PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN - equalityindonesia.com Penilikan PHPL/090... · EQI-F102.1.1/20160530...
Transcript of PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN - equalityindonesia.com Penilikan PHPL/090... · EQI-F102.1.1/20160530...
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 090/EQ.SHPK/II/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian
Kinerja PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat
disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 11 Februari 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Rimba Peranap Indah
Lokasi : Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi
Riau
IUPHHK-HT : SK.598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 jo
SK.1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001
Luas : 14.434 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 17 s.d. 22 Januari 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Rimba Peranap Indah berhak
mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 18
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : a. Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)
b. Rifan Sudiyono, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
c. Arifin Heri Prasetyo, S. Hut (Auditor Ekologi)
d. Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
e. Hari Seno Aji, S. Hut (Auditor VLK)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
a. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
b. Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
c. Hermansyah Putra, S. Hut. M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
d. Ir. Slamet Mulyadi (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Rimba Peranap Indah (PT RPI)
b. Nomor & Tanggal SK : SK. 598/Kpts-II/1996 Tanggal 16
September 1996 jo SK. 1616/Kpts-
II/2001 Tanggal 31 Oktober 2001
c. Luas dan Lokasi : 14.434 Ha di Kabupaten
Pelalawan dan Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau
d. Alamat kantor
1. Kantor Pusat : JL. Dr. Sutomo Nomor: 62,
Pekanbaru. Tlp : 0761-37555
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 18
2. Kantor Perwakilan : Hayam Wuruk Plaza Tower 9th floor
room 9B. Jl. Hayam Wuruk Nomor:
108. Jakarta 11160. Tlp. 021-
6252227
e. Pengurus :
Komisaris Utama : Anton Hartiopo
Direktur Utama : Wikendy
Direktur : Syamsir
f. Nomor S-PHPL/S-LK : 031.2/EQC-PHPL/XII/2017
g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 24 Februari 2016 sampai dengan
23 Februari 2021, tanggal revisi
23 Desember 2017
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I - -
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 17 dan 22 Januari
2019
Koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau yang
diwakili oleh Bapak Setyo Widodo
(Kasi PPKH Bidang Perencanaan
dan Pemnfaatan)
Koordinasi dengan BPHP Wilayah
III Pekanbaru yang diwakili oleh
Bapak Hanosoan Daulay (Kasi
PEPHP).
Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana
Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja
PHPL di PT Rimba Peranap Indah
(Auditee) dan meminta masukan
terkait dengan kinerja Auditee
selama ini.
Pertemuan Pembukaan 17 Januari 2019
bertempat di Kantor
PT Rimba Peranap
Indah, Pekanbaru
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/ rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur
penilaian, serta
mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP yang
dilampiri dengan notulensi
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 18
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18 – 21 Januari 2019 Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Untuk menguji kebenaran data,
Tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik, dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 22 Januari 2019 di
Kantor PT Rimba
Peranap Indah,
Pekanbaru
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Auditee atas
bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
PHPL.
Memberitahukan temuan
observasi dan ketidaksesuaian.
Membacakan atau
memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 04 Februari 2019 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)
menelaah hasil-hasil dan
kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk
menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT
EQUALITY Indonesia serta
mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian:
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HT
BAIK
Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan administrasi
tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yaitu :
- Dokumen legal perusahaan berupa Akte Nomor 58
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 13 Juli 1993 tentang Pendirian Perusahaan
Perseroan Terbatas PT. Rimba Peranap Indah yang
dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH Notaris di Jakarta,
telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan
Keputusan Nomor : C2-12144.HT.01.01.TH.’93 tanggal
12 November 1993 dan telah diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara RI tanggal 28 Januari 1994
No.8. Dan perubahan terakhir berdasarkan Salinan Akta
No. 28 Tanggal 21 Juni 2017 Tentang Perubahan Direksi
dan Komisaris PT RMP yang dibuat dihadapan Notaris H
Riyanto, SH, MKN di Pekanbaru, Pemberitahuan
Perubahan Susunan Pengurus PT. Rimba Peranap Indah
telah diterima dan dicatat di database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
HAM Berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-
0152708 Tanggal 14 Juli 2017
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 598/Kpts-
II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Pemberian
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola
Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 11.620 Ha di
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Rimba
Peranap Indah
- Peta Areal Kerja HPHTI Transmigrasi PT. Rimba Peranap
Indah Skala 1 : 50.000
- Laporan TBT No : 05 Tahun 2000. Laporan Penataan
Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah Kelompok
Hutan Tesso Nilo Propinsi Riau.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1616/Kpts-
II/2001 Tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Penetapan
Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri PT. Rimba Peranap Indah dengan Panjang Batas
57.435,50 meter atau Seluas 14.434 hektar di Propinsi
Riau
- Peta Penetapan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah pada
Kelompok Hutan Tesso Nillo di Propinsi Riau Seluas
14.434 hektar Skala 1 : 50.000
- NPWP No. 01.634.017.6-211.000
Auditee telah melaksanakan tata batas areal kerja
sepanjang 57.435,50 meter dan telah temu gelang yang
telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1616/Kpts-II/2001
Tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Penetapan Batas Areal
Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rimba
Peranap Indah dengan Panjang Batas 57.435,50 meter atau
Seluas 14.434 hektar di Propinsi Riau.
Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah
diakui para pihak. Hal ini dibuktikan dengan telah selesainya
kegiatan tata batas dan ditandatanganinya berita acara
partisipatif.
Pada tahun 2018, masih terdapat Klaim lahan oleh
masyarakat pada areal kerja Auditee seluas 7.683,80 Ha
namun terdapat upaya terus menerus untuk menyelesaikan
setiap konflik.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Hasil overlay peta SK IUPHHK dengan Peta SK Menteri LHK
No. SK. MenLHK No 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, menunjukan bahwa
tidak tedapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja
IUPHHK-HT PT. Rimba Peranap Indah berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.28/VI-BUHT/2014
Tanggal 6 Juni 2014 (Not Applicable).
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan di dalam areal kerja Auditee berdasarkan Surat
Pernyataan Direktur Utama PT. Rimba Peranap Indah Nomor :
005/Dir-RPI/I/2018 tanggal 2 Januari 2018. Dengan
demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak
dapat diterapkan (Not Applicable).
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HT
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen visi dan misi yang
ditetapkan Direktur Utama PT. Rimba Peranap Indah Nomor :
167/SK-RPI/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang
Visi Dan Misi, Serta Kebijakan Sosial, Lingkungan,
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja PT. Rimba Peranap Indah
dan telah sesuai dengan kerangka PHL.
Auditee telah melakukan visi misi kepada karyawan, Mitra
Kerja, dan Kontraktor.
Auditee juga telah melakukan sosialisasi visi misi kepada
Masyarakat sekitar areal kerja.
Bukti sosialisasi tersedia di lapangan berupa berita acara
pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi foto.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK
Keberadaan Ganis PHPL PT RPI tahun 2018 belum
memenuhi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.54/Menhut-II/2014, dan Dirjen PHPL No P.16/PHPL-
IPHH/2015, yaitu belum terpenuhinya satu Orang Ganis
Kurpet, namun tidak terdapat peminjaman Ganis PHPL dari
perusahaan lain.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee pada Tahun
2018 adalah berdasarkan jumlah peserta pelatihan sebesar
95 % dan berdasarkan jenis pelatihan sebesar 93,33 %.
Peningkatan SDM telah memperhatikan pemenuhan Ganis
PHPL.
Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee telah
tersedia lengkap dan telah memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
BAIK
Auditee memiliki struktur organisasi dan job description yang
telah disahkan oleh Direktur Utama PT. Rimba Peranap Indah
No. 036/Dir-RPI/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang
sesuai dengan kerangka PHPL.
Auditee memiliki perangkat SIM berupa Software, Hardware,
SOP SIM, dan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HTI
yang ditetapkan melalui Surat Direktur Utama PT. Rimba
Peranap Indah.
Auditee telah memiliki SPI yang ditetapkan berdasarkan SK
Direktur Utama PT. Rimba Peranap Indah No. 036/Dir-
RPI/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan Struktur
Organisasi SPI PT. Persada Karya Sejati tanggal 1 Oktober
2017. Auditee memiliki SOP Audit Internal, dan laporan
monitoring SPI, namun kegiatan pelaksanaan audit internal
kantor pusat PT. Rimba Peranap Indah belum sesuai dengan
SOP sehingga belum efektif untuk mengontrol seluruh
tahapan kegiatan.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
SEDANG
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-
hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan
atas dasar informasi awal yang memadai, melalui sosialisasi
RKT 2018/2019, namun terdapat 2 Desa yang berbatasan
dengan areal kerja Auditee yaitu Desa Bagan Limau dan
Desa Lubuk Kembang Bungo yang belum dilakukan
sosialisasi RKT.
