PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN …repository.utu.ac.id/723/1/I-V.pdf · 2017....

PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PENGENTASAN

KEMISKINAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

AGUSWANDI

NIM : 07C20101051

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

TAHUN 2015

PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PENGENTASAN

KEMISKINAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

AGUSWANDI

NIM : 07C20101051

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

TAHUN 2015

iv

ABSTRAK

Pemerintah Aceh menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat

yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk

mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang

lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul

Mal.Baitul Mal merupakan Lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas

pengelolaan zakat dan harta agama lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal

dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.Penelitian ini

termasuk dalam penelitian kualitatif dimana penelitiandiarahkan untuk

mendeskripsikan dan menganalisa peran Baitul Mal dalam upaya pengentasan

kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.Teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.Dalam menganalisa

datapenyusun menggunakan metode deskriftif yaitu analisa data yang tidakdapat

diukur secara langsung karena bukan menunjukkan suatu angka tapidalam bentuk

kategori-kategori data yang sejenis dikelompokan kemudianditentukan dengan

kenyataan menurut kegunaan. Maksudnya adalah denganmenganalisa data melalui

penjelasan kata-kata yang pada akhirnya dapatditarik suatu kesimpulan.Sejak awal

terbentuk hingga saat ini dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan

Raya terus mengalami peningkatan. Jumlah dana yang telah disalurkan oleh

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga Tahun 2014 sebanyak Rp

28.788.539.704dana ini tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam

pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Bagi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya diharapkan agar dapat

mengobtimalkan zakat baik dalam pengelolaan, penyaluran dan sosialisasi zakat

secara komprehensif dalam masyarakat. Adanya upaya penggalian sumber-

sumber zakat yang harus terus dilakukan agar hasil dan daya guna zakat dapat

lebih diobtimalkan.

Kata Kunci : Baitul Mal, Kemiskinan

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering menjadi topik yang dibahas dan diperdebadkan dalam

berbagai forum baik nasional maupun internasional, walaupun kemiskinan itu

sendiri telah muncul berabat-abat yang lalu. Kemiskinan adalah profil kehidupan

masyarakat yang menggambarkan ketidakmampuannya untuk hidup layak dan

berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan.

Perkembangan kondisi kemiskinan di suatu negara secara ekonomis

merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dengan semakin menurunnya tingkat

kemiskinan yang ada maka dapat disimpulkan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat disuatu negara. Kemiskinan merupakan suatu bentuk fenomena sosial

yang tercipta dari adanya kesenjangan sosial yakni dikarenakan adanya distribusi

kekayaan yang tidak merata didalam masyarakat.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks. Kemiskinan juga

merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat

kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita,

pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga

rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan

domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat

kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah

lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse)

1

2

dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkar kemiskinan di Indonesia

(Kuncoro, 2006; h. 56)

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak

untuk ditangani. Hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang tidak

memiliki sarana dan prasarana dasar, perumahan dan pemukiman yang memadai,

serta kurangnya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan.

Salah satu langkah yang dapat di tempuh pemerintah dalam rangka

menyelasaikan masalah kemiskinan adalah dengan menggalakkan program zakat.

Di Indonesia, islam adalah agama mayoritas dan dalam islam ajaran zakat

diperkanalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan

diantara masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara sikaya dan simiskin.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar dan jika bisa dikelola dengan baik akan

menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Didin

Hafidhuddin,2006; h. 37)

Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat

Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran

sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan

manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari

formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga lahirlah

lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Baitul Mal merupakan Lembaga daerah yangberwenang melakukan

tugas pengelolaan zakat danharta agama lainnya. BaitulMal dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yangdiangkat dan bertanggung jawab kepada

Gubernuratau Bupati untuk periode tertentu yang di dalammelaksanakan

3

tugasnya bersifat independent. BadanBaitul Mal mempunyai tugas

melaksanakanpengelolaan zakat, pembinaan mustahiq danmuzakki serta

pemberdayaan harta agama sesuaiketentuan Syariat Islam.

Pengelolaan zakat di provinsi Aceh sudah lama dipraktekkan di dalam

masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan zakat dapat

diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid

atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu,

masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang

baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas.

Gagasan awal pembentukan Baitul Mal di Aceh Tahun 2003memang

secara formal didasari pada upaya mengisikeistimewaan Aceh di bidang syariat

Islam. Namunjika kita lihat fakta sosial ekonomi yang melatar-belakanginya,

justru Baitul Mal dibentuk untukmenjawab berbagai persoalan sosial,

kemiskinan dan kondisi kaum dhuafa yang tertindas. Kehadiran BaitulMal

diharapkan menjadi bagian dari solusi pentingterhadap ketidak adilan sosial dan

ekonomi dalammasyarakat Aceh.

Baitul Mal kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu dari 23 Baitul

Mal Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Aceh. Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya berdiri sejak Tahun 2005 dan terus berkembang, dalam penyaluran

dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada masyarakat dari tahun ketahun terus

mengalami peningkatan, ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap upaya

pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan

Raya.

4

Sejak awal terbentuk hingga saat ini dana yang disalurkan oleh Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Data pada Tabel 1 berikut

ini menunjukkan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) oleh Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga Tahun 2014.

