PERAN APOTEKER DI ERA JKN -...
Transcript of PERAN APOTEKER DI ERA JKN -...
1
Minggu, 17 Maret 2019
PERAN APOTEKER
DI ERA JKN
Dr. Bimantoro R., AAK.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JKN-KIS Sesuai UU no 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pelayanan Kesehatan Dasar
(Non Spesialistik)
Pelayanan Spesialistik
Pelayanan
Sub Spesialistik
PROMOTIF
PREVENTIF
KURATIF
REHABILITATIF
• Gotong Royong• Bersifat Wajib• Pelayanan
KesehatanPerorangan
• Berdasarkankebutuhan medis
• Manfaat tidakterikat iuran
• Dilakukanberjenjang dariFKTP - FKRTL
KO
MP
RE
HE
NS
I
F
RU
JU
K
RU
JU
K
BA
LIK
Pelayanan Kesehatan Dijamin Pada Fasilitas
Kesehatan Yang Bekerjasama → Fasilitas
Kesehatan Yang Memenuhi Persyaratan Wajib
Dan Teknis
KEPESERTAAN JKN-KIS
82,64% dari total Penduduk
Indonesia*Sumber data Dukcapil :Semester I tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 263.950.794 jiwa
Sumber : BI Februari 2019
38,2% peserta
berusia di atas 40 tahun
Potensi pengelolaan penyakit
kronis peserta yang harus
dikelola secara komprehensif
Faskes Kerja Sama
17.492
19.969
20.780
21.763
23.298FKTP FKRTL
1.681
1.847
2.068
2.268
2.455
2017
2018
APOTEK
751
1217
JUMLAH APOTEK PRB
0
50
100
150
200
250
JAW
A T
IMU
R
JAW
A B
AR
AT
JAW
A T
ENG
AH
BA
NTE
N
DK
I JA
KA
RTA
KA
LIM
AN
TAN
SEL
ATA
N
SUM
ATE
RA
UTA
RA
SUM
ATE
RA
BA
RA
T
SUM
ATE
RA
SEL
ATA
N
RIA
U
AC
EH
SULA
WES
I SEL
ATA
N
DA
ERA
H IS
TIM
EWA
…
KA
LIM
AN
TAN
TIM
UR
SULA
WES
I TEN
GG
AR
A
SULA
WES
I UTA
RA
KEP
ULA
UA
N R
IAU
LAM
PU
NG
BA
LI
NU
SA T
ENG
GA
RA
TIM
UR
KA
LIM
AN
TAN
BA
RA
T
KA
LIM
AN
TAN
TEN
GA
H
BEN
GK
ULU
PA
PU
A
SULA
WES
I TEN
GA
H
GO
RO
NTA
LO
JAM
BI
MA
LUK
U U
TAR
A
KEP
ULA
UA
N B
AN
GK
A…
NU
SA T
ENG
GA
RA
BA
RA
T
KA
LIM
AN
TAN
UTA
RA
SULA
WES
I BA
RA
T
PA
PU
A B
AR
AT
MA
LUK
U
219
158 147
54 53 51 44 39 38 34 31 31 27 27 22 22 21 21 20 20 19 19 13 13 11 10 10 9 8 8 7 5 4 2
Sebaran Jumlah Apotek PRB
Total Apotek PRB s.dDesember 2018 = 1.217
Apotek
Kuantitas penyedia
obat
vs
Kualitas penyediaan
obat
Jumlah Apotek >> namuntidak memiliki kesamaan akses
penyediaan obat
CIRRHOSIS HEPATIS
GAGAL GINJAL12%
HAEMOPHILIA2%
JANTUNG52%
KANKER16%
LEUKAEMIA1%
STROKE13%
THALASSAEMIA2%
7.07%
22.19%
1.07%69.62%
0.05%
Dokter Praktik Perorangan
Klinik Pratama
Praktik Dokter Gigi
Puskesmas
RS D Pratama
Penyerapan Biaya Pelkes
PROPORSI BIAYA PER FKTP
2014 2015 2016 2017
42 T 57 T 67 T 84 T
2018
94T
DISTRIBUSI BIAYA
I PROPORSI DISTRIBUSI BIAYA PELKES PER TAHUN
FKTP
Rp 62 T
FKRTL
Rp 282 T
TOTAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN (2014-2018)
Rp 344 T
Biaya Katastropik Januari s.d. Desember 2018 sebesar
Rp 18.466.009.009.533 atau 23,37% dari total biaya
rujukan
PROPORSI BIAYA PELKES RUJUKAN
21.68% 20.80% 19.64%16.43% 18.04%
78.32% 79.20% 80.36%83.57% 81.96%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2014 2015 2016 2017 2018
Primer Rujukan
6
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
REGULASI PELAYANAN OBAT DALAM PROGRAMJKN
PROGRAM RUJUK BALIK (PRB)
HARAPAN BPJS KESEHATAN
AGENDA
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
1. Kebijakan Obat Nasional
Ketersediaan,
pemerataan & keterjangkauan obat
Menjamin keamanan, khasiat dan
mutu obat yang beredar serta
melindungi masyarakat dari
penggunaan yang salah dan
penyalahgunaan obat
Penggunaan Obat Yang Rasional
SK Menkes No. 189/Menkes/SK/III/2006
TUJUAN KONAS
LANDASAN KEBIJAKAN KONAS
Untuk mencapai tujukan Konas, ditetapkan landasan kebijakan yang
merupakan penjabaran dari prinsip Sistem Kesehatan Nasional,
diantaranya :
• Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan
pemerataan obat yang dibutuhkan masyarakat.
• Pemerintah melaksanakan pembinaan; pengawasan dan pengendalian
obat, sedangkan pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas
mutu obat sesuai dengan fungsi usahanya. Tugas pengawasan dan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dilakukan
secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan
SK Menkes No. 189/Menkes/SK/III/2006
REGULASI PELAYANAN OBAT DALAM PROGRAM JKN
No Regulasi Hal/Tentang
1 UU No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
2 Permenkes No. 28 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan JKN
3Kep. Dirjen Bina Kefarmasian dan
Alkes Nomor HK. 0203/III/1346/2014Pedoman Penerapan Formularium Nasional
4 Permenkes No. 63 Tahun 2014 Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalog
5 Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
6 Permenkes No. 99 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Perpres No. 71 Tahun 2013
7 Perpres 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan
LANDASAN REGULASI
PELAYANAN OBAT DALAM PERPRES 82 TH 2018
Penjelasan 1. Dalam rangka upaya menjaga kesetersediaan obat, BPJS Kesehatan dapat memfasilitasi
dan memberi dukungan para pemangku kepentingan terkait antara lain :
a. Kegiatan pertemuan
b.Pemberian data pemanfaatan obat dan klaim obat.
2. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk Apotek untuk menjamin ketersediaan obat bagi Peserta JKN-KIS
3. BPJS Kesehatan memastikan bahwa Faskes termasuk Apotek yang berkerjasama telah menyampaikan RKO melalui aplikasi e-monev Kemenkes
4. Apabila pengadaan obat melalui e-Katalog gagal maka Faskes dapat melakukan pengadaan obat dengan zat aktif yang sama dari Non Pemenang e-Katalog, dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas obat (substitusi Obat) misal:
•Memperhatikan NIE (nomor izin edar);
•Tanggal Kadaluarsa obat;
•Pembelian dilakukan pada distributor atau sub distributor resmi.
Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanyadimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari KetuaKomite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medikatau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudahtermasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankankepada peserta.