Auditee mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas
dari para pihak yaitu Instansi Kehutanan, Pemerintah
Daerah, sampai Pemerintah Desa termasuk masyarakat yang
berbatasan dengan areal kerja Auditee.
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Auditee
telah dilaksanakan pada seluruh desa binaan namun
sosialisasi CSR/CD baru dilaksanakan pada 8 desa dari 9
desa binaan.
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
Auditee dari para pihak adalah sebesar sebesar 71,42 %,
atau dari total 7 Desa yang memberikan dampak terhadap
kawasan lindung PT RPI, sosialisasi kawasan lindung baru
dilakukan kepada 5 Desa Binaan. Masyarakat Desa yang
belum dilakukan sosialisasi CD/CSR yaitu Desa Bagan Limau
dan Desa Semelinang Darat.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK
Auditee memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi-3) untuk
jangka waktu 10 tahun Periode 2010-2019 yang disyahkan
melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.28/VI-
BUHT/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan dilampiri dengan peta
kerja skala 1:50.000.
Auditee tidak dikenai peringatan pemenuhan kewajiban
pemenuhan RKUPHHK.
Auditee telah melakukan kegiatan penataan areal kerja yang
dibuktikan dengan adanya BAP pemasangan patok batas
kompartemen. Implementasi kegiatan PAK juga telah sesuai
dengan rencana pada RKU dan RKT 2017/2018.
Hasil observasi lapangan, tanda batas blok/kompartemen
RKT diareal kerja Auditee dapat terlihat jelas di lapangan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
berupa patok pipa paralon pvc dan kayu. Namun demikian
spesifikasi tanda batasnya belum sesuai dengan SOP yang
dikembangkan.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
Areal kerja Auditee berada pada satu tipe ekosistem yaitu
tipe ekosistem hutan dataran rendah.
Auditee memiliki data potensi tegakan sebelum masak
tebang hasil kegiatan Pree Harvesting Inventory (PHI) selama
3 Tahun terakhir Tahun 2016/2018 dengan rata-rata
potensi tegakan sebesar 155,3 M3/ha.
Kegiatan survey potensi/PHI dilengkapi dengan adanya tally
sheet pengukuran, peta sebaran plot skala 1:5.000, peta
pohon skala 1:5.000 dan analisis hasil pengukuran.
Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari
hasil pengukuran melalui plot PSP, PMA & PHI dan sudah
dianalisis. Namun demikian kegiatan pengukuran pada plot
PSP belum sesuai dengan SOP dimana pembuatan plot PSP
masih belum mewakili pada setiap jenis tanaman dan belum
sesuai tata waktu.
Auditee sudah melakukan pengukuran pertumbuhan riap
tegakan beserta analisisnya berdasarkan hasil PSP, PMA dan
PHI. Namun Auditee belum menggunakan data tersebut
sebagai penentu target tebangan tahunan dan belum
melaporkan kepada Instansi yang berwenang.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
Auditee telah mengembangkan SOP untuk seluruh tahapan
kegiatan sesuai sistem silvikultur yang diterapkan. SOP telah
menjelaskan secara rinci teknis kegiatan dan riil
pelaksanaan dilapangan karena sebagian SOP juga
dilengkapi dengan Instrkusi Kerja (IK) dan Form. Isi SOP
sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau
ketentuan teknis.
Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan
pengelolaan hutan sesuai system THPB namun baru
sebagian yang sesuai SOP yang dikembangkan.
Rata-rata potensi tegakan akasia hasil PHI diareal kerja
Auditee Tahun 2018 adalah sebesar 153,1 M3/Ha (>120
M3/Ha) yang artinya potensi yang dimiliki oleh auditee dapat
menjamin kelestarian hasil hutan.
Sediaan permudaan tanaman diareal kerja Tahun 2018
adalah sebesar 88,55%. (75-89%) dari jumlah tanaman per
hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian
pemanenan hasil.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
Auditee memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan
ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan
hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi
setempat.
Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada
3 tahapan kegiatan pemanenan hasil. Tahapan penerapan
tebangan ramah lingkungan yaitu tahap perencanaan
pemanenan, operasional pemanenan, dan pasca
pemanenan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Berdasarkan hasil uji petik perhitungan Fe pada
compartemen tebangan diperoleh nilai fe sebesar 0,99 atau
> 0,7 yang artinya pemanfaatan kayu di lapangan sangat
tinggi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya hasil
perhitungan RWA yang kurang dari 5 M3/ha.
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen 2017/2018 dan
2018/2019 secara lengkap yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau serta disahkan secara self
approval oleh Direktur Utama). Dokumen RKT disusun
berdasarkan RKUPHHK.
Peta Rencana Kerja RKT 2017/2018 skala 1:50.000 telah
menggambarkan areal ditebang/dipanen/dimanfaatkan/
ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung. Peta kerja di lapangan skala 1:5.000 yang
antara lain adalah Peta Rencana Penanaman dan Peta
Rencana Penebangan sebagai panduan Bagian Pengawas
dilapangan telah sesuai dengan peta kerja RKT 2017/2018.
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/dipanen/
dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil observasi
lapangan seluruh tanda batas blok/permanen dijumpai
dilapangan.
Auditee telah melakukan realisasi volume tebangan total
tahun 2017/2018 mencapai presentase sebesar 40,7%
dan realisasi luas tebangan hanya mencapai 32,2 % dari
rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan
RKT yang disahkan serta luas tebangan tidak melebihi luas
yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
SEDANG
Kondisi finansial perusahaan tahun 2017 :
- Nilai likuiditas 968 % atau > 150%
- Nilai solvabilitas 859% atau > 150%
- Rentabilitas positif atau mampu memberi keuntungan
usaha
Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, neraca PT Rimba Peranap Indah
tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa
Akutanbilitas Publik.
Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana pada Tahun
2017 sebesar 89% dari rencana. Laporan keuangan telah
diaudit oleh akuntan publik dan telah mengacu pada
pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi
serta telah menggambarkan kondisi pengelolaan hutan
secara utuh sesuai system silvikultur THPB.
Perbandingan antara realisasi alokasi dana terbesar dan
terkecil mencapai 39,6% (perbedaan >20-50%), dengan
demikian artinya realisasi alokasi dana kurang proporsional.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
berjalan lancar namun demikian masih terdapat kegiatan
yang belum sesuai dengan tata waktu.
Pada Tahun 2017/2018, Auditee telah merealisasikan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
penebangan tanaman pokok seluas 399,2 Ha dengan
realisasi penanaman seluas 371,3 ha atau dengan
presentase sebesar 93%. Sementara itu untuk tanaman
unggulan dan kehidupan tidak ada realisasi penanaman
karena tidak ada kegiatan penebangan di lokasi tersebut.
Realisasi penanaman (tanaman pokok. Kehidupan dan
unggulan) pada RKT Murni Tahun 2017/2018 adalah
sebesar 13% sedangkan untuk presentase realisasi tanaman
hasil akumulasi dengan RKT murni dan luncuran adalah
sebesar 15%.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
Berdasarkan dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK-HT
periode tahun 2010 – 2019 (tahun 2014), PT RPI telah
mengalokasikan kawasan dilindungi seluas 1.855,40 Ha
atau sebesar 12,85 % dari total luas IUPHHK-HT tetapi
sebagian kawasan lindung tidak sesuai dengan kondisi
biofisiknya karena adanya kegiatan perambahan hutan.
Kawasan lindung auditee yang telah ditata dilapangan yaitu
378,2116.6 Km (100,00%) dari total panjang kawasan
lindung yang ada (378,2116.6 Km), namun demikian desain
PAL dan Sign Board Kawasan lindung (KPPN dan Sempadan
Sungai) tidak sesuai dengan SOP-CAN-003 revisi 4 tanggal 1
Maret 2017.
Dari areal kawasan lindung PT RPI seluas 1.855,4 Ha,
kondisi penutupan lahan dalam keadaan berhutan adalah
seluas 1.748,3 Ha (94,2%) dan tidak berhutan yang berupa
semak belukar dan areal terbuka seluas 107,1 Ha (5,77%).
Sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sudah
dilakukan sebesar 100.00%, tetapi masih terjadi kegiatan
perambahan hutan (klaim oleh masyarakat) di kawasan
lindung sempadan sungai.
Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai
dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil
tata ruang areal.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan
pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang
ada yakni kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal
logging, perburuan satwa liar serta hama dan penyakit.
Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan
Pengamanan hutan, Sapras pengendalian hama penyakit
dan DAMKARHUTLA yang dimiliki oleh PT RPI telah sesuai
dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan
Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, jenis
peralatan yang ada fungsinya sesuai dan berfungsi dengan
baik.
SDM perlindungan hutan PT RPI terdiri dari
regupengamanan/satpam/security, regu pemadam
kebakaran dan regu penanganan hama dan penyakit. Dalam
hal regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan PT Rimba
Peranap Indah mempunyai Jumlah yang sesuai dengan
ketentuan Permen LHK No.
32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 15 Maret 2016,
namun seluruh anggota rugu tim Inti belum memiliki
kompetensi/kualifikasi seuai dengan ketentuan yang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
berlaku.
Auditee telah melakukan Kegiatan perlindungan hutan yang
diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/
preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-
jenis gangguan yang ada. Auditee juga belum melakukan
pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai wujud
pengamanan bahaya kebakran dengan melibatkan
masyarakat.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
BAIK
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Auditee telah melakukan kegiatan uji kualitas air dan tanah
di seluruh sungai sesuai dengan dokumen lingkungan.
Untuk sarana dan prasarana yang ada di Gudang TPS LB3
belum tersedia sebagaimana mestinya seperti Kotak P3K
dan APD tidak ada isinya, Emergency Shower tidak
berfungsi sebagaimana mestinya (air tidak mengalir),
Limbah B3 yang tersimpan dalam gudang TPS LB3
Penyimpannya melebihi batas waktu yang diperuntukan (>
360 Hari).
Auditee telah memiliki personil pengelolaan KLonservsai
Tanah dan Air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang
memadai yaitu GANIS PHPL BINHUT Atas nama Robby
Romadhony, S.IP Nomor Register 02677-
03/BINHUT/II/2018 masa berlaku 30 Agustus 2021.
Auditee telah memiliki Rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air secara teknis sipil dan teknik
vegetatif sudah ada semua dalam dokumen perencanaan
seperti Revisi Kedua RKUPHHK-HTI tahun 2014, RKL RPL
tahun 1996.
Auditee memiliki dokumen lingkungan (RPL) terhadap tanah
dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
BAIK
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal Auditee.
Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal Auditee.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal Auditee.
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee.
Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal Auditee.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.
Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan
gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
SEDANG
Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin.
Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat
hukum adat/setempat.
Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para
pihak dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
SEDANG
Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan
sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya
sebagian.
Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
SEDANG
Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
namun tidak lengkap dan tidak jelas.
Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan
jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%)
kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat
oleh pemegang izin.
Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
pihak, dan masih ada dokumen laporan yang belum
lengkap.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK
Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas.
Terdapat konflik pada areal kerja Auditee dan telah tersedia
peta konflik yang lengkap dan jelas.
Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan
konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
SEDANG
Auditeee telah merealisasikan sebagian besar hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana
pengembangan kompetensi.
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan
dan baru sebagian diimplementasikan.
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan
izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK).
MEMENUHI Auditee telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 Tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola
Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 11.620 Ha Di Propinsi
Daerah Tingkat I Riau.
Berdasarkan hasil Tata Batas, telah diterbitkan Keputusan
Menteri Kehutanan No. 1616/Kpts-II/2001. tanggal 31 Oktober
2001 Sesuai SK tersebut, panjang Batas PT RPI : 57.435,50
meter dengan luas areal kerja 14.434 Ha.
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
MEMENUHI Auditee telah memenuhi kewajiban melaksanakan pembayaran
IIUPHHK-HTI, atas areal hutan ± 11.620 Ha x tarif Rp. 1.300
sebesar Rp. 15.106.000, dan luas 2.814 Ha x tarif Rp. 2.600
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 18
Usaha Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
sebesar Rp. 7.316.400 dan telah sesuai Surat Perintah
Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
NOT APPLICABLE Dalam areal konsesi Auditee tidak terdapat kegiatan/
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU
PHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa
RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:
1. Dokumen RKUPHHK telah disahkan dan mengalami
beberapa kali revisi. Revisi terakhir RKUPHHK-HTI telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: SK. 28/VI-BUHT/2014 tanggal 6 Juni 2014
Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode
Tahun 2010 – 2019.
2. Dokumen RKTUPHHK-HT Kabupaten Pelalawan tahun
2017/2018 telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat No.
522.2/PPH/5542 tanggal 29 Desember 2017.
3. Dokumen RKTUPHHK-HT Kabupaten Indragiri Hulu tahun
2017/2018 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Riau melalui Surat No. 522.2/Pemhut/5541 tanggal 29
Desember 2017.
Peta RKTUPHHK-HTI dibuat oleh Ganis PHPL perencanaan
hutan (Canhut) yaitu: Bayu Agung Nugroho, S.Hut, Nomor
Register: 01338-03/CANHUT/III/ 2014, masa berlaku sampai
dengan 20 April 2017
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal
konservasi telah tergambar dalam peta Revisi RKUPHHK-HT
periode 2010-2019, RKT tahun 2017/2018 dan SK Penetapan
Kawasan Lindung berupa bloking warna merah yang terdiri dari
Sempadan Sungai (Riparian), dan KPPN. Hasil pengecekan di
lapangan pada areal Blok RKT ditemukan bukti dilakukan
penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan
cara memasang plang kawasan lindung dan Pal/patok.
2.1.1.c
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
MEMENUHI Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas
blok RKT 2017/2018 baik di peta kerja maupun di lapangan.
Penadaan di peta terlihat dengan cara membedakan warna
pada masing-masing blok RKT, sedangkan penandaan di
lapangan dengan cara melakukan pemasangan patok/pal antar
compartemen dan blok RKT. Hasil pemeriksaan tanda batas di
lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian
dengan peta RKT yang telah disahkan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 18
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu
10 Tahun Periode 2008 s/d 2017, disahkan oleh Menteri
Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.116/VI-BPHT/2008 tanggal 22 April 2008. RKUPHHK
tersebut telah mengalami revisi, dan telah disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 28/VI-
BUHT/2014 tanggal 6 Juni 2014, Untuk Jangka Waktu 10
Tahun Periode Tahun 2010 – 2019.
Dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan lampiran berupa peta
skala 1:50.000.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not
Applicable), karena Auditee tidak memanfaatkan kayu hutan
alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam
dokumen RKT IUPHHK-HTI tahun 2017/2018.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI 1. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee
telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur secara lengkap
dan absah dimana kedua dokumen tersebut telah dibuat
dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis
PHPL PKB Selama periode Desember 2017 – Desember
2018 Auditee talah menerbitkan dokumen LHP sebanyak
77.572,90 M3.
Pengecekan antara dokumen LHP dengan buku ukur
hasilnya sesuai baik volume maupun jenis kayunya.
Hasil Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu
menunjukkan kesesuaian.
Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di
lapangan tidak dapat dilakukan karena Auditee merupakan
IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur Tebang
Habis Permudaan Buatan (THPB)
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
MEMENUHI 1. Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu
menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu
(SKSHHK) melalui aplikasi SIPUH Online dan dilengkapi
dokumen Ticket Trip (internal Auditee)
2. Hasil uji silang antara dokumen LMKB dengan dokumen
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terdapat kesesuaian.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 18
kayu terdaftar.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE
(NA)
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan
sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga
tidak ada penandaan hasil hutan pada tunggak. Penandaan
hanya dilakukan pada tumpukan kayu di TPn dengan label yang
berisikan informasi nomor petak, nomor tumpukan, panjang,
lebar dan tinggi rata-rata tumpukan kayu.
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan
sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga
tidak ada penandaan/identitas pada kayu bulat hasil
produksinya.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu selama periode Desember 2017
sampai dengan Desember 2018 telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK).
Dokumen angkutan hasil hutan diterbitkan oleh petugas yang
berwenang yang memiliki kualifikasi sebagai GANIS PKB-R.
Seluruh kayu yang dipanen Auditee tidak ada berasal dari
Hutan Alam, sehingga tidak ada penggunaan dokumen SKSKB.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Bukti Pembuatan
Tagihan (BPT) yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP
Online (SIMPONI).
