PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN …
Transcript of PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN …
PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI
DAN MUNASAKHAH DI PENGADILAN AGAMA
(Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh Dede Umu Kulsum
NIM : 1110044100004
K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H/2015 M
iv
ABSTRAK
Dede Umu Kulsum. NIM 1110044100004. Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2015 M. Ix + 72 halaman + 120 halaman lampiran.
Skripsi yang berjudul Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB) ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana penetapan hakim terhadap ahli waris pengganti dan munasakhah. Karena pada saat ini didapatkan beberapa kasus munasakhah dibagikan bagian ahli warisnya menggunakan ahli waris pengganti.
Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (pustaka) dan penelitian yuridis empiris (Penetapan No: 108/Pdt.P/2014/PA. JB).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Hakim terhadap kasus ahli waris pengganti dan munasakhah tidak ditetapkan secara rinci, mana yang ahli waris, ahli waris pengganti dan munasakhah, dan hakim tidak menetapkan ahli waris yang seharusnya sebagai munasakhah.
Kata Kunci : Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama.
Pembimbing : Ibu Sri Hidayati, MA,. Daftar Pustaka : Tahun 1973 s.d Tahun 2011
v
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada
Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa Syariahnya yang universal bagi semua
umat manusia dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman.
Skripsi ini penulis persembahkan kepada alm. Ayahanda Ahmad Madabighi
dan Ibunda Ipah Latifah yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih
sayang, dan doa tanpa kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.
Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang
penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya,
kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung
maupun tidak langsung segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya
sehingga pada akhir skripsi ini dapat terselesaikan.Oleh karena itu, sudah
sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang
sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, S. Ag, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Kamarusdiana S,ag M.H dan Ibu Hj. Sri Hidayati, M.A., selaku
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal al Syakhshiyah
vi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Ibu Hj. Sri Hidayati, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing penulis.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan Program
studi Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu
pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas Syariah
dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam
pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
6. Doa dan harapan penulis panjatkan kepada adinda Abdullah Abduh dan
Aden Muhammad Qosim yang senantiasa memberikan semangat sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat sahabat seperjuangan penulis : Wardhatul Jannah, Erwin Hikmatiar,
Defi Uswatun Hasanah, Restia Gustiana, Nisa Oktaviani, Nurul Hikmah.
8. Semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2010. Teman-teman
Kajian Peradilan Agama kelas A. Teman- teman KBPA (Keluarga Besar
Peradilan Agama) dari adik kelas sampai kakak-kakak kelas yang telah
lebih dulu menjadi sarjana. Teman-teman Guru TPQ Al-Muhajirun, yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
vii
Akhirnya tidak ada yang dapat penilis berikan sebagai balas jasa kecuali
hanya do’a Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dibalas oleh Allah
SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Sungguh, hanya Allah SWT yang dapat
membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda pula.
Ciputat, 01 Maret 2015
Penulis
viii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................. i
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .......................................................... iii
ABSTRAK ...................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .................................................................................... v
DAFTAR ISI ................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
B. Pembatasan & Perumusan Masalah ......................................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 7
D. Review Kajian Terdahulu ........................................................................ 8
E. Metode Penulisan dan Penelitian ............................................................. 9
F. Sistematika Penulisan............................................................................. 10
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS, AHLI WARIS
PENGGANTI DAN MUNASAKHAH
A. Waris dan Ahli Waris ............................................................................. 12
B. Ahli Waris Pengganti ............................................................................. 30
C. Munasakhah ........................................................................................... 41
ix
BAB III PUTUSAN DAN ANALISA NO 108. Pdt. P/2014/ PA. JB.
A. Duduk Perkara ....................................................................................... 47
B. Permohonan Pemohon dan Penetapan Hakim ......................................... 56
C. Dasar Hukum Penetapan dan Analisa ..................................................... 62
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 71
B. Saran-saran ............................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
System waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya
perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak
material dari pihak yang mewariskan (muwarits), setelah yang bersangkutan
wafat, kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian
yang didasarkan pada hukum syara’. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu
setelah memenuhi hak-hak yang terkait denagn harta peninggalan si mayit.
Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak
terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang
hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan
sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakan. Ketentuan
tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-
tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut
dengan baik.1
Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk
masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan system kekeluargaan pada
masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarikan garis
keturunan.
1 Ahmad, Rofiq, Fiqih Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 2, h. 4
2
Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum
Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan
sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-
hasil ijtidah atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.2
Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan
masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat
diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan
ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua
belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu
tidak melampaui batas-batas dari norma-norma.3
Segolongan fuqaha tabi’in dan imam-imam fiqih dan hadits,
diantaranya Sa’id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Hasan Al-Bishri,
Ahmad ibn Hambal, Daud ibn Ali, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir dan ibnu
Hazm. Berpendapat: “Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat
yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dalam firman Allah”
(QS. Al-Baqarah: 180).4
Tata aturan pembagian harta pusaka antara para waris, adalah
manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap
harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu
manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah
2 Eman, Suparman, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, Cet.
II, h. 11 3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. Keenam, h. 1. 4 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris ‘Hukum Pembagian
Warisan Menurut Syariat Islam, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2011, Cet. Ketiga, h. 261.
3
kepada ahli warisnya, dan harus dibagi secara adil, baik lelaki maupun
perempuan, baik anak kecil maupun dewasa apabila telah terpenuhi syarat-
syarat menerima pusaka.5
Masalah ahli waris pengganti juga telah lama menjadi perdebatan di
kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam Rapat Kerja
Nasional Mahkamah Agung 2009 di Palembang ada sesi khusus yang
membahas masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul,
apakah penentuan ahli waris pengganti bersifat wajib atau tentatif.
Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering
dihubungkan dengan gagasan Prof. Hazairin. Gagasan itu kemudian
diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185
KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada
pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.
Pengecualiannya adalah pasal 173 KHI.6
Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya
tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim harus
menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan
hukum dan keadilan.7
5 Ibid., h. 6. 6 Ahmad Munawir, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, diakses pada 01 April 2015 dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85/kedudukan-ahli-waris-pengganti-harus-jelas. H. 3
7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 191.
4
Al-Quran juga telah menetapkan siapa saja yang berhak untuk
menerima warisan, yang dikenal dengan istilah ashabul furud atau dzawil
furudh yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’
(dalam al-Quran), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang,
kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd dan ‘aul. Bagian-bagian
yang telah ditentukan dalam al-Quran hanya ada enam, yakni : ½, ¼, 1/8,
2/3, 1/3, dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian
tersebut adalah : suami, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-
laki seibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan
seterusnya kebawah, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu,
saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu.8
Setelah adanya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, para hakim
sudah tidak lagi menggunakan kitab-kitab fiqih dalam memutuskan perkara
yang sedang mereka tangani, tetapi menggunakan KHI sebagai pedoman
untuk memutuskan perkara, termasuk perkara waris. Secara keseluruhan
pasal-pasal yang tertera di dalam KHI khususnya masalah waris, semuanya
mengutip dari ketentuan-ketentuan faraidh yang digunakan oleh seluruh
umat Islam. Karena permasalahan waris adalah sudah merupakan ketetapan
yang telah tertulis dalam al-Quran dan al-Hadits yang merupakan pedoman
umat Islam.
Adanya Pasal 185 tentang Ahli Waris Pengganti di dalam Kompilasi
Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi : “Ahli Waris yang meninggal lebih
8 Suparman Usman dan Yusuf Somawija, Dasar-Dasar Fiqih Mawaris (Serang :
Saudara, 1993), h. 60.
5
dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”9
Dalam Fiqih adanya ketentuan ahli waris Munasakhah yaitu ialah
memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya,
lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.10
Tidak adanya peraturan munasakhah di dalam KHI timbul keingintahuan
penulis untuk menganalisa penetapan Hakim mengenai Ahli waris
Pengganti dan Munasakhah. karena sering terjadi di Indonesia bahwa
lamanya pembagian warisan.
Penetapan Nomor 108. Pdt. P/1992/PA.JB. dalam penetapan ini
bagaimana hakim menetapkan Ahli waris dan Ahli waris pengganti.
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk
membahasnya secara lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk
skripsi dengan judul :
“PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI
DAN MUNASAKHAH DI PENGADILAN AGAMA ( Analisa Putusan
No. 108 Pdt P/2013/PA. JB)
9 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang, Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 295. 10 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT AL-Maarif, 1981, cet ke-dua), h. 460.
6
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Terkait putusan mengenai masalah kewarisan yang ada di Indonesia
cukup banyak dan dengan berbagai macam permasalahannya, maka dari itu
untuk mempermudah dan memperjelas pokok pembahasannya penulis
membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini hanya
fokus pada “Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan
Munasakhah di Pengadilan Agama” (Analisa Putusan No. 108/ Pdt. P/ 2013/
PA.JB )
2. Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah skripsi ini adalah: Penyelesaian Kewarisan
Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama” (Analisa
Putusan No. 108/ Pdt. P/ 2013/ PA.JB) berdasarkan teori antara munasakhoh
dan ahli waris pengganti berbeda. Istilah ahli waris pengganti yang sudah
ada dalam KHI Pasal 185 tidak terdapat dalam fiqih-fiqih kewarisan Islam,
hal tersebut baru adanya di Negara Indonesia, yang belum ada dalam KHI
yaitu Munasakhah sedangkan adanya ditemukan dalam fiqih. karena sering
terjadi di Indonesia lamanya pembagian waris.
Sejauh yang penulis ketahui bahwa umat Islam haruslah merujuk
kepada hukum Islam yang berlaku, adapun pertimbangan lain adalah
semata-mata untuk mencapai keadilan.
Dari latar belakang yang penulis jelaskan dan masalah pokok diatas
dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:
7
a. Bagaimana ketentuan ahli waris, ahli waris pengganti, dan
Munasakhah ?
b. Bagaimana hakim menyelesaikan kewarisan ahli waris pengganti dan
munasakhah pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA. JB ?
c. Apa dasar Hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti
pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA. JB ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ahli waris pengganti
dan munasakhah.
b. Untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan ahli waris
pengganti dan munasakhah di Pengadilan Agama.
c. Untuk mengetahui apakah sama dasar dan landasan hukum untuk
memutuskan ahli waris pengganti dan munasakhah.
1. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi besar keilmuan
bagi yang berminat untuk mengkaji.
8
b. Agar mengetahui lebih luas apa saja yang menjadi pertimbangan
hakim-hakim di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara.
c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan
penulis khususnya.
D. Studi Kajian Terdahulu
Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada skripsi ini
terkait pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh:
1. Nurul Fajri, pada tahun 2013, dengan judul penelitian : “Ahli waris
Pengganti dan Munasakhah (Perbandingan dan Studi Putusan
Pengadilan Agama)” didalam penelitian ini ia menjelaskan pengertian
dan perbedaan ahli waris pengganti dan munasakhoh serta
perbandingan antara keduanya, bagaimana pula landasan yuridis
Hakim di dalam menetapkan ahli waris pengganti. Dan menganalisa
dua putusan, analisa putusan pertama yaitu terdapat kekeliruan dalam
putusan hakim.
2. Jejen Sukrillah, pada tahun 2013, dengan judul penelitian skripsi
“Status Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Yuridis Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor.0037/Pdt
.P/2011/PA JS)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana
posisi ahli waris pengganti dalam Hukum Islam dan alasan yuridis
terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No.
0037/Pdt.P/2011/PA.JS.
9
Setelah melakukan analisa dari studi kajian terdahulu, penulis merasa
bahwa pembahasannya berbeda dengan judul penulis. “Penyelesaian
Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama
(Analisa Putusan No 108. Pdt. P/2014/PA. JB)”. Didalam penelitian skripsi
ini penulis memaparkan bagaimana ketentuan ahli waris pengganti dan
munasakhah serta analisis penetapan Hakim mengenai penyelesian ahli
waris pengganti dan munasakhah.
E. Metode Penulisan dan Penelitian
Salah satu karya ilmiah adalah upaya yang sistematis dalam
penyusunannya dengan menggunakan data yang objektif. Penelitian juga
bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berguna dan menambah
perkembangan ilmu pengetahuan juga agar usaha tersebut dapat mencapai
apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode
ilmiah:
1. Metode Pendekatan
Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat
deskriptif. Metode deskkriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh
penjelasan yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti
mungkin tentang objek yang diteliti.
Metode Deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan
dan memberikan analisis terhadap kenyataan dilapangan. Sumber
utama penelitian kualitatif adalah objek di lapangan, selain itu juga
data tambahan berupa dokumen, dan penelitian kepustakaan lainnya.
10
2. Data Penelitian
Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam studi kepustakaan, penulis mencari data primer yang
berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk
dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.
Bahan-bahan yang digunakan : Buku-buku, Arsip-arsip yang
mendukung dan kamus.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
Data yang penulis gunakan dan dapatkan berupa putusan
Pengadilan Agama tentang pembagian ahli waris No 108. Pdt.
P/108/PA. JB.
b. Teknik Analisis Data
Analisa data dalam skripsi ini adalah kualitatif-normatif
yakni pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan materi, putusan dengan teori fiqih, KHI serta
Undang-undang mengenai kewarisan.
F. Sistematika Penulisan
Mengenai teknik penelitian penulisan skripsi ini, penulis mengikuti
dari buku pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan untuk
11
menggambarkan gambaran yang jelas, terdiri dari empat bab antara lain
sebagai berikut:
Bab pertama, berisikan pendahuluan dengan uraian yaitu
mengungkapkan latar belakang penulisan skripsi, merumuskan identifikasi
permasalahan, menunjukan maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teori dan mengungkapkan metedologi yang
dipergunakan sebagai kerangka menuju uraian yang sistematis dan terakhir
sistematika penulisan.
Bab kedua, pembahasan tentang penjelasan beberapa teori tentang
ahli waris, ahli waris pengganti, dan munasakhoh.
Bab ketiga, menguraikan dan menjelaskan kronologi perkara,
permohonan para pemohon, analisa putusan dan dasar hukum.
Bab keempat, yaitu merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian
tulisan karya ilmiah ini, penutup dalam bab ini penulis akan mengemukakan
kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk kemudian penulis memberi
saran-saran, juga dipergunakan dalam penulisan skripsi yaitu library
research ditulis dalam daftar pustaka, serta lampiran-lampiran data.
12
BAB II
KETENTUAN AHLI WARIS, AHLI WARIS PENGGANTI
DAN MUNASAKHAH
A. Waris dan Ahli Waris
1. Beberapa Pengertian Waris
a. Al-mirats dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari
kata waritsa-yaritsu-miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah
berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu
kaum kepada kaum yang lain.11 Pengertian menurut bahasa ini
tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta
benda dan nonharta benda misalnya, Allah SWT dalam Al-Qur’an
surat al-Naml ayat 16
Artinya: dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai
manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan
Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar
suatu kurnia yang nyata".
11 Kamus Lengkap Bahasa Arab, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 588
12
13
Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan
Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur
yang diturunkan kepadanya.
“mawarisa sulaimanu dauda” (dan sulaiman telah mewarisi daud)
dan hadits “al-ulama Warasatul Anbiya’I” (Ulama adalah ahli waris
para nabi). Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal
para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang
ditinggal itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak
milik legal secara syar’i.12
b. Waris adalah bentuk isim fa’il dari kata waritsa, yaritsu,iritsan,
fahuwa waritsun yang bermakna orang menerima waris. Kata-kata itu
berasal dari waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau
perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu
yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka
peninnggalan mayit kepada ahli warisnya.13
c. Mawaris adalah jama’ dari Mirats. Maka yang dimaksud dengan
irats, demikian pula irts, wirts, wiratsah dan turats yang maknanya
dengan mauruts, ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal
yang diwarisi oleh para warisnya.
d. Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh waris disebut
muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka dinamakan warits.
12 H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 205
13 Ibid, 205-206
14
e. Al-faraidh secara etimologi kata “faraid” merupakan jama’ dari
Faridhah. Kata ini diambil dari “fardhu” fardhu dalam istilah ulama
fiqih Mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara untuk
waris.14
Masalah-masalah mawaris didalam syariat Islam adalah salah satu
dari pembahasan-pembahasan ilmu yang terpenting.
