Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia - KEMENPAR ISTA STD_150317_RevDimFINAL2.pdf ·...

Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan

Indonesia

Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017

BUKU PEDOMAN

BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

2

KATA PENGANTAR

Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Buku Pedoman

Penghargaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini dapat diselesaikan.

Buku pedoman ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan

Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi

Pariwisata Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pasal 9 ayat 8 yang

merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku

kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata

berkelanjutan dan skema untuk sertifikasi bagi destinasi pariwisata

berkelanjutan.

Pemberian penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis pembangunan

pariwisata di tingkat ASEAN yang menjadikan pariwisata berkelanjutan

sebagai dasar dan arahan pengembangan. Pedoman pemberian

penghargaan destinasi pariwisata berkelanjutan ini adalah agar para

pemangku kepentingan dalam suatu destinasi pariwisata memiliki

pengetahuan lebih mengenai penghargaan bagi destinasi pariwisata

berkelanjutan yang pada akhirnya membantu percepatan pengembangan

destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pedoman ini merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah dan akademisi

serta seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam

mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Kerjasama yang

dilaksanakan ini juga menjadi salah satu kekuatan percepatan

pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pemberian

penghargaan ini merupakan upaya untuk memastikan pencapaian penilaian

sertifikasi pariwisata berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya

kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya


3

Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk

peningkatan pembangunan yang inklusif dan bertanggungjawab.

Jakarta, Februari 2017

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi

dan Industri Pariwisata,

Dadang Rizki Ratman

NIP. 19630113 198811 1 001


4

DAFTAR ISI

COVER 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 5

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR LAMPIRAN 5

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tujuan 7

C. Ruang Lingkup 7

D. Sasaran 8

E. Pengertian Umum 8

BAB II KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN

PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

12

A. Kategori A Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 12

B. Kategori B Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal 26

C. Kategori C Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung 33

D. Kategori D Pelestarian Lingkungan 39

BAB III MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

39

A. Tahapan Persiapan Organisasi Tim

B. Tahapan dan Prosedur Seleksi, Penilaian dan pemberian

penghargaan

C. Penentuan Hasil Penilaian Pemenang

D. Jadwal ISTA I 2017

49

51

55

59

BAB IV PENUTUP

61

LAMPIRAN


5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Elemen Penilaian Kategori A Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Berkelanjutan

16

Tabel 2.2 Elemen Penilaian Kategori B Pemanfaatan Ekonomi untuk

Masyarakat Lokal

28

Tabel 2.3 Elemen Penilaian Kategori C Pelestarian Budaya Bagi

Masyarakat Dan Pengunjung

35

Tabel 2.4 Elemen Penilaian Kategori D Pelestarian Lingkungan 42

Tabel 3.1 Sistem Penilaian untuk Setiap Elemen 54

Tabel 3.2 Klasifikasi Hasil Penilaian 55

Tabel 4.1 Jadwal ISTA I 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Berkas Pengajuan Aplikasi ISTA 2017

Lampiran B. Matriks Penilaian ISTA 2017

Lampiran C. Berkas Self Evaluation ISTA 2017

Lampiran D. Form Nilai Visitasi Lapangan ISTA 2017

Lampiran E. Daftar Hadir Visitasi Lapangan ISTA 2017

Lampiran F. Form Rekapitulasi Nilai ISTA 2017


6

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI

DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan

perkembangan yang sangat pesat. Pada 2015, Kementerian Pariwisata

Indonesia mencatat bahwa di sektor pariwisata mengalami peningkatan

jumlah destinasi dan terbuka terhadap investasi dan menetapkan sektor

pariwisata menjadi core business ekonomi nasional dalam hal

pendapatan ekspor, pencipta lapangan pekerjaan, pengembangan

perusahaan dan pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam rangka mempercepat penerapan pembangunan pariwisata

berkelanjutan secara nasional Indonesia berkomitmen untuk

memberikan penghargaan pariwisata berkelanjutan berdasarkan

Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang merupakan acuan bagi

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya

dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan dan skema

untuk sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pemberian penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis

pembangunan pariwisata nasional, regional dan global yang menjadikan

pariwisata berkelanjutan sebagai dasar dan arahan pengembangan. Oleh

sebab itu, Kementerian Pariwisata menyusun suatu dokumen yang akan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada

destinasi-destinasi di Indonesia yang sedang berproses dan

menunjukkan adanya hasil dari penerapan prinsip-prinsip pariwisata


7

berkelanjutan dalam wujud penghargaan yang disebut dengan Indonesia

Sustainable Tourism Award (ISTA).

Konsep penghargaan pariwisata berkelanjutan Indonesia adalah

manifestasi top-up, augmented dan ancillary bonus dari proses penilaian

untuk sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan. Saat ini pemerintah

sedang melakukan penilaian sertifikasi destinasi pariwisata

berkelanjutan tersebut.

B. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan ISTA adalah:

1. Memberikan rekognisi terhadap pihak-pihak yang telah berupaya

untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam

pengembangan destinasi pariwisata yang telah melalui proses

sertifikasi destinasi untuk memotret implementasi dari prinsip-prinsip

pariwisata berkelanjutan di berbagai destinasi di Indonesia.

2. Mendorong lahirnya berbagai inovasi atas produk-produk pariwisata

berkelanjutan dan partisipasi dan kerjasama sektor publik maupun

swasta dalam pembangunan pariwisata di tingkat destinasi.

3. Menstimulasi agar semakin banyak destinasi yang menerapkan

prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sebagai ajang promosi

serta branding bagi destinasi pariwisata baik di tingkat nasional

maupun internasional dalam rangka mengakselerasi kunjungan

wisata ke Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Latar belakang, konsep, prinsip dan kriteria dari pemberian

penghargaan (award) bagi destinasi pariwisata yang sudah

menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan serta kriteria

destinasi yang dapat menerima penghargaan Pariwisata Berkelanjutan

Indonesia (ISTA);


8

2. Prosedur dan mekanisme penilaian pemberian penghargaan bagi

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

3. Deskripsi dan bukti kriteria penilaian pemberian penghargaan bagi

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

D. Sasaran

Sasaran pedoman pemberian penghargaan pariwisata berkelanjutan

dilakukan untuk destinasi pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip,

kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan ini adalah

agar para pemangku kepentingan dalam suatu destinasi pariwisata

yang terdiri atas Pemerintah daerah; Akademisi; Lembaga penelitian;

Pengelola kawasan/destinasi pariwisata; Pengunjung/wisatawan;

Masyarakat lokal; Komunitas; Lembaga swadaya masyarakat; dan

Pihak-pihak yang berkepentingan yang memenuhi kriteria pengelolaan

destinasi pariwisata berkelanjutan khususnya:

1. Pengelola desa wisata.

2. Pengelola kawasan.

3. Organisasi Tata Kelola Destinasi (Destination Management

Organization – DMO), BOP.

4. UPTD, BOP, Yayasan, PT

yang terintegrasi dalam komponen destinasi yaitu: daya tarik wisata

(DTW), aksesibilitas, amenitas dan lainnya.

E. Pengertian Umum

Dalam pedoman pemberian penghargaan bagi destinasi pariwisata

berkelanjutan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau

tujuan kunjungan wisatawan.


9

2. Destinasi wisata adalah daerah tujuan wisata, yang selanjutnya

disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada

dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan.

3. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan

dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan,

memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan

masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk

aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata

masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

4. Konsorsium adalah sebuah kelompok yang terdiri atas dua atau

lebih pengelola pariwisata pada sebuah destinasi.

5. Penghargaan pariwisata berkelanjutan Indonesia atau ISTA

(Indonesia Sustainable Tourism Award) adalah penghargaan bagi

destinasi pariwisata di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip

pariwisata berkelanjutan dan memenuhi kriteria tertentu untuk

mendapatkan penghargaan ASTA.

6. ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) adalah sebuah ajang

pemberian penghargaan bagi destinasi pariwisata di kawasan

ASEAN yang menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan

dan memenuhi kriteria tertentu untuk dinominasikan mendapatkan

penghargaan ASTA.

7. Partisipan adalah sekelompok orang/suatu entitas organisasi yang

mewakili sebuah destinasi dalam mengajukan keikutsertaan.

Partisipan dapat berbentuk entitas (model tata kelola yang ada di

Indonesia, yang sudah diakui, misalnya: berupa yayasan, Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Tourism Development Centre


10

(TDC), Desa Wisata, Organisasi Tata Kelola Destinasi (Destination

Management Organization-DMO), dan sebagainya.

8. Partisipan juga dapat berbentuk konsorsium pemangku

kepentingan di destinasi terkait yang terdiri atas pemangku

kepentingan publik dan swasta yang mengajukan produk

pariwisata berkelanjutan bersama-sama. Semakin besar jumlah

anggota tim maka kesempatan untuk menang semakin besar.

9. Destinasi nominator adalah partisipan yang dinyatakan lolos dari

tahap desk-evaluation.

10. Perjanjian konsorsium adalah sebagai dasar legalitas sebuah

entitas, dimana konsorsium tersebut harus memberikan bukti

berupa perjanjian multi-partners yang ditandatangani oleh semua

pihak (dilampirkan pada formulir pendaftaran). Setiap rekan yang

menjadi anggota sebuah konsorsium harus memiliki legalitas yang

nyata dan harus dinotifikasi terkait aplikasi yang diajukan.

11. Tim Juri adalah komite yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata

Indonesia untuk melakukan proses seleksi, penilaian dan

penentuan pemenang dari ISTA.

12. Tim Juri Kehormatan adalah komite yang ditunjuk oleh

Kementerian Pariwisata Indonesia untuk memberikan saran dan

pandangan akhir dalam penentuan pemenang ISTA.

13. Self-evaluation adalah kegiatan evaluasi diri secara mandiri yang

dilakukan oleh destinasi sebagai salah satu syarat untuk pengajuan

keikutsertaan dalam kompetisi ISTA. Format self-evaluation

disediakan.

14. Desk Evaluation adalah pemeriksaan dan penilaian yang objektif

dan sistematis terhadap laporan self-evaluation yang disusun oleh

partisipan. Desk evaluation merupakan tahapan seleksi awal

terhadap peserta.

15. Visitasi lapangan adalah kegiatan kunjungan ke lokasi destinasi

yang mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA setelah


11

dinyatakan lolos desk evaluation oleh dewan penilai. Pada kegiatan

visitasi lapangan dilakukan pemeriksaan dan penilaian yang

objektif serta sistematis berdasarkan bukti-bukti untuk mengambil

kesimpulan sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah

ditetapkan.

16. Fasilitator adalah orang yang ditunjuk oleh partisipan untuk

memfasilitasi tim juri pada saat visitasi lapangan.

17. Sekretariat tim juri adalah orang yang mendukung administrasi

dan pelaksanaan penilaian.


12

BAB II

KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN

PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Kriteria penilaian yang digunakan dalam ISTA adalah kriteria yang sesuai

dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi.

Kriteria ini memiliki semangat yang sama dengan ASEAN Tourism Standard

yang digunakan pada ajang pemberian penghargaan bagi destinasi

pariwisata berkelanjutan di tingkat ASEAN (dan digunakan dalam ASEAN

Sustainable Tourism Award).

Cakupan penilaian penghargaan didasarkan pada standar sertifikasi

destinasi pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Kategori A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Kategori B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal

Kategori C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung

Kategori D. Pelestarian Lingkungan

Kriteria, Deskripsi dan elemen penilaian masing-masing Kategori dapat

dijelaskan sebagai berikut:

KATEGORI A. PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

BERKELANJUTAN

Kategori A mengacu pada pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan

yang efektif mencakup kriteria:

1. perencanaan;

2. pengelolaan;

3. pemantauan; dan

4. evaluasi.


13

Kriteria perencanaan mencakup :

1. strategi destinasi yang berkelanjutan;

2. pengaturan perencanaan; dan

3. standar keberlanjutan.

Kriteria pengelolaan mencakup:

1. organisasi manajemen destinasi;

2. pengelolaan pariwisata musiman;

3. akses untuk semua;

4. akuisisi properti;

5. keselamatan dan keamanan;

6. manajemen krisis dan kedaruratan; dan

7. promosi.

Kriteria pemantauan mencakup:

1. monitoring;

2. inventarisasi aset; dan

3. atraksi pariwisata.

Kriteria evaluasi mencakup:

1. adaptasi perubahan iklim; dan

2. kepuasan pengunjung.

Deskripsi

Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 14 poin sebagai berikut:

1. Strategi Destinasi Berkelanjutan

Strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan

panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi,

amenitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas

kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap


14

memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan,

pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas,

kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi tersebut

dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari

pemangku kepentingan yang relevan.

2. Organisasi Manajemen Destinasi

Organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan

dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu juga melibatkan sektor

swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada.

3. Monitoring

Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan

secara berkala. Sistem tersebut mencakup isu lingkungan, ekonomi,

sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur

mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas

pendanaannya.

4. Pengelolaan Pariwisata Musiman

Strategi dan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang pariwisata

sepanjang tahun dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan ekonomi

dan masyarakat lokal, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu

diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan jelas termasuk

pembuatan kalender even/kegiatan wisata tahunan.

5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan program adaptasi

perubahan iklim, pengurangan risiko dan peningkatan kesadaran bagi

masyarakat, dan usaha pariwisata.

6. Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata

Daftar inventarisasi aset dan atraksi pariwisata yang selalu

diperbaharui minimal setiap tahun termasuk objek wisata, situs alam

dan budaya.

7. Pengaturan Perencanaan


15

Pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup

penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan

lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun bersama

dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam

dan budaya. Pedoman, peraturan, kebijakan ini dikomunikasikan

secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan.

8. Akses untuk Semua

Kebijakan untuk mendukung akses ke lokasi wisata, situs alam dan

budaya bagi semua, termasuk penyandang cacat ataupun yang

memiliki kebutuhan khusus, selama hal ini sesuai untuk diterapkan.

9. Akuisisi Properti

Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti yang sesuai dengan

hukum adat. Hukum dan peraturan ini disusun dengan konsultasi

publik, dan mempertimbangkan persetujuan dari masyarakat lokal dan

kompensasi yang wajar.

10. Kepuasan Pengunjung

Sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti

wawancara/survei dengan pengunjung (exit survey) atau penanganan

terhadap keluhan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyusun

rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan

pengunjung.

11. Standar Keberlanjutan

Sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam

kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku pariwisata, seperti

pengelola kawasan wisata, hotel, homestay, tour operator dan lainnya.

Sistem ini diharapkan berjalan secara konsisten dalam menerapkan

kriteria pariwisata berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah mendapat

sertifikasi dipublikasikan kepada publik.

12. Keselamatan dan Keamanan

Sistem untuk memantau, mencegah, menginformasikan, melaporkan

dan menangani isu-isu terkait dengan keselamatan dan keamanan,


16

termasuk kesehatan, kebakaran, kebersihan makanan, kelistrikan, dan

transportasi umum.

13. Manajemen Krisis dan Kedaruratan

Pengelolaan tanggap gawat darurat termasuk rencana aksi yang

disusun dengan mempertimbangkan masukan dari sektor swasta,

menjelaskan sumber daya manusia dan finansial, serta prosedur

komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.

14. Promosi

Promosi destinasi, produk dan layanan pariwisata dilakukan secara

akurat, otentik bertanggungjawab dan menghormati masyarakat lokal

serta wisatawan.

Tabel 2.1 Elemen Penilaian Kategori A Pengelolaan Destinasi

Pariwisata Berkelanjutan

No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG

A.1 Destinasi telah menyusun dan menerapkan strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang tersedia untuk umum.

A.1.a Strategi Pengembangan bertahun jamak

Fokus pada serta memperhatikan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan dan keselamatan.

- Sustainable

Tourism Strategy (STS)

- Sustainable Tourism Master Plan (STMP) yang

memuat kandungan/nilai kearifan lokal.

- Aturan adat tertulis maupun tidak tertulis

- Code of conduct

- Multi-year

Destination Development Plan

- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPARDA) - Rencana Tata

Ruang & Wilayah (RTRW)/Zonasi

- Rencana Program

dan Anggaran berjangka.

- Rencana aksi/kerja

A.1.b Terkini dan mudah diakses

oleh umum.

Rencana atau strategi pengembangan

destinasi bertahun jamak terkini dan mudah diakses oleh umum.

A.1.c Melibatkan masyarakat

Rencana atau strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat. Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media (ABC-GM)

A.1.d Komitmen politik

Destinasi memiliki komitmen politik


17


(Anggaran dan program kerja yang jelas) untuk menerapkan strategi pengembangan

bersama - Deklarasi.

Kesepakatan/MoU - Dokumen

Undangan Rapat/pertemuan, Notulen, Absensi.

A.2 Destinasi memiliki organisasi yang bertanggungjawab melakukan

koordinasi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan.

A.2.a Organisasi yang bertanggung jawab

Pada destinasi terdapat Organisasi resmi yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dalam

pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

- Forum Organisasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor

Swasta,

Masyarakat & Akademisi (Penta-helix)

- SK Pengangkatan beserta struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab cakupan wilayah.

- Forum Tata Kelola

Pariwisata yang melibatkan pemerintah dan swasta

- Rencana aksi/kerja

bersama - Forum koordinasi

antar sektor di kabupaten, kota dan propinsi.

- Forum organisasi

manajemen destinasi, tingkat kabupaten, propinsi yang melibatkan pemerintah nasional

- Forum koordinasi

yang melibatkan

Academician, Business, Community, Government, Media (ABC-GM) yang dibentuk sesuai skala/ukuran Destinasi.

A.2.b Keterlibatan Pihak Swasta & Pemerintah

Pihak swasta dan pemerintah terlibat dalam organisasi dan koordinasi kepariwisataan pada Destinasi.

A.2.c Ukuran & Skala Organisasi

Organisasi pariwisata yang ada sesuai dengan ukuran dan skala destinasi

A.2.d Tanggung-jawab Individu

Individu dalam organisasi pariwisata diberikan tanggung jawab untuk pengembangan

pariwisata berkelanjutan.

A.2.e Pendanaan Organisasi pariwisata - APBN, APBD


18


Organisasi ini memiliki pendanaan yang memadai.

- Swadana

- Dan sumber pendanaan lainnya (CSR, hibah, dll)

A.3 Destinasi memiliki sistem pengawasan, sistem pelaporan kepada publik, dan tanggap terhadap permasalahan.

A.3.a Pengawasan dan pelaporan publik

Pengawasan dan pelaporan publik mengenai permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia

dilaksanakan secara aktif pada destinasi.

- Sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan indikator yang jelas

- Monitoring dan

evaluasi secara teratur

- Laporan hasil

pengawasan yang dapat diakses oleh publik (studi, AMDAL, Analisis sosial budaya, penghargaan, dan lain -lain)

A.3.b Evaluasi Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan dikaji dan dievaluasi secara berkala.

- Sistem pelaporan

pengawasan secara periodik (misalnya; 3 bulanan, tahunan, 5 tahunan).

A.3.c Prosedur

mitigasi

Prosedur mitigasi terhadap dampak pariwisata didanai dan dilakukan secara aktif.

- Prosedur (S.O.P)

mitigasi dampak pariwisata.

- Rencana aksi daerah gas rumah kaca

- Program-program

mitigasi & adaptasi

A.4 Destinasi memiliki Sumber daya untuk melakukan mitigasi variabilitas pariwisata musiman.

A.4.a Strategi pada musim sepi

Strategi yang spesifik untuk memasarkan event -event dan atraksi pada musim sepi (low season), untuk menarik pengunjung sepanjang tahun.

- Dokumen

Sustainable Tourism Strategy (STS), dan

- Sustainable Tourism Master Plan (STMP) yang memuat kandungan/nilai kearifan lokal.

- Calendar of Event &

paket wisata - Website/digital

marketing - Foto-foto/poster /e-

flyer kegiatan - Kebijakan

insentif/paket stimulus

A.5 Destinasi memiliki Sistem untuk mengidentifikasi risiko dan

A.5.a Sistem Adaptasi Perubahan Iklim

Saat ini terdapat sistem tentang adaptasi perubahan iklim dan penilaian risiko.

- Perda antisipasi terhadap perubahan iklim,

- Implementasi

Rancangan


19


peluang yang terkait dengan perubahan iklim.

Undang-undang untuk Perubahan Iklim.

- Pelaksanaan

S.O.P & tindaklanjut.

- Rencana aksi

daerah gas rumah kaca

- Program-program mitigasi & adaptasi

A.5.b kebijakan/per

aturan/hukum mitigasi perubahan iklim

Hukum atau kebijakan

untuk mitigasi perubahan iklim dan mendorong penerapan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim tersebut.

- Peraturan yang

terkait mitigasi perubahan iklim

- Rencana Aksi

Daerah terkait kebijakan mitigasi perubahan iklim.

- Upaya penerapan teknologi yang dilakukan destinasi

- modul-modul

pelatihan berstandar internasional tentang perubahan iklim yang digunakan sebagai materi dalam program peningkatan).

A.5.c Program untuk pendidikan perubahan iklim

Program untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, industri pariwisata dan wisatawan mengenai perubahan iklim.

- Contoh-contoh program yang kreatif dan inovatif

- Poster/Dokumenta

si foto/video pelaksanaan program

A.6 Destinasi memiliki inventarisasi

terkini, mengenai aset dan atraksi pariwisata, termasuk situs

alam dan budaya.

A.6.a Inventarisasi dan klasifikasi aset dan

atraksi pariwisata.

Inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata

terkini, termasuk situs alam dan budaya.

- Daftar stock/

inventory aset pariwisata.

- Daftar Klasifikasi

Aset, - Daftar situs alam

dan budaya. - Poster/leaflet/peta

- Inventarisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

A.7 Destinasi memiliki panduan perencanaan, peraturan dan/atau

A.7.a Panduan perencanaan dan zonasi

Panduan perencanaan dan zonasi, peraturan dan/atau kebijakan yang melindungi sumber daya alam dan

- PERDA RTRW/Zonasi

- RTBL (Rencana

Tata Bangun &


20


kebijakan yang mensyaratkan adanya penilaian dampak lingkungan, ekonomi dan sosial, serta penggunaan lahan, desain,

konstruksi dan pembongkaran yang terintegrasi secara

berkelanjutan.

budaya. Lingkungan) - RIPPARDA

- Buku panduan/pedoman

A.7.b Panduan, peraturan/ kebijakan penggunaan lahan.

Panduan, peraturan dan/atau kebijakan mengenai penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran yang berkelanjutan.

A.7.c Masukan dari masyarakat lokal untuk pembuatan

panduan

Panduan perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan dibuat dengan masukan dari

masyarakat lokal dan melalui proses kajian secara rinci.

- Forum/Pertemuan

/musyarawah/ musrembang

- Undangan rapat

- Risalah rapat - Bahan Kajian

- Dokumentasi (foto)/

- Media massa

A.7.d Panduan perencanaan dikomunikasikan

Panduan perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat dan ditegakkan.

- Undangan

Sosialisasi - Penegakan dan

tindaklanjut - Publikasi media

(elektronik, cetak, lisan)

A.8 Situs alam dan budaya, dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kaum

disabilitas dan

orang-orang yang berkebutuhan khusus.

A.8.a Kebijakan yang mendukung akses individu berkebutuhan

khusus

Kebijakan yang mendukung akses ke situs dan fasilitas wisata, termasuk situs alam dan budaya bagi

individu penyandang

disabilitas dan individu berkebutuhan khusus.

- PERDA terkait

aksesibilitas/infrastruktur

- Tersedianya

fasilitas bagi

individu berkebutuhan khusus (ramp bagi pengguna kursi roda, Toilet khusus, dsb).

- Tersedianya akses digital/online

untuk memberikan informasi tentang situs.

- Kebijakan insentif/paket stimulus


21


A.8.b Solusi kebutuhan penyandang

disabilitas.

Solusi aksesibilitas didesain dengan memperhatikan

integritas situs dengan mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas.

- Tersedia alat bantu

sebagai solusi bagi individu berkebutuhan khusus yang datang berkunjung.

- Tersedia fasilitas

pendukung untuk memberi informasi khusus untuk penyandang

disabilitas (multimedia audiovisual, TIC, interpretation room)

A.9 Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti, dan adanya konsultasi

publik.

A.9.a Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti

Tersedianya kebijakan atau peraturan, termasuk ketentuan penegakannya; mengenai akuisisi

properti, yang sejalan dengan hak ulayat dan masyarakat adat,

- UU/Perda

perlindungan tanah dan masyarakat adat

- Kebijakan insentif

dan ganti rugi untuk akuisisi properti masyarakat

- Aturan adat mengenai kepemilikan tanah dan hak ulayat (hukum adat)

- Kebijakan yang berdasar pada Konvensi ILO 169 (1989) mengenai Masyarakat Pribumi dan Adat Pasal 13-19

Menghormati dan melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimanfaatkan

dan digunakan secara tradisional; penghargaan terhadap peninggalan adat; larangan pemindahan paksa; kompensasi atas kehilangan dan kerugian.

A.9.b Kebijakan atau Undang-Undang yang mempertimbangkan hak

Kebijakan atau Undang-Undang yang mempertimbangkan hak ulayat dan masyarakat adat,


22


ulayat dan masyarakat adat.

memastikan konsultasi publik dan memberikan otoritas untuk pemukiman hanya jika ada persetujuan dan/atau kompensasi yang wajar.

A.10 Sistem untuk memantau, melaporkan dan tindakan untuk meningkatkan

kepuasan pengunjung.

A.10.a Data kepuasan pengunjung

Pengumpulan dan pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik.

- Customer Complaint Form/Centre, rekapitulasi serta tindaklanjut.

- Visitor Satisfaction

Survey - Customer Call

Center / Crisis Center

A.10.b meningkatkan kepuasan pengunjung

Sistem untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung berdasarkan hasil monitoring.

- Dokumen

Peningkatan Mutu - Program

peningkatan loyalitas pengunjung

- Pelatihan terkait

peningkatan kepuasan pengunjung

- Survey Kepuasan

Pengunjung

- Service Cycle S.O.P (Pre-Arrival, Arrival, During Stay, Departure).

A.11 Sistem untuk mempromosikan standar keberlanjutan bagi industri yang konsisten. Destinasi pariwisata menyediakan daftar

perusahaan yang bersertifikasi atau diverifikasi secara berkelanjutan untuk masyarakat.

A.11.a Dukungan Industri untuk Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Sertifikasi pariwisata berkelanjutan atau sistem pengelolaan lingkungan yang didukung oleh industri.

- Sertifikat yang diperoleh dari lembaga-lembaga internasional/nasional dan lembaga sertifikasi terkait lainnya.

- Daftar usaha yang bersertifikasi.

A.11.b Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Sertifikasi pariwisata berkelanjutan atau sistem pengelolaan lingkungan.

- Destinasi/industri/usaha tersertifikasi oleh badan sertifikasi (ISO, PROPER, Eco/Green Label)


23


A.11.c Monitoring terhadap partisipasi bisnis

pariwisata dalam sertifikasi

Monitoring terhadap partisipasi bisnis pariwisata dalam sertifikasi pariwisata

atau sistem pengelolaan lingkungan.

- Sistem

Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Sistem Tanggap

Darurat dalam pengelolaan limbah.

- Amdal - Regulasi regional

untuk TDUP - SOP Penanganan

limbah

A.11.d Daftar Sertifikasi Perusahaan

Daftar perusahaan yang memiliki sertifikasi atau verifikasi secara berkelanjutan tersedia untuk publik.

- Daftar perusahaan yang memiliki sertifikasi

A.12 Destinasi pariwisata memiliki sistem pengawasan, pencegahan, pelaporan, dan tanggap kejahatan,

keselamatan, dan bahaya kesehatan.

A.12.a Kewajiban Inspeksi

Kewajiban Inspeksi terhadap kebakaran, kesehatan makanan, dan keamanan listrik pada properti pariwisata secara terus menerus.

- Recognition of

safety, hygiene, sanitation (SHS) standard yang terakreditasi

- Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

- S.O.P tertulis - Fasilitas/alat

penanganan keselamatan beserta kondisi nya.

- Badan POM

A.12.b Penanganan Keselamatan

Penanganan keselamatan seperti pos pertolongan pertama di pantai atau atau di situs/atraksi pariwisata lainnya.

- Pos Pertolongan Pertama pada

Kecelakaan (P3K) - Crisis Center - Penjaga

Pantai/balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta)

- Pelatihan untuk merespon keadaan darurat/ isu kejahatan.

- Sistem Peringatan /warning signs

A.12.c Sistem tanggap

kejahatan

Sistem pencegahan dan tanggap kejahatan.

- kelompok

masyarakat SISKAMLING/PECALANG/ Polisi Pariwisata

- CCTV

- Sistem


24


Pengamanan Lingkungan

- Early Warning/papan peringatan di lokasi strategis rawan kejahata

- Jalur Evakuasi

A.12.d Sistem perijinan taksi

Sistem perijinan taksi dengan tarif yang jelas dan sistem panggilan taksi yang terorganisir

di pintu masuk pengunjung.

- PERDA - PTSP (Pelayanan

terpadu Satu Pintu) - Akses Online

Reservation/Aplikasi Mobile Digital untuk taksi.

A.12.e Pelaporan Keselamatan & Keamanan kepada publik

Pelaporan kepada publik mengenai keselamatan dan keamanan.

- Call Centre yang

dapat dihubungi. - Petugas Keamanan

setempat - Laporan pelaporan

& tindaklanjut - Panduan

Keselamatan & keamanan

- Dinas setempat

A.13 Destinasi pariwisata memiliki perencanaan tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi destinasi. Elemen-elemen utama dikomunikasi kepada masyarakat lokal, pengunjung, dan pelaku usaha. Perencanaan tersebut terdiri dari prosedur dan

menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk staf, pengunjung,

dan masyarakat lokal, serta diperbaharui secara berkala.

A.13.a Rencana

tanggap krisis dan tanggap darurat

Rencana tanggap krisis dan tanggap darurat yang mempertimbangkan sektor pariwisata tersedia untuk publik.

- Risk S.O.P - Call Center SOP - Call Centre yang

dapat dihubungi. - Petugas

Keamanan setempat

- Laporan

pelaporan & tindaklanjut

- Panduan

Keselamatan & keamanan

- Dinas setempat

A.13.b Keuangan dan SDM untuk penerapan tanggap darurat

Keuangan/pembiayaan dan sumber daya manusia untuk penerapan rencana tanggap krisis dan

- Petugas tanggap kedaruratan

- Sumber

pembiayaan


25


tanggap darurat.

A.13.c Prosedur komunikasi krisis dan

darurat

Rencana tanggap darurat dikembangkan dengan masukan dari

sektor swasta dan menyertakan prosedur komunikasi selama dan setelah berlangsungnya keadaan krisis dan darurat.

- Modul pelaksanaan

regular dan sistemik (dampak berantai)

- SOP Krisis dan

Tanggap Darurat mengacu kepada BNPB dan dikembangkan bersama sektor swasta

A.13.d Pelatihan tanggap darurat

Rencana tanggap darurat menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk staf, pengunjung dan penduduk lokal.

- Program/modul

pelatihan sesuai standar nasional/internasional

A.13.e Rencana tanggap darurat

Rencana tanggap darurat diperbaharui secara berkala.

- Dokumen dan panduan Rencana Tanggap Darurat

- Evaluasi & Kontrol

secara berkala

A.14 Promosi yang akurat sesuai destinasinya dan produknya, jasanya, serta kepastian pengakuan keberlanjutannya. Isi promosi memperlakukan masyarakat lokal dan wisatawan secara otentik

dan rasa hormat.

A.14.a Pesan dalam promosi

destinasi

Pesan dalam promosi destinasi menggambarkan masyarakat lokal dan pengunjung secara otentik dan rasa hormat.

- Do’s & Don’t’s dalam media promosi

- Contoh pesan pada media promosi

- Campaign Promosi

yang bertanggungjawab

A.14.b Penjelasan produk dan layanan dalam pesan promosi

Pesan dalam promosi destinasi menjabarkan produk dan pelayanannya secara

akurat.

- Penjelasan produk yang lengkap dan keramahan pelayanannya

- Brosur, Flyer dalam

bentuk cetak maupun digital.


26

KATEGORI B. PEMANFAATAN EKONOMI UNTUK MASYARAKAT LOKAL

Standar ini mengacu pada pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal,

yaitu bagaimana Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada destinasi

dapat membawa atau memberikan banyak manfaat khususnya secara

ekonomi kepada masyarakat lokal.

Kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal pada Kategori B

meliputi:

1. pemantauan ekonomi;

2. peluang kerja untuk masyarakat lokal;

3. partisipasi masyarakat;

4. opini masyarakat lokal;

5. akses bagi masyarakat lokal;

6. fungsi edukasi sadar wisata;

7. pencegahan eksploitasi;

8. dukungan untuk masyarakat; dan

9. mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil.

Deskripsi

Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 9 poin yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Pemantauan Ekonomi

Pemantauan dan pengumpulan data terhadap kontribusi ekonomi

secara langsung dan tidak langsung dari sektor pariwisata yang

dipublikasikan setiap tahunnya, antara lain mengenai pengeluaran

pengunjung, pendapatan per kamar hotel, ketenagakerjaan dan

investasi. Data dipilah berdasarkan profil gender dan usia.

2. Peluang Kerja Untuk Masyarakat Lokal

Kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur agar perusahaan di

destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, peluang

pelatihan, keselamatan kerja dan upah yang adil (sesuai dengan upah


27

minimum rata-rata) dan setara untuk semua, termasuk perempuan,

generasi muda, penyandang cacat, kelompok minoritas dan lainnya.

3. Partisipasi Masyarakat

Sistem dan pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik

(pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat

lokal, dan lain-lain) dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

untuk pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan.

4. Opini Masyarakat Lokal

Sistem pengumpulan data, pemantauan, pelaporan terkait dengan

aspirasi (kekuatiran dan kepuasan) publik mengenai pengelolaan

destinasi pariwisata.

5. Akses Bagi Masyarakat Lokal

Program yang memastikan agar masyarakat lokal dapat tetap memiliki

akses ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama dan spiritual di

destinasi pariwisata.

6. Fungsi Edukasi Sadar Wisata

Program sapta pesona yang dilaksanakan secara reguler bagi masyarakat

lokal yang terkena dampak pengembangan pariwisata mengenai

pemahaman tentang peluang dan tantangan, serta pentingnya aspek

keberlanjutan.

7. Pencegahan Eksploitasi

Praktik, program dan perundang-undangan yang dipublikasikan untuk

mencegah komersialisasi dan eksploitasi, serta pelecehan seksual, atau

bentuk pelanggaran lainnya terhadap anakanak, remaja, perempuan,

dan kelompok minoritas.

8. Dukungan Untuk Masyarakat

Sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk

memberikan kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal, seperti

misalnya praktik-praktik keberlanjutan, konservasi keanekaragaman

hayati, pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya.

9. Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan yang Adil


28

Sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan

mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip

perdagangan yang adil. Produk lokal tersebut antara lain adalah produk

makanan, minuman, kerajinan, seni pertunjukan dan pertanian.

Tabel 2.2 Elemen Penilaian Kategori B Pemanfaatan Ekonomi

Untuk Masyarakat Lokal


B.1 Kontribusi

ekonomi langsung

dan tidak

langsung dari

perekonomian

destinasi wisata

dimonitor dan

diumumkan

paling sedikit

sekali setahun.

Apabila

memungkinkan,

laporan termasuk

data pengeluaran

pengunjung,

pendapatan per

kamar dan

investasi.

B.1.a Data

pengeluaran

pengunjung,

pendapatan

per kamar,

pekerjaan dan

investasi

Monitoring dan laporan

tentang data

pengeluaran

pengunjung,

pendapatan per kamar

yang tersedia, pekerjaan

dan investasi dilakukan

secara teratur.

- Data Satellite Tourism - Data BPS Daerah

B.1.b Monitoring &

laporan

kontribusi

pariwisata

Monitoring dan laporan

tentang kontribusi

pariwisata secara

langsung maupun tidak

langsung dilakukan

secara teratur setiap

tahun.

- Ketersediaan laporan

kontribusi pariwisata - Input/output report

- BPS Daerah

B.1.c Data tenaga

kerja

Pengumpulan dan

laporan terkait data

tenaga kerja yang

dipilah berdasarkan

jenis kelamin dan

kelompok umur

dilakukan setiap tahun.

- Analisis - Demografis,

Geografis, Psikografis dan Behavior

- BPS Daerah

- BAPPEDA/Dinas terkait


29


B.2 Perusahaan di

destinasi

menyediakan

kesempatan kerja

yang sama,

peluang

pelatihan,

keselamatan kerja

dan upah kerja

yang adil untuk

semua

B.2.a Persamaan

kesempatan

kerja

Peraturan atau

kebijakan mendukung

persamaan kesempatan

kerja bagi semua,

termasuk wanita, kaum

muda, disabilitas, kaum

minoritas dan kelompok

rentan lainnya.

- PERDA

pengarusutamaan gender (Tidak diskriminatif, toleransi)

- Data BPS dan dinas

terkait - Data proporsi tenaga

kerja berdasarkan gender

- Data TK

usaha/perusahaan/industri

B.2.b Program

pelatihan

Program pelatihan yang

menyediakan akses

yang sama bagi semua




rentan lainnya.

- Program/modul

pelatihan - Jenjang dan jenis

pelatihan

B.2.c Peraturan/ke

bijakan

keselamatan

kerja.

Peraturan atau

kebijakan yang

mendukung

keselamatan kerja bagi

semua.

- S.O.P Keselamatan

kerja - Peraturan Daerah

untuk K3 - Peraturan tenaga

kerja

B.2.d Peraturan/ke

bijakan upah

kerja.

Peraturan atau

kebijakan yang

mendukung upah kerja

yang adil bagi semua,




rentan lainnya.

- Peraturan

Kepegawaian/Kerja - Persentasi manajer

wanita pada destinasi pariwisata > 30%

- Penetapan

UMR/UMP

B.3 Destinasi

memiliki sistem

yang mendorong

partisipasi publik

dalam

perencanaan

tujuan dan

pengambilan

keputusan secara

berkelanjutan.

B.3.a Pelibatan

pemangku

kepentingan

Sistem yang melibatkan

pemangku kepentingan

baik dari pemerintah,

industri dan

masyarakat dalam

perencanaan

manajemen destinasi

dan pengambilan

keputusan.

- Undangan rapat - Risalah rapat

- Bahan Kajian - Dokumentasi (foto)

- Media massa

- Forum/Pertemuan/musyarawah/musrembang


30


B.3.b Pertemuan

tahunan

masyarakat

Pertemuan setiap tahun

dengan masyarakat

untuk mendiskusikan

tentang isu manajemen

destinasi.

- Pertemuan Forum

Tata Kelola Pariwisata (FTKP)

- Forum Diskusi

DMO/Pokdarwis/Karang Taruna/forum stakeholders lainnya

- Agenda rapat, risalah & tindaklanjut

B.4 Aspirasi,

keprihatinan dan

kepuasan

masyarakat lokal

tentang

manajemen

destinasi

dimonitor, dicatat

dan dilaporkan

secara berkala

dan tepat waktu.

B.4.a Pengumpulan,

monitoring,

pencatatan

dan pelaporan

data.

Pengumpulan,

monitoring, pencatatan

dan pelaporan tentang

data mengenai aspirasi,

keprihatinan dan

kepuasan penduduk

tentang manajemen

destinasi dilakukan

secara berkala.

- Monitoring, evaluasi

dan tindaklanjut Sustainable Tourism Master Plan (STMP) yang memuat kandungan/nilai kearifan lokal.

- Kegiatan

POKDARWIS yang menampung aspirasi komunitas local

- Call Center,

- Crisis Center, - Customer Satisfaction

Survey - Data dari dinas

terkait

B.4.b Ketepatan

waktu

pengumpulan,

monitoring,

pencatatan

dan

pelaporan.

Pengumpulan,

monitoring, pencatatan

dan pelaporan

dilakukan tepat waktu.

- Mekanisme Monev dan Laporan tepat waktu

B.5 Destinasi

memonitor,

melindungi dan

apabila

diperlukan,

merehabilitasi

dan

mengembalikan

akses masyarakat

lokal kepada situs

alam dan budaya.

B.5.a Program

untuk

memonitor,

melindungi

dan

merehabilitasi

Program untuk

memonitor, melindungi

dan merehabilitasi atau

mengembalikan akses

publik kepada

masyarakat lokal dan

pengunjung domestik

kepada situs alam dan

budaya.

- RIPPARDA

- Strategic Planning

- Destination Development Program

- Program Konservasi

- Do’s and Don’t’s - PERDA

RTRW/Zonasi - RTBL (Rencana Tata

Bangun & Lingkungan)

- RIPPARDA - Buku

panduan/pedoman

B.5.b Memonitor

tingkah laku

dan karakter

Memonitor tingkah laku

dan karakter dari

pengunjung lokal,

- House Rules

- Visitors Management - Survey pengunjung

(preferensi &


31


pengunjung domestik dan

mancanegara terhadap

situs dan atraksi

pariwisata

kepuasan)

B.6 Destinasi

menyediakan

program berkala

bagi masyarakat

yang belum

memiliki

kesadaran

pariwisata untuk

meningkatkan

pemahaman

mereka tentang

peluang dan

tantangan di

dunia pariwisata

dan

keberlanjutan.

B.6.a Program

peningkatan

sadar wisata

Program untuk

meningkatkan

kesadaran akan peran

dan potensi

berkontribusi dalam

pariwisata dari

masyarakat, sekolah

dan institusi pendidikan

tinggi.

- Program sosialisasi

dan kampanye sadar wisata

- Aksi Sapta Pesona - Kurikulum

pendidikan - Pemanfaatan media

dan nilai budaya lokal untuk meningkatkan sadar

wisata

B.7 Destinasi

memiliki hukum

dan tindakan

untuk mencegah

praktik

komersialisasi,

seks atau segala

macam bentuk

eksploitasi dan

pelecehan

terhadap

siapapun,

khususnya anak-

anak, remaja,

wanita, dan kaum

minoritas. Hukum

dan tindakan

tersebut

dikomunikasikan

kepada publik.

B.7.a Hukum &

program

pencegahan

Hukum dan program

untuk mencegah

praktik komersialisasi,

seks atau segala macam

bentuk eksploitasi,

diskriminasi atau

pelecehan terhadap

penduduk atau

wisatawan.

- PERDA terkait pencegahan exploitasi, diskriminasi dan komersialisasi

- RIPPARDA

- Sistem proteksi dan Pencegahan yang

mengacu kepada peraturan dan lembaga terkait (KPAI, PPA, dll)

- Call center untuk pelaporan kasus

- Sistem rehabilitasi

B.7.b Hukum dan

program

dikomunikasi

kan

Hukum dan program

dikomunikasikan

kepada publik.

- Data dari

dinas/lembaga terkait (Jumlah kasus yang tercatat dilaporkan


32


Penanganan kasus)

- Sosialisasi dan publikasi melalui media online/cetak/lisan

B.8 Destinasi

memiliki sistem

yang

memungkinkan

dan mendorong

industri,

wisatawan dan

masyarakat

umum untuk

berkontribusi

terhadap

masyarakat dan

inisiatif

berkelanjutan.

B.8.a Program

kontribusi

Industri,

wisatawan

dan

masyarakat.

Program bagi industri,

wisatawan dan

masyarakat publik

untuk berkontribusi

donasi terhadap

masyarakat dan inisiatif

konservasi

keanekaragaman hayati

dan/atau

pengembangan

infrastruktur.

- Program CSR yang berkontribusi terhadap lingkungan

sekitar.

- Public Private

Community Partnership (PPCP)

- Program Sharing

economy di bidang pariwisata

B.9 Destinasi

memiliki sistem

yang mendukung

penduduk lokal

dan pengusaha

kecil dan

menengah,

mempromosikan

dan

mengembangkan

produk lokal yang

berkelanjutan dan

prinsip

perdagangan yang

adil berdasarkan

alam dan budaya

lokal. Termasuk

makanan dan

minuman,

kerajinan tangan,

pertunjukan

kesenian, produk

pertanian dan

lain-lain.

B.9.a Program yang

membangun

kapasitas

penduduk dan

pengusaha

lokal

Program yang

mendukung dan

membangun kapasitas

penduduk lokal,

pengusaha kecil dan

menengah.

- Program yang terinspirasi dari tradisi lokal (contoh; seperti Awig-awig, Trihitakarana)

- Program dari

pengusaha seperti; ketersediaan pelatihan wirausaha, finansial dan akses terhadap pasar.

- Sektor perbankan

menyediakan KUR

- Public Private Community Partnership (PPCP)

- Program Sharing

economy di bidang pariwisata

- Program rantai nilai

di bidang pariwisata

(tourism linkage) - Program CSR

(Corporate Social Responsibility)

B.9.b Program yang

mendorong industri

untuk membeli produk

dan pelayanan dari area

setempat.

- Program yang

menyerap pemakaian produk lokal termasuk produk pertanian, kerajinan


33


tangan/souvenir

B.9.c Program yang

mempromosikan dan

mengembangkan

produk lokal yang

berkelanjutan

berdasarkan alam dan

budaya lokal.

- Program kerjasama

antar pemangku kepentingan untuk mempromosikan produk lokal

B.9.d Dukungan

terhadap

Pengrajin/Pet

ani lokal

Program untuk

mendukung pengrajin

lokal, petani dan

supplier dalam tourism

value chain (rantai nilai

pariwisata)

- Penggunaan produk-

produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata

- SME menjadi mitra usaha pariwisata

KATEGORI C. PELESTARIAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT DAN

PENGUNJUNG

Kategori ini mengacu pada bagaimana destinasi telah mengupayakan dan

melaksanakan perlindungan terhadap berbagai aspek terkait pelestarian

budaya, seperti; cagar budaya, benda-benda atau artefak arkeologi,

kesenian tari dan musik, kuliner, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya.

Kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung meliputi:

1. perlindungan atraksi wisata;

2. pengelolaan pengunjung;

3. perilaku pengunjung;

4. perlindungan warisan budaya;

5. interpretasi tapak;

6. perlindungan kekayaan intelektual.

Deskripsi


34

Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 6 poin yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Perlindungan Atraksi Wisata

Kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi, dan

melestarikan situs alam dan budaya, termasuk warisan budaya dalam

bentuk bangunan (bersejarah dan arkeologi) serta pemandangan

pedesaan dan perkotaan yang indah.

2. Pengelolaan Pengunjung

Sistem yang mengatur alur kunjungan pada suatu lokasi wisata.

Didalamnya juga termasuk langkah-langkah untuk melestarikan,

melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya.

3. Perilaku Pengunjung

Panduan yang jelas bagi pengunjung untuk berperilaku yang sesuai dan

tepat pada lokasi-lokasi wisata yang sensitif. Panduan ini dirancang

untuk meminimalkan dampak negatif dari pengunjung terhadap lokasi

wisata yang sensitif dan sebaliknya dapat memperkuat perilaku positif

dari pengunjung pada saat berada di lokasi wisata tersebut.

4. Perlindungan Warisan Budaya

Hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau

pemberian artefak bersejarah dan/atau bernilai arkeologis kepada pihak

lain.

5. Interpretasi Tapak

Ketersediaan informasi interpretatif yang akurat pada suatu lokasi wisata

alam dan budaya. Informasi tersebut sudah sesuai dengan budaya

setempat, dikembangkan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan

dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh

pengunjung.


35

6. Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hukum dan sistem yang jelas untuk memberikan kontribusi pada

perlindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan

individu.

Tabel 2.3 Elemen Penilaian Kategori C Pelestarian Budaya Bagi

Masyarakat Dan Pengunjung


C.1 Destinasi

memiliki

kebijakan dan

sistem untuk

mengevaluasi,

merehabilitasi

dan melestarikan

situs alam dan

budaya, termasuk

bangunan

bersejarah

(sejarah dan

arkeologi) serta

pemandangan

pedesaan dan

perkotaan

C.1.a Sistem

pengelolaan

untuk

melindungi

Sistem pengelolaan

untuk melindungi:

1). situs alam dan

2). budaya, termasuk

3). bangunan bersejarah

serta

4). pemandangan

pedesaan dan perkotaan.

- Sistem tertulis; berstandar/terakreditasi nasional dan/internasional

- Sistem kearifan

lokal perihal konservasi dan preservasi alam.

- Filosofi lokal seperti

TRIHITAKARANA, AWIG-AWIG yang membantu memelihara/melindungi alam dan budaya lokal

- UU no 11 (sistem pengelolaan situs budaya dan bangunan

bersejarah)

C.1.b Sistem

mitigasi

Sistem untuk:

1).mengawasi,

2).mengukur dan

3).melakukan mitigasi

terhadap dampak

pariwisata pada situs

dan atraksi wisata.

- Sistem monitoring - Sistem untuk

mengawasi dan mengukur dampak pariwisata

- Evaluasi dan

tindaklanjut monitoring

C.2 Destinasi telah

memiliki sistem

pengelolaan

pengunjung

untuk tapak

wisata yang

termasuk di

dalamnya

tindakan-

C.2.a Mekanisme

administratif

Mekanisme administratif

bertanggung jawab

untuk melaksanakan

rencana dan operasional

pengelolaan pengunjung.

- Sistem

administratif manajemen wisatawan; termasuk didalamnya aksi untuk melestarikan, melindungi dan


36


tindakan untuk

mempertahankan,

melindungi, dan

memperkuat aset

alam dan budaya.

meningkatkan asset alam dan budaya pada

atraksi wisata/destinasi

- Perencanaan administartif untuk menangani tanggungjawab operasional dalam pengelolaan pariwisata.

C.3 Destinasi telah

menyediakan dan

menerbitkan

panduan perilaku

pengunjung yang

pantas pada situs

yang sensitif.

Panduan ini

didesain untuk

meminimalkan

dampak yang

merugikan situs

tersebut dan

meningkatkan

perilaku

pengunjung yang

positif.

C.3.a Panduan

Prilaku

Pengunjung

Panduan budaya dan

lingkungan untuk

prilaku pengunjung pada

situs sensitive.

- Signage/papan panduan Do’s & Donts’ pada situs/tapak.

- Panduan

cetak/Online

C.3.b Tata laksana

pemandu

wisata

Tata laksana (code of

practice) bagi pemandu

wisata dan tour operator.

- Panduan tata laksana praktik pemandu untuk meminimalisir dampak negative dan meningkatkan prilaku positif pengunjung yang dipandu.

- Codes of Conduct

- Standar Etiket &

Peraturan sebagai panduan bagi

pengunjung & pemandu

C.4 Destinasi telah

memiliki hukum

yang mengatur

penjualan,

perdagangan,

pameran atau

pemberian artefak

arkeologi dan

bersejarah.

C.4.a Perlindungan

artefak

bersejarah

Hukum dan peraturan

untuk melindungi artefak

bersejarah dan arkeologi

termasuk yang berada di

bawah air serta bukti

tindakan penegakannya.

- PERDA atas

rujukan: - UU No. 11 th 2010

Cagar Budaya - PP NO 10 tahun

1993 tentang pelaksanaan undang-undang no 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya


37


C.4.b Perlindungan

warisan seni

budaya

Program untuk

melindungi warisan seni

budaya tak berbentuk

(seperti lagu,musik,

drama, keterampilan dan

kerajinan).

Sesuai UU No 11

mengenai tahapan

program

perlindungan/pelestari-

an:

1. Pencatatan secara

regional, nasional dan

internasional (Hak

Cipta)

2. Pelaksanaan

event/festival/prosesi/

upacara/pagelaran

secara rutin

3. Sanggar/ Pusat Seni

Budaya.

4. Muatan lokal dalam

pendidikan.

5. Calendar of Event

- Program yang

merujuk pada Konvensi UNESCO ttg Perlindungan Intangible Cultural Heritage

- Daftar Pencatatan

secara regional, nasional dan internasional mengenai Hak Cipta.

- Bukti Pelaksanaan

event/festival/prosesi/upacara/pagelaran secara rutin

- Terdapat Sanggar/ Pusat Seni Budaya.

- Bukti seni sebagai

muatan lokal dalam pendidikan.

- Calendar of Event

C.5 Informasi

interpretatif yang

akurat disediakan

untuk tapak alam

dan budaya.

Informasi ini

harus sesuai

dengan budaya

setempat,

dikembangkan

secara kolaborasi

bersama

masyarakat dan

dikomunikasikan

dengan bahasa

yang relevan bagi

pengunjung.

C.5.a Informasi

interpretatif

Informasi interpretatif

tersedia untuk

pengunjung di Tourism

Information Center dan

pada tapak alam dan

budaya.

- Jumlah & kualitas

interpreter & story teller; Kompetensi, skill, knowledge, attitude, bahasa.

C.5.b Kesesuaian

informasi

dengan

budaya

Informasi interpretatif

sesuai dengan budaya

setempat.

- Kesesuaian

informasi yang diberikan dengan budaya lokal setempat

C.5.c Kolaborasi Informasi interpretatif ini - Keterlibatan

masyarakat dan


38


masyarakat dikembangkan secara

kolaborasi bersama

masyarakat.

pemangku kepentingan dalam mengembangkan

informasi interpretatif.

C.5.d Ketersedian

bahasa yang

relevan

Informasi ini tersedia

dalam bahasa yang

relevan dengan

pengunjung.

- Bukti ketersedian informasi dalam beberapa bahasa yang relevan

C.5.e Pelatihan

bagi

pemandu

Pelatihan bagi pemandu

wisata dalam

penggunaan informasi

yang tepat

- Kemampuan

pemandu dalam ketrampilan penggunaan bahasa asing.

- Dokumentasi

pelaksanaan program

C.6 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk

berkontribusi

dalam melindungi

dan

mempertahankan

hak kekayaan

intelektual

masyarakat dan

individu.

C.6.a Perlindungan

kekayaan

intelektual

Hukum, peraturan dan

program untuk

melindungi hak

kekayaan intelektual

individu dan masyarakat.

- PERDA

- HAK CIPTA

D.12.b Penggunaan

Transportasi

aktif

Program untuk membuat

pengunjung tertarik

menggunakan

transportasi aktif

(contohnya:

walking/jogging/

running; cycling)


39

KATEGORI D. PELESTARIAN LINGKUNGAN

Kategori D mengacu pada aspek bagaimana destinasi telah

mengupayakan dan melaksanakan pelestarian lingkungan dalam

pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerahnya.

Kriteria pelestarian lingkungan meliputi :

1. risiko lingkungan;

2. perlindungan lingkungan sensitif;

3. perlindungan alam liar (flora dan fauna);

4. emisi gas rumah kaca;

5. konservasi energi;

6. pengelolaan air;

7. keamanan air;

8. kualitas air;

9. limbah cair;

10. mengurangi limbah padat;

11. polusi cahaya dan suara; dan

12. transportasi ramah lingkungan.

Deskripsi

Pada standar ini destinasi ditinjau dari 12 poin yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Risiko Lingkungan

Sistem yang dibentuk baik berupa kebijakan atau kearifan lokal yang

berbentuk lembaga resmi maupun tidak yang mampu mengurangi

potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan

sebagai akibat pengembangan pariwisata. Selain itu juga meliputi

pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan.


40

2. Perlindungan Lingkungan Sensitif

Sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan;

ekosistem, spesies dan konservasi habitat; dan pencegahan terhadap

masuknya spesies yang bersifat invasif.

3. Perlindungan Alam Liar (Flora dan Fauna)

Sistem untuk memastikan adanya kepatuhan destinasi terhadap

hukum lokal, nasional dan internasional serta standar untuk kegiatan

memanen atau penangkapan, pameran dan penjualan tumbuhan

maupun satwa liar.

4. Emisi Gas Rumah Kaca

Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur,

memantau, meminimalkan, melaporkan kepada publik dan

mengurangi kegiatannya yang meningkatkan kadar gas buangan pada

atmosfer (emisi gas rumah kaca).

5. Konservasi Energi

Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur,

memantau, mengurangi, dan mengumumkan konsumsi energi, serta

mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

6. Pengelolaan Air

Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau,

mengurangi dan melaporkan kepada publik mengenai penggunaan air

perusahaan tersebut.

7. Keamanan Air

Sistem yang memantau sumber daya air pada destinasi untuk

memastikan bahwa penggunaan oleh perusahaan sudah seimbang

dan sesuai dengan kebutuhan air dari masyarakat setempat; atau

memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat

setempat maupun untuk penggunaan lainnya.


41

8. Kualitas Air

Sistem untuk memonitor kualitas air minum dan kualitas air untuk

kegiatan rekreasi dengan menggunakan standar kualitas yang tepat.

Hasil pemantauan tersedia untuk umum dan terdapat sistem pada

destinasi untuk merespon berbagai permasalahan terkait kualitas air

secara tepat waktu.

9. Limbah Cair

Sistem yang jelas dan dijalankan dengan konsisten terkait penentuan

lokasi, pemeliharaan dan pengujian debit dari septic tank; pengolahan

limbah cair yang memastikan limbah diproses dengan baik dan

digunakan kembali atau dikeluarkan dengan aman dan efek samping

yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan.

10. Mengurangi Limbah Padat

Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengurangi,

menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Setiap sampah

yang tidak dapat digunakan kembali dapat dikelola dengan aman

untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

11. Polusi Cahaya dan Suara

Panduan yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk

meminimalkan kegiatan operasionalnya yang dapat menyebabkan

gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan.

12. Transportasi Ramah Lingkungan

Sistem yang mendorong penggunaan alat transportasi yang efisien

bahan bakar dan ramah terhadap lingkungan, baik transportasi

publik maupun transportasi aktif yang dilakukan tiap orang (berjalan

kaki dan bersepeda).

Tabel 2.4 Elemen Penilaian Kategori D Pelestarian Lingkungan


42


D.1 Destinasi telah

mengidentifikasi

risiko lingkungan

dan memiliki

sistem

penanganannya.

D.1.a Penilaian

keberlanjuta

n

Penilaian keberlanjutan

destinasi untuk 5 (lima)

tahun terakhir telah

teridentifikasi risikonya

terhadap lingkungan.

- Program untuk

menilai keberlanjutan destinasi dalam 5 tahun terakhir

D.1.b Penanganan

resiko

Sistem penanganan

risiko telah tersedia.

- Perda

- RIPPARDA - S.O.P

- Panduan Evakuasi

- House rules,

- jalur evakuasi

- Sistem yang konsisten dilaksanakan untuk identifikasi resiko lingkungan

- Rencana Aksi

D.2 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk memonitor

dampak

pariwisata

terhadap

lingkungan,

melestarikan

habitat, spesies

dan ekosistem

yang ada dan

mencegah

masuknya spesies

asing (invasive).

D.2.a Inventarisasi

habitat &

margasatwa

Melaksanakan dan

memperbaharui

inventarisasi habitat

dan margasatwa yang

sensitif dan terancam

punah.

- Updating data Inventarisasi habitat dan margasatwa

- Program Rehabilitasi, tanam pohon, tanam terumbu karang,

dsb - Program Konservasi

D.2.b Sistem

perlindungan

ekosistem

Sistem pengelolaan

untuk memonitor

dampak dan melindungi

ekosistem, lingkungan

dan spesies yang

sensitif.

- PERDA

RTRW/Zonasi - RTBL (Rencana Tata

Bangun & Lingkungan)

- RIPPARDA


- Sistem manajemen untuk memonitor dampak lingkungan dan melindungi ekosistem.

D.2.c Pencegahan

spesies asing

Sistem untuk mencegah

masuknya spesies asing

(invasive)

Sistem pencegahan

masuknya spesies

asing (karantina,dsb)

Peraturan yang

mencegah masuknya

spesies asing


43


D.3 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk

memastikan

kesesuaian

dengan hukum

lokal, nasional

dan internasional

serta standar

untuk berburu

atau menangkap,

memamerkan dan

menjual flora dan

fauna.

D.3.a Aturan

terkait

penjualan

spesies

langka

Sistem terkait:

Convention on

International Trade in

Endangered Species of

Wild Fauna and Flora

(CITES).

- Sistem yang

memenuhi peraturan internasional, nasional dan regional tentang aturan menjual kekayaan alam liar.

- Termasuk

didalamnya aturan tentang memanen, memetik, menebang

(flora), menjala, menangkap (fauna) yang dilindungi.

- Dokumen S.O.P

- PERDA RTRW/Zonasi

- RTBL (Rencana

Tata Bangun & Lingkungan)

- RIPPARDA


D.3.b Peraturan &

standar

pelindungan

alam liar

Peraturan dan standar

untuk:

1) mengontrol

perburuan atau

2) penangkapan,

3) memamerkan dan

4) menjual flora dan

fauna

D.4 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk mendorong

perusahaan

mengukur,

memonitor,

meminimalkan,

melaporkan

kepada publik

dan melakukan

mitigasi emisi gas

rumah kaca

untuk semua

aspek operasional

(termasuk emisi

dari penyedia

jasa).

D.4.a Program

emisi gas

rumah kaca

Program pendampingan

untuk membantu

perusahaan dalam:

1) mengukur,

2) memonitor,

3) meminimalkan dan

4) melaporkan kepada

publik

mengenai emisi gas

rumah kaca.

- Perda antisipasi terhadap perubahan iklim,

- Implementasi

Rancangan Undang-undang untuk Perubahan Iklim.

- Pelaksanaan S.O.P

& tindaklanjut. - Rencana aksi


- Program-program

mitigasi &

adaptasi - Pelaksanaan

Program - Dokumentasi

foto/video - Flyer, Brosur

D.5 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk mendorong

perusahaan

dalam mengukur,

memonitor,

mengurangi dan

D.5.a Konsumsi

energi

Program untuk:

1) mempromosikan

dan mengukur

konservasi energi,

2) memonitor,

- Perda mitigasi dan

adaptasi - Perda tentang

pemanfaatan energi terbarukan

- Peraturan dan

program penerapan efisiensi energi


44


melaporkan

konsumsi energi

serta

ketergantungan

pada bahan bakar

fosil.

3) mengurangi serta

4) melaporkan

konsumsi energi

kepada publik.

- Pelaksanaan S.O.P

& tindaklanjut. - Rencana aksi


- Dinas/lembaga/asosiasi terkait

D.5.b Kebijakan

tentang

energi

terbarukan

Kebijakan dan insentif

untuk

1) mengurangi

ketergantungan

bahan bakar fosil,

2) meningkatkan

efisiensi energi dan

3) mendorong adopsi

serta

4) penggunaan

teknologi energi

terbarukan

- PERDA tentang

energi terbarukan

D.6 Destinasi telah

memiliki sistem

yang mendorong

perusahaan

untuk mengukur,

memonitor,

mengurangi serta

melaporkan

penggunaan air

kepada publik.

D.6.a Program

pendamping

anpenggunaa

n air


untuk membantu

perusahaan dalam

1) mengukur,

2) memonitor,

3) mengurangi dan

4) melaporkan

penggunaan air.

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Perda tentang

pemanfaatan dan pengelolaan air minum

- Peraturan dan



- Masyarakat

D.7 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk memonitor

sumber air dan

memastikan

bahwa

penggunaan air

oleh perusahaan

sesuai dengan

kebutuhan

masyarakat di

destinasi.

D.7.a Sistem

pengelolaan

air

Sistem pengelolaan

untuk memastikan

bahwa air yang

digunakan oleh

perusahaan dan yang

dibutuhkan oleh

masyarakat lokal telah

seimbang dan sesuai.

- Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) - Perda tentang

pemanfaatan dan

pengelolaan air minum

- Peraturan dan program penerapan efisiensi energi

- Dinas/lembaga/aso

siasi terkait - Masyarakat

- S.O.P Sistem pengelolaan

D.8 Destinasi telah D.8.a Pengelolaan Sistem pengelolaan - Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM)


45


memiliki sistem

untuk memonitor

kualitas air

minum dan

rekreasi dengan

menggunakan

kualitas standar.

Hasil monitoring

disediakan untuk

publik dan

destinasi memiliki

sistem untuk

menanggapi isu

kualitas air

dengan tepat

waktu.

kualitas air

minum

untuk memonitor dan

melaporkan kualitas air

minum dan re-kreasi

kepada publik.

- Perda tentang

pemanfaatan dan pengelolaan air minum

- Peraturan dan



- Masyarakat

- Standar air bersih

layak minum

D.8.b Hasil

monitoring

kualitas air

Hasil monitoring

tersedia untuk publik.

- Laporan hasil

evaluasi dan monitoring URL address akses internet

- Sistem

pengeleloaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air

D.8.c Sistem

untuk

menanggapi

isu kualitas

air

Sistem untuk

menanggapi isu kualitas

air dengan tepat.

- S.O.P Sistem pengelolaan

- Tindaklanjut

keluhan terkait air (jika ada)

- Call center

- Crisis Center

D.9 Destinasi telah

memiliki panduan

yang jelas dan

dilaksanakan

dalam

penempatan,

pemeliharaan dan

pengujian isi

septic tank

dengan sistem

pengolahan

limbah cair, serta

memastikan

limbah diolah

dengan baik,

digunakan

kembali atau

dibuang secara

aman dengan efek

D.9.a Peraturan

terkait

pengelolaan

septic tank

Peraturan dalam;

1) penempatan,

2) pemeliharaan dan

3) pengujian isi septic

tank dan

4) sistem pengolahan

limbah cair, serta

5) bukti tindakan

penegakannya.

- Perda pengelolaan

septic tank


46


kerugian yang

minimal bagi

warga lokal dan

lingkungan.

D.9.b Peraturan

pengolahan

limbah cair

Peraturan untuk

memastikan ukuran

dan jenis pengolahan

limbah cair yang sesuai

untuk lokasi tersebut

dan bukti tindakan

penegakannya.

- Peraturan Daerah

limbah padat dan cair

- Dinas atau lembaga

terkait

D.9.c Program

pengolahan

limbah cair


untuk membantu

perusahaan dalam

mengolah dan

menggunakan kembali

limbah cair secara

efektif

- Perda pengolahan

limbah cair - Dinas dan lembaga

terkait

D.9.d Program

pengolahan

limbah yang

aman dengan

efek

kerugian

minimal.

Program untuk

memastikan pengolahan

limbah yang baik, aman

untuk digunakan

kembali atau dibuang

dengan efek kerugian

yang minimal bagi

warga lokal dan

lingkungan.

- Perda pengolahan

limbah cair - Program “proper

liquid waste treatment” aman digunakan atau

dibuang. - Dinas/lembaga

terkait - Masyarakat

D.10 Destinasi telah

memiliki sistem

untuk mendorong

perusahaan

untuk

mengurangi,

menggunakan

kembali dan

mendaur ulang

limbah padat.

Limbah padat

yang memiliki

residu dan tidak

dapat didaur

ulang, dibuang

secara aman.

D.10.a Sistem

pengumpula

n limbah

padat

Sistem pengumpulan

limbah padat dilakukan

dengan mencatat

jumlah limbah yang

dihasilkan.

- Perda pengelolaan

limbah padat - Sistem Pengelolaan

sampah - Program Reduce,

Reuse, Recycle - Program Bank

Sampah

D.10.b Perencanaan

pengelolaan

limbah

(waste

treatment

planning)

Perencanaan

pengelolaan limbah

padat yang diterapkan,

memiliki tujuan

kuantitatif untuk

meminimalkan dan

memastikan

- Waste treatment

planning


47


pembuangan secara

aman dan

berkelanjutan, serta

tidak digunakan

kembali maupun didaur

ulang.

D.10.c Program

mendaur

ulang limbah

padat

Program untuk

membantu perusahaan

mengurangi,

menggunakan kembali

dan mendaur ulang

limbah padat.

- Perda pengelolaan

limbah padat - Sistem Pengelolaan

sampah - Program Reduce,

Reuse, Recycle

D.10.d Program

Pengurangan

Penggunaan

Botol Plastik

Program untuk

mengurangi

penggunaan botol air

kemasan plastik oleh

perusahaan dan

pengunjung.

- Program “Reduce”

pengurangan penggunaan botol minuman plastik/kemasan


memiliki panduan

dan peraturan

untuk

meminimalkan

polusi cahaya dan

suara.

Destinasi

mendorong

perusahaan

untuk mengikuti

panduan dan

peraturan ini.

D.11.a Panduan/

peraturan

untuk

meminimalk

an polusi

cahaya dan

suara

Panduan dan peraturan

untuk meminimalkan

polusi cahaya dan

suara.

- Perda terkait polusi suara

D.11.b Program

meminimalk

an polusi

cahaya dan

suara.


untuk mendorong

perusahaan mengikuti

panduan dan peraturan

dalam meminimalkan

polusi cahaya dan

suara.

- Perda tentang

pengaturan papan reklame/billboard

- Perda tentang polusi suara


memiliki sistem

untuk

meningkatkan

penggunaan

transportasi

ramah

lingkungan,

termasuk

transportasi

D.12.a Program

penggunaan

transportasi

ramah

lingkungan

Program untuk

meningkatkan

penggunaan

transportasi ramah

lingkungan.

- Perda tentang pemanfaatan energi terbarukan

- Peraturan dan


- Pelaksanaan

S.O.P & tindaklanjut.


48


publik dan

transportasi aktif

(seperti berjalan

kaki dan

bersepeda).

- Rencana aksi


- Dinas/lembaga/a

sosiasi terkait - Pelaksanaan

program (misalnya CAR FREE DAY, RUN 5K, 10K)

- Foto2, poster

kegiatan dan sebagainya.

- Sosialisasi

masyarakat untuk menggunakan transportasi aktif

- Fasilitas bagi pengguna transportasi aktif;

- Pedestrian, Bycle Track, Taman kota

- Aktivitas

transportasi aktif tersedia sebagai atraksi/kegiatan wisata (Berkuda,

Cycling, Hiking, Climbing, dan sebagainya)

D.12.b Penggunaan

Transportasi

aktif

Program untuk

membuat pengunjung

tertarik menggunakan

transportasi aktif

(contohnya:

walking/jogging/runnin

g;cycling)


49

BAB III

MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Tahapan Persiapan Organisasi Tim

Dalam menyelenggarakan ISTA, terdapat beberapa prinsip dasar yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip

dasar adalah bahwa pelaksanaan ISTA sesuai dengan Peraturan

Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi

Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi.

Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ISTA,

terdapat beberapa tahapan persiapan yang dilakukan:

1. Kementerian Pariwisata menetapkan susunan Tim Pelaksana /

Kelompok Kerja (Pokja) ISTA. Tim Pokja terdiri atas unsur

akademisi dan staf Kementerian Pariwisata yang ditugaskan.

2. Selanjutnya Pokja bertugas untuk:

a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ISTA.

b. Membentuk tim sekretariat yang bertugas untuk menangani

berbagai urusan administrasi dan keuangan.

c. Mengusulkan tim juri kepada Kementerian Pariwisata.

Jumlah anggota dari dewan penilai adalah minimal 5 (lima)

orang dan harus berjumlah ganjil. Persyaratan dasar dari

anggota dewan penilai adalah:

1) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang

pariwisata berkelanjutan.

2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai auditor.

3) Memiliki kemampuan berkomunikasi

4) Memiliki integritas dan obyektif.

5) Memiliki pengetahuan mengenai kriteria pariwisata

berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 14

Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata


50

Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi. Diutamakan yang

pernah mengikuti pelatihan Global Sustainable Tourism

Criteria (GSTC) atau pernah mengikuti kegiatan Snapshot

Pariwisata Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh

Kementerian Pariwisata.

6) Tidak memiliki konflik kepentingan yang mengurangi

obyektivitas dalam melakukan penilaian, misalnya: menjadi

pembina dari kandidat ISTA, memiliki usaha atau

pemegang saham pada destinasi yang merupakan kandidat

ISTA

d. Membentuk Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data

hasil desk evaluation dan visitasi lapangan untuk penyusunan

laporan akhir. Tim Pengolah Data harus menguasai komputer

terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel.

e. Menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penyelenggara acara

penyerahan penghargaan ISTA.

2. Tim Pokja melakukan sosialisasi kepada berbagai destinasi yang

berada di wilayah Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan

ISTA. Dalam tahapan ini hal-hal penting yang perlu

disosialisasikan adalah:

a. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan ISTA

b. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam ISTA

c. Bimbingan Teknis untuk pengajuan aplikasi ISTA

d. Penjelasan mengenai kriteria penilaian ISTA dan dokumen-

dokumen yang harus disediakan.

e. Prosedur dan mekanisme penilaian ISTA

3. Penerimaan formulir pendaftaran, dokumen self-evaluation dan

kelengkapan dokumen pendukungnya.

a. Destinasi yang berminat menjadi peserta ISTA diminta untuk

mengisi form self-evaluation dan menyerahkannya kepada

secretariat yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.


51

b. Jika data pendukung tidak diberikan pada saat self-evaluation

dan ternyata destinasi tersebut lolos sebagai nominator, maka

data tersebut harus disediakan pada saat visitasi lapangan.

Jika tidak ada, maka pada kriteria terkait akan diberikan nilai

terrendah.

B. Tahapan dan Prosedur Seleksi, Penilaian dan pemberian

penghargaan

Penyelenggaraan ISTA meliputi beberapa tahapan yang harus diikuti

oleh para peserta. Adapun berikut ini adalah penjelasan mengenai

tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan.

Gambar 1. Tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan

Tahap Seleksi

•Seleksi oleh panitia award yang ditunjuk oleh Kemenpar terhadap berbagai destinasi untuk mendapatkan penghargaan. Seleksi awal memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi. Jika sudah dilakukan sertifikasi, maka destinasi yang dapat berpartisipasi adalah destinasi dengan nilai minimal 151 (predikat cukup - bronze). Destinasi yang lolos pada tahap seleksi awal akan mengikuti tahap selanjutnya.

Tahap Penilaian

•Destinasi yang lolos seleksi awal akan masuk ke tahap Desk Evaluation. Jika lolos pada tahap ini, maka akan dilaksanakan visitasi lapangan bagi destinasi tersebut.

•Destinasi diseleksi berdasarkan kategori-kategori: A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal, C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung, D. Pelestarian Lingkungan.

•Hasil desk evaluation dan visitasi lapangan akan dirapatkan terlebih dahulu sebelum penentuan pemenangnya.

Pemberian Penghargaan

•Penghargaan yang diberikan adalah: 1. Juara Umum (Unggul dalam semua kategori); 2. Pemenang Kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal; 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; 4. Pemenang Kategori Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung dan 5. Pemenang Kategori Pelestarian Lingkungan


52

3. Tahapan Seleksi

Pada tahapan seleksi, panitia akan memeriksa kelengkapan

persyaratan administratif dari destinasi yang dinominasikan.

Berikut ini adalah beberapa persyaratan administrasi yang harus

dipenuhi oleh para peserta ISTA:

a. Dalam jangka panjang ketika sertifkasi destinasi pariwisata

berkelanjutan sudah dilaksanakan, maka destinasi yang dapat

mengikuti Indonesian Sustainable Tourism Award (ISTA) adalah

destinasi yang sudah tersertifikasi dan minimal mendapatkan

nilai 151 dari hasil self-evaluation.

b. Destinasi mengisi form evaluasi diri (self-evaluation check list)

yang juga dilengkapi dengan bukti-bukti (sesuai dengan yang

diminta dalam form evaluasi diri tersebut).

c. Syarat yang diberlakukan bagi destinasi yang ingin

berpartisipasi dalam ISTA adalah yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1) Syarat Geografis

a) Merupakan destinasi yang berada dalam wilayah

Republik Indonesia.

b) Ketentuan mengenai destinasi pariwisata adalah daerah

tujuan wisata, yang selanjutnya disebut destinasi

pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam

satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas

pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling

terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

2) Syarat Teknis

a) Partisipan adalah sekelompok orang/suatu entitas

organisasi yang mewakili sebuah destinasi dalam

mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA.


53

b) Partisipan dapat berbentuk entitas (model tata kelola

yang ada di Indonesia, yang sudah diakui, misalnya:

berupa yayasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),

Bali Tourism Destination Centre (BTDC), Desa Wisata,

Destination Management Organization (DMO), dan

sebagainya. Terkait hal ini, Dinas Pariwisata tidak dapat

menjadi entitas yang mengajukan keikutsertaan dalam

kompetisi ISTA. Dinas hanya dapat mengkoordinir

pengusulan di wilayahnya (memfasilitasi).

c) Partisipan tersebut juga dapat berbentuk sebuah

tim/konsorsium yang terdiri atas pemangku kepentingan

publik dan swasta yang mengajukan produk pariwisata

berkelanjutan bersama-sama. Semakin besar jumlah

anggota tim maka kesempatan untuk menang semakin

besar.

d) Produk pariwisata berkelanjutan yang diajukan dapat

dipesan secara daring atau paling tidak melalui

organisasi rekanan (seperti: Tour operator, agen

perjalanan atau pusat informasi wisatawan).

e) Destinasi yang mengajukan aplikasi harus memiliki

fasilitas umum yang memadai (sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam ASEAN Tourism Standard).

2. Tahap Penilaian

Setelah destinasi dinyatakan memenuhi kriteria administrasi, tahap

berikutnya yang akan dilakukan adalah:

a. Verifikasi dokumen. Pada tahap ini dewan penilai akan

memeriksa form evaluasi diri yang sudah diisi oleh

destinasi/nominator beserta bukti-bukti yang dilampirkan. Jika

destinasi/nominator lolos pada tahapan ini maka selanjutnya

akan dilakukan visitasi lapangan oleh tim penilai.


54

b. Visitasi Lapangan.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan kunjungan ke lokasi

destinasi yang mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA

setelah dinyatakan lolos desk evaluation oleh dewan penilai.

Pada kegiatan visitasi lapangan dilakukan pemeriksaan dan

penilaian yang objektif serta sistematis berdasarkan bukti-bukti

untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan kriteria penilaian

yang sudah ditetapkan. Visitasi lapangan dilakukan oleh

anggota dewan penilai yang didampingi oleh pemandu dan

pengamat.

c. Setelah visitasi lapangan, tim penilai akan masuk ke dalam

tahap penilaian akhir berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kesesuaian antara laporan self-evaluation dengan hasil visitasi

lapangan yang meliputi juga hasil cek dokumen. Pada tahap ini

dewan penilai akan dibantu oleh tim pengolah data. Penilaian

diberikan atas setiap elemen pada masing-masing standar,

dimana setiap standar akan diberikan nilai sebagai berikut:

3. Penentuan Hasil Penilaian Seleksi

Sistem penilaian akan dilakukan dengan pemberian nilai total dari

setiap butir pertanyaan. Adapun system penilaian dari setiap

elemen pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sistem Penilaian untuk Setiap Elemen

Warna Nilai Angka Predikat

Hijau 4 Istimewa/Excellent (Emas)

Biru 3 Baik (Perak)

Kuning 2 Cukup (Perunggu)

Merah 1 Kurang–Memerlukan Pembinaan

Cara Menentukan Nilai Akhir

1) Semua nilai yang diperoleh dijumlahkan dan akan diperoleh

suatu jumlah, misalnya X.


55

2) Nilai (X) tersebut dibagi dengan banyaknya elemen yang

dinilai (102 elemen)

3) Nilai tertinggi adalah ((102 x 4)/102) x 100 = 400

4) Nilai terendah adalah ((102 x 1)/102) x 100 = 100

Contoh:

Destinasi A mendapatkan nilai dengan rincian sebagai berikut:

50 kriteria mendapat nilai 4, 30 kriteria mendapat nilai 3, 20

kriteria mendapat nilai 2 dan 2 kriteria mendapat nilai 1 maka

perhitungan nilai akhirnya adalah:

Nilai Akhir = (((50 x 4)/102) + ((30 x 3)/102) + ((20 x 2)/102) + ((2 x 1)/102)) x 100

= 1.96 + 0.88 + 0.39 + 0.01) x 100

= (3.24) x 100

= 324

Klasifikasi hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Klasifikasi Hasil Penilaian

No Nilai Akhir Mutu Predikat & Penghargaan

1 301 - 400 Hijau Istimewa / Excellent: Sertifikat dan

trophy emas

2 201 - 300 Biru Baik: Sertifikat dan trophy perak

3 151 - 200 Kuning Cukup: Sertifikat dan trophy

perunggu

4 100 - 150 Merah Kurang: Afiliasi – Memerlukan

Pembinaan

Bagi destinasi yang mendapatkan predikat Istimewa dan Baik

akan diikusertakan dalam seleksi pemberiaan penghargaan

pada tingkat nasional

C. Penentuan Hasil Penilaian Pemenang


56

1. Sumber data untuk penentuan hasil penilaian pemenang diperoleh

dari:

a. Hasil seleksi dan visitasi lapangan

b. Rekapitulasi hasil seleksi dan hasil penilaian

2. Tim Juri Penghargaan akan menilai destinasi berdasarkan tiap

kategori yaitu:

a. Kategori A . Pengelolaan Destinasi Pariwisata

1) Terdiri dari 14 kriteria yang dituangkan dalam 43 butir.

2) Predikat penilaian untuk kategori ini adalah:

a) Istimewa : 34 – 43 kriteria mendapatkan hijau

b) Baik : 24 – 33 kriteria mendapatkan hijau

c) Cukup : 15 – 23 kriteria mendapatkan hijau

d) Kurang : 1 – 14 kriteria mendapatkan hijau

3) Untuk menentukan pemenang, maka setiap destinasi akan

dibandingkan; dan destinasi yang paling banyak

mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 24

kriteria akan memenangkan kategori ini.

4) Jika semua destinasi yang mengikuti seleksi tidak ada yang

mendapatkan hijau minimal pada 24 kriteria kategori ini;

maka untuk kategori Pengelolaan Destinasi Pariwisata tidak

ada pemenangnya.

b. Kategori B Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal

1) Terdiri dari sembilan kriteria yang dituangkan dalam 20 butir.









57

mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 13 kriteria

akan memenangkan kategori ini.



maka untuk kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk

Masyarakat Lokal tidak ada pemenangnya.

c. Kategori C Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan

Pengunjung

1) Terdiri dari enam kriteria yang dituangkan dalam 12 butir








mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 6 (enam)



mendapatkan hijau minimal pada 6 (enam) kriteria kategori

ini; maka untuk kategori Pelestarian Budaya Bagi

Masyarakat Dan Pengunjung tidak ada pemenangnya

d. Kategori D Pelestarian Lingkungan

1) Terdiri dari 12 kriteria yang dituangkan dalam 27 butir









58

mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 16




maka untuk kategori Pelestarian Lingkungan tidak ada

pemenangnya

3. Ketentuan Pemenang

Pemenang/Juara Umum adalah destinasi yang unggul dalam

semua kategori/minimal unggul dalam tiga dari empat kategori.

Rincian kategori pemenang adalah:

a. Juara Umum, bagi destinasi/nominator yang unggul dalam

semua kategori/minimal unggul dalam tiga dari empat kategori.

b. Pemenang Kategori A: Pengelolaan Destinasi Pariwisata

c. Pemenang Kategori B: Pemanfaatan Ekonomi Untuk

Masyarakat Lokal

d. Pemenang Kategori C: Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat

Dan Pengunjung

e. Pemenang Kategori D: Pelestarian Lingkungan

Bagi destinasi/nominator yang mendapatkan penghargaan ISTA

akan diikusertakan dalam seleksi pemberian penghargaan ASTA

(ASEAN Sustainable Tourism Award).

4. Tahap Pemberian Penghargaan

a. Bentuk Penghargaan

Bentuk dari penghargaan yang diberikan adalah berupa trophy

dan piagam

b. Pengumuman Pemenang

1) Tim Pokja akan mengundang semua partisipan untuk hadir

pada malam penghargaan ISTA.

2) Upacara penghargaan ISTA akan merupakan rangkaian

dengan konferensi internasional mengenai sustainable

tourism development.


59

3) Sebelum upacara dilakukan, tim juri akan memberikan

kesempatan bagi media untuk melakukan tanya jawab

langsung terkait hal ISTA.

D. Jadwal ISTA I 2017

Secara rinci, jadwal dari pelaksanaan ISTA I 2017 adalah sebagai

berikut:

No Kegiatan Jadwal Keterangan

1 Persiapan teknis ISTA

18 – 31

Januari 2017

POKJA

2 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ISTA

1 – 15 Februari 2017

POKJA ini sementara akan melaksanakan tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) dari

badan sertifikasi dan dewan

penilai penghargaan

3 Pembentukan Tim Juri

ISTA yang terdiri atas Tim Juri dan Juri

Kehormatan.

16 - 28

Februari 2017

Dilakukan rapat tim juri

secara lengkap yaitu: Juri Kehormatan, Tim Juri, Pokja

dan Sekretariat.

4 Pengumuman mengenai

penyelenggaraan ISTA

16 - 28

Februari 2017

Sekretariat

5 Sosialiasi mengenai cara pendaftaran ISTA 2017

1 – 31 Maret 2017

Pendampingan dalam pengisian pendaftaran ISTA

2017

6 Pendaftaran

keikusertaan ISTA

1 Maret – 31

Mei 2017

Sekretariat

7 Seleksi nominator ISTA dari syarat administrative

1 Maret – 31 Mei 2017

Sekretariat

8 Desk Evaluation 1 – 15 Juni

2017

- Pokja dan Tim Juri

- Sekretariat

menyelenggarakannya

dalam suatu acara khusus

9 Pengumuman Nominator

ISTA 2017

20 Juni 2017 - Semua partisipan akan

dihubungi melalui e-mail

dan surat tertulis

- Partisipan yang menjadi

nominator akan diarahkan untuk langkah selanjutnya


60

No Kegiatan Jadwal Keterangan

10 Visitasi Lapangan

1 Juli – 31

Agustus 2017

- Sekretariat akan mengatur

waktu visitasi dengan destinasi nominator

- Destinasi Nominator

bersama-sama dengan

sekretariat melakukan

persiapan logistik maupun acara visitasi lapangan.

- Dalam kegiatan visitasi

lapangan tim juri akan

melakukan pengamatan

lapangan dan tanya jawab

dengan perwakilan destinasi nominator.

11 Pengolahan data hasil

visitasi lapangan

1 – 10

September

2017

- Tim juri dan secretariat

akan mengolah data untuk

mendapatkan hasil akhir. - Kompilasi data akan

dirapatkan bersama-sama

antara tim Pokja, Tim Juri,

dan Tim Juri Kehormatan.

12 Rapat penentuan pemenang

11 – 15 September

2017

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

13 Upacara Pemberian

penghargaan

27 September

2017

Atau diadakan bersamaan

dengan Perayaan Hari

Pariwisata

14 Pendaftaran pemenang

ISTA ke ASTA 2018

21 – 30

September

2017

Dibantu oleh tim Sekretariat


61

BAB IV

PENUTUP

Kinerja destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan

pariwisata berkelanjutan perlu mendapatkan apresiasi karena hal ini

membutuhkan komitmen yang kuat mengingat destinasi tersebut akan

masuk kedalam sebuah perjalanan panjang. Tentunya, keputusan

destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan

bukanlah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, melainkan

karena adanya niat tulus untuk mewujudkan pariwisata yang

berkelanjutan di Indonesia sehingga manfaat dari pariwisata akan dapat

dinikmati dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Indonesia Sustainable Tourism Award

(ISTA) akan menjadi suatu wadah yang baik bagi semua pemangku

kepentingan dari semua destinasi di Indonesia untuk membangun

jejaring yang lebih kuat dan saling menginspirasi.

Diharapkan, keberadaan ISTA akan mendorong berbagai destinasi di

Indonesia untuk memulai penerapan prinsip-prinsip destinasi pariwisata

berkelanjutan. Dengan demikian Indonesia akan memiliki reputasi yang

semakin baik di tingkat internasional sebagai negara yang berkomitmen

terhadap pariwisata berkelanjutan.

Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia - KEMENPAR ISTA STD_150317_RevDimFINAL2.pdf ·...

Documents

Transcript of Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia - KEMENPAR ISTA STD_150317_RevDimFINAL2.pdf ·...