PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT...
Transcript of PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT...
PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT PENGGUGUR
KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh:
Andhika Yudho Prasetyo
NIM: 1110045100007
KONSENTRASI PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H / 2015 M
i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama Lengkap : Andhika Yudho Prasetyo
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24Februari 1993
3. Alamat : Komp. RC Hankam No.102 RT 001 RW
005, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan
Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, 15224,
Banten.
4. Telepon : 087774546906
5. E-mail :[email protected]
II. PENDIDIKAN FORMAL
1. TK RA Bintaro Tahun 1997-1998
2. SD Negeri Jombang IV Tangerang Tahun 1998-2004
3. SMP Negeri 29 Jakarta Selatan Tahun 2004-2007
4. SMA Negeri 87 Jakarta Selatan Tahun 2007-2010
5. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2014
III. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota OSIS SMPN 29 Jakarta 2005-2007
2. Anggota OSIS SMAN 87 2008-2009
3. Anggota Blazer Indonesia Club 2012-2014
ii
4. Divisi Fotografi Blazer Indonesia Club Tangerang 2013-2014
5. Anggota Progress Jakarta 2012-2014
IV. SEMINAR DAN WORKSHOP
1. Seminar E-Trading Workshop Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2011.
2. Seminar Mencegah Kejahatan dan Korupsi dalam Perspektid Kriminologi
dan Fiqh Jinayah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2011.
3. Seminar Launching Gerakan Nasional Mahasiswa dan Pelajar Mandiri
Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Jakarta, 2012.
V. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Rudi Hadiprayitno, S.H
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 2 November 1963
3. Ibu : Priati Soemasno
4. Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 11 Desember 1963
6. Alamat : Komp. RC. Hankam No.102 RT 01 RW
06, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan
Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, 15224,
Banten.
7. Anak ke dari : 2 dari 3 bersaudara
iii
ABSTRAK
Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai penyalahgunaan obat
yang digunakan sebagai alat untuk menggugurkan kandungan. Dalam skripsi ini
penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan memiliki ketentuan
hukum dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam. Skripsi
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia
dan hukum pidana Islam tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur
kandungan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak
menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan,
penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang
berkaitan dengan objek. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara
yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyalahgunaan obat dalam
pengguguran kandungan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana
Islam dikenakan hukuman terhadap dokter, orang yang membantu dalam
pengguguran kandungan, orang yang menggugurkan kandungan dengan hukuman
yang berbeda-beda. Hukuman terberat dari hukum pidana Indonesia yakni penjara
dan denda Rp. 1.000.000.000,- terhadap pelaku, dan dalam hukum pidana Islam
dikenakan hukuman Ta’zir.
Kata kunci: pengguguran kandungan, Ta’zir
Pembimbing : Dr. Abdurahman Dahlan, M.A
Daftar Pustaka : Tahun 1987 s.d Tahun 2011
iv
الرحيم الرحمن هللابســـــــــم
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan
segala rahmat, karunia, rezeki, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat
Penggugur Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan
Hukum Pidana Islam” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan
kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman
kegelapan ke zaman yang terang-benderang.
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Terselesaikannya skripsi ini tentu dengan dukungan,
bantuan, bimbingan, semangat, dan doa dari orang-orang terbaik yang ada di
sekeliling penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu penulis
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Dede Rosyana, MA Dekan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
v
2. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA Dekan Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga
selama perkuliahan.
3. Dra. Maskufah, MA Ketua Progam Studi Jinayah Siyasah Fakuktas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terima kasih banyak telah
memberikan petunjuk, dan nasehat yang berguna bagi penulis selama
perkuliahan, dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
strata I dengan sebaik-baiknya.
4. Dra. Hj. Rosdiana, M.Ag Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah terima
kasih banyak telah banyak membantu penulis untuk melengkapi berbagai
macam keperluan, dan berkas-berkas persyaratan untuk menggapai studi
strata I dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Dr, H. Abdurahman Dahlan MA, Dosen Pembimbing Skripsi yang
dengan kerendahan hatinya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan
pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang sangat berarti selama
penyelesaian skripsi. Terima kasih atas semua saran dan arahan yang Bapak
berikan selama proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga
Allah SWT membalas kebaikan Bapak.
6. Dr. H. Mujar Syarif, MA Dosen Penguji 1 sidang Munaqasah Program Studi
Jinayah Siyasah Syari’ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
vi
7. Qosim Arsadani, M.A Dosen Penguji 2 sidang Munaqasah Program Studi
Jinayah Siyasah Syari’ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan
ilmu yang sangat berguna dan berharga bagi saya. Semoga Allah selalu
memberikan rahmat dan pahala yang sebesar-besarnya atas kebaikan para
dosen FSH UIN Jakarta yang telah melayani dan membantu saya selama
perkuliahan, serta jajaran karyawan dan staf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah melayani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Ketua dan seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan
Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah
memberikan pelayanan pustaka selama penulisan skripsi ini.
10. Keluarga tercinta dan terhebat yang saya miliki, Ayahanda Rudi
Hadiprayitno, SH, Ibunda Priati Soemasno, Kakak Adhitya Yudho Pratomo,
dan Adik Ario Yudho Baskoro. Terima kasih telah mendo’akan dan
menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Mega Demira Safitri yang telah mendukung saya dari mulai pembentukan
judul , mencari buku-buku, do’a yang selalu diucapkan, dan dukungan disaat
saya jatuh. Terima kasih telah menemani selama kuliah, menghibur disaat
stres, mendukung penuh seluruh kegiatan, menemani mencari buku,
menyemangati agar lebih cepat menyelesaikan kuliah, mendengarkan keluh
kesah selama penulisan skripsi, dan do’a yang tidak putus-putus. Semoga
Allah selalu melindungi dan membalas seluruh kebaikan kamu
vii
12. Sahabat-sahabat terbaik saya di FSH, Farid Fauzi, Ridwan Daus, Mikail El-
Dopien, Ahmad Rizal, Masrur Fuadi, dan seluruh anggota kampak mintul ,
yang telah menghabiskan waktu bersama saya mulai dari awal kuliah di
semester 1 hingga akhir perkuliahan di semester 8 ini, yang selalu melakukan
keseruan dan kekonyolan bersama, menemani saat suka, mendukung dan
menghibur saat duka, membantu saya dalam penyelesaian skripsi maupun
perkuliahan, Terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan untuk saya
selama ini, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa
depan.Sukses untuk kita semua, dan semoga Allah selalu melindungi dan
membalas kebaikan kalian.
13. Sahabat-sahabat terbaik saya dari Progress Jakarta yang telah berbagi banyak
kisah, pengalaman kuliah, bermain bersama, melakukan banyak hal dari masa
remaja yang penuh dengan kelabilan hingga kini kita menjadi lebih dewasa,
yang selalu melakukan hal seru bersama, yang selalu hadir dan menghibur
dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan,
canda, dan tawa, serta waktu yang telah dihabiskan bersama saya selama ini.
14. Bapak Agung Soemargo selaku apoteker apotik Cahaya, yang telah berbaik
hati membagikan ilmunya yang sangat berharga kepada saya, yang selalu
mengajarkan berbagai materi penulisan skripsi sehingga saya mengerti, dan
mau membantu saya dan menjelaskan banyak hal dalam penyusunan skripsi
ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan bapak.
15. Kelompok KKN GAHARU Desa Urug – Bogor, Farid Fauzi, Husni
Mubarak, Lutfhi Hidayat, Defi Satiatika, Amalia Adani, Nujma Faradisi,
viii
Anggi Eka Amalia, dan seluruh anggota yang telah mendukung, membantu
dan mensupport penulisan skripsi walaupun kalah cepat, dan telah
menghabiskan waktu selama satu bulan dengan segala kekompakan,
keceriaan, keseruan, kekonyolan, kebodohan, dan canda tawa serta
pembelajaran hidup yang sangat berharga. Waktu bersama kalian menjadi
kenangan manis bagi saya, dan akan selalu menjadi nostalgia.
16. Semua pihak dan handai taulan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-
persatu, yang telah memberikan dukungan serta doa nya kepada saya, terima
kasih atas kontribusi sekecil apapun dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal
soleh dan mendapat pahala sebesar-besarnya dari Allah SWT.
Tangerang Selatan, 30 Maret 2015
Andhika Yudho Prasetyo
ix
Pedoman Transliterasi
Yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan Arab ke
tulisan Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan yaitu berupa pedoman aksara
dan vokal.
a. Pedoman Aksara
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan
tidak dilambangkan ا
Be ب
t Te خ
ts te dan es ث
j je ج
H ha dengan garis bawah ح
Kh ka dan ha خ
D de د
dz de dan zet ذ
r er ر
z zet س
S es س
sy es dan ye ش
S es dengan garis bawah ص
d de dengan garis bawah ض
t te dengan garis bawah ط
z zet dengan garis bawah ظ
koma terbalik di atas hadap ع
kanan
gh ge dan ha غ
f ef ف
q ki ق
k ka ك
l el ل
M em م
N en ن
x
W we و
H ha ھ
ˊ ء apostrop
Y ye ي
b. Vokal
1. Vokal Tunggal (Monoftong)
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
_ a fathah
I kasrah
_ u dammah
2. Vokal Rangkap (Diftong)
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
Ai a dan i _ ي
Au a dan u _ و
3. Vokal Panjang (Madd)
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
ȃ ـا a dengan topi di atas
ȋ ـى i dengan topi di atas
Ȗ ـى u dengan topi di atas
c. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (
dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah ,( ال
maupun huruf qomariyyah. Misalnya :
al-ijtihâd = اإلجتهاد
al-rukhsah, bukan ar-rukhsah = الزخصح
d. Tasydîd (Syaddah)
Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf,
yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan
tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu
xi
terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah.
Misalnya : الشفعح = al-syuf‘ah, tidak ditulis asy-syuf‘ah
e. TaMarbûtah
Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh
1) atau diikuti oleh sifat (na‘t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah
tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Dan jika huruf ta marbûtah
tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan
menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).
No Kata Arab Alih Aksara
syarîʻ شزعح .1 ah
al- syarîʻ الشزعح اإلسالمح .2 ah al-islâmiyyah
المذاھة مقارنح .3 muqâranat al-madzâhib
f. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism) atau huruf (harf),
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan
berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas :
No Kata Arab Alih Aksara
al-darûrah tubîhu al-mahzûrât الضزورج تثح المحظىراخ .1
al-iqtisâd al-islâmî اإلقتصاد اإلسالمى .2
usûl al-fiqh أصىل الفقه .3
al-asl fî al-asyyâ al-ibâhah األصل ف األشاء اإلتاحح .4
al-maslahah al-mursalah المصلحح المزسلح .5
xii
DAFTAR ISI
Cover
Lembar Pengesahan Pembimbing
Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi
Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
Daftar Riwayat Hidup ........................................................................................... i
Abstrak .................................................................................................................. iii
Kata Pengantar .................................................................................................... iv
Daftar Isi ............................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian .............................................................. 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 7
D. Metode Penelitian........................................................................... 7
E. Review Pustaka .............................................................................. 8
F. Sistematika Pembahasan .............................................................. 12
BAB II OBAT-OBATAN
A. Pengertian Obat-obatan ................................................................ 14
B. Penggolongan Obat ...................................................................... 19
1. Obat Bebas ............................................................................... 19
2. Obat Bebas Terbatas ................................................................ 20
3. Obat Keras ................................................................................ 20
4. Obat Wajib Apotik ................................................................... 20
5. Obat Narkotik dan Psikotropik................................................. 21
6. Obat Tradisional ....................................................................... 21
C. Penggunaan Obat ......................................................................... 23
xiii
D. Penyalahgunaan Obat ................................................................... 25
BAB III PENGGUGURAN KANDUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
A. Pengertian pengguguran kandungan ............................................ 29
B. Macam-macam pengguguran kandungan .................................... 30
C. Pengguguran kandungan sebagai tindak pidana .......................... 35
D. Pengguguran kandungan menurut undang-undang ...................... 37
BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT
PENGGUGUR KANDUNGAN
A. Penyalahgunaan obat ditinjau dari hukum pidana
Indonesia dan hukum pidana Islam .............................................. 44
1. Penyalahgunaan obat ditinjau dari hukum pidana Indonesia . 44
2. Penyalahgunaan obat ditinjau dari hukum pidana Islam........ 47
B. Pengguguran kandungan menggunakan obat ditinjau dari
hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam ...................... 49
1. Pengguguran kandungan menggunakan obat dalam
hukum pidana Indonesia ........................................................ 50
2. Pengguguran kandungan menggunakan obat dalam
hukum pidana Islam ............................................................... 53
C. Persamaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana
Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat sebagai
alat penggugur kandungan ........................................................... 59
D. Perbedaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana
Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat sebagai
alat penggugur kandungan ........................................................... 60
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan .................................................................................. 62
B. Saran ............................................................................................. 64
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 66
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Penggugurankandungan yang disengaja saat ini menjadi masalah yang
hangat diperdebatkan. Menurut dokter Hartono Hadisaputro SpOG dikutip
melalui website kompasiana.com menyatakan di Indonesia diperkirakan
terdapat 2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Itu artinya diperkirakan ada
6.944 s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya.1
Dikutip dari forum kesehatan perempuan, Laporan WHO memperlihatkan
dalam hitungan satu tahun angka pengguguran kandungan mencapai 4,2 juta
kasus untuk wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri menempati angka
750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan hampir
50% terjadi di Indonesia, dengan Jumlah sekitar 2.500 kasus pengguguran
kandungan yang menyebabkan kematian.2
Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi
berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion.3 Aborsi dalam literatur fikih berasal
1 Kompasiana Edukasi, “Alasan Wanita Melakukan Aborsi” Diakses pada tanggal 18
Januari 2014 websitehttp://edukasi.kompasiana.com/2013/09/30/7000-wanita-lakukan-aborsi-
setiap-hari-597304.html
2Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 42.
3Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, KamusInggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia1995),
h. 2.
2
dari bahasa Arab al-ijhadh (االجهاض) merupakan mashdar dari ajhadha atau
juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya
mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan
belum sempurna penciptaannya.
Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan
sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan,
menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah
menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa’), dan melahirkan
dalam keadaan mati (imlaash).4 Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita
berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya,
tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya.
Pengguguran kandungan juga merupakan masalah kesehatan karena
memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Di Indonesia data
statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang
sering disebarluaskan adalah: pendarahan dan infeksi. Namun sebenarnya
sebagian besar meninggalnya ibu hamil dan melahirkan adalah aborsi namun
dalam rekam medis dituliskan pendarahan.5 Indonesia melarang tindakan
aborsi dan diancam dengan hukuman Pidana. Dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana disebutkan pada pasal 341 di jelaskan larangan aborsi seorang
ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak
4Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 32.
5Maria Ulfah Anshor, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, (Jakarta: FKUI
2002) hlm. 176
3
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa
anaknya.6
Kasus aborsi ini diatur secara tegas juga di dalam Undang-undang
kesehatan pasal 194 dan disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). 7
Ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian
mazhab Syafi’i. Pendapat pertama berpendapat bahwa aborsi dibolehkan
apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Pendapat ini
dianut oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi’i. Pendapat
kedua mengatakan bahwa aborsi sebelum ditiupkan ruh hukumnya makruh
secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki. Dan
pendapat yang ketiga mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun
ruh belum ditiupkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama mazhab Maliki
dan mazhab Zahiri.8 Sedangkan hukum aborsi yang dilakukan setelah
ditiupkannya ruh, ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap
kandungan yang telah menerima ruh hukumnya haram. Alasannya adalah
6Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 341
7 Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009
8Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: Intermasa 1996), hlm. 9.
4
keumuman firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ (17) ayat 31 yang
berbunyi:
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena
takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang
besar”.9
Sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah
ditiupkan ruh, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah kewajiban membayar
ghurrah (budak laki-laki atau perempuan). Menurut Asya’bi, ghurrah itu
seharga lima ratus dirham, sedangkan menurut imam Abu Daud dan An-
Nasa’i ghurrah itu sepadan dengan seratus ekor kambing, bahkan menurut
pendapat lain sama dengan harga lima ekor unta.10
Demikian juga sanksi
hukuman itu berlaku apabila yang melakukannya adalah orang lain dan
sekalipun suami sendiri.11
Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan
(abortus spontaneus) dan aborsi yang disengaja (abortus provokatus). Aborsi
spontan merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab
tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti virus toxoplasma, anemia,
demam yang tinggi, dan sebagainya.12
Sedangkan aborsi yang disengaja ialah
aborsi yang terjadi secara sengaja karena ada sebab-sebab tertentu.
9QS. Al-Israa’ (17) ayat 31
10A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 151.
11Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,( Jakarta: Intermasa 1996), hlm 10.
12Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 56.
5
Secara medis dilakukan dengan dua varian, yaitu abortion artificialis
therapicus dan abortion provocatus criminalis. Abortion artificialis
therapicusdilakukan secara prosedur medis dan terjadi karena adanya indikasi
medis sedangkan abortion provoarus criminalis aborsi yang tidak sesuai
indikasi medis dan biasanya sesuai keinginan pasien.13
Adapun cara
menggugurkan kandungan menggunakan obat, baik yang tunggal maupun
yang kombinasi yang semuanya bertujuan agar embrio/fetus dapat dibuang
keluar.
Obat yang dipakai antara lain: Mifepristisone atau Gemeprost.14
Ada
dua metode menggunakan obat syaitu penggabungan komposisi antara
Mifepristisone dan Misoprostol, Mifeoristisone mencegah pregeston untuk
kelangsungan kehamilan dan Misoprostol menyebabkan kontraksi rahim
sehingga isi kandungan dibuang keluar. Dan penggabungan antara
Methotrexeate dan Misoprostol, obat ini hanya dilakukan di Kanada dan
Amerika Serikat. Methotrexate berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan
Janin dan Misoprostol agar terjadi kontraksi pada rahim.15
Dengan sering terjadinya kasus penyalahgunaan obat untuk
menggugurkan kandungan dan tingginya tingkat aborsi di Indonesia, maka
penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Obat
13
Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.57
14 Jurnalis Uddin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta, Universitas
Yarsi, 2006),hlm.47
15 Jurnalis Uddin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta, Universitas
Yarsi, 2006),hlm.48
6
sebagai Alat Penggugur Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana
Indonesia dan Hukum Pidana Islam”
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Fokus masalah dalam penelitian adalahbagaimanakah hukum pidana
Indonesia dan Hukum Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat yang
digunakan sebagai alat untuk pengguguran kandungan. Untuk menjawab
masalah pokok di atas, maka dibagi menjadi 5 pertanyaan:
1. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat?
2. Apa yang dimaksud dengan pengguguran kandungan?
3. Bagaimana pidana Indonesia mengatur tentang penyalahgunaan obat untuk
alat penggugur kandungan?
4. Bagaimana pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat untuk alat
penggugur kandungan?
5. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum
tersebut?
Obat-obatan yang digunakan untuk menggugurkan kandungan
dijadikan fokus kajian dalam studi ini dibatasi pada undang-undang nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 299, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Bab XVIII Pasal 346, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 347, dan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Indonesia pasal 348.
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum, studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak
pidana penyalahgunaan obat yang digunakan sebagai alat untuk penggugur
kandungan, Serta mengetahui secara sudut pandang Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
Sebagai suatu sarana menambah ilmu pengetahuan tentang tindak
pidana penyalahgunaan obat yang lebih khusus kepada kasus pengguguran
kandungan secara disengaja (abortus provocatus) menurut hukum pidana
Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk penulisan skripsi ini
adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memuat deskripsi
tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis.
Penelitian kualitatif yang penulis maksud adalah terhadap penelaah
terhadap hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.16
16
Consuelo G. Sevila, at. all, Pengantar Metode Penelitian. Universitas Indonesia (UI-
PRESS). Jakarta:2006. Hlm. 71 yang dikutip dalam Skripsi Vanieska Rahayu, Penyalahgunaan
Narkoba Oleh Anak,(Jakarta, UIN Jakarta, 2012), hlm. 8
8
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi
ini, penulis menggunakan dua metode, antara lain:
a) Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mengkaji buku-buku, literature dan yang lainnya yang berkaitan
dengan judul skripsi.
b) Penelitian wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat
dengan melakukan pencarian data-data dari tempat penelitian melalui
wawancara kepada pihak yang berkepentingan seperti dokter rumah
sakit Fatmawati, apoteker apotik Cahaya, hakim dan pakar ushul fiqh.
2. Teknik Analisis Data
Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya
dengan menggunakan pokok analisa pengolahan data dengan menganalisa
materi sesuai dengan pembahasan. Masalah pokoknya adalah
penyalahgunaan misoprostol dalam kasus aborsi.
E. Riview Pustaka
Dari beberapa buku dan literatur dari berbagai sumber, Penulis akan
mengambilnya untuk menjadikan sebuah perbandingan mengenai kajian
Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana
penyalahgunaan obat yang digunakan untuk kasus aborsi.
Karya Maria Ulfah Anshor dalam buku Fikih Aborsi, Aborsi dalam
literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhadh (االجهاض) merupakan mashdar
dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml,
9
keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam
keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya
janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan
makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna
bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh),
melempar (ilqaa’), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).17
Aborsi spontan merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik
tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti virus toxoplasma,
anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya. Sedangkan aborsi yang disengaja
ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena ada sebab-sebab tertentu.
Secara medis dilakukan dengan dua varian, yaitu abortion artificialis
therapicus dan abortion provocatus criminalis. Abortion artificialis
therapicusdilakukan secara prosedur medis dan terjadi karena adanya indikasi
medis sedangkan abortion provoarus criminalis aborsi yang tidak sesuai
indikasi medis dan biasanya sesuai keinginan pasien.18
Karya Djazuli dalam Fiqh JinayahSanksi hukum bagi wanita yang
menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan ruh, menurut kesepakatan ahli
fikih, adalah kewajiban membayar ghurrah (budak laki-laki atau perempuan).
Menurut Asya’bi, ghurrah itu seharga lima ratus dirham, sedangkan menurut
17
Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 42
18Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006)
10
imam Abu Daud dan An-Nasa’i ghurrah itu sepadan dengan seratus ekor
kambing, bahkan menurut pendapat lain sama dengan harga lima ekor unta.19
Buku lain Karya Jurnalis Uddin, Atho Muzhar, Muhammad Amin
Suma, Huzaemah Tahido Yanggo, Syamsul Anwar, Khoirudin Nasution,
Arfah Shiddiq, Abd. Rahim Yunus, Harifudin Cawidu, Reinterpretasi Hukum
Islam Tentang Aborsi. Adapun cara menggugurkan kandungan menggunakan
obat, baik yang tunggal maupun yang kombinasi yang semuanya bertujuan
agar embrio/fetus dapat dibuang keluar.20
Karya Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam,
Ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab
Syafi’i. Pendapat pertama berpendapat bahwa aborsi dibolehkan apabila ada
uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Pendapat ini dianut oleh
sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi’i. Pendapat kedua
mengatakan bahwa aborsi sebelum ditiupkan ruh hukumnya makruh secara
mutlak. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki. Dan
pendapat yang ketiga mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun
ruh belum ditiupkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama mazhab Maliki
dan mazhab Zahiri. Demikian juga sanksi hukuman itu berlaku apabila yang
melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri.21
19
A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
20Jurnalis Uddin, dkk,Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta, Universitas
Yarsi, 2006),hlm.47
21Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Suririn, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,
(Jakarta: FKUI 2002)
11
Terakhir Karya Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Suririn, dalam buku
Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Aborsi juga merupakan masalah
kesehatan karena memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Di
Indonesia data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan
melahirkan yang sering disebarluaskan adalah: pendarahan dan infeksi.
Namun sebenarnya penyebab utama meninggalnya ibu hamil dan melahirkan
adalah aborsi namun dalam rekam medis dituliskan pendarahan.
