PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH

Rapat Koordinasi NasionalLayanan Pengadaan Secara Electronik ke-6

Jakarta, 8 Juni 2011

DASAR HUKUM

PERPRES 54 TAHUN 2010

Pengadaan kendaraan bermotor dapat diadakan melalui Penunjukan Langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional (http://inaproc.lkpp.go.id/)dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa (Pasal 38 Ayat 5 huruf e).

LATAR BELAKANG

• Pengadaan kendaraan via pelelangan umum:• Biaya transaksi tinggi• Seringkali mendapat kendaraan yang tidak sesuai

• Penunjukan langsung dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengadaan kendaraan.

TUJUAN

• mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agar sesuai dengan Tata Nilai (prinsip dan etika) Pengadaan;

• menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPSditetapkan dalam Surat Perjanjian KerjasamaPenunjukan Langsung Pengadaan KendaraanPemerintah (framework agreement) antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah

CAKUPAN

ATPM Wilayah Jual

Mitsubishi 33 Provinsi

KIA DKI Jakarta

Nissan Jabodetabek

Mazda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan

Toyota Lampung, Sumsel, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali, Kaltim

Isuzu DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulsel, Lampung, Sumsel, Riau, Sumbar, Sumut

Daihatsu DKI Jakarta

Ford NAD, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, Papua

Suzuki 29 Provinsi

FLOW DIAGRAM PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH

LKPP PENYEDIA K/L/D/I

NEGOSIASI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN

KENDARAAN PEMERINTAH

HARGA ACUAN HPS

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN

PENGADAAN KENDARAAN RODA

EMPAT PEMERINTAH

HARGA KENDARAAN & INFO PENYEDIA

HARGA PASAR &VERIFIKASI PENYEDIA

1/THN

PENUNJUKAN LANGSUNG

KENDARAAN

NEGOSIASI

INPUT DATA

DETAIL PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH

LKPP K/L/D/I PENYEDIA

HARGA ACUAN HPS

PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN

PEMERINTAH

PENENTUAN MEREK, MODEL DAN TYPE

PEMBUATAN PAKET

FORM PESANAN KENDARAAN

CETAK SURAT PESANAN KENDARAAN

UPLOAD KONTRAK

SURVEI HARGA NEGOSIASI

KONTRAK PENGADAAN KENDARAAN

PENYEDIAAN KENDARAAN

SESUAI SURAT PESANAN

PENGIRIMAN KENDARAAN,

PROSES PEMBUATAN STNK &

BPKN

PENYERAHAN KENDARAAN, STNK

& BPKB

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEDOMAN HARGA

BBN-KB

Harga Off The Road Plat Merah

ACUAN HPS

DI PORTAL PENGADAAN

NASIONAL

PKB

ONGKOS KIRIM

≤

FAKTOR DALAM PEMBENTUKAN HARGA KENDARAAN PEMERINTAH

Pajak Daerah• Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

yang mengatur mengenai pengenaan PKB dan BBN Kendaraan Pemerintah di tahun 2011. • BBN-KB / Bea Balik Nama Kendaraan di mana besaran biaya BBN

Kendaraan Pemerintah sebesar 10%/12.5%/15%(tergantung peraturan pemerintah daerah setempat) dari NJKB (Nilai JualKendaraan Bermotor) yang diterbitkan DISPENDA.

• PKB / Pajak Kendaraan Bermotor di mana biaya PKB Kendaraan Pemerintah sebesar 0.5 %-1% dari NJKB (Nilai Jual KendaraanBermotor) yang diterbitkan DISPENDA

• Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 didasarkan oleh Peraturan Daerah seperti : Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 (mengenai tarif pajak PKB kendaraan pemerintah) dan No. 9 Tahun 2010 (mengenai tarif BBN kendaraan pemerintah).

IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DI PEMDA

DKI JAKARTA

PKB 0.5%

BBN 10%

JAWA TIMUR

PKB 0.5%

BBN 15%

KALIMANTAN TENGAH

PKB 0.5%

BBN 15%

SULAWESI SELATAN

PKB 0.5%

BBN 12.5%

SUDAH DITETAPKAN PEMBAHASAN DPRD

JAWA BARAT

PKB 1%

BBN 10%

Pemberlakuan tarif BBN dan PKB diatur berdasarkan Perda masing-masing.

BANTEN PKB 1% BBN 10%

SBU 2011

Jabatan / Jenis Kendaraan PlafonPejabat Eselon I 400,000,000Pejabat Eselon II 300,000,000

Operasional Kantor/LapanganBus Roda 6 845,000,000

Roda 6/ Tiga per empat 475,000,000Roda 4/ Minibus 250,000,000

Kendaraan Operasional Lapangan(Double Gardan) 360,000,000

Roda 2 20,000,000

SBU 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor100/PMK.02/2010

TERIMA KASIH