Fuqoha Islam telah memperkatakan pembahasan-pembahasan
dalam masalah-masalah yang berpautan dengan mirats, sehingga
sebagian mereka menulis buku-buku sendiri untuk masalah-masalah
ini, bahkan mereka menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan
menamakannya : Ilmu Mawarits atau Ilmu Faraidh.
f. Al-tirkah tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa searti
dengan mirats atau harta peninggalan atau harta yang ditinggalkan.15
Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta
mawarits sesudah meninggalnya, yang ditinggalkan oleh si mayit
secara mutlak. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada
harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia
mati. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang
mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya : hak pakai,
hak penghormatan, hak tinggal ditanah yang dimonopoli untuk
bangunan dan tanaman. Menurut madzhab Maliki, Syafi’I dan
Hanbali, peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang
14 Hasbi Ash-shiddieqy, Fiqhul Mawaris, hokum-hukum warisan dalam syari’at Islam, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 17-18.
15 Kamus Lengkap Arab-Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 66.
15
ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan
harta benda.16
Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat
sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya
ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki
maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat
Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia
meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya,
dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-Qur’an telah
menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan
kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata
secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum
kekeluargaan. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 :
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-
masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet.2 (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 238
16
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang
dan pemberian untuk kerabat.
2. Ahli Waris dan Dasar Hukum
Ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima pusaka menurut
hukum Islam adalah:
1. Suami dan isteri, yakni apabila suami meninggal dunia, maka isteri
mendapat pusaka, begitu juga jika isteri meninggal dunia, maka suami
mendapat pusaka.17
2. Ibu dan bapak, jika anak meninggal dunia, maka ibu bapaknya
mendapat pusaka anaknya itu.18
3. Anak (laki-laki atau perempuan), jika ibu atau bapak meniggal dunia,
maka anaknya mendapat pusaka.19
Mereka ini selalu mendapat pusaka, tidak terhalang oleh siapapun. Selain
dari pada itu ada lagi orang-orang yang mendapat pusaka, tetapi jika ada
syarat-syaratnya, yaitu:
17 Q.S An-nisa (4) Ayat: 12 18 Q.S An-nisa (4) Ayat: 11 19 Q.S An-nisa (4) Ayat: 11
17
4. Nenek (bapak dari bapak, ibu dari ibu, atau ibu dari bapak), nenek itu
mendapat pusaka, bila tak ada bapak atau ibu. Tetapi jika bapak atau
ibu masih hidup, maka nenek tidak mendapat pusaka.Adapun ibu dari
bapak ibu, maka tiada mendapat pusaka.
5. Cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari
anak laki-laki). Cucu itu mendapat pusaka, bila tak ada anak laki-laki,
tetapi jika anak laki-laki msih hidup, maka cucu tidak dapat mendapat
pusaka.
6. Saudara kandung (seibu-sebapak), laki-laki- perempuan. Saudara itu
mendapat pusaka bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau
bapak.Kalau salah seorang diantara mereka masih hidup, maka
saudara itu tidak mendapat puasaka.20
7. Saudara sebapak, laki-aki atau perempuan. Ia mendapat pusaka, bila
tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak atau saudara kandung
laki-laki.
8. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan). Ia mendapat pusaka, bila tak
ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu bapak, atau nenek.
9. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ia mendapat pusaka,
bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, nenek laki-laki,
saudara kandung atau saudara sebapak. Apabila salah seorang diantara
mereka masih hidup, maka ia tidak mendapat pusaka.21
20 Q.S An-nisa (4) Ayat: 12 21 Q.S An-nisa (4) Ayat: 176
18
10. Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila
tak ada orang-orang yang termaktub dalam nomor 9.
11. Paman (saudara bapak) kandung laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila
tak ada orang yang temaktub dalam nomor 9 dan 10.
12. Paman (saudara bapak) yang sebapak laki-laki. Ia mendapat pusaka
bila tak ada orang-orang yang termaktub dalam nomor 9,10, dan 11.
13. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia mendapat pusaka bila tak ada
orang yang termaktub dalam nomor 9,10,11 dan 12.
14. Anak laki-laki dari paman sebapak. Ia mendapat pusaka bila tak ada
orang yang termaktub dalam nomor 9,10,11,12 dan 13.
15. Mu’tiq (orang yang memerdekakan hamba sahaya), laki-laki atau
perempuan. Ia mendapat pusaka dari hamba yang telah
dimerdekakanya, bila tak ada ahli warisnya yang tersebut dari nomor
1 sampai 14, (Hal ini tidak ada di Indonesia).22
Berdasarkan uraian tentang ahli waris tersebut, maka jumlah ahli
waris laki-laki yaitu lima belas :23
(1) anak, (2), cucu sampai kebawah, (3) bapak, (4) nenek sampai
keatas, (5) saudara sekandung, (6)saudara sebapak, (7)saudara seibu,
(8) anak saudara kandung laki-laki, (9)anak saudara sebapak laki-laki,
(10) paman kandung, (11)paman sebapak, (12)anak paman kandung
22 H. Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam, Cet.V, (Jakarta: PT. Hidakarya
Agung, 1989), h. 10-12 23 Ibid, h.12
19
laki-laki, (13)anak paman sebapak laki-laki, (14) suami, (15)orang
yang memerdekakan.
Sedangkan ahli waris perempuan yaitu berjumlahsepuluh :24
(1) anak perempuan, (2) cucu perempuan sampai kebawah, (3) ibu,
(4)nenek perempuan dari pihak ibu, (5) nenek perempuan dari pihak
bapak, (6)saudara kandung perempuan, (7)saudara sebapak
perempuan, (8) saudara seibu perepuan, (9) isteri, (10) orang yang
memerdekakan.
Ahli waris yang merupakan pengembangan pemahaman dari yang
tersurat dalam ayat mawaris berarah kebawah disebut bunuwwah,dan
merupakan pengembangan makna dari kata aulad. Para ulama telah sepakat
bahwa yang dimaksud dengan aulad itu berjenis dua yaitu baik yang lelaki
maupun yang perempuan.Yang lelaki, ibn, dikembangkan kepada para
keturunannya terus kebawah yaitu ibnu ibn, dan seturusnya ibnu ibnu ibn
berkelanjutan tanpa terhenti asalkan terpancar lelaki tidak disela garis
keturunan perempuan.Sedang yang perempuan, bint, dikembangkan kepada
para keturunan terus kebawah yaitu bintu ibn dan seterusnya bintu ibnu ibn
berkelanjutan tanpa terhenti asalkan berpancar lelaki tidak disela dengan
garis keturunan perempuan.25
Keturunan yang lelaki diperhitungkan derajat keturunannya berurutan
menduduki ketentuan dan hak-hak yang berlaku untuk anak lelaki (ibn).Ibnu
sulb dihitung dengan bergaris keturunan derajat pertama, cucu dihitung
24 Ibid, h. 12-13 25 Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta
Peninggalan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 127
20
dengan derajat dua, dan anak cucu dihitung dengan derajat seterusnya.26
Dalam ketentuan dimana yang berderajat sedikit (misalnya pertama) masih
ada, maka yang berderajat lebih banyak (misalnya dua atau tiga) tertutup
(mahjub), karena dalam kedudukannya sebagai ahli waris mereka menjadi
ahli asabah binafsih.Berbeda dengan yang perempuan derajat bawah atau
banyak mungkin saja tampil bersama dengan yang berderajat atasnya yang
lebih sedikit, sebagai ahli waris yang memperoleh haknya masing-masing.
Jadi ketentuan lelaki hanya dalam dua kemungkinan, kalau tidak tertutup ia
akan tampil sebagai ahli asabah binafsih.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Waris dasar dan sumber
utama waris dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah nash atau teks
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Hadits). Ayat-ayat Al-
Qur’an sebagai berikut
1. Ayat-ayat Al-Qur’an
a. QS. An-Nisa ayat 7-14
Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
26 Ibid, h. 128
21
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. ( Q.S An-
Nisa (4) : 7 )
Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya
22
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian
tersebutb diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisaa (4 ):11
Ibu dapat sepertiga, dan selebihnya buat bapak sebagai ashabah, jika
simayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan tidak
meninggalkan lain-lain warits.
Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut:
Dari jabir, dia berkata: Istri Sa’d ibnu Rabi’ datang kepada
Rasulallah SAW. Dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari
Sa’d, lalu katanya: wahai Rasulallah kedua perempuan ini adalah anak
Sa’d ibnu Rabi’. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu
berperang bersama engkau di uhud. Dan paman keduanya telah
mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta
bagi keduanya.Sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan
harta. Maka kata beliau: “Allah akan memutusi perkara itu.” Lalu turunlah
ayat warisan ini. Maka Rasulallah SAW. pun mengirim utusan kepada
paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau, lalu kata beliau:
“Berikan kepada kedua anak perempuan Sa’d ini dua pertiga, dan kepada
23
ibu keduanya seperdelapan; dan sisanya untukmu” HR lima orang ahli
hadits kecuali an-Nasa’i.27
Bagian-bagian waris yang dapat diperoleh oleh suami yang ditinggal
mati oleh isterinya dan sebaliknya bagian isteri yang ditinggal mati oleh
suaminya dijelaskan dalam surat an-Nisaa ayat 12 sebagai berikut:
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 237
24
Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan
yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisaa (4): 12)
Dalam ayat kewarisan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan
Allah yang wajib dijalankan. Dalam ayat tersebut pun memberikan
peringatan dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang
25
ditetapkan di atas, itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-
ketentuanNya yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana firman Allah yang
tertera dalam surat an-Nisaa ayat 13 dan 14. Sebagai berikut:
Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan
dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang
besar”. (Q.S An-Nisa (4) 13)
Artinya: “dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya
dan melanggar ketentuan-ketentuanNya kedalam api neraka sedang ia
kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakannya”. (QS. an-
Nisaa (4): 14)
26
2. Hadits-hadits Nabi
ھ صلى االله علیھ وسلم الرَّجُلُ یَرِثُ أَخَاهُ لِاَبِیْھِ واُمِّھِ دُوْنَ أَخِیْھِ لِاَبِیْھِلُ الَّقَا ل عَلِيُّ : قَضى رَسُو
Artinya: Telah berkata Ali “Rasulallah SAW telah hukumkan, bahwa
seorang mewarisi saudaranya seibu sebapak, tidak saudaranya sebapak.
(Tirmidzie)
Maksudnya: Kalau seorang meninggalkan saudara laki-laki seibu
sebapak dan saudara laki-laki sebapak, maka saudara seibu sebapaklah
yang jadi ahli waris, tidak saudara sebapak.
مَوْلُوْدُ وُرِّثَ (ابو داود)اِذَاسْتَھَلَّ الْ
Artinya: Apabila saudara (bernyawa) anak yang lahir, maka dia
diberi pusaka. (Abu Dawud)
مُّا اُھَنَوْدُ نْكُیَ مْلَ السُّدُسُ اِذَا لِلْجَدَّةِ لَعَجَ صَلَى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمْ الّنبِيَّ نّاَ ةَدَیْرَى بُبِن اَعَ
(ابو داود)
Artinya:Dari Buraidah: bahwasannya Nabi SAW telah beri bagi nenek
seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (Abu Dawud)28
28A. Hasan, Al-Fara’id ilmu pembagian Waris, Cet. XIII, (Surabaya: Pustaka
Progressif:1992), h. 28.
27
3. Syarat-syarat Mewarisi dan Penghalang untuk Mewarisi
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pusaka-mempusakai
adalah sebagai berikut:
1. Matinya muwarits
Apabila yang meninggal itu betul-betul telah meninggal, atau karena
putusan hakim dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal
karena sudah lama pergi tidak karuan tempatnya, dan menurut
keyakinannya tidak mungkin jika orang tersebut masih hidup pada
masa itu, yaitu setelah ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan.
Prinsip yang demikian sama dengan pasal 830 B.W. yang berbunyi
“pewaris hanya berlangsung karena kematian”.
2. Hidupnya warits
Orang yang akan mewaris, nyata-nyata benar-benar hidup sepeninggal
si mayat, atau karena keputusan hakim, bahwa orang itu sepeninggal
mayat masih dalam keadaan hidup berdasarkan keyakinannya setelah
ditinjau dari beberapa segi tidak mungkin orang itu telah mati. Dalam
hal ini maka jika terjadi dua orang meninggal bersama-sama dalam
satu waktu yang sama, atau mati berturut-turut tetapi tidak diketahui
mana yang lebih dulu meninggalnya, maka kedua orang tersebut
diantara salah satunya tidak dapat mewarisi terhadap yang lain.
Demikian menurut pendapat Jumhur Ulama29
29 Moh, Anwar. Faraidl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya,
(Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 33
28
Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang mati bersama-
sama atau berturut-turut tetapi tidak diketahui mana yang lebh dahulu
meninggal, adalah saling mewaris. Cara mewaris mereka ialah
masing-masing dari mereka mewaris dari yang lain pada pokok
hartanya sendiri, bukan harta yang diperoleh daripada harta yang
lain.30
3. Tidak ada Sebab Penghalang Menerima Waris
Apabila telah diketahui benar-benar bahwa orang itu memang
termasuk golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana
ketentuan dalam faraid, dan tidak ada penghalang-penghalang
menerima waris seperti, membunuh pewaris, berbeda agama dengan
pewaris dan karena perbudakan.
Adapun kriteria dan sebab-sebab seseorang menerima waris ada
tiga hal, yakni:
1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah)
Kata kerabat berasal dari kata qariibun, artinya adalah karib atau
dekat. Istilah lain untuk kata kerabat adalah saudara (bahasa
Indonesia), dulur atau baraya (bahasa Sunda).
Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan “kerabat adalah
pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat/karib dengan seseorang
karena pertalian darah, perkawinan atau pendakuan”. Kerabat
30 Ibid, h. 33-34
29
karena pertalian darah disebut kerabat sedarah, kerabat karena
pertalian perkawinan disebut kerabat semenda, dan kerabat karena
pendakuan disebut kerabat angkat. 31
Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang
mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat
digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:
a. Furu’, yaitu anak turunan si mayit.
b. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit
melalui garis menyamping seperti saudara kandung, seayah atau
seibu.
2. Hubungan Perkawinan (al-musaharah)
Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling
mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan
rukunya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif.
3. Hubungan karena sebab al-wala’
Al-Wala’, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan
hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang
terakhir, agaknya jarang dilakukan, makah tidak ada sama sekali.
Adapun al-wala’ yang pertama disebut dengan wala’ al-‘ataqah atau
usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala’ al-muwalah, yaitu
wala’ yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong
31 Otje Salman S dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Cet.II, (Bandung: PT Refika
Aditama: 2006), h. 29
30
dengan yang lain melakukan suatu perjanjian perwalian. Orang yang
memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu’tiq, jika
perempuan mu’tiqah. Wali penolong disebut maula dan orang yang
ditolong disebut dengan mawali.32
B. Ahli Waris Pengganti
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti
Mewaris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli
waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan
yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti
Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh
bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang
digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau
dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal
terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaklah
merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris
yang meninggalkan harta peninggalan. 33
Menurut Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya Ahli Waris
Sepertalian Darah, Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-
orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi
32 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet 2. H.
34-35. 33Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2004,
Cet. Kedelapan), h. 80.
31
telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris
itu masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu
diperhitungkan.34 Misalnya hubungan kakek-cucu, diselingi oleh anak.
Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal
terlebih dahulu dari pada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu
tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak akan menjadi ahli waris
pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.
Keturunan saudara dianggap menjadi ahli waris pengganti bagi saudara.
Ismuha memberikan arti yang berbeda. Menurut beliau, penggantian tidak
saja seperti yang didefinisikan di atas, tetapi juga mencakup orang-orang
yang karena perurutan menjadi berhak setelah orang-orang yang di atasnya
tidak ada lagi.35 Menurut Ismuha, cucu dan saudara laki-laki seayah seperti
dalam aturan fiqih itu, telah termasuk ke dalam ahli waris karena
penggantian (beliau menggunakan istilah penggantian tempat).
Kelihatannya Ismuha ingin menyamakan ahli waris penerus dengan ahli
waris pengganti.
Ahli waris pengganti itu mengambil alih saham yang seharusnya
menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak
mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu mengambil alih hak yang
seharusnya menjadi saham dari orang (ahli waris) yang menghubungkan
dia dengan pewaris.
34 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap
penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 52. 35 Ibid, h. 52-53
32
Beberapa pendapat yang timbul mengenai adanya ketentuan ahli
waris pengganti pada Rakernas Mahkamah Agung di Palembang :
Diskusi hangat itu diawali oleh gagasan Hakim Agung
Habiburahman yang menggugat ketentuan ahli waris pengganti yang nota
bene selalu dilekatkan kepada Hazairin sebagai penggagas teori kewarisan
bilateral yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Islam Indonesia.
Ketentuan ahli waris pengganti tersebut pernah digulirkan oleh
Habiburrahman pada Rakernas 2009 di Palembang. “Saya melihat
Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van
Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku
sebagai mujtahid tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya
mujtahid,” kata Habiburrahman mengungkapkan latar belakang idenya.36
Kontan saja gagasan tersebut menuai respon beragam. Mukhsin
Asyrof, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menyebut ketentuan
ahli waris pengganti memang tidak diatur dalam fikih, sama halnya dengan
beberapa ketentuan lainnya seperti wasiat wajibah. “Saya kira ketentuan
ahli waris pengganti ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada
para ahli waris. Kenapa kita tidak mengkaji pemahaman Hazairin dan
temukan kelemahan dan mungkin kesalahan dari teorinya ketimbang
mengkritisi kehidupan pribadinya,” tanya Mukhsin Asyrof.
Ada juga yang mempertanyakan apakah ketentuan ahli waris
pengganti ini merupakan penemuan hukum ataukah penciptaan hukum.
36 Ahmad Munawir, ketentuan ahli waris pengganti, diakses pada 11Maret 2015 dari http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi-457734.html. H. 2
33
Dari hal inilah akar masalah bisa ditelusuri. Demikian kata Abd. Halim
Syahran, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.37
Ahli waris kelompok terakhir ini, kedudukan dan bagiannya
memang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Kedudukan mereka sebagai ahli
waris dan bagiannya dapat dipahami melalui perluasan pengertian waris
yang disebutkan dalam al-Quran, pengertian anak diperluas ke cucu,
pengertian saudara diperluas kepada anak saudara dan seterusnya. Dari
dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, mereka dapat disebut
ahli waris penganti, ahli waris karena penggantian itu mengambil alih
saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikan.38
Ahli Waris Pengganti ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
185 yang berbunyi :
1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Pasal 185 diatas menunjukan bahwa ahli waris yang orang tuanya
telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan
orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) dalam
menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian,
kedudukannya menjadi ahli waris pengganti. Sebagaimana dalam BW
37 Ibid, h.3 38Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap
penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab. h. 80.
34
yang dikenal dengan istilah plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada
ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti
plaastvervulling dalam BW, hal ini sejalan dengan doktrin Hazairin dan
cara succesior dan prinsip representasi yang dipakai oleh golongan Syi’ah.
Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris
pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.39
Menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia,
maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan
syarat, bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau
tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang
tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah mati sebelum saat
pembagian harta dan dalam sistem kollektif telah mati terdahulu dari si
pewaris.
Tidak ada penghubung ialah antara si pewaris dengan anaknya,
atau antara si pewaris dengan ayah atau ibunya.
Tidak ada penghubung yang masih hidup ialah misalnya antara
cucu si pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris yang menjadi
penghubung dalam keturunan itu telah mati, atau antara piut si pewaris
dengan si pewaris manakala anak si pewaris dan cucu si pewaris yang
menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati. Sebaliknya dalam
dua contoh itu masih ada lagi penghubung yang masih hidup jika anak si
pewaris itu belum mati sehingga cucu itu tidak berhak menajdi ahli waris
39Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 200.
35
atau anak itu memang sudah mati tetapi cucu itu masih hidup, maka piut
itu bukan ahli waris, tetapi ahli waris ialah cucu itu.40
Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia
selalu mengambil alih hak yang seharusya menjadi saham dari ahli waris
yang menghubungkan dia dengan pewaris.Tentang sejauh mana
kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli
waris langsung yang digantikannya, dari segi bagian yang mereka terima,
tidak ada petunjuknya secara pasti dalam al-Quran atau hadits Nabi.Dalam
hal ini Allah SWT menyerahkan penyelesaiannya kepada akal manusia.
2. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqih
Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak
anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta
warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat 2/3 bagian. Kalau ada
anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.
Dengan demikian dalam hukum tidak ada ketentuan pergantian
warisan (plaatvervulling), artinya cucu perempuan tadi tidak
menggantikan ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si
peninggal warisan (pewaris).41
40Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith (Jakarta:
P.T. Tintamas Indonesia, 1982, cet. Keenam), h. 22. 41 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan
Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 123
36
Jika seorang cucu perempuan bersama anak perempuan dari pewaris,
maka cucu perempuan mendapat 1/6 bagian dari harta warisan (lihat
gambar I):
GAMBAR I
P Keterangan gambar:
B laki-laki
B= anak perempuan
A
Jika ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat 2/3
bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa (lihat gambar II)
GAMBAR II
P Keterangan Gambar:
A= Cucu perempuan dari anak laki-laki
B dan C = anak perempuan
B C
A
Jika ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak mendapat bagian sama
sekali (lihat gambar III)
37
GAMBAR III
P
Keterangan Gambar:
A= cucu dari anak laki-laki
B B= anak laki-laki
A
3. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti
Dalam Al-Quran Allah SWT menerapkan hubungan darah antara ayah
bersama ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak sebagai hubungan
yang amat khusus dan paling akrab.42Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-
Quran surat An-Nisa: ayat 11. Hubungan pertalian darah ini dirinci dalam
Al-Quran dengan dua istilah. Pertama, istilah al-aqrabun (keluarga dekat),
yang biasanya selalu ditempatkan setelah istilah al-walidani (dua orang
tua). Kedua istilah ulul qurba (keluarga jauh).
Sesuai dengan maknanya dalam istilah kekeluargaan yang selalu ada
arti perhubungan yang ada didalamnya selalu ada perbandingannya, maka
alwalidani dan al-aqrabun menurut al-Quran dalam satu sisi merupakan
pewaris yang sama kedudukannya. Al-walidani
Kemudian sebagai pangkal dari garis pokok pergantian adalah surat
an-Nisa : 33
42Moh, Dja’far. Polemik Hukum Waris, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, 2007),
38
Artinya :bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-
pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(An-Nisa (4) : 33)
Ayat diatas diterjemahkan oleh mayorotas ulama, sebagaimana dalam Al-
Qur’an Departemen Agama. Sedangkan Prov. Hazairin
menerjemahkannya sebagai berikut :
Dan untuk setiap orang itu (aku) Allah telah mengadakan mawali
bagi harta peninggalan ayah dan emak dan bagi harta peninggalan
keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi keluarga
seperjanjianmu, karena itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian
kewarisannya 43
Dalam ayat di atas tergambar dengan jelas bahwa nashibahum (bagian
mereka) menurut perintah Allah dalam ayat itu harus diberikan kepada
43Moh, Dja’far, Moh. Polemik Hukum Waris, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous,
2007),
39
mawali, bukan kepada orang yang termasuk dalam likullin, karena mawali
itu adalah ahli waris.
Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata
walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut
mempunyai mawali yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang
menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin,
ahli waris adalah anak dan atau mawali anak. Jika anak-anak itu masih
hidup, maka tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan
berdasarkan surat An-nisa ayat 11. Mawali disini hanya mungkin
dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih
dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutnya nama ayah atau
ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan lain
selain dari pada mengartikan mawali dengan keturunan dari anak yang
telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan inilah posisi ayah
sebagai pewaris tidak akan tertukar .44
Pengertian Mawali dalam al-Qur’an menurut para ilmuan :
Dalam hukum kewarisan Islam dalam al-Qur’an ayat yang mengatur
mengenai istilah wallidan,dan aqrobun juga istilah mawali, yaitu dalam
Q.S An-Nisa ayat 33. Permasalahan tentang mawali muncul setelah
Hazairin menerjemahkan atau menafsirkan surat an-Nisa ayat 33 berbeda
dengan para ulama tafsir dan Fiqih.
44Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap
penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 55.
40
Mawali itu adalah ahli waris, sedangkan yang dimaksud si pewaris
disini ialah ayah atau ibu atau seseorang dari aqrobun. Jika ayah ibu yang
mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang
mati atau pun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup, jika tidak
ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-
anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu
bukan ayah tetapi seorang dari pada aqrabun. Kepada anak-anak yang
masih hidup sudah harus diberikan bagiannya sebagai ahli waris, tetapi
disamping bagian dari anak-anak ini harus pula diberikan bagian kepada
mawali yang diadakan Allah SWT bagi si fulan ikut serta sebagai ahli
waris bagi ayah dan bukan fulan sendiri.45
Hazairin juga mengatakan bahwa arti mawali dalam faham beliau
adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diberi hak oleh Al-Qur’an
sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang telah mati sebelum membagi
harta pusaka atau sebagai ahli waris pengganti bagi seorang saudara yang
telah mati sebelum berbagi harta, mawali ialah menunjukan siapa yang
berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti sebagaimana disebut tadi.46
Mahmud Yunus tidak sepakat dengan Hazairin dalam mengartikan
mawali (Q.S An-Nisa/3: 33) sebagai ahli waris pengganti. Sebab meskipun
arti mawali (jama’ mawla) itu banyak, seperti: yang mempunyai tuan,
budak, yang memerdekakan dan lain-lain, namun dalam ayat tersebut arti
45 Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Quran dan Hadits (Jakarta: PT.
Tintamas Indonesia, 1982, Cet. Keenam), h. 28. 46 Habibirrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Seri Disertasi
(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 160.
41
mawali, sebagaimana sudah sisepakati para mufassir, ialah: anak, ahli
waris, ashabah atau yang mempunyai hak atas harta peninggalan.47
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Hazairin telah
melakukan suatu pembaharuan terhadap hukum kewarisan Islam dengan
memberikan penafsiran tentang adanya pergantian ahli waris seperti yang
telah dijelaskan di atas dan penafsiran inilah yang sepertinya telah menjadi
suatu sumber hukum Kewarisan di Indonesia yang dituangkan di dalam
pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
C. Al-Munasakhoh
1. Pengertian Munasakhah
Menurut Bahasa, al-munasakhah artinya an-naql (memindahkan) dan
al-izalah (menghilangkan). Seperti kalimat, “Nasakhtu al-kitab”,
maksudnya “Naqalthu ila nuskhah ukhra” (Aku memindahkan atau
menyalin naskah atau tulisan dari buku itu).48 Seperti kalimat, “Nasakhat
asy syamsu” matahari itu menghilangkan atau menghapus bayangan.49
Pengertian pertama mengacu pada firman Allah SWT:
47 Muhammad Dja’far, Polemik Hukum Waris: Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin
dan Ahlus Sunnah, (Tangerang: Kencanamas, 2007), h.63. 48 Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 540. 49 Muhammad, Ali Al-Sabouni. Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, (Jakarta: Dar
Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 190
42
Artinya:(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan
terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat
apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S Al-Jaatsiyah (45): 29)
Yakni, kami telah menyuruh menyalin atau memindahkan.
Untuk makna kedua (menghilangkan), terdapat dalam firman Allah
swt. Berikut ini.
Artinya : “Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya
atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa
sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah (2) :
106)
Maksudnya, “Nubaddiluha aw nuzillu tilawataha wa nughayyiru
hukmala ‘Kami ganti atau hilangkan bacaanya dan kami ubah hukumnya’.”
Adapun pengertian al-munasakhah menurut istilah adalah wafatnya
salah seorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga
bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Jika ada salah seorang ahli
43
waris wafat sebelum pembagian harta warisan atau sebelum memperoleh
pembagian harta itu, maka bagiannya beralih kepada ahli warisnya.50
Sedangkan menurut ulama fiqih al-munasakhah adalah situasi atau
kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum
pembagian warisan.51 Apabila keadaannya demikian, hak orang yang
meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab,
penamaan masalah ini dengan al-munasakhah dikarenakan masalah pertama
dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah dari
satu ahli waris,
Dikutip dalam bukunya Fatchur Rahman, As-Sayyid as-Syarif
menta’rifkan munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris
kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian
harta peninggalan dilaksanakan. Beliau menta’rifkan demikian, karena arti
kata munasakhah tersebut berasal dari suku naskh yang menurut pengertian
bahasa berarti naqlu atau tahwil, yakni memindahkan.52
Adapun rukun-rukun dan unsur-unsur yang masuk dalam masalah
munasakhah ialah :53
1) Harta pusaka belum dibagi-bagikan.
2) Adanya kematian seorang atau beberapa orang ahli waris.
50 Muhammad, Ali Al-Sabouni. Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 191 51 Ibid, h. 191 52Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT AL-Maarif, 1981, cet. Kedua), h. 460.
53 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 190
44
3) Adanya hak pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang
meninggal dunia.
4) Adanya ahli waris yang semula belum bisa menjadi ahli waris
orang yang meninggal pertama kali.
5) Hak pemindahan itu harus melalui jalan “pusaka mempusakai”
Sedangkan bentuk ahli waris yang akan menerima pindahan hak pusaka
mempusakai itu ada dua, yaitu :54
a. Bentuk orang yang benar-benar menjadi ahli waris orang yang mati
pertama dan mayat ke II.
b. Bentuk orang yang tidak termasuk ahli waris mayat I, tetapi
menjadi ahli waris mayat II.
2. Macam-Macam Munasakhah
Ketika ada orang meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagi-
bagikan kepada para ahli warisnya, maka tata cara untuk membagi harta
pusaka tersebut, dengan melihat pada bentuk mereka, al-Munasakhah,
terbagi dalam tiga macam (keadaan) yakni sebagai berikut:55
Pertama, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang juga
menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris yang lain
54A Dimyati Romli dan Mohammad Ma’shum Zaini Al-Hasyimi.Pengantar Ilmu
Faroidh, (Jawa Timur: GBI ‘Anggota IKAPI 036/JTI, 1994), h. 134. 55 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (Jakarta:
Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 191
45
lagi, dalam kondisi ini, masalah tidak berubah dan cara pembagiannya
juga tidak berganti.
Sebagai contoh, seorang wafat dan meninggalkan ahli waris lima
orang anak laki-laki. Sebelum harta warisan terbagi, salah seorang anak
tersebut wafat dan tidak meninggalkan ahli waris selain empat orang
saudara laki-lakinya. Dalam kondisi ini, maka harta warisan mayit
pertama hanya dibagi-bagikan kepada empat orang anak laki-laki yang
menjadi saudara mayit kedua, sedangkan mayit kedua tidak
diperhitungkan karena ia telah wafat sebelum pembagian harta warisan
dan tidak mempunyai ahli waris selain mereka.
Contoh yang lain adalah, seseorang wafat dan meninggalkan ahli
waris tiga orang saudara perempuan kandung. Sebelum harta waris
dibagi, salah seorang dari bersaudara tersebut wafat dan tidak
meninggalkan ahli waris selain dua orang saudara perempuan tadi, maka
harta warisan mayit pertama, sebagaimana pada contoh diatas, hanya
dibagikan pada kedua orang saudara perempuan kandung . dengan
demikian, pada kedua contoh ini hukumnya sama.
Kedua, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang sama
dengan ahli waris dari mayit pertama, hanya saja hubungan mereka pada
mayit berbeda-beda.
Sebagai contoh, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua
orang istri, satu anak laki-laki dari istri pertama dan tiga orang anak
perempuan dari istri kedua. Sebelum harta warisan dibagikan kepada
46
mereka, salah seorang anak perempuannya wafat. Dalam keadaan seperti
ini, maka ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang dari mayit
pertama.
Ketiga, Para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit
pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi hali waris dari dua
jalur, yaitu dari jalur mayit pertama dan dari jalur mayit kedua. Dalam
keadaan seperti ini, harus menggunakan system al-jam’iah karena
pembagiannya berbeda-beda sesuai kedudukan para ahli waris
47
BAB III
PENETAPAN HAKIM DAN ANALISA
NO 108. Pdt. P/2014/ PA. JB.
A. Duduk Perkara
berdasarkan kutipan akta kematian tertanggal 10 juni 2007 yang
diterbitkan oleh kelurahan kemanggisan, kecamatan palmerah jakarta barat,
bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 juni
2007.
Semasa hidupnya Almh Pewaris tidak pernah menikah dan tidak
mempunyai anak, Almh Pewaris adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara lahir
dari Pasangan Alm Ayah Pewaris dan Almh Ibu Pewaris.
Anak pertama yaitu Almh. Saudara 1 pewaris telah meninggal dunia
pada tanggal 08 juli 2003 dan mempunyai suami yang telah meninggal
dunia dan meninggalkan lima orang anak yaitu: anak pertama telah
meninggal pada tanggal 18 November 2001 mempunyai satu orang istri
yang telah meninggal dan mempunyai empat orang anak (pemohon 1,2,3
dan 4). Anak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 08 agustus 2013
mempunyai seorang istri (pemohon 5) dan mempunyai tiga orang anak
(pemohon 6,7 dan 8). Anak ketiga (pemohon 9). anak ke-empat (pemohon
10). Anak ke-lima (pemohon 11).
47
48
Anak ke-dua Saudara II Pewaris masih hidup sampai sekarang
(pemohon 12), menikah dengan Alm Suami dan mempunyai enam orang
anak (pemohon 12).
Anak ke-tiga Alm. Saudara III Pewaris telah meninggal pada tanggal
3 Juli 1989 mempunyai istri yang juga telah meniggal dan mempunyai dua
belas orang anak. Anak pertama (pemohon 13), anak ke-dua (pemohon 14),
anak ke-tiga (pemohon 15), anak ke empat telah meninggal pada tanggal 29
september 1995, semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai suami
(pemohon 16) dan mempunyai enam orang anak (pemohon
17,18,19,20,21,dan 22), anak ke-lima (pemohon 23), anak ke-enam
(pemohon 24), anak ke-tujuh (pemohon 25), anak ke-delapan (pemohon
26), anak ke-sembilan (pemohon 27), anak ke-sepuluh (pemohon 28), anak
ke-sebelas (pemohon 29), anak ke-duabelas (pemohon 30).
Anak ke-empat Alm. Saudara IV Pewaris telah meninggal pada
tanggal 22 November 1996 mempunyai istri dan mempunyai tiga orang
anak. Anak pertama telah meninggal pada tanggal 19 mei 2009, selama
hidupnya telah menikah dan mempunyai dua orang anak (pemohon 31),
anak ke-dua (pemohon 32), anak ke-tiga (pemohon 33).
Anak ke-lima Alm Saudara V Pewaris telah meninggal pada tanggal
11 februari 1996, telah menikah dan mempunyai isteri (pemohon 34) dan
mempunyai enam orang anak. Anak pertama (pemohon 35), anak ke-dua
(pemohon 36), anak ke-tiga (pemohon 37), anak ke-empat (pemohon 38),
anak ke-lima (pemohon 39), anak ke-enam (pemohon 40).
49
Anak ke-enam Alm. Saudara VI Pewaris telah meninggal pada
tanggal 03 februari 1999, mempunyai suami yang telah meninggal juga dan
mempunyai tiga orang anak. Anak pertama (pemohon 41), anak kedua telah
meninggal pada tanggal 06 maret 2013 selama hidup telah menikah dan
mempunyai suami (pemohon 42), dan mempunyai satu orang anak
(pemohon 43), anak ke-tiga (pemohon 44).
Anak ke-tujuh Almh Pewaris telah meninggal pada tanggal 10 juni
2007, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak.
Anak ke-delapan Almh. Saudara VIII Pewaris telah meninggal, tidak
pernah menikah dan tidak mempunyai anak.
Anak ke-sembilan Alm. Saudara IX Pewaris telah meninggal pada
tanggal 28 Juli 1998, menikah dan mempunyai isteri (pemohon 45) dan
mempunyai dua belas orang anak. Anak pertama (pemohon 46), anak ke-
dua (pemohon 47), anak ke-tiga (pemohon 48), anak ke-empat (pemohon
49), anak ke-lima (pemohon 50), anak ke-enam (pemohon 51), anak ke-
tujuh (pemohon 52), anak ke-delapan (pemohon 53), anak ke-sembilan
(pemohon 54), anak ke-sepuluh (pemohon 55), anak ke-sebelas (pemohon
56), anak ke-duabelas (pemohon 57).
Anak ke-sepuluh Alm. Saudara X Pewaris telah meninggal pada
tanggal 22 Mei 1989, menikah dan mempunyai istri (pemohon 58) serta
mempunyai tiga orang anak. Anak pertama (pemohon 59), anak Kedua
telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2011 belum menikah dan tidak
mempunyai anak. Anak ke-tiga (pemohon 60).
50
Anak ke-sebelas Alm. Saudara XI Pewaris telah meninggal, telah
menikah dan mempunyai istri (pemohon 61) serta mempunyai dua orang
anak, anak pertama (pemohon 62), anak ke-dua (pemohon 63).
Anak ke-dua belas Almh. Saudara XII Pewaris telah meninggal pada
tanggal 05 Juni 2002, menikah dan mempunyai suami serta mempunyai dua
orang anak, anak pertama (pemohon 64), anak ke-dua (pemohon 65).
Anak ke-tiga belas Almh. Saudara XIII Pewaris telah meninggal
pada tanggal 20 Desember 2011, menikah dan mempunyai suami (pemohon
66), serta mempunyai dua orang anak, anak pertama (pemohon 67), anak
ke-dua (pemohon 68).
Kronologis Perkara ini sesuai dengan Putusan Nomor
108/Pdt.P/2014/PA. J.B. dan Para Penetapan diantaranya :
1. Pemohon I, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 1;
2. Pemohon II, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 2;
3. Pemohon III, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, beralamat di
Jakarat Timur, sebagai pemohon 3;
4. Pemohon IV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 4;
5. Pemohon V, selaku istri dari Anak II dari saudara I Pewaris,
Perempuan, lahir di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 5;
6. Pemohon VI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 6;
51
7. Pemohon VII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 7;
8. Pemohon VIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 8;
9. Pemohon IX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Tangerang, sebagai pemohon 9;
10. Pemohon X, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 10;
11. Pemohon XI, laki-laki, lahir di jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 11;
12. Pemohon XII, agama Islam, beralamat di Bogor, sebagai Pemohon
12;
13. Pemohon XIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Selatan, sebagai pemohon 13;
14. Pemohon XIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 14;
15. Pemohon XV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 15;
16. Pemohon XVI, selaku suami dari almh. Anak IV dari aaudara III
Pewaris, laki-laki, lahir di Jakarta, gama Islam, beralamat di Depok,
sebagai pemohon 16;
17. Pemohon XVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Depok, sebagai pemohon 17;
52
18. Pemohon XVIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Timur, sebagai pemohon 18;
19. Pemohon XIX, laki-laki, lahir di Jakarta, Agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 19;
20. Pemohon XX, laki-laki, lahir di Tangerang, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 20;
21. Pemohon XXI, laki-laki, lahir di Tangerang, agama Islam, beralamat
di Depok, sebagai pemohon 21;
22. Pemohon XXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam beralamat di
Depok, sebagai pemohon 22;
23. Pemohon XXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 23;
24. Pemohon XXIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Tangerang, sebagai pemohon 24;
25. Pemohon XXV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam berlamat di
Tangerang Selatan, sebagai pemohon 25;
26. Pemohon XXVI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 26;
27. Pemohon XXVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Depok, sebagai pemohon 27;
28. Pemohon XXVIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,
beralamat di Depok, sebagai pemohon 28;
53
29. Pemohon XXIX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, pemohon 29;
30. Pemohon XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Depok, sebagai pemohon 30;
31. Pemohon XXXI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Bekasi, sebagai pemohon 31;
32. Pemohon XXXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Bekasi, sebagai pemohon 32;
33. Pemohon XXXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Bekasi, sebagai pemohon 33;
34. Pemohon XXXIV, selaku istri dari alm. Saudara V Pewaris,
perempuan, lahir di Cirebon, agama Islam, beralamat di Jakarta
Selatan, sebagai pemohon 34;
35. Pemohon XXXV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 35;
36. Pemohon XXXVI, Perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,
beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 36;
37. Pemohon XXXVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 37;
38. Pemohon XXXVIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,
beralamat di Jakarta, sebagai pemohon 38;
39. Pemohon XXXIX, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,
beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 39;
54
40. Pemohon XL, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Selatan, sebagai pemohon 40;
41. Pemohon XLI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Selatan, sebagai pemohon 41;
42. Pemohon XLII, selaku istri dari Alm. Anak II dari saudara VI pewaris,
perempuan, lahir di Bandung, agama Islam, beralamat di Bogor,
sebagai pemohon 42;
43. Pemohon XLIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
Bogor, sebagai pemohon 43;
44. Pemohon XLIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 44;
45. Pemohon XLV, selaku istri dari Alm. Saudara IX pewaris,
perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat,
pemohon 45;
46. Pemohon XLVI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 46;
47. Pemohon XLVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 47;
48. Pemohon XLVIII, laki-laki, lahir di jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 48;
49. Pemohon XLIX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 49;
55
50. Pemohon L, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 50;
51. Pemohon LI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 51;
52. Pemohon LII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 52;
53. Pemohon LIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 53;
54. Pemohon, LIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 54;
55. Pemohon LV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 55;
56. Pemohon LVI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 56;
57. Pemohon LVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 57
58. Pemohon LVIII, selaku istri dari Alm. Saudara X pewaris, perempuan,
lahir di Bandung, agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, sebagai
pemohon 58;
59. Pemohon LIX, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Barat, sebagai pemohon 59;
60. Pemohon LX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Barat, sebagai pemohon 60;
56
61. Pemohon LXI, selaku istri dari Alm. Saudara XI pewaris, perempuan,
lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai
pemohon 61;
62. Pemohon LXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 62;
63. Pemohon LXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, sebagai pemohon 63;
64. Pemohon LXIV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Sidoarjo, sebagai pemohon 64;
65. Pemohon LXV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat
di Jakarta Barat, sebagai pemohon 65;
66. Pemohon LXVI, selaku suami almh. Saudara XIII, laki-laki, lahir di
Purworejo, agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, sebagai
pemohon 66;
67. Pemohon LXVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di
Jakarta Timur, sebagai pemohon 67;
B. Permohonan Pemohon dan Penetapan Hakim
1. Permohonan Pemohon
Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama
Jakarta Barat guna mendapatkan penetapan ahli waris dan bagiannya
terhadap harta warisan yang ditingalkan oleh Pewaris yang telah meninggal
pada tanggal 10 Juni 2007 berupa :
57
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Pewaris sebagai Pewaris.
3. Menetapkan para Pemohon atau para Ahli Waris yang sah dari
almarhumah pewaris.
4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya
seluas 252 M2, berdasarkan sertifikat Hak milik No. XXXXXXX,
Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas
nama Pewaris sebagai harta warisan
5. Menetapkan para pemohon berhak atas pembagian Hak Waris
(harta warisan) almarhumah pewaris dengan bagian sama rata.
6. Menetapkan para pemohon berhak dan berwenang untuk
pengalihan (balik nama), penjualan atas harta warisan tersebut.
7. Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada pemohon.
Pemeriksaan perkara dimulai dari membicarakan surat permohonan
para pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, dimana para
pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Guna memperkuat dalil
permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi
sebagai berikut:
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pewaris.
2) Fotokopi surat keterangan kematian tertanggal 10 Juni 2007.
3) Fotokopi surat keterangan yang menyatakan atas nama pewaris
semasa hidupnya tidak pernah menikah.
58
4) Fotokopi kartu tanda penduduk semua para pemohon yang
berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang pemohon.
5) Fotocopi Akta Kelahiran semua para pemohon yang berjumlah 67
(enam puluh tujuh) orang pemohon.
6) Fotokopi kartu keluarga dan bukti-bukti lainnya guna
memperkuatkan permohonannya para pemohon mengajukan
bukti-bukti dan saksi-saksi yang tertera dalam lembar penetapan
Nomor 108/Pdt.P/ 2014/ PA. JB.
2. Penetapan hakim
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para
Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan
selebihnya:
a) Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian
b) Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni
2007.
c) Menetapkan :
Sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah
pewaris yaitu :
1. Pemohon XII (saudara kandung/pemohon 12);
2. Saudara XIII pewaris (saudara kandung);
3. Anak II dari saudara I pewaris (keponakan);
59
4. Pemohon IX (keponakan/pemohon 9);
5. Pemohon X (keponakan/pemohon 10);
6. Pemohon XI (keponakan/pemohon 11);
7. Pemohon XIII (keponakan/pemohon 13);
8. Pemohon XIV (keponakan/pemohon 14);
9. Pemohon XV (keponakan/pemohon 15);
10. Pemohon XXIII (keponakan/pemohon 23);
11. Pemohon XXIV (keponakan/pemohon 24);
12. Pemohon XXV (keponakan/pemohon 25);
13. Pemohon XXVI (keponakan/pemohon 26);
14. Pemohon XXVII (keponakan/pemohon 27);
15. Pemohon XXVIII (keponakan/pemohon 28);
16. Pemohon XXIX (keponakan/pemohon 29);
17. Pemohon XXX (keponakan/pemohon 30);
18. Anak I Saudara IV pewaris (keponakan);
19. Pemohon XXXII (keponakan/pemohon 32);
20. Pemohon XXXIII (keponakan/pemohon 33);
21. Pemohon XXXV (keponakan/pemohon 35);
22. Pemohon XXXVI (keponakan/pemohon 36);
23. Pemohon XXXVII (keponakan/pemohon 37);
24. Pemohon XXXVIII (keponakan/pemohon 38);
25. Pemohon XXXIX (keponakan/pemohon 39);
26. Pemohon XL (keponakan/pemohon 40);
60
27. Pemohon XLI (keponakan/pemohon 41);
28. Anak II dari saudara VI pewaris (keponakan);
29. Pemohon XLIV (keponakan/pemohon 44);
30. Pemohon XLVI (keponakan/pemohon 46);
31. Pemohon XLVII (keponakan/pemohon 47);
32. Pemohon XLVIII (keponakan/pemohon 48);
33. Pemohon XLIX (keponakan/pemohon 49);
34. Pemohon L (keponakan/pemohon 50);
35. Pemohon LI (keponakan/pemohon 51);
36. Pemohon LII (keponakan/pemohon 52);
37. Pemohon LIII (keponakan/pemohon 53);
38. Pemohon LIV (keponakan/pemohon 54);
39. Pemohon LV (keponakan/pemohon 55);
40. Pemohon LVI (keponakan/pemohon 56);
41. Pemohon LVII (keponakan/pemohon 57);
42. Pemohon LIX (keponakan/pemohon 59);
43. Anak II Saudara X pewaris (keponakan);
44. Pemohon LX (keponakan/pemohon 60);
45. Pemohon LXII (keponakan/pemohon 62);
46. Pemohon LXIII (keponakan/pemohon 63);
47. Pemohon LXIV (keponakan/pemohon 64);
48. Pemohon LXV (keponakan/pemohon 65);
61
d) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah saudara XIII
pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember
2011 yaitu :
1. Pemohon LXVI (suami/pemohon 66);
2. Pemohon LXVII (anak/pemohon 67);
3. Pemohon LXVII (anak/pemohon 68);
e) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum anak I dari saudara
I pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Novenber
2001 yaitu :
1. Pemohon I (anak/pemohon 1);
2. Pemohon II (anak/pemohon 2);
3. Pemohon III (anak/pemohon 3);
4. Pemohon IV (anak/pemohon 4);
f) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum anak II dari saudara
I pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus
2013 yait u:
1. Pemohon V (isteri/pemohon 5);
2. Pemohon VI (anak/pemohon 6);
3. Pemohon VII (anak/pemohon 7);
4. Pemohon VIII (anak/pemohon 8);
g) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah anak IV dari
saudara III pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29
September 1995, yaitu:
62
1. Pemohon XVI (suami/pemohon 16);
2. Pemohon XVII (anak/pemohon 17);
3. Pemohon XVIII (anak/pemohon 18);
4. Pemohon XIX (anak/pemohon 19);
5. Pemohon XX (anak/pemohon 20);
6. Pemohon XXI (anak/pemohon 21);
7. Pemohon XXII (anak/pemohon 22);
h) Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah anak I saudara IV
pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009,
yaitu:
1. Pemohon XXXI (anak/pemohon 31);
2. Saudara pemohon XXXI (anak);
i) Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah anak II dari saudara
VI pewaris, yaitu :
1. Pemohon XLII (isteri/pemohon 42);
2. Pemohon XLIII (anak/pemohon 43);
C. Dasar Hukum Penetapan dan Analisa
1. Dasar Hukum Penetapan
Dalam memeriksa kasus ini para hakim yang memeriksa kasus ini
mempunyai pandangan sesuai dengan KHI yaitu Pasal 174 menentukan
bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
63
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga
orang yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak terkait dalam
perkawinan yang sah dengan pewaris, maka tidak dapat dinyatakan sebagai
ahli waris.
