Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota

Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNSSekretaris Utama BKKBN

Outline

• Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota

• SDM Pengelola• Advokasi dan KIE Below The

Line• Penerapan SPM• Sinkronisasi Pembiayaan

Pusat dan Daerah

Kondisi Kelembagaan

No Bentuk Kelembagaan Jumlah Kabupaten/Kota

1. Dinas KB dan PP 4

2. Dinas PP, KB dan PMD 11

3. Badan KB 23

4. Badan KB dan PP 247

5. Badan KB, PP dan PMD 132

6. Kantor KB 7

7. Kantor KB dan PP 51

8. Kantor KB, PP dan PMD 9

JUMLAH 484

A. Keadaan Awal 2013 Berdasarkan PP 41/2007

Kondisi Kelembagaan

No Provinsi Kab/Kota Nomenklatur No.

Perda1. Kep. Bangka Belitung 1 Kab. Bangka Sel. BKKBD 5/2012

2 Kab. Belitung Timur BKKBD 5/20133 Kab. Bangka Barat BKKBD 17/2013

2. Maluku Utara 4 Kota Ternate BPPKBD 4/20105 Kab. P. Morotai BKKBD 4/2010

3. Jawa Barat 6 Kab. Sukabumi BKKBD 25/20124. Sulawesi Utara 7 Kab. Bolmut BKKBD dan PP 1/2011

8 Kota Bitung BKKBD 41/20125. Gorontalo 9 Kab. Boalemo BKKBD 11/20126. Sumatera Selatan 10 Kab. Empat Lawang BKBD 16/2012

11 Kab. Muara Enim BKBPP dan PA 5/2013

B. Pembentukan Sampai Akhir 2013 (Pasca ditetapkannya UU 52/2009)

Kondisi KelembagaanNo Provinsi Kab/Kota Nomen-

klatur No. Perda

7. Sumatera Utara 12 Kap. Tapanuli Tengah BKBKS 7/2012

8. Sulawesi Selatan 13 Kab. Maros BKKBD 12/2012

9. Sulawesi Barat 14 Kab. Majene BKKBD 14/2013

Catatan: 1. Belum seragam dengan nomenklatur BKKBD2. Pembentukan BKKBD merupakan amanat UU N0. 52/2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 57 ayat (3))3. Struktur yang ideal adalah terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang, yaitu Pengendalian

Penduduk, KB, KS, Advokasi, Penggerakan dan Informasi4. Sejak otonomi daerah, TFR stagnan 2,6 anak dalam satu dekade (2002-2012)

Lanjutan

No Provinsi Kabupaten Nomenklatur Perbup

1 Papua 15 Kab. Paniai Badan Koordinasi KB Daerah 72 / 2012

2 Sulawesi Tenggara 16 Kab Kolaka Timur BKKBD Proses Penomoran

Melemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah 11 kab/kota (pemekaran) belum membentuk kelembagaan Anggaran APBD di kab/kota utk program KB belum mencukupi

masih sangat kecil dibanding prioritas pembangunan yang lain)

Bervariasinya kelembagaan (Dinas, Badan, Kantor) Program KKB penting tapi tidak prioritas (dianggap konsumtif

dan tidak menarik untuk isu politik berdampak pada kebijakan pemda)

Lemahnya Kapasitas SDM Pengelola (PLKB, Kader/IMP) SDM Penanggungjawab Program KKB (SKPD-KB), sangat

variatif dalam penguasaan Program KKB

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN

Jumlah PLKB menurun saat desentralisasi Rasio desa/PLKB = 4:1, sehingga hasil yang dicapai kurang

maksimal * Jumlah tenaga lini lapangan 22.481 (56,6 %) dari target SPM

2014. ** (1 PLKB Membina 2 Desa) Jumlah desa(79. 418) : 2 = 39.709 PLKB/PKB)

Sebagian pimpinan SKPD-KB belum memahami substansi KKB secara utuh

* Kajian Pelaksaan SPM Bidang KB KS di 10 Kabupaten, BKKBN-UNFPA 2013** Sumber: Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, Nov 2013

SDM PENGELOLAPROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

WILAYAH JUMLAHDESA/K

JUMLAHKK

JUMLAH PLKB (PNS

& NON PNS

RASIO PLKB THP

DESAN=2

RATIO PLKB

THP KKN=1000

JML DESA

TANPA PLKB

PROYEKSI

KEBUTUHAN PLKBN=2

JUMLAH PPKBD

RASIO PPKBD

THP DESAN=1

JAWA BALI

25.947 39.839.450 10.347 2,5 3.850,3 5.253 2.626,5 30.625 0,85

LUAR JAWA BALI I

30.505 17.008.650 7.631 4,0 2.228,9 15.243 7.621,5 29.594 1,03

LUAR JAWA BALI II

22.966 7.953.962 4.503 5,1 1.766,4 13.960 6.980 14.787 1,55

TOTAL 79. 418*) 64.693.806* 22.481** 3,53 2.877,7 34.456 17.228 75.006 1,05

Kondisi Petugas Lapangan KB

Keterangan : *) Pendataan Keluarga, 2012 **) Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, November 2013

Advokasi dan KIE Below The Line

• Advokasi dan KIE : sinergi antara, above the line, through the line dan below the line, dengan titik berat pada below the line melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku

• Karakteristik below the line: media dengan jangkauan dan penetrasi terbatas, lebih dekat dengan sasaran, local content (menggunakan tokoh, bahasa, simbol dan lambang sesuai norma dan budaya lokal).

Above Media LineTelevisi, Radio, Surat

Kabar/ Majalah, Website

Through Media LineBillboard, Umbul-umbul, Spanduk, Roll-up Banner

Below Media LinePoster, Leaflet, Booklet, KIP/K,

Stiker, Plakat, Media Merchandise

SPM 2010-2014 3 jenis pelayanan dasar (9 INDIKATOR)

• Menjamin akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar

• Indikator Sederhana, konkrit, mudah terukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung

jawabkan (RPJMN 2010-2014)

PENERAPAN SPM

Kab/Kota menyelenggarakan pelayanan KB & KS berdasarkan SPM yang meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator

kinerja dan target tahun 2010-2014 meliputi :

A. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

KB dan KS; B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi;

C. Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga.

DILENGKAPI DGN PETUNJUK TEKNIS

 

JENIS PELAYANAN

DASAR

INDIKATOR NILAI Batas waktu

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1. Ckpn PUS yg isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5%

2. Ckpn Sasaran PUS jd peserta KB aktif 65%

3. Unmetneed 5%4. Ckpn Anggota BKB ber-KB

70%5. Ckpn anggota UPPKS ber-

KB 87%6. Ratio PLKB (PLKB/PKB) di

setiap Desa/Kel ( 1 PLKB/2Desa)

7. Ratio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di setiap Desa/Kel 1PPKBD/Desa

100 2014

100 2014 100 2014 100 2014 100 2014100

2014 100 2014

2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

100 2014

3. Penyediaan Informasi Data Mikro

9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa 100%

100 2014

3 JUKNIS SPM

1. Juknis Perencananaan pembiayaan pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 231/HK-010/B5/2010)

2. Juknis Pengembangan Kapasitas Tenaga Program KB dan KS (Perka BKKBN No. 232/HK-010/B5/2010)

3. Juknis Monitoring dan evaluasi penerapan dan Pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 281/PER/B4/2011)

PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

Dari hasil pemantauan yang dilakukan di 9 Provinsi terdapat beberapa permasalahan: Seringnya mutasi pengelola program KKBPersepsi Stakeholders beragamProgram KB

belum menjadi program prioritasKelemahan Regulasi di tingkat Kab/Kota dalam

mendukung pelaksanaan SPMBelum optimalnya sinkronisasi perencanaan

PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

Dari 9 Indikator pada umumnya Kab/Kota belum mampu memenuhi indikator penyediaan kontrasepsi 30 %

Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 3,5 % PUS Istrinya < 20 Tahun (indikator pertama)

Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 5% Unmet Need (indikator ketiga)

Rasio PLKB yang belum tercapai

Lanjutan

SINKRONISASI PEMBIAYAAN PUSAT DAN DAERAH

Kondisi Penganggaran Program KKB

• Dari 15 kabupaten dan kota di Indonesia, rentang anggaran APBD di tingkat kabupaten dan kota untuk program KKB hanya berkisar antara:

0,04 % - 2 %*

• Program KKB merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar, namun pada umumnya belum menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah , sehingga berpengaruh pada anggaran.

*)Hasil asesmen Biro Perencanaan BKKBN, 2012 (UNFPA)

ALOKASI URUSAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANAPROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013

dalam juta rupiah

NO DAERAH TOTAL BELANJAURUSAN

KEPENDUDUKANRASIO

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

PERLINDUNGAN ANAK

RASIO

URUSAN KELUARGA BERENCAN

A

RASIO TOTAL RASIO

1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 10=4+6+8 11=10/31 Nanggroe Aceh Darussalam 11.779.837,22 15.481,84 0,13% 22.887,39 0,19% 0,00 0,00% 38.369,23 0,33%2 Sumatera Utara 8.866.922,25 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%3 Sumatera Barat 3.313.159,75 0,00 0,00% 7.724,42 0,23% 963,27 0,03% 8.687,68 0,26%4 Riau 8.432.096,32 0,00 0,00% 12.828,64 0,15% 0,00 0,00% 12.828,64 0,15%5 Kepulauan Riau 2.554.464,79 6.187,12 0,24% 10.065,00 0,39% 0,00 0,00% 16.252,12 0,64%6 Jambi 2.652.390,63 0,00 0,00% 13.041,61 0,49% 0,00 0,00% 13.041,61 0,49%7 Bengkulu 1.768.329,28 0,00 0,00% 10.920,55 0,62% 0,00 0,00% 10.920,55 0,62%8 Sumatera Selatan 5.763.277,90 0,00 0,00% 4.970,43 0,09% 180,00 0,00% 5.150,43 0,09%9 Bangka Belitung 1.909.258,66 0,00 0,00% 8.881,15 0,47% 0,00 0,00% 8.881,15 0,47%

10 Lampung 4.410.729,85 470,00 0,01% 2.630,00 0,06% 0,00 0,00% 3.100,00 0,07%11 DKI Jakarta 45.576.328,96 153.960,20 0,34% 17.645,39 0,04% 60.110,43 0,13% 231.716,02 0,51%12 Jawa Barat 17.516.652,42 0,00 0,00% 25.179,95 0,14% 0,00 0,00% 25.179,95 0,14%13 Banten 6.052.003,24 700,00 0,01% 11.827,00 0,20% 350,00 0,01% 12.877,00 0,21%14 Jawa Tengah 12.730.236,62 0,00 0,00% 17.134,22 0,13% 0,00 0,00% 17.134,22 0,13%15 DI Yogyakarta 2.454.919,43 0,00 0,00% 11.712,82 0,48% 0,00 0,00% 11.712,82 0,48%16 Jawa Timur 15.356.564,20 0,00 0,00% 18.035,81 0,12% 0,00 0,00% 18.035,81 0,12%17 Kalimantan Barat 3.337.134,74 4.000,00 0,12% 8.113,17 0,24% 0,00 0,00% 12.113,17 0,36%18 Kalimantan Tengah 2.547.201,52 616,87 0,02% 7.767,98 0,30% 803,95 0,03% 9.188,80 0,36%19 Kalimantan Selatan 4.551.706,04 0,00 0,00% 4.823,33 0,11% 0,00 0,00% 4.823,33 0,11%20 Kalimantan Timur 12.900.000,00 1.889,70 0,01% 19.423,53 0,15% 1.330,27 0,01% 22.643,50 0,18%21 Sulawesi Barat 1.143.812,90 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%22 Sulawesi Utara 1.961.889,90 0,00 0,00% 6.337,30 0,32% 0,00 0,00% 6.337,30 0,32%23 Gorontalo 1.078.801,92 599,99 0,06% 2.128,01 0,20% 0,00 0,00% 2.728,00 0,25%24 Sulawesi Tengah 2.207.835,67 0,00 0,00% 13.744,72 0,62% 0,00 0,00% 13.744,72 0,62%25 Sulawesi Selatan 5.644.397,12 0,00 0,00% 8.202,95 0,15% 0,00 0,00% 8.202,95 0,15%26 Sulawesi Tenggara 2.039.366,27 0,00 0,00% 5.638,35 0,28% 0,00 0,00% 5.638,35 0,28%27 Bali 4.316.449,11 0,00 0,00% 8.348,45 0,19% 0,00 0,00% 8.348,45 0,19%28 Nusa Tenggara Barat 2.488.708,88 786,75 0,03% 6.086,76 0,24% 418,24 0,02% 7.291,75 0,29%29 Nusa Tenggara Timur 2.400.818,26 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%30 Maluku 1.570.083,43 150,00 0,01% 1.986,31 0,13% 150,00 0,01% 2.286,31 0,15%31 Maluku Utara 1.403.441,61 0,00 0,00% 3.231,45 0,23% 4.012,98 0,29% 7.244,43 0,52%32 Papua 8.034.736,39 1.976,88 0,02% 7.000,00 0,09% 0,00 0,00% 8.976,88 0,11%33 Papua Barat 4.253.303,03 18.126,58 0,43% 26.142,20 0,61% 0,00 0,00% 44.268,78 1,04%

Total Provinsi Se- Indonesia 213.016.858,28 204.945,93 0,10% 324.458,88 0,15% 68.319,13 0,03% 597.723,95 0,28%Sumber data: Kemendagri

DUKUNGAN PENGANGGARAN PROGRAM KKB

• Sumber Dana KAB/KOTA dari DAU (APBD)

• Sumber Dana dari Pusat (APBN) :– Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB– Alkon – Dukungan Kegiatan

Sumber PendanaanUU No. 33/2004

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Belanja

Surplus/Defisit

Pembiayaan

Lain-lain Pendapatan

yang Sah

Pendapatan Transfer

PADUU No.28/2009

APBN

APBN

Pembagian UrusanUU No. 32/2004

APBD

Pelaksanaan Urusan

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH

DAK

Dana Otsus

DBH

DAU

Dana Penyesuaian

Dana Hibah

Dana DaruratTugas

Pembantuan Pemerintah

Pusat kepada Daerah

Dekonsentrasi

DesentralisasiK/L melimpahkan wewenang kepada

Gubernur

K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/

Walikota

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pinjaman Daerah

Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

21

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM

BELANJA LAIN-LAIN

KEBIJAKAN PENGANGGARAN (Kemendagri)

MELIPUTI :

DAKDBH - DR DBH CUKAI HASIL TEMBAKAUDANA OTSUS (Untuk Program)DANA BOS DANA INSENTIF DAERAH (DID)DANA PENYESUAIAN (Tunj.

Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru)

BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB :

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BUNGA

KEGIATAN DPA - L

DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB dan e-KTP)

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UNDANG-UNDANGAN

24

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM :

26 URUSAN WAJIB (ada KB)(diluar pendidikan dan kesehatan)

8 URUSAN PILIHAN

Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau

kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD

BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJABELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJIALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGANDBH PAJAK KEPADA KAB/KOTABANTUAN PARPOLINSENTIF PEMUNGUTAN PAJAKBELANJA MODAL

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

• ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG KE DESA • PELUANG UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN• PENGGERAKAN KKB DI LINI LAPANGAN

PERLU PANGAWALAN :• PADA JUKLAK/JUKNIS DARI BUPATI ADA

MENU PENGGERAKAN KKB• PENGAWALAN PADA PERENCANAAN

MULAI PADA MUSRENBANGDES

Terima Kasih

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Bangka 7.0 76.8 12.1 100.0 93.4 2.0 0.9 31.3 100.0

2 Belitung 1.0 84.3 8.8 82.1 82.3 8.2 1.0 0.0 100.0

3 Pangkalpinang 1.1 76.0 14.4 82.3 66.7 7.0 1.0 24.2 85.7

4 Bangka Barat 4.2 77.4 12.9 97.8 100.0 4.1 1.3 0.0 91.4

5 Bangka Tengah 4.6 80.3 7.4 45.2 81.8 0.5 1.1 0.0 100.0

6 Bangka Selatan 10.4 80.3 11.2 94.8 88.7 17.7 0.8 59.9 100.0

7 Belitung Timur 3.2 82.3 7.1 91.5 56.0 2.4 1.3 0.0 75.0

PROVINSI 5.0 79.3 10.9 84.4 85.2 1.8 1.0 20.9 93.6

Prov. : BANGKA BELITUNG

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Bengkulu Utara 5.3 81.6 10.1 60.0 83.5 3.0 0.7 0.0 89.8

2 Bengkulu Selatan

1.7 86.3 6.1 75.8 75.7 0.9 1.0 0.0 100.0

3 Rejang Lebong 4.3 77.5 9.8 91.1 91.0 1.7 0.9 0.0 98.7

4 Kota Bengkulu 1.7 82.3 8.8 82.9 80.8 1.7 1.1 0.0 100.0

5 Mukomuko 6.4 80.9 9.5 33.1 99.9 5.1 0.9 0.0 100.0

6 Kaur 6.4 71.6 18.9 47.0 79.5 3.0 0.8 0.0 100.0

7 Seluma 15.2 66.8 21.7 70.6 84.3 13.4 0.9 0.0 100.0

8 Kepahiang 5.3 83.3 7.4 98.1 95.9 9.2 1.0 0.0 99.1

9 Lebong 6.8 77.1 16.2 66.2 66.9 13.1 1.3 0.0 78.5

10 Bengkulu Tengah 6.7 81.1 8.5 50.4 84.3 6.0 0.9 0.0 88.1

PROVINSI 6.2 78.4 11.9 74.8 87.2 2.8 0.9 0.0 95.0

Prov. : BENGKULU

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Bantul 0.8 69.3 12.4 87.8 83.6 1.2 1.0 0.0 100.0

2 Sleman 0.6 69.9 12.5 88.2 87.5 1.4 1.0 0.0 100.0

3 Gunung Kidul 2.1 76.5 10.0 86.1 91.8 2.3 1.0 0.0 100.0

4 Kulon Progo 1.0 67.8 15.0 84.1 84.3 2.1 1.0 0.0 100.0

5 Kota Yogyakarta 0.8 66.1 15.1 80.8 86.5 1.5 1.0 0.0 100.0

PROVINSI 1.1 70.7 12.4 86.1 86.0 1.7 1.0 0.0 100.0

Prov. : DI YOGYAKARTA

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Jakarta Pusat 0.8 75.2 14.5 61.3 71.0 0.6 0.1 0.9 100.0

2 Jakarta Utara 2.1 75.0 16.8 84.2 91.5 0.6 0.1 5.1 100.0

3 Jakarta Barat 1.5 77.3 14.2 77.0 88.5 0.8 0.1 9.7 100.0

4 Jakarta Selatan 0.2 77.5 13.1 75.6 82.4 0.6 0.1 7.6 100.0

5 Jakarta Timur 0.6 77.2 14.3 71.1 84.5 0.4 0.1 8.0 100.0

6 Kepulauan Seribu

9.8 78.0 9.7 96.8 85.7 6.0 0.3 0.0 100.0

PROVINSI 1.1 76.7 14.5 74.2 83.7 0.6 0.1 7.0 100.0

Prov. : DKI JAKARTA

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Boalemo 3.9 77.6 10.5 29.0 92.2 0.4 1.0 0.0 100.0

2 Gorontalo 3.8 75.5 13.3 89.5 88.5 5.0 1.0 0.0 100.0

3 Kota Gorontalo 1.6 78.4 10.5 91.4 100.0 1.0 1.0 0.0 100.0

4 Pahuwato 5.5 71.0 16.2 87.3 89.0 1.2 1.0 0.0 100.0

5 Bone Bolango 2.9 77.4 11.0 95.1 99.3 6.4 0.9 0.0 100.0

6 Gorontalo Utara 4.0 76.2 12.2 48.1 86.7 11.2 1.0 0.0 100.0

PROVINSI 3.6 75.9 12.5 75.2 95.1 1.7 1.0 0.0 100.0

Prov. : GORONTALO

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Batanghari 3.0 78.8 11.2 78.9 85.2 6.8 1.1 0.0 51.1

2 Bungo 6.3 77.4 13.4 69.1 90.4 1.8 0.7 0.0 100.0

3 Kerinci 6.1 79.0 10.4 81.8 84.6 0.4 0.5 0.0 99.1

4 Tanjab Barat 14.3 72.8 17.4 73.7 73.1 4.1 0.9 0.0 100.0

5 Merangin 6.5 77.9 12.3 70.1 80.4 3.1 0.7 0.0 100.0

6 Kota Jambi 0.6 71.1 10.5 86.7 90.2 3.2 2.5 0.0 90.5

7 Muaro Jambi 2.9 76.4 13.5 93.1 93.9 5.2 1.3 0.0 95.9

8 Tebo 5.5 75.4 15.7 80.0 86.2 1.4 0.8 0.0 98.9

9 Tanjab Timur 4.6 73.4 15.6 84.5 87.4 1.5 1.7 0.0 98.7

10 Sarolangun 6.9 79.3 9.6 85.3 91.7 5.3 1.9 0.0 85.4

11 Kotai Sungai Penuh

1.5 79.8 10.2 80.1 86.6 2.3 1.0 0.0 100.0

PROVINSI 5.5 76.2 12.9 81.6 86.2 2.0 1.1 0.0 91.3

Prov. : JAMBI

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Cilacap 2.3 71.4 18.7 67.8 71.6 1.7 1.0 0.0 100.0

2 Banyumas 1.2 73.8 15.4 82.5 87.3 2.6 1.0 0.1 100.0

3 Purbalingga 3.2 80.3 9.4 81.5 85.0 1.9 1.0 0.0 100.0

4 Banjarnegara 3.2 74.0 12.5 77.5 85.3 4.0 1.0 0.0 100.0

5 Kebumen 1.2 74.7 14.9 82.4 82.1 3.5 1.0 0.0 100.0

6 Purworejo 0.9 79.7 10.4 80.2 82.1 4.4 1.0 0.0 100.0

7 Wonosobo 2.9 80.2 10.5 83.1 82.3 3.8 1.0 1.5 100.0

8 Magelang 1.3 77.5 11.0 81.3 79.8 3.8 1.0 0.0 100.0

9 Boyolali 0.9 82.6 9.1 79.1 82.3 2.5 0.9 0.0 100.0

10 Klaten 0.7 76.8 14.2 74.5 82.9 5.1 1.0 0.0 100.0

11 Sukoharjo 0.7 79.5 10.4 81.3 75.3 2.2 1.0 0.0 100.0

12 Wonogiri 1.1 83.1 8.5 87.1 86.8 5.1 1.0 0.0 100.0

Prov. : JAWA TENGAH

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

13 Karanganyar 0.5 78.9 10.4 81.5 82.6 0.7 1.0 0.0 100.0

14 Sragen 1.0 76.4 13.2 70.1 80.5 1.0 1.0 0.0 100.0

15 Grobogan 3.3 74.8 14.9 84.3 81.6 2.6 0.9 0.0 100.0

16 Blora 7.2 78.9 11.7 78.7 90.4 6.4 0.9 0.0 100.0

17 Rembang 3.1 82.6 7.6 90.9 91.2 4.0 1.0 0.0 100.0

18 Pati 3.0 78.3 11.2 80.1 82.8 0.8 1.0 0.0 100.0

19 Kudus 2.3 77.3 12.4 83.3 89.4 1.0 1.0 0.0 100.0

20 Jepara 4.2 76.4 13.3 84.1 81.8 2.1 1.0 0.0 100.0

21 Demak 4.0 76.9 8.3 82.3 80.4 1.0 1.0 0.0 100.0

22 Semarang 2.1 77.9 10.5 88.1 85.3 1.2 1.0 0.0 93.2

23 Temanggung 2.1 81.4 8.7 80.8 85.5 5.1 1.0 0.0 100.0

24 Kendal 1.4 77.6 12.3 79.7 78.0 3.7 1.0 0.0 100.0

Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

25 Batang 2.7 79.2 11.8 78.9 82.8 3.0 1.0 0.0 100.0

26 Pekalongan 2.1 79.7 9.7 79.4 81.3 4.8 1.0 0.0 100.0

27 Pemalang 2.6 76.0 13.5 80.2 74.8 2.7 1.0 0.0 100.0

28 Tegal 1.8 76.1 13.0 78.4 81.4 2.7 1.0 0.0 100.0

29 Brebes 3.6 78.0 12.6 59.4 79.4 1.0 1.0 0.0 100.0

30 Magelang 0.5 76.7 11.5 99.5 99.8 1.1 1.0 3.4 100.0

31 Surakarta 0.6 78.7 11.1 72.0 75.5 1.2 1.0 0.0 100.0

32 Salatiga 2.7 78.4 11.6 88.7 83.8 3.7 0.6 0.0 100.0

33 Semarang 0.5 75.1 14.1 79.3 83.8 2.3 1.0 0.0 100.0

34 Pekalongan 0.7 72.0 14.2 79.3 84.6 1.7 1.0 0.0 100.0

35 Tegal 2.5 73.0 15.9 67.4 57.2 1.1 0.5 0.0 100.0

PROVINSI 2.3 77.3 12.3 79.9 83.0 2.1 1.0 0.1 99.8

Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Tanah Laut 3.52 82.03 17.97 84.05 85.14 2.01 1.0 0.0 100.0

2 Kotabaru 4.79 87.15 12.85 87.77 86.04 2.57 1.0 0.0 100.0

3 Banjar 6.05 76.71 23.29 73.76 84.03 4.26 1.0 0.0 100.0

4 Barito Kuala 3.30 74.94 13.13 85.57 88.48 4.90 1.0 0.0 100.0

5 Tapin 4.62 81.94 18.06 83.87 78.09 3.82 1.0 0.0 100.0

6 Hulu Sungai Selatan

3.99 79.74 20.04 80.55 83.98 4.77 1.0 0.0 100.0

7 Hulu Sungai Tengah

3.48 76.29 23.71 60.54 79.07 5.12 1.0 0.0 100.0

8 Hulu Sungai Utara

3.11 73.05 26.95 78.44 90.69 7.30 1.0 0.0 100.0

9 Tabalong 4.62 81.94 18.06 83.87 78.09 4.09 1.0 0.0 100.0

10 Tanah Bumbu 10.18 79.18 20.82 88.53 87.06 1.78 1.1 0.0 100.0

11 Balangan 4.36 79.70 7.68 80.49 90.14 7.85 1.0 0.0 100.0

12 Banjarmasin 2.12 74.95 25.05 85.34 87.73 0.83 1.0 0.0 100.0

Prov. : KALIMANTAN SELATAN

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

13 Banjarbaru 1.71 73.19 26.81 89.32 88.93 0.34 1.0 0.0 100.0

Prov. : KALIMANTAN SELATAN (Lanjutan)

Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KSNo

Kabupaten/Kota% PUS

Istrinya < 20 Tahun

(3,5%)

% Peserta KB Aktif

(65%)

% Unmet Need (5%)

% PA Anggota

BKB (70%)

% PA Anggota UPPKS (87%)

Rasio PLKB: Desa/

Kel. (2)

Rasio PPKBD: Desa/

Kel. (1)

Penye-diaan Alkon (30%)

Cakupan Data

Mikro Keluarga (100%)

1 Maluku Tengah 5.6 61.6 24.3 72.5 100.0 1.7 1.0 0.0 88.7

2 Maluku Tenggara 3.4 50.8 32.8 80.5 100.0 0.9 1.0 0.0 100.0

3 Kota Ambon 2.6 77.5 13.5 85.8 100.0 1.2 1.0 0.0 100.0

4 Maluku Tenggara Barat

5.9 55.3 30.5 83.2 0.0 3.3 1.0 0.0 100.0

5 Buru 3.4 81.5 11.3 88.9 100.0 7.5 1.6 0.0 97.6

6 Seram Bagian Barat

6.9 55.1 28.1 85.3 100.0 10.2 1.8 0.0 100.0

7 Seram Bagian Timur

8.5 45.1 39.3 83.7 100.0 0.0 1.3 0.0 98.6

8 Kepulauan Aru 1.7 67.1 17.0 86.0 84.5 2.8 1.0 0.0 100.0

9 Kota Tual 26.1 57.8 26.7 87.8 100.0 1.1 1.5 0.0 100.0

10 Maluku Barat Daya

0.0 0.0 0.0 91.3 79.5 58.5 0.0 0.0 0.0

11 Buru Selatan 19.2 54.5 23.4 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

PROVINSI 6.7 63.0 23.2 80.4 99.2 2.9 1.4 0.0 86.2

Prov. : MALUKU