Tabel 1

Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Baitul Mal Kabupaten

Nagan RayaTahun 2004-2014

No Tahun Jumlah Bantuan (Rp)

1 2005 1.233.035.459

2 2006 1.783.202.239

3 2007 2.593.450.000

4 2008 2.568.450.000

5 2009 2.553.739.497

6 2010 3.152.812.509

7 2011 4.100.000.000

8 2012 3.516.000.000

9 2013 3.265.000.000

10 2014 4.022.850.000

Jumlah 28.788.539.704

Sumber : Data Primer (diolah Tahun 2012)

Berdasarkan data diatas terlihat adanya peningkatan dana yang disalurkan

oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Pada Tahun 2005 dana yang disalurkan

kepada masyarakat sebesar Rp 1.233.035.459 pada Tahun 2006 dana yang

disalurkan mengalami peningkatan menjadi Rp 1.783.202.239 Tahun 2007

kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 2.593.450.000 pada Tahun 2008

dana yang disalurkan sebesar Rp 2.568.450.000 pada Tahun 2009 dana yang

disalurkan sebesar Rp 2.553.739.497 pada Tahun 2010 dana yang disalurkan

meningkat menjadi Rp 3.152.812.509 pada Tahun 2011 dana yang disalurkan

kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 4.100.000.000 sedangkan pada

5

Tahun 2012 dana yang disalurkan mengalami penurunan menjadi

Rp 3.516.000.000 dana yang disalurkan Tahun 2013 yaitu sebanyak

Rp 3.265.000.000 dan demikian juga dana yang disalurkan pada Tahun 2014

kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 4.022.850.000. Jumlah dana yang

telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga

Tahun 2014 sebanyak Rp 28.788.539.704 dana yang disalurkan oleh Baitul Mal

ini tentunya akan berpengaruh terhadap upaya pemerintah daerah dalam

pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengentasan

Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran Baitul Mal dalam upaya

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal dalam upaya

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang akan di peroleh dengan diadakannya penelitian

ini adalah:

6

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori

yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan berdasarkan hasil data

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya dan hasil pengamatan

dilapangan.

2. Lingkungan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah bahan

bacaan bagi mahasiswa Universitas Teuku Umar Meulaboh, khususnya

mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang menarik dan dapat

menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis dan

umumnya bagi pembaca. Serta kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak

yang terkait diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk

perkembangan pembangunan ekonomi wilayah sehingga dapat mengurangi

tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama yaitu Pendahuluan, bagian ini menguraikan tentang Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian dan

Manfaat penelitian.

Kedua yaitu Tinjauan pustaka, bagian ini berisi landasan teori dan juga

mengungkapkan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

7

Ketiga yaitu Metode penelitian, bagian ini menguraikan tentang jenis

penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Keempat yaitu Pembahasan, bagian ini berisi semua temuan-temuan yang

dihasilkan dalam penelitian, menguraikan tentang deskripsi data.

Kelima yaitu Kesimpulan dan Saran, berisi uraian mengenai kesimpulan

dan implikasi yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah

dilakukan.

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baitul Mal

2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Secata etimologis Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu Bait, artinya

rumah dan mal yang berarti harta. Jadi jika digabungkan kedua kata itu maka

Baitul Mal dapat berarti suatu rumah yang di dalamnya berupa harta. Sedangkan

menurut terminologis, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun nomor 7 tahun

2004 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa

Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas

pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Dalam Bab I Ketentuan umum oleh Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007

tentang Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi

kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama

dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/pengawas terhadap

anak yatim piatu dan/atau hartanya serta mengelola terhadap harta warisan yang

tidak ada wali berdasarkan syari’at Islam.

Dengan demikian Baitul Mal di Aceh adalah satu-satunya lembaga yang

legal untuk mengelola harta sebagaimana telah disebutkan di atas. Segala bentuk

badan pengelola lainnya tidak berkompeten untuk melakukannya. Apabila ada

lembaga lain yang mengelolanya, maka itu ilegal dan melawan hukum, kecuali

lembaga Amil Zakat yang diprakarsai oleh masyarakat dan itupun harus

8

9

didaftarkan di Baitul Mal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan Qanun

nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

2.1.2 Sejarah Pelembagaan Baitul Mal

Didalam literatur fiqh Islam, Baitul Mal adalah suatu badan atau lembaga

yang bertugas mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, baik yang

berkenaan dengan pemasukan maupun pengelolaan, namun terhadap

pembentukan lembaga Baitul Mal ini tidak disebutkan secara tegas didalam Al-

quran maupun Al-hadist, akan tetapi karena manfaatnya dirasakan sangat besar

maka Baitul Mal tetap dipertahankan didalam pemerintahan Islam semenjak

Umar bin Khattab. Namun bagaimana bentuk dan tatacara pengelolaannya juga

tidak ada pengaturan yang tegas didalam sumber-sumber hukum Islam sama

halnya seperti pembentukan lembaga Baitul Mal itu sendiri. Hukum Islam dalam

hal ini memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan

yang dianggap sesuai dan memberi manfaat bagi negara dan rakyat, dengan

demikian maka bentuk dan sistem pengelolaan Baitul Mal dapat saja berubah

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya disamping dapat pula berbeda-

beda antara negara satu dengan yang lainnya (Harun, 2002; h. 159)