Dan juga Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
KHI. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI ini dapat melebar kemana-
mana yang dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi, karena itu
Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2010 dan 2011, membatasi bahwa
ahli waris pengganti hanya sampai cucu dalam garis lurus kebawah.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
menyimpulkan bahwa pemohon 5 (isteri dari anak kedua saudara 1
pewaris), pemohon 16 (suami dari anak keempat saudara 3 pewaris,
pemohon 34 (isteri dari saudara 5 pewaris), pemohon 42 (suami dari anak
kedua saudara 6 pewaris, pemohon 45 (isteri dari saudara 9 pewaris),
pemohon 58 (isteri dari dari sudara 10 pewaris), pemohon 61 (isteri dari
saudara 11 pewaris), dan pemohon 66 (suami dari saudara 13 pewaris), tidak
memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan almarhum
Pewaris, sehingga tidak termasuk ahli waris dari almarhumah pewaris;
Menimbang, bahwa pemohon 67 (anak dari saudara 13 pewaris) bin
pemohon 66 (suami saudara 13 pewaris) dan pemohon 68 (anak kedua dari
saudraa 13 pewaris), tidak dapat mewarisi secara langsung kepada
64
almarhumah pewaris, sebab ketika almarhumah pewaris meninggal dunia,
ibu kandung pemohon 67 dan pemohon 68 yang bernama saudara XIII
Pewaris (saudara kandung almarhumah masih hidup);
Demikian pula pemohon 6 (cucu dari saudara 1 pewaris), pemohon 7
(cucu dari saudara satu pewaris), pemohon 8 (cucu dari saudara satu
pewaris), pemohon 31 (cucu dari saudara 4 pewaris), saudara pemohon 31
dan pemohon 43 (cucu dari saudara 6 pewaris), tidak dapat mewarisi secara
langsung kepada almarhumah pewaris, karena ketika almarhumah pewaris
meninggal dunia ayah kandung pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8 yang
bernama anak II dari saudara I pewaris, ibu kandung pemohon 31 yang
bernama anak I saudara IV pewaris, dan ayah kandung pemohon 43 yang
bernama anak II saudara VI pewaris (keponakan almarhumah) masih hidup;
Bahwa setentang pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4,
sebagai anak-anak dari anak I dari saudara I pewaris dan cucu dari saudara I
pewaris, demikian pula pemohon 17, pemohon 18, pemohon 19, pemohon
20, pemohon 21 dan pemohon 22, sebagai cucu-cucu dari saudara III
Pewaris, Majelis berpendapat bahwa permohonannya tidak dapat diterima,
sebab pertama, karena ayah/ibu kandung dan nenek/kakek para pemohon
yang menghubungkannya dengan almarhumah pewaris telah meninggal
lebih dahulu, dan kedua karena saudara kandung (pemohon 12 dan saudara
13 pewaris) dan para keponakan almarhumah pewaris masih hidup;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis
menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari
65
almarhumah pewaris adalah dua orang saudara kandungnya yakni pemohon
12 dan saudara 13 pewaris, dan 46 orang keponakannya;
Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa
meninggalkan ayah dan anak, sedang dia mempunyai 2 orang saudara
perempuan kandung dan 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari
saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, maka saudara
perempuan kandung tersebut bersama-sama dengan keponakannya mawaris
secara bersama-sama (vide Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Qur’an
surat An-Nisaa ayat 176);
Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387].
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua
dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
66
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,
Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya
kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
[387] Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.
2. Analisa
Dalam sub bab ini, penulis akan mencoba menganalisa mengenai
Penetapan Nomor : 108/Pdt. P/2014/PA. JB. Yang diajukan oleh beberapa
Pemohon diatas.
Analisis yang penulis lakukan pada kasus ini adalah bagaimana hakim
menetapkan kasus ahli waris pengganti dan munasakhah yaitu:
Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhumah pewaris
yaitu :
1. Anak II dari saudara I pewaris (keponakan);
2. Pemohon IX (keponakan/pemohon 9);
3. Pemohon X (keponakan/pemohon 10);
4. Pemohon XI (keponakan/pemohon 11);
5. Pemohon XIII (keponakan/pemohon 13);
6. Pemohon XIV (keponakan/pemohon 14);
7. Pemohon XV (keponakan/pemohon 15);
8. Pemohon XXI II (keponakan/pemohon 23);
67
9. Pemohon XXIV (keponakan/pemohon 24);
10. Pemohon XXV (keponakan/pemohon 25);
11. Pemohon XXVI (keponakan/pemohon 26);
12. Pemohon XXVII (keponakan/pemohon 27);
13. Pemohon XXVIII (keponakan/pemohon 28);
14. Pemohon XXIX (keponakan/pemohon 29);
15. Pemohon XXX (keponakan/pemohon 30);
16. Anak I Saudara IV Pewaris (keponakan);
17. Pemohon XXXII (keponakan/pemohon 32);
18. Pemohon XXXIII (keponakan/pemohon 33);
19. Pemohon XXXV (keponakan/pemohon 35);
20. Pemohon XXXVI (keponakan/pemohon 36);
21. Pemohon XXXVII (keponakan/pemohon 37);
22. Pemohon XXXVIII (keponakan/pemohon 38);
23. Pemohon XXXIX (keponakan/pemohon 39);
24. Pemohon XL (keponakan/pemohon 40);
25. Pemohon XLI (keponakan/pemohon 41);
26. Anak II dari Saudara VI Pewaris (keponakan);
27. Pemohon XLIV (keponakan/pemohon 44);
28. Pemohon XLVI (keponakan/pemohon 46);
29. Pemohon XLVII (keponakan/pemohon 47);
30. Pemohon XLVIII (keponakan/pemohon 48);
31. Pemohon XLIX (keponakan/pemohon 49);
68
32. Pemohon L (keponakan/pemohon 50);
33. Pemohon LI (keponakan/pemohon 51);
34. Pemohon LII (keponakan/pemohon 52);
35. Pemohon LIII (keponakan/pemohon 53);
36. Pemohon LIV (keponakan/pemohon 54);
37. Pemohon LV (keponakan/pemohon 55);
38. Pemohon LVI (keponakan/pemohon 56);
39. Pemohon LVII (keponakan/pemohon 57);
40. Pemohon LIX (keponakan/pemohon 59);
41. Anak II Saudara X Pewaris (keponakan);
42. Pemohon LX (keponakan/pemohon 60);
43. Pemohon LXII (keponakan/pemohon 62);
44. Pemohon LXIII (keponakan/pemohon 63);
45. Pemohon LXIV (keponakan/pemohon 64);
46. Pemohon LXV (keponakan/pemohon 65);
Yang menjadi ahli waris pengganti dari Almarhumah Pewaris adalah
46 orang keponakannya Pewaris, penetapan Hakim ini sudah tepat dengan
ketentuan ahli waris pengganti, karena telah sesuai dengan Pasal 185 ayat
(1) bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut
dalam pasal 173 KHI.
69
Analisa menggunakan ketentuan munasakhah maka Penetapan
Nomor: 108/Pdt. P/2014/PA. JB. ahli waris munasakhah yaitu:
Saudara 13 pewaris saudara kandung yang telah meninggal pada
tanggal 20 Desember 2011, menikah dan mempunyai dua orang anak
yaitu:
1. Pemohon LXVII (anak/pemohon 67)
2. Pemohon LXVIII (anak/pemohon 68)
Anak II dari saudara I pewaris yang telah meninggal dunia pada
tanggal 08 Agustus 2013 dan mempunyai tiga orang anak yaitu:
1. Pemohon VI (anak/pemohon 6)
2. Pemohon VII (anak/pemohon 7)
3. Pemohon VIII (anak/pemohon 8)
Anak I dari Saudara V pewaris yang telah meningal dunia pada
tanggal 19 Mei 2009, dan mempunyai dua orang anak yaitu:
1. Pemohon XXXI (anak/pemohon 31)
2. Saudara pemohon XXXI (anak/saudara pemohon 31)
Dalam ketentuan Fiqih orang-orang yang tersebut diatas adalah ahli
waris munasakhah, tetapi hakim tidak membedakan ahli waris pengganti
dan munasakhah dalam menetapkannya.
Hakim menetapkan ahli waris tidak merinci, siapa yang menjadi ahli
waris, ahli waris pengganti, dan munasakhah. Mungkin karena isi
permohonan pemohon yaitu membagi rata seluruh harta pewaris, sehingga
tidak perlu merinci bagian-bagiannya.
70
Dalam kitab-kitab Fiqih Klasik tidak ditemukan Ketentuan ataupun
istilah Ahli Waris pengganti tidak mendapatkan bagian hak waris apabila
orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (kakek atau
nenek). Dari perincian ahli waris dan bagian masing-masing, terlihat bahwa
ada ahli waris tertentu dan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran
yaitu: anak, ayah, ibu, saudara, suami atau isteri. Kedudukan mereka
sebagai ahli waris adalah murni, karena hubungannya dengan pewaris,
bukan menempati kedudukan ahli waris yang lain. Kelompok ahli waris
dalam bentuk ini dapat disebut ahli waris langsung. Dapat disimpulkan
keputusan Hakim tidak sesuai dengan kitab-kitab Fiqih karena Hakim
memberikan warisan kepada ahli waris pengganti.
Pada akhir Analisis ini penulis mendukung diadakannya ahli waris
pengganti sebagai sebuah kemaslahatan bagi umat Islam sendiri, karena ahli
waris pengganti tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.
71
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa
poin sebagai berikut:
1. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah
ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan
yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah
orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi
dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia
yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta
peninggalan.
2. Sedangkan yang dimaksud Munasakhah menurut ulama fiqih adalah situasi
atau kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum
pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang
meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab,
penamaan masalah ini dengan al-munasakhah dikarenakan masalah pertama
dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah
kepada ahli waris.
Perbedaan keduanya adalah, ahli waris pengganti menurut KHI adalah
ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris. Dalam
71
72
ketentuan KHI Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan
ahli waris yang diganti. Dan dalam ahli waris pengganti, warisan hanya
diberikan kepada anak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, serta ahli
waris pengganti merupakan hasil ijtihad para Ulama Indonesia. Sedangkan
Munasakhah, ketika pewaris telah meninggal, harta peninggalan tidak
langsung atau cepat-cepat dibagikan. Sehingga ada pewaris yang meninggal
sebelum sempat menerima bagiannya.di dalam ketentuan munasakhah tidak
ada ketentuan yang membatasi bagian ahli wari, karena memang posisinya
bukan sebagai ahli waris pengganti. Dan dalam munasakhah warisan tidak
hanya diberikan kepada anak dari ahli waris yang meninggal sebelum
warisan dibagikan. Ada ahli waris lain yang berhak menerima harta
peninggalan dari ahli waris yang meninggal sebelum warisan diberikan,
serta Munasakhah merupakan ketentuan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.
3. Landasan yuridis Hakim pada penetapan Nomor : 108/Pdt. P/2014/PA. JB.
Adalah Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti.
4. Akan ada dampak jika ketentuan ahli waris pengganti menggunakan
munasakhah dan begitupun sebaliknya, seperti yang penulis jelaskan di
analisis putusan pada bab III. Secara garis besar dampaknya adalah:
menyangkut kepada siapa saja pihak-pihak yg menjadi ahli waris.
73
B. Saran
Setelah penulis memaparkan beberapa hal tentang ahli waris penganti
dan munasakhah, selanjutnya penulis ingin memaparkan saran-saran
sebagai berikut:
1. Begitu pentingnya permasalahan ahli waris pengganti ini untuk kita
ketahui dan kita kaji lebih dalam lagi sehingga kita perlu adanya
kitab-kitab atau buku-buku lainnya, karena begitu kurangnya literatur
yang tersedia, maka sebaiknya kepada para pihak yang berkompeten
dibidangnya agar melakukan pengadaan kitab-kitab dan buku-buku
lainnya untuk mempermudah bagi para mahasiswa dan masyarakat
luas terhadap kitab-kitab fiqih dan ilmu-ilmu lainnya.
2. Tentang ahli waris pengganti ini hendaknya disosialisasikan melalui
pengajian-pengajian kemasyarakatan, agar masyarakat pada umumnya
tidak merasa bahwa ketentuan itu menyalahi aturan hukum Islam.
3. Materi ahli waris pengganti dan munasakhah ini hendaknya
dimasukan kedalam kurikulum mata pelajaran Fiqih, baik di Madrasah
Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, maupun melalui mata pelajaran
Agama.
74
DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Fiqih Mawaris ‘Hukum Pembagian
Warisan Menurut Syariat Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.
Ash-shiddieqy, Hasbi. Fiqhul Mawaris, hukum-hukum warisan dalam syari’at
Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Abu Zuhrah, Muhammad. Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Shadiq, Jakarta:
PT. Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2001.
Asqalany, Ibnu Hajar: Fathul Baari Syarah Shahih Bukhary Juz 12. Kairo: Daarul
Hadits, 2004.
Anwar, Moh. Farai’dl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya.
Surabaya: AL-Ikhlas, 1981.
Al-Humawi, Zuhair Muhammad. Wasiat-wasiat di Akhir Hayat dari Rasulallah,
Abu Bakar, dll. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Al-Sabouni, Muhammad Ali. Al- Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah,
Penerjemah Drs. Hamdan Rasyid MA. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,
2005.
Abu Bakar, Al Yasa. Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan
Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab, Jakarta:
INIS, 1998.
74
75
Budiono, A. Rachmad. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam diIndonesia. Jakarta:
Citra Aditya Bakti, 1999.
Dja’far, Moh. Polemik Hukum Waris, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous,
2007.
Hasbi Ash Shiddieqiy, Muhammad Teungku. Fiqih Mawaris. Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 1997.
Hasan, A. Al-Fara’id ilmu pembagian Waris. Surabaya: Pustaka Progressif:1992.
Idris, M. Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan
Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Surabaya: Kashiko, 2000.
Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris. jakarta:
Senayan Abadi Publishing, 2004.
Kuzari, Achmad. System Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta
Tinggalan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana, 2006.
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Jakarta:
Edisi Revisi 2010), h.ix.
76
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Munawir, Ahmad. ketentuan ahli waris pengganti, diakses pada 11Maret 2015
http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi-
457734.html.
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
Romli, A Dimyati dan Zaini Al-Hasyimy. Mohammad Ma’shum. Pengantar Ilmu
Faroidh, Jawa Timur: GBI (Anggota IKAPI 036/JTI), 1994.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: Alma’arif 1988.
Salman S Otje dan Haffas Mustofa, Hukum Waris Islam. Bandung: PT Refika
Aditama: 2006.
Sopyan, Yayan. Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian. Ciputat: 2010.
Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang, Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011.
Yunus, Mahmud. Hukum Warisan Dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
1989.
Zahari, Ahmad. Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI.
Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2014/PA-JB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :
1 PEMOHON I, umur XX tahun, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai
Pemohon 1 ;
2 PEMOHON II, umur XX tahun, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai
Pemohon 2 ;
3 PEMOHON III, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
Pemohon 3.
4 PEMOHON IV, laki-laki, Umur XX Tahun, Lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
Pemohon 4 ;
5 PEMOHON V, selaku istri dari ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS ,
Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX,
sebagai Pemohon 5 ;
6 PEMOHON VI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX; sebagai
Pemohon 6 ;
7 PEMOHON VII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
Pemohon 7 ;
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8 PEMOHON VIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
Pemohon 8 ;
9 PEMOHON IX, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Tangerang, Pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 9 ;
10 PEMOHON X, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Depok, Pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
10 ;
11 PEMOHON XI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
11 ;
12 PEMOHON XII, umur/lahir tanggal XXXXXXX, agama Islam, beralamat di
Bogor, sebagai Pemohon 12 ;
13 PEMOHON XIII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 13 ;
14 PEMOHON XIV, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 14 ;
15 PEMOHON XV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
15 ;
16 PEMOHON XVI, selaku suami dari Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III
PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama
Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 16 ;
17 PEMOHON XVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK XXXXXXX,
sebagai Pemohon 17 ;
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
18 PEMOHON XVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 18 ;
19 PEMOHON XIX, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
19 ;
20 PEMOHON XX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Tangerang tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 20 ;
21 PEMOHON XXI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Tangerang tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 21 ;
22 PEMOHON XXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 22 ;
23 PEMOHON XXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 23 ;
24 PEMOHON XXIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 24 ;
25 PEMOHON XXV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Tangerang Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 25 ;
26 PEMOHON XXVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
26 ;
27 PEMOHON XXVII, Perempuan, Umur XXTahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 27 ;
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
28 PEMOHON XXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 28 ;
29 PEMOHON XXIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 29 ;
30 PEMOHON XXX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
30 ;
31 PEMOHON XXXI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi Selatan, pemegang NIK
XXXXXXX, sebagai Pemohon 31;
32 PEMOHON XXXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 32 ;
33 PEMOHON XXXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 33 ;
34 PEMOHON XXXIV, selaku istri dari Alm. SAUDARA V PEWARIS, perempuan,
Umur XX tahun, lahir di Cirebon tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di
Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 34 ;
35 PEMOHON XXXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 35 ;
36 PEMOHON XXXVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 36 ;
37 PEMOHON XXXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 37 ;
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
38 PEMOHON XXXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 38 ;
39 PEMOHON XXXIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 39 ;
40 PEMOHON XL, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 40 ;
41 PEMOHON XLI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 41 ;
42 PEMOHON XLII, selaku istri dari alm ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS,
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX, Agama Islam,
beralamat Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 42 ;
43 PEMOHON XLIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
43 ;
44 PEMOHON XLIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 44 ;
45 PEMOHON XLV,selaku istri dari alm. SAUDARA IX PEWARIS, perempuan,
umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 45 ;
46 PEMOHON XLVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 46 ;
47 PEMOHON XLVII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 47 ;
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
48 PEMOHON XLVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 48 ;
49 PEMOHON XLIX, laki-laki, umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 49 ;
50 PEMOHON L, laki-laki, umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 50 ;
51 PEMOHON LI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 51 ;
52 PEMOHON LII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 52 ;
53 PEMOHON LIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 53 ;
54 PEMOHON LIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 54 ;
55 PEMOHON LV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 55 ;
56 PEMOHON LVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 56 ;
57 PEMOHON LVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 57 ;
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
58 PEMOHON LVIII, selaku istri dari alm. SAUDARA X PEWARIS, perempuan,
Umur 64 tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat
di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 58 ;
59 PEMOHON LIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 59 ;
60 PEMOHON LX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 60 ;
61 PEMOHON LXI, selaku istri dari alm. SAUDARA XI PEWARIS, perempuan,
Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di
Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 61;
62 PEMOHON LXII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 62 ;
63 PEMOHON LXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Pemohon 63 ;
64 PEMOHON LXIV, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Sidoarjo, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 64 ;
65 PEMOHON LXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di akarta Barat, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 65 ;
66 PEMOHON LXVI, selaku suami almh. SAUDARA XIII PEWARIS, laki-laki,
Umur XX tahun, lahir di Purworejo tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat
di Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 66 ;
67 PEMOHON LXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 67 ;
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
68 PEMOHON LXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.
XXXXXXX, sebagai Pemohon 68 ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Denny Sedana SH, Magda
Widjajana, SH. dan M. Ferry Sapta Adi, SH, advokat- advokat yang berkantor di
BMN Law Office Jalan Srengseng Raya No. 8 J Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon ;
PENGADILAN AGAMA tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa para Pemohon, dengan surat permohonan yang ditandatangani
kuasa hukumnya tertanggal 12 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Barat dengan Register Nomor 108/Pdt.P/2014/PA-JB., dan perbaikan serta
penjelasan secara lisan di persidangan mengemukakan permohonan Penetapan Ahli Waris
sebagai berikut ;
1 Bahwa Almarhumah PEWARIS lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXX telah
meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta
Kematian tertanggal 10 Juni 2007 Nomor XXXXXXX yang diterbitkan oleh
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
2 Bahwa semasa hidupnya Almh PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak mempunyai
anak;
3 Bahwa Almarhumah PEWARIS adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara lahir dari
Pasangan Alm AYAH PEWARIS dan Almh IBU PEWARIS, selengkapnya anak-anak
dari pasangan Alm AYAH PEWARIS dan Almh IBU PEWARIS adalah sebagai
berikut :
1 Anak pertama : Almh. SAUDARA I PEWARIS
2 Anak Kedua : PEMOHON XII;
3 Anak Ketiga : Alm. SAUDARA III PEWARIS
4 Anak Ke empat : Alm. SAUDARA IV PEWARIS
5 Anak ke lima : Alm. SAUDARA V PEWARIS
6 Anak Ke enam : Almh. SAUDARA VI PEWARIS
7 Anak Ke tujuh : Almh. PEWARIS
8 Anak ke delapan : Almh. SAUDARA VIII PEWARIS
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9 Anak ke sembilan : Alm. SAUDARA IX PEWARIS
10 Anak ke sepuluh : Alm SAUDARA X PEWARIS
11 Anak ke sebelas : Alm SAUDARA XI PEWARIS
12 Anak ke duabelas : Almh SAUDARA XII PEWARIS
13 Anak ke tigabelas : Almh. SAUDARA XIII PEWARIS
4 Bahwa anak Pertama dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Almh. SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tangal 8 Juli 2003 mempunyai
suami Alm. SUAMI SAUDARA I PEWARIS dan mempunyai 5 (lima) orang anak
yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : Alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS;
2 Anak Kedua : Alm. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS;
3 Anak Ketiga : PEMOHON IX;
4 Anak Ke empat : PEMOHON X;
5 Anak Ke lima : PEMOHON XI;
5 Bahwa anak ke dua dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
PEMOHON XII masih hidup sampai sekarang, menikah dengan Alm. SUAMI
PEMOHON XII mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : Alm. ANAK I PEMOHON XII;
2 Anak Ke dua : ANAK II PEMOHON XII;
3 Anak Ke tiga : ANAK III PEMOHON XII;
4 Anak Ke empat : ANAK IV PEMOHON XII;
5 Anak Ke lima : ANAK V PEMOHON XII;
6 Amak Ke enam : ANAK VI PEMOHON XII.
6 Bahwa anak ketiga dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Alm. SAUDARA III PEWARIS telah meninggal pada tangal 3 Juli 1989 mempunyai
istri Almh. ISTRI SAUDARA III PEWARIS dan mempunyai 12 (dua belas) orang
anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON XIII;
2 Anak Kedua : PEMOHON XIV;
3 Anak Ketiga : PEMOHON XV;
4 Anak Ke empat : Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS;
5 Anak Ke Lima : PEMOHON XXIII;
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Anak Ke enam : PEMOHON XXIV;
7 Anak ke tujuh : PEMOHON XXV;
8 Anak ke delapan : PEMOHON XXVI;
9 Anak ke Sembilan : PEMOHON XXVII;
10 Anak Ke sepuluh : PEMOHON XXVIII;
11 Anak ke sebelas : PEMOHON XXIX;
12 Anak ke dua belas : PEMOHON XXX
7 Bahwa anak ke-empat dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Alm. SAUDARA IV PEWARIS telah meninggal pada tangal 22 November 1996
mempunyai istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut :
7.1. Anak pertama : Almh. ANAK I SAUDARA IV PEWARIS;
7.2. Anak Ke dua : PEMOHON XXXII;
7.3. Anak Ke tiga : PEMOHON XXXIII;
8 Bahwa anak ke lima dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Alm. SAUDARA V PEWARIS telah meninggal pada tanggal 11 Pebruari 1996
mempunyai istri PEMOHON XXXIV dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu
sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON XXXV;
2 Anak Kedua : PEMOHON XXXVI;
3 Anak Ke tiga : PEMOHON XXXVII;
4 Anak Ke empat : PEMOHON XXXVIII;
5 Anak Ke lima : PEMOHON XXXIX;
6 Anak Ke enam : PEMOHON XL.
9 Bahwa anak ke – enam dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Almh. SAUDARA VI PEWARIS telah meninggal pada tangal 3 Pebruari 1999
mempunyai suami Alm. SUAMI SAUDARA VI PEWARIS dan mempunyai 3 (tiga)
orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON XLI;
2 Anak Kedua : Alm. ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS;
3 Anak Ke tiga : PEMOHON XLIV.
10 Bahwa anak ke tujuh dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Almh. PEWARIS telah meninggal pada tangal 10 Juni 2007, tidak pernah menikah
dan tidak mempunyai anak.
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
11 Bahwa anak ke delapan dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Almh. SAUDARA VIII PEWARIS telah meninggal, tidak pernah menikah dan tidak
mempunyai anak;
12 Bahwa anak ke sembilan dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS
yaitu Alm. SAUDARA IX PEWARIS telah meninggal pada tangal 28 Juli 1998,
menikah dan mempunyai istri PEMOHON XLV dan mempunyai 12 (dua belas)
orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON XLVI;
2 Anak Kedua : PEMOHON XLVII;
3 Anak Ke tiga : PEMOHON XLVIII;
4 Anak Ke empat : PEMOHON XLIX;
5 Anak Ke lima : PEMOHON L
6 Anak Ke enam : PEMOHON LI;
7 Anak Ke tujuh : PEMOHON LII;
8 Anak Ke delapan : PEMOHON LIII
9 Anak Ke Sembilan : PEMOHON LIV;
10 Anak Ke sepuluh : PEMOHON LV;
11 Anak Ke sebelas : PEMOHON LVI;
12 Anak Ke duabelas : PEMOHON LVII.
13 Bahwa anak ke sepuluh dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Alm. SAUDARA X PEWARIS telah meninggal pada tangal 22 Mei 1989, menikah
dan mempunyai istri PEMOHON LVIII dan mempunyai 3(tiga) orang anak, yaitu
sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON LIX;
2 Anak Ke dua : Alm. ANAK II SAUDARA X PEWARIS;
3 Anak Ke tiga : PEMOHON LX.
14 Bahwa anak ke sebelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Alm. SAUDARA XI PEWARIS telah meninggal, menikah dan mempunyai istri
PEMOHON LXI dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON LXII;
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Anak Kedua : PEMOHON LXIII.
15 Bahwa anak ke duabelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS
yaitu Almh. SAUDARA XII PEWARIS telah meninggal pada tangal 5 Juni 2002,
menikah dan mempunyai suami Alm. SUAMI SAUDARA XII PEWARIS dan
mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON LXIV;
2 Anak Kedua : PEMOHON LXV.
16 Bahwa anak ke tigabelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS
yaitu Almh. SAUDARA XIII PEWARIS telah meninggal pada tangal 20 Desember
201, Menilkah dan mempunyai suami PEMOHON LXVI dan mempunyai 2 (dua)
orang anak, yatu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON LXVII;
2 Anak Ke dua : PEMOHON LXVIII.
17 Bahwa anak Pertama dari almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu alm. ANAK I DARI
SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tanggal 18 November 2001, menikah
dengan Almh. ISTRI ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS dan mempunyai 4
(empat) oranganak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON I;
2 Anak Kedua : PEMOHON II;
3 Anak Ke tiga : PEMOHON III;
4 Anak Ke empat : PEMOHON IV.
18 Bahwa Anak ke dua dari Almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu Alm. ANAK II DARI
SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tanggal 8 Agustus 2013, menikah
dengan PEMOHON V dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON VI;
2 Anak Kedua : PEMOHON VII;
3 Anak Ke tiga : PEMOHON VIII.
19 Bahwa anak ke empat dari Alm. SAUDARA III PEWARIS yaitu Almh. ANAK IV
DARI SAUDARA III PEWARIS telah meninggal pada tanggal 29 September 1995,
semasa hidupnya telah menikah dengan Dradjat dan mempunyai 6(enam) orang anak,
yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON XVII;
2 Anak Ke dua : PEMOHON XVIII;
3 Anak Ketiga : PEMOHON XIX;
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4 Anak Ke empat : PEMOHON XX;
5 Anak Ke lima : PEMOHON XXI;
6 Anak Ke Enam : PEMOHON XXII.
20 Bahwa anak Pertama dari Alm. SAUDARA IV PEWARIS yaitu Almh. ANAK I
SAUDARA IV PEWARIS telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2009, selama
hidupnya telah menikah dengan SUAMI ANAK I SAUDARA IV PEWARIS dan
mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
1 Anak Pertama : PEMOHON XXXI;
2 Anak Kedua : SAUDARA PEMOHON XXXI;
21 Bahwa anak ke dua dari Almh. SAUDARA VI PEWARIS yaitu Alm. ANAK II
SAUDARA VI PEWARIS telah meninggal pada tanggal 6 Maret 2013, selama hidup
telah menikah dengan PEMOHON XLII dan mempunyai1 (satu) orang anak yaitu :
1 Anak Pertama : PEMOHON XLIII;
22 Bahwa anak ke dua dari Alm. SAUDARA X PEWARIS yaitu Alm. ANAK II
SAUDARA X PEWARIS telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2011, belum
menikah dan tidak mempunyai anak.
23 Bahwa selengkapnya daftar silsilah Keluarga Besar Alm AYAH PEWARIS dan Almh.
IBU PEWARIS kami lampirkan dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan
dengan permohonan ini.
24 Bahwa dikarenakan Almh. PEWARIS selama hidupnya tidak pernah menikah dan
tidak mempunyai anak dan pada saat meninggal pada tanggal 10 Juni 2007 orang tua
dari almh. PEWARIS juga telah meninggal maka yang berhak menjadi ahli waris dari
Almh. PEWARIS adalah Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang masih hidup
dan apabila telah meninggal lebih dulu maka kedudukannya digantikan oleh anak-
anaknya, maka ahli waris dari Almh. PEWARIS adalah sebagai berikut :
1 Ahli Waris dari Keluarga Almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu :
1 Ahli Waris Keluarga Alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS, yaitu :
1 PEMOHON I, Perempuan, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK :
XXXXXXX.
