Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
-
Upload
alsalcunsoed -
Category
Law
-
view
157 -
download
5
Transcript of Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Purwokerto, 28 Maret 2015
Curriculum Vitae
• NAMA NAMA : AGUS WINOTO,SH.MKn.: AGUS WINOTO,SH.MKn.• TEMPAT/TGL LAHIRTEMPAT/TGL LAHIR : Semarang / 22 Januari 1969: Semarang / 22 Januari 1969• ALAMAT RUMAH ALAMAT RUMAH : Perum Klipang Permai G 83 Semarang: Perum Klipang Permai G 83 Semarang• NOMOR HPNOMOR HP : 085641421968: 085641421968• Email Email : [email protected]: [email protected]• Pin BB Pin BB : 7612920D: 7612920D
• RIWAYAT PENDIDIKANRIWAYAT PENDIDIKAN• 1. SMA1. SMA : SMA 1 Semarang: SMA 1 Semarang• 2. SARJANA HUKUM2. SARJANA HUKUM : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang• 3. S2 KENOTARIATAN3. S2 KENOTARIATAN : UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG: UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG• 4. Sekarang 4. Sekarang : Mahasiswa Program Doktor Ilmu HukumUNISSULA: Mahasiswa Program Doktor Ilmu HukumUNISSULA
• DIKLATDIKLAT• 1. Diklat PIM IV Tahun 20051. Diklat PIM IV Tahun 2005• 2. Diklat Kurator dan Pengurus Tahun 2006 2. Diklat Kurator dan Pengurus Tahun 2006 • 3. Diklat PIM III Tahun 20083. Diklat PIM III Tahun 2008• 4. Diklat Perbankan Syariah Tahun 20124. Diklat Perbankan Syariah Tahun 2012• 5. Diklat SABH Online Tahun 20125. Diklat SABH Online Tahun 2012• 6. Diklat Lelang Tahun 20136. Diklat Lelang Tahun 2013• 7. Diklat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Tahun 20137. Diklat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Tahun 2013
• RIWAYAT JABATANRIWAYAT JABATAN• 1. Anggota Tehnis Hukum BHP Semarang 1. Anggota Tehnis Hukum BHP Semarang • 2. KURATOR 2. KURATOR • 3. Anggota Majelis Pengawas Notaris : - Kota Semarang ( 2006-2009 )3. Anggota Majelis Pengawas Notaris : - Kota Semarang ( 2006-2009 ) - Kab. Grobogan ( 2009-2012 )- Kab. Grobogan ( 2009-2012 ) - Kab. Semarang ( 2012-2015 )- Kab. Semarang ( 2012-2015 )• 4. 4. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Kota SemarangAnggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang • 5. 5. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jawa TengahAnggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah
PENGATURAN KEPAILITAN
DI INDONESIA
Istilah KepailitanDlm bahasa Indonesia : kepailitanDlm bahasa Belanda : faillissementDlm bahasa Italia : banca ruptaDlm bahasa Inggris : bankruptcy dikena juga istilah insolvency
Sejarah hukum kepailitanKepailitan pertama kali dikenal sejak zaman
romawi ;Di Indonesia kepailitan termasuk dalam hukum
dagang.Antara tahun 1838 sampai dengan tahun 1896, di
Belanda terdapat dualisme pengaturan kepailitan, yaitu:1. Peraturan kepaitan dalam Buku III WvK, yang
mengatur kepailitan khusus bagi pedagang; 2. Peraturan kepailitan dalam Buku III Titel 8
Wetboek Van Burgerlijke Rechsvordering (BRV), yang mengatur kepailitan bagi bukan pedagang.
