DSN, yang dimaksud diteruskan kepada DSN bukan

DSN secara kelembagaaan akan tetapi kepada dewan syariah asosiasi

BMT yang anggotanya terdapat anggota DSN. Jadi secara

kelembagaan atau struktural DPS BMT Safinah tidak ada hubungan

dengan DSN, tapi ada hubungan secara personal dalam arti beberapa

anggota atau pengurus DSN menjadi DPS asosiasi BMT.

Mekanisme pengkajian produk dan jasa baru yang belum ada

fatwanya setelah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah BMT kemudian

diteruskan ke asosiasi BMT wilayah untuk dikaji dewan pengawas

syariah asosiasi BMT, hasil kajian tersebut diteruskan ke asosiasi

tingkat nasional untuk dikaji dan dimintakan opini kepada dewan

syariah asosiasi tingkat nasional, dimana anggotanya ada dari pengurus

DSN. Opini tersebut digunakan sebagai fatwa sementara sampai

dengan adanya fatwa resmi dari DSN MUI. Permohonan fatwa baru ini

tidak melalui DSN MUI secara kelembagaan, sebab mekanismenya

lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus

melalui workshop ulama nasional. Padahal kegiatan BMT terus

Pengurus DPS Penasihat

Usulan Marketing

Manajemen

berjalan dan tidak akan bisa berkembang dengan baik atau akan sangat

terhambat jika harus menunggu keluarnya fatwa DSN MUI.

Berikut ini gambaran mekanisme pengajuan fatwa baru di BMT:

Gambar 4: mekanisme permohonan fatwa baru

Bapak Marwan Cholil juga mengutarakan bahwa tugas, tanggung

jawab, dan wewenangnya selaku pengawas syariah tidak berpedoman

pada pedoman yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI, karena tidak

ada hubungan antara DPS BMT dengan DSN-MUI. DPS BMT punya

pedoman tugas sendiri, namun termasuk dalam tugasnya untuk

memeriksa kesesuaian akad yang ada di BMT Safinah dengan fatwa-

fatwa akad transaksi syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI

(wawancara penulis pada hari Selasa 26/02/2008 pukul 10.30 WIB).

9

Produk baru yang belum ada fatwa

Manajemen

1

2

4

7

5

8

g Pengurus DPS BMT

DPS Asosiasi BMT Wilayah

3

6

Dewan Syariah Asosiasi BMT

Nasional

2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT ) Safinah Klaten

Data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak M.

Burhan selaku manajer utama BMT Safinah pada hari Rabu tanggal 30

Januari 2008 pukul 09.00 WIB, bahwa pengawasan syariah di BMT

Safinah selama ini berjalan dengan baik, dengan parameter pengawas

syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya

sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu PAS 002 BMT. Pengawasan

dilaksanakan baik secara formal maupun informal

1) Secara formal

a) Tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional BMT dengan

meminta keterangan pada Pengelola (Manajer) dalam rapat

pengurus.

b) Setiap tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang

didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola.

Obyek yang akan diaudit terkadang disampaikan dalam surat

pemberitahuan, sehingga pengelola dapat mempersiapkannya terlebih

dahulu, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Hasil audit menjadi

opini yang disampaikan pada RAT.

2) Secara informal

Dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal,

misalnya jika Pengawas menerima info-info / laporan dari pihak lain

mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di

BMT, segera mengkroscekkan kepada pengelola mengenai

kebenarannya.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan

pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka

BMT wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:

1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan

pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola

BMT;

2) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada

pengelola BMT;

3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara

efektif;

4) DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

Selain hal tersebut diatas, BMT Safinah juga memberikan

kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan

bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan

adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang

dilakukan oleh BMT Safinah.

Pengujian substantif materi syariah terhadap produk BMT Safinah

mengacu pada pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab BMT yang

dikeluarkan oleh Asosiasi BMT di dasarkan pada akad yang digunakan

pada produk yang bersangkutan.

1) Produk Penghimpunan Dana Anggota

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan simpanan dan

investasi mudharabah yang harus dilakukan oleh DPS antara lain

sebagai berikut:

a) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT

kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang

persyaratan mudharabah telah dilakukan;

b) Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan dan investasi

telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab

qobul;

c) Meneliti apakah akad simpanan dan investasi mudharabah telah

sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang

simpanan dan investasi;

d) Meneliti apakah setoran simpanan dan investasi mudharabah telah

menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara

jelas;

e) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan dan investasi,

BMT tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam

bentuk prosentase imbalan.

2) Produk Pembiayaan

a) Murabahah

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip

murabahah yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

(1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan

oleh syariah Islam;

(2) Memastikan BMT menjual barang tersebut kepada anggota

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli pulsa marjin.

Dalam hal anggota membiayai sebagian dari harga barang

tersebut maka akan mengurangi tagihan BMT kepada

anggota;

(3) Meneliti apakah akad pembiayaan murabahah telah sesuai

dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang

murabahah;

(4) Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh BMT secara

terpisah dari akad murabahah, apabila BMT hendak

mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut

dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang secara prinsip-prinsip menjadi milik BMT

yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang

dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah

dilakukan setelah adanya permohonan anggota dan perjanjian

pembelian suatu barang atau aset kepada BMT.

b) Ijarah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi

pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah dilakukan dalam rangka

memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi

tersebut yang antara lain:

(1) Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak

dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan

prinsip syariah;

(2) Meneliti apakah akad pembiayaan ijarah telah sesuai dengan

fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang ijarah;

(3) Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dilakukan setelah akad ijarah

selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa’ad) untuk

pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat

berakhirnya akad ijarah;

(4) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk

multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam

fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya

antara lain ketentuan standar akad;

(5) Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan

menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk

prosentase.

c) Wakalah

Pengujian substantif atas jasa wakalah yang harus dilakukan oleh

DPS antara lain:

(1) Meneliti apakah transaksi wakalah telah dilakukan sesuai

dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002;

(2) Meneliti apakah objek wakalah tidak bertentangan dengan

prinsip syariah;

(3) Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad wakalah

telah memenuhi syarat dan rukun wakalah.

(4) Meneliti apakah dalam penetapan fee atau ujroh yang

dibebankan BMT kepada anggota (apabila ada) tidak

mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan beban

pekerjaan yang diwakilkan oleh BMT kepada anggota.

d) Qardh

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi materi

syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip qardh

dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini

syariah atas transaksi tersebut yang antara lain:

(1) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip qardh tidak

dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan

prinsip syariah;

(2) Meneliti apakah akad pembiayaan qardh telah sesuai dengan

fatwa DSN-MUI serta PAS 002 tentang qardh;

(3) Memastikan bahwa BMT telah memberikan kelonggaran

waktu yang cukup kepada anggota untuk melunasi

kewajibannya dalam hal anggota tersebut mengalami

kesulitan keuangan akibat penurunan usaha (business losses);

(4) Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk

pembiayaan qardh dalam rangka dana talangan anggota

adalah berasal dari modal BMT.

Tujuan pengawasan syariah yang menjadi tugas DPS BMT Safinah

didasarkan pada tiap produk BMT Safinah, antara lain sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana Anggota

Tujuan pengawasan syariah oleh DPS atas simpanan dan

investasi serta modal penyertaan dengan akad mudharabah adalah

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

a) Kegiatan produk simpanan dan investasi serta modal penyertaan

telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

b) Dalam pemberian bonus tidak boleh:

(1) Diperjanjikan dimuka;

(2) Berdasarkan pendapatan BMT yang belum diterima (accrual)

tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima BMT

(cash basis);

c) Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:

(1) Berdasarkan pendapatan BMT yang diterima tetapi harus

berdasarkan pendapatan riil yang diterima BMT (cash

basis);

(2) Merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;

d) Biaya pengelolaan simpanan mudharabah dan tabungan

mudharabah menjadi beban BMT dan menggunakan nisbah

keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan

biaya-biaya lain tanpa persetujuan anggota pemilik dana;

e) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan simpanan

investasi saham dan mudharabah, harus mengikuti ketentuan

fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002.

2) Produk Pembiayaan

a) Murabahah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan

berdasarkan prinsip murabahah adalah untuk mendapatkan

keyakinan, bahwa:

(1) Kegiatan pembiayaan murobahah telah dilakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah;

(2) Akad pembiayaan murobahah telah disusun dengan

mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang

pembiayaan murobahah serta ketentuan PAS BMT 002;

(3) Potongan tagihan murabahah (al-khashm fi al-murabahah)

yang diberikan oleh BMT bukan dimaksudkan untuk

menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan

untuk anggota yang memenuhi kriteria:

(a) telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya

dengan tepat waktu;

(b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

b) Ijarah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan

berdasarkan prinsip ijarah, pada dasarnya sama dengan produk

pembiayan di atas. Ada tambahan item tujuan pengawasan untuk

pembiayaan ijarah, penetapan ujrah atau fee tidak berdasarkan

prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal

pembiayaan yang diberikan.

c) Wakalah

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa wakalah adalah

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

(1) Jasa wakalah yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari

DSN-MUI dan PAS BMT 002;

(2) Apabila terdapat fee maka dalam penetapan fee jasa wakalah

tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan

besarnya beban pekerjaan yang diwakilkan oleh BMT kepada

anggota.

d) Qardh

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa Qardh adalah

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

(1) Jasa pinjaman Qardh yang diberikan telah sesuai dengan

fatwa dari DSN-MUI dan PAS BMT 002;

(2) Penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan

pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan

prosentase dari jumlah dana qardh yang diberikan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Marwan Cholil selaku

pengawas syariah, bahwa selama ini pengawasan syariah di BMT Safinah

berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan

tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap syariah yang

dilakukan oleh BMT Safinah. Pengawas syariah memeriksa kesesuaian

syariah setiap akad yang telah dilakukan oleh BMT dan juga memeriksa

proses transaksi pembuatan akad. Hal tersebut untuk memastikan bahwa

tidak ada satu akad pun yang dilakukan oleh BMT Safinah yang

bertentangan dengan syariah. Hasil pemeriksaan syariah tersebut

dilaporakan pada RAT.

3. Hambatan dan Solusi dalam Menjalankan Peran dan Tugas Dewan

Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul

Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Burhan selaku

Manajer Utama BMT Safinah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008

pukul 09.00 WIB dan Rabu 6 Februari 2008 pukul 09.30 WIB, diperoleh

data bahwa pelaksanaan pengawasan syariah atau tugas dewan pengawas

syariah terhadap pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT) Safinah Klaten tidak mengalami hambatan secara teknis, sebab

selama ini antara pengelola dan pengawas syariah bekerja sama dengan

baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional.

Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah

keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola

mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Apalagi

dengan semakin berkembangnya transaksi ekonomi modern yang

memunculkan produk-produk baru yang inovatif, memunculkan berbagai

penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut, dan juga

penafsiran impelementasi akad terhadap suatu produk baru. Sehingga

terkadang dalam penilaian aspek syariah suatu produk antara pengawas

syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda.

Solusi yang telah ditempuh oleh BMT Safinah dalam mengatasi

hambatan tersebut adalah dengan menggunakan fatwa DSN dan PAS 002

BMT sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi.

Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada fatwa DSN

atau PAS 002, dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah

produk ataupun operasional di BMT juga mengacu pada fatwa DSN dan

PAS 002.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Marwan Cholil selaku pengawas syariah pada wawancara penulis hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 pukul 10.30 WIB bahwa selama menjabat sebagai pengawas syariah tidak mengalami hambatan teknis, karena hal-hal yang diperlukan oleh pengawas syariah dalam menjalankan tugasnya dapat disediakan oleh pengelola sehingga membantu kelancaran tugas pengawas syariah. Dalam hal ini pengelola dapat bekerjasama dengan baik dengan pengawas syariah, dan selama menjadi pengawas syariah Bapak Marwan Cholil menyampaikan belum pernah menemukan penyimpangan syariah di BMT Safinah, namun bila suatu saat ada yang kurang benar atau ada indikasi menyimpang maka beliau akan langsung menegur dan menghentikan penyimpangan tersebut jika penyimpangan terbukti, karena telah menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas syariah.

B. Pembahasan

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek

Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

a. Kedudukan Pengawas Syariah BMT Safinah

Menurut penulis berdasarkan dari data-data hasil penelitian

menunjukkan bahwa BMT Safinah sebagai lembaga keuangan syariah

telah menempatkan DPS pada kedudukan yang penting sebagai

pengawas yang memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar

BMT Safinah senantiasa berada pada rel prinsip-prinsip syariah.

Penempatan kedudukan DPS yang penting ini bisa dilihat dari sejak

sejarah berdirinya BMT Safinah meski belum berbadan hukum dan

tidak ada kewajiban yuridis untuk memiliki DPS, namun BMT Safinah

telah memiliki DPS sejak awal terbentuknya.”Sejak awal terbentuk

BMT Safinah sudah memiliki DPS.”, kata Bapak M. Burhan

(wawancara penulis pada hari Rabu 30/01/2008 pukul 09.00 WIB).

Oleh karena pentingnya peran DPS dalam menjaga penegakkan

prinsip-prinsip syariah di BMT, maka DPS BMT Safinah diberikan

kewenangan untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan

menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang

dilakukan oleh BMT Safinah. Sehingga label lembaga keuangan

syariah bukan sebagai kedok untuk kepentingan bisnis semata, tapi

kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi islam.

Menurut penulis kehadiran BMT dapat memberikan solusi bagi

masyarakat ekonomi mikro untuk mendapatkan dana dengan mudah

dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip

syariah. Namun demikian terdapat pula BMT yang perlu diwaspadai

masyarakat, yang hanya sebagai kedok penipuan dengan menggunakan

label BMT sebagai lembaga keuangan syariah akan tetapi

operasionalnya tidak dijalankan dengan prinsp-prinsip syariah bahkan

hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh oknum tertentu.

Prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi dasar pengelolaan

ekonomi syariah, sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang ditujukan

agar pengelolaan ekonomi berjalan di rel kebenaran (ma'rufat) dan

jauh dari sifat-sifat bathil (munkarat). Keberadaan Dewan Pengawas

Syariah di setiap lembaga ekonomi syariah, tentu menjadi faktor

penting untuk dapat terpelihara dan dijalankannya prinsip-prinsip

syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Pengembangan ekonomi

syariah pun memiliki daya dukung yang memadai sebagaimana

pesatnya pertumbuhan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini.

Di sisi lain, atas dasar kesadaran umat Islam untuk

mendapatkan rezeki dengan cara yang halal menjauhi riba dan

larangan Allah lainnya, menjadikan lembaga ekonomi syariah kuat

menghadapi badai krisis ekonomi, serta kebijakan politik ekonomi.

Kesadaran bersyariah di bidang muamalah ditumbuhkembangkan

dengan menanamkan keyakinan bahwa ketaatan pada syariat di bidang

muamalah, khususnya bidang ekonomi, merupakan perwujudan dari

keimanan dan ibadah yang berpahala di sisi Allah SWT.

Sebagaimana definisi ekonomi Islam menurut Gemala Dewi,

bahwa ”Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan

dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”.

Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau

pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam

negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip Al Qur’an dan

As Sunnah. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi, atau pada

bidang-bidang lain yang tidak diputuskan hukumnya oleh prinsip-

prinsip dasar, maka diperbolehkan menggunakan ijtihad untuk

menemukan pendapat bagi pemecahan problem ekonomi menurut

situasi dan kondisinya dengan petunjuk dari Al Qur’an dan As Sunnah.

Oleh karena hal tersebut di atas, menurut penulis keberadaan

sebuah dewan syariah sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan

syariah, sebab pada saat ini ada sekian banyak permasalahan yang

bersifat syubhat dan kompleks, sedangkan tsaqafah dan wawasan umat

Islam di negeri ini umumnya sangat kurang. Sehingga dibutuhkan

advisor (penasehat) dan supervisor (pengawas) yang terkait dalam

masalah halal dan haram (hukum syar’i dan tidak syar’i). Kalau

menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke-Islaman

atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, mungkin tidak

terlalu sulit. Tetapi menemukan ulama yang mendalami detail-detail

masalah dari sudut pandang hukum Islam / syariah, tentu bukan hal

yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli di bidang fiqh

muamalah terlebih muamalah kontemporer itu sangat sedikit,

sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak, dan dinamika

aktifitas umat sehari-hari semakin cepat berkembang.

Mengingat begitu besarnya peran dan tanggung jawab DPS,

maka seharusnya tidak semua orang boleh memainkan peran DPS. Ada

syarat khusus yang selayaknya wajib dipenuhi agar seseorang bisa

dipercaya sebagai DPS. Mengenai hal ini DSN-MUI dalam

Keputusannya No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan

Syariah, sebenarnya telah menetapkan syarat menjadi anggota DPS

yaitu:

1) memiliki akhlak yang terpuji

2) harus punya kompetensi kepakaran di bidang syariah mu’amalah

serta pengetahuan di bidang ekonomi syariah

3) ada komitmen yang tinggi dalam dari DPS untuk

mengembangakan ekonomi berdasarkan sistem syariah

4) kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan

surat atau sertifikat yang dikeluarkan DSN.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ternyata

syarat yang terakhir tersebut belum bisa diberlakukan oleh semua

lembaga keuangan mikro syariah, termasuk salah satunya di sini

adalah BMT Safinah. ”Tidak ada sertifikasi kelayakan dari DSN

sebagai syarat menjadi DPS BMT Safinah”, kata Bapak Burhan

(wawancara penulis pada hari Rabu 30/01/2008 pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama disampaikan Bapak Marwan Cholil, ”DPS BMT tidak

diwajibkan harus memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, yang

diwajibkan adalah DPS BMT Pusat yang berada di Asosiasi”

(Wawancara penulis pada hari Selasa 26/02/2008 pukul 10.30 WIB).

Hal tersebut menurut penulis wajar karena tidak ada hubungan

secara struktural antara DPS dengan DSN di BMT, selain itu dari DSN

sendiri selama ini belum melakukan sosialisasi secara massif dan

menyeluruh pada semua lembaga keuangan syariah terkait produk

keputusan ataupun fatwa dari DSN untuk mendapatkan produk

keputusan atau fatwa dari DSN, lembaga keuangan mikro syariah

utamanya BMT harus aktif berusaha mencari sendiri. ”Bahkan untuk

mendapatkan fatwa-fatwa akad yang dikeluarkan oleh DSN kami

harus aktif mencari sendiri karena tidak ada sosialisasi”, kata Bapak

M. Burhan (wawancara penulis pada hari Rabu 30/01/2008).

Bahkan dikatakan oleh Ketua Badan Pelaksana Harian DSN:

”BMT belum merupakan bagian pengawasan kami, dia di luar system. Tidak ada mekanisme pengawasan syari’ah. Makanya, banyak yang terindikasi menyimpang. Kamis lalu (22 September 2007) ada Deklarasi Pegembangan Koperasi Syari’ah se-JaBar, dihadiri Menteri Koperasi. Saya di undang berbicara. Saya katakan, koperasi syari’ah ini belum ada regulasinya. Saya minta Menteri Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia mencoba memfalisitasinya, sehingga koperasi syari’ah dan BMT ada regulasinya dan mekanisme pengawasan kesesuaiannya dengan syari’ah.” ( dikutip dari wawancara wartawan Gatra dengan KH. Ma’ruf Amin, 11 Okt 2007, www.gatra.com).

Menurut penulis seharusnya Keputusan DSN MUI yang

mengatur lembaga keuangan syariah dapat diberlakukan kepada semua

lembaga keuangan syariah baik mikro maupun makro, sebab dalam

aturan tersebut ditegaskan berlaku untuk lembaga keuangan syariah

tidak disebutkan adanya pengecualian atau pengkhususan terhadap

lembaga keuangan syariah tertentu. Akan tetapi ternyata tidak berlaku

demikian dan belum ada tindakan dari DSN mengenai hal ini. Padahal

lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT telah mengalami

perkembangan yang cukup pesat yang seharusnya juga menjadi

perhatian dari DSN-MUI, namun dalam prakteknya selama ini

terkesan DSN-MUI lebih memperhatikan lembaga keuangan makro

syariah khususnya bank syariah.

Kurangnya perhatian DSN terhadap BMT menurut penulis bisa

dikarenakan latar belakang terbentuknya DSN tidak lepas dari sejarah

perbankan syariah, dimana keberadaan DPS pada bank syariah adalah

keharusan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 52/34/Kep/Dir untuk Bank Umum Syariah, Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir untuk Bank

Pengkreditan Syariah, dan UU No. 10 tahun 1998. Dalam aturan

tersebut ditegaskan bahwa persyaratan anggota Dewan Pengawas

Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan

wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Aturan-aturan

tersebut yang menjadi landasan hukum dibentuknya Dewan Syariah

Nasional melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia (Hery Murjianto,

2003: 50). Dari latar belakang tersebut dapat menjadi alasan sehingga

DSN MUI lebih memperhatikan perbankan syariah, karena DSN-MUI

mendapat kedudukan yang kuat secara yuridis untuk terlibat dalam

sistem pengawasan syariah pada perbankan syariah.

Sedangkan pada lembaga keuangan mikro syariah khususnya

BMT, DSN-MUI tidak punya ikatan secara yuridis, sebab belum ada

payung hukum yang dapat dijadikan legalitas bagi DSN untuk terlibat

dalam sistem pengawasan syariah pada lembaga keuangan mikro

syariah khususnya BMT. Bahkan badan hukum BMT pun tidak ada

keseragaman, karena tidak adanya payung hukum yang mengatur

badan hukum BMT. Terhadap BMT-BMT yang berbadan hukum

koperasi termasuk BMT Safinah yang menjadi obyek dalam penelitian

ini, mendapat payung hukum dari Perundang-undangan koperasi,

namun dari hasil penelitian belum ada satupun penegasan dalam

Perundang-undangan koperasi suatu aturan yang berlaku bagi koperasi

yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengenai keterlibatan

DSN-MUI dalam sistem pengawasan syariah termasuk menentukan

syarat anggota DPS.

Sehingga syarat yang keempat untuk menjadi anggota DPS,

yaitu sertifikasi kelayakan dari DSN bagi lembaga keuangan mikro

syariah terutamanya BMT tergantung dari kebijakan lembaganya

masing-masing. Sedangkan di BMT Safinah syarat yang keempat ini

tidak digunakan, sebab sangat sulit bahkan tidak ada ulama di Klaten

yang memiliki sertifikasi dari DSN, walaupun Pengawas Syariah BMT

Safinah adalah mantan ketua MUI Klaten namun juga tidak memiliki

sertifikasi kelayakan sebagai DPS dari DSN. Oleh karena itu, untuk

syarat keempat di BMT Safinah cukup dengan pandangan kelayakan

dari Rapat Anggota yang memandang calon mampu untuk menjadi

DPS.

Menurut penulis mengenai syarat sertifikasi kelayakan, tidak

berarti jika tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN maka DPS

tidak memiliki kemampuan untuk menjadi DPS. Sebab bisa jadi DPS

tidak mencari sertifikasi kelayakan padahal memiliki kemampuan,

dikarenakan merasa tidak perlu untuk memiliki bukti kelayakan

dengan sertifikasi, serta tidak ingin direpotkan dengan harus mengikuti

ujian kelayakan yang membutuhkan waktu, biaya, pikiran, dan tenaga.

Meski begitu menurut penulis adanya syarat sertifikasi juga penting,

karena sertifikasi tersebut menjadi bukti secara normatif sebelum

menjalankan tugasnya bahwa calon DPS memiliki kelayakan, hal ini

akan lebih memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap

kemampuan DPS karena telah teruji kelayakannya oleh DSN. Selain

itu juga dapat menambah kepercayaan dari masyarakat dengan adanya

sertifikasi dari DSN-MUI, sebab umat Islam secara emosional

memiliki ikatan dengan lembaga yang mewadahi ulama-ulama

Indonesia yaitu MUI, sedangkan DSN adalah bagian dari MUI.

Berdasarkan hasil penelitian, dilihat dari kedudukannya DPS

BMT Safinah merupakan lembaga independen yang berfungsi

melakukan pengawasan syariah terhadap BMT. Menurut penulis

keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan syariah ini

tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu penilaian

atau putusan yang dibutuhkan. Namun setidaknya independensinya

diharapkan dapat dijamin karena DPS BMT Safinah:

1) bukan staf manajemen/ pengelola, sehingga tidak tunduk di bawah

kekuasaan administrasi

2) dipilih oleh Rapat Anggota, termasuk honorariumnya ditentukan

di sana

3) mempunyai mekanisme kerja dan tugas-tugas khusus seperti

halnya badan pengawas lainnya.

b. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek

Syariah di BMT Safinah Klaten

Hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan DPS BMT

Safinah, menunjukkan bahwa DPS BMT Safinah memiliki peran yang

sangat penting terhadap pengawasan aspek syariah agar tidak terjadi

penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bahkan penempatan

peran penting ini tidak didasarkan karena adanya aturan yuridis, atau

aturan yang mewajibkan dan mengikat, akan tetapi penempatan peran

penting DPS BMT Safinah didasari kesadaran dan semangat untuk

melaksanakan ekonomi syariah yang diwujudkan dalam aktivitas BMT

Safinah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Penulis, kesadaran bersama tersebut dilandasi oleh

aqidah yang kuat. Sebab dengan aqidah yang kuatlah yang dapat

mendorong jiwa seseorang untuk melaksanakan tuntunan Al Qur’an

dan Sunnah Rosulullah SAW. Dorongan tersebut yang akan

memunculkan niat dalam usaha mengembangkan ekonomi islam

dengan target mewujudkan baldatun thoyyibatun wa robbun ghoffur

(masyarakat yang sejahtera dalam lindungan dan ampunan Allah

SWT), dengan kata lain usaha yang dilakukan diniatkan ikhlas semata-

mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Niat ini lah yang akan

memacu semangat dan mengoptimalkan usaha untuk meraih

keberhasilan usaha ekonomi yang sedang dilakukan sehingga

mendapat kesuksesan. Hal itu dapat terjadi jika adanya dorongan yang

kuat di dalam jiwa sebagai pancaran dari nilai-nilai aqidah, maka suatu

keharusan berusaha secara optimal untuk mewujudkan kesuksesan dan

keuntungan sebesar-besarnya dari segala bentuk usaha ekonomi yang

dilakukan, yaitu melalui aktifitas yang dilakukan secara tekun dan

optimis serta dibarengi dengan kesabaran sebagaimana telah

diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur’an dan perintahkan serta

dicontohkan oleh Rosulullah dalam Sunnahnya.

Jika di lihat dari kedudukan dan tugasnya, setidaknya DPS BMT

Safinah dapat memainkan lima peran:

1) Sebagai supervisor, DPS menjadi pengawas langsung kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mengawasi implementasi

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan PAS 002 pada

operasional BMT.

2) Sebagai advisor, DPS memberi nasihat, pemikiran, saran,

sekaligus sebagai konsultan agar dalam pengembangan produk dan

jasa yang inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

3) Sebagai marketer DPS menjadi mitra strategis untuk peningkatan

kualitas dan kuantitas BMT. DPS dengan kapasitas yang dimiliki

sebagai ulama dapat membangun kemitraan lewat komunikasi

massa, memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik

kepada masyarakat terkait pentingnya bermuamalah sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah.

4) Sebagai supporter, DPS memberi dukungan, motivasi, dan doa,

agar pengelolaan BMT senantiasa berada rel prinsip-prinsip

syariah sesuai dengan pedoman yang telah digariskan Al Qur’an

dan As Sunnah .

5) Sebagai player atau pemain dan pelaku ekonomi syariah DPS

terlibat sebagai anggota BMT yang bertujuan untuk melaksanakan

dan menjaga prinsip-prinsip syariah..

Dilihat dari kelima peran tersebut dapat menunjukkan bahwa

DPS memiliki peran yang sangat penting, dimana kelima peran

tersebut bertujuan untuk menjaga penegakkan dan penerapan prinsip-

prinsi syariah khususnya dalam bermuamalah.. Namun sebagaimana

telah penulis jabarkan sebelumnya bahwa tidak ada hubungan secara

yuridis antara DPS BMT dengan DSN, hal ini mengakibatkan belum

diakomodasinya fungsi DPS BMT yang seharusnya menjadi mediator

hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam setiap upaya

pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari

DSN, dan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada BMT yang

berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala dari hasil

pengawasannya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam satu

tahun.

Menurut penulis meskipun BMT Safinah tidak melakukan

penyimpangan, akan tetapi hal tersebut di atas yang menjadikan

peluang penyimpangan praktik BMT terhadap fatwa DSN sangat

terbuka, sebab pengawasan BMT tanpa induk. Salah satu tugas dan

tanggung jawab DPS BMT adalah untuk menjaga dan mengawasi

pelaksanaan fatwa DSN-MUI, namun tidak ada pengawasan dari DSN-

MUI terhadap pelaksanaan fatwa-fatwanya di BMT, dan tak ada

laporan hasil dari pengawasan DPS BMT kepada DSN. Kondisi ini

dapat berdampak negatif pada lemahnya pengawasan syariah di BMT.

Bagi oknum yang tidak bertanggung jawab tentu saja kondisi ini

sangat memudahkan bagi mereka untuk melakukan penyimpangan-

penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan,

karena kurangnya pengawasan. Terlebih lagi bagi BMT yang tidak

memiliki DPS dikarenakan tidak ada kewajiban yuridis untuk memiliki

DPS, maka peluang terjadinya penyimpangan akan lebih lebar terbuka.

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat

strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat

Islam pengguna lembaga tersebut. Sebab salah satu yang membedakan

antara koperasi syariah BMT dengan koperasi konvensional terletak

pada adanya dewan pengawas syariah (DPS). Lembaga ini

bertanggungjawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan

prinsip-prinsip syariah. Karena sistem syariah bukan semata-mata

strategi guna meraih segmen pasar umat Islam yang jumlahnya besar,

tetapi menjadi landasan ideologi yang sangat mendasar. Secara

emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan

pengawas syariah, karena dari sinilah kepercayaan pada BMT tersebut

ditumbuhkan. Lembaga ini paling bertanggung jawab atas kebenaran

praktik BMT dengan prinsip-prinsip syariah, namun karena

permasalahan dasar hukum BMT yang tidak jelas mengatur peran

DPS, maka peran penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan

meletakkan peran DPS di BMT nya masing-masing, dan khusus BMT

Safinah Klaten berdasarkan data yang diperoleh dilihat dari

kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menunjukkan

telah memahami dan menempatkan peran yang sangat penting bagi

DPS dalam pengawasan aspek syariah di BMT Safinah Klaten.

2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan

Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT ) Safinah Klaten

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan, bahwa selama ini Dewan Pengawas Syariah telah

melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan aspek syariah dengan

baik. Pengawas syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam PAS

002 BMT. Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan, dan pelaksanaan produk

BMT, serta dilaksanakan terhadap setiap transaksi yang dilaksanakan oleh

BMT meliputi proses transaksi, akad yang digunakan dan pelaksanaan dari

akad dalam transaksi. Pengujian substantif materi syariah terhadap produk

BMT Safinah mengacu pada pedoman tugas, wewenang dan tanggung

jawab BMT yang dikeluarkan oleh Asosiasi BMT di dasarkan pada akad

yang digunakan pada tiap produk.