Lembaga Baitul Mal di Propinsi Aceh adalah lembaga yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan amanat perundang-undangan, keberadaan Baitul

Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana

alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias, khususnya di Aceh,

setelah bencana alam gempa dan tsunami tersebut timbul permasalahan-

permasalah di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang

kemudian permasalahanpermasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks

10

pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh sesuai dengan diberlakukannya

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Keberadaan Baitul Mal di Aceh sendiri tidak terlepas dari perkembangan

pengelolaan Zakat yang telah ada semenjak abad ke 7 Masehi, yaitu sejak agama

Islam masuk ke Aceh, namun pada masa itu keberadaan Baitul Mal belum

terlembaga dan hanya terbatas pengelolaan zakat secara tradisonal yang

berbentuk pemungutan dan penyaluran zakat oleh Ulama atau lembaga

Pengajian. Sedangkan pelembagaan Baitul Mal mulai dilakukan pada tahun

1973, dengan diterbitkannya peraturan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh

Nomor 05 tahun 1973 tanggal 4 April 1973 yang mana melalui peraturan

tersebut maka dibentuklah Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang

dikoordinasikan di bawah Sekretariat Daerah untuk Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta Sekretariat Kecamatan. Selanjutnya badan ini berada pada

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang kemudian BPHA dirubah

menjadi Badan Harta Agama (BHA).

Seiring dengan perkembangan politik Negara Indonesia yang berubah

pada tahun 1998 dengan ditandainya era reformasi, maka pola hubungan daerah

dengan pemerintah pusat pun berubah dari pola sentralisasi ke pola disentralisasi

dengan bentuk otonomi daerah seluas-luasnya yang lebih memberikan

keuntungan bagi daerah itu sendiri. Khusus untuk daerah Aceh, salah satu

keutungan dari otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk

menerapkan syariat Islam melalui Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga

merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dari undang-

11

undang tersebut keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam peraturan Daerah tersebut mengamanatkan

pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama

lainnya. Maka kemudian dibentuklah Badan Baitul Mal melalui Keputusan

Gubernur Nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai

beroperasi bulan Januari Tahun 2004 (Amrullah, 2009; h. 24)

Pelaksanaan kegiatan Badan Baitul Mal tersebut di dukung oleh Qanun

Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal

ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kelahiran Undang-

undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/Kota.

Pada perkembangan selanjutnya penegasan tentang zakat sebagai sumber

pendapatan Asli daerah terdapat juga di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan Undang-undang

Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh

sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penegasan tersebut terdapat di

dalam 3 pasal, yaitu:

1. Pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan: Zakat sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.

2. Pasal 191: Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal

Aceh dan Baitul Mal Kab./Kota yang diatur dengan Qanun.

12

3. Pasal 192: Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah

pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.

Disamping yang diatur dari 3 (tiga) pasal Undang-undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut diatas yang mengatur tentang

kewenangan Baitul Mal, juga adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 tahun 2007 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor

48 Tahun tahun 2007 tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami di

Aceh dan Nias. Kemudian barulah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang tersebut memperluas kewenangan Baitul Mal menjadi wali pengawas

serta ditunjuk menjadi pengelola dari tanah, harta, serta rekening nasabah Bank

yang tidak ada lagi/ tidak diketahui pemilik/ ahli warisnya. Untuk

mengakomodir hal tersebut, sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 48

tahun 2007 tersebut, maka semua ketentuan tersebut diatas dituangkan dalam

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang diundangkan dalam

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tanggal 18 Januari

2008.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, Baitul Mal

juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan harta agama yang

tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya yaitu Peraturan Gubernur nomor 11

Tahun 2010 tentang pengelolaan harta agama yang tidak diketahui pemilik dan

ahli warisnya serta perwalian. Yang secara garis besarnya adalah penegasan dari

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 48 tahun 2007 dan qanun

nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

13

Berdasarkan paparan tentang dasar hukum Baitul Mal diatas, adapun yang

merupakan aturan hukum berdirinya Baitul Mal Aceh pasca tsunami adalah:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007

yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun /2007

tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami di Aceh dan Nias

2. Undang-undang. Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

4. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18/2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD

(termasuk Baitul Mal) menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA)

sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam jabatan struktural

(Eselon II.b, III.b dan IV.a)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2009 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota .

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan

PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja

Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk

Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turanannya ada

yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa

melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat

14

Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.

451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini

berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan

dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No.

451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal

Aceh.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal

Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-

hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat,

harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Untuk Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya secara Filosofi dan Latar

belakang awal terbentuknya badan ini di dasari dengan keluarnya Keputusan

Bupati Nagan Raya Nomor : 74 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam Qanun

Kabupaten Nagan Raya Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya,

Dengan demikian secara Legal dan Formal Baitul Mal Nagan Raya dapat

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subuah Badan yang mengelola Zakat,

Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Selanjutnya untuk memperkuat Baitul Mal Nagan Raya dalam

melaksanakan Tugas dan Kewenanganya. Bupati Nagan Raya mengangkat

Dewan Pengawas, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nagan Raya

Nomor : 451 / 115 / SK / 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul

15

Mal Kabupaten Nagan Raya yang bertugas mengawasi seluruh aktifitas yang

berkaitan dengan Operasional Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sehingga

diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf serta harta agama lainnya sesuai

dengan ketentuan syariat.

