PER-70-2007. PPh 23 Jenis2 Tarif

5/16/2018 PER-70-2007. PPh 23 Jenis2 Tarif

1/12

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMORPER-70 IPJ/2007

TENTANGJENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF CUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAHTERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JEI"-lDERAL PAJAK,

Menimbang a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebihmenyederhanakan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungandengan penggunaan harta serta jenis jasa lain, perlu menetapkan jenisjasa yang termasuk dalam pengertian jasa lain dan besarnya perkiraanpenghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; TambahanLembaran Negara Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor ,.29 Tahun 1996 tentang PajakPenghasilan atas Penqhasilan dari Persewaan Tanah dan atauBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174); 1 L

1


2/12

Menetapkan

4. Peraturan Pernerinlah Nomor 138 Tahun 2000 tenlang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan(Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 253;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4055);

5. Peraluran Pemerinlah Nomor 140 Tahun 2000 lentang PajakPenghasilan alas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

M EMU T U S K A N:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAINDAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SE8AGAIMANA DIMAKSUDDALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAHBE8ERAPA KAlI DIU8AH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal1(1) Alas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta serta irnbalan jasa yang dibayarkan oleh badanpemerinlah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegialan, bentuk usaha lelap, atau perwakilan perusahaan luar negerilainnya alau oleh oranq pribadi yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak untuk mcmolong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri ataubenluk usaha lelap dipolong Pajak Penghasilan sebesar 15% (limabclas persen) dari perkiraan penghasilan nelo oleh pihak yang wajibrnembayar.

(2) Imbalan jasa yang alas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilanscbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasamanajernen, jasa konslruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasascbaqaimana tercanlum dalam Lampiran Peraturan Direklur JenderalPajak ini, kccuali jasa yang lelah dipolong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal2Alas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpcnggunaan harta yang tclah dikcnakan Pajak Penghasilan yang bersifatfinal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlakutidak dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1).

Pasal 3Ocsarnya Perkiraan Pcnghasilan Nelo alas penghasilan sewa danpcnghasilan lain sehubungan denqan penggunaan harta adalahsebanairnana Icrcantum dalam l.ampiran I Poraluran Direktur Jenderal Pajak~ ~

2


3/12

Pasal4Besarnya Perkiraan Pengilasilan Neto alas imbalan [asa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana lercanlum dalamLarnpiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal5(1) Perkiraan Penghasilan Nelo adalah sebesar persentase sebagaimana

lcrcantum dalarn larnpiran I alau lampiran II kolom (3) dikalikan dengannilai scwa dan penghasllan lain sehubungan dengan penggunaan harlaalau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Khusus unluk jasa konstruksi dan jasa catering, Perkiraan PenghasilanNeto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalamlarnpiran II kolom (3) dikalikan dengan jumlah nilai imbalan jasa dannilai pengadaan materiallbarang, tidak termasuk Pajak PertambahanNilai (PPN).

Pasal6Pada saal mulai bcrlakunya Pcraluran Dircktur Jenderal Pajak ini, maka :1. Pcraturan Direktur Jendoral Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tenlangJcnis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubahlerakhir dcngan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

2. Surat Edaran Dircktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995tcntang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat AngkutanDarat;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1 0/PJ.3/1998 tenlangPerlakuan Perpajakan alas Perusahaan Periklanan;

4. Keputusan Direktur Jcndcral Pajak dan Surat Edaran Direklur JenderalPajak serta Surat Penegasan, yang berlentangan dengan PeraluranDirektur Jenderal Pajak ini;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


4/12

3

" IIIi

Pasal?Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 9 April 2007

. /: < ,; / .>~~RE.~TUR JENDERAL, d// .:'/ ' I't ' / -I' !._.\ ; r :, ! r.' .. \ \ t.

\ ..) .> DARMIN NASUT ON' ~ < ;: ' .' ' ; ( ; ~ : r - ; :N_t~~:l30605098'


5/12

LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR p);)(_r/o/p,J ./2007TANGGAL : 9 1l1'ril 2007

PERKIRAAN PENGHASILAN NETOATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

NO. PERKIRAANJENIS PENGHASILAN PENGHASILANNETO

(1) (2) (3)1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 10%harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu dari jumlah brutotertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak termasuk

tidak tertulis. PPN

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 30%harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu dari jumlah brutotertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak termasuktidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan PPNdengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telahdikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

.~

Iomp go"l; r",I!IIOM)M)7


6/12

LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : Pl'~R-'/O/PJ/2007TANGGAL : 9 ~,ril 2007

PERKIRAAN PENGHASILAN NETOATAS Hv1BALANJASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,

JASA KONSUL TANSI DAN JASA LAIN

NO. JENIS JASA PERKIRAANPENGHASILAN NETO~) (2) (3)

I. 1. Jasa teknik, 30%2. Jasa manajemen, dari jumlah3. Jasa konsultansi kecuali konsultansi konstruksi. imbalan jasa

tidak termasuk PPN

II. 1. Jasa pengawasan konstruksi, 262/3 %2. Jasa perencanaan konstruksi. dari jumlahimbalan yang dibayarkan

seluruhnya termasukpemberian jasadan pengadaanmateriallbarang

tidak termasuk PPN

III. Jasa Lain:1. Jasa penilai, 30% dari jumlahimbalan jasa

tidak termasukPPN

2. Jasa aktuaris, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasukPPN

3. Jasa akuntansi, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasukPPN4. Jasa perancang, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasuk

PPN_

5. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan 30% dari jumlahminyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh imbalan jasabentuk usaha tetap, tidak termasukPPN

lOll'l' qrmli P",-IIA O~("'()l 2


7/12

6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasukPPN

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang 30% dari jumlahpenambangan selain migas, imbalan jasatidak termasukPPN

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar 30% dari jumlahudara, imbalan jasatidak termasukPPN

9. Jasa penebangan hutan, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasukPPN

10. Jasa pengolahan limbah, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasukPPN11. Jasa penyedia tenaga kerja, 30% dari jumlah

imbalan jasatidak termasukPPN

12. Jasa perantara, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasukPPN

13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, 30% dari jumlahkecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, imbalan jasa

tidak termasukPPN14. Jasa kustodianl penyimpananl penitipan, kecuali yang 30% dari jumlahdilakukan oleh KSEI, imbalan jasatidak termasukPPN15. Jasa pengisian suara, 30% dari jumlahimbalan jasatidak termasuk

PPN16. Jasa mixing film, 30% dari jumlahimbalan jasa

tidak termasukPPN

I(Hn" H r J f , I i f ~ , . . . . . , I/R 0-1()11 3


8/12

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk 30% dari jumlahperawatan, pemeliharaan dan perbaikan. imbalan jasatidak termasukPPN

18. Jasa instalasil pemasangan: 30% dari jumlah Jasa instalasil pemasangan mesin, listrikl teleponl airl imbalan jasagasl ACI TV kabel; tidak termasuk Jasa instalasil pemasangan peralatan; PPNkecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruanglingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyaiizin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;

19. Jasa perawatanl pemeliharaanl perbaikan: 30% dari jumlah Jasa perawatanl pemeliharaanl perbaikan mesin, listrikl imbalan jasateleponl airl gasl ACI TV kabel; tidak termasuk Jasa perawatanl pemeliharaanl perbaikan peralatan; PPN Jasa perawatanl pemeliharaanl perbaikan alat-alattransportasil kendaraan; Jasa perawatanl pemeliharaanl perbaikan bangunan;kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruanglingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyaiizin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;

20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk: 13 1/3 %dari jumlah Jasa perawatanl pemeliharaanl perbaikan bangunan; imbalan yang dibayarkan Jasa instalasi/pemasangan peralatan, mesinl listrikl seluruhnya termasuktelepon/ air/ gasl ACI TV kabel; pemberian jasasepanjang [asa terse but dilakukan oleh Wajib Pajak yang dan pengadaanmempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; materiallbarangtidak termasuk PPN

21. Jasa maklon, 20%22. Jasa penyelidikan dan keamanan, dari jumlah23. Jasa penyelenggara kegiatan 1 event organizer, imbalan jasa24. Jasa pengepakan, tidak termasuk PPN

25. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media 10 %massa. media luar ruang atau media lain untuk dari jumlahpenyampaian informasi. imbalan jasatidak termasuk PPN

26. Jasa pembasmian hama, 10 %dari jumlah27. Jasa kebersihan / cleaning service. imbalan jasatidak termasuk PPN - k

4


9/12

28 Jasa catering 10%dari jumlah imbalan yangdibayarkan seluruhnyatermasuk pemberian jasadan pengadaanmateriallbarang tidaktermasuk PPN

'''lnn'l'1"lir", 1m O~I)~Ol 5


10/12

LAMPIRAN IIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMORTANGGAL pr.U-?O/p.T ./2007: 9 l;pril 2007

YANG DIMAKSUD DENGAN SEWA DAN PENGHASILAN LAINSEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASAPENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA

PENUNJANG 01 UIOANG PENAMOANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG 01 BIOANGPENERBANGAN DAN BAN DAR UOARA, JASA MAKLON,

SERTA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN

1. Sewa dan pcnghasilan lain sehubungan dcngan penggunaan haria khusus kendaraanangkutan daral adalah:a. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter

unluk jangka waktu lerlenlu yailu secara harlan, mingguan maupun bulanan,berdasarkan suatu perjanjian lertulis alau tidak lerlulis antara pemilik kendaraanangkutan urnurn dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yangditunjuk sebagai pernotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

b. sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukanrnerupakan kendaraan angkulan umurn yang disewa atau dicarter unluk jangka waktuterlentu yaitu secara harlan. rningguan rnaupun bulan an, berdasarkan suatu perjanjiantertulis alau tidak tcrtulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yangdilunjuk sebaqai pemolong Pajak Penghasilan Pasal 23;

c. sowa kcndaraan berupa mihk perusahaan yang discwa alau dicarter unluk jangka waklutertenlu yaitu secara harlan, mingguan rnaupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjiantertulis alau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yangditunjuk scbagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kcsepakatan untuk mengikatkan diri padasatu alau lebih pihak lain yang dituangkan secara terlulis maupun lisan.

2. Jasa tcknik adalah pemberian jasa dalarn bentuk pemberian inlcrmasi yang berkenaandengan penqalarnan dalarn bidang industri, perdagangan dan ilrnu pengetahuan yang dapatmeliputi:a. pclaksanaan suatu proyek;b. pembualan sualu jcnis produk;c. jasa leknik dapat pula berupa pernberian inforrnasi yang berkenaan denganpenqalaman-pcnqalaman di bidang manajemen.

3. Jasa manajcmen adalah pernberian jasa dcngan ikut serta secara langsung dalampelaksanaan manajernen dengan rnendapat balas jasa berupa imbalan rnanajemen("managcment lee").

4. Jasa penunjang di bidang penarnbangan mig as adalah jasa penunjang di bidangpenarnbangan migas dan panas bumi berupa:a. [asa penyemcnan dasar (primary cementing) yailu penempatan bubur semen secara

lepal dianlara pipa selubung dan lubang sumur;b. [asa penycmenan pcrbaikan (remedial cementing), yaitu pcnernpalan bubur semen

untuk rnaksud-rnaksud: penyumbatan kcrnbali Iormasi yang sudah kosong; penyumbalan kcmbali zona yang berproduksi air; perbaikan dari pcnyerncnan dasar yang gagal; pcnutupan sumur;


11/12

c. jasa pcnqonlrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagianIormasi yang tidak tcrkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalarn rangkaian pipaproduksi dan rnengililangkan kernunqkinan tersumbatnya pipa;

d. jasa pcnqasaman (matrix acidizing), yailu pekerjaan untuk rnemperbesar daya tembusIormasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbalyang tidak diinqinkan:

e. [asa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal carapcnqasarnan tidak cocok, rnisalnya perawalan pada Iorrnasi yang mempunyai dayatembus sangat kecil;

f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakanuntuk mcnqhilanqkan cairan bualan yang borada dJIJm surnur baru yang lelah selesai,schingga aliran yang tcrjadi sesuai dengan tekanan asli Iormasi dan kemudian menjadibcsar sebaqai akibal dari gClSnitrogen yCll1gtelah dipompakan ke dalam cairan buatandalam surnur;

g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian semenlara suatu surnur baruagar dapat mengcvaluasi kemarnpuan berproduksi;

h. jasa reparasi pornpa reda (reda repair);i. jasa pemasanqan instalasi dan perawatan;j. jasa penggantian perala tan/material;k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalarn sumur:I. jasa mud engineering;m. jasa well logging & perforaling;n. jasa stirnulasi dan secondary decovery;o. jasa well testing & wire line service;p, jasa alat kontrol navigasi lepas panlai yang berkaitan dengan drilling;q. jasa pemcliharaan untuk pekerjaan drilling;r. jasa rnobilisasi dan dernobilisasi anjungan drilling;s. jasa lainnya yang sejcnisnya di bidang pengeboran migas.

5. Jasa penarnbangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalahsemua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:a. jasa pengeboran;b. jasa penebasan;c. jasa pengupasan dan pengeboran;d. jasa pcnambanqan:e. jasa penqanqkulan/sislern transportasi, kecuali jasa angkutan umum;f. jasa ponqolahan bahan galian;g. jasa rcklamasi tam bang;h. jasa pelaksanaan mokanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi danpenggalian/pemindahan tanah;i. jasa lainnya y


12/12

6. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:a. bidang aeronautika, termasuk:

jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lainsehubungan dengan pendaratan pesawat udara; jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge); jasa pelayanan penerbangan; jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses

pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawatudara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;

jasa penunjang lain di bidang aeronautika.b. bidang non-aeronautika, termasuk:

jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

7. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barangtertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan),yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahanpenolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan olehpengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

8. Jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan olehpengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran,konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan~kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

lomp

PER-70-2007. PPh 23 Jenis2 Tarif

Documents

Transcript of PER-70-2007. PPh 23 Jenis2 Tarif