Dikutip dari blog Rico Bachtiar yang menyebutkan tentang fungsi
utama yang tidak populer. Cytotec yang mengandung misoprostol 200mg per
butir adalah obat gangguan lambung. Gangguan lambunga yang menjadi
target cytotec bukan hanya gangguan lambung biasa melainakn yang
disebabkan obat-obatan AINS. Sayangnya fungsi luhur misoprostol tidak
begitu populer. Banyak yang tidak mengenal nyeri lambung yang menjadi
target misoprostol. Namun akhirnya, nama Misoprostol dipopulerkan justru
oleh penyalahgunaannya. Misoprostol kerapkali dipakai untuk menggagalkan
kehamilan yang tidak diinginkan.22
F. Sistematika Pembahasan
Materi laporan penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab.
Sebagaimana standart pembuatan skripsi maka pada Bab pertama bertajuk
Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pemikiran yang
22
Rico Bachtiar, “Fungsi Utama Obat yang Tidak Populer” diakses pada tanggal 14 Maret
2014 dari website http://ricobachtiar.wordpress.com/
12
melatarbelakangi penelitian ini, yang diorganisir menjadi 6 (enam) sub-bab,
yaitu (1) Latar belakang masalah, (2) Pembatasan dan perumusan masalah, (3)
Tujuan dan manfaat penelitian (4) Tinjauan Pustaka (5) Metode penelitian
(6)Sistematika pembahasan.
Bab kedua berjudul Obat-obatan. Bab ini menyajikan uraian tentang
obat-obatan. Uraian pada bab ini juga menjadi sarana informasi kepada
pembaca tentang obat-obatan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yaitu (1)
pengertian tentang obat-obatan (2) jenis obat-obatan (3) penggunaan obat-
obatan (4) penyalahgunaan obat-obatan.
Bab ketiga menjelaskan tentang pengguguran kandungan, dan
memberikan informasi kepada pembaca tentang pengguguran kandungan
menjadi sebuah tindak pidana. Bab ketiga berjudul Pengguguran Kandungan
sebagai Tindak Pidana. Bab ini menyajikan 4 (empat) sub-bab utama, yaitu (1)
pengertian pengguguran kandungan (2) jenis pengguguran kandungan (3)
pengguguran kandungan sebagai tindak pidana (4) pengguguran kandungan di
dalam Undang-undang.
Bab keempat merupakan bab inti dari skripsi ini. Bab ini menjelaskan
bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang
penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Bab empat juga
merupakan jawaban dari masalah pada skripsi ini. Dasar hukum yang diambil
melalui Undang-undang, Al-qur’an serta Hadist. Pada bab empat bertajuk
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Obat
sebagai Alat Penggugur Kandungan. Bab ini menyajikan 4 (empat) sub-bab,
13
yaitu (1) Penyalahgunaan obat dalam Hukum Pidana Indonesia, dan (2)
Penyalahgunaan obat dalam Hukum Islam (3) Pengguguran Kandungan
menggunakan obat dalam Hukum Pidana Indonesia (4) Pengguguran
Kandungan menggunakan obat dalam Hukum Islam.
Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan
rekomedasi. Dalam bab ini disajikan pokok-pokok temuan penelitian yang
dihasilkan. Disamping itu, dimuat pula saran terkait atas temuan penelitian.
14
BAB II
OBAT-OBATAN
A. Pengertian Obat
Dalam kamus besar bahasa Indonesia obat adalah bahan untuk
mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari
penyakit.1 Secara umum pengertian obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-
bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah,
mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala
penyakit, luka atau kelainan badan pada manusia maupun hewan.2 Pada
awalnya, pembuatan obat menggunakan tanaman dan organisme hidup yang
mengandung zat-zat aktif yang di murnikan.3Secara khusus obat dapat
didefinisikan sebagai zat dalam keadaan murni atau campuran ditetapkan oleh
pemerintah.4
Selain obat bersumber dari bahan tanaman dan hewan yang seperti
disebutkan diatas, ada juga yang menyebutkan di dalam buku Basic
Pharmacology, Henry Hitner menjelaskan definisi obat adalah senyawa kimia
1 Kementerian Pendidikan Nasional, Definisi Obat, artikel diakses pada tanggal 26 Maret
2014 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
2 Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 36
Tahun 2009
3 Henry Hitner dan Barbara Nagle, Basic Pharamcologi, (New York: Glencoe 1999) h.4
4 Adhe Irma, “Definisi Obat” diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari website http://
adheeirmha.blogspot.com/ 2012/ 09/ pengertian –obat–dan- sediaan24.html
15
dengan struktur kimia tertentu. Karena struktur obat memiliki sifat-sifat
tertentu, maka dibagi menjadi dua sifat yaitu kimia dan biologis. Sifat-sifat
dari obat menentukan efek yang akan dihasilkan ketika obat itu diberikan.
Semua bagian farmasi mengerti bahwa obat menghasilkan lebih dari satu efek,
baik efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan yang biasa
disebut efek samping.
Kontraindikasi pada obat merupakan keadaan ketika obat tidak boleh
digunakan, karena akan mengasilkan efek yang berbahaya kepada seseorang
dalam keadaan tertentu. Contohnya: pemberian obat kepada wanita yang
sedang hamil, sedangkan obat itu berbahaya bagi janin yang dikandungannya.5
Sebelum menggunakan obat maka kita harus melihat efek samping, efek
berbahaya, dan efek racun yang ada didalam obat tersebut.
Sediaan farmasi adalahjenisobat,komposisiobat,
obattradisionaldankosmetik. Sediaanfarmasimerupakan penghantar obat
karena pada saat diberikan, sediaan mengandung bahan yang aktif secara
farmakologi terhadap sistem tubuh. Terdapat bentuk sediaan farmasi yang
sangat berfariasi, hal ini dapat terjadi karena terdapat zat aktif yang kurang
stabil terhadap adanya oksigen atau kelembaban, terdapat zat aktif yang
5 Henry Hitner dan Barbara Nagle, “Basic Pharamcologi”, (New York: Glencoe 1999)
h.5
16
kurang stabil terhadap adanya pengaruh asam lambung sesudah pemberian
obat secara oral, dan sebagainya.6
Sistem penghantar obat juga sangat ditentukan oleh desain sediaan
farmasi. Berhasil atau tidaknya obat diantarkan ke reseptor dan mengkasilkan
efek terapi yang diinginkan sangat berpengaruh pada desain sediaan obat.
Sistem penghantar obat dibagi menjadi 2 yaitu: penghantar obat konvensional
dan penghantar obat nonkonvensional.
Penghantar obat Konvensional adalah sistem penghantar obat secara
secepat mungkin bekerja, dan mendapatkan durasi efek yang tidak bekerja
lama. Sedangkan penghantar obat nonkonvensional adalah sistem penghantar
dengan cepat tetapi efek yang dihasilkan bekerja dengan durasi yang lama,
atau lepas secara berkala.7
Adapun sediaan umum obat berupa aerosol, tablet, kapsul, cream,
gel,infus, injeksi, serbuk, pasta, larutan, supositoria, suspensi, salep, vaksin,
dan sebagainya. Aerosol adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan,
mengandung zat aktif terapetik yang dilepas pada saat sistem katup ditekan.
Sediaan ini digunakan untuk pemakaian pada kulit, hidung, mulut atau paru-
paru.8
6 Dhadhang Wahyu Kurniawan dan T.N Saifullah Sulaiman,Teknologi Sediaan Farmasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu 2009) h.2
7 Dhadhang Wahyu Kurniawan dan T.N Saifullah Sulaiman, Teknologi Sediaan Farmasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.3
8 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, ( Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, 1995 ) hlm.1
17
Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau
tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya maka dapat
digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet yang
beredar dan digunakan merupakan tablet kempa. Tablet kempa dibuat dengan
memberikan tekanan tinggi pada serbuk obat menggunakan cetakan baja.
Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut kaplet. Pada hewan tablet yang
digunakan bernama bolus.9
Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkak
keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari
gelatin, atau juga terbuat dari bahan khusus lainnya. Cangkak kapsul memiliki
ukuran bervariasi, dengan ukuran paling kecil 5 dan paling besar (000),
kecuali ukuran cangkang untuk hewan.10
Creamores atau biasa dikenal dengan krim, merupakan sediaan
setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dalam
bahan dasar yang sesuai. Sediaan jenis ini biasanya digunakan pada penyakit
kulit, baik berupa peradangan, gatal, luka, dan sebagainya. Gel, merupakan
sediaan semi padat, yang terbuat dari partikel anorganik yang kecil ataupun
molekul organik yang besar. Bentuk gel hampir sama dengan krim, yang
membedakan biasanya gel berwarna bening dan cenderung lebih lengket dan
9 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, ( Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, 1995 ) hlm.4
10Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.3
18
berminyak. Salep adalah sediaan dalam bentuk setengah padat untuk
pemakaian pada kulit atau selaput lendir. Pemakaian cream, gel, dan salep
memiliki cara yang sama, yaitu dioleskan pada bagian kulit luar.11
Injeksi adalah sediaan dalam bentuk cair, terdiri dari satu jenis obat
ataupun lebih dari satu jenis obat yang dikemas dalam bentuk botol kecil dan
cara penggunaannya melalui jarum suntik yang disuntikan kedalam tubuh.
Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrasi simplisisa nabati
dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Infus biasa digunakan
sebagai pengganti cairan, penghantar obat injeksi, dan sebagainya.12
Serbuk adalah campuran kering obat atau zat kimia yang dihaluskan
dan penggunaannya ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar.
Larutan adalah sediaan cari yang terdiri dari satu zat kimia atau lebih yang
terlarut. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung satu zat kimia atau
lebih, penggunaannya ditujukan untuk pemakaian oral. Contohnya
penggunaan obat magh, merupakan sediaan cair, berupa suspensi.
Supositoria merupakan sediaan obat dalam bentuk padat dalam
berbagai bobot, penggunaan obat ini ditujukan melalui raktal vagina atau
11
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.6
12Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.9
19
uretra. Umumnya berbentuk seperti peluru dan akan leleh, melunak pada suhu
tubuh. 13
Dari definisi diatas obat merupakan bahan untuk mengurangi rasa
sakit, nyeri, dan sebagainya. Sebelum melakukan pemberian obat maka harus
dilakukan diagnosa terhadap pasien agar tidak terjadi kesalahan obat terhadap
pasien. Obat memiliki beberapa bentuk sediaan, yaitu tablet, kapsul, serbuk,
aerosol, injeksi, supositoria, cream, salep, dan sebagainya.
B. Penggolongan Obat
Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, dan sekarang sudah diperbaharui
dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.
Penggolongan obat dimaksudkan agar peningkatan keamanan dan ketepatan
penggunaan serta pengamanan distribusi.
Penggolongan obat tersebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas
terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.
1. Obat bebas
Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep
dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras,
dan sebagainya. Contoh obat bebas terbatas yang terdaftar dalam
13
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV,(Jakarta: Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.1416
20
departemen kesehatan Republik Indonesia: tablet vitamin C, B complex, E
dan obat batuk hitam.Obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau.14
2. Obat bebas terbatas
Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada
pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli pabrikan yang
membuatnya.
b. Pada penyerahannya oleh penjual harus mencantumkan tanda
peringatan tersebut berwarna hitam.
Obat bebas terbatas harus ditandai dengan lingkaran berwarna biru.
Obat bebas terbatas harus juga mencantumkan tanda P.No1, P.No.2,
P.No.3, P.No.4, P.No.5, atau P.No.6 15
3. Obat keras
Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan
tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,
mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan
maupun tidak.
4. Obat wajib apotik (OWA)
Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep
dokter oleh apoteker di apotek.16
14
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 pasal 3
15 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 pasal 2
21
5. Obat Narkotika dan Psikotropika
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilagnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam
undang-undang.17
6. Obat Tradisional
Obat tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, bahan
hewan, mineral, sediaan sarian. Atau campuran dari bahan-bahan tersebut
yang secara turun menurun telah digunakan pengobatan berdasarkan
pengalaman.18
Obat tradisional juga serong disebut dengan obat herbal
Obat herbal di Indonesia digolongkan menjadi tiga yaitu jamu, obat
herbal terstandart dan fitofarmaka. Jamu adalah campuran dari bahan
hewan, mineral sediaan galenik atau campuran bahan yang secara turun
menurun telah digunakan berdasarkan pengalaman. Jamu ditandaidengan
lambang:
16
Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib
Apotek
17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 tentang Naarkotika
18Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor
36 Tahun 2009, Kesehatan, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
22
Obat herbal tersandart adalah sediaan obat bahan alam yang telah
dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinis, dan
bahan bakunya telah terstandarisasi. Obat herbal terstandart ditandai
dengan lambang:
Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah
dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis
dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta
bahan baku dan produknya telah terstandarisasi.19
Jenis fitofarmaka
ditandai dengan lambang:
Disimpulkan bahwa Penggolongan obat diatur oleh peraturan
menteri, secara resmi obat digolongkan menjadi 6 golongan. Golongan
obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat wajib apotek,
19
Hendri Wasito, Obat Tradisional Kekayaan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
h.13
23
golongan obat keras, golongan obat narkotik dan psikotropik, golongan
obat tradisional atau herbal.
C. Penggunaan obat
World Healt Organisation (WHO) mendefinisikan penggunaan obat
yaitu pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis
mereka, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual, untuk jangka
waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah bagi pasien maupun
komunitas mereka.20
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan
penggunaan obat yang dilakukan secara benar yaitu sesuai dengan kebutuhan
pasien, pemilihan dosis secara tepat, cara pemberian, jangka waktu pemberian
obat secara tepat dan biaya pengobatan harus dipilih yang paling terjangkau
bagi pasien dengan memperhatikan kebutuhan.
Sesuai definisi diatas maka ada beberapa penjabaran indikator
penggunaan obat yang benar, yaitu: Tepat diagnosis, ketepatan memilih
diagnosis pasien adalah langkah awal dari proses pengobatan karena ketepatan
memilih obat dan dosis tergantung kepada ketepatan menentukan diagnosis.
Jangan sampai salah mendiagnosa sehingga terjadi kesalahan dalam
penyediaan obat-obatan. Berdasarkan diagnosis yang tepat maka harus
dilakukan pemilihan obat yang tepat. Pemilihan obat ditimbang dari ketepatan
20
ZD Sadikin, Definisi Penggunaan Obat, diakses pada tanggal 29 Maret 2014 dari
website http:// indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/viewFile/512/511
24
kelas terapi dan jenis obat yang sesuai dengan diagnosis. Selain itu, Obat juga
harus terbukti manfaat dan keamanannya. Obat juga harus merupakan jenis
yang paling mudah didapatkan. Jenis obat yang akan digunakan pasien juga
seharusnya jumlahnya seminimal mungkin.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah indikasi obat. Pemberian obat
harus sesuai dengan penyakit yang diderita. Contohnya pemberian obat anti
virus terhadap pasien yang terkena penyakit akibat dari virus. Obat yang
digunakan juga harus mempertimbangkan kondisi individu pasien. Riwayat
penyakit, alergi obat dan kondisi khusus seperti ibu hamil, balita, lansia, dan
laktasi.21
Misalnya pemberian obat magh yang menyebabkan kontraksi pada
perut, maka harus di hindari penggunaannya dari ibu hamil.
Pemberian dosis obat yang digunakan harus sesuai dengan kondisi
pasien dari segi usia, berat badan, maupun kelainan tertentu. Kemudian cara
pemberian yang tepat dan lama pemberian obat wajib mempertimbangkan
keamanan dan kondisi pasien. Hal ini berpengaruh kepada sediaan bentuk obat
dan saat pemberinan obat. Seperti contoh dalam kasus anak kecil demam, jika
tidak dapat menelan obat dalam sediaan tablet maka akan digantikan dengan
sediaan sirup. Lama pemberian obat mempengaruhi kadar obat dalam darah
pada saatproses pengobatan.
21
BBKP Makasar, Penggunaan Obat Rasional, diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari
website http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/Info-Kesehatan/Penggunaan-Obat-Rasional-
POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1-Waspada.phd
25
Contohnya dalam pemberian antibiotik amoxicillin 500mg dalam
penggunaannya sehari tiga kali selama 3-5 hari agar bakteri penyebab
penyakit akan mati dan supaya tidak terjadi resistensi maka lama pemberian
pengobatan harus tepat.22
Dalam kenyataan ketidak benaran dalam penggunaan
obat sering terjadi. Contohnya: penggunaan obat yang menyebabkan kontraksi
pada rahim dan menyebabkan terjadinya pemberhentian proses kehamilan.
Jadi penggunaan obat merupakan pengobatan yang sesuai dengan
kebutuhan klinis, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual, untuk
jangka waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah bagi pasien.
Sebelum memberikan obat, dokter harus mendiagonsis pasien terlebih dahulu
sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penyediaan obat.
Pemberian dosis tepat mempengaruhi kinerja obat, karena tidak setiap
obat dapat diterima oleh tubuh, maka dari itu harus dipertimbangkan melalui
berat badan, riwayat penyakit dan sebagainya. Jika terjadi kontra indikasi
terhadap obat, maka dokter harus mengganti jenis obat dengan komposisi yang
berbeda.
D. Penyalahgunaan Obat
Definisi penyalahgunaan adalah menggunakan sesuatu barang, atau
jabatan yang tidak dipergunakan dengan semestinya. Penyalahgunaan obat
22
BBKP Makasar, Penggunaan Obat Rasional, diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari
website http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/Info-Kesehatan/Penggunaan-Obat-Rasional-
POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1-Waspada.phd
26
dalam arti luas meliputi penyalahgunaan obat-obatan seperti Narkotika,
kokain, heroin, dan misoprostol. Obat yang dibahas dalam penulisan ini adalah
obat digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya, bukan berdasarkan
indikasi yang resmi dituliskan. Penggunaan misoprostol, suatu analog
prostalgin untuk mencegah gangguan lambung, sering dipakai untuk
menggugurkan kandungan karena sifatnya yang memicu kontraksi pada
rahim.23
Berbagai macam alasan penyalahgunaan obat yang dianggap selalu
benar. Ada beberapa kemungkinan seseorang menyalahgunakan obat, alasan
pertama adalah awalnya seseorang itu benar-benar sakit kronis seperti nyeri
yang berlebihan, susah tidur, dan lain-lain, yang membutuhkan obat.
Kemudian mereka mendapatkan obat tersebut secara resmi sesuai resep
dokter. Selanjutnya obat tersebut mendapaatkan efek toleransi, dimana pasien
memerlukan obat tersebut dengan dosis yang semakin meningkat sehingga
memberikan efek yang sama. Mereka pun akan meningkatkan penggunaannya
tanpa berkonsultasi dengan dokter.
Kemudian bisa saja terjadi penyalahgunaan obat dimana seseorang
menggunakan obat tanpa tujuan medis yang jelas, hanya untuk mendapatkan
efek menyenangkan dari obat tersebut. Kemungkinan terakhir adalah
penyalahgunaan obat dengan memanfaatkan efek samping. Bisa saja
penggunanya tidak mengetahui fungsi asli dari obat yang mereka konsumsi.
23
Penyalahgunaan Obat, diakses pada tanggal 26 Maret 2014 website
http://dignaphoenix.blogspot.com/2011/06/penyalahgunaan-obat.html
27
Contohnya seperti penggunaan misoprostol yang disalahgunakan menjadi obat
penggugur kandungan.
Misoprostol merupakan sintetis analog prostaglandin yang digunakan
dengan non steroid anti-inflamasi obat (NSAID) untuk mencegah Tungkak
lambung.24
Sedangkan prostaglandin adalah senyawa endogen yang ada dalam
tubuh yang memiliki berbagai fungsi pada bermacam organ.
Misoprostol kontraindikasi terhadap kehamilan, tidak boleh digunakan
kepada ibu yang sedang hamil. Untuk keamanan, maka diberikan label
larangan penggunaan terhadap ibu yang sedang hamil didalam label
penggunaan misoprostol.Misoprostol sering digunakan untuk pengguguran
kandungan secara medis sebagai alternatif pengguguran kandungan secara
bedah. Secara penggunaan medis memiliki keuntungan menjadi lebih murah,
mudah, tidak perlu anasetesi, serta tidak memiliki resiko jaringan parut yang
dapat dikaitkan dengan pengguguran kandungan secara bedah.25
Ahli kebidanan dan kandungan RSUP dr Sarjito, dr Risanto
Siswosudarma SpOG (K) mengatakan dalam koran Tribune Jogja jenis-jenis
obat yang biasa beredar dan digunakan untuk aborsi secara ilegal sebenarnya
merupakan obat magh atau obat tukak lambung. Prinsipnya ini obat tukak
lambung, obat ini memang memiliki kontraksi pada rahim. Sebab itu, obat ini
24
Mengerek Harga Obat Telat Haid,Tribune Jogja, 27 Maret 2014.
25 Wikipedia, Misoprostol, diakses pada tanggal 1 April 2014 dari website
http://en.wikipedia.org/wiki/Misoprostol#Induced_abortion
28
juga digunakan di dnia kebidanan. Tapi kemudian disalahgunakan oleh orang
yang tidak bertanggung jawab.
Obat tersebut dapat beredar di masyarakat secara tersembunyi dan
ilegal seperti obat bius yang diseludupkan. Dr Risanto menjelaskan obat
misoprostol digunakan untuk menginduksi atau memacu persalinan dalam
dunia kebidanan. Obat misoprostol digunakan jika terjadi kasus ketika seorang
ibu hamil telah memiliki usia kandungan sembilan bulan sepuluh hari tetapi
belum terlihat tanda akan melahirkan, maka digunakan obat tersebut untuk
memacu kelahirannya.26
26
Mengerek Harga Obat Telat Haid,Tribune Jogja, 27 Maret 2014.
29
BAB III
PENGGUGURAN KANDUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
A. Pengertian Pengguguran Kandungan
Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi
atau dengan nama latin abortio, secara bahasa disebut juga lahirnya janin
karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan secara
etimologi berarti gagal untuk dilahirkan.1 Aborsi dalam kamus besar bahasa
Indonesia memiliki tiga arti, yaitu: 1. Terpencarnya embrio yang tidak
mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan);
keguguran; 2. Keadaan terhentinya pertumbuhan yang dormal (tentang mahluk
hidup); 3. Keguguran janin.2
Dalam hukum, pengguguran kandungan didefinisikan sebagai pemisah
fetus manusia yang belum viabel dari ibunya. Proses tersebut hanya boleh
diakhiri oleh tenaga medis yang telah terdaftar dan hanya dilaksanakan dengan
2 tenaga medis dengan opini yang sama, bahwa kehamilan yang belum
berumur 24 minggu beresiko pada kesehatan fisik dan mentak ibu yang besar
resikonya.3
Definisi lain yang dikutip dari buku Aborsi dalam fiqih kontemporer
yaitu menurut Sadikin Gina Putra pengguguran kandungan adalah
pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar
1Swasti Warjantoro. “Penempatan Masalah Aborsi dalam Etika Feminis.” Skripsi S1
Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2“Abortus” Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.2
3“Abortion”, Dictionary of Law,(London: Pitman Publishing, 1993),h.2
30
kandungan. Menurut Marjdono Reksodiputro, pengguguran kandungan
merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi
dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi
tersebut.4 Menurut kedokteran pengguguran kandungan dilakukan dengan
membatasi usia kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu
hidup diluar kandungan.5
Pengguguran kandungan berdampak kepada gangguan bahkan
kerusakan pada tubuh perempuan terutama rahim dan vagina, dalam
pelaksanaannya dapat dipastikan adanya kemungkinan terjadinya infeki,
pendarahan, bahkan kematian bagi perempuan.
Dari beberapa definisi diatas, dapat dikeathui bahwa pengguguran
kandungan sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan
meniadakan janin dari rahim perempuan sebelum akhir dari masa alamiah
kehamilan.6
B. Macam-macam Pengguguran Kandungan
Pengguguran kandungan terbagi berbagai macam di lihat dari
perspektif medis,yaitu: aborsi secara spontan, dan aborsi secara disengaja.
Pengguguran kandungan secara spontan atau dalam bahasa Inggris (abortus
spontaneus) adalah gugurnya suatu kandungan secara alamiah baik tanpa
sebab atau karena ada sebab tertentu, seperti penyakit toxoplasma, anemia,
4Maria Ulfah, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h.38 5Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.33
6Abdul Fadl Moshim Ebrahim, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan,
(Bandung: Mizan,1997), h.126.
31
demam tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam fikih
pengguguran karena ada sebab tertentu dimaafkan.7
Dalam ilmu kedokteran, pengguguran kandungan secara spontan
dibagi lagi menjadi:
1. Abortus Imminens, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam terjadinya
aborsi. Dalam kasus tertentu kehamilan masih bisa diselamatkan.
2. Abortus Incipens, yaitu terdapat gejala terjadinya keguguran, namun buah
kehamilan masih ada didalam kandungan. Dalam kasus tersebut kehamilan
tidak dapat diselamatkan.
3. Abortus Incomplectus, yaitu terjadinya pendarahan yang menyebabkan
janin sudah keluar tetapi sisa janinnya masih ada didalam rahim.
Pendarahan terjadi biasanya cukup banyak, dan harus secepatnya
dilakukan pengosongan rahim.
4. Abortus Complectus, yaitu pengeluaran secara keseluruhan janin dari
rahim.8
Kemudian pengguguran kandungan secara disengaja dalam bahasa
Inggris disebut abortus provocatusadalah pengguguran kandungan yang
terjadi karena sebab-sebab tertentu. Pengguguran kandungan jenis ini
memiliki konsekuensi hukum dan jenis hukumannya tergantung pada faktor-
faktor yang melatar belakangi. Pengguguran kandungan jenis ini memiliki dua
7Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.36
8R.S Samil “Simposium Abortus” Jakarta, 1964 21 s/d 22 Desember 1964 dalam
Disertasi, Teuku Amir Hamzah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987. h.153
32
bagian, yaitu abortus provocatus therapicus dan abortus provocatus
criminalis.9
Abortus provocatus therapicus adalah pengguguran kandungan yang
dilakukan oleh tim medis dikarenakan adanya indikasi medis. Dalam kasus ini
pengguguran kandungan dilakukan dengan cara mengeluarkan janin dari
rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Pengguguran jenis ini dilakukan
setelah adanya pemeriksaan medis karena kehamilannya tidak dapat
dipertahankan dan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa
dari ibunya.
Abortus provocatus criminalis, adalah pengguguran kandungan yang
dilakukan tanpa penyebab dari tindakan medis melainkan dari permintaan
pasien. Dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa hal seperti karena takut
miskin atau penghasilan yang tidak memadai, dan sebab lainnya kehamilan
yang terjadi akbiat daari perzinaan.10
Jenis pengguguran kandungan dilihat dari fikih, dibagi menjadi tiga
macam, yaitu:
1. Pengguguran kandungan secara spontan ( al- isqath al-dzaty)
Pengguguran jenis ini artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya
pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya
2. Pengguguran kandungan secara darurat atau pengobatan
9Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.38
10Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004),
h.61
33
Pengguguran jenis ini dilakukan karena adanya indikasi fisik yang
mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya dilanjutkan. Rasulullah
Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:
Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan keterpaksaan.
(HR al-Baihaqi dalam Sunannya dan dishahîhkan Syaikh al-Albâni dalam
Shahîhul-Jâmi no. 13066)
3. Abortus Provokatus Kriminalis adalah aborsi yang sengaja
dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Tujuannya hanya
untuk tidak melahirkan bayi atau untuk menjaga penampilan atau
menutupi aib dan sejenisnya. Biasanya pengguguran dilakukan
dengan menggunakan berbagai cara termasuk dengan alat-alat atau
obat-obat tertentu.11
Cara-cara menggugurkan kandungan sangat beragam karena
banyaknya sebab-sebab keguguran. Cara pengguguran kandungan dapat
dibagi menjadi 3 bagian:
1. Cara Aktif, dalam hal ini pengguguran kandungan terjadi karena adanya
satu aksi, baik berasal dari ibu ataupun orang lain. Sebagai contoh
terjadinya kejahatan seperti pemukulan yang berdampak pada ibu atau
janinnya saja
11
Al-Manhaj, Islam Dan Aborsi Satu Tinjaun Hukum Fikih., diakses pada 3 April 2015
http://almanhaj.or.id/content/3362/slash/0/islam-dan-aborsi-satu-tinjaun-hukum-fikih/
34
2. Cara Pasif, yaitu suatu cara yang tidak mau melakukan sesuatu yang
penting bagi keberlangsungan kehamilannya sehingga menyebabkan
bahaya pada kehamilannya. Contohnya ibu tidak mau mengkonsumsi obat-
obatan yang telah diresepkan oleh dokter.
3. Cara Medis, yaitu pengguguran kandungan yang digunakan oleh dokter,
anatara lain menyuntikan anti zat progesteron yang berfungsi menguatkan
kehamilan, menggunakan zat prostagelamizin yang membunuh janin
dengan cara menyuntikan pada pembulu darah atau urat atau rahim, dan
menggunakan obat misoprostol secara diminum dengan efek samping
menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga janin keluar dari rahim.12
Dari beberapa definisi diatas, maka disimpulkan bahwa ada dua jenis
pengguguran kandungan yaitu pengguguran kandungan secara spontan dan
pengguguran kandungan secara sengaja. Pengguguran kandungan secara
spontan terjadi tanpa sebab, atau karena adanya penyakit seperti anemia,
toxoplasma dan tidak disengaja janin keluar dari rahim. Sedangkan
pengguguran kandungan secara sengaja merupakan keluarnya janin dari rahim
secara disengaja dengan adanya indikasi medis atau tidak ada indikasi medis.
Pengguguran kandungan secara sengaja dan tidak ada indikasi medis biasanya
dikarenakan tidak menginginkan kehamilan tersebut terjadi.
12
Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004),
h.62
35
C. Pengguguran Kandungan sebagai Tindak Pidana
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa melanggar tersebut.13
Pengguguran kandungan secara
sengaja merupakan pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam undang-
undang.Pengguguran kandungan sebagaimana telah dikemukakan merupakan
perbuatan melawan hukum dan kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak
membenarkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun.
Di Indonesia pengguguran kandungan merupakan perbuatan pidana
dan peraturan perundang-undangan mengenai pengguguran kandungan diatur
dalam pasal 229 Buku II bab XIV dan pasal 346,347,348 dan 349 Buku II bab
XIX kitab undang-undang Hukum Pidana.
Kitab undang-undang Hukum Pidana menyatakan secara tegas bahwa
pengguguran kandungan merupakan persitiwa pidana dan barang siapa yang
menlakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur adalam pasal-pasal
tersebut diancam dengan hukuman. Pengguguran kandungan merupakan
masalah moral, karena adanya dua aspek yang tersangkut, yaitu aspek
kehidupan kelamin (kesusilaan) dan aspek jiwa.14
Kitab undang-undang Hukum Pidana tidak membedakan pengguguran
kandungan sebagai abotus provocatus criminalis dan abortus provocatus
therapeutis dan dinyatakan dengan tegas tanpa kecuali atau alasan apapun
bahwa pengguguran kandungan merupakan peristiwa pidana.
13
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Binsa Aksara, 1987), h.54 14
TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.145
36
Subjek hukum dalam tindak pidana pengguguran kandungan adalah
ibu, tim medis atau non-medis, dan orang yang menghasut, menyuruh dan
mendukung terjadinya praktik pengguguran kandungan. Hukuman bagi pelaku
yang melanggar diatur dalam kitab undang-undang pidana.15
Terjadi permasalahan antara ketentuan undang-undang yang sirasakan
oleh dokter dan dirasa kurang adil dan kurang melindungi profesinya, dengan
kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila
pengguguran kandungan ditinjau dari ajaran sifat melawan hukum formil,
perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan barang
siapa memenuhi unsur-unsur ketentuan tersebut diancam dengan hukumannya.
Namun pengguguran kandungan yang dilakukan dokter
mempertimbangkan kesehatan, dapat dibenarkan dan bukan perbuatan
melawan hukum. Hal ini didasarkan pada ajaran sifat melawan hukum secara
materil, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yangbertentangan dengan
ketentuan undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
belum tentu perbuatan melawan hukum.16
Sebagai contoh pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
“Apabila dokter melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan seorang
pasien merasa sakit dan mengakibatkan luka pada pasien itu, perbuatan
tersebut dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan.” Dalam hal ini
pengaiayaan disamakan dengan “merusak kesehatan seseorang dengan
15
Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, diakses pada tanggal 3 April 2014 melalui
website http://www.aborsi.org/hukum-aborsi.htm 16
TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.28
37
sengaja”. Secara formil perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan
hukum, namun secara materil perbuatan tersebut dapat dibenarkan bedasarkan
alasan pemaaf atau alasan yang meniadakan hukuman yang terdapat diluar
undang-undang.
Ajaran sifat melawan hukum materiil ini dibenarkan oleh Hukum
Pidana, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sehubungan dengan hal ini,
maka perbauatan yang dibenarkan berdasarkan alasan peniadaan hukuman
terdapat diluar undang-undang yang di akui oleh yurisprudensi dan ilmu
hukum.17
Lepas dari adanya bermacam-macam hukum yang melarang abortus,
secara gelap masih banyak yang melakukannya terlebih di negara-negara yang
hukumnya sangat mengekang. Dari segi kesehatan bahwa abortus secara gelap
sangat besar sekali bahayanya.
D. Pengguguran Kandungan menurut Undang-undang
Pengguguran kandungan yang terjadi dimaksudkan sebagai jalan
keluar dari kehamilan yang tidak diinginkan dan pengguguran kandungan
telah ada sejak lama dan dilakukan oleh manusia. Di beberapa negara
termasuk Indonesia, pengguguran kandungan dilarang oleh undang-undang,
dibeberapa negara lain dibolehkan dengan pembatasan, sedangkan di beberapa
negara dibolehkan tanpa ada batasan. Pasal-pasal yang melarang pengguguran
kandungan sebagai berikut:
17
TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.30
38
Pasal 229:
1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya
supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa
karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga puluh ribu
rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika
dia seorang tabib, bidan atau juru obat pidananya dapat ditambah
sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani
pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.18
Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan
pengguguran kandungan ataupun yang menyuruh menggugurkan kandungan
dikenakan ancaman pidana. Kemudian disebutkan juga jika seseorang
menjadikan pengguguran kandungan sebagai mata pencarian maka akan
dikenakan acaman pidana dan pencabutan izin dari praktiknya tersebut.
Dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana bab XIV
mengenai “kejahatan terhadap kesusilaan”. Bab ini terdiri dari pasal 281
sampai dengan pasal 303 kitab undang-undang Hukum Pidana meliputi
perumusan perbuatan terlarang antara lain: merusak kesusilaan umu,
menyiarkan dan sebagainya tulisan, gambar dan barang-barang yang
18
Kitab Undang-undang hukum Pidana Pasal 229 ayat 1-3, Kumpulan Kitab Undang-
undang Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2010) h.489
39
melanggar kesusuilaan mapun alat untuk mencegah atau menggugurkan
kandungan, perzinahan, perbuatan cabul dan perdagangan perempuan.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pengguguran kandungan
meliputi aspek kesusilaan. Aspek kesusilaan terlihat dari pasal 299 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana. Alasan dimasukkannya pasal ini adalah
kenyataan pembuktian dalam undang-undang pengguguran kandungan yang
mengharuskan dibuktikan antara lain bahwa kandungan itu hidup dan bahwa
wanitanya hamil.19
Pasal 347
1. Bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau
mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan
penjara paling lama lima belas tahun.
Dalam pasal 347 dijelaskan bahwa seseorang yang menggugurkan
kandungan tanpa disetujui oleh wanita dikenakan ancaman pidana paling lama
dua belas tahun. Jika saat melakukan pengguguran kandungan, kemudian
wanita tersebut meninggal dunia maka diancam oleh pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
Seseorang yang dapat dikenakan pasal tersebut ialah orang yang
menggugurkan kandungan dengan sengaja baik dari hubungan sah maupun
19
Disertasi,TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan
Pengguguran Kandungan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1987 h.145
40
tidak sah di karenakan wanita tersebut tidak setuju untuk menggugurkan
kandungan.
Pasal 348:
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, maka diancam dengan
pidana paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya wanita tersebut, maka
dikenakan penjara paling lama tujuh tahun.
Dalam pasal 348 dijelaskan bahwa seseorang menggugurkan
kandungan dengan sengaja diancam pidana lima tahun enam bulan dan jika
pada saat pengguguran kandungan menyebabkan kematian pada wanita
tersebut maka diancam dengan pencara paling lama tujuh tahun. Subjek
hukum dari pasal diatas adalah seseorang dari hubungan yang sah (suami)
ataupun hubungan yang tidak sah.
Pasal 349 jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu
melakukan kejahatan yang tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau
membantu melakukan salah satu kejahatan uang diterangkan dalam pasal 347
dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditambah
sepertiga dan dapat dicabut hak untuk melakukan pencarian dalam mana
kejahatan dilakukan.20
Dalam 349 dijelaskan bahwa jika pengguguran kandungan dilakukan
oleh dokter, tabib, ataupun juru obat yang membantu, maka akan dikenakan
20
Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 347-349, Kumpulan Kitab Undang-undang
Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2010) h.508
41
ancaman pidana berupa penjara dan pencabutan izin praktik. Sanksi tegas juga
diberikan kepada dokter, tabib, ataupun juru obat yang membantu melakukan
pengguguran kandungan diancam dengan penjara ditambahkan sepertiga dari
pasal 47 dan 348.
Undang-undang kesehatan pasal 75:
1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Bahwa larangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dikecualikan
berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini,
baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janinya, kemudian
pengecualian lain kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma
psikologis bagi korban perkosaan.21
Pada undang-undang kesehatan nomor 36 Tahun 2009 pasal 75
disebutkan tegas larangan pengguguran kandungan pada ayat satu dan
pengecualian dibolehkannya pengguguran kandungan pada ayat dua. Ayat
dua menjelaskan diperbolehkannya melakukan pengguguran kandungan
berdasarkan kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu ataupun janin
yang dikandungnya. Kemudian pengguguran kandungan dibolehkan jika
terjadi pemerkosaan sehingga menyebabkan trauma pada korban.
Menurut undang-undang kesehatan pasal 76 menyatakan syarat-syarat
boleh dilakukannya pengguguran kandungan. Aborsi sebagaimana
dimaksudkan hanya dapat dilakukan:
21
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia
nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
42
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid
terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang
memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan;
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
menteri.
Adapun ancaman pidana untuk pelanggar pasal 75 undang-undang
kesehatan diatas terdapat dalam pasal 194 undang-undang kesehatan berikut:
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan
ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 75 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”
Dalam undang-undang kesehatan nomor 36 Tahun 2009 pasal 194
dijelaskan bahwa setiap orang, dikenakan untuk orang yang menyuruh, wanita
yang mengandung, dan orang yang membantu menggugurkan kandungan. Jika
dengan sengaja melakukan aborsi secara sengaja yang dimaksudkan dalam
pasal 75, dalam pasal 75 sudah dijelaskan pengecualian dibolehkan
pengguguran kandungan. Hukuman secara tegas mengaancam penjara paling
lama sepuluh tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah), ancaman ini diberikan untuk memberikan efek jera terhadap para
pelaku.
43
Menurut hukum yang berlaku, kasus pengguguran kandungan secara
disengaja (abortus provocatus criminalis) merupakan sebuah tindak kriminal
yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Yang
menerima hukumannya adalah ibu yang menggugurkan kandungan, dokter
atau bidan atau dukun yang membantu melakukan pengguguran kandungan,
dan orang-orang yang membantu terlaksananya pengguguran kandungan.22
22
TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.35
44
BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT
PENGGUGUR KANDUNGAN
A. Penyalahgunaan Obat ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan
Hukum Pidana Islam
Penyalahgunaan obat dalam pengertiannya sudah dijelaskan dalam bab
2. Obat-obatan legal yang diresepkan oleh dokter, dan apoteker terdidik guna
untuk mencegah penyakit. Akan tetapi penggunaan obat tanpa petunjuk medis
merupakan penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan obat memiliki dampak
yang serius dan akan menjadi fatal akibatnya.
a. Penyalahgunaan Obat ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia
Hukum Pidana Indonesia memilikiundang-undang yang mengatur
tentang obat-obatan yaitu: undang-undang obat keras St.no. 419 tahun
1949, dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
Selain jenis psikotropika, penyalahgunaan obat juga sering menggunakan
jenis lain seperti Misoprostol.
Pengertian penyalahgunaan obat dalam Undang-undang Narkotika
no.22 Tahun 1997 pasal 1 ayat 14, pengertian penyalahgunaan adalah
45
orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan
dokter.1
Sedangkan dalam Undang-undang no.22 Tahun 1997 dalam pasal 1
ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik
sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunuan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam ini atau yang kemudian terlampir
dalam keputusan menteri.2Dalam undang-undang ini hanya disebutkan
penyalahgunaan dari jenis Narkotika dan Psikotropika saja tetapi tidak
disebutkan penyalahgunaan dalam bentuk obat lain.
Dalam Undang-undang Obat Keras St.no. 419 obat keras yaitu
obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang
mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,
mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan
maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoof van het
Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.Dalam
Undang-undang Obat Keras St.no.419 pasal 12 ayat 2 disebutkan juga
1 Laili Maulida, Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2009) h.53
2 Undang-undang Narkotika UU RI No.22 Tahun 1997 Dan Undang-undang Psikotropika
UU RI No.5 Tahun 1997, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h.3
46
Obat-obat keras dengan mana atau terhadap mana dilakukan pelanggaran
dapat dinyatakan disita.3
Undang-undang Obat Keras St.no.419 menyebutkan obat-obatan
akan disita jika terjadi pelanggaran atas penggunaan obat yang diberikan
oleh dokter maupun apoteker.Dalam Undang-undang kesehatan pasal 196
bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).4
Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi
atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
3 Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan,“Undang-undang
tentang Obat St.No.419” diakses pada tanggal 20 Mei 2014 melalui website
http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-419-1949OrdonansiObatKeras.pdf
4 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia
nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
47
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).5
Belum ada ketentuan jelas tentang penyalahgunaan obat diluar
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Hanya ada Undang-undang
tentang Obat Keras dan tentang Kesehatan yang mengatur pelanggaran
penyediaan sediaan farmasi dan belum ditentukan hukuman yang jelas
bagi pelaku yang menyalahgunakan obat diluar Narkotika dan
Psikotropika.
b. Penyalahgunaan Obat ditinjau dari Hukum Pidana Islam
Obat sejak dahulu digunakan sebagai alat untuk menyembuhkan
manusia dari bergai macam penyakit dan penawar racun. Seiring
perkembangan zaman, obat-obatan dalam dunia medis semakin
berkembang, dan timbul jenis-jenis obat baru.
Seiring berkembangnya zaman, obat yang pada awalnya ditujukan
untuk menjaga kesehatan manusia kemudian banyak disalahgunakan.
Dalam menentukan bagaimana hukum Islam menentukan penyalahgunaan
obat, maka dapat dilihat pada maqashid syariah. Secara pengertian,
maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai dan sasaran syara
5 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia
nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
48
yang tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadist dengan tujuan ke maslahah
umat manusia.6
Dalam maqashid syariah terdapat 5 prinsip dasar hukum Islam,
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara
keturunan, dan memelihara harta.7 Prinsip dasar hukum Islam bertujuan
agar terciptanya kemaslahatan umat manusia baik dunia dan akhirat.
Dilihat dari prinsip dasar hukum Islam tersebut terdapat tujuan
utama obat yaitu memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara
keturunan. Obat merupakan alat untuk memelihara jiwa, dari tujuan utama
obat adalah untuk menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit.
Kemudian dalam perkembangan medis diciptakan juga obat sebagai alat
memelihara akal dan keturunan.
Penyalahgunaan obat dalam hukum Islam maka tidak sesuai
dengan prinsip dasar dari hukum Islam. Tujuan obat yang seharusnya
membawa kebaikan kepada manusia, kemudian berubah fungsi menjadi
membawa keburukan kepada manusia. Sebagai contoh penyalahgunaan
obat untuk menggugurkan kandungan, penyalahgunaan obat ini melawan
prinsip dasar hukum Islam yaitu memelihara keturunan. Kemudian
6 Abdullah, Konsep Maqasid al-Syariah dikutip dari
dc442.4shared.com/doc/R7TegE_u/preview.html
7 Abdullah, Konsep Maqasid al-Syariah dikutip dari
dc442.4shared.com/doc/R7TegE_u/preview.html
49
penyalahgunaan obat jenis narkotika juga melawan prinsip dasar hukum
Islam, yaitu merusak akal dan jiwa.
Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan obat maka dikenakan
jarimahTa’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas
perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang
diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta`zir adalah
pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan.8
Secara garis besar macam-macam hukuman ta’zir yaitu, hukuman
yang mengenai badan, contohnya hukuman mati. Hukuman ta’zir yang
berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Contohnya hukuman penjara
dan pengasingan. Hukuman berkaitan dengan harta, seperti denda,
penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang. Kemudian
hukuman-hukuman lain yang ditentukan ulil amri demi kemasalahatan
umum.9
B. Pengguguran Kandungan Menggunakan Obat dalam Hukum Pidana
Indonesia dan Hukum Pidana Islam
Banyak cara yang dilakukan sebagai upaya menggugurkan kandungan
pada kehamilan yang tidak di inginkan, salah satunya menggunakan obat.
Pengguguran kandungan menggunakan obat saat ini sedang marak. Dari koran
8 Eka Aqila, makalah fiqih tazir. Dikutip pada tanggal 19 september 2014 melalui website
http://ekaaqila.blogspot.com/2013/05/makalah-fiqih-tazir.html
9 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam,( Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.30
50
Tribune Jogja mengungkap penjualan obat pelancar haid, penggugur
kandungan secara terselubung di wilayah Yogyakarta.10
Untuk meninjau secara yuridis pengguguran kandungan menggunakan
obat maka akan ditinjau menggunakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum
Pidana Islam.
a. Pengguguran Kandungan Menggunakan Obat dalam Hukum Pidana
Indonesia
Pengguguran kandungan secara ilegal dilarang oleh undang-
undang kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat (1). Terdapat
pengecualian dengan adanya indikasi medis. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya pengguguran kandungan memiliki beberapa cara salah
satunya menggunakan obat.
Pengguguran kandungan menggunakan obat merupakan
permasalahan baru yang belum lama ini marak dilakukan. Didalam
undang-undang penyalahgunaan obat secara garis besar membahas tentang
penyalahgunaan obat Narkotikan dan Psikotropika.
Dalam Hukum Pidana Indonesia penyalahgunaan obat jenis ini
belum ada undang-undang secara tegas yang mengaturnya. Undang-
undang tentang obat hanya diatur dalam Undang-undang obat keras yaitu
Undang-undang Obat Keras St.no.419. Sedangkan untuk pengguguran
kandungan terdapat dalam Undang-undang Kesehatan, Kitab Undang-
10
“Mengerek Harga Obat Telat Haid” Tribune Jogja, 27 Maret 2014
51
undang Hukum Pidana bab XIV mengenai “kejahatan terhadap
kesusilaan”.
Penyalahgunaan obat keras dalam Undang-undang Obat Keras
St.no.419 Tahun 1949 akan disita jika terjadi pelanggaran atas
penggunaan obat yang diberikan oleh dokter maupun apoteker sanksi
penyitaan bagi penyalahgunaan obat.11
Belum ada pembaruan undang-
undang mengenai Obat Keras.
Dalam Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melarang
bagi dokter, apoteker, tabib ataupun bidan memberikan obatan secara
sengaja untuk melakukan pengguguran kandungan tanpa ada indikasi
medis apapun. Pasal 299 secara tegas mengatakan:
1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh
supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa
karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau
jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah
sepertiga.
11
Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan,“Undang-undang
tentang Obat St.No.419” diakses pada tanggal 20 Mei 2014 melalui website
http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-419-1949OrdonansiObatKeras.pdf
52
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian
itu.12
Kemudian diancam juga dengan pasal Pasal 349 jika seorang
dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan
pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang
ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat
dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan
dilakukan.
Pada kenyataannya, bila ada dokter atau juru obat yang
memberikan obat dan melakukan praktik pengguguran kandungan, maka
masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian. Jika memang
terbukti dokter atau juru obat telah memberika obat serta melakukan
pengguguran kandungan secara ilegal terhadap pasien-pasiennya maka
proses pidana dapat dilanjutkan.
Kemudian ancaman pidana bagi pelaku penggugur kandungan
secara garis besar diatur dalam Pasal 194 Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
12
Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 347-349, Kumpulan Kitab Undang-undang
Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2010) h.507
53
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).13
Jadi pengguguran kandungan dengan cara apapun tidak dibenarkan
jika tidak ada indikasi medis yang disebutkan dalam undang-undang
kesehatan. Bagi pelaku penggugur kandungan menggunakan obat dalam
Hukum Pidana Indonesia, secara garis besar diancam dengan penjara
paling lama 10 tahun dan denda satu milyar rupiah. Bagi dokter, juru obat,
tabib, dan bidan yang sengaja memberikan obat agar terjadinya
pengguguran kandungan maka diancam dengan pasal 299.
b. Pengguguran Kandungan Menggunakan Obat dalam Hukum Pidana
Islam
Pengguguran kandungan menurut mahzab maliki hukumnya haram
sejak terjadinya konsepsi, sebagaian ulama malikiah menganggapnya
makruh kalai kehamilan sudah memasuki 40 hari dan haram bila sudah
120 hari. Menurut Muhamad Ramli dalam kitabnya Nihayah al-Muhaj
pada bab Ummahat al-Aulad menganggap aborsi sebelum peniupan ruh
hukumnya boleh, demikian juga fatwa yang disampaikan oleh Abu Ishaq
al-Arwazi. Fatwa Abu Ishaq tersebut dikutip oleh Zainudin al-Malibari
yaitu “Di halalkannya memberikan obat atau ramuan-ramuan tertentu
13
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia
nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
54
kepada budak perempuannya untuk menggugurkan janinnya, selama
masih berbentuk ‘alaqah atau mudhghah.14
Menurut tingkatannya, alaqah merupakan segumpal darah. Fase ini
merupakan fase kedua setelah bercampurnya air mani dan sel telur.
Kemudian yang dimaksudkan dengan mudhghah adalah fase terbentuknya
sel-sel seperti otak, saraf tunjang, dan anggota lain.15
Dalam
membandingkan beberapa pendapat ulama fiqih dari berbagai mahzab,
pengguguran kandungan merupakan suatu masalah hukum yang cukup
rumit dan menimbulkan banyak pendapat dari para ahli.
Secara garis besar hukuman bagi pelaku penggugur kandungan
dalam hukum Islam yang telah disepakati yaitu tidak mendapatkan
warisan, gharrah, dan denda wajib menggugurkan sebagian anggota tubuh
janin. Pembunuh janin tidak lepas dari dari sengaja atau tidak, karena telah
dijelaskan bahwah jinayah terhadap janin menurut madzhab maliki
berkisar antara sengaja atau tidak disengaja.16
Syaikhul Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang
sengaja menggugurkan kandungannya maka wajib baginya membayar
Gharrah berdasarkan Sunnah Rasulullah dan kesepakatan kaum muslimin.
14
Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)
hlm
15 Paijo Atmojo,“Proses Terjadinya Manusia”,
http://faijoatmojo.blogspot.com/2011/01/proses-terjadinya-manusia.html
16 Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)
hlm.167
55
Budak ini dimiliki oleh ahli waris janin selain ibunya, kalau dia memiliki
ayah maka budak itu menjadi miliknya, namun jika ayahnya
membebaskan si ibu dari denda itu maka itu hak dia.17
Hukuman Gharrah adalah hukuman pokok pada aborsi janin.
Menurut Jumhur Fuqaha pengertian Gharrah adalah budak laki-laki atau
budak perempuan. Hanya saja sebagian mensyaratkan berkulit putih. Dalil
yang diriwayatkan dari Abu Huraira RA, ia berkata “ Rasulullah
menetapkan diyat janin gharrah budak laki-laki atau budak perempuan
atau kuda atau bighal (binatang hasil kawin silang antara kuda dan
keledai).18
Menurut Ibnu Sirrindan Asy-Sya’bi19
berpendapat bahwa gharrah
berarti budak laki-laki atau budak perempuan atau seratus kambing.
Riwayat Nabi Muhammad SAW menetapkan diyat seratus ekor kambing
untuk anak perempuan.Para ulama fiqih sepakat jika garrah tidak tersedia
maka nilainya adalah seperduapuluh diyat sempurna yang wajib akibat
membunuh laki-laki dewasa, atau sepersepuluh diyat perempuan, karena
diyat perempuan adalah separuh diyat laki-laki.
17
Amin Ben Ahmed, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, diakses pada tanggal 20 Mei 2014
pada melalui website http://aminbenahmed.blogspot.com/2013/01/hukuman-bagi-pelaku-
aborsi.html
18 Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)
hlm.172
19Al Mughni,jilid VII, hlm. 803 dikutip dari buku Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam
Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004) hlm. 172
56
Dalam kesepakatan mengenai acuan pokok untuk menghitung nilai
gharrah saat tersedia, ulama sepakat bahwa harga gharrah adalah lima
ekor unta.Ulama fikih madzab syafi’i berpendapat sama. Bila tidak
ditemukan nilainya, maka nilainya seharga saat itu. Karena ketentuan asal
diyat adalah unta bukan emas ataupun perak. Hukuman gharrah dapat
berganda sesuai banyaknya janin yang digugurkan.
Selain wajib membayar denda, wajib bagi ibu yang menggugurkan
kandungan untuk membayar kaffaroh, karena tindakan menggugurkan
kandungan termasukk pembunuhan jiwa tanpa cara yang benar. Dan hal
itu berdasar pada pendapat para jumhur ulama “diantaranya Imam Syafi’i,
Malik, Ahmad, Ibnu Hazm dan lainnya. Imam Ibnuk Mundzir berkata:
“seluruh para ulama’ yang kami ketahui mewajibkan membayar kaffaroh
disamping harus membayar diyat.”20
Berdasarkan fungsi obat yang seharusnya memiliki manfaat bagi
manusia untuk kelangsungan hidupnya, akan tetapi disalahgunakan
menjadi membawa keburukan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab
sebelumnya, hukum Islam memiliki 5 prinsip dasar. Penyalahgunaan obat
sebagai alat menggugurkan kandungan melanggar prinsip dasar hukum
Islam mengenai menjaga keturunan.
20
Amin Ben Ahmed, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, diakses pada tanggal 20 Mei 2014
pada melalui website http://aminbenahmed.blogspot.com/2013/01/hukuman-bagi-pelaku-
aborsi.html
57
Menurut penulis dalam kasus pengguguran kandungan
menggunakan obat termasuk dalam tindak pidana (jarimah). Hukuman
bagi pelaku penggugur kandungan menggunakan obat dikenakan ta’zir
dan tidak termasuk dalam jarimah hudud dan qishas- diyat .
Ta’zir merupakan hukuman untuk mendidik manusia agar tidak
mengulangi dan mencegah terjadinya kesalahan. Hukuman ta’zir berupa
membayar denda seperti yang dijelaskan diatas membayar gharrah,
hukuman mati dan dera, kemudian penjara dan pengasingan, dan hukuman
lain yang ditentukan oleh hakim agar tidak terjadi kesalahan yang berulang
dan ditiru.21
Hukuman ta’zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat
dikelompokan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan
hukuman jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti
hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/
perampasan harta, dan penghancuran barang.
21
Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm. 258
58
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi
kemaslahatan umum.22
Jadi dalam perpektif hukum Pidana Islam telah disepakati bahwa
hukuman bagi pelaku penggugur kandungan adalah Gharrah dan
membayar diyat. Ketentuan ini telah di sunnah kan oleh Rasulullah dan
telah disepakati oleh para ulama. Bagi pengguguran kandungan
menggunakan obat ataupun cara lain hukumannya Ta’zir karena belum
ketentuan hukum secara jelas, sehingga yang menentukan hukumannya
adalah ulil amri.
C. Persamaan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam mengatur
tentang Penyalahgunaan Obat sebagai Alat Penggugur Kandungan
Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengatur tentang
penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan memiliki persamaan
di beberapa sisi. Persamaan hukum, berupa subyek hukum, jenis hukuman,
dan pengecualian hukum.
Secara keseluruhan belum ditentukannya secara tegas dan terperinci
bagaimana jika terjadi kasus penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur
kandungan. Dalam Hukum Pidana Indonesia penyalahgunaan obat terfokus
kepada penyalahgunaan jenis Narkotik dan Psikotropik. Begitu juga dengan
22
Ulin Nuha, Analisis aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.
538/pid.b/2006/pn.smg menurut hukum pidana Islam,(Skripsi Universitas Islam Negeri
Walisongo: Semarang, 2014)
59
Hukum Pidana Islam, belum ada ketentuan jelas mengenai penyalahgunaan
obat menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan.
Subjek hukum yang berlaku dalam Hukum Pidana Indonesia dan
Hukum Pidana Islam dalam kasus ini sama. Yaitu subjek hukum pertama
adalah wanita yang menggugurkan kandungan, yang kedua adalah dokter yang
membantu proses pengguguran kandungan, yang ketiga adalah orang-orang
yang membantu terlaksananya proses pengguguran kandungan.23
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat
pengecualian hukum, dimana pengguguran kandungan boleh dilakukan.
Dalam hukum Islam para ulama sepakat membolehkan pengguguran
kandungan jika terdapat indikasi medis. Jika sang janin membahayakan ibu
jika proses kehamilannya dilanjutkan. Begitu juga dalam hukum pidana
Indonesia dalam undang-undang kesehatan pasal 75 memberikan persyaratan
diperbolehkannya pengguguran kandungan dilakukan.24
Jika pengguguran kandungan dilakukan tanpa ada indikasi medis,
hukum pidana Indonesia menetapkan ancaman penjara dan pidana denda.
Penetapan hukuman pengguguran kandungan juga ditetapkan oleh para fuqaha
yaitu memberikan denda kepada pelakunya. Persamaan hukuman yang
23
Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, diakses pada tanggal 3 April 2014 melalui
website http://www.aborsi.org/hukum-aborsi.htm
24 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia
nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
60
dijatuhkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia berupa
denda.25
D. Perbedaan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengatur
tentang Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan
Perbedaan pertama dilihat dari pembentukan hukum. Hukum pidana
Indonesia menggunakan asas legalitas berdasarkan pasal 1 ayat 1 kitab
undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak
dikenakan suatu hukum jika suatu hukum belum di undang-undangkan.26
Kemudian hukum Islam sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an, jika ada
permasalahan baru maka ulil amri atau para fuqaha boleh menentukan
hukumnya berdasarkan musyawarah.
Hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam merupakan dua
jenis hukum yang berbeda. Masing-masing memiliki sudut pandang berbeda
mengenai tindak pidana. Perbedaan utama terletak pada sumber hukum.
Hukum pidana Indonesia memiliki sumber hukum Kitab undang-undang
Hukum Pidana dan Undang-undang yang berlaku, dan Hukum Pidana Islam
memiliki sumber hukum Al-Qur’an dan Hadist.
Perbedaan sumber hukum membuat setiap sudut pandang hukum
berbeda, baik dari jenis tindak pidana, jenis hukuman, dan lama hukuman.
25
Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)
hlm.172
26Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1
61
Dari perbedaan tersebut maka timbul perbedaan pandangan antara Hukum
Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan
obat sebagai alat penggugur kandungan.
Perbedaan sedikit terlihat dari jenis hukuman, secara garis besar jika
terjadi penyalahgunaan fungsi obat sebagai alat penggugur kandungan maka
hukum pidana Indonesia mengancam dokter, juru obat, bidan dan tabib
dengan ancaman pidana serta pencabutan hak-hak yang telah diberikan.
Kemudian dalam hukum pidana Islam secara garis besar tidak menyebutkan
hukuman jika seorang dokter, juru obat, bidan dan tabib membantu
memberikan obat sebagai alat penggugur kandungan.
Hukum pidana Indonesia menetapkan hukuman bagi pelaku penggugur
kandungan dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat hukuman denda yang
cukup berat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).27
Sedangkan hukuman bagi pelaku penggugur kandungan dalam hukum Islam,
yaitu berupa ta’zir. Hukumannya ditentukan oleh hakim dan dihukum seberat-
beratnya agar tidak terulang kembali dan ditiru oleh orang lain.28
27
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia
nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf
28 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm. 258
62
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya pada
bab II sampai bab IV dengan menggunakan metode kualitatif, penulis
memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai
Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan dalam Perspektif
Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai berikut:
1. Penyalahgunaan obat memiliki cakupan yang luas salah satunya adalah
penyalahgunaan efek obat untuk menggugurkan kandungan. Golongan
obat yang digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya, yaitu
Misoprostol dan Prostalgin. Penggunaan misoprostol, suatu analog
prostalgin untuk mencegah gangguan lambung, sering dipakai untuk
menggugurkan kandungan karena sifatnya yang memicu kontraksi pada
rahim.
2. Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi atau
dengan nama latin abortio, secara bahasa disebut juga lahirnya janin
karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan
secara etimologi berarti gagal untuk dilahirkan. Definisi lain, bahwa
pengguguran kandungan sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil
dengan tujuan meniadakan janin dari rahim perempuan sebelum akhir dari
masa alamiah kehamilan. Pengguguran kandungan berdampak kepada
63
gangguan bahkan kerusakan pada tubuh perempuan terutama rahim dan
vagina, dalam pelaksanaannya dapat dipastikan adanya kemungkinan
terjadinya infeki, pendarahan, bahkan kematian bagi perempuan.
3. Hukum Pidana Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang
penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Dalam kondisi
normal pengguguran kandungan dengan cara apapun tidak dibenarkan.
Pengguguran kandungan dapat dibenarkan jika tidak ada indikasi medis
yang disebutkan dalam undang-undang kesehatan. Bagi pelaku penggugur
kandungan menggunakan obat dalam Hukum Pidana Indonesia, secara
garis besar diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda satu
milyar rupiah. Bagi dokter, juru obat, tabib, dan bidan yang sengaja
memberikan obat agar terjadinya pengguguran kandungan maka diancam
dengan pasal 299.
4. Dalam Hukum Pidana Islam Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan obat
sebagai alat penggugur kandungan belum ada ketentuan hukum, maka
dikenakan jarimah Ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik
atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang
diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta`zir adalah
pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan.
5. Persamaan kedua Hukum terlihat dari belum ditentukannya secara tegas
dan terperinci bagaimana jika terjadi kasus penyalahgunaan obat sebagai
alat penggugur kandungan. Persamaan juga terlihat pada pengecualian.
64
Terdapat pengecualian dibolehkan menggugurkan kandungan jika adanya
indikasi medis atau kehamilan membahayakan nyawa ibu dan janin.
Memiliki subjek hukum yang sama, yaitu wanita yang sedang hamil,
dokter atau bidan atau juru obat yang membantu terjadinya praktik
pengguguran kandungan, dan orang yang mendukung terjadinya pengguguran
kandungan. Kemudian perbedaan antara kedua hukum yaitu perbedaan sumber
hukum antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Indonesia.
Hukum Pidana Indonesia menggunakan asas legalitas berdasarkan undang-
undang pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana dimana seuatu
hukum berlaku jika sudah diundang-undangkan, kemudian dalam hukum
Islam tidak berlaku demikian. Jenis hukuman yang berbeda antara kedua
hukum. Perbedaan besar denda yang dijatuhkan jika sengaja menggugurkan
kandungan dengan menggunakan obat.
B. Saran
1. Pada penulisan skripsi ini obat merupakan alat penggugur kandungan.
Penyalahgunaan obat ini terjadi karena adanya efek obat yang
menyebabkan kontraindikasi terhadap ibu hamil, dimana terdapat
kontraksi hebat didalam perut sehingga menyebabkan keguguran. Dalam
hal ini, obat jenis Misoprostol berfungsi sebagai obat magh akut. Jadi obat
bekerja untuk menekan asam lambung yang berlebihan. Dalam kebidanan
obat jenis ini bermanfaat juga untuk digunakan pada saat membantu proses
kelahiran. Jika obat ini digunakaan diluar pengawasan dokter, atau obat
65
jenis ini disalahgunakan maka dapat menyebabkan pendarahan hebat. Efek
yang akan terjadi jika tidak berhasil menggunakan obat jenis Misoprostol
adalah kecacatan permanen pada saat bayi lahir, pendarahan hebat dalam
rahim dan berakibat kematian pada ibu dan janin dalam kandungan.
2. Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pembuatan peraturan
diharapkan mampu membuat peraturan khusus mengatur tentang tindak
pidana pengguguran kandungan untuk menekan angka pengguguran
kandungan dapat menurun bahkan tidak terjadi. Diharapkan juga
memperbarui undang-undang yang mengatur tentang obat, karena semakin
berkembangnya ilmu farmasi maka banyak jenis obat yang muncul.
Seiring perkembangan ilmu farmasi, semakin banyak jenis obat yang
disalahgunakan, diharapkan pemerintah lebih mengawasi pendistribusian
obat-obatan dan membuat undang-undang tentang penyalahgunaan obat
dalam konteks luas.
3. Penulisan ini masih memiliki banyak keterbatasan baik dari segi variabel
yang digunakan maupun periode waktu penelitian, sehingga diharapkan
bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi, mengembangkan,
melanjutkan, maupun meneliti lebih jauh tentang penyalahgunaan obat
lainnya, misalnya penyalahgunaan obat non narkotika yang menyebabkan
hilangnya kesadaran, penyalahgunaan obat bebas, dan sebagainya. Hal ini
guna untuk menyadari banyaknya kasus penyalahgunaan obat yang ada di
Indonesia buk Indonesia bukan hanya penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika saja.
66
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al – Karim
Ahmed, Amin Ben, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, website
http://amonbenahmed.blogspot.com/201301/hukuman-bagi-pelaku-
aborsi.html
Amir, Hamzah Teuku. 1987. “Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan
danPengguguran Kandungan”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta
Ansor, Maria Ulfah. 2006. “Fikih Aborsi”. Kompas: Jakarta
Anshor, Maria Ulfah, dkk. 2002. “Aborsi Dalam Perspektif
FiqhKontemporer”.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta
Aziz, Abdul Dahlan. 1996. “Ensiklopedi Hukum Islam”. Intermasa: Jakarta
Atmojo, Paijo, “Proses Terjadinya Manusia”, website
http://faijoatmojo.blogspot.com/2011/01/proses-terjadinya-manusia.html
Bachtiar, Rico, “Fungsi Utama Obat yang Tidak Populer”, website
http://ricobachtiar.wordpress.com/
Departemen Kesehatan Republik Indonesia.“Farmakope Edisi IV, Jakarta:
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995
Dzajuli, A. 2000. “Fiqh Jinayah”. Raja Grafindo Persada: Jakarta
Echols, Jhon M. 1995. “Kamus Inggris-Indonesia”. Gramedia: Jakarta
Fadl, Abdul Moshim Ebrahim. 1997. “Aborsi, Kontrasepsi dan
MengatasiKemandulan”. Mizan: Bandung
Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, website http://www.aborsi.org/hukum-
aborsi.htm, Jakarta: 2014
Hitner, Henry, Barbara Nagle. 1999. “Basic Pharmacologi”. Glencoe: New York
KeputusanMenteriKesehatan
No.924/Menkes/Per/X/1993,TentangDaftarObatWajibApotek, Jakarta:
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1993
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing,
1980
Maulidia, Laili. 2009. “Kajian Hukum Islan dan Hukum Positif Terhadap
KasusPenyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”. Fakultas
SyariahDan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah
67
Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Binsa Aksara: jakarta
Muslih, Ahmad Wardi. 2004. “Hukum Pidana Islam”. Sinar Grafika: Jakarta
Nuha, Ulin, Analisis aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.
538/pid.b/2006/pn.smg menurut hukum pidana Islam, Semarang: Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Walisongon Semarang, 2014
Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak,Jakarta: Fakultas Syariáh dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012
Syauman, Abbas. 2004. “Hukum Aborsi Dalam Islam”. Cendikia Sentra
Muslim: Jakarta
Teuku Amir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
Tribun Jogja, Mengerek Harga Obat Telah Haid, 27 Maret 2014
Uddin Jurnalis, dkk. 2006. “Reinterpretasi Hukum Islam Tentang
Aborsi”.Universitas Yarsi: Jakarta
Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009, Jakarta: Departemen
Kesehatan, 2009
Undang-undang NarkotikaRepublik Indonesia No.22 , Jakarta: Departemen
Kesehatan Repbulik Indonesia, 1997
Undang-undang tentang Obat St.No.419, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Wahyu Kurniawan Dhadang, T.N Saifullah Sulaiman. 2009. “Teknologi
SediaanFarmasi”. Graha Ilmu: Yogyakarta
Warjantoro, Swasti. 2005. “Penempatan Masalah Aborsi dalam Etika
Feminis”.Univeritas Indonesia
Wasito Henry. 2011. “Obat Tradisional Kekayaan Indonesia”. Graha
Ilmu:Yogyakarta
66
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al – Karim
Ahmed, Amin Ben, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, website
http://amonbenahmed.blogspot.com/201301/hukuman-bagi-pelaku-
aborsi.html
Amir, Hamzah Teuku. 1987. “Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan
danPengguguran Kandungan”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta
Ansor, Maria Ulfah. 2006. “Fikih Aborsi”. Kompas: Jakarta
Anshor, Maria Ulfah, dkk. 2002. “Aborsi Dalam Perspektif
FiqhKontemporer”.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta
Aziz, Abdul Dahlan. 1996. “Ensiklopedi Hukum Islam”. Intermasa: Jakarta
Atmojo, Paijo, “Proses Terjadinya Manusia”, website
http://faijoatmojo.blogspot.com/2011/01/proses-terjadinya-manusia.html
Bachtiar, Rico, “Fungsi Utama Obat yang Tidak Populer”, website
http://ricobachtiar.wordpress.com/
Departemen Kesehatan Republik Indonesia.“Farmakope Edisi IV, Jakarta:
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995
Dzajuli, A. 2000. “Fiqh Jinayah”. Raja Grafindo Persada: Jakarta
Echols, Jhon M. 1995. “Kamus Inggris-Indonesia”. Gramedia: Jakarta
Fadl, Abdul Moshim Ebrahim. 1997. “Aborsi, Kontrasepsi dan
MengatasiKemandulan”. Mizan: Bandung
Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, website http://www.aborsi.org/hukum-
aborsi.htm, Jakarta: 2014
Hitner, Henry, Barbara Nagle. 1999. “Basic Pharmacologi”. Glencoe: New York
KeputusanMenteriKesehatan
No.924/Menkes/Per/X/1993,TentangDaftarObatWajibApotek, Jakarta:
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1993
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing,
1980
Maulidia, Laili. 2009. “Kajian Hukum Islan dan Hukum Positif Terhadap
KasusPenyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”. Fakultas
SyariahDan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah
67
Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Binsa Aksara: jakarta
Muslih, Ahmad Wardi. 2004. “Hukum Pidana Islam”. Sinar Grafika: Jakarta
Nuha, Ulin, Analisis aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.
538/pid.b/2006/pn.smg menurut hukum pidana Islam, Semarang: Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Walisongon Semarang, 2014
Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak,Jakarta: Fakultas Syariáh dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012
Syauman, Abbas. 2004. “Hukum Aborsi Dalam Islam”. Cendikia Sentra
Muslim: Jakarta
Teuku Amir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
Tribun Jogja, Mengerek Harga Obat Telah Haid, 27 Maret 2014
Uddin Jurnalis, dkk. 2006. “Reinterpretasi Hukum Islam Tentang
Aborsi”.Universitas Yarsi: Jakarta
Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009, Jakarta: Departemen
Kesehatan, 2009
Undang-undang NarkotikaRepublik Indonesia No.22 , Jakarta: Departemen
Kesehatan Repbulik Indonesia, 1997
Undang-undang tentang Obat St.No.419, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Wahyu Kurniawan Dhadang, T.N Saifullah Sulaiman. 2009. “Teknologi
SediaanFarmasi”. Graha Ilmu: Yogyakarta
Warjantoro, Swasti. 2005. “Penempatan Masalah Aborsi dalam Etika
Feminis”.Univeritas Indonesia
Wasito Henry. 2011. “Obat Tradisional Kekayaan Indonesia”. Graha
Ilmu:Yogyakarta