Menurut penulis berdasarkan data-data hasil penelitian,

pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT Safinah

selama ini telah dilakukan dengan baik, tidak lepas dari kesadaran akan

tugas dan tanggung jawab dari pengawas syariah dan juga pengelola. Jika

dijabarkan secara ringkas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk

penggalangan dana maupun untuk penyaluran (pembiayaan).

b. Memeriksa proses pembuatan akad dalam transaksi dan

pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Mengadakan perbaikan dengan mengambil suatu tindakan, seandainya

suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan

dengan syariah.

d. Memeriksa buku laporan tahunan dan atau memberikan pernyataan

tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasional.

e. Memberikan rekomendasi dalam bentuk opini terhadap permasalahan

yang diajukan atau dihadapi pengelola dalam operasional BMT.

Pada hasil penelitian didapatkan data bahwa obyek yang akan

diaudit oleh Pengawas Syariah terkadang disampaikan dalam surat

pemberitahuan, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Menurut

penulis hal tersebut dapat memotivasi pengelola untuk profesional. Sebab

dengan bekerja secara profesional, maka jika ada audit syariah yang tidak

diberitahukan terlebih dahulu obyek yang akan di audit, pengelola tidak

akan mengalami kesulitan karena semuanya telah dilaksanakan dengan

baik dan pengelola akan senantiasa siap untuk menyediakan obyek yang

akan diaudit secara mendadak.

Dewan Pengawas Syariah BMT tidak hanya mengawasi aspek

syariah yang dijalankan di BMT, tapi juga dalam melaksanakan tugasnya

Pengawas syariah menggunakan tuntunan syariah. Hal ini bisa dilihat dari

pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas menerima info-info /

laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan

prinsip syariah di BMT, segera mengkroscekkan kepada pengelola

mengenai kebenarannya. Meskipun memiliki peran yang penting dan

kewenangan yang cukup besar, yaitu menjatuhkan vonis menyimpang,

namun DPS BMT Safinah menggunakan kaidah tabayyun ( mencari

penjelasan ). DPS BMT Safinah tidak boleh semena-mena dalam

menjalankan tugas dan menggunakan kewenangannya, untuk itu DPS

BMT Safinah menggunakan prinsip hati-hati dalam melakukan penilain.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS BMT Safinah sebagai

lembaga yang berwenang ( wilayatul riqabah ) bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada BMT, dan

memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan

tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem

pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS BMT Safinah mengacu

pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran

Islam, yakni pertama jalbul mashalih atau upaya untuk menjaga dan

memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko

dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko akal, resiko

harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi. Kedua dar'ul mafasid atau

upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan

kerusakan baik moral maupun material, dan ketiga adalah saddudz

dzari'ah atau upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya

pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya

Berdasarkan data yang diperoleh, maka menurut penulis

pengawasan yang dilaksanakan di BMT Safinah untuk menjaga penerapan

prinsip-prinsip syariah, telah dilaksanakan dengan pengawasan yang

menyeluruh meliputi:

a. riqabah musbaqah atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada

tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi,

b. riqabah lahiqah atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk

memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan

atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah,

c. riqabah a'mal atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku

manajemen,

d. riqabah dzatiyah atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu

pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling mendasar

menurut penulis terletak pada riqabah dzatiyah, karena dari sanalah

pelaksanaan atau penyimpangan terjadi. Pengawasan syariah yang

dilaksanakan oleh kekuasaan umum dalam hal ini DPS tidak cukup untuk

menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah, karena tidak setiap saat DPS

mengawasi. Namun pengawasan hati nurani yang telah terbina oleh

keyakinan yang kuat akan adanya Allah SWT akan melahirkan sistem

pengawasan yang lebih ketat dan aktif, karena keyakinan tersebut

menimbulkan keyakinan yang kuat juga terhadap firman-Nya,

”....Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.” (Qur’an surat

an Nisaa’ ayat 1).

Kepercayaan akan pengawasan Allah tersebut akan menimbulkan

pengawasan hati nurani yang dapat lebih mampu mencegah

penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibanding dengan pengawasan dari

luar. Riqabah dzatiyah ini akan mendorong para pelaku BMT memiliki

basis moral yang positif, sehingga menumbuhkan motivasi pengawasan

dari dalam, yang meskipun tidak diawasi oleh orang lain atau suatu badan

yang berwenang, namun individu yang memiliki riqobah dzatiyah tidak

akan melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah sekecil

apapun, karena keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak sedetik pun lepas

dari mengawasinya, bahkan mengawasi apa yang ada di dalam hati.

Sebagai contoh adalah pengelola baitul tamwil pada masa

Rosulullah dan juga Khulafaur Rasyidin, pada masa itu baitul tamwil tidak

memerlukan adanya dewan pengawas sebab pengelola baitul tamwil pada

masa itu memiliki riqobah dzatiyah yang sangat kuat, sehingga tidak

melakukan penyelewengan atau pelanggaran syariah dalam mengelola

baitul tamwil. Bahkan mereka cenderung bertindak sangat hati-hati demi

menghindari perbuatan-perbuatan yang akan dianggap menyeleweng dari

syariah, karena takut terhadap pengawasan Allah.

Oleh karena itu semua insan BMT sebagai pelaku bisnis syariah

harus didorong agar memiki aqidah yang kuat, untuk mencapai kondisi

tersebut manajemen dan budaya kerja di BMT harus mampu mendukung

terciptanya spiritualitas / ruhiyah dan integritas / khuluqiyah pada masing-

masing individu. Setiap individu BMT harus memiliki kesucian jiwa,

kejernihan fitrah dan kesadaran akan pengawasan dari Allah. Dibutuhkan

kejujuran untuk mampu bertindak sesuai dengan kata hati nuraninya,

karena suara hati nurani menjadi pembisik kebenaran. Sedangkan

kesadaran pengawasan dari Allah merupakan benteng paling kuat untuk

menahan diri ketika para pelaku bisnis BMT mendapatkan peluang untuk

melakukan pelanggaran, sementara manajemen atau pengawas tidak

mampu mendeteksinya.

3. Hambatan dan Solusi dalam Menjalankan Peran dan Tugas Dewan

Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul

Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Menurut penulis berdasarkan data hasil penelitian, bahwa

hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah keterbatasan

pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh

muamalah dalam transaksi ekonomi modern dan solusi yang telah

ditempuh oleh BMT Safinah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah

dengan menggunakan fatwa DSN dan PAS 002 BMT sebagai pedoman

dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Meskipun BMT Safinah

tidak mendapatkan pengawasan dari DSN dan juga sebagai lembaga yang

berbadan hukum koperasi tapi tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas

Koperasi, namun pengawasan syariah di BMT Safinah dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengawas syariah,

serta BMT Safinah tetap penggunaan fatwa DSN sebagai pedoman dalam

pembuatan dan pemeriksaan kesesuaian akad dengan syariah..

Menurut penulis, jika melihat dari syarat pengawas syariah di BMT

Safinah, hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi dikarenakan pengawas

syariah BMT Safinah tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN.

Namun hal tersebut juga dapat dimaklumi dikarenakan keterbatasan ulama

yang paham fiqh muamalah modern dan yang memiliki sertifikasi

kelayakan dari DSN, sedangkan jumlah lembaga-lembaga syariah di

Indonesia semakin banyak jumlahnya, baik di sektor ekonomi mikro

ataupun makro. Jumlah perkembangan lembaga syariah di Indonesia tidak

diimbangi dengan peningkatan jumlah ulama Indonesia yang memiliki

kapasitas pengetahuan fiqh muamalah modern, sehingga wajar jika

sekarang masih banyak terdengar adanya lembaga keuangan syariah yang

melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dikarenakan belum

dikawal oleh Dewan pengawas syariah yang ’mumpuni’, yaitu selain

karena keterbatasan ilmu juga karena ketidak optimalan serta kesadaran

dari para pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesehatan aspek

syariah di lembaga.

Menurut penulis pada aspek pengawasan syariah, sungguh tidak

mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat

demikian kompleksnya transaksi ekonomi modern, terlebih dengan

perkembangan yang semakin cepat dan tingkat kebutuhan yang semakin

meningkat dalam dunia ekonomi melahirkan transaksi ekonomi modern

yang memunculkan produk-produk baru yang inovatif, yang bisa menjadi

perdebatan mengenai hukum fiqhnya karena ketiadaan landasan dalil

syari’i yang jelas (perkara yang syubhat), sehingga setiap ulama bisa

memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hukumnya.

Oleh sebab itu sebagaimana telah dibahas dalam sebelumnya pada

kedudukan DPS BMT Safinah, syarat untuk menjadi DPS seharusnya yang

benar-benar layak, yang tidak hanya memiliki semangat keislaman yang

tinggi atau pandai dalam ilmu-ilmu ibadah mahdha, tapi memiliki ilmu

fiqh muamalah yang memadai. Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN perlu

menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya

dalam hal ini adalah BMT untuk memilih DPS, karena dengan sertifikasi

tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon DPS telah lulus uji

kelayakan oleh DSN. Sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan

tidak akan mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta

dapat menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap kompetensi DPS

karena sudah memiliki sertifikasi dari DSN.

Selain hal tersebut di atas, penting juga adanya rasa memiliki yang

kuat dari pengelola, pengurus, dan pengawas syariah yang dapat

mendorong kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT

sebagai sarana ibadah dan mengimplementasikan operasional BMT sesuai

dengan syariah. Sehingga dalam hal pengawasan syariah antara pengelola,

pengurus, dan pengawas syariah dapat saling bekerja sama untuk

mewujudkan visi bersama BMT agar berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.

BAB 1V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah di

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Dilihat dari kedudukan, tugas, dan wewenangnya, DPS pada BMT

Safinah memiliki peran yang sangat penting terhadap pengawasan aspek

syariah di BMT Safinah Klaten. Sebagai pengawas syariah DPS memiliki

peran untuk menjaga dan mengawasi agar BMT Safinah senantiasa dapat

terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga

ini yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik Pedoman tugas,

wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Safinah mengacu pada PAS

002 BMT, tidak ada ikatan atau hubungan struktural dengan DSN. Namun

DPS BMT Safinah juga bertugas untuk menjaga kepatuhan pada prinsip-

prinsip syariah, penerapan fatwa DSN dan PAS 002 BMT.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan

mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip

syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Namun karena permasalahan

dasar hukum BMT yang tidak jelas mengatur peran DPS, maka peran

penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan meletakkan peran

DPS di BMT nya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan

wewenang pengawasan syariah ini tergantung kepada independesinya di

dalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Aspek

Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT ) Safinah Klaten

Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT

Safinah selama ini telah dilakukan dengan baik. Pengawasan syariah

dilakukan secara formal maupun informal, dengan pengawasan yang

menyeluruh meliputi: riqabah musbaqah, riqabah lahiqah, riqabah a'mal,

dan riqabah dzatiyah. Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling

mendasar menurut penulis terletak pada riqabah dzatiyah, karena dari

sanalah pelaksanaan atau penyimpangan terjadi. Kepercayaan akan

pengawasan Allah tersebut akan menimbulkan pengawasan hati nurani

yang dapat lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika

dibanding dengan pengawasan dari luar.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan

pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka

BMT wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:

f. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan

pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola

BMT;

g. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada

pengelola BMT;

h. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara

efektif;

i. DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

3. Hambatan dan Solusi dalam Menjalankan Peran dan Tugas Dewan

Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal

Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah

keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola

mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Solusi yang

telah ditempuh oleh BMT Safinah dalam mengatasi hambatan tersebut

adalah dengan menggunakan fatwa DSN dan PAS 002 BMT sebagai

pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga dalam

pembuatan produk baru, pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah

harus mengacu pada fatwa DSN atau PAS 002 BMT.

Jika melihat dari syarat pengawas syariah di BMT Safinah,

hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi, dikarenakan pengawas syariah

BMT Safinah tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN. Syarat

sertifikasi kelayakan dari DSN perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-

lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BMT untuk

memilih DPS, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan

jaminan bahwa calon DPS telah lulus uji kelayakan oleh DSN.

B. Saran

1. Kepada pejuang-pejuang ekonomi mikro syariah pada umumnya dan BMT

Safinah Klaten khususnya agar terus berjuang mendorong pemerintah

segera mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan payung hukum bagi

lembaga ekonomi mikro syariah, khususnya BMT sehingga BMT

memiliki payung hukum yang kuat dan badan hukum yang seragam.

Dalam peraturan tersebut perlu di atur mengenai pelaksana pengawas

syariah dan petunjuk pelaksanaan pengawasan, karena tugas pengawasan

syariah adalah tugas yang sangat berat tanggung jawabnya, maka jangan

hanya menimpakan beban tersebut kepada DPS, namun juga perlu

keterlibatan dari DSN-MUI dan pemerintah.

2. Kepada DSN-MUI agar meningkatkan perannya dalam menjaga dan

mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dengan melakukan

sosialisasi intensif terhadap keputusan dan fatwa-fatwa yang telah

dikeluarkan, baik kepada lembaga ekonomi syariah maupun pihak-pihak

lain yang terkait sebagai stakeholders, agar secara sosiologis keputusan

dan fatwa-fatwa tersebut dapat dipraktikkan dalam pergaulan ekonomi

sehari-hari dan berlaku sebagai hukum kebiasaan (usage). Khusus

mengenai masalah sertifikasi kelayakan sebagai syarat DPS, hendaknya

DSN-MUI sebagai satu-satunya lembaga Islam yang legal mengeluarkan

fatwa atau keputusan yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia

diharapkan tanggap dan proaktif menangkap kondisi ini dengan jalan

mengatur dan menstandarkan anggota DPS BMT.

3. Kepada Lembaga-lembaga Keuangan syariah pada umumnya dan BMT

Safinah pada khususnya agar melakukan penguatan DPS dengan

pengoptimalan fungsi pengawasan syariah dan memberikan pelatihan-

pelatihan atau beasiswa pendidikan kepada DPS-DPSnya untuk

peningkatan kafaah fiqh ekonominya. Sehingga harapan yang tinggi dari

umat Islam akan kehadiran BMT dapat disikapi sebagai sebuah kesadaran

baru untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah serta agar kesadaran

tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menjual agama untuk

kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya.

4. Kepada Lembaga-lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan BMT

Safinah Klaten pada khususnya agar mengadakan program rutin untuk

memupuk ruhani para pengelola lembaga keuangan syariah, sehingga

aqidah mereka kuat terjaga yang dapat memperkuat sistem pengawasan

hati nurani (riqobah dzatiyah) dan membantu pengawasan penerapan

prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al Qur’an dan Terjemahan oleh Departemen Agama RI. 1996. Bandung: Toha Putra

Baihaqi Abd. Madjid & Saifuddin A. Rasyid (ed). 2000. Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. Jakarta: Pinbuk.

Gemala Dewi, dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

_______.2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Heribetus Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis). Surakarta: UNS

Muhammad Amin Aziz. 2005. AD/ART Baitul Maal Wa Tamwil. Jakarta: Pinbuk Press.

Muahmmad. 2005. Manajemen Bank Syairah. Yogyakarta: AMP YKPN.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soeharso & Ana Retnoningsih. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: CV Widya.

Sujamto. 1987. Norma & Etika Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim PPH. 2007. Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakulatas Hukum. Surakarta: UNS Press

Warkum Sumitro. 2004. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Media.

Zainuddin Ali. 2006. Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

______. 2006. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Arifin. 2000. Memahami Bank Syariah (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek). Jakarta: AlfaBeth.

Skripsi/Tulisan Hukum:

Heni Wahyuningsih. 2007.Fungsi Pengawasan Dan Pengaturan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Syariah Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Cabang Surakarta. Surkarta.

Hery Murjianto. 2003. Kedudukan dan Peranan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Surakarta.

Randy AW. 2005. Problematika Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada BMT Surakarta). Surakarta.

Sriyana. 1995. Studi mengenai Eksistensi dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan bukan Bank di Kota Madya daerah tingkat II Surakarta. Surakarta.

Makalah:

Agus Siswanto. 2006. ”Perkembangan dan Prospek Lembaga Ekonomi Syariah. Di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Training Dasar Lembaga Keuangan Syariah bagi Notaris di Hotel Imperial Aryaduta Lippo Kawaraci Tangerang Banten, pada tanggal 9 September 2006.

B. Setiaji. 2007. ”Perkembangan Ekonomi Syariah Konsep Syariah”. Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam di Auditorium Universitas Sebelas Maret, pada tanggal 24 Maret 2007.

Izza Mafruhah. 2007. ”Konsep Syariah dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal Wa Tamwil)”. Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam di Auditorium Universitas Sebelas Maret, pada tanggal 24 Maret 2007.

Jafril Kholil. 2007. ”Potensi & Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa”. Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam di Auditorium Universitas Sebelas Maret, pada tanggal 24 Maret 2007.

M. Amin Aziz. 2007. ”Strategi & Prospek Pengembangan BMT di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam di Auditorium Universitas Sebelas Maret, pada tanggal 24 Maret 2007.

Internet:

Amir Mu’alim dan M. Zainal Abidin. 2005. Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (Penelitian). www.msi-uii.net. (diakses tanggal 24 Oktober 2007).

Djoko Karjono. 2007.Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia. www.tazkiaonline.com. (diakses tanggal 24 Oktober 2007).

Luqman. 2007.Embun Ekonomi Syariah. www.luqmannomic.wordpress.com. (diakses pada tanggal 26 September 2007).

Muhammad Ridwan. 2007. Ulama dalam pengawasan syariah di BMT. www.kr.co.id. (diakses tanggal 2 Januari 2008).

Sigit Purmawan Jati. 2004. Baitul Maal Tinjauan Histories Dan Konsep Idealnya. www.msi-uii.net. (diakses tanggal 24 Oktober 2007).

www.ghifa-mandiri.com. 2005. Proposal Penelitian Analisis Pendapatan Non Halal pada BMT-BMT di Yogyakarta. (diakses tanggal 26 September 2007).

www.mui.or.id. 2007.Koperasi Syariah Perlu DPS. (diakses pada tanggal 14 Agustus 2007).

www.pkes.org. 2007.Tanya jawab Syariah. (diakses tanggal 14 Agustus 2007).

____________.2007.Buku Saku Pendirian BMT. (diakses tanggal 14 Agustus 2007).

Peraturan / Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkooperasian.

Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasioanl-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Pedoman Akad Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (PAS BMT) 002 diterbitkan oleh BMT Center tahun 2007.

.