Peran Mahasiswa dalam Perjalanan Bangsa Indonesia

Mahasiswa adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki

kemampuan dan tingkat intelektualitas yang dianggap melebihi masyarakat awam

pada umumnya. Proses perubahan negara indonesia juga tidak lepas dari peran

mahasiswa sebagai penggerak aksi dan basis masa. Pada tahun 1998, “otak” dari

terjadinya gerakan revolusi yang pada akhirnya berhasil menurunkan

pemerintahan presiden Soeharto adalah mahasiswa. Salah satu hal yang dimiliki

oleh mahasiswa tetapi tidak dimiliki oleh yang lain adalah semangat dan idealisme

jiwa muda. Hal ini pula yang mengawali terjadinya peristiwa revolusi 1998.

Peran mahasiswa tidak hanya tampak pada saat revolusi tetapi juga pada

masa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada waktu itu,

perjuangan melawan penjajahan belanda dimotori oleh mahasiswa kedokteran

STOVIA. Begitu juga saat terjadi perubahan situasi politik pada tahun 1966 yang

pada akhirnya melahirkan orde baru. Mahasiswa memberikan peran besar melalui

tritura.

Korupsi di Indonesia

Baru-baru ini, kejadian korupsi di Indonesia semakin marak dan belum

juga menemukan titik terang untuk pemberantasan maupun pencegahannya.

Banyak uang negara yang digunakan oleh para pejabat negara untuk kepentingan-

kekpentingan pribadi yang jumlahnya sama sekali tidak sedikit. Di sisi lain,

proses penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan hukuman terhadap

korupsi juga belum sesuai jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan

1

akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Ini terbukti dari masih

maraknya kejadian korupsi dan belum tampaknya efek jera.

Korupsi itu sendiri adalah suatu perbuatan mengambil uang atau kekayaan

negara untuk memperkaya/membiayai kepentingan pribadi atau golongan yang

mengakibatkan kerugian negara. Kata korupsi berasal dari bahas latin “corruptio”

atau “corruptus” yang memiliki arti harfiah kebusukan, keburukan, kebejatan,

ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian (Karsona, 2011). Menurut UU No.

31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, pengertian korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan

maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Adanya korupsi yang semakin merajalela tentu ada penyebab dan

selanjutnya akan mengakibatkan kerugian. Upaya pemberantasan dan pencegahan

korupsi harus dilakukan sampai ke akar-akarnya agar tidak akar yang belum

sempat tercabut tidak tumbuh lagi menjadi pohon baru yang akan melahirkan

kembali tindak-tindak korupsi. Adapun penyebab korupsi dibagi menjadi 3 aspek:

a. Aspek Individu

Wilayah ini berkaitan dengan moralitas individu/personal yang

memicu terjadinya tindak korupsi. Dengan moralitas yang buruk

seseorang akan lebih mudah melakukan korupsi karena tidak adanya

landasan moral dari dalam diri sendiri yang sebagai tameng untuk

korupsi. Aspek individu ini juga melingkupi situasi dan kondisi

seseorang misalnya kemiskinan. Orang yang memiliki himpitan

ekonomi yang tinggi cenderung lebih mudah melakukan korupsi

2

karena terdesak oleh keadaan yang bisa jadi tindak korupsi dilakukan

karena terpaksa.

b. Aspek Sistem

Aspek ini disebut juga dengan aspek institusi dimana korupsi bisa

terjadi karena lemahnya kontrol dari sistem terhadap tindak korupsi.

Dengan lemahnya kontrol, peluang untuk terjadinya korupsi lebih

besar sehingga pelaku akan lebih leluasa.

c. Aspek Sosial Budaya

Aspek ini berhubungan dengan kultur dan budaya masyarakat yang

cenderung kurang peduli dan menghalalkan segala cara untuk

mendapatkan apa yang diinginkan.

(Risbiyantoro, 2005)

Bentuk-Bentuk Korupsi

Bentuk korupsi menurut KPK meliputi:

1. Mengeruk keuangan negara

2. Suap menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan

5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

(KPK,2006)

3

Upaya Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

Dalam proses pencegahan korupsi, mahasiswa memiliki kompetensi dasar

yang tidak dimiliki oleh komponen masyarakat lain yaitu: intelegensia,

kemampuan berpikir kritis, dan keberanian menyatakan pendapat/kebenaran.

Dengan adanya kompetensi tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen

perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat,, mengkritis kebijakan-

kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog bagi lembaga-lembaga

negara dan penegak hukum (Wibowo & Puspito, 2011).

Upaya pencegahan korupsi adalah upaya yang bisa dilakukan agar tidak

terjadi tindak pidana korupsi. Upaya ini harus dilakukan sebelum sempat/muncul

perbuatan korupsi sehingga kerugian yang ditimbulkan juga bisa dicegah.

Berdasarkan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab terjadinya korupsi diatas,

pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan meminimalisir penyebab dari korupsi

itu sendiri.

Dari sisi individu, harus ada perbaikan moral yang ditanamkan pada calon-

calon pejabat negara yang akan menjadi wakil rakyat dalam mengelola negara.

Hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara instan melainkan butuh proses bertahun-

tahun. Oleh karena itu, pembentukan moral yang baik dan bertanggung jawab

harus dilakukan sejak dini di sekolah-sekolah dasar dan diawali dari proses-proses

sederhana di kegiatan sehari-hari. Adapun contohnya adalah dengan menamkan

sifat jujur, tidak mencontek saat mengerjakan ujian, mengahrgai kepentingan

orang lain, dan tau serta sadar akan hak dan kewajibannya. Anak-anak harus

diajarkan sedini mungkin untuk tahu bahwa tidak boleh mengambil yang bukan

haknya apapun alasan dan kondisinya.

4

Dari sisi sistem, harus dibentuk sistem yang baik dengan kontroling yang

ketat. Ini merupakan upaya pencegahan tahap kedua setelah pembentukan moral

sekaligus upaya selanjutnya yang bisa dilakukan jika ternyata tidak ada perbaikan

dari sisi moral. Dengan adanya sistem yang ketat dan anti korupsi, meskipun

pelaku memiliki motif untuk melakukan tindak pidana korupsi, pelaku akan

berpikir ulang untu melakukan korupsi karena ada sanksi dan hukuman yang akan

diterima. Selain itu juga tidak ada kesempatan atau peluang untuk adanya tindak

korupsi menyebabkan tindak korupsi bisa dicegah seminimal mungkin. Indonesia

bisa berkaca pada negara-negara maju tentang bagaimana membangun sistem

yang baaik dan tentunya harus diawali dengan itikad individu yang baik pula.

Upaya selanjutnya adalah dari sisi sosial budaya. Pencegaha dari sisi ini

memerlukan peran aktif dari semua orang di semua kalangan. Pembentukan

budaya jujur, peduli, dan sportif serta sejahtera akan menurunkan kemungkinan

terjadinya korupsi karena masing-masing orang sudah merasa cukup dan peduli

dengan kepentingan orang lain (dalam hal ini termasuk negara).

Adapun peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan

dalam beberapa aspek. Ada 4 lingkungan yang bisa melibatkan mahasiswa dalam

upaya pencegahan korupsi yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan kampus,

masyarakat sekitar, dan lingkungan nasional. Lingkungan keluarga yang

dimaksud disini adalah mahasiswa berperan aktif dari diri dan keluarganya sendiri

dalam mencegah korupsi. Hal ini sekaligus upaya untuk menginternalisasi jiwa

antikorupsi dalam diri mahasiswa sendiri dan keluarganya.

Di lingkungan kampus, mahasiswa bisa berperan aktif dalam menjalan visi

dan misi kampusnya yang tentunya merupakan suatu tindakan untuk menjauhkan

5

diri dari kegiatan yang memicu korupsi. Dengan menyibukkan diri dengan

kegiatan yang positif dan bermanfaat, tindak pidana korupsi bisa dicegah. Dari

lingkungan masyarakat, mahasiswa bisa turut berperan aktif dalam gerakan anti

korupsi, begitu juga di tingkat nasional. Mahasiswa memiliki status yang sama

sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan

masyarakat lain. Hal yang harus diperhatikan mahasiswa adalah pentingnya sikap

idealis dan kritis yang harus terus ada sampai kapanpun.

Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi juga bisa sebagai

kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran pencegahan terhadap korupsi

dengan bekerjasama dan membantu masyarakat. Mahasiswa dapat membantu

masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak

pada rakyat banyak. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengkritisi peraturan yang

tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.

Peran mahasiswa dalam mengkritisi peraturan yang dibentuk oleh

pemerintah bisa menjadi kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang memang

perlu dilakukan karena seringkali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan sebaliknya tidak berpihak

pada kepentingan masyarakat banyak bahkan cenderung merugikan. Kontrol

tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi ataupun dialog dengan

pemerintah maupun pihak legislatif. Di sisi lain, mahasiswa juga dapat

melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada

masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang

lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan

adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang.

6

Selain peran edukatif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, mahasiswa

juga dapat melakukan strategi investigatif berupa pendampingan kepada

masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat ini bisa dilakukan dalam upaya

penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Selain itu mahasiswa bersama

masyarakat juga bisa melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk

bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa

berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik.

Selain peran-peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang telah

disebutkan diatas, mahasiswa juga bisa menjalankan upaya pencegahan

antikorupsi melalui kehidupan sehari-hari dikampus baik dalam kegiatan belajar

mengajar maupun dalam kegiatan organisasi. Hal-hal yang bisa dilakukan

mahasiswa beberapa diantaranya adalah melalui pendidikan karakter. Pendidikan

karakter bisa meliputi mendorong adanya pendidikan karakter di kampus,

mengadakan seminar-seminar anti korupsi, mengadakan materi anti korupsi,

mengadakan pendidikan anti korupsi di kaderisasi organisasi, hingga pembuatan

media yang mendukung gerakan anti korupsi. Selain itu menanamkan nilai

kejujuran pada saat ujian (ujian bersih) juga penting dilakukan di kaderisasi

mahasiswa.

Pada akhirnya, dalam upaya pencegahan korupsi yang terpenting adalah

adanya nilai-nilai anti korupsi yang harus ada dan ditanamkan dalam setiap diri.

Dalam hal ini mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat harus berperan aktif

untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang

harus ditanamkan sejak dini adalah:

7

1. Kejujuran

Kejujuran adalah komponen utama dalam proses pencegahan korupsi.

2. Kepedulian

Dengan adanya kepedulian, mahasiswa akan merasa peduli dengan akibat

ataupun kerugian yang ditimbulkan jika tindak korupsi dilakukan. Hal ini akan

mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi.

3. Kemandirian

Kemandirian penting dimilikimahasiswa untuk mengatur kehidupannya

dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya karena orang yang

tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) tidak akan mampu mengatur

hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut

untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan

bukan orang lain.

4. Kedisiplinan

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan

hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain

percaya dalam mengelola suatu kepercayaan.

5. Tanggung jawab

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki

kecenderungan

menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki

rasa tanggung jawab.

8

6. Kerja keras

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai

dengan target.

7. Sederhana

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk

memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya.

8. Keberanian

Keberanian dalam menyampaikan keberan adalah hal mutlak yang harus

dimiliki agar nantinya bisa menyuarakan kepentingan rakyat.

9. Keadilan

Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam

kehidupan di kampus dan di luar kampus. Hal ini dapat diwujudkan dalam

bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui

kesalahan, berani bertanggung jawab dan lain-lain. Mahasiswa sebagai

komponen masyarakat terdidik yang akan meneruskan kelangsungan

penyelenggaraan negara dan masyarakat dimasa yang akan datang harus

dipersiapkan jauh hari untuk memiliki sikap anti korupsi mulai dari

lingkungan pendidikannya. Pendidikan anti korupsi dalam upaya

menciptakan kejujuran bagi mahasiswa dapat dimulai dari menghindari

kecurangan dalam akademik seperti tidak mencontek dalam ujian hingga jujur

dalam membuat laporan keuangan atas kepanitian dalam kegiatan akademik.

(Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011)

9

Referensi

Karsona A. M., 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti

Korupsi. Jakart: Kemendikbud.

Wibiwo A.P., Puspito N.T., 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan

Tinggi/Anti Korupsi. Jakarta: Kemendikbud.

Risbiyantoro, M., 2005. Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP. Jakarta:CFE.

Buku Pendidikan Anti Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011

10