Kedua peraturan ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas Konkordansi,
Sejarah hukum kepailitanBanyak para cendekiawan tdk setuju dg dualisme
pengaturan,antara lain Molengraff dengan alasan:1. Wvk dianggap hny berlaku bg kaum pedagang
saja, sedangkan yg dpt dinyatakan pailit bukan pedagang saja melainkan setiap orang;2. WvK hanya berisi hukum materiil saja, sdgkan
perat kepailitan menyangkut baik hukum formal maupun material;
3. Dualisme pengaturan kepailitan menimbulkn kesulitan, keruwetan, waktu penyelesaian lama dan memakan biaya yang besar;
Sejarah hukum kepailitanPada Tahun 1896, di Belanda belaku satu
peraturan kepailitan dalam buku tersendiri. Peraturan tersebut mencabut Buku III WvK dan Buku III Titel 8 BRV.
Kemudian dengan Stb. 1905 No. 217 dinyatakan berlaku peraturan kepailitan yang baru, yaitu Faillisementsverordening, yang selanjutnya disingkat FV dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 1906.
Setelah Indonesia merdeka, FV ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945., jadi FV tersebut dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia.
Sejarah hukum kepailitanPada tahun 1998, Indonesia mengeluarkan Perpu
No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan. Perpu ini mengubah dan menambah FV dan tidak mencabut FV.
Dengan demikian berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 di Indonesia terjadi lagi ada dua peraturan kepailitan;1. FV, yang sebagian masih berlaku selama tidak
diubah dan ditambah;2. Perpu kepailitan yg mengubah dan menambah
FV.
Sejarah hukum kepailitanDasar pertimbangan keluarnya Perpu no. 1 Tahun
1998, antara lain: 1. Gejolak moneter sejak tahun 1997, sangat
berpengaruh kepada dunia usaha dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor.
2. Memberikan kesempatan baik kpd kreditor & debitor, mengupayakan penyelesaian secara adil, diperlukan sarana hukum yg dpt digunakan secara cepat, terbuka & efektif melalui pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum;
3. Sbg salah satu sarana hukum yg mjd landasan penyelesaian utang piutang.
Sejarah hukum kepailitanPerpu No. 1/1998 ditetapkan menjadi
undang-undang, berdasarkan Undang-undang No. 4 /1998 tentang Penetapan Perpu No. 1/1998 ttg perubahan atas UU kepailitan mjd UU (Tgl 9 September 1998)
Dg demikian Sejak 9 Sept 1998, kepailitan juga masih diatur dlm 2 (dua) peraturan: yaitu1. UU No. 4/19982. Sebagian Faillissementsverordening (FV), kecuali yang diubah dan ditambah oleh UU No. 4/1998
Sejarah hukum kepailitanTahun 2004, 5 tahun setelah berlakunya UU.
4/1998, dicabut dengan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.
UU No. 37 tahun 2004 mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004, yaitu sejak tanggal diundangkan.
Sistimatika UU no. 37/2004BAB I : Ketentuan Umum (Ps. 1)BAB II : Kepailitan
Bagian Kesatu : Syarat & putusan pailitBagian Kedua : Akibat KepailitanBagian Ketiga : Pengurusan Harta Pailit:
Hakim pengawas Kutrator Panitia Kreditor Rapat Kreditor Penetapan Hakim
Bagian Keempat:Tindakan setelah pernyataan pailit & Tugas Kurator
Bagian Kelima :Pencocokan piutang
Sistimatika UU no. 37/2004
Bagian Keenam : Perdamaian Bagian Ketujuh : Pemberesan harta pailit Bagian Kedelapan Keadaan Hukum Debitor setelah berakhirnya
pemberesan Bagian Kesembilan : Kepailitan Harta Peninggalan Bagian Kesepuluh Ketentuan Hukum internasional; Bagian Kesebelas : Rehabilitasi
Bab III : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagian Kesatu :Pemberian PKPU & akibatnya Bagian Kedua : Perdamaian;
Bab IV : Permohonan Peninjauan KembaliBab V : Ketentuan Lain-lainBab VI : Ketentuan PeralihanBab VII : Ketentuan Penutup.
Pengertian Kepailitan Kamus Hukum “Fockema Andreae”, dikemukanan “failliesement”
(kepailitan), Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua debitor di bawah pengawasan pengadilan.
R. Sukebti dan R. Tjitrosudibio.Pailit berarti keadaan seorang debitor apabila telah menghentikan pembayaran utang-utangnya, suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.
Martias gelar Iman Radjo Mulana, mengemukakan:Hukum pailit (Failissemenrecht) sebagai asas dalam BW ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan dari debitor menjadi jaminan seluruh utang-utangnya. Pilit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.
PengertianKamus hukum yang disusun oleh IPM. Rahuhandoko.
Bankruptcy berarti keadaan tidak mampu membayar utang dalam mana harta yang berutang diambil oleh penagih atau persero-persero. Status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya.
Kamus Besar Bahasa IndonesiaPailit berarti bangkrut. Jatuh untuk perusahaan.
Kartono:Kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.
PengertianSiti Soemantri Hartono
Pailit berarti mogok melakukan pembayaran
Selain istilah Kepailitan, Faillisement, bankruptcy, dikenal juga istlah Insolvency.
Insolvency ada dua jenis, yaitu1. Technical insolvency, perusahaan yang gagal bayar utang, apabila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.2. Bankruptcy insolvensi, peusahaan yang gagal bayar utang , yang disebabkan karena fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari assetnya.
Pengertian Mnrt UU KepPs. 1 angka 1
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pilit yg pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang iniRumusan tsb. Mengandung unsur-unsur:1. Sita umum, adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitor pailit.2. terhadap kekayaan debitor pailit. Ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi debitor;3. pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Sejak pernyataan pailit debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya4. terdapat hakim pengawas, melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitor pailit oleh kurator.
Catatan ; Lihat Psal 1131 KUH Pdt
Akibat Sita Umum/Pailit
Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator
Semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit
Dengan prinsip zero our rule, Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit
Dalam hal terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak berkontrak dapat meminta kepastian dari Kurator untuk melanjutkan atau tidak termasuk jangka waktu yang
dibutuhkan
Gugatan terhadap Debitur gugur sejak putusan pailit diucapkan
Tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitur dan sedang berjalan selama kepailitan berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus
ditangguhkan untuk memberi kesempatan pada Kurator mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim. Jika Kurator
tidak mengindahkan tergugat berhak agar perkara digugurkan.
Pekerja atau Kurator dapat memutuskan hubungan kerja
Kesepakatan uang sewa dibayar dimuka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan sebelum berakhir jangka waktunya
Kewajiban harus menyerahkan barang yang telah disepakati batal, yang dirugikan dapat mengajukan diri sebagaian Kreditur Konkuren
2
Konsekwensi Sita Umum
Seluruh konsekwensi hukum acara perdata dalam hal sita jaminan, sita eksekusi dan
sita revindikasi seluruhnya harus diangkat/dihapus
Tidak dapat dilakukan pembayaran terhadap salah satu Kreditur
Seluruh harta Debitur berada dalam pengurusan dan pemberesan KURATOR
Seluruh harta Debitur yang berada di bawah kekuasaan pihak lain harus
dikembalikan boedel
Penahanan yang telah dilakukan terhadap Debitur pailit harus segera dilepas
4
Konsep Dasar Kepailitan• Pasal 1131=> Segala kebendaan siberhutang,
baik yg bergerak maupun tak bergerak, baik yg sdh ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan utk semua perikatan perseorangan
• Pasal 1132=> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yg mengutangkan, pendapatan penjualan benda2 itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing2, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan yg sah utk didahulukan
LanjutanHarta kekayaan debitor mmenjadi jaminan
bersama-sama (Concorcus Critorum);Semua kreditor mempunyai kedudukan dan
hak yang sama (paritas creditorum);Harta Dibitor dibagi berdasarkan besar
kecilnya piutang (pro rata parte)
Tujuan Kepailitan• Untuk menghindari perebutan harta debitor
apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor secara bersama-sama;• Untuk menghindari kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau para kreditor lainnya tanpa memprhatikan kepentingan Kreditor lainnya;• Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yg
dilakukan oleh salah seorang atau beberapa kreditor
Syarat kepailitanSyarat agar debitor dapat dinyatakan pailit, diatur dlm Psl.
2 ayat (1):Debitor yg mempunyai dua atau lebih kreditor & tdk
membayar lunas sedikitnya satu utang yg telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
Jadi syarat untuk dpt dinyatakan pailit :1. harus melalui putusan pengadilan;2. terdapat minimal 2 orang kreditor3. debitor tdk membayar lunas sedikitnya 1 utang;4. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dpt ditagih
Catatan : lihat Pasal 1132 & Pasal 1132 KUH Pdt
Subjek pernyataan pailit (Psl. 2)
Pihak yg dpt mengajukan permohonan pailit:1. Debitor ybs.2. Kreditor atau para kreditor;3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;4. BI apabila debitornya bank;5. Bapepam apabila debitornya Perusahaan Efek,
Bursa Efek, Lembaga Kliring & penjaminan, Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian;
6. Menteri Keuangan apabila debitornya Perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yg bergerak di bdg kepentingan publik.
TUGAS KURATOR :
1. KURATOR BERWENANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN
DAN/ATAU PEMBERESAN ATAS HARTA PAILIT SEJAK TANGGAL PUTUSAN
PAILIT DIUCAPKAN MESKIPUN TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT
DIAJUKAN KASASI ATAU PENINJAUAN KEMBALI (Pasal 16 Ayat 1).
2. MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT (Pasal 69 ayat 1).
KURATOR – BALAI HARTA PENINGGALAN / LAINNYA (Pasal 70)
1. Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan Harta Pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya (Pasal 98).
2. Paling lambat 2 hari, harus membuat Pencatatan Harta Pailit (Pasal 100).
3. Paling lambat 5hari, harus mengumumkan adanya Kepailitan di Berita Negara Republik Indonesia dan minimal 2 Surat Kabar (Pasal 15 ayat 4)
Isinya antara lain :oIdentitas Debitor Pailit.oIdentitas Kurator.oNama Hakim Pengawas.oIdentitas Panitya Kreditor Sementara, bila telah ditunjuk.oTempat dan waktu Rapat Kreditor Pertama ≥ 30 hari setelah Putusan.oTempat dan Batas waktu Pengajuan Tagihan KreditoroTempat dan Batas waktu Verifikasi Pajak. Pasal 113oTempat dan waktu rapat pencocokan Piutang/Verifikasi
Dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang :Hakim Pengawas wajib menawarkan pembentukan Panitia Kreditor tetap (Pasal 80 ayat 1)Apakah Debitor mengajukan Rencana Perdamaian atau tidak ? (Debitor berhak menawarkan Rencana Perdamaian (Pasal 144).
A. Apabila Debitor mengajukan Rencana Perdamaian•Paling lambat 8 hari sebelum rapat verifikasi menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan (Pasal 145 ayat 1).•Wajib dibicarakan dan diambil Keputusan segera setelah selesainya Rapat Verifikasi (Pasal 145 ayat 1).
a) Apabila Rencana Perdamaian diterima semua Kreditor dan setelah di Homologasi / Pengesahan perdamaian maka Kepailitan berakhir (Pasal 166).
b) Apabila Rencana Perdamaian yang di tawarkan tidak diterima atau pengesahan ditolak maka demi Hukum Harta Pailit berada dalam Keadaan Insolvensi (Pasal 178 (1) PEMBERESAN
B. Apabila Debitor tidak menawarkan Rencana Perdamaian maka demi Hukum Harta Pailit berada dalan keadaan Insolvensi
(Pasal 178 (1) ) PEMBERESAN
Kurator harus memulai pemberesan menjual semua Harta Pailit ( Pasal 184 (1) ).Semua Benda harus di jual dimuka umum/lelang (Pasal 185 (1) )Bila tidak tercapai, di jual di bawah tangan ( Pasal 185 (2) )Apabila Hakim Pengawas berpendapat cukup uang tunai, Kurator diperintah melakukan pembagian kepada Kreditor yang Piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188).Kurator wajib menyusun suatu Daftar pembagian ( Pasal 189 (1) )Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepniteraan Pengadilan selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas ( Pasal 192 (1) )Kreditor dapat melakukan Perlawanan ( Pasal 193 (1) )Hakim Pengawas menetapkan Hari memeriksa perlawanan ( Pasal 194 (1) ) Wajib memberikan putusan pada hari Sidang 1 atau paling lama 7 hari ( Pasal 194 (6) )Kurator/Kreditor dapat mengajukan Kasasi atas Putusan tersebut ( Pasal 196 (1) )Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian atau setelah putusan perlawananan diucapkan, Kurator Wajib segera membayar Pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 )Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau segera setelah Daftar Pembagian Penutup menjadi mengikat maka Berakhirlah Kepailitan (Pasal 202)Diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan 2 Surat Kabar ( Pasal 202 (2) )Kurator memberikan Pertanggungjawaban tentang Pengurusan dan Pemberesan kepada Hakim Pengawas ( Pasal 202 (3) ) Copy Right by : Agus Win, SH, MKn. Email : [email protected]
PENGURUSAN(Setelah Menerima Salinan Putusan) PEMBERESAN
PENGURUSAN / PEMBERESAN
I. TAHAP PENGURUSAN
1. MENGUMUMKAN IKHTISAR PUTUSAN PAILIT
DALAM 2 (DUA) SURAT KABAR HARIAN DAN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA <Pasal 15
Ayat 4 UU. No. 37 Tahun 2004> PALING LAMBAT 5
HARI.
Pengumuman atas putusan pailit harus
dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk
Paling lambat 5 hari setelah Kurator dan Hakim Pengawas
menerima putusan pailitSetidaknya dlm 2 (dua)
surat kabar harian (yand ditentukan
oleh Hakim Pengawas)
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Isi dari Pengumuman:
- Ringkasan putusan pailit
- Keterangan jelas mengenai identitas dan domisili Debitur pailit
- Keterangan jelas mengenai identitas Komite Kreditur, apabila ditunjuk
- Tempat dan waktu diadakannya Rapat Kreditur Pertama
- Keterangan jelas mengenai identitas Hakim Pengawas
18
TAHAP PENGURUSAN (lanjutan.........)
2. MEMBUAT PENCATATAN HARTA PAILIT (INVENTARISASI)
PALING LAMBAT 2 HARI <Pasal 100 UU. NO. 37 Tahun 2004>
PENCATATAN DAN PECOCOKAN HARTA PAILITBerdasarkan Pembukuan DebiturBerdasarkan Catatan (laporan Kreditur)Mencocokkan Laporan Pembukuan dengan Dokumen PendukungMencocokkan data pembukuan dengan keberadaan phisik harta
pailit.Menyusun suatu daftar Harta Pailit berdasarkan Jenis dan lokasi
serta keadaan aktual harta pailit.Melakukan Pengamanan Phisik Harta Pailit
31
JENIS-JENIS HARTA PAILITKas atau sejenis.Benda Tidak Bergerak (tanah dan
bangunan serta mesin-mesin yang melekat dengan tanah)
Benda Bergerak (mobil, barang dagangan, peralatan kantor dll)
Tagihan-Tagihan (A/R) kepada Pihak lain.Semuanya harus diinventarisasi, dicatat dan Diamankan.
32
MASALAH-MASALAH YANG TERKAIT DENGAN HARTA PAILITData-data harta pailit tidak tersedia;Harta pailit di kuasai oleh pihak lain;Harta Pailit tidak diketahui keberadaannyaHarta Pailit mudah rusak,Harta Pailit mudah dipindah-tangankan.Dokumen kepemilikan tidak lengkap (Mis.
Tanah atas nama Pemegang Saham, tetapi tercatat sebagai Asset Debitur dalam Neraca).
HGU atau HGB atau Hak Pakai telah berakhir
TAHAP PENGURUSAN (lanjutan.........)
3. MEMANGGIL KREDITOR /DEBITOR UNTUK MENGIKUTI RAPAT
PERTAMA KREDITOR, BATAS WAKTU PENDAFTARAN TAGIHAN
DAN RAPAT VERIFIKASI <Pasal 86 Jo. 113 UU. No. 37 Tahun
2004>.
4. RAPAT PENCOCOKAN PIUTANG <Pasal 121,124 UU. No. 37
Tahun 2004>..
34
PENCOCOKAN PIUTANGPENCOCOKAN PIUTANG
Proses Pencocokan Piutang pada intinya Proses Pencocokan Piutang pada intinya adalah mencocokkan perhitungan piutang adalah mencocokkan perhitungan piutang berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kreditor berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kreditor dengan bukti atau catatan Debitur.dengan bukti atau catatan Debitur.
Yang dimaksud dengan catatan Debitur Pailit Yang dimaksud dengan catatan Debitur Pailit adalah catatan pembukuan.adalah catatan pembukuan.
35
TUJUAN PENCOCOKAN PIUTANGMemastikan Keabsahan PiutangMemastikan keabsahan KrediturMemastikan sifat piutangMemastikan jumlah piutangMemastikan tingkatan hak atas piutang (pasal 115 UU Kepailitan)
36
HASIL PENCOCOKAN PIUTANG DIPERGUNAKAN UNTUK: Menentukan Hak Suara (Voting Right) Dalam
Rapat Kreditur; Menentukan urutan (tingkatan) hak untuk
memperoleh pembayaran dari hasil budel pailit;
Menentukan prosentasi (jumlah) yang diperoleh masing-masing kreditur dari hasil penyelesaian kepailitan.
II. TAHAP PEMBERESAN:
PENAGIHAN PIUTANG DEBITOR PAILIT (JIKA ADA).
MENJUAL HARTA PAILIT <Pasal 184, 185 UU. No. 37 Tahun
2004>
MEMBUAT DAFTAR PEMBAGIAN <Pasal 188, 189,201 UU. No.
37 Tahun 2004>.
MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA KREDITUR SESUAI DAFTAR
PEMBAGIAN YANG DISETUJUI OLEH HAKIM PENGAWAS <Pasal
201 jo. Pasal 189 UU. No. 37 Tahun 2004>.
III. TAHAP PENYELESAIAN :
III. TAHAP PENYELESAIAN...lanjutan
LAPORAN KURATOR DALAM KEPAILITAN
LAPORAN KURATOR / PENGURUS KEPADA HAKIM PENGAWAS MAUPUN YANG
DISAMPIKAN DALAM RAPAT KREDITOR SEBAGAI BENTK PERWUJUDAN
TANGGUNGJAWAB KURATOR
JENIS LAPORAN :
LAPORAN AWAL : DALAM RAPAT I KREDITOR
LAPORAN BERKALA : TENTANG KEADAAN BUDEL DAN PELAKSANAAN TUGAS
KURATOR 3 (TIGA) BULAN.
LAPORAN INSIDENTIL (LAPORAN KHUSUS):
KARENA TERJADINYA SUATU PERISTIWA TERTENTU, ATAU DILAKUKAN TINDAKAN
TERTENTULAPORAN AKHIR :DISAMPAIKAN PADA AKHIR PELAKSANAAN TUGAS, KEWAJIBAN (LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN)