Penyaluran KPR BP ¢â‚¬“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia...

download Penyaluran KPR BP ¢â‚¬“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni Hak

of 22

  • date post

    13-Jan-2020
  • Category

    Documents

  • view

    6
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Penyaluran KPR BP ¢â‚¬“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia...

  • Penyaluran KPR BP2BT

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

    Oleh: Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

  • Kebijakan PerumahanA

    B Skema BP2BT

    Daftar Isi

    C Kemajuan BP2BT

  • Kebijakan

    Perumahan

    A

  • 1 Landasan Hukum Sebagai Peluang

    Pengesahan

    International

    Covenant on Ecosoc

    UU 39

    TAHUN 1999

    PASAL 40 UU 11

    TAHUN 2005

    PASAL 11

    UU 17 TAHUN 2007

    RPJPN 2005 - 2025

    RPJMN

    2020-2024

    RPJMN

    2015-2019

    RPJMN

    2010-2014

    RPJMN

    2004-2009

    “Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni

    Hak untuk

    bertempat tinggal

    HAM - Hak untuk

    bertempat tinggal

    UU 1/2011

    PKP

    UU 20/2011

    RUSUN

    UU 4/2016

    TAPERA

    Pengyelenggaraan dan

    Pemenuhan Kebutuhan

    Hunian

    UUD NKRI 1945

    PASAL 28 H

    PP 88/2014

    PKP

    PP 14/2016

    PKP

    PERPRES

    101/2016

    Arah Pembangunan Perkim JangkaPanjang

    Pembiayaan Sekunder Perumahan

  • 2 Pentingnya Rumah

    SEJARAH PERKEMBANGAN BANTUAN/SUBSIDI PEMBIAYAAN PERUMAHAN

    Tempat persemaian budaya atau rohani

    Tempat berlindung dari penularan penyakit

    Tempat berlindung dari gangguan luar

    Pemenuhan kebutuhan pokok jasmani manusia

    Pemenuhan kebutuhan pokok rohani manusia

    Sumber: Ekistics the science of human settlement (DOXIADIS, 1968)

    1976 1999 2001 2010

    SUBSIDI BUNGA (SB)PERUMNAS DAN KPR BTN

    AWAL

    SUBSIDI

    PMP, BANK DUNIA, KLBI

    DAN BANK PELAKASANA

    KLBI, RDI DAN

    BANK PELAKASANA 2002

    FLPP, SSB DAN SBUM

    2014 SEKARANG

    SUBSIDI

    SELISIH

    BUNGA(SSB)

    SSB DAN

    BANTUAN

    UANG MUKA

    (BUM)

    BANK DAN APBN

    FASILITAS

    LIKUIDITAS

    PEMBIAYAAN

    PERUMAHAN

    (FLPP)

  • 3 Program Satu Juta Rumah

    MBR 60 - 70 %

    PEMERINTAH

    NON –

    PEMERINTAH

    PEMDA

    SEWA

    1. BURUH/PEKERJA

    2. PNS

    3. TNI/POLRI

    1. RUSUNAMI

    2. RUMAH TAPAK

    1. RUSUNAWA

    2. RUMAH TAPAK

    SEWA & MILIK

    1. PNS

    2. BURUH/PEKERJA

    3. UMUM

    1. RUSUNAWA

    2. PENINGKATAN KUALITAS

    3. PEMBANGUNAN BARU

    4. RUMAH KHUSUS

    MILIK

    1. UMUM

    2. BURUH/PEKERJA

    3. PNS

    Melalui bantuan pembiayaan perumahan

    (KPR FLPP, KPR SSB, SBUM dan BP2BT)

    MASYARAKAT RUMAH TAPAK MILIK

    NON MBR 30 - 40 %

    PENGEMBANG

    MASYARAKAT

    1. RUSUNAMI

    2. RUMAH TAPAK

    MILIK

    UMUM / KOMERSIAL

  • 4 Jenis Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

    Pemilikan

    Rumah

    Tapak

    1. KPR Sejahtera

    Tapak (FLPP)

    2. KPR Sejahtera

    Syariah Tapak

    (FLPP)

    3. KPR SSB

    Tapak

    4. KPR SSM

    Tapak

    SBUM BP2BTKPR Bersubsidi

    Pembangunan

    Rumah SwadayaC

    BP2BTKPR Bersubsidi BP2BT

    Pemilikan

    A B SatuanRumah Susun

    1. KPR Sejahtera

    Susun (FLPP)

    2. KPR Sejahtera

    Syariah Susun

    (FLPP)

    3. KPR SSB Susun

    4. KPR SSM Susun

  • Skema

    BP2BT

    B

  • 1 Komponen Utama BP2BT

    PEROLEHAN/

    PEMBANGUNAN

    RUMAH

    Dana Masyarakat Minimal

    5% dari nilai rumah/RAB

    dengan saldo min 2 Jt – 5 Jt Dana

    Masyarakat

    Dana

    BP2BT

    KPR

    Kredit/Pembiayaan Bank:

    KPR ≥ 50 %

    Dana BP2BT sebesar

    45% dari nilai rumah

    dengan batasan maksimal

    Bantuan Rp. 40 Jt

    TARGET BP2BT 2019: 14.000 UnitSuku Bunga Pasar dengan batasan maksimal

    sebesar (SUN 10th + Marjin)

  • 2 Kelompok Sasaran BP2BT

    MBR

    LAJANG/DUDA/JANDA SUAMI + ISTRI

    PROFESI *)

    PEKERJA FORMAL PEKERJA INFORMAL

    Kelompok Sasaran

    merupakan MBR

    perorangan yang

    berstatus tidak kawin

    atau pasangan suami

    istri dengan batasan

    penghasilan tertentu

    Belum pernah

    memiliki rumah.

    Belum pernah

    mendapatsubsidi/

    bantuan

    perumahan dari

    Pemerintah.

    Tabungan min. 6

    bulan

    (min. saldo: Rp. 2-5

    juta, tergantung

    penghasilan)

    Memiliki lahan/rumah satu-

    satunya yang rusak total, di

    atas tanah dengan alas hak

    yang sah, tidak dalam sengketa

    untuk pembangunan Rumah

    Swadaya.

    Memiliki Kartu Tanda

    Penduduk (KTP-El)

    Memiliki Akta Nikah

    (untuk suami istri)

    Memiliki Nomor Pokok

    Wajib Pajak (NPWP).

    Memiliki SPT Pajak

    Penghasilan (PPh)

    orang pribadi.

    Mempunyai

    penghasilan.

    Persyaratan Kelompok Sasaran

    *) Kategori Penghasilan

    Gabungan untuk Pasangan

    Suami Istri ditentukan

    berdasarkan penghasilan

    yang lebih dominan

    Sumber: Permen PUPR No 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR No 12/PRT/M/2018

  • 3 Tipe Rumah Layak Program

    SATUAN RUMAH SUSUN

    • Luas lantai 21 – 36 m2

    • Luas tanah 60 – 200 m2 (khusus RumahTapak)

    • Rumah Baru Siap Huni (dibangun Pengembang)

    • Memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, keandalan dan

    kenyamanan

    • Dilengkapi dengan :

     Jaringan distribusi air bersih

     Utilitas jaringan listrik

     Jalan dan drainase lingkungan

     Sarana pewadahan sampah

    RUMAH TAPAK RUMAH SWADAYA

    • Luas lantai 36 < LL < 48 m2

    • Luas tanah < 200 m2

    • Pembangunan Rumah Baru diatas kavling tanah matang

    • Pembangunan Rumah Baru pengganti Rumah rusak total

    • Dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah (SHM)

    • Dilengkapi IMB

    • Lokasi lahan dapat terhubung jaringan distribusi airbersih,

    Utilitas jaringan listrik, Jalan lingkungan, dan Drainase

    lingkungan.

    • Memenuhi persyaratan Rencana teknis bangunan

    11

  • 4 Alur Proses Pengajuan Permohonan BP2BT

    *) Ketentuan Pemanfaatan Rumah:

    • Wajib dijadikan tempat tinggal utama.

    • Ditempati sejak BAST (untuk pembelian)

    • Pemindahtanganan dapat dilakukan setelah rumah ditempati minimal 5 tahun (rumah tapak) dan 20 tahun (sarusun) atau karena peningkatan ekonomi dan kepentingan

    penyelesaian kredit Bank Pelaksana

    Pengajuan oleh

    Pemohon Verifikasi

    Bank Pelaksana Pengujian oleh

    Satker

    Penetapan

    Penerima Manfaat oleh

    Satker

    Menabung dan

    Menyiapkan Persyaratan

    dengan dibantu TPP

  • 5 Alur Proses Pencairan Dana BP2BT A. PEMILIKAN RUMAH TAPAK/SUSUN

    1 2 3

    Akad Pencairan

    Bantuan

    Pemanfaatan

    Dana

    *) Sudah

    terbit SLF Kredit *)

    B. PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

    Akad

    Kredit

    1 2 3 4 5 6

    Penyelesaian

    Pembangunan **)

    Pencairan

    Kredit

    Pembangunan

    Rumah

    Pencairan

    Bantuan

    + Kredit Tahap

    Akhir

    Pemanfaatan

    Dana

    Bertahap dan Didampingi oleh TPP **) Dilanjutkan dengan penerbitan

    SLF

  • 6 Zona Wilayah BP2BT

    Zona 1

    Zona 2*)

    Zona 3

    *) Zona 2 :

    • Provinsi Banten yaitu Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan

    • Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi

  • 7 Batasan Penghasilan dan Harga Rumah Provinsi Sulawesi Utara

    Batasan

    Penghasilan Harga Rumah

    Batasan

    Penghasilan Harga/m2 Harga/unit

    Batasan

    Penghasilan

    Harga

    Rumah

    6 juta 146 juta 7 juta 7,8 juta 280,8 juta 6 juta 120 juta Sumber: Kepmen PUPR No 587/KPTS/M/2019

  • 8 Batasan Saldo Tabungan, Batasan Dana BP2BT dan Indeks Penghasilan

    Penghasilan Kelompok

    Sasaran per bulan (Rp)

    Saldo Tabungan

    Terendah (Rp)

    Dana BP2BT

    Paling Banyak

    Indeks

    Penghasilan

    < 5.000.000 2 juta 40 juta

    45%

    5.000.001 – 6.000.000 3 Juta 38 juta

    6.000.001 – 7.000.000 4 Juta 36 juta

    7.000.001 – 8.000.000 5 juta 34 juta

    > 8.000.000 5 juta 32 juta

    Sumber: Kepmen PUPR No 587/KPTS/M/2019

  • 9 Kelebihan BP2BT

    SUBSIDI UANG MUKA

     Mengurangi risiko gagal bayar

     Ketika terjadi gagal bayar, nilai

    agunan dapat menutupi sisa

    outstanding

    BAGI BANK: LTV Lebih Kecil 1

    BAGI MASYARAKAT:

    Skim in the Game 2

     Pokok pinjaman dan beban bunga yang

    harus dibayar oleh penerima manfaat

    lebih kecil

     Dalam hal pelunasan dipercep