2 PEMOHON II, Perempuan, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX;
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 PEMOHON III, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK
XXXXXXX;
4 PEMOHON IV, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX:
2 Ahli Waris Keluarga Alm. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS,
yaitu :
1 PEMOHON V selaku istri dari Alm. ANAK II DARI SAUDARA I
PEWARIS. Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX;
2 PEMOHON VI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX;,
3 PEMOHON VII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX;
4 PEMOHON VIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX;
3 PEMOHON IX, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Tangerang, Pemegang NIK.
XXXXXXX;
4 PEMOHON X, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, Pemegang NIK.
XXXXXXX;
5 PEMOHON XI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 PEMOHON XII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX;
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA III PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON XIII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 PEMOHON XIV, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON XV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
4 Ahli Waris Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON XVI selaku suami dari almh. ANAK IV DARI SAUDARA
III PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 PEMOHON XVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK
XXXXXXX;
3 PEMOHON XVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, Jakarta Timur, pemegang NIK.
XXXXXXX;
4 PEMOHON XIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
5 PEMOHON XX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Tangerang tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
6 PEMOHON XXI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Tangerang
tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang
NIK. XXXXXXX;
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7 PEMOHON XXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
5 PEMOHON XXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
6 PEMOHON XXIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan pemegang NIK.
XXXXXXX;
7 PEMOHON XXV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Tangerang Selatan, pemegang
NIK. XXXXXXX;
8 PEMOHON XXVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
9 PEMOHON XXVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
10 PEMOHON XXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
11 PEMOHON XXIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
12 PEMOHON XXX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
4 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA IV PEWARIS yaitu :
1 Ahli Waris Almh. ANAK I SAUDARA IV PEWARIS yaitu :
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 PEMOHON XXXI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta
tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang
NIK XXXXXXX
2 PEMOHON XXXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON XXXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
07-06-1972, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK.
XXXXXXX;
5 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA V PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON XXXIV selaku istri dari Alm. SAUDARA V PEWARIS,
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Cirebon tanggal XXXXXXX, Agama
Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX;
2 PEMOHON XXXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON XXXVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
4 PEMOHON XXXVII, laki-laki, Umur XX tahun , lahir di Jakarta
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
5 PEMOHON XXXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta
tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan,
pemegang NIK. XXXXXXX;
6 PEMOHON XXXIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
7 PEMOHON XL, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA VI PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON XLI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 Ahli Waris Alm.ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON XLII selaku Istri dari Alm. ANAK II DARI SAUDARA
VI PEWARIS, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 PEMOHON XLIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON XLIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
7 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA IX PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON XLV selaku istri dari Alm. SAUDARA IX PEWARIS,
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama
Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX;
2 PEMOHON XLVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON XLVII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
4 PEMOHON XLVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
5 PEMOHON XLIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 PEMOHON L, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
7 PEMOHON LI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
8 PEMOHON LII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
9 PEMOHON LIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
10 PEMOHON LIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
11 PEMOHON LV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
12 PEMOHON LVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
13 PEMOHON LVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
8 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA X PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON LVIII selaku istri dari Alm. SAUDARA X PEWARIS,
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX;
2 PEMOHON LIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 PEMOHON LX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
9 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA XI PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON LXI selaku istri dari Alm. SAUDARA XI PEWARIS,
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 PEMOHON LXII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON LXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
10 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA XII PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON LXIV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Sidoarjo, pemegang NIK.
XXXXXXX;
2 PEMOHON LXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
11 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA XIII PEWARIS yaitu :
1 PEMOHON LXVI selaku suami Almh. SAUDARA XIII PEWARIS, laki-
laki, Umur XX tahun, lahir di Purworejo tanggal XXXXXXX, Agama
Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX;
2 PEMOHON LXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.
XXXXXXX;
3 PEMOHON LXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.
XXXXXXX;
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
25 Bahwa Almarhumah PEWARIS selama hidunya memiliki harta berupa tanah dan
bangunan yang berdiri diatasnya seluas 252 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.
XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama
PEWARIS, dengan demikian harta tersebut adalah harta peninggalan (harta warisan)
dari Almh. PEWARIS.
26 Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS telah setuju dan sepakat
untuk membagi hak waris (harta Warisan) yang telah ditinggalkan Pewaris
sebagaimana telah disepakati dalam rapat keluarga besar serta menjalankan pesan
terakhir almarhumah PEWARIS yaitu :
• Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya , seluas 252 M2
berdasarkan Setifikat Hak Milik No. XXXXXXX Jakarta Barat setempat
dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama PEWARIS :
Setelah dijual akan dibagi sebagai berikut :
Seluruh Para ahli Waris mendapat Bagian yang sama rata.
27 Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan membagikan Harta Warisan
tersebut diatas kepada Para Ahli Waris masing-masing sesuai kesepakatan dalam
Rapat Besar Keluarga dan Merupakan Kehendak Terakhir dari Pewaris ( Almh.
PEWARIS)
28 Bahwa untuk kepentingan pengalihan (balik nama), penjualan, pencairan dari harta
warisan tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan yang berwenang.
Bahwa Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Para Pemohon dengan ini
mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Pengadilan Agama Jakarta Barat
berkenan Memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon yatu :
1 Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2 Menetapkan Almarhumah PEWARIS sebagai Pewaris.
3 Menetapkan Para Pemohon atau Para Ahli Waris, sebagai Ahli Waris yang sah dari
Almarhumah PEWARIS;
4 Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan seluas 252 M2 berdasarkan sertifikat
hak milik No. XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat,
tertulis atas nama PEWARIS sebagai Harta warisan/Harta Peninggalan Almh.
PEWARIS;
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5 Menetapkan Para Pemohon berhak atas pembagian hak waris (harta warisan)
almarhumah PEWARIS dengan bagian sama rata;
6 Menetapkan Para Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan
(balik nama), penjualan atas harta warisan tersebut;
7 Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada Para Pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, untuk kepentingan
para Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, selanjutnya para
Pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya ;
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan atas
pertanyaan Majelis, para Pemohon tetap pada permohonannya itu ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
I Surat-surat :
1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS (almarhumah) Nomor
XXXXXXX, tertanggal 15 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, bermaterai cukup, telah
dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXX tertanggal 10 Juni
2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan
aslinya (bukti P-2) ;
3 Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan atas nama PEWARIS semasa
hidupnya tidak/belum Nikah , tertanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh
Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA I PEWARIS,
tertanggal 3 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Abadi Jaya,
Kecamatan Sukmajaya, Depok Jawa Barat, bermaterai cukup, copy diatas copy
(bukti P-4) ;
5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA I PEWARIS
Nomor XXXXXXX tertanggal 9 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-5) ;
6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I SAUDARA I PEWARIS,
tertanggal 7 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas
copy (bukti P-6);
7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK I SAUDARA I
PEWARIS tertanggal 19 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-7) ;
8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI ANAK I DARI SAUDARA
I PEWARIS, tertanggal 15 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas
copy (bukti P-8);
9 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI ANAK I DARI
SAUDARA I PEWARIS tertanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh
Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-9) ;
10 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ISTRI ANAK I DARI
SAUDARA I PEWARIS, tertanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh
Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-10) ;
11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, tertanggal 16
Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti
P-11) ;
12 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, tertanggal 24 September
1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-12) ;
13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Juli
1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-13) ;
14 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Juli 1978,
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup, copy
diatas copy (bukti P-14) ;
15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan
oleh Kantor Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-15) ;
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, tertanggal 23 Juni 1980,
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-16) ;
17 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III,
tertanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Malaka
Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, bermaterai cukup, copy diatas
copy (bukti P-17) ;
18 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, tertanggal 31
Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti
P-18) ;
19 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, tertanggal 6 Juni 1985,
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Timur, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-19) ;
20 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA I
PEWARIS, tertanggal 20 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-20) ;
21 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XLVIII
tertanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung
Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas
copy (bukti P-21) ;
22 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK II SAUDARA I
PEWARIS, tertanggal 9 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-22) ;
23 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, tertanggal 27
Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy
(bukti P-23) ;
24 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, tertanggal 27
Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy,
(bukti P-24) ;
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
25 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI, tertanggal 12 Oktober
1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-25) ;
26 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, tertanggal 19
Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy,
(bukti P-26) ;
27 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII, tertanggal 14 Februari
1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-27) ;
28 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII, tertanggal 27
Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy
(bukti P-28) ;
29 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VIII, tertanggal 1 Februari
1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai
cukup, copy diatas copy bukti P-29) ;
30 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX (Pemohon 9),
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-30) ;
31 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON IX (Pemohon 9),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-31) ;
32 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON IX
(Pemohon 9), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-32) ;
33 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON X (Pemohon 10),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-33) ;
34 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON X (Pemohon 10),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-34) ;
35 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON X (Pemohon
10), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-35) ;
36 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XI (Pemohon 11),
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-36) ;
37 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XI (Pemohon 11),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-37) ;
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
38 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XI
(Pemohon 11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-38) ;
39 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XII, (Pemohon 11),
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-39) ;
40 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XII, (Pemohon
11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-40) ;
41 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XII,
(Pemohon 11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-41) ;
42 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA III PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-42) ;
43 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama SAUDARA III
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-43) ;
44 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI SAUDARA III PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-44) ;
45 Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan tanah Makam atas nama
PEMOHON XIII, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-45) ;
46 Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI SAUDARA
III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-46) ;
47 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-47) ;
48 Fotokopi Surat Keterangan rumah sakit XXXXXXX atas nama SAUDARA III
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-48) ;
49 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX, bermaterai
cukup, copy diatas copy, (bukti P-49) ;
50 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-50) ;
51 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XIV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-51) ;
52 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-52) ;
53 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA III PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-53) ;
54 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK IV DARI SAUDARA
III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-54) ;
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
55 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah atas nama ANAK IV DARI
SAUDARA III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-55) ;
56 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XVI,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-56);
57 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XVII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-57) ;
58 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XVII (Pemohon
17), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-58) ;
59 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-59) ;
60 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XVIII (Pemohon 18),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-60) ;
61 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XVIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-61) ;
62 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XVIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-62) ;
63 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIX (Pemohon 19),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-63) ;
64 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XIX (Pemohon
19), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-64) ;
65 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XX (Pemohon 20),
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-65) ;
66 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-66) ;
67 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXI (Pemohon 21),
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-67) ;
68 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXI, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-68) ;
69 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXII (Pemohon 22),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-69) ;
70 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-70) ;
71 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIII (Pemohon 23),
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-71) ;
72 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-72) ;
27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
73 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-73) ;
74 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIV (Pemohon 24),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-74) ;
75 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXIV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-75) ;
76 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-76) ;
77 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXV(Pemohon 25),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-77) ;
78 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-78) ;
79 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-79) ;
80 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVI (Pemohon 26),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-80) ;
81 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVI, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-81) ;
82 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXVI,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-82) ;
83 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVII (Pemohon 27),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-83) ;
84 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-84) ;
85 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVIII (Pemohon
28), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-85) ;
86 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-86) ;
87 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIX (Pemohon 29),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-87) ;
88 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXIX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-88) ;
89 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXX (Pemohon 30),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-89) ;
90 Fotokopi Surat Lapor Kelahiran atas nama PEMOHON XXX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-90) ;
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
91 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXX,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-91) ;
92 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA IV PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-92) ;
93 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA IV PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-93) ;
94 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah, bermaterai cukup, copy
diatas copy (bukti P-94) ;
95 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAUDARA IV
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-95) ;
96 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I SAUDARA IV
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-96) ;
97 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK I SAUDARA IV
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-97) ;
98 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHOHN XXXI (Pemohon
31), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-98) ;
99 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI ANAK I
SAUDARA IV PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-99) ;
100 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXII (Pemohon 32)
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-100) ;
101 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXII, bermaterai
cukup, copy diatas copy Bukti P-101);
102 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-102) ;
103 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIII (Pemohon
33) bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-103) ;
104 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-104);
105 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXXIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-105) ;
106 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA V PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-106) ;
107 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA V PEWARIS,
yang bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-107) ;
108 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIV (Pemohon
34), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-108) ;
29
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
109 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXV (Pemohon 35),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-109) ;
110 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-110) ;
111 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVI (Pemohon
36), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-111) ;
112 Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVI, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-112) ;
113 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVII (Pemohon
35), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-113) ;
114Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-114) ;
115 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVIII (Pemohon
38), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-115) ;
116 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-116) ;
117 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIX (Pemohon
39), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-117) ;
118 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXIX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-118) ;
119 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XL (Pemohon 40),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-119) ;
120 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XL, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-120) ;
121 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXXIV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-121) ;
122 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA VI PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-122);
123 Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama SUAMI SAUDARA VI
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-123) ;
124 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI SAUDARA VI
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-124);
125 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLI (Pemohon 41),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-125) ;
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
126 Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON XLI (Pemohon 41),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-126) ;
127 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA VI
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-127);
128 Fotokopi Surat Kematian atas nama ANAK II SAUDARA VI PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-128) ;
129 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLII (Pemohon 42),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-129) ;
130 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK II SAUDARA VI
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-130) ;
131 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLIV (Pemohon 44),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-131) ;
132 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLIV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-132) ;
133 Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas nama
SAUDARA VIII PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-133)
;
134 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA IX PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-134) ;
135 Fotokopi Surat Kematian atas nama SAUDARA IX PEWARIS, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-135) ;
136 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLV (Pemohon 45),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-136) ;
137 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XLV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-137) ;
138 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVI (Pemohon 46),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-138) ;
139 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVI, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-139) ;
140 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVII (Pemohon 47),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-140) ;
141 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-141) ;
142 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XLVII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-142) ;
31
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
143 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVIII (Pemohon
48), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-143) ;
144 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-144) ;
145 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLIX (Pemohon 49),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-145) ;
146 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLIX Agusetiawan,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-146) ;
147 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON L (Pemohon 50),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-147) ;
148 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON L, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-148) ;
149 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON L,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-149);
150 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LI (Pemohon 51),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-150) ;
151 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LI, bermaterai cukup,
copy diatas copy (bukti P-151) ;
152 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LII (Pemohon 52),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-152) ;
153 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-153) ;
154 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIII (Pemohon 53),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-154) ;
155 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-155) ;
156 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIV (Pemohon 54),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-156) ;
157 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-157) ;
158 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LIV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-158) ;
159 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LV (Pemohon 55),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-159) ;
160 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-160) ;
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
161 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-161) ;
162 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVI (Pemohon 56),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-162) ;
163 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LVI, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-163) ;
164 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVII (Pemohon 57),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-164) ;
165 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LVII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-165) ;
166 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA X PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-166) ;
167 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA X PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-167) ;
168 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAUDARA X
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-168) ;
169 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVIII (Pemohon 58),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-169) ;
170 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIX (Pemohon 59),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-170) ;
171 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-171) ;
172 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA X
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-172) ;
173 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II SAUDARA X
PEWARIS, ermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-173) ;
174 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK II SAUDARA X
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-174) ;
175 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LX (Pemohon 60),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-175) ;
176 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LX, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-176) ;
177 Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas nama
SAUDARA XI PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-177) ;
178 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXI (Pemohon 61),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-178) ;
33
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
179 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXI,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-179) ;
180 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXII (Pemohon 62)
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-180) ;
181 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-181) ;
182 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-182) ;
183 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXIII (Pemohon 63)
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-183) ;
184 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-184) ;
185 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-185) ;
186 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA XII PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-186) ;
187 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA XII PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-187) ;
188 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI SAUDARA XII
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-188) ;
189 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI SAUDARA XII
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-189) ;
190 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI SAUDARA XII
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-190) ;
191 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXIV (Pemohon 64)
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-191) ;
192 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXIV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-192) ;
193 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXIV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-193) ;
194 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXV (Pemohon 65)
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-194);
195 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXV, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-195);
196 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-196) ;
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
197 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA XIII PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-197) ;
198 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA XIII PEWARIS,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-198) ;
199 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVI (Pemohon 66),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-199) ;
200 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXVI,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-200) ;
201 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVII (Pemohon 67),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-201) ;
202 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXVII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-202) ;
203 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVIII (Pemohon
68), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-203) ;
204 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXVIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-204) ;
205 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXVI,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-205) ;
II. Saksi-saksi :
1 SAKSI 1, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai teman sekantor PEWARIS ;
• Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2007 di
Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
• Bahwa mengenai ayah, ibu dan saudara-saudara almarhumah PEWARIS, saksi
tidak mengetahuinya ;
2 SAKSI 2, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
35
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara
perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang
menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki anak 2 orang
yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon
68);
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
3 SAKSI 3, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
4 SAKSI 4, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara
perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang
menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki 2 orang anak
yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon
68) ;
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
5 SAKSI 5, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara
perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang
menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki anak 2 orang
yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon
68) ;
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
6 SAKSI 6, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai paman PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang
saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA
III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS,
SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX
PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA
XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;
• Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah
meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya
yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, ,
SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,
SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII
PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;
• Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,
yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia
tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak
dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para
Pemohon ;
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
7 SAKSI VII, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
37
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang
saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA
III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS,
SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX
PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA
XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;
• Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah
meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya
yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, ,
SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,
SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII
PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;
• Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,
yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia
tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak
dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para
Pemohon ;
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
8 SAKSI VIII, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
disimpulkan sebagai berikut ;
• Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu PEWARIS ;
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang
saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA
III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS,
SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX
PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA
XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah
meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya
yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, ,
SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,
SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII
PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;
• Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,
yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia
tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak
dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para
Pemohon ;
• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
Menimbang, bahwa para Pemohon telah membenarkan keterangan para saksi
tersebut ;
Menimbang, bahwa para Pemohon telah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di
persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya
memohon untuk diberikan penetapan;
Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera
dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
penetapan ini;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah terurai di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara a quo
termasuk perkara kewarisan Islam dan Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan
Sidoarjo, namun telah memilih untuk beracara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, karena
itu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 huruf b (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
Agama Jakarta Barat secara relative dan secara absolut berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo ;
39
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon meliputi 5 (lima)
hal, yakni (1) menetapkan almarhumah PEWARIS sebagai pewaris, (2) menetapkan para
Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, (3) menetapkan harta warisan
almarhumah PEWARIS, (4) menetapkan bagian masing-masing para ahli waris, dan (5)
menetapkan para Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan (balik
nama), penjualan atas harta warisan tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan para Pemohon tersebut Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut ;
• Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara
contentius juga dapat dilakukan dengan cara volunteer ;
• Bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara volunteer terbatas hanya yang
berkenaan dengan penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Buku II
Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI, halaman 60) ;
• Bahwa para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, telah
mengajukan perkaranya dalam bentuk volunteer ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon setentang penetapan ahli waris dari
almarhumah PEWARIS, formal dapat diterima, sedangkan selebihnya dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan materi perkara
penetapan ahli waris almarhumah PEWARIS tersebut sebagai berikut :
Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai saudara, isteri dan suami dari
saudara, keponakan, isteri keponakan, dan cucu dari saudara almarhumah PEWARIS yang
telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon
telah mengajukan bukti surat produk P-1 sampai dengan P-205 dan 8 (delapan) orang saksi
yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di
atas;
Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotocopy bermaterai cukup
sesuai dengan aslinya, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti
surat, dan secara substansial relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara formil dan materil berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti surat tersebut dapat
diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;
Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-205 merupakan fotocopy bermaterai cukup,
meskipun tidak diperlihatkan aslinya namun tidak ada pihak yang membantahnya dan
secara substansial relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, karena itu Majelis
menilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;
Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedelapan saksi di atas telah memenuhi
syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dan di muka persidangan,
secara materil kesaksian kelima saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan
bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam
perkara a quo ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi
tersebut dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, telah terungkap fakta-fakta
di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
• Bahwa selama hidupnya almarhumah PEWARIS tidak pernah menikah, tidak
mempunyai anak dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak mempunyai wasiat ;
• Bahwa ayah dan ibu almarhumah PEWARIS telah meninggal lebih dahulu ;
• Bahwa almarhumah PEWARIS, mempunyai 12 (dua belas) orang saudara kandung,
yakni SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII (Pemohon 12), SAUDARA III
PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA
X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA XII PEWARIS dan
SAUDARA XIII PEWARIS ;
• Bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, kesepuluh saudaranya
yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, SAUDARA IV
PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA
VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS,
SAUDARA XII PEWARIS, dan SAUDARA XIII PEWARIS, telah meninggal
dunia lebih dahulu ;
• Menimbang, bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia,
meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yakni PEMOHON XII dan
SAUDARA XIII PEWARIS, serta 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari
saudara-saudara kandungnya yang telah meninggal dunia, diantaranya sebagian dari
para Pemohon ;
41
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dalam penentuan ahli waris almarhumah PEWARIS tidak ada sengketa
diantara para ahli waris ;
• Bahwa PEWARIS selama hidup sampai meninggalnya dalam keadaan beragama
Islam, demikian pula ke empat puluh enam keponakan tersebut beragama Islam;
• Bahwa SAUDARA XIII PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20
Desember 2011, dan meninggalkan PEMOHON LXVI (suami/Pemohon 66), dan 2
orang anak, yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII binti
PEMOHON LXVI (Pemohon 68) ;
• Bahwa ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA I
PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001, dan
meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni PEMOHON I (Pemohon 1),
PEMOHON II (Pemohon 2), PEMOHON III (Pemohon 3) dan PEMOHON IV
(Pemohon 4) ;
• Bahwa M. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA
I PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013, dan
meninggalkan seorang isteri (PEMOHON V/Pemohon 5) dan 3 orang anak yakni,
PEMOHON VI (Pemohon 6), PEMOHON VII (Pemohon 7), dan PEMOHON VIII
(Pemohon 8) ;
• Bahwa ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA
III PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995, dan
meninggalkan seorang suami (PEMOHON XVI/Pemohon 16) dan 6 orang anak,
yakni PEMOHON XVII (Pemohon 17), PEMOHON XVIII (Pemohon 18),
PEMOHON XIX (Pemohon 19), PEMOHON XX (Pemohon 20), PEMOHON XXI
(Pemohon 21), dan PEMOHON XXII (Pemohon 22) ;
• Bahwa ANAK I SAUDARA IV PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA IV
PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 dan meninggalkan 2
(dua) orang anak, yakni PEMOHON XXXI (Pemohon 31) dan SAUDARA
PEMOHON XXXI;
• Bahwa ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA
VI PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2013 dan meninggalkan
seorang isteri (PEMOHON XLII/Pemohon 42) dan seorang anak PEMOHON XLIII
(Pemohon 43) ;
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut ;
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 KHI menentukan bahwa ahli waris adalah
orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum
untuk menjadi ahli waris, sehingga orang yang tidak memiliki hubungan darah atau
tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pewaris, maka tidak dapat
dinyatakan sebagai ahli waris ;
• Bahwa Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih
dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,
kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Bahwa ketentuan Pasal 185
ayat (1) KHI ini dapat melebar kemana-mana yang dapat menimbulkan persoalan
lebih rumit lagi, karena itu Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2010 dan 2011
membatasi bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu dalam garis lurus ke
bawah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
menyimpulkan bahwa PEMOHON V (Pemohon 5), PEMOHON XVI (Pemohon 16),
PEMOHON XXXIV (Pemohon 34), PEMOHON XLII (Pemohon 42), PEMOHON XLV
(Pemohon 45), PEMOHON LVIII (Pemohon 58), PEMOHON LXI (Pemohon 61), dan
PEMOHON LXVI (Pemohon 66), tidak memiliki hubungan darah dan hubungan
perkawinan dengan almarhumah PEWARIS, sehingga tidak termasuk ahli waris dari
almarhumah PEWARIS ;
Menimbang, bahwa PEMOHON LXVII bin PEMOHON LXVI (Pemohon 67) dan
PEMOHON LXVIII (Pemohon 68), tidak dapat mewaris secara langsung kepada
almarhumah PEWARIS, sebab ketika almarhumah PEWARIS meninggal dunia, ibu
kandung Pemohon 67 dan Pemohon 68 yang bernama SAUDARA XIII PEWARIS
(saudara kandung almarhumah) masih hidup ;
Menimbang, bahwa demikian pula PEMOHON VI (Pemohon 6), PEMOHON VII
(Pemohon 7), dan PEMOHON VIII (Pemohon 8), PEMOHON XXXI (Pemohon 31),
SAUDARA PEMOHON XXXIdan PEMOHON XLIII (Pemohon 43), tidak dapat mewaris
secara langsung kepada almarhumah PEWARIS, karena ketika almarhumah PEWARIS
meninggal dunia ayah kandung Pemohon 6, Pemohon 7 dan Pemohon 8 yang bernama
ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS, ibu kandung Pemohon 31 yang bernama ANAK
I SAUDARA IV PEWARIS, dan ayah kandung Pemohon 43 yang bernama ANAK II
DARI SAUDARA VI PEWARIS (keponakan almarhumah) masih hidup ;
Menimbang, bahwa setentang PEMOHON I (Pemohon 1), PEMOHON II (Pemohon
2), PEMOHON III (Pemohon 3), dan PEMOHON IV (Pemohon 4) sebagai anak-anak dari
ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS dan cucu dari SAUDARA I PEWARIS, demikian
pula PEMOHON XVII (Pemohon 17), PEMOHON XVIII (Pemohon 18), PEMOHON XIX
43
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Pemohon 19), PEMOHON XX (Pemohon 20), PEMOHON XXI (Pemohon 21) dan
PEMOHON XXII (Pemohon 22) sebagai anak-anak dari ANAK IV DARI SAUDARA III
PEWARIS dan cucu dari SAUDARA III PEWARIS , Majelis berpendapat bahwa
permohonannya tidak dapat diterima, sebab pertama, karena ayah/ibu kandung dan nenek/
kakek para Pemohon yang menghubungkannya dengan almarhumah PEWARIS telah
meninggal lebih dahulu, dan kedua karena saudara kandung (PEMOHON XII dan
SAUDARA XIII PEWARIS) dan para keponakan almarhumah PEWARIS, masih hidup ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah
PEWARIS adalah 2 (dua) orang saudara kandungnya yakni PEMOHON XII dan
SAUDARA XIII PEWARIS, dan 46 orang keponakannya yang nama-namanya
sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini ;
Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan
anak (kalalah), sedang ia mempunyai 2 orang saudara perempuan kandung dan 46 orang
keponakan sebagai anak-anak dari saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan
kandung, maka saudara perempuan kandung tersebut bersama-sama dengan keponakannya
mewaris secara bersama-sama (vide Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat
An-Nisaa ayat 176);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada
alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan
permohonan para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard) selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan
ini dinyatakan dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan
untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;
Mengingat Undang-Undang dan semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1 Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2 Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 ;
3 Menetapkan :
1 PEMOHON XII (saudara kandung/Pemohon 12);
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 SAUDARA XIII PEWARIS (saudara kandung) ;
3 ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS (keponakan) ;
4 PEMOHON IX (keponakan/Pemohon 9) ;
5 PEMOHON X (keponakan/Pemohon 10) ;
6 PEMOHON XI (Keponakan/Pemohon 11) ;
7 PEMOHON XIII (keponakan/Pemohon 13) ;
8 PEMOHON XIV (keponakan/Pemohon 14) ;
9 PEMOHON XV (keponakan/Pemohon 15) ;
10 PEMOHON XXIII (keponakan/Pemohon 23) ;
11 PEMOHON XXIV (Keponakan/Pemohon 24) ;
12 PEMOHON XXV (keponakan/Pemohon 25) ;
13 PEMOHON XXVI (keponakan/Pemohon 26) ;
14 PEMOHON XXVII (keponakan/Pemohon 27) ;
15 PEMOHON XXVIII (keponakan/Pemohon 28) ;
16 PEMOHON XXIX (keponakan/Pemohon 29) ;
17 PEMOHON XXX (keponakan/Pemohon 30) ;
18 ANAK I SAUDARA IV PEWARIS (keponakan) ;
19 PEMOHON XXXII (keponakan/Pemohon 32) ;
20 PEMOHON XXXIII (keponakan/Pemohon 33) ;
21 PEMOHON XXXV (keponakan/Pemohon 35) ;
22 PEMOHON XXXVI (keponakan/Pemohon 36) ;
23 PEMOHON XXXVII (keponakan/Pemohon 37) ;
24 PEMOHON XXXVIII (keponakan/Pemohon 38) ;
25 PEMOHON XXXIX (keponakan/Pemohon 39) ;
26 PEMOHON XL (keponakan/Pemohon 40) ;
27 PEMOHON XLI (keponakan/Pemohon 41) ;
28 ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS (keponakan) ;
29 PEMOHON XLIV (keponakan) ;
30 PEMOHON XLVI (keponakan/Pemohon 46) ;
31 PEMOHON XLVII (keponakan/Pemohon 47) ;
32 PEMOHON XLVIII (keponakan/Pemohon 48) ;
33 PEMOHON XLIX (keponakan/Pemohon 49) ;
34 PEMOHON L (keponakan/Pemohon 50) ;
35 PEMOHON LI (keponakan/Pemohon 51) ;
36 PEMOHON LII (keponakan/Pemohon 52) ;
37 PEMOHON LIII (keponakan/Pemohon 53) ;
38 PEMOHON LIV (keponakan/Pemohon 54) ;
39 PEMOHON LV (keponakan/Pemohon 55) ;
45
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
40 PEMOHON LVI (keponakan/Pemohon 56) ;
41 PEMOHON LVII (keponakan/Pemohon 57) ;
42 PEMOHON LIX (keponakan/Pemohon 59) ;
43 ANAK II SAUDARA X PEWARIS (keponakan) ;
44 PEMOHON LX (keponakan/Pemohon 60) ;
45 PEMOHON LXII (keponakan/Pemohon 62) ;
46 PEMOHON LXIII (keponakan/Pemohon 63) ;
47 PEMOHON LXIV (keponakan/Pemohon 64) ;
48 PEMOHON LXVI (keponakan/Pemohon 65) ;
Sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah PEWARIS ;
4 Menetapkan :
1 PEMOHON LXVI (suami/Pemohon 66) ;
2 PEMOHON LXVII (anak/Pemohon 67) ;
3 PEMOHON LXVIII (anak/Pemohon 68) ;
Sebagai ahli waris dari almarhumah SAUDARA XIII PEWARIS yang telah
meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2011 ;
5 Menetapkan :
1 PEMOHON I (anak/Pemohon 1) ;
2 PEMOHON II (anak/Pemohon 2) ;
3 PEMOHON III (anak/Pemohon 3) ;
4 PEMOHON IV (anak/ Pemohon 4) ;
Sebagai ahli waris dari almarhum ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS, yang telah
meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001 ;
6 Menetapkan ;
1 PEMOHON V (isteri/Pemohon 5) ;
2 PEMOHON VI (anak/Pemohon 6) ;
3 PEMOHON VII (anak/Pemohon 7) ;
4 PEMOHON VIII (anak/Pemohon 8) ;
Sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS, yang telah
meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013 ;
7 Menetapkan ;
1 PEMOHON XVI (suami/Pemohon 16) ;
2 PEMOHON XVII (anak/Pemohon 17) ;
3 PEMOHON XVIII (anak/Pemohon 18) ;
4 PEMOHON XIX ( anak/Pemohon 19) ;
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5 PEMOHON XX (anak/Pemohon 20) ;
6 PEMOHON XXI (anak/Pemohon 21) ;
7 PEMOHON XXII (anak/Pemohon 22) ;
Sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS, yang
telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995 ;
8 Menetapkan ;
1 PEMOHON XXXI (anak/Pemohon 31) ;
2 SAUDARA PEMOHON XXXI (anak) ;
Sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK I SAUDARA IV PEWARIS, yang telah
meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 ;
9 Menetapkan
1 PEMOHON XLII (isteri/Pemohon 42) ;
2 PEMOHON XLIII (anak/Pemohon 43) ;
sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS ;
10 Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) selain dan
selebihnya ;
11 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M.,
bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jakarta Barat, yang terdiri dari Drs. H. Badruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. Azwar, S.H., M.E., dan Drs. H.M. Ridwan Ustha E, M.H, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Hj. Nisrin, S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Para Pemohon ;
Hakim Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Badruddin, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
47
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Drs. Azwar, S.H., M.E.I. Drs. H.M. Ridwan Ustha E, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Nisrin, S.H., M.H.
Perincian Biaya :
1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggilan = Rp. 100.000,-
4. Redaksi = RP. 5.000,-
5. Materai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)
Untuk salinan sesuai dengan aslinya Jakarta _______________________
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat
ELIAKIM SIHOTANG, S.H.
48
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48