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Secara etomoligi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kemiskinan berarti keadaan serba kekurangan. Masalah kemiskinan

merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian

masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan

yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan

akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri,

dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupanya (Yusuf

Qaradhawi,2005; h. 21)

Menurut Todaro (2006), yang mengemukakan bahwa cakupan

kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Selanjutnya guna mempermudah gambaran mengenai hak-hak dasar dalam

menpertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, maka

Bappenas memaparkan hak-hak dasar yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan,

2. Kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,

pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,

3. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,

16

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

2.2.2. Penyebab Kemiskinan

Menurut World Bank 2003 (dalam Sholeh 2009), penyebab dasar

kemiskinan adalah :

a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.

b. Terbatasnya ketersediaan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.

c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.

d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan

sistem yang kurang mendukung.

e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor

ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).

f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat.

g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang

mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.

h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good

governance).

i. Eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.2.3 Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan

pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per

hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk

yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis

komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara

wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku

17

untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat

badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut

dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis

kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Indikator yang digunakan untuk menyatakan kemiskinan berdasarkan

pendekatan kebutuhan dasar adalah Head Count Index (HCI), yaitu jumlah

dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan

(Lubis, 2004; h.52)

Ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan yaitu kemiskinan

absolut dan kemiskinan relatif.

1) Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan

perkiraan pendapatan dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan yang

dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang

memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila

pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimumnya, maka

dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur

dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat

pendapatan yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

2) Kemiskinan relatif, dimana tingkat kemiskinan lebih ditujukan pada

perbandingan tingkat kehidupan satu wilayah dengan wilayah lain.

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya

kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya

berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga

ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan,

18

ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk

menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Oleh karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka

kemiskinan telah menyebabkan akibat yang beragam dalam kehidupan nyata,

antara lain: (a) secara sosial ekonomi menjadi beban masyarakat, (b)

rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (c) rendahnya partisipasi

masyarakat, (d) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

(e) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (f) kemungkinan merosotnya

mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi

yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Chalid (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di

Indonesia secara konseptual terbagi dalam tiga kategori yakni, pertama,

kemiskinan alamiah, kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumberdaya

yang langka jumlahnya, atau karena tingkat perkembangan tehnologi yang

sangat rendah, termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah

penduduk yang melaju denga pesat di tangahtangah sumberdaya alam yang

tetap. Kedua, kemiskinan struktural, kemiskinan yang diderita oleh suatu

golongan masyarakat karena struktur social sehingga mereka tidak dapat

menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi

mereka. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena

tuntutan tradisi/adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara

perkawinan, kematian atau pesta-pesta adat lainnya termasuk juga dalam hal

19

ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang

orientasi ke depan.

2.2.4 Pengentasan Kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran

tentang peluang pengentasan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun

di pemerintahan pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah,

mungkin juga disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah.

Otonomi daerah memungkinkan peningkatan pengentasan kemiskinan karena

menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan

penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan

tersebut berada di tangan pemerintah di aras kabupaten dan kota, serta

pemerintah desa (Dunn, 2003; h. 133)

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan dan

diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di

Indonesia. Pengentasan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek

pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi

yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi

malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Strategi

mengembangkan dan meningkatkan peranan usaha masyarakat dalam

mencapai kemandirian serta kemampuan dan otonomi daerah adalah wujud

nyata dari pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Pengalaman pengentasan kemiskinan pada masa lalu telah

memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain berupa : (1) masih

berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek

20

pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif

daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada

subyek,(5) orientasi pengentasan kemiskinan yang cenderung karikatif dan

sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan

solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada

tanpa memperhatikankemajemukan yang ada. Karena begitu beragam sifat

tantangan yang ada,maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh

dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun

tak langsung (Bappenas, 2008).

Kebijaksanaan pengentasan kemiskinan menurut Kismartini (2007)

digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak

langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya

suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,

(2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan

ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau

masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus.

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang

menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan

dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana,

penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan

yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap

prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa

pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan

21

kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi

yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan

budaya pada masyarakat setempat. Konsep tersebut di atas dapat dipahami

bahwa kemiskinan penduduk selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk

yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,

pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

22

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana penelitian

diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran Baitul Mal dalam upaya

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

3.2.1 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang

diperoleh langsung dari sumbernya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang

diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu data yang

bersumber dari buku, teori, dokumen dan tulisan serta data lainnya yang

relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa

cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan diantara dua orang atau lebih

secara langsung serta pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang

relevan dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian

ini adalah bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja,

22

23

tetapi dengan berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang ingin di

tanyakan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang

menjadi data adalah dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

arsip-arsip dan lain sebagainya.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap

peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan

terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian

baik secara akademik maupun logikanya (Sugiono,2009; h. 305)

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan

atas temuannya.

Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri

sebagai berikut:

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus

dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi

penelitian.

b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

24

c. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrumen

berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi

kecuali manusia.

d. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami

dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu

sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.

e. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang

diperoleh.

f. Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang

dikumpulkan.