PELAYANAN OBAT JKN
PEMBIAYAAN PELAYANAN OBAT JKN
BPJS KESEHATAN PEMERINTAH
- Komponen paket INA CBG- Obat Kronis di FKRTL
- Obat Program Pemerintah(TB, HIV,/AIDS, Malaria, Kusta)
- Obat Onkologi/sitotoksik - Obat untuk pelayanan rumatan Metadon
- Obat Rujuk Balik
PENGADUAN TERKAIT PELAYANAN OBAT
Ketersediaan Obat masih menjadi kendala utamapelaksanaan PRB oleh Apotek.
268
487
53
203233
2
0
100
200
300
400
500
600
Iur Biaya Obat Kekosongan obat Pembedaan pemberian obatuntuk pasien JKN dan Umum
2017 2018 (SEM 1)
DATA PENGADUAN PELAYANAN OBATPERIODE TH 2017 vs SEMESTER 1 TH 2018
Sumber data : laporan call center
Tidak melayani JKN3%
Tidak memiliki Account e Purchasing
27%
Jumlah obat yang dikirim tidak sesuai
dengan Surat
Pesanan1%
Pengiriman terlambat
3%
Kosong Pabrik9%
Kosong Distributor28%
Harga tidak sesuai e-katalog
26%
Account di-lock oleh distributor
3%
LAPORAN KELUHAN OBATOLEH APOTEK
Sumber: Laporan Manual Depwil Agustus 2018
16
PROGRAM RUJUK BALIK
Pel
Penunjang Lain
Pelayanan
Kefarmasia n
Gizi
Pel
Medik
Pelayanan Keperawatan
Patient Safety Quality of life
PELAYANAN KESEHATAN
PENGKAJIAN RESEP
Kolaborasi tenaga kesehatan
P I O
PEND
EKATA
NKO
MU
NITA
S
PIO
KONSELI NG
VISITE
PENGKAJIANRESEP
REKONSI LIASI OBAT
Prog penanganan ps: khusus&
kronik
EPO
PATIENT/C
ON
SUM
ERC
ENTER
ED
KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN
Aspek Manajemen
Aspek Pharmaceutical
Care
Kontribusi ManajemenPengobatan Faskes
Meningkatkan
MemastikanPenggunaan Rasional
KONTINUITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
Peran Apoteker Di Faskes
APOTEKER PERLU MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI DAN FARMAKOTERAPI YANG BAIK
Kolaborasi Tenaga Kesehatan di Faskes
Pasien
Dokter
Bidan, perawat
Nakeslain
Apoteker TTK
patient safety
Penanganan pasien oleh
tim multidisiplin mencegah
kejadian medication eror,
DRP dan mendorong
penggunaan obat yang cost
effectifve
Sistem pelayanan kesehatan dalam era JKN memerlukan perubahan paradigma apoteker untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing
Keterbatasan tenaga kefarmasian dalam kuantitas dan kualitas
TANTANGAN
Sistem pelayanan kesehatan dalam era JKN memberikan peluang bagi Apoteker untuk berkontribusi kepada kendali mutu dan biaya obat
Apoteker berkesempatan untuk meningkatkan kompetensilebih besar mengingat program pendidikan farmasi yang berkelanjutan makin berkembang
Akreditasi FKTP memberikan peluang besar bagi apoteker untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan yang berpusat pasien, perawatan oleh tim kesehatan, meningkatkan outcome pasien melalui pelaksanaan manajemen pengggunaan obat
PELUANG
Peran Farmasis di Era JKN
PENGADAAN OBAT UNTUK MENDUKUNG TUNTAS 144 DIAGNOSA
PEMBERIAN INFORMASI OBAT/KONSELING
PROMOTIF/PREVENTIF DI PROLANIS
PROGRAM RUJUK BALIK
