Pengungkapan Rahasia Kedokteran

Pada dasarnya rahasia kedokteran harus tetap disimpan walaupun pasien tersebut telah meninggal. Rahasia kedokteran ini begitu dijunjung tinggi dalam masyarakat, sehingga walaupun dalam pengadilan meminta seorang dokter untuk membuka rahasia kedokteran, seorang dokter memiliki hak tolak (verschoningsrecht). Hak ini telah diatur dalam pasal 170 KUHAP, yang menentukan bahwa mereka yang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan/jabatan dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Namun ayat kedua dari pasal 170 KUHAP tersebut membatasi hak tolak sesuai dengan pertimbangan hakim. Hal ini tentunya diterapkan bila kepentingan yang dilindungi pengadilan lebih tinggi dari rahasia kedokteran.2

Ada beberapa keadaan dimanan pemegang rahasia kedokteran dapat membuka rahasia tanpa terkena sanksi hukum. Keadan tersebut dapat dibagi menjadi dua:

a. Pembukaan rahasia kedokteran dengan kerelaan/ijin pasien

Dalamhal ini, dapat dianggap pasien sendiri menyatakan secara tidak langsung rahasia kedokteran itu bukan merupakan rahasia sehingga tidak wajib dirahasiakan oleh dokter. Tetapi walaupun ada permintaan pasien agar dokter membuka rahsia kedokteran, dokter tidak harus memenuhinya demi menjaga keluhuran profesi kedokteran.

b. Pembukaan kedokteran tanpa kerelaan/ijin pasien

Dalam hal ini, dokter terpaksa membuka rahasia kedokteran karena sesuatu hal yang walaupun tidak dibenarkan oleh hukum, tetapi dokter tidak dipidana karena adanya dasar-dasar pengapusan pidana (straf uitsliting-sgronden), yang dapat dijumpai dalam pasal 48,50,51 KUHP.

DAMPAK PENUNTUTAN HUKUM

Pasal 322 KHUP

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu,diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.4(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 4TINDAKAN DOKTER

Solusi Gonore

Persolannya menjadi mudah jika pasangannya telah mengetahui pasien menderita PMS. Bila belum mengetahui, harapan dokter pada pasien adalah agar ia tidak menularkan penyakitnya pada pasangannya, sementara penyakitnya diobati. Bila dokter menduga pasangannya telah tertular tanpa disadari, sebaiknya dokter mengobati pasien tanpa harus menyatakan ia telah tertular, kecuali terpaksa bila pasien mau tahu tentang penyakitnya. Membuka rahasia pasien kepada orang lain biarpun dalam ikatan suami isteri harus dihindari dokter.KESIMPULAN

Dalam perkembangan masa sekarang ini, bidang hukum pidana maupun perdata bertalian erat dengan bidang hukum kedokteran, terutama dalam kaitannya dengan aspek Etika dalam kedokteran yang menerangkan bahwa adanya suatu rahasia profesi yang harus dijunjung tinggi oleh tenaga kesehatan yang ada. Etika kedokteran ialah suatu kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi para dokter untuk mengatur tingkah lakunya dalam menjalankan tugas. Yang terkait dengan etika tersebut salah satunya ialah menjaga rahasia kedokteran, yang merupakan kewajiban dokter dan hak dari pasien haruslah benar-benar dijaga kerahasiaannya. Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala hal yang disampaikan oleh pasien secara sadar atau tidak sadar kepada dokter yang diketahui sewaktu mengobati dan merawat pasien. Sehingga pasien tidak perlu merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lain. Namun rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka apabila ada daya paksa, ada perintah jabatan maupun karena menjalankan undang-undang yang akan dibahas dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA1. Sampurna. Budi., Syamsu. Zulhasmar., Siswaja. Tjetjep Dwidja. Didalam: Bioetik dan Hukum Kedokteran. Juli 2007.2. Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja T. Informed consent. Rahasia kedokteran. Dalam : Bioetik dan Hukum Kedokteran. Jakarta : Pustaka Dwipar ; 2007. h. 77-83.3. Idries AM. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara. 1997.p: 1704. Bagian kedokteran forensik FKUI. Permenkes RI No 585/ Menkes/ PER/ IX/ 1989. Dalam:Peraturan perundang-undangan bidang kedokteran. Jakarta:Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UI; 1994. h. 2-44