3.4 Teknik Analisis Data

Menganalisis data artinya menguraikan data, menjelaskan data, sehingga

data tersebut pada akhirnya akan dapat ditarik pengertian-pengertian serta

kesimpulan-kesimpulan. Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode

deskriftif yaitu analisa data yang tidak dapat diukur secara langsung karena bukan

menunjukkan suatu angka tapi dalam bentuk kategori-kategori data yang sejenis

dikelompokan kemudian ditentukan dengan kenyataan menurut kegunaan.

Maksudnya adalah dengan menganalisa data melalui penjelasan kata-kata yang

pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai

berikut:

25

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merangkum data,

dipilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari pola dan temanya dan

selanjutnya dilakukan dengan membuat abstraksi.

b. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini yakni menguraikan peran Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan hasil

yang dicapai oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Pendeskripsian ini

dilakukan berdasarkan apa yang dilihat atau yang diperoleh selama

penelitian.

c. Pengambilan Kesimpulan

Data yang diperoleh disusun dan selanjutnya dibuat kesimpulan.

26

IV. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terletak di Jl. Poros Utama Komplek

Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Menurut

Baharunan Nyakman selaku Kepala Pelaksana Harian Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya Latar belakang terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

didasari dengan keluarnya Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 74 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 7 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan

Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian secara Legal dan Formal Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah

Badan yang mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Selanjutnya untuk memperkuat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam

melaksanakan tugas dan kewenanganya. Bupati Nagan Raya mengangkat Dewan

Pengawas, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor:

451/115/SK/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya yang bertugas mengawasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan

Operasional Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sehingga diharapkan pengelolaan

zakat, harta wakaf serta harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Visi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah menjadikan Baitul Mal

Nagan Raya sebagai Lembaga Amil yang Amanah, Jujur dan Profisional, adapun

Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah:

26

27

1. Melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah ( ZIS ) menurut

ketentuan Syariah.

2. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah ( ZIS ) yang telah

terkumpul kepada yang berhak menurut ketentuan Syariat setiap

Tahunnya.

3. Mewajibkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahiq.

4. Mewujutkan upaya kesadaran berzakat bagi wajib zakat sebagai suatu

kewajiban.

5. Mensosialisasikan Baitul Mal sebagai satu – satunya Lembaga yang

mengelola zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Nagan Raya.

6. Mendayagunakan zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk

kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.

7. Melakukan upaya pengembangan wajib zakat dan peningkatan kwalitas

pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.

8. Ikut bersama – sama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujutkan

masyarakat yang madani dan mandiri.

4.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Struktur organisasi pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Dewan Pertimbangan

(1) Drs. H. T. Zamzami TS, MM

(2) Najdi, SH

(3) H. Abdul Kadir, SE

(4) T. R. Johari, SE

(5) Drs. H. Djulaidi Kasem

28

2. Badan Pelaksana Harian

(1) Kepala : H. Baharunan Nyakman, S.Sos

(2) Kepala Bidang Pengumpulan : Tgk. Usman Diman

(3) Kepala Bidang Pendistribusian : Tgk. Jailani

(4) Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan : Tgk. Ali Hukum

(5) Kepala Bidang Perwalian : Tgk. Nyak Ben

(6) Kepala Bidang Pengawasan : Tgk. Supran

(7) Bendahara Penerimaan : Habib. ET

(8) Bendahara Penyaluran : Irfa Nurjanah

3. Sekretariat

Kepala Sekretariat : Plt. Drs. Abdul Rani

Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan

Raya sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh Nomor : 10 Tahun 2010 Pasal. 5

Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Kota dan Keputusan Bupati

Nagan Raya Nomor: 451/115/kep/2014 Tentang Penetapan Kepala Bidang dan

Sub. Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang tugasnya

sebagai berikut :

(1) Bidang Pengawasan dan Sub. Bidang

Mempunyai tugas melakukan monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian

dan Verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan

zakat, wakaf dan harta agama.

29

(2) Bidang Pengumpulan dan Sub. Bidang

Mempunyai tugas mengumpulkan, pendataan muzakki, penetapan jumlah

zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan

dan pelaporan.

(3) Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dan Sub. Bidang

Mempunyai tugas melakukan kelancaran dan pendayagunaan zakat sesuai

dengan Asnaf yang telah ditetapkan ketentuan syariat dan pelaporan.

(4) Bidang Sosialisasi, pengembangan dan Sub. Bidang

Mempunyai tugas melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dalam rangka

menjaga memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban

membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama muzakki dan

mustahiq untuk pengembangan zakat harta agama.

(5) Bidang Perwalian dan Sub. Bidang

Mempunyai tugas mefalitasi bantuan dan advokasi bantuan hukum,

pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan

perundang – undangan dan syariat islam.

4.3 Sumber Dana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Sumber dana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Berasal dari berbagai

sumber, Usman Diman selaku Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa Dana yang di peroleh oleh Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya berasal dari Zakat Penghasilan PNS / Pejabat / Karyawan

yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Zakat

Mal dari BUMN / BUMD /Perusahaan Swasta besar lainnya, Infaq, Shadaqah

dan Harta agama serta harta wakaf yang berada di Lingkup Kabupaten Nagan

Raya.

30

Dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 17 Tahun 2008 Bab. II

Pasal 2 juga disebutkan bahwa Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

mempunyai wewenang mengumpulkan, mengelola dan menyetorkan :

a. Zakat Penghasilan dari PNS / Pejabat / Karyawan yang beragama Islam

pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui APBK.

b. Zakat Penghasilan dari PNS / Pejabat / Karyawan yang beragama islam

pada Dinas, Lembaga Daerah atau Lembaga lainnya Kabupaten Nagan

Raya yang pembayarannya melaui APBN atau Sumber Dana lainnya

c. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMN / BUMD Kabupaten

dan Perusahaan Swasta besar lainnya

d. Infaq, Shadaqah dan Harta agama serta harta wakaf yang berada di

Lingkup Kabupaten Nagan Raya.

4.4 Cara Perhitungan Zakat

Cara perhitungan besarnya zakat telah di tetapkan oleh hukum syariah

yang berlaku. Usman Diman selaku Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa setiap Orang yang telah mencapai

nishab atas harta yang dimilikinya maka wajib baginya untuk membayar zakat

sebesar 2,5 persen.

Adapun cara perhitungan zakat adalah sebagai berikut:

1) Zakat perniagaan / perdagangan

Harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah

mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib di keluarkan zakatnya

sebesar 2,5 persen dari jumlah keuntungan.

31

2) Zakat emas dan perak

Perhitungan Zakat Emas dan Perak dapat ditunjukkan dalam

Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Perhitungan Zakat Emas dan Perak

No Jenis Barang Nishab Zakat Dibayarkan

1 Emas murni 94 gram 2,5 %

2 Perak 460 gram 2,5 %

Sumber : Data Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa seseorang yang

memiliki Emas murni 94 gram atau lebih dan telah memiliki salama satu

tahun tanpa kurang dari 94 gram maka orang tersebut telah mencapai

nishab dan wajib untuk membayar zakat sebesar 2,5 persen dari Emas

yang dimiliki. Sementara nishab untuk Perak adalah 460 gram apabila

telah mencapai 460 gram atau lebih dan bertahan tanpa kurang dari 460

gram selama satu tahun maka pemilik wajib membayar zakat 2,5 persen

dari Perak yang dimiliki.

3) Zakat pendapatan / jasa ( gaji ) / profesi

Pendapatan Bruto dari semua sumber dalam satu Tahun x 2,5% =

ZAKAT.

Pembayaran zakat gaji dapat di bayar dengan cara angsur setiap

bulan melalui UPZIS Kantor / Lembaga

4) Zakat saham / obligasi

Nilai terendah bagi semua saham / Obligasi yang di miliki dalam

waktu setahun x 2,5% = ZAKAT

32

5) Zakat tabungan / deposito

Jumlah simpanan + Jasa yang di terima dalam setahun x 2,5% =

ZAKAT

6) Zakat pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai Nishab 5 wasaq

(seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib di keluarkan zakat nya

sebesar 5% untuk setiap panen yang di olah secara intensif dan 10% untuk

setiap panen yang di olah secarat radisional.

7) Zakat ternak

a. Kambing / Biri – biri

Tabel 3

Perhitungan Zakat Kambing / Biri-biri

No Nishab (ekor) Jumlah Zakat Dibayar (ekor)

1

2

3

4

40-120

121-200

201-300

301-400

1

2

3

4

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya


memiliki Kambing / Biri-biri 40-120 ekor wajib membayar zakat satu ekor

Kambing / Biri-biri, jika yang dimiliki berjumlah 121-200 ekor maka

zakat yang harus dibayar adalah dua ekor, jika sebanyak 201-300 ekor

maka harus membayar zakat tiga ekor, jika sebanyak 301-400 ekor maka

zakat yang harus di bayarkan adalah empat ekor, dan seterusnya.

33

b. Kerbau / Lembu

Tabel 4

Perhitungan Zakat Kerbau / Lembu

No Nishab (ekor) Jumlah Zakat Dibayar (ekor)

1

2

3

4

30-39

40-49

50-59

60-69

1

1

2

2

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya


memiliki Kerbau / Lembu 30-39 ekor maka wajib membayar zakat satu

ekor Kerbau / Lembu yang berusia satu tahun memasuki tahun kedua. Jika

Kerbau / Lembu yang dimiliki 40-49 ekor maka zakat yang harus dibayar

juga satu ekor namun sudah berumur dua tahun memasuki tahun ketiga.

Jika Kerbau / Lembu yang dimiliki sebanyak 50-59 ekor maka harus

memberikan dua ekor yang berusia satu tahun memasuki tahun kedua,

sedangkan jika Kerbau / Lembu yang dimiliki 60-69 ekor maka zakat yang

harus di bayarkan adalah dua ekor Kerbau / Lembu ( satu ekor berumur

satu tahun memasuki tahun kedua dan satu ekor berumur dua tahun

memasuki tahun ketiga) dan seterusnya.

4.5 Penerima Zakat

Setelah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) terkumpul maka akan segera di

salurkan kepada penerimanya (Mustahiq). Jailani selaku Kepala Bidang

Pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa Dana yang

diperoleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya akan di salurkan kepada masyarakat

dalam acara membiayai anak yatim, mendirikan rumah untuk masyarakat yang

fakir dan miskin, memberikan beasiswa untuk pelajar yang kurang mampu dan

lain-lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

34

Berdasarkan hukum dan ketentuan yang telah di tetapkan adapun yang berhak

menerima dana zakat dari Baitul Mal adalah sebagai berikut:

(1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat

menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari - hari.

(2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat

menghasil kan lebih 50 % untuk kebutuhan hidupnya tetap tidak

mencukupinya.

(3) Amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan

dan membagi – bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai

dengan hukum islam

(4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam dan belum kuat imannya serta

jiwanya, perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat

meneruskan islam.

(5) Riqab, yaitu orang yang berstatus budak dan harus dimerdekakan.

(6) Gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang

bukan ma’siat dan ia tidak sanggub untuk melunasinya.

(7) Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan

agama Allah.

(8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan

dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan

sebagainya.

35

4.6 Peran Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam Pengentasan

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhidah,

akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun

menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu

setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang

diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini

mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan

diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. (Yusuf Qaradawi, 2005; h. 24)

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Baitul Mal diberi hak secara

penuh untuk mengelola zakat. Baitul Mal menyalurkanya kepada orang yang

berhak menerimanya. Baitul Mal menyalurkannya dalam beberapa asnaf yaitu

Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Tabel 5

Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan

Asnaf Fakir Tahun 2005-2014


1 2005 241.400.000

2 2006 327.200.000

3 2007 350.035.000

4 2008 404.850.000

5 2009 742.000.000

6 2010 930.000.000

7 2011 1.010.000.000

8 2012 1.025.000.000

9 2013 1.062.000.000

10 2014 1.505.100.000

Jumlah 7.597.585.000


36

Berdasarkan Tabel 5 diatas diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten Nagan

Raya sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat kepada asnaf

fakir sebesar Rp 7.597.585.000 yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif,

bantuan pembangunan rumah masyarakat fakir, bantuan untuk masyarakat

uzur/sakit menahun/cacat/lansia dan lain-lain.

Tabel 6


Asnaf Miskin Tahun 2005-2014


1 2005 234.400.000

2 2006 353.376.000

3 2007 650.065.000

4 2008 535.250.000

5 2009 339.000.000

6 2010 676.000.000

7 2011 880.000.000

8 2012 1.040.000.000

9 2013 817.000.000

10 2014 1.065.500.000

Jumlah 6.590.591.000


Berdasarkan Tabel 6 diatas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sejak

Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Miskin

sebesar Rp 6.590.591.000 yang diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan

rumah fakir bantuan konsumtif, bantuan untuk masyarakat uzur/sakit

menahun/cacat/lansia dan lain-lain.

37

Tabel 7


Asnaf Amil Tahun 2005-2014


1 2005 97.227.234

2 2006 130.880.000

3 2007 240.100.000

4 2008 219.450.000

5 2009 226.473.000

6 2010 286.648.786

7 2011 260.472.308

8 2012 206.488.566

9 2013 166.961.428

10 2014 165.000.000

Jumlah 1.999.701.322



Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Amil

sebesar Rp 1.999.701.322 yang diberikan dalam bentuk biaya penyaluran,

insentif tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ), biaya rapat, insentif amil, dan lain-lain.

Tabel 8


Asnaf Muallaf Tahun 2005-2014


1 2005 25.206.225

2 2006 45.808.000

3 2007 70.000.000

4 2008 51.500.000

5 2009 53.000.000

6 2010 44.000.000

7 2011 35.000.000

8 2012 23.000.000

9 2013 141.000.000

10 2014 140.800.000

Jumlah 629.314.225


38

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat

kepada asnaf Muallaf sebesar Rp 629.314.225 yang diberikan untuk Muallaf,

biaya tenggku pembinaan Muallaf dan lain-lain.

Tabel 9


Asnaf Gharimin Tahun 2005-2014


1 2005 94.400.000

2 2006 85.072.000

3 2007 130.000.000

4 2008 55.000.000

5 2009 76.056.000

6 2010 30.000.000

7 2011 138.000.000

8 2012 40.000.000

9 2013 27.000.000

10 2014 -

Jumlah 675.528.000



Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Gharimin

sebesar Rp 675.528.000 yang diberikan untuk bantuan biaya fardhu kifayah

fakir/miskin, bantuan musibah dan lain-lain.

39

Tabel 10


Asnaf Fisabilillah Tahun 2005 -2014


1 2005 127.000.000

2 2006 104.704.000

3 2007 150.000.000

4 2008 528.000.000

5 2009 239.206.674

6 2010 374.913.092

7 2011 243.500.000

8 2012 192.000.000

9 2013 76.000.000

10 2014 325.450.000

Jumlah 2.360.773.766


Berdasarkan Tabel 10 Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun

2004 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Fisabilillah

sebesar Rp 2.360.773.766 yang diberikan untuk bantuan hafid Al-qur’an,

pembangunan madrasah, insentif tengku TPA dan lain-lain.

Tabel 11


Asnaf Ibnu Sabil Tahun 2005-2014


1 2005 200.750.000

2 2006 261.760.000

3 2007 400.000.000

4 2008 335.800.000

5 2009 558.500.000

6 2010 515.400.000

7 2011 492.000.000

8 2012 620.000.000

9 2013 435.000.000

10 2014 237.500.000

Jumlah 4.056.710.000


40


Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Fisabilillah

sebesar Rp 4.056.710.000 yang diberikan untuk bantuan beasiswa untuk siswa

SD sederajat, SLTP/sederajat ,SMA/ sederajat, beasiswa untuk santri pesantren

dan juga mahasiswa perguruan tinggi yang miskin, bantuan peralatan TK/PAUD

dan lain-lain.

