Herlambang P. Wiratraman Fakultas Hukum Universitas Airlangga

2020

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi

• Dasar Hukum Pengujian PUU• Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi • Pengujian PUU di Mahkamah Agung• Studi kasus

• Alder, John (2005) Constitutional and Administrative Law. New York: Palgrave Macmilan

• Levy, Leonard W (ed) (2005) Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi. Bandung: Nusamedia

Pengertian dan konteks perkembangan pengujian

Hak atau kewenangan untuk menguji suatu hukum Global constitutionalism - 6 dekade perkembangan hukum yang memperkenalkan mekanisme pengujian hukum (David Law 2011)Konteks politik pasca otoritarian

TOETSINGRECHT

menguji hukum atau hak

Aspek Hak Menguji Judicial Review

Wewenang Pengujian Tidak selalu hakim atau badan peradilan

Hakim/peradilan (toetsingrecht van de

rechter)

Objek Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dan

Keputusan TUN

Trigger Tidak harus ada permohonan/gugatanBerbasis gugatan/

permohonan (perkara)

Sifat Badan Penguji Aktif dan pasif Pasif

Model Pengujian

Model Tunggal: Melalui Peradilan Umum (Supreme Court) Dualist Model: Melalui Peradilan Umum (Supreme Court) dan Peradilan Khusus (Constitutional Court)

Bagaimana dengan Sistem Hukum Indonesia? vide: 24A (1) dan 24C (1) UUD 1945

Judicial Review in the State Administration, Reform and Its Impact

• Act No. 12 of 2011 on Legislation

Constitution

Law / Lieu of Law

MPR Rule

Government Regulation

Presidential Regulation

Provincial Regulation

District/Local Regulation

Constitutional Court

Supreme Court

Model-model review

Constitutional Review Judicial ReviewLegislative Review Executive Review

Pengujian di Mahkamah Konstitusi(UU No. 24 Tahun 2003)

Pasal 50: Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD RI Tahun 1945.

Diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pengujian dibolehkan terhadap UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD RI Tahun 1945.

Pemohon Pengujian di MK (UU No. 24 Tahun 2003)

Pasal 51

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengujian di MK dan MA terkait (UU 24 Tahun 2003)

Pasal 55: Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Pengujian Kembali (UU No 8 Tahun 2011)

Pasal 60: 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-

undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan

jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pengujian di MA

Pasal 31A (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; atau

c) badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pengujian dalam konteks Negara Hukum Moderen

Pengujian atas produk hukum oleh kekuasaan yudisial sesungguhnya merupakan bentuk ‘check and balance’ atas kekuasaan pembentuk hukum agar tak sewenang-wenang

Politik Hukum Pengujian = Politik Hukum Menyeimbangkan Kekuasaan

Kasus-Kasus Uji Materi

Potensi bertentangan/konflik hukum antar dua lembaga Judicial Review

Bagaimana bila suatu produk peraturan di bawah UU tidak bertentangan dengan UU, melainkan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945? Apa dasar hukumnya?

Studi Kasus: Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang diuji di MA v. Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 yang diuji di MK

TAP MPR, bisakah diuji materi?

Apakah TAP MPR bisa diuji materi?

Lembaga peradilan mana yang bisa menguji materis? Mengapa?

Perpu, bisakah diuji materi?

Apakah produk hukum Perpu bisa diuji materi?

Bila ya, lembaga mana yang bisa menguji materi Perpu?