PROGRAM RUJUK BALIK (PRB)Adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan Kondisi stabil & masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang Yang dilaksanakan di Faskes Tk. I atas rekomendasi/rujukan daridokter spesialis/sub spesialis yang merawat
Optimalisasi PRB melalui PROGRAM PENGELOLAANPENYAKIT KRONIS (PROLANIS)
Permenkes No. 28 tahun 2014
PROGRAM RUJUK BALIK
Landasan Hukum Lain
• PMK Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
• PMK Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik
• Kepmenkes No HK 02.02/MENKES/523/2015 tentang Fornas
• Kepmenkes No HK 02.02/MENKES/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan & Penerapan Fornas
• KMK No 137 Tahun 2016 tentang Perubahan Fornas
• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
• Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK. 02.03 /III/1346/2014 tentang Pedoman Penerapan Formularium Nasional
• Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rujuk Balik Bagi Peserta Jaminan Kesehatan
• Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/659/2017 Tentang Formularium Nasional
Program Rujuk Balik
Program Rujuk Balik (PRB) pada penyakit-penyakit kronis:
1. Diabetes mellitus
2. Hipertensi
3. Jantung
4. Asma
5. Penyakit Paru Obstruktif Kronis
(PPOK)
6. Epilepsy
7. Gangguan kesehatan jiwa
8. Stroke, dan
9. Sindroma Lupus Eritematosus (SLE)
10. Penyakit kronis lain yang
ditetapkan Menteri Kesehatan
bersama Organisasi Profesi
wajib dilakukan bila kondisi pasien
sudah dalam keadaan stabil, disertai
dengan surat keterangan rujuk balik yang dibuat dokter spesialis/sub
spesialis.
PRB khusus untuk PPK tk II (Rumah Sakit)
Permenkes No 59 Tahun 2014
Optimalisasi peranDokter Layanan Primer sebagai Gatekeeper sekaligus Manager Kesehatan bagi Peserta
Transfer Of Knowledge dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis keDokter Layanan Primer
Meningkatkanefektifitas pelayanankesehatan bagi pesertapenderita penyakitkronis
Ketentuan Pelayanan Obat PRB
Obat PRB diberikan
maksimal 30 hari, Obat sesuai Fornas dan
Ketentuan lain yang berlaku
Penggantian Obat PRB hanya oleh
Dokter Spesialis/Subspesi
alis
Obat PRB diperoleh di Faskes yang
bekerjasamadengan BPJS Kesehatan
Rujukan Peserta PRB ke Faskes
Lanjutan hanya atas dasar
indikasi medis
OUTCOME
MINIMALISASI EFEK SAMPING &MONITORING TARGET
3
Pelayanan Kesehatan yangdiberikan kepada penderita
penyakit kronis dengan kondisistabil dan masih memerlukan
pengobatan atau asuhankeperawatan jangka panjangyang dilaksanakan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama atasrekomendasi/rujukan dari
dokter spesialis/sub spesialisyang merawat*)
PRBPROGRAM
RUJUK
BALIK
*) Kepmenkes Nomor 524/2015 tentangPedoman Penyusunan dan PenerapanFormularium Nasional
KETERSEDIAAN OBAT DAN APOTEKYANG BERKOMITMEN
KEEFEKTIFAN DAN KEAMANANOBAT YANG DIGUNAKAN
PEMAHAMAN PESERTA TERHADAPPROSEDUR
KEPATUHAN PESERTA UNTUKMENGKONSUMSI OBAT
IDENTIFIKASI PESERTA
FAK
TOR
KU
NC
I
INPUT
PROSES
PEMAHAMAN PEMANGKUKEPENTINGAN TERHADAP TUPOKSI
DOKUMENTASI DATA PESERTA
THE REAL PRB.....
• Rate RJTL ↓→Beban KerjaFKRTL ↓
• ProduktivitasPeserta ↑
• IntegrasiPelayanan
• Kepuasanpeserta ↑
DAMPAK YG
DIHARAPKAN
PENDAFTARAN PESERTA PRB di FKTP
1. FKTP mendaftarkandan melaporkanpeserta PRB keBPJS Kesehatan
2. FKTP melakukanpenulisan resepsesuai denganresep dr spesialis
3. FKTP memberikanbuku pemantauan
FaskesPrimerPeserta JKN
Apotek
1. Memberikan obat sesuairesep dan daftar obatPRB
2. Apotek memberikan Buku Obat
1. Kartu Identitas peserta JKN-KIS
2. Surat Rujuk Balikdari RS
(setelah 30 hari obatdari instalasi farmasi RS habis)
Petugas BPJS kesehatanmelakukan verifikasi data yang dilaporkan kemudianmemberikan feedback hasillegalisasi
Lapora
n
Legalis
a
si
Peserta PRB
Buku Pemantauan
Petugas BPJS Kesehatan
ALUR PENDAFTARAN
MELALUI RS
TREN PERTUMBUHAN PESERTA PRB KOTA
SEMARANG TH 2018
PEMETAAN KENDALA IMPLEMENTASI PRBFK
RTL
1. Sengaja tidak merujuk balik (Moral Hazard) akibatnya: Peserta di tahan di FKRTL
2. Tidak paham/Tidak percaya kompetensi FKTP untukmengelola Peserta PRB akibatnya : Peserta tidakdiberikan SRB
3. Tidak paham terhadap jenis obat yang masuk dalam PRB beserta restriksi akibatnya : Peserta tidak bisa di PRB-kan dengan adanya obat tambahan diluar PRB (contoh : warfarin)
PES
ERTA
1. Obat yang diresepkan di RS ≠ termasuk obat PRB akibatnya : Peserta akan kembali lagi ke RS, sehinggamenganggap PRB tidak berguna
2. Peserta pernah mengalami kendala dalammendapatkan obat di Apotek → akibatnya :kepercayaan Peserta terhadap jaminan ketersediaanobat di Apotek menurun
3. Merasa bahwa kepastian mendapatkan obat di RSlebih terjamin dibandingkan ke FKTP (IF FKRTL tidakmengalami kesulitan dalam pengadaan obat)
akibatnya : Peserta memilih untuk akan kembali lagike RS, sehingga menganggap PRB tidak berguna
4. Tidak paham tentang kondisi penyakitnya
akibatnya : tidak rutin ke FKTP untuk konsumsi obat5. Menunggak iuran akibatnya : tidak bisa mengakses
pelayanan kesehatan termasuk obat
AP
OTE
K/R
F/IF
KP 1. Kendala mendapatkan obat dengan harga sesuai e-
katalog akibatnya : Apotek merugi dan potensi koleps2. Tidak memiliki akses e-purchasing akibatnya kendala
dalam pemesanan obat Fornas sesuai e-katalog3. Kendala dalam registrasi e-monev dan ketidakpastian
dalam mendapatkan akses e-purchasing akibatnya : ketidakpercayaan tentang mekanisme pengadaan di era JKN
4. Ketidakpastian dalam mendapatkan obat sesuai e-katalog meskipun telah menyampaikan kendala kepadaKementerian Kesehatan Akibatnya apatis terhadapketersediaan obat
5. Kekhawatiran bertentangan dengan mekanismekeuangan daerah akibatnya tidak ada minat ruangfarmasi pkm untuk melayani PRB
PEN
YED
IA O
BA
T (P
RIN
SIPA
L 1. PKS dengan LKPP untuk kewajiban distribusi obat via e-purchasing akibatnya tidak mau melayanipembelian manual
2. Tidak mendapat kepastian obat yang dibeli olehFaskes/Apotek hanya untuk Peserta JKN akibatnyaadanya pembatasan distribusi obat
3. Terdapat beberapa prinsipal/PBF yang hanyamengutamakan Faskes Pemerintah akibatnyaFaskes swasta tidak mendapatkan obat meskipuntelah memiliki akses e-purchasing akses e –purchasing bukan jaminan bagi Faskes swasta untukmendapatkan obat
4. Perkiraan kebutuhan obat belum akuratakibatnyaPrinsipal membatasi distribusi obat kecuali padaakhir tahun
FKTP
1. FKTP tidak paham tentang Program Rujuk Balikakibatnya FKTP tidak optimal dalam mengedukasi danmeningkatkan keaktifan Peserta PRB
2. Peresepan obat PRB wajib diinisiasi oleh Spesialisakibatnya Dokter FKTP tidak memiliki kewenanganmeresepkan obat meskipun merupakan kompetensiDokter FKTP (misal pengobatan DM, HT)
Pelayanan KesehatanDasar
PelayananKesehatan
Sub Spesialistik
PROFIL FKTP (DILUAR DRG) PER 1 MARET 2019
KOTA SEMARANG
• 218 FKTP
• 11 APOTEK
KAB.DEMAK
• 87 FKTP
• 7 APOTEK
TOTAL
342 FKTP DG 18 APOTEK
KONSEP APOTEK PENGAMPU
Jika ada Obat Kosong :
1. Total resep (trmsk yang tdk kosong) dialihkan ke Apotek Pengampu
2. Pasien diberikan Pengantar dari Apotek Asal ke Apotek Pengampu
3. Kebutuhan obat akan dikirim oleh Apotek Pengampu ke Apotek Asal peserta dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam
4. Pasien bisa langsung ke Apotek pengampu dengan surat pengantar dari Apotek Asal (format akan distandarisasi)
5. Pengajuan Klaim obat dilakukan oleh Apotek Pengampu
6. Bagi hasil (sharing) yang diberikan oleh Apotek Pengampu kepada Apotek Asal sebesar 20% dari laba/margin
ALUR PELAYANAN OBAT KOSONG• PESERTA PRB FKTP APOTEK MAPPING OBAT KOSONG PASIEN PULANG
APOTEK MAPPING
APOTEK PENGAMPU
1. FOTO RESEP2. SURAT PENGANTAR3. IDENTITAS PESERTA4. NOKA PST
OBAT DIANTAR KE
APOTEK MAX 1X 24 JAM
1
2 PESERTA PRB FKTP APOTEK MAPPING OBAT KOSONG APOTEK PENGAMPU
PASIEN BISA LANGSUNG KE APOTEK PENGAMPU DENGAN MEMBAWA SURAT
PENGANTAR
FORMAT SURAT PENGANTAR• SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN OBAT DI APOTEK PENGAMPU
• NAMA PASIEN :
• NOKA JKN :
• ALAMAT :
• NO TELP/HP :
• ASAL FKTP :
• TANGGAL KUNJUNGAN :
• OBAT YANG DIBERIKAN :
• OBAT YANG KOSONG :
• ALASAN OBAT KOSONG :
• APOTEK PENGIRIM APOTEK PENGAMPU PETUGAS BPJS KESEHATAN
• (NAMA) (NAMA) (NAMA)
- Surat Pengantar menjadi syarat pelayanan/pengambilan obat di Apotek
Pengampu (yg tidak sesuai mapping)
- Surat Pengantar harus dilampirkan dalam proses penagihan klaim
- Legalisasi petugas BPJS Kesehatan dilakukan pada saat verifikasi tagihan klaim
PENANDATANGANAN PKS APOTEK PENGAMPU
APOTEK
PENGAMPU : KF
71 SUTOMO
3 APOTEK PRB BARU
1. APOTEK KF 71 SUTOMO
2. APOTEK KF 18 PEMUDA
3. APOTEK KF 324
NGALIYAN
HARAPAN BPJS KESEHATAN
HARAPAN
Adanya Dukungan dari Regulator (Dinas KesehatanKab/ Kota), Fasilitas Kesehatan, Perhimpunan Profesi
(IAI) dan Tenaga Kesehatan (salah satunya Pharmacist) dan Stakeholder terkait (Industri Farmasi, PBF) agar
ketersediaan Obat terjaga serta pelayanan obat dapatrasional dan cost effectiveness.
Terima Kasih
Kini Semua AdaDalam Genggaman!
www.bpjs-kesehatan.go.id
Download Aplikasi Mobile JKN