Tabel 12

Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah dan Dana Lainnya Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2014


1 2005 222.652.000

2 2006 474.402.239

3 2007 593.250.000

4 2008 438.600.000

5 2009 319.503.823

6 2010 295.850.631

7 2011 1.041.027.692

8 2012 369.511.434

9 2013 540.038.572

10 2014 583.500.000

Jumlah 4.878.336.391



Tahun 2005 hingga Tahun 2014 telah menyalurkan dana Infaq/Shadaqah dan

dana lainnya sebesar Rp 4.878.336.391 yang diberikan untuk bantuan panti

asuhan, sumbangan anak yatim, biaya sosialisasi dan lain-lain.

Penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dari tahun ke tahun

terus mengalami peningkatan, Sejak awal terbentuk hingga saat ini dana yang

disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan.

Jumlah dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun

2005 hingga Tahun 2014 sebanyak Rp 28.788.539.704 dana ini tentunya akan

41

sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada

di Kabupaten Nagan Raya. Hal senada dengan yang dikatakan oleh Baharunnan

Nyakman yang mengatakan bahwa Tujuan dari Baitul Mal adalah membantu

masyarakat yang miskin dan membutuhkan, maka semakin banyak dana yang

masuk ke Baitul Mal maka akan semakin banyak pula masyarakat miskin yang

dapat dibantu. Dengan demikian bila propram yang dijalankan oleh Baitul Mal

dapat terus berkembang dan berkelanjutan maka kemiskinan di Kabupaten Nagan

Raya akan dapat teratasi.

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya memiliki program unggulan yaitu program

pembangunan rumah bantuan untuk masyarakat Fakir/miskin. Sejak awal

terbentuk hingga saat ini Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya telah berhasil

membangun rumah sebanyak 285 unit yang di berikan kepada masyarakat miskin

di sepuluh kecamatan yang ada didalam Kabupaten Nagan Raya. Pembangunan

rumah untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya bila terus berkelanjutan tentunya akan sangat membantu pemerintah

dareah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

42

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan

untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan

untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim

piatu dan/atau hartanya serta mengelola terhadap harta warisan yang tidak ada

wali berdasarkan syari’at Islam.

Dana yang di peroleh oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berasal dari

Zakat Penghasilan PNS / Pejabat / Karyawan yang beragama Islam pada lingkup

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Zakat Mal dari BUMN / BUMD /Perusahaan

Swasta besar lainnya, Infaq, Shadaqah dan Harta agama serta harta wakaf yang

berada di Lingkup Kabupaten Nagan Raya.

Sejak awal terbentuk hingga saat ini dana yang disalurkan oleh Baitul Mal

Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Jumlah dana yang telah

disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga Tahun

2014 sebanyak Rp 28.788.539.704 dana ini tentunya akan sangat membantu

pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten

Nagan Raya.

5.2 Saran-Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di harapkan terus memberikan

dukungan kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan

kegiatannya.

2. Bagi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya diharapkan agar dapat

mengobtimalkan zakat baik dalam pengelolaan, penyaluran dan sosialisasi

42

43

zakat secara komprehensif dalam masyarakat. Adanya upaya penggalian

sumber-sumber zakat yang harus terus dilakukan agar hasil dan daya guna

zakat dapat lebih diobtimalkan.

3. Bagi masyarakat agar lebih aktif dalam menunaikan kewajibannya dalam

membayar zakat agar dana yang terkumpul pada Baitul Mal Kabupaten

Nagan Raya akan terus mengalami peningkatan.

44

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, 2009. Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh, Banda Aceh. hal.24

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Seri

revisi IV.Jakarta:Rineke Cipta.). Hal. 197

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya]. 2015. Data Kemiskinan Kabupaten

Nagan raya.

Bappenas, 2008. Rencana Kerja Pemerintah, lampiran buku II peningkatan

efektifitaspenanggulangan kemiskinan. Jakarta. Badan Prencanaan

Pembangunan Nasional.

Bugin, Burgan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

hal. 68.

Chalid, P. 2006. Teori dan isu pembangunan. Jakarta: Penerbit Unversitas Terbuka.

Dunn, W, 2003. Pengantar analisis kebijakan publik. Edisi Kedua. Jogjakarta:

PenerbitUniversitas Gajah Mada. Hal.133.

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Moderen. Jakarta. Gema

Insani Press. Hal. 37

Harun Nasition, et.al, IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Cet. II

(edisirevisi), Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 159.

Kismartini, dkk. 2007. Analisis kebijakan publik. Jakarta: Penerbit Universitas

Terbuka. Hal. 97.

[ Kantor Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya], 2015. Data Penyaluran Tahun

Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan

kebijakan. Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan(UPP) STIM YKPN

RPJMD. Hal. 56.

Lexy J. Maleong, 2007 “Metodologi Penelitian Kualitatif “, Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya. Hal. 330.

Lubis, Dj. 2004. Strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Jakarta:TKP3KPK

Hal. 52.

Sugiyono ,2009. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Hal .305

________, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta:Anggota Ikatan Penerbit

Indonesia. Hal. 203

PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN …repository.utu.ac.id/723/1/I-V.pdf · 2017....

Documents

Transcript of PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN …repository.utu.ac.id/723/1/I-V.pdf · 2017....