Pentingnya Komitmen dan Integrasi dalam rangka Penjaringan Minat Keikutsertaan dalam Program PPSP
-
Upload
infosanitasi -
Category
Documents
-
view
1.379 -
download
2
description
Transcript of Pentingnya Komitmen dan Integrasi dalam rangka Penjaringan Minat Keikutsertaan dalam Program PPSP
Pentingnya Komitmen dan Integrasi
Melalui Penjaringan Minat Keikutsertaan Dalam Program PPSP
drh. Wilfried H. Purba, MM, M Kes.Direktur PL, Ditjen P2PL, Kemkes / Ketua Bidang Advokasi & Kesehatan TTPS
Disampaikan Pada Sosialisasi PPSP danWorkshop Memorandum Program PPSPJakarta, 1 November 2010
Latar Belakang: Tantangan Pembangunan Sanitasi
Rendahnya akses
penduduk terhadap air minum dan
sanitasi
Perangkat peraturan
belum memadai
Alokasi sumber
dana yang minim
Institusi pengelola
yang kurang professional
Belum tersedia
rencana induk pengelolaan
sanitasi
Kesadaran pelaku yang
masih rendah
Rendahnya investasi dan
partisipasi
Air limbah : Setempat & komunal = 69,3%,
Terpusat skala kota = 1,65%
Akses masyarakat terhadap layanan sanitasi masih rendah
Persampahan : Sampah terangkut = 20,63%
Drainase :Saluran berfungsi baik/mengalir
lancar = 52,83%
Potret Sub-Sektor Sanitasi di Indonesia
Tertinggalnya Pembangunan Sanitasi• Rumah tangga yang mempunyai akses thd
sanitasi yang layak menurut: rata-2 55,5% (data Riskesdas tahun 2010-unpublish)
• Sampah tidak terkelola baik: 98% TPA masih open dumping (terancam UU No 8/2008 – Persampahan).
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah (Riskesdas 2007): kematian bayi postneonatal dan anak balita didominasi oleh penyakit menular yaitu Diare & Pneumonia 31,4 % & 23,8% (usia 29 hr – 11bln) dan 25,2% & 15,5% (usia 1 – 4 thn) menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI): Indonesia di urutan 111dari 182 negara berkembang di dunia (UNDP, 2007)
• Investasi sanitasi yang masih belum memadai: investasi meningkat pesat dlm kurun waktu 5 th terakhir dari Rp.200/kapita/th menjadi Rp.5.000/kapita/th masih jauh dari ideal (10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar, yakni 47.000 rupiah/kapita/tahun).
• Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk, menurut studi Bank Dunia (2007): kita kehilangan Rp 58 Triliun !
*) di atas rata-rata nasional
Kejadian penyakit menular terkait sanitasi *
Perilaku Higienis – Berperilaku benar dalam Buang Air Besar dan Cuci Tangan menurut Provinsi, Riskesdas 2007
*) di bawah rata-rata nasional
Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik menurut Provinsi, Riskesdas 2007
*) di bawah rata-rata nasional
PPSP: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
“Mengejar ketertinggalan untuk memenuhi pelayanan dasar bagi rakyat Indonesia”
12 Walikota mendirikan AKKOPSI – Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi
Sekretariat: Jl. RP Soeroso 50, Menteng, Jakarta
Pembelajaran:
• Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) terbukti meningkatkan kualitas perencanaan sanitasi di daerah :– Meningkatkan kualitas usulan SKPD yang didukung oleh bukti
bahwa usulan bagian dari perencanaan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan SKPD lainnya.
– Peningkatan usulan pembangunan sanitasi permukiman secara konsisten dan terkoordinasi.
– Membantu meyakinkan kepala daerah dan parlemen bahwa usulan berdasarkan persoalan nyata dan layak didukung.
– Sudah dibuktikan (beberapa daerah) adanya efisiensi anggaran melalui perhatian lebih kepada sanitasi permukiman.
• SSK yang berkualitas telah terbukti dapat membantu pengalokasian anggaran sanitasi permukiman di pusat: lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien
SSK menjadi rujukan pembangunan sanitasi permukiman
“… Program ini tidak ringan dan ambisius, tapi Kantor Wapres siap mendukung pembangunan sanitasi” Wapres Boediono Pada KSN II, Jakarta, 7/12/2009
“Pemerintah daerah memiliki rancangan strategi dalam menangani masalah
sanitasi. Ini penting, sehingga terlihat dalam 5-
10 tahun seperti apa." Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirwanto (Tempo Interaktif
20 April 2009)
Dengan Program PPSP…
Provinsi dan Kabupaten/Kota: memiliki blue print pembangunan sanitasi yang lebih tuntas, tidak tambal sulam, efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat mengakomodasi / memayungi program sanitasi lainnya; Program pembangunan sanitasi jangka menengah dengan target dan tahapan yang jelas serta terukur.
Pemerintah pusat:mendapatkan masukan untuk arah pembangunan nasional dan dukungan serta penguatan koordinasi pembangunan daerah;
Bagi lembaga donor dan program dana hibah:memperoleh kejelasan dalam penyaluran bantuan yang efektif dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan yang diprioritaskan;
Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya:membuka akses dan peluang sejak awal bagi proses kebijakan dan pembangunan sanitasi; hingga ikut dalam pemantuan hasil untuk keberlanjutan implementasi dan realisasinya.
Keikutsertaan dalam Program PPSP tergantung komitmen daerah; tidak ditunjuk secara Top-Down
• Salah satu kegiatan utama di Tahap 1 program PPSP adalah advokasi dan promosi: menjaring minat Kabupaten/Kota calon peserta PPSP.
• Provinsi memiliki peran penting dalam proses awal penjaringan kabupaten/kota peserta program PPSP, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ditetapkan bersama.
• Sasaran utama PPSP di Tahap-1: terbangunnya koordinasi dan proses penjaringan kabupaten/kota calon peserta Program PPSP, sesuai dengan Road-Map PPSP 2010 – 2014
• PIU Advokasi & Pemberdayaan – Program PPSP (Sekretariat: di Kemkes) bertanggungjawab memunculnya kesadaran dan komitmen daerah; bergabung dan menjalankan tahapan-tahapan besar PPSP lainnya, yakni: kampanye dan edukasi, pengembangan kelembagaan dan pengaturan, penyusunan perencanaan strategis, memorandum program, hingga implementasi serta pemantauan dan evaluasinya.
Utama• Angka kesakitan akibat
sanitasi• Cakupan sanitasi rendah
(air limbah, persampahan, drainase)
• Kepadatan penduduk tinggi • Presentasi penduduk miskin
tinggi • Jumlah kawasan kumuh
perkotaan• Kemampuan keuangan yang
rendah
Tambahan• Kota dan Kabupaten yang
memiliki nilai strategis dan pertimbangan tertentu (misal: ibu kota, metropolitan, dll)
• Kriteria lainnya sesuai usulan provinsi
Kriteria Penjaringan Peserta Program PPSP
Perangkat penting :Pernyataan komitmen Pimpinan
Daerah untuk kesediaan pendanaan, pembentukan Pokja
dan sumber daya & kesekretariatan.
Penjaringan minat oleh Prov kepada kota (Minggu III/IV Maret ‘10)
Setelah road-show, PIU Advokasi mengundang provinsi utk memulai proses penjaringan minat (Mar 18/19)
Daftar Kandidat Kabupaten/Kota diserahkan kepada PIU oleh Provinsi (Minggu -I April 2010)
Provinsi mengumpulkan Surat Minat Bupati/Walikota i (Minggu IV April/Minggu 1 Mei 2010)
Lokakarya Nasional Penjaringan Minat Kabupaten/Kota (daftar panjang) (April 28-29)
Surat Minat diserahkan kepada PIU oleh Provinsi (Minggu II Mei 2010)
Penerbitan Surat Mendagri ttg Panduan Pelaksanaan PPSP (Minggu I Juni 2010)
Rapat PMU/PIU untuk memutuskan kota terpilih sesuai indicator nasional seleksi Kabupaten/Kota Peserta Prog. PPSP (Minggu III-IV Mei 2010)
Regional Roadshow & Capacity builiding aspek komunikasi bagi kabupaten/kota terpilih di wiayah regional (Juli-Desember 2010)
Penerbitan petunjuk teknis dari Bangda / Kemdagri untuk langkah berikutnyA (Minggu II Juni 2010)
Contoh Alur Penjaringan Peserta PPSP 2011
Pemerintah Provinsi harus dapat menjalankan peran strategisnya untuk koordinasi, advisory, advokasi dan
fasilitasi bagi Kabupaten/Kota yang sedang menyelesaikan tahapan-tahapan program PPSP.
TahapanJumlah Kabupaten dan Kota Sasaran PPSP
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan 41 49 62 72 82 (100)
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan 41 61 62 72 82 (100)
Penyusunan Rencana Strategis (SSK) 24 41 61 62 72 82
Penyusunan Memorandum Program 3 21 35 45 56 65
Implementasi 3 24 59 104 160
Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan 27 65 108 166 232 307
Kota/Kabupaten PPSP 2010 & 2011
No. Provinsi 2010 2011
1 Aceh 1 Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Besar
2 Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tenggara
3 Kota Langsa Kab. Bireun
4 Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Tamiang
5 Kab. Pidie
2 Sumatra Utara 1 Kota Tebing Tinggi Kota Binjai
2 Kab. Toba Samosir Kab. Karo
3 Kab. Deli Serdang Kota Tanjung Balai
3 Sumatra Barat 1 Kota Solok Kab. Pasaman
2 Kab. Tanah Datar Kab. Pesisir Selatan
3 Kab. Sijunjung
4 Kota Sawahlunto
5 Kota Pariaman
6 Kota Agam
4 Sumatera Selatan 1 Kab. Muara Enim Kota Pagaralam
2 Kota Prabumulih Kab. Musi Rawas
3 Kota Palembang
No. Provinsi 2010 2011
5 Bangka Belitung 1 Kab. Bangka
6 Banten 1 Kab. Serang Kota Serang
2 Kab. Pandeglang
7 Jawa barat 1 Kota Bandung Kota Depok
2 Kota Bekasi Kota Cimahi
3 Kota Cirebon Kota Tasikmalaya
4 Kota Bogor Kota Banjar
8 Jawa Tengah 1 Kota Semarang Kab. Blora
2 Kab. Purworejo Kab. Klaten
3 Kab. Kebumen Kab. Banyumas
4 Kab. Rembang Kab. Banjarnegara
5 Kab. Cilacap Kab. Kudus
6 Kab. Brebes Kab. Sragen
7 Kab. Jepara Kab. Sukoharjo
8 Kab. Purbalingga Kota Magelang
No. Provinsi 2010 2011
9 Jawa Timur 1Kota Jombang
Kota Pasuruan
2Kota Surabaya
Kab. Probolinggo
3Kota Probolinggo
Kab. Blitar
4Kota Malang
Kab. Bojonegoro
5 Kab. Madiun
6 Kab. Pasuruan
7 Kab. Lamongan
8 Kab. Gresik
9 Kab. Sidoarjo
10 DI Yogyakarta 1 Kab. Gunung Kidul
2 Kab. Sleman
3 Kab. Bantul
11 Kalimantan Selatan 1 Kab. Banjar Kota Banjarbaru
2 Kab.Barito Kuala
3 Kab.Tanah Bumbu
4 Kab. Kotabaru
No. Provinsi 2010 2011
12 Kalimantan Timur 1 Kota Balikpapan Kota Tarakan
2 Kota Samarinda Kota Bontang
3 Kab. Paser
4 Kab. Kutai Timur
5 Kab. Berau
6 Kab. Penajam Paser Utara
7 Kab. Kutai Barat
13 Kalimantan Barat 1 Kota Singkawang Kab. Ketapang
2 Kota Pontianak Kab. Kubu Raya
3 Kab. Sanggau
14 Bali 1 Kab. Tabanan Kab. Gianyar
2 Kab. Buleleng Kab. Karang Asem
15 NTB 1 Kota Mataram Kab. Lombok Timur
2 Kab. Lombok Utara
3 Kab. Bima
4 Kab. Lombok Barat
5 Kab. Sumbawa Besar
16 Sulawesi Selatan 1 Kota Pare-Pare
_______________________________________AKHIR DOKUMEN
Informasi lebih lanjut silakan klik:
www.sanitasi.or.id