Pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT ......FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 Halaman 1 dari 12...
Transcript of PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT ......FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 Halaman 1 dari 12...
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 1 dari 12
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : ➢ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4,
Tanah Sareal, Bogor 16166
➢ Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : [email protected]
Website : www.nklestari.com
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :
II Nama Auditee : PT Jasuma Mitra Perkasa
Kapasitas Produksi : 5.750 M³
Jenis usaha : IUIPHHK
Lokasi : Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Pabrik : Jalan Raya Palu Pantoloan KM 15 No.130 Palu,
Kel.Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
III Waktu Pelaksanaan : Tanggal 08 s/d 10 Januari 2018
IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Jasuma Mitra Perkasa dinyatakan LULUS karena PT Jasuma Mitra Perkasa memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2. 6 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 22 Januari 2018
PT. Nusa Kelola Lestari
Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 030/VLK/NKL/I/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PT JASUMA MITRA PERKASA
Menimbang : Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada PT Jasuma Mitra Perkasa
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-029/NKL/I/2018
Memutuskan
Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PTJasuma Mitra Perkasa dinyatakan LULUS karena PT Jasuma Mitra Perkasa memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 22 Januari 2018
Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 1 dari 121
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
(1) Identitas LVLK :
a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
b) Alamat : Jl. Sancang No 7H
c) Nomor telepon/
: 0251-8574341
d) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
e) Standar : Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk
Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) Lampiran 2.6
f) Tim Audit : Agus Gumelar
g) Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc
2. Ir. Sunari, MM
(2) Identitas Auditee :
a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: PT Jasuma Mitra Perkasa
b) Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK No. 522.21/12.38/BUHH tanggal 27 Maret 2015
c) Lokasi : Palu, Provinsi Sulawesi Tengah d) Alamat kantor : Jalan Raya Palu-Pantoloan KM 15 No.130
Palu,Kel.Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
e) Susunan Pengurus : ❖ Direktur Utama : Hengky Puwarna
❖ Direktur : Chandra Tanubrata
❖ Direktur : Ricky Chandra
❖ Direktur : Rony Puwarna
❖ Komisaris Utama : Yan Salim
❖ Komisaris : Heltyanto Tandiri
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 2 dari 121
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 27 s/d 28
Desember 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan informasi
dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Verifikasi
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan
Verifikasi dan Observasi lapangan
Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan
Pertemuan
Pembukaan
Kantor PT Jasuma Mitra
Perkasa
tanggal 8 Januari 2108
Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Perkenalan Tim Audtor
Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip,
kriteria, dan indikator)
Metodologi verifikasi
Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian
lapangan
Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen
Konfirmasi data dan dokumen menurut
spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan
informasi
Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data selama proses audit
Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
Kantor PT Jasuma Mitra
Perkasa
tanggal 8-9 Januari 2108
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen
Auditee di lapangan serta melakukan analisis
untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier
untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan
Penutupan
Kantor PT Jasuma Mitra
Perkasa
tanggal 10 Januari 2108
Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :
Menyampaikan hasil verifikasi lapangan
Permintaan tanggapan dari auditee atas
hasil verifikasi yang disampaikan
Konfirmasi temuan lapangan dan
pemenuhan bukti audit
Menginformasikan target waktu
penyelesaian dan penyampaian laporan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 3 dari 121
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
hasil audit.
Penandatanganan tally sheet berdasarkan
kesepakatan bersama.
Menyampaikan rasa terima kasih kepada
auditee atas kerjasamanya
Penyusunan
Laporan
Bogor, Tanggal 17 -19
Januari 2018
Auditor menyusun laporan VLK
PT Jasuma Mitra Perkasa
Panel hasil Audit VLK PT Jasuma Mitra
Perkasa dan pembahasan pemenuhan
setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan
Keputusan
Kantor PT. NKL. Bogor,
Tanggal 22 Januari 2018
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu
diputuskan bahwa PT Jasuma Mitra Perkasa
dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang
menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran
2.6
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 4 dari 121
(4) Resume Hasil Penilaian:
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki akta pendirian No.04 tanggal 1 November 2014 oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH di palu dan Kepeutusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-35972.40.10.2014 tanggal 24 November 2014.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki SIUP No. 503/19.2/01/0017/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu dengan masa berlaku sampai dengan 6 Maret 2020. SIUP PT Jasuma Mitra Perkasa sesuai dengan kegiatannya yaitu Barang/Jasa dagangan utama berupa Kayu Lapis. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 “SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki Izin Gangguan No: 650-IG/566/BP2T/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayana Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu dengan masa berlaku selama perusahaan melakukan kegiatannya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pecabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan tersebut telah menetapkan bahwa Izin Ganguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 30 Maret 2017
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 5 dari 121
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki Izin TDP 503211160310 tanggal 5 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayana Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu dengan masa berlaku sampai dengan 05 Maret 2020. Mengacu pada PerMendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 : Penyelenggaraan Daftar Perusahaan, pada Pasal I ayat (2) : diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A. Pasal 9A ayat (1) : Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kab/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampiri fotokopi TDP yang lama. Jika dalam waktu tiga hari kerja pembaharuan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki NPWP No : 71.603.534.0-831.000, SKT No : S-12422KT/WPJ.16/KP.0303/2014 tanggal 2 Desemmber 2014 dan SPPKP No: S-1678PKP/WPJ.16/KP.0303/2015 tanggal 31 Juli 2015
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang sudah di daftarkan dengan No : 660/39/iv-b/SPPL/BLH, Tanggal 29 September 2015
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan No. 522.21/12.38/BUHH yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Maret 2015 dengan kapasitas 5,750 M³.