Kewajiban yang harus dibayar oleh Auditee berdasarkan BPT
untuk produksi kayu yang telah dibuat LHP sejak bulan
Desember 2017 sampai dengan Desember 2018 dengan
volume sebesar 77.572,90 M3 dan tarif yang berlaku sesuai
aturan yang berlaku adalah Rp. 8.400/M3 adalah Rp.
651.612.360,00.
Seluruh BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan LHP yang
dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan Bukti
Pembuatan Tagihan (BPT) yang diterima.
PSDH untuk produksi kayu yang telah diterbitkan LHP sejak
bulan Desember 2017 – Desember 2018 dengan volume
sebesar 77.572,90 M3 telah dibayar lunas oleh Auditee sesuai
dengan dokumen BPT sebesar Rp. 651.612.360,00.
Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti
berupa print out dari Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan
Negara (BPN)
Verifier 3.2.1.c. MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan
tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 18
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan
Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ;
P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/12/2017 tanggal 19 Desember
2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk
Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi
Tegakan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
Auditee tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau,
karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau. Selain itu pula
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun
2018, telah dinyatakan bahwa Ketetapan Permendag No :
68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
Terdaftar dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini
tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
NOT APPLICABLE Merujuk dari verifier 3.3.1 bahwa Auditee tidak melakukan
pengangkutan kayu keluar pulau sehingga tidak ada
penggunaan dokumen kapal atau Surat izin Berlayar (SIB). Kayu
hasil penebangan hanya dikirim menuju industri PT Riau
Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) yang berada di Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan diangkut
menggunakan jalur angkutan darat, sehingga verifier ini masuk
dalam kategori Not Applicable (NA).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal padai
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
dari TPK Hutan.
Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, lampiran 6 tentang Pedoman
Penggunaan Tanda V-Legal.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Penyajian Informasi
Lingkungan HTI-TRANS (PIL HTI-Trans) PT Rimba Peranap Indah
di Kabupaten DATI II Kampar dan Indragiri Hulu Provisi DATI I
Riau seluas 12.000 Ha telah di disetujui Komisi Pusat AMDAL
Departemen Kehutanan Nomor 12/DJ-VI/ AMDAL/94 pada
tanggal 20 April 1994.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 18
areal kerjanya
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a. Dokumen RKL dan
RPL.
MEMENUHI Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen
Kehutanan Nomor : 60/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 19 April
1996.
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial.
MEMENUHI Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan periode semester I tahun 2018 dan
semester II tahun 2018.
Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai
dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap
semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan
mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI Auditee memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Panitia
Pembina K3 serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi K3 yaitu Ahli K3 Umum An. Deki
Arlan (sebagai Ahli K3 dan penanggungjawab K3) dimana dalam
struktur P2K3 menjabat sebagai Sekretaris P2K3.
Verifier 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3.
MEMENUHI Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan
berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi
dengan baik.
Auditee juga telah memiliki klinik yang dijaga oleh bidan dan
perawat serta tersedia 1 (satu) unit mobil ambulan.
Verifier 5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Form No. FM-RPI-KKK-008
tentang Laporan Awal Kejadian Kecelakaan/Insiden, FM-RPI-
KKK-009 tentang Laporan Investigasi Kejadian/Insiden dan FM-
RPI-KKK-010 tentang Laporan Kesaksian. Laporan tersebut
direkap setiap bulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga
Kerja. Selama periode Desember 2017 – Desember 2018 tidak
ada terjadi kecelakaan kerja (Zero Incident).
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
MEMENUHI Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, Namun Auditee telah
membuat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Rimba Peranap
Indah (Ir. Rudi Hartanto) yang dibuat di Pekanbaru No.
106/RPI/11/2015 pada tanggal 16 November 2015 yang
berisi pernyataan bahwa pekerja/buruh berhak membentuk dan
mengembangkan serikat pekerja atau serikat buruh yang bebas
terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 18
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-
hak pekerja.
Verifier:
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.
MEMENUHI Auditee telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor :
Kpts. 54/II/2018 tanggal 09 Februari 2018, masa berlaku
sampai dengan 07 Februari 2020.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan hasil wawancara dan daftar usia karyawan,
seluruhnya baik dari Auditee maupun kontraktor tidak ada
karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Di dalam Peraturan
Perusahaan Auditee juga telah diatur mengenai usia minimal
tenaga kerja adalah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun.