PENYEMPURNAAN ARSITEKTURPROGRAM, KEGIATAN DAN

STRUKTUR KINERJA

Jakarta, November 2014

NASIONAL

K/L

ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA

2

• Setiap K/L harus memiliki lebih dari 1 (satu) Sasaran Strategis K/L.• Setiap Program harus menjadi tanggung jawab 1 (satu) Eselon 1 1 (satu) Eselon 1 dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Program.

• Setiap Program harus memiliki lebih dari 1 (satu) Sasaran Program (Outcome).

• Untuk Program Lintas menjadi tanggung jawab Kabinet (Lintas K/L) .• Setiap Kegiatan harus menjadi tanggung jawab 1 (satu) Eselon 2 1 (satu) Eselon 2 dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Kegiatan.

• Setiap Kegiatan harus memiliki lebih dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan(Output).

STRUKTUR ORGANISASI

KABINET

K/L

ESELON 1

ESELON 2

•Kerangka arsitektur program, kegiatan dan informasikinerja,

•Kerangka kerja logis dan penanggung jawab kinerjaorganisasi

• Istilah dan definisi.

Penyelarasanarsitektur informasi

kinerja meliputi :

•Penyederhanaan format dokumen pelaporan evaluasi RKTdiintegrasikan dalam Renja K/L.

Pengintegrasian data pelaporan meliputi :

Lingkup penyelarasan yang menjadi pokok kesepakatan bersama yangakan dipergunakan dalam sistem perencanaan dan manajemen kinerja,meliputi:

PENYELARASAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA(MoU: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PAN & RB tanggal 16 Oktober 2014)

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam penyusunan Program, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Program harus disusun dalam kerangka strategis dalam rangka pencapaian rencana pembangunan nasional;

2. Program harus memiliki penanggungjawab yang jelas;

3. Program harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan;

4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mendukung prioritas;

5. Program harus terintegrasi dalam manajemen anggaran yang berbasis kinerja secara luas;

6. Program harus memasukkan seluruh sumber pendanaan.

PENYUSUNAN PROGRAM

4

Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Program Teknis

Definisi: merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Contoh: program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.

2. Program Generik

Definisi: merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal)

Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU.

LANJUTAN...

5

Program Lintas merupakan program yang bersifat mewadahi kegiatan-kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang bersifat lintas K/L.

Ketentuan dalam Program Lintas:

1. Penanggungjawab pelaksanaan Program Lintas adalah Menko atauKementerian yang terkait langsung (utama) dari Program Lintas;

2. Program Lintas harus masuk dalam dokumen RPJMN dan/atau RKP;

3. Program Lintas memiliki ukuran kinerja dan target yang konkrit;

4. Kegiatan yang berada dalam Program Lintas merupakan kegiatan teknis yang dimiliki oleh K/L;

5. Alokasi untuk Program Lintas merupakan penjumlahan dari alokasi seluruh kegiatan teknis yang berada di dalamnya;

6. Program Lintas akan diberikan kode program khusus agar dapat dipantau capaian kinerjanya;

7. Nama Program Lintas akan bersifat khusus yang mencerminkan upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional (ditetapkan olehBappenas).

PROGRAM BERSIFAT LINTAS

CONTOH PROGRAM BERSIFAT LINTAS

Program Lintas

Sasaran Pembangunan

NasionalIndikator Target K/L Terkait dan Kegiatannnya

999.01.Program Peningkatan Kedaulatan Pangan

Swasembada Beras

Peningkatan Produksi Padi

6,25% Kementerian Pertanian; Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang

dan Umbi; Kegiatan Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu

Tanaman Semusim; Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman

Pangan.Kementerian Pekerjaan Umum; Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigas,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung,

Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya;Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pangan; Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan

Hortikultura.Kementerian Perindustrian; Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia

Dasar; Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman

dan Tembakau;BPN Kegiatan Pengembangan Peraturan Perundang-

undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat;

Swasembada gula

PertumbuhanProduksi Gula

9,2%

Swasembada Kedelai

Pertumbuhan Produksi Kedelai

18,4%

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II atau satuan kerja mandiri yangmenghasilkan sasaran kegiatan (output) dalam bentuk barang/jasaakhir.

Menurut jenisnya, kegiatan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:1. Kegiatan Teknis

a. Kegiatan Prioritas; merupakan kegiatan-kegiatan denganoutput spesifik dalam rangka pencapaian sasaranpembangunan baik nasional, bidang maupun K/L.

b. Kegiatan Non-Prioritas; merupakan kegiatan-kegiatandengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaankegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker), namunbukan termasuk dalam ketegori prioritas.

2. Kegiatan Generik : merupakan kegiatan yang digunakan olehbeberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis.

PENYUSUNAN KEGIATAN

KEGIATAN PRIORITAS STRATEGIS

Kegiatan Prioritas Strategis adalah kegiatan baru yang bersifat strategis (project oriented) dan ditetapkan dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional dan/atau isu-isu yang merupakan InstruksiPresiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang kinerjanya akan dipantau secara khusus.

Ketentuan lain dalam Kegiatan Prioritas Strategis:

Penetapan strategis atau tidaknya suatu project sebagai Kegiatan Prioritas Strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Kegiatan Prioritas Strategis akan dipantau dan dievaluasi pencapaiannya secara khusus oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Kegiatan Prioritas Strategis dapat ditunda/dibatalkan apabila dalam jangka waktu 2 tahun belum terlaksana.

Alokasi anggaran kegiatan prioritas strategis merupakan seluruh kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dari kegiatan tersebut.

9

Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional, atau merupakanInstruksi Presiden atau memiliki dampak langsung yang besar kepada masyarakat, dalamrangka pencapaian prioritas nasional.

Memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti (diutamakan dalam periode RPJMN 2015-2019) dan dapat segera berfungsi.

Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra studi kelayakan dan identifikasipenanggung jawab kegiatan.

Ditetapkan dalam proses RPJMN dan/atau RKP. (Berada pada Buku III RKP dan RPJMN 2015-2019, dengan 2 s/d 3 Kegiatan Prioritas Strategis per provinsi).

1

2

3

4

Pada kesempatan awal, diutamakan untuk proyek strategis infrastruktur baik pada tahap penyiapan maupunpembangunan (Untuk diluar dari bidang infrastruktur ditetapkan secara sangat selektif).

KRITERIA PENETAPAN KEGIATAN PRIORITAS STRATEGIS

10

LETAK KEGIATAN PRIORITAS STRATEGIS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN

KEGIATAN NON-PRIORITAS

11

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

KEGIATAN PRIORITAS

BIDANG

KEGIATAN PRIORITAS K/L

Kegiatan Prioritas Strategis merupakan bagian dari Kegiatan Prioritas Nasional/Bidang

Dipantau Kinerjanya secara khusus

PENUANGAN STRUKTUR KINERJA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (FORMAT)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I/PROGRAM

ESELON II/KEGIATAN

Dokumen Muatan

RPJM Nasional Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)

RKP Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)

Renstra K/L Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)

Renja K/L Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)

RKA K/L Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)

Input Proses Output

Input

Output (SasaranKegiatan)

Proses

Input Proses Output

Outcome (Sasaran

Strategis K/L)

Outcome (SasaranProgram)

Indikator Kinerja

Sasasaran Strategis

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Kegiatan

STANDARISASI OUTPUT

Standardisasi output disusun dengan tujuan untuk merampingkan output yang sangat beragam (mengurangi jumlah output yang saat ini sekitar 22.500 output).

K/L masih diberikan kesempatan untuk dapatmenambahkan output di luar yang telah distandarisasisesuai dengan kebutuhan dan penugasan.

Standardisasi output tersebut akan digunakan pada kegiatan generik di lingkungan:

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal;

Inspektorat Jenderal;

Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan

Badan Penelitian dan Pengembangan.

13

Terima Kasih