h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah
menyampaikan RPBBI kepada instansi yang
berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tengah dan secara sistem
Online kepada Dirjen Bina Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan. Laporan Bulanan
Realisasi RPBBI Januari-Desember 2017
dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tengah .
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 6 dari 121
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa tidak memiliki dokumen API-P dan tidak menjadi anggota importir dengan demikian verifier 1.1.2 tidak diterapkan (Not Applicable )
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa tidak memiliki dokumen API-P dan tidak menjadi anggota importir dengan demikian verifier 1.2.2 tidak diterapkan (Not Applicable )
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable (NA PT Jasuma Mitra Perkasa bukan perisahaan yang tergabung dalam kelompok dalam penagjuan sertifikasi sehingga dokumen Akte Notaris pembentukan kelompok tidak dimiliki
Internal audit anggota kelompok
Not Applicable (NA PT Jasuma Mitra Perkasa bukan perisahaan yang tergabung dalam kelompok dalam penagjuan sertifikasi sehingga dokumen Akte Notaris pembentukan kelompok tidak dimiliki
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Hasil verifikasi periode Oktober sampai dengan Desember 2017 menunjukan PT Jasuma Mitra Perkasa telah memiliki kontrak suplay bahan baku kayu bulat. Pada setiap transaksi pembelian kayu bulat dengan pemasoknya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat BAP dan DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Not Applicable (NA Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2017 dan laporan penerimaan kayu serta observasi lapangan PT Jasuma Mitra Perkasa selama periode audit Oktober – Desember 2017 menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara yang dilingkapi dengan dokumen SKSHH-KB sehingga dokumen penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara tidak dimiliki
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi o KB yang masuk sebagai bahan baku Industri PT. Jasuma Mitra Perkasa pada periode Oktober s/d Desember 2017 dari PT Sentra Pitulempa dan IPK PT Taina Raya Coconut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 7 dari 121
Dokumen SKSHHK-KB. o Hasil verifikasi terhadap kayu yang
masuk disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dilampiri dengan DKB pada periode Oktober s/d Desember 2017 terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk di TPK Industri pada periode bulan yang sama (Oktober s/d Desember 2017) dengan jumlah penambahan KB pada kolom penambahan di LMKB pada periode bulan yang sama (Oktober s/d Desember 2017)
o PT. Jasuma Mitra Perkasa memliki Ganis atas nama Supriadin dengan nomor register 00517-12/PKB-R/XXIV/2017
o Penerimaan bahan baku didukung dengan menggunakan dokumen SKSHHK -KB, DKB, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, dan sesuai dengan dokumen LMKB.
o Bahan baku yang masuk ke PT. Jasuma Mitra Perkasa semuanya berasal dari PT Sentra Pitulempa dan IPK PT Taina Raya Coconut dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Lelang
e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Not Applicable (NA) Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2017 dan laporan penerimaan kayu serta observasi lapangan diketahui PT Jasuma Mtra Perkasa selama periode audit Oktober – Desember 2017 menerima bahan baku dari PT Setral Pitulempa dan IPK PT Taouna Raya Coconut (Hutan Negara) sehingga dokumen bahan baku kayu yang berasal hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak dimiliki
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Not Applicable (NA) Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2017 dan laporan penerimaan kayu serta observasi lapangan diketahui PT Jasuma Mtra Perkasa selama periode audit Oktober – Desember 2017 menerima bahan baku dari PT Setral Pitulempa dan IPK PT Taouna Raya Coconut (Hutan Negara) sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry tidak dimiliki
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Jasuma Mitra Perkasa menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu. Memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 8 dari 121
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable (NA) Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2017 dan laporan penerimaan kayu serta observasi lapangan diketahui PT Jasuma Mtra Perkasa selama periode audit Oktober – Desember 2017 menerima bahan baku dari PT Setral Pitulempa dan IPK PT Taouna Raya Coconut (Hutan Negara) yang sudah memiliki S-VLK. Untuk PT Sentral Pitulampa di S-VLK oleh PT Sarbi International Certification dengan No.107-SIC-04-02-LVLK-007-IDN dan PT Taouna Raya Coconut di S-VLK oleh PT Nusa Kelola Lestari dengan No.021-VLK-NKL-2017-LVLK-018-IDN
i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi Dokumen pendukung RPBBI PT Jasuma Mitra Perkasa telah dilaporkan ke instansi terkait secara online sesuai dengan sumber bahan baku.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang tidak dimiliki.
