PERAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

BENNY KARYA LIMANTARADosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu

Bandar LampungEmail : mr.k.limantara@gmail.com

ABSTRACTFinancial Supervisory Agency (BPKP) as an internal auditor for the government increasinglyfelt by the citizens' demands for state officials who are clean and free of corruption, collusionand nepotism ( KKN ) as mandated by Law No. 28 of 1999 , and the demands on openness andgood governance. BPKP is the Financial and Development Supervisory Agency which is a non-departmental institutions established by the President by Presidential Decree , so that BPKP isdirectly responsible to the President related to performance. The principal tasks of the Financeand Development Supervisory Agency ( BPKP ) is carrying out government duties in the field offinancial supervision and development in accordance with the provisions of the legislation inforce ( Article 52 of Presidential Decree No. 103 of 2001 on Status, Duties , Functions,Organizational Structure and Work Procedures of Non Departmental Government Institutions ).Key Word: Financial Supervisory Agency (BPKP), Fact Expert, Corruption.

I. PENDAHULUANIndonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3)

Undang - Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 adalah negara hukum,hal ini secara tegas menyatakan bahwa NegaraIndonesia merupakan negara hukum yangdemokratis. Salah satu ciri dari negara hukumyang demokratis adalah menjunjung tinggihukum dengan tidak ada kecualinya (equalitybefore the law).

Proses penegakan hukum di Indonesiaberkaitan erat dengan proses pembangunannegara, karena pembangunan negaradisamping dapat menimbulkan kemajuandalam kehidupan masyarakat, dapat jugamengakibatkan perubahan kondisi sosialmasyarakat yang memiliki dampak sosialnegatif, terutama menyangkut masalah

peningkatan tindak pidana yang meresahkanmasyarakat. Untuk itu diperlukan penegakanhukum. Salah satu tindak pidana yang cukupfenomenal adalah korupsi. Karena tindakpidana ini tidak hanya merugikan keuangannegara, tetapi juga merupakan pelanggaranterhadap hak-hak sosial dan ekonomimasyarakat (Evi Hartanti, 2006: 1).

Kejahatan-kejahatan koruptif yangtidak terjangkau oleh hukum, pada umumnyaterdiri dari dua tipe, yaitu perbuatan yangtidak dikualifisir sebagai kejahatan dalam artihukum akan tetapi sangat merugikanmasyarakat, perbuatan yang menurut hukumdikualifisi dan dirumuskan sebagai kejahatan,namun aparat penegak hukum karena politikdan ekonomi ataupun karena keadaan sekitarperbuatan yang dilakukan menyebabkan

laporan atau penuntutan sulit diadakan atautidak dilakukan.

Korupsi lebih banyak terjadi padasektor publik, yang sering dianggap masalahsosial yang serius, yang lebih ditentukan olehfaktor lingkungan kelembagaan dibandingkankarena rendahnya kompensasi. Sistem hukumIndonesia secara umum tidak dipandangpositif, badan yudikatif dan kejaksaan jugadianggap sebagai lembaga publik yang palingkorup. Sehingga korupsi dikatakan sudahmenjadi budaya di Indonesia, karena disadariatau tidak praktek korupsi sering terlihatdengan mata telanjang di sekitar kita(mungkin sekarangpun sedang terjadi praktekkorupsi) dan tanpa disadari kita sudah masukkedalam lingkaran koruptor, disisi lainkeengganan sebagian besar warga masyarakatmelaporkan pelaku koruptor (pejabat negara,birokrat, konglomerat, aparat penegak hukumdan lain sebagainya) yang melakukan korupsi,merupakan suatu fenomena tersendiri. Halinilah yang mengakibatkan korupsi sulitdiberantas.

Perubahan rezim ternyata tidakmenghasilkan pemimpin yang berwawasanjauh kedepan untuk menghilangkan korupsiyang melemahkan sendi – sendi kehidupansosial dan politik. Manisnya korupsi sudahdinikmati oknum eksekutif dan legislatif ditingkat pusat sebelum keluarnya Undang –Undang No.22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah dan Undang – UndangNo. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerahdan Keuangan Daerah. Mengikuti modelkepatronan maka dengan keluarnya keduaundang – undang itu daerah ingin jugamerasakan manisnya korupsi, maka dengancepat meniru perilaku pusat untuk melakukankorupsi. Dengan demikian lengkaplah korupsi

dilakukan di tingkat pusat dan daerah – daerahdari tingkat tinggi ke tingkat rendahan. Salahsatu contoh korupsi yang masuk kedalamlingkup birokrasi pemerintahan denganadanya kedua undang – undang tersebut yaitudalam kasus korupsi dana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yangdilakukan oleh anggota DPRD, baik tingkatkabupaten/kota maupun provinsi, dari seluruhdaerah di tanah air. Berdasarkan uraiantersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebihdalam pemasalahan mengenai korupsikhususnya yang dalam penanganannyamelibatkan peranan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP).II. PEMBAHASAN

Pentingnya Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaiinternal auditor pemerintah kian terasa denganadanya tuntutan masyarakat ataspenyelenggara negara yang bersih dan bebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)seperti yang diamanatkan Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 dan adanya tuntutanmengenai keterbukaan dan good governance.

Pada tahun 2001 dikeluarkanKeputusan Presiden Nomor 103 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimanatelah beberapa kali diubah,terakhir denganPeraturan Presiden No 64 tahun 2005. Tugaspokok dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) adalah melaksanakantugas pemerintahan di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku (Pasal 52 KEPPRES No. 103Tahun 2001).

Dalam melaksanakan tugas pokoktersebut di atas, Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) mempunyai fungsisebagai berikut:1. pengkajian dan penyusunan kebijakan

nasional di bidang pengawasan keuangandan pembangunan;

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan danpembangunan;

3. koordinasi kegiatan fungsional dalampelaksanaan tugas BPKP;

4. pemantauan, pemberian bimbingan danpembinaan terhadap kegiatan pengawasankeuangan dan pembangunan;

5. penyelenggaraan pembinaan danpelayanan administrasi umum di bidangperencanaan umum, ketatausahaan,organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,keuangan, kearsipan, hukum, persandian,perlengkapan dan rumah tangga (Pasal 53KEPPRES No. 103 Tahun 2001).

Fungsi pengawasan yang dilaksanakanoleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) mencakup aspek -aspek sebagai berikut:1. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan

terhadap peraturan perundang – undangan;2. Penilaian tentang daya guna dan

kehematan dalam penggunaan sarana yangtersedia;

3. Penilaian hasil guna dan manfaat yangdirencanakan dari suatu program (R.ASupriyono, 2007: hlm 197-198).

Dalam menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 53KEPPRES No. 103 Tahun 2001, BPKPmempunyai kewenangan (Pasal 54 KEPPRESNo. 103 Tahun 2001):

1. penyusunan rencana nasional secaramakro di bidangnya;

2. perumusan kebijakan di bidangnya untukmendukung pembangunan secara makro;

3. penetapan sistem informasi di bidangnya;4. pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan otonomi daerah yangmeliputi pemberian pedoman, bimbingan,pelatihan, arahan, dan supervisi dibidangnya;

5. penetapan persyaratan akreditasi lembagapendidikan dan sertifikasi tenagaprofesional/ahli serta persyaratan jabatandi bidangnya;

Kewenangan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yaitu :1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang,

bangunan, tempat-tempat penimbunan,dan sebagainya;

2. meneliti semua catatan, data elektronik,dokumen, buku perhitungan, surat-suratbukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya,hasil survei laporan-laporan pengelolaan,dan surat-surat lainnya yang diperlukandalam pengawasan;

3. pengawasan kas, surat-surat berharga,gudang persediaan dan lain-lain;

4. meminta keterangan tentang tindak lanjuthasil pengawasan, baik hasil pengawasanBPKP sendiri maupun hasil pengawasanBadan Pemeriksa Keuangan, dan lembagapengawasan lainnya.

Setelah melakukan serangkaian tatakerja sebagaimana telah diuraikan diatas,maka kepala Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) menyampaikan laporanhasil pengawasan atau pemeriksaannyakepada menteri atau pejabat lain yang

bersangkutan, yang mana tembusan laporandisampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Perekonomian dan

Pengawasan Pembangunan;2. Menteri keuangan sepanjang mengenai

laporan pemeriksaan keuangan;3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara sepanjang mengenai pemeriksaanyang bersangkutan dengan pendayagunaanaparatur negara;

4. Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)sepanjang mengenai hasil pemeriksaankeuangan;

5. Pejabat - pejabat lain yang dipandangperlu;

Jika hasil pemeriksaan diperkirakanterdapat unsur tindak pidana korupsi, kepalaBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) melaporkannya kepada Jaksa Agung(R.A Supriyono, 2007: hlm 197-198).

BPKP adalah Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan yang merupakanlembaga non departemen dibentuk olehPresiden dengan Keputusan Presiden,sehingga BPKP bertanggung jawab langsungkepada Presiden terkait dengan kinerjanya.Tugas pokok dari Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) adalahmelaksanakan tugas pemerintahan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 KEPPRESNo. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen). BPKPmerupakan auditor internal. Sebagai auditrinternal BPKP mempunyai kewenangan untukmelakukan pengawasan anggaran Negara(Pasal 72 Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara). Pengawasan tersebutmeliputi pemeriksaan keuangan dan ketaatanterhadap peraturan perundang – undangan;penilaian tentang daya guna dan kehematandalam penggunaan sarana yang tersedia;penilaian hasil guna dan manfaat yangdirencanakan dari suatu program.

Audit investigasi yang dilakukan olehBPKP terkait posisi BPKP sebagai auditorinternal yang mempunyai kewenangan untukmelakukan pengawasan di bidang anggaranNegara sebagaimana diamanatkan dala Pasal72 Keppres No 17 Tahun 2000 tentangPelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.

Audit investigasi dilakukan ketika adapermintaan dari pihak yang memerlukan untukdilakukan audit. Maksud dari katamemerlukan disini adalah bahwa terdapatsuatu pelaksanaan kegiatan yang didugaterdapat indikasi penyalahgunaan wewenang.Pelaksanaan audit investigasi dilakukandengan tahapan sebagai berikut:1. Adanya permintaan kepada lembaga yang

berwenang untuk melakukan audit yangdalam penulisan hukum ini ditujukankepada BPKP,

2. Dikeluarkan surat tugas dari KepalaBPKP,

3. Dibentuk Tim untuk melakukan audit,4. Pelaksanaan audit dengan cara melakukan

pengujian terhadap bukti – bukti yangberkaitan dengan perkara yang diajukanuntuk diaudit,

5. Penilaian terhadap kecukupan bukti yangtelah diaudit,

6. Penyusunan laporan Audit,Prosedur dan teknik audit investigasi

mengacu pada standar auditing, dan

penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaanyang dihadapi. Dalam merencanakan danmelaksanakan audit investigasi, auditormenggunakan sikap yang skeptis yangprofesional (skeptic profesionalism) sertamenerapkan asas praduga tidak bersalah (Ruchyat Kosasih, 1984: 24). Audit investigasisebaiknya dilaksanakan oleh tim atau minimalsalah satu auditor yang telah mengembangkantemuan audit sebelumnya yang dalampenelitian hukum ini dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP).

Didalam proses penyidikan korupsikita masih memakai acara yang diatur dalamkitab undang hukum acara pidana (KUHAP).Selain itu adapula ketentuan – ketentuankhusus yang diatur dalam Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubahmenjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.Dalam penanganan perkara korupsi unsurkerugian negara adalah salah satu unsur yangharus dipenuhi, oleh sebab itu untukmenentukan kerugian negara dibutuhkanketerangan / pendapat ahli dalam hal ini BPKP(Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan) dan BPK (Badan PemeriksaKeuangan).

BPKP adalah lembaga non departemenyang dibentuk oleh Presiden berdasarkanKeppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP.BPKP merupakan auditor internal yangmempunyai kewenangan melakukanpengawasan terhadap anggaran Negara (Pasal72 Keppres No. 17 Tahun 2000 tentangpelaksanaan Anggaran Pendapatan danAnggaran Negara) yang salah satuapresiasinya diwujudkan dalam auditinvestigasi. BPKP sering diminta untukmenjadi ahli dalam berbagai perkara korupsi

yakni untuk menjelaskan kerugian keuangannegara. Negara Indonesia menganut sistempembuktian negatif. Sehingga dalammengambil keputusan hakim harusmendasarkan pada alat bukti minimum dankeyakinan hakim sendiri. Ahli BPKP dapatmemeberikan keterangan di persidangansehingga dianggap sebagai alat buktiketerangan ahli. Sedangkan ahli yang tidakhadir di persidangan, laporan ahli yangdiberikan pada saat penyidikan dan dilakukandibawah sumpah dapat juga dihadirkan dipersidangan untuk dperiksa sebaga alat buktisurat.

Keterangan ahli adalah keteranganyang diberikan oleh seseorang yang memilikikeahlian khusus tentang hal yang diperlukanuntuk membuat terang suatu perkara pidanaguna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka28 KUHAP). Dari pengertian diataskualifikasi ahli dapat ditentukan atas dasarlatar belakang pendidikannya, maupunpekerjaannya. Sehingga ahli dalammemberikan kesaksian bertindak atas namalembaga. Dalam hal ahli memberikankesaksian harus disertai surat penugasansebagai ahli dari lembaga terkait. Fungsi ahliadalah untuk membuat terang suatu perkarapidana, sehingga ahli adalah orang yangberkompeten mengenai suatu bidang tertentu.Dalam pemeriksaan persidangan belum tentuhakim, jaksa, maupun penasehat hukummengetahui atau menguasai semua bidang,sehingga hakim merasa perlu untukmendengarkan keterangan ahli mengenaiperkara yang sedang diperiksa yang mungkindigunakan sebagai dasar pertimbangan dalamamar putusan yang dijatuhkan.

Di dalam Pasal 186 KUHAPdisebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa

yang seorang ahli nyatakan di sidangpengadilan. Dalam hal ahli memberikankesaksian pada pemeriksaan sidang harusdisertai dengan surat tugas dari instansi tempatahli bernaung. Apabila ahli tanpa surat tugasmemberikan kesaksian di muka sidang makahakim dapat menolak atau hakim dapatmengesampingkan keterangan ahli.Berdasarkan Penjelasan Pasal 186 disebutkanbahwa Keterangan ahli ini dapat juga sudahdiberikan pada waktu pemeriksaan olehpenyidik atau penuntut umum yangdituangkan dalam suatu bentuk laporan dandibuat dengan mengingat sumpah di waktu iamenerima jabatan atau pekerjaan. Berdasarkanketentuan tersebut maka keterangan ahli dapatdilakukan di dalam ataupun di luarpersidangan pada waktu pemeriksaanpenyidikan. Apabila keterangan ahlidisampaikan di dalam persidangan makaketerangan ahli berfungsi sebagai alat buktiketerangan ahli, tetapi jika disampaikan padawaktu pemeriksaan penyidikan, keteranganahli tersebut dibuat dalam bentuk laporantertulis dengan mengingat sumpah danberfungsi sebagai alat bukti surat untukmenambah keyakinan hakim guna membuatterang suatu perkara. Diadopsi tidaknyapendapat ahli tersebut ke dalam putusanhakim sangat bergantung kepadaditerima/berguna tidaknya pendapat ahlitersebut untuk membuat terang perkara pidanayang bersangkutan dan memiliki relevansidengan surat dakwaan bahwa terdakwabersalah melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya sehingga dapatmempengaruhi keyakinan hakim.

III. PENUTUP

Penanganan tindak pidana korupsiyang melibatkan peranan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadipenting karena peran Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaiinternal auditor pemerintah kian terasa denganadanya tuntutan masyarakat ataspenyelenggara negara yang bersih dan bebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Negara Indonesia menganut sistempembuktian negatif. Sehingga dalammengambil keputusan hakim harusmendasarkan pada alat bukti minimum dankeyakinan hakim sendiri. Ahli BPKP dapatmemeberikan keterangan di persidangansehingga dianggap sebagai alat buktiketerangan ahli. Diadopsi tidaknya pendapatahli tersebut ke dalam putusan hakim sangatbergantung kepada diterima/berguna tidaknyapendapat ahli tersebut untuk membuat terangperkara pidana yang bersangkutan danmemiliki relevansi dengan surat dakwaanbahwa terdakwa bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanyasehingga dapat mempengaruhi keyakinanhakim.

DAFTAR PUSTAKAEvi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta: Sinar GrafikaRuchiyat Kosasih. 1984. Auditing Prinsip dan

Prosedural. Yogyakarta: AnandaRA Supriyono. 1990. Pemeriksaan

Manajemen dan PengawasanPemerintah Indonesia. Yogyakarta:BPFE.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

KEPPRES No. 31 Tahun 1983 Tentang BadanPemeriksa Keuangan danPembangunan.

KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi,Dan Tata Kerja Lembaga PemerintahNon Departemen.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawabandan Pengawasan Keuangan Daerahserta Tata Cara Penyusunan APBD,Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan PerhitunganAPBD.