Kelompok IV Kelas IX D :

Nugroho Purbo Pambudi (19)

Nurlaily Febriyuna (20)

Rio Agung Wilis (21)

Rohmad Adi Siaman (22)

Seminar Manajemen Kekayaan Negara

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA | 2010

PENGHAPUSAN ASET DI INDONESIA DANNEW SOUTH WALES

1

BAB I TEORI PENGHAPUSAN ASET

A. Pengertian

Penghapusan aset, salah satu kegiatan dalam proses manajemen asset,

merupakan tahap akhir dalam siklus aset (TAM : 2001). Pengertian penghapusan

aset lebih merujuk pada penghapusan aset secara penuh maupun sebagian aset

melalui penjualan kepada pihak ketiga atau pemusnahan aset yang bersangkutan

(SAP-asset accounting module). Total Aset Manajemen menghendaki adanya

perencanaan penghapusan yang memadai dan terintegrasi dengan proses

manajemen aset. Perencanaan stratejik penghapusan aset memungkinkan

kementrian/lembaga untuk menyisihkan sebagian aset mereka yang berlebih yang

dimungkinkan akan mengurangi efektivitas dan efesiensi pelayanan publik (TAM :

2001).

B. Latar Belakang

Aset tetap merupakan investasi berharga yang berguna supaya pemerintah dapat

memberikan layanan prima kepada masyarakat. Aset tetap tersebut akan tetap

menjadi berharga jika aset tetap tersebut dapat mendukung layanan publik secara

efektif. Jika aset tetap tidak dapat melaksanakan fungsi tersebut maka manfaat atas

aset tetap tersebut hanya diperoleh dari penghapusannya (TAM : 2001).

Penghapusan aset tetap akan dilakukan jika tidak memiliki manfaat ekonomis lagi

atau potensi layanannya hanya diperoleh dari penghapusan aset tetap tersebut

(IPSAS 17).

TAM sendiri menyatakan bahwa aset yang boleh dipertahankan adalah aset yang

memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk mencapai hasil/target layanan yang

ditetapkan pemerintah dan secara finansial layak dipertahankan. Jika aset tetap

tidak dapat memenuhi kriteria tersebut maka aset tetap akan diklasifikasikan

sebagai aset berlebih (surplus assets) dan seharusnya dihapus (TAM : 2001).

Penghapusan aset akan menghemat keuangan dan sumber daya pemerintah

dimana biaya tersebut dapat dialihkan untuk melayani dan memperkuat program-

program lain yang berorientasi ke publik (TAM ; 2001). Kunci utama dari rerangka

Manajemen Stratejik Aset adalah identifikasi dan penghapusan aset berlebih

2

(surplus assets). Perencanaan Stratejik Aset, kementrian/lembaga diwajibkan

mengukur kapasitas aset, menandingkannya dengan analisa kebutuhan aset dan

mendaftar aset mana saja yang performanya di bawah standar (TAM : 2001).

Karena itu, dengan adanya identifikasi surplus aset dan disposal aset yang tidak

produktif maka tujuan utama Manajemen Aset dapat tercapai.

Perencanaan penghapusan aset melibatkan dua elemen yang terpisah yaitu

pengukuran aset yang diidentifikasi sebagai aset berlebih (surplus assets) dan

diikuti dengan analisis penghapusan aset. Sebuah aset diidentifikasi sebagai aset

berlebih jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

Aset tetap tersebut tidak dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat pada saat ini maupun pada saat depan.

Aset tetap tidak ekonomis lagi baik ditilik dari biaya perawatan dan operasinya.

Aset tetap tidak cocok lagi untuk mendukung pelayanan publik.

Ketika aset tetap telah diidentifikasi sebagai aset berlebih maka penghapusan fisik

aset tetap dilakukan dengan pertimbangan:

Apakah ada manfaat yang diperoleh saat penghapusan baik manfaat keuangan

atau yang lain.

Apakah ada kewajiban yang terkait dengan pembatasan aset.

Apakah proses penghapusan aset dapat dilaksanakan tanpa merusak

lingkungan.

C. Ruang Lingkup

TAM mewajibkan pemerintah untuk mempersiapkan perencanaan penghapusan

aset tahunan sebagai bagian dari Manajemen Stratejik Aset pemerintah. Tentu, hal

ini berimplikasi pada proses integrasi perencanaan penghapusan aset kepada

perencanaan stratejik pemerintah dan siklus anggaran (TAM : 2001). Sesuai

dengan objek TAM maka objek penghapusan aset adalah aset tetap yang umum

diketahui seperti mobil dan mesin, serta aset yang berupa properti.

D. Keuntungan Penghapusan Aset

Manfaat penghapusan aset tidak hanya dirasakan oleh organisasi/kementrian yang

mengelola aset tetap tersebut. Pemerintah secara keseluruhan serta masyarakat

juga akan merasakan manfaat dari mekanisme penghapusan aset tetap.

3

1. Pemerintah

Bagi pemerintah secara keseluruhan, penghapusan aset yang direncanakan

dengan baik akan meyakinkan pemerintah bahwa investasi pemerintah di aset

tetap akan efektif mendukung tugas pokok pemerintah. Bagi pemerintah sendiri

tentu aset tetap harus tetap sesuai dengan layanan yang diberikan kepada

masyarakat yang kemudian akan memaksimalkan manfaat atas investasi

pemerintah (TAM : 2001).

2. Organisasi

Kebijakan penghapusan aset memberikan ruang gerak bagi organisasi untuk

menghapuskan aset-aset mereka yang tidak diperlukan lagi atau tidak berfungsi

dengan baik. Karena itu penghapusan aset yang terencana akan meminimalkan

gangguan operasi harian mereka dan dapat memaksimalkan pendapatan dari

penghapusan aset tetap tersebut dengan memadankan waktu penghapusan

dengan kondisi pasar.

Penghapusan aset juga akan berdampak pada klien dan staf. Klien organisasi

barangkali akan merasa terpengaruh pada beberapa aspek seperti

pengurangan layanan oleh organisasi atau layanan menjadi lebih sulit karena

ada aset yang baru. Pegawai kadang merasa terancam karena aset tetap yang

biasanya digunakan untuk bekerja diganti karena ada kemungkinan mereka

tidak memperoleh pekerjaan atau harus mempelajari mekanisme kerja baru.

Karena itu,organisasi harus mengkomunikasikan penghapusan aset kepada

pihak-pihak yang berkepentingan jika aset tetap tersebut sangat vital bagi

mekanisme kerja organisasi.

3. Masyarakat

Masyarakat pun akan merasakan manfaat jika mekanisme penghapusan aset

dapat dilaksanakan dengan baik. Manfaat yang dapat dirasakan oleh

masyarakat antara lain tingkat layanan pemerintah akan lebih efektif. Namun

demikian, masyarakat juga bisa merasa cemas dengan adanya penghapusan

aset tersebut karena masyarakat telah terbiasa dengan aset yang lama. Untuk

meminimalkan hal tersebut maka organisasi sebaiknya mengkomunikasikan

4

keunggulan yang akan diberikan jika aset tetap tersebut dihapuskan (TAM :

2001).

E. Tahapan Penghapusan Aset

Pada kondisi normal, penghapusan aset merupakan hal yang wajar pada siklus

hidup aset. Karena itu, waktu penghapusan aset sebenarnya dapat diprediksi.

Tentu penghapusan aset bertujuan untuk mengurangi biaya atas aset yang tidak

produktif supaya pencapaian tujuan pemerintah dapat diefektifkan. Karena itu

sangatlah penting untuk memastikan bahwa aset pemerintah tersebut dapat

beroperasi dengan efektif dan efisien dengan biaya perawatan dan operasi yang

wajar.

Rencana Penghapusan aset merupakan proses terstruktur dan sistematis yang

bertujuan untuk memastikan bahwa portofolio organisasi dipenuhi oleh aset yang

memenuhi syarat untuk mendukung layanan pemerintah pada biaya yang terendah

(TAM : 2001). Tahapan dari rencana penghapusan aset adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Mengidentifikasi aset surplus (berlebih).

Tahapan pertama dari proses penghapusan aset adalah mengidentifikasi aset

tersebut dikategorikan aset surplus atau tidak. Aset akan sangat bermanfaat jika

aset tetap tersebut dapat secara efektif mendukung tercapainya tujuan

organisasi. Jika tidak, maka aset sebaiknya dihapuskan. Beberapa hal yang

dapat dipertimbangkan saat menentukan aset terkategori aset surplus adalah

sebagai berikut (TAM : 2001):

a. Aset tersebut sudah tidak lagi mendukung tujuan organisasi karena adanya

pergantian jenis layanan maupun metode pelayanan.

b. Aset tersebut telah habis umur manfaatnya dan masih dapat dimanfaatkan

jika dilakukan perbaikan.

c. Biaya operasional sudah tidak ekonomis lagi atau tingkat kebutuhan atas

layanan sudah tidak dapat dipenuhi oleh aset tersebut.

d. Aset tetap masih beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya namun menjadi

usang karena perubahan teknologi atau perubahan cara kerja.

5

e. Potensi penghematan dari penggantian aset harus diperhitungkan saat

menghitung biaya penggantian aset, estimasi masa layanan ekonomis dan

nilai pasar aset.

2. Tahap 2 : Memperhitungkan manfaat antara mendisposal aset dengan

mempertahankan aset

Pada tahap kedua, organisasi harus menghitung apakah manfaat yang

diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan saat menghapus aset. Karena

tidak semua aset memiliki nilai yang besar bahkan saat dihapuskan ada aset

yang biaya penghapusannya lebih tinggi dari biayanya. Penilaian ini juga

memasukan manfaat yang diterima pemerintah dan masyarakat secara luas.

3. Tahap 3 : Memaksimalkan Nilai Aset

Pada tahap 3, organisasi mengidentifikasi apakah ada upaya-upaya yang bisa

dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis aset sebelum dihapuskan. Sebuah

aset memiliki kisaran harga di mata pembeli. Karena itu, organisasi sebaiknya

memaksimalkan nilai ekonomis aset yang akan dihapuskan supaya manfaat

yang diperoleh maksimal.

4. Tahap 4 : Mekanisme Penghapusan

Penghapusan aset dapat dilakukan melalui mekanisme lelang, tender atau

penawaran pribadi. Persiapan mekanisme penghapusan harus memperhatikan

beberapa aspek terutama persyaratan khusus aset tertentu saat dihapuskan.

Pemilihan mekanisme penghapusan harus secara hati-hati dengan memastikan

bahwa proses penghapusan telah memenuhi hal-hal berikut:

a. Telah memenuhi pertimbangan kejujuran

b. Telah memberikan kesempatan yang sama untuk membeli.

c. Telah memaksimalkan pendapatan pemerintah

d. Telah menghindari dampak negatif bagi lingkungan.

5. Tahap 5 : Perencanaan Penghapusan dan Implementasi

Periode rencana penghapusan aset haruslah sama dengan periode investasi

modal organisasi dan rencana stratejik perawatan aset. Rencana investasi modal

haruslah berhubungan dengan rencana penghapusan aset. Hubungan ini dapat

dibuat dengan membuat daftar aset berdasarkan umur ekonomisnya.

6

BAB II ANALISIS PRAKTEK PENGHAPUSAN ASET DI NEW SOUTH WALES

A. Pendahuluan

Perencanaan strategis mengenai pelepasan aset pemerintah merupakan bagian

integral dari proses manajemen asset yang diatur dalam Total Asset Management

yang dikeluarkan oleh pemerintah New South Wales. Berpijak pada tujuan

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, maka

pemanfaatan asset pemerintah harus sejalan dengan pemenuhan kebutuhan warga

secara efisien dan efektif. Untuk itu, perencanaan strategis mengenai pelepasan

asset pemerintah diperlukan agar memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari

mengelola suatu asset lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk

mempertahankannya.

Total asset management telah mengatur mengenai perencanaan strategis terhadap

pelepasan asset secara komprehensif, mulai dari lembaga yang terlibat di

dalamnya sampai dengan tahapan-tahapan pelepasan asset. Terdapat beberapa

syarat yang harus dipenuhi sebelum Indonesia dapat menerapkan/ mengadopsi

apa yang diatur dalam TAM ini. Selain pembagian wewenang dan tanggung jawab

yang jelas terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan asset ini,

hal yang penting lainnya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia. Kemampuan

dalam proses manajemen strategis utamanya dalam menilai manfaat dan biaya

suatu asset serta menentukan alternative terbaik dalam memegang atau melepas

asset masih akan sulit dicapai oleh Indonesia dalam jangka waktu dekat. Saat ini

saja, SDM yang mampu melakukan inventarisasi dan menentukan nilai yang handal

bagi asset pemerintah masih terbatas jumlahnya sehingga mengakibatkan laporan

keuangan pemerintah pusat dan daerah masih terus mendapatkan opini disclaimer

dari Badan Pemeriksa Keuangan. Maka untuk memiliki tenaga yang memahami

teknis manajemen keuangan pada setiap satuan kerja kementerian/ lembaga

bukanlah hal yang mudah.

7

Disamping itu, hal kedua yang masih sulit dicapai adalah teknologi dan sistem

informasi yang memadai untuk mendukung pengelolaan database terpadu

mengenai asset-aset pemerintah. Idealnya manajer asset memiliki data yang

mencerminkan kondisi asset pemerintah secara actual agar bisa menentukan mana

saja asset yang tidak produktif bagi pemberian pelayanan setiap instansi. Untuk

membangun sistem tersebut, tentunya investasi yang harus dikeluarkan oleh

pemerintah tidaklah sedikit. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah

mengenai fenomena ghost expenditure. Saat ini terdapat kecenderungan untuk

menahan pelepasan barang yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dikelola,

karena biaya pemeliharaan seringkali dijadikan sebagai ajang permainan

pengeluaran fiktif oleh banyak pihak di kementerian/lembaga. Penganggaran kita

yang disusun secara inkramental setiap tahunnya juga cukup menjadi penghambat

bagi proses manajemen strategis terhadap pengelolaan asset. Selayaknya

perencanaan dan penganggaran keuangan, mulai dari pengadaan, operasional,

pemeliharaan, hingga pelepasan terhadap suatu asset sudah disusun dan

ditentukan present valuenya sejak awal. Dengan demikian jumlah yang

dianggarkan untuk mengelola aset-aset dapat lebih mencerminkan kebutuhan yang

sebenarnya.

B. Praktek Penghapusan Aset Tetap di New South Wales

Contoh permasalahan dalam perencanaan strategis pada pelepasan real property

asset:

Berikut adalah beberapa pertimbangan yang harus diambil pada lima tahapan

proses pelepasan real property asset melalui penjualan:

1. Penentuan surplus asset terhadap proses pelayanan

Status kepemilikan asset

Menentukan status hukum dan kepemilikan asset serta adanya kontrak dan

perjanjian menyangkut asset tersebut, misalnya adanya lease. Hanya instansi

yang memiliki status kepemilikan yang sah yang dapat melakukan penjualan

asset. Untuk asset yang belum jelas statusnya, misalnya tanah yang belum

diketahui pemilikannya hanya boleh dijual oleh Badan Pertanahan Nasional.

Memastikan kepemilikan dari aset adalah hal yang penting bagi proses

8

penjualan asset negara. Masalah hokum yang berlarut-larut dapat timbul apabila

masih terdapat sengketa dalam kepemilikan asset yang hendak dijual.

Kemungkinan yang paling buruk adalah adanya aksi anarkis dari masyarakat

yang merasa dirugikan dengan pelepasan asset tersebut.

Aset bersejarah

Penjualan aset menjadi isu publik ketika aset yang dijual kemudian menyentuh

aset-aset yang mempunyai nilai sejarah. Meskipun tidak terdaftar dalam daftar

asset bersejarah, asset yang hendak dijual harus diukur tingkat signifikansinya

terhadap nilai sejarah, apabila tidak diketahui harus dilakukan penyelidikan

secara khusus. Namun disayangkan, kesadaran pemerintah daerah di Indonesia

terhadap pentingnya asset bersejarah ini masih kurang. Akibatnya banyak

kekayaan negara yang seharusnya dilindungi dapat dengan mudah dilepaskan

kepada individu tertentu.

Masalah yang sering terjadi di Indonesia menyangkut pemindahtanganan asset

kebanyakan terkait dengan penjualan asset maupun tukar guling yang masih

dimanfaatkan untuk proses pemenuhan pelayanan namun dilepas untuk

memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak tertentu daripada masyarakat luas.

Misalnya, tanah dan bangunan untuk fasilitas umum seperti pendidikan yang

dijual untuk pembangunan pertokaan menunjukkan bahwa asset pemerintah

tersebut sebetulnya masih memenuhi syarat kemanfaatan untuk dilakukan

pemindahtanganan. Justru dengan dipindahkannya pelayanan ke tempat baru

yang tidak strategis, nilai pelayanan bagi masyarakat menjadi menurun.

2. Keuntungan mempertahankan atau melepas asset

Transfer kepada lembaga pemerintah yang lain

Dari database asset pemerintah dapat diketahui bahwa surplus asset pada suatu

lembaga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi yang lain.

Kedubelah pihak dapat bernegosiasi secara langsung dalam pertukaran asset.

Potensi keterbukaan ruang

Setiap lembaga harus mendapat penilaian pendahuluan sebelum menentukan

apakah potensi keterbukaan ruang yang selama ini berada pada kepemilikan

public dinyatakan surplus sesuai dengan strategi keterbukaan ruang dan

9

pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian yang

seringkali menjadi masalah di Indonesia adalah kebijakan tata ruang yang

kurang diperhatikan dengan baik. Area yang seharusnya terbuka dapat dengan

mudah dilepas apabila nilai yang diperoleh dari penjualan asset tersebut adalah

tinggi.

3. Pemaksimalan nilai

Kemungkinan Penggunaan

Agar tercapai nilai yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, diperhatikan

pelepasan aset harus diperhatikan beberapa hal yang terkait mengenai

kemanfaatan asset yang hendak dilepas tersebut bagi masyarakat. misalnya

terkait dengan masalah lalu lintas, dampak pencemaran lingkungan, pertanahan,

industry, dan hal-hal lain yang mendapat perhatian masyarakat

Peningkatan Pelayanan

Pada pengembangan layanan yang baru harus dinilai apakah pengembangan

tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan asset. Selain itu dinilai pula apakah

secara ekonomis perlu meningkatkan jasa untuk memenuhi tujuan

penggunaannya dibandingkan dengan melepas asset dari tempatnya.

Penilaian

Penilaian yang dilakukan berdasarkan harga pasar harus diperoleh untuk

memperkirakan penggunaan asset yang ditujukan. Harga pasar yang ditetapkan

oleh pemerintah maupun dari penilai independen dapat dipakai untuk proses

penilaian ini.

4. Mekanisme pelepasan

Dalam mekanisme pelepasan asset, persyaratan yang ditentukan oleh

perundang-undangan yang berpengaruh pada prosedur pelepasan harus

diperhatikan agar proses pelepasan barang tersebut tidak tertunda.

Auction penawaran lelang terbuka cocok dipergunakan apabila penjualan

dilakukan dalam skala kecil dan tidak terlalu kompleks. Metode ini lebih umum

dipergunakan daripada mekanisme tender, karena prosesnya dilakukan secara

langsung dan terbuka untuk public. Sedangkan tender lebih tepat digunakan

untuk pelepasan asset yang memerlukan pengendalian tertentu dalam

10

penggunaan di masa yang akan datang atau untuk menjamin tingkat

keterpercayaan pembeli. Pada kasus tertentu, kondisi dalam lelang terbuka

dapat menimbulkan harga yang lebih tinggi. Pelepasan asset yang dilakukan

oleh Private Treaty akan memerlukan pertimbangan khusus dan dapat

diterapkan apabila pelepasan asset tersebut dilakukan padaLocal Councils dan

organisasi masyarakat untuk pemanfaatan umum. Disamping itu juga dilakukan

apabila ada kondisi tertentu yang hanya memungkinkan adanya satu pembeli.

5. Rencana pelepasan dan implementasi

Dalam pelepasan asset, proses perencanaan dan implementasinya harus

mendapatkan pengawasan yang memadai oleh lembaga pemerintahan yang

terkait. Proses pelepasan aktual dari asset oleh instansi penjual ataupun transfer

asset antar lembaga harus dipantau agar target kinerja yang telah ditetapkan

dapat dicapai. Selanjutnya tindak lanjut dari pelepasan tersebut harus dilaporkan

kepada manajer asset dan kantor perbendaharaan. Dengan demikian

pertanggungjawaban dalam proses pelepasan asset dapat lebih ditingkatkan.

11

BAB III ANALISIS PRAKTEK PENGHAPUSAN ASET DI INDONESIA

Di indonesia paling tidak terdapat dua peraturan perundangan yang memberikan

pedoman untuk melakukan penghapusan aset pemerintah. Yang pertama adalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah yang diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2008, dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

Di dalam PP No. 6 Th. 2006 yang diperbarui oleh PP No. 38 Th. 2008, terdapat

dua pengertian penghapusan barang milik negara/daerah, yaitu:

a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna.

Penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna

dilakukan apabila barang milik negara/daerah tersebut sudah tidak berada dalam

penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Artinya,

secara fisik barang masih ada, tetapi keberadaannya sudah tidak dikuasai oleh

pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

b. Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Untuk dapat menghapus barang dari daftar barang, pengguna barang harus

membuat Surat Keputusan Penghapusan yang disetujui oleh pengelola barang

(barang milik negara) atau kepala daerah (barang milik daerah).

Penghapusan barang hanya dapat dilakukan, apabila:

a. Barang sudah beralih kepemilikannya.

b. Terjadi pemusnahan.

Pemusnahan barang hanya dapat dilakukan apabila:

1) Barang tidak dapat digunakan;

2) Barang tidak dapat dimanfaatkan;

3) Barang tidak dapat dipindahtangankan; dan

4) Alasan lain sesuai perundangan.

c. Sebab-sebab lainnya.

12

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

Tidak jauh berbeda dengan PP No. 6 Th. 2006, menurut PMK No. 96 Th. 2007

penghapusan barang terdiri dari:

a. Penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang dan/atau

kuasa pengguna barang.

Penghapusan barang dari daftar barang dilakukan apabila:

1) Barang tidak digunakan dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari;

2) Pengalihan status penggunaan barang kepada pengguna barang lainnya;

3) Pemindahtangan barang milik Negara;

4) Dimusnahkan; atau

5) Sebab-sebab lain yang wajar seperti hilang, tercuri, terbakar, terkena

bencana alam, dan lainnya.

b. Penghapusan dari daftar barang milik negara pada pengelola barang.

Penghapusan barang dari daftar barang milik Negara dilakukan apabila:

1) Beralih kepemilikannya;

2) Dimusnahkan;

3) Sebab-sebab lain yang wajar seperti hilang, tercuri, terbakar, terkena

bencana alam, dan lainnya.

Khusus untuk kendaraan bermotor, aset hanya dapat dihapuskan apabila:

a. Telah berumur lebih dari 10 tahun;

b. Rusak berat dan tidak dapat diperbaiki;

c. Hilang.

Untuk dapat menghapus barang dari daftar barang, pengguna barang harus

membuat Surat Keputusan Penghapusan yang disetujui oleh pengelola barang

(barang milik negara) atau kepala daerah (barang milik daerah).

Untuk dapat dimusnahkan, sebuah barang selain tanah dan bangunan, harus

memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat teknis, yaitu tidak dapat digunakan lagi karena berbagai alas an dan tidak

ekonomis untuk diperbaiki.

13

b. Syarat ekonomi, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus,

karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada

manfaat yang diperoleh.

c. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian

karena kematian hewan atau tanaman.

Sedangkan untuk tanah dan bangunan, syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain

di luar kemampuan manusia (force majeure).

b. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

karena adanya perubahan tata ruang kota.

c. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.

d. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka

efisiensi; atau

e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

C. Analisis

Apabila kita perhatikan dalam dua peraturan di atas, prosedur penghapusan aset di

Indonesia sangat sederhana. Apabila suatu aset telah memenuhi unsur

penghapusan suatu aset, pengguna aset membuat usul penghapusan aset kepada

pengelola barang (aset milik negara) atau kepala daerah (barang milik daerah).

Apabila disetujui, akan dibuat suatu surat keputusan penghapusan aset. Surat

keputusan penghapusan aset tersebut akan digunakan sebagai dasar

penghapusan aset tersebut dari daftar aset.

Prosedur yang cukup sederhana ini memang memiliki kelemahan di berbagai

tempat, seperti tidak adanya pengawasan langsung atas kondisi aset, tetapi hanya

mengandalkan laporan dari pengguna barang. Tetapi pada pelaksanaannya di

lapangan, peraturan ini cukup handal untuk digunakan dalam mengakomodir

kepentingan pengguna barang sebagai pihak yang memanfaatkan langsung

barang, maupun negara atau daerah sebagai pemiliki aset.

14

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTEK PENGHAPUSAN ASET TETAP

DI INDONESIA DAN NEW SOUTH WALES

Setelah pada dua bab terdahulu dibahas mengenai praktek penghapusan di Indonesia

dan New South Wales, maka pada bab empat ini, akan membahas perbandingan

antara praktek penghapusan di dua negara tersebut. Setelah itu, bab ini akan diakhiri

dengan sebuah penutup.

A. Perbandingan Praktek Penghapusan Aset Tetap di Indonesia dan New South

Wales

1. Posisi Penghapusan Aset Tetap

Pada Negara Bagian New South Wales, Penghapusan Aset Tetap merupakan

bagian tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategis yaitu Total Asset

Management. Dalam TAM dinyatakan bahwa aset yang boleh dipertahankan

adalah aset yang memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk mencapai

hasil/target layanan yang ditetapkan pemerintah dan secara finansial layak

dipertahankan. Jika aset tetap tidak dapat memenuhi kriteria tersebut maka aset

tetap akan diklasifikasikan sebagai aset berlebih (surplus assets) dan seharusnya

dihapus.

Dalam proses yang terintegrasi ini, praktek penghapusan aset telah direncanakan

sebelumnya. Perencanaan ini terkoordinasi dengan baik dengan rencana periode

investasi aset tetap dan rencana stratejik pemeliharaan dan perawatan aset.

Sedangkan di Indonesia, praktek Penghapusan Aset Tetap adalah bagian yang

terpisah dari proses pengadaan dan pemeliharaan. Praktek penghapusan aset

tetap, belum terkoordinasi dengan proses pengadaan dan pemeliharaannya.

2. Tahapan Penghapusan Aset tetap

Tahapan penghapusan aset di New South Wales dilakukan melalui lima tahapan

yang terstruktur, mulai dari analisis aset berlebih, sampai perencanaan

penghapusan dan implementasi.

Tahapan penghapusan aset di Indonesia, baru mengatur syarat yang harus

dipenuhi agar aset dapat dihapus.

15

3. Pengendalian Internal

Di New South Wales, suatu aset dihapuskan setelah melalui tahapan penghapusan

aset yang telah terinci. Melalui tahapan ini, suatu aset yang akan dihapus telah

diyakini bahwa aset tersebut memang benar-benar menjadi aset berlebih, sehingga

perlu dihapuskan. Tahapan penghapusan aset ini menjadikan praktek penghapusan

aset memiliki pengendalian internal yang baik.

Sedangkan di Indonesia, praktek penghapusan aset baru diatur bagaimana

tahapan administratif yang harus ditempuh bila aset akan dihapus. Dalam hal ini,

pengendalian internal menjadi kurang baik, karena aset bisa dihapuskan hanya

dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Penghapusan yang ditandatangani

Kepala Satuan Kerja atau Kepala Daerah.

Mekanisme yang masih sederhana ini meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan

untuk melakukan korupsi. Suatu aset yang seharusnya sudah dihapus, belum

dihapus juga, sehingga dikhawatirkan biaya pemeliharaan yang fiktif. Contoh : Mobil

Dinas yang sudah usang dan tidak terpakai lagi, masih tersimpan di garasi gedung,

karena mengharapkan adanya biaya pemeliharaan yang bisa diselewengkan.

Sementara itu, aset yang seharusnya belum bisa dihapus, bisa dikeluarkan Surat

Keputusan Penghapusannya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Contoh : Rumah Dinas dijual dengan harga dibawah harga pasar kepada

pegawainya.

4. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Tahapan praktek penghapusan aset di New South Wales, dimulai dengan analisis

aset yang berlebih, sehingga patut dihapuskan. Mekanisme ini bisa berjalan jika

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mampu dan memadai untuk melakukan

analisis tersebut.

Sebaliknya di Indonesia, analisis aset berlebih tidak dilakukan, selain karena tidak

ada kewajiban untuk itu, juga karena SDM yang tidak memadai. SDM yang ada

masih berkonsentrasi pada pencatatan dan penilaian aset yang ada.

16

5. Teknologi Yang Memadai

Sebelum penghapusan aset dilakukan, Pemerintah New South Wales telah terlebih

dahulu merencanakan apakah penghapusan aset yang akan dilakukan tidak akan

berakibat buruk/ merusak lingkungan?

Sementara di Indonesia praktek penghapusan aset belum sampai pada tahap

tersebut. Praktek penghapusan aset, paling maksimal masih pada tahap apakah

penghapusan aset yang akan dilakukan telah memakai cara yang paling ekonomis?

6. Pengawasan Dalam Penghapusan

Di New South Wales dalam pelepasan asset, proses perencanaan dan

implementasinya harus mendapatkan pengawasan yang memadai oleh lembaga

pemerintahan yang terkait. Proses pelepasan aktual dari asset oleh instansi penjual

ataupun transfer asset antar lembaga harus dipantau agar target kinerja yang telah

ditetapkan dapat dicapai. Selanjutnya tindak lanjut dari pelepasan tersebut harus

dilaporkan kepada manajer asset dan kantor perbendaharaan. Dengan demikian

pertanggungjawaban dalam proses pelepasan asset dapat lebih ditingkatkan.

Di Indonesia belum ada mekanisme mengenai pengawasan dalam penghapusan

aset. Mekanisme penghapusan aset berhenti pada saat dikeluarkannya Surat

Keputusan Penghapusan.

B. Penutup

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, praktek

penghapusan aset di Indonesia masih perlu banyak dibenahi. Melihat dari apa yang

telah dilakukan oleh Pemerintah New South Wales, Pemerintah Indonesia masih

jauh ketinggalan dalam praktek penghapusan aset ini. Dari fakta ketertinggalan ini,

paling tidak kita bisa mengambil beberapa hikmah, bahwa kita masih harus banyak

belajar dari Pemerintah New South Wales.