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Dokumen Bill of Lading (B/L) tidak dimiliki
c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Dokumen Packing List (P/L) tidak dimiliki
d. Invoice Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah.Dokumen Invoice tidak dimiliki
e. Deklarasi Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Dokumen Deklarasi tidak dimiliki
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak dimiliki
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah . Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.tidak dimiliki
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yang diterima berasal dari wilayah Sulawesi Tengah dokumen Dokumen Impor Barang tidak dimiliki
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 9 dari 121
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses
b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan realisasi produksi PT Jasuma Mitra Perkasa selama periode Oktober - Desember 2017 adalah kayu lapis dengan volume 325,6887 M³.. Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan adalah 5750 M3/tahun kayu lapis menurut izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable (NA) Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2017 dan laporan penerimaan kayu serta observasi lapangan diketahui PT Jasuma Mtra Perkasa selama periode audit Oktober – Desember 2017 menerima bahan baku dari PT Setral Pitulempa dan IPK PT Taouna Raya Coconut (Hutan Negara) yang sudah memiliki S-VLK. Untuk PT Sentral Pitulampa di S-VLK oleh PT Sarbi International Certification dengan No.107-SIC-04-02-LVLK-007-IDN dan PT Taouna Raya Coconut di S-VLK oleh PT Nusa Kelola Lestari dengan No.021-VLK-NKL-2017-LVLK-018-IDN
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Jasuma Mitra Perkasa telah menerapkan Laporan Mutasi Kayu bulanan periode Oktober – Desember 2017 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk pengolahan produksi tidak di jasakan kepihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk pengolahan produksi tidak di jasakan kepihak lain
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk pengolahan produksi tidak di jasakan kepihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk pengolahan produksi tidak di jasakan kepihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk pengolahan produksi tidak di jasakan kepihak lain
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 10 dari 121
dilakukan melalui industri penyedia jasa.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa periode audit Oktober – Desember 2017 seluruh penjualannya domestik sebanyak 30.144 pcs setara dengan 325,6887 M³
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener di pasarkan hanya domestik
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak dimiliki
c. Packing list (P/L) Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen Packing list (P/L) tidak dimiliki
d. Invoice Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen Invoice tidak dimiliki
e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen Bill of Lading (B/L) tidak dimiliki
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal tidak dimiliki
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak dimiliki
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkenabeakeluar tidak dimiliki
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualan hasil produksi berupa vener dan kayu lapis di pasarkan hanya domestik dengan demikian
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 11 dari 121
perdagangannya. dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak dimiliki.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable (NA) PT Jasuma Mitra Perkasa belum menggunakan logo tanda V-Legal sesuai ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 7. untuk tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan dikarenakan masih dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu dengan demikian kewajiban Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan belum diterapkan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
a. . Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki prosedur K3 dan penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan No.009/PT.JMP/01/2017 tanggal 3 Januari 2017
b. Implementasi K3 Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah menerapkan kegiatan K3 untuk setiap kegiatan produksi dan dilingkungan industrinya serta jalur evakuasi yang ditempatkan ditempat yang mudah dilihat
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. PT. Jasuma Mitra Perkasa selama periode audit Oktober – Desember 2017 dimana catatan kecelakaan yang dimiliki NIHIL.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah memiliki Surat Pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melarang bagi karyawan untuk membentuk atau terilbat dalam serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula dari hasil wawancara dengan pekerja yang menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah melarang karyawan untuk aktif atau terlibat dalam serikat berserikat.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama yang
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 12 dari 121
pekerja mengatur hak-hak pekerja
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa berdasarkan data karyawan tidak terdapat karyawan yang dibawah umur .
Pengambil Keputusan,
Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc