Pengertian Politik dan Strategi Nasional · nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang...
Transcript of Pengertian Politik dan Strategi Nasional · nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang...
Pengertian Politik dan Strategi Nasional
1. Pengertian Politik
Politik merupakan suatu rangkaian atas, prinsip, keadaa, jalan, cara dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan
yang erat dan timbale balik. Politics memberikan asa, jalan, arah, dan medannya, sedangkan
policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-
baiknya.
Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambilan
keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya.
2. Pengertian Strategi
Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau
pencapaian tujuan.
3. Politik dan Strategi Nasional
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang diterapkan oleh politik nasional.
Sistem Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “Constituer” yang berarti membentuk. Maksud dari
istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu negara. Dalam
bahasa Latin konstitusi merupakan gabungan dua kata “Cume” berarti “bersam adengan ….”
Dan “Statuere” berarti: “membuat sesuatu agar berdiri atau
mendirikan, menetapkan sesuatu”. Sedangkan Undang-Undang Dasarmerupakan terjemahan
dari istilah Belanda “Grondwet”. “Grond” berartitanah atau dasar, dan “Wet” berarti Undang
Undang.Menurut istilah, konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturanbaik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikatcart-cara bagaimana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Menurut F. Lasele konstitusi dibagi
menjadi 2 pengertian, yakni:
Sosiologis dan politis. Secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah sintesa faktor-
faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat.
Yuridis. Secara yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan
Negara dan sendi-sendi pemerintahan.
1. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi
Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang
pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan
kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan
alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara.Menurut A. A. H. Struycken.
Ruang lingkup konstitusi meliputi:
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwajibkan, baik waktu sekarang maupun
untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak
dipimpin.
Sistem Politik dan Ketatanegaran Indonesia
Sistem Politik
Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya
adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti
urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan
umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan,
jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk
satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta
melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau
kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
1. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang
berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics)
yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai
dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita
inginkan.
2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih
menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.
Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
a. Negara
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah
tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain
keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada.
b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna
menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan
tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau
kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan
keinginan dari pelaku.
c. Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental
atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif
yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final
Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan
d. Kepentingan umum
Suatu asas yang dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan untuk orang banyak diatas
kepentingan golongan ataupun pribadi, demi terciptanya persatuan dan persatuan.
Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa
berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
- Penyaluran tuntutan
- Pemeliharaan nilai
- Kapabilitas
- Integrasi vertikal
- Integrasi horizontal
- Gaya politik
- Kepemimpinan
- Partisipasi massa
- Keterlibatan militer
- Aparat negara
- Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan
- Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
- Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa
- Kapabilitas – SDA melimpah
- Integrasi vertikal – atas bawah
- Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
- Gaya politik – kerajaan
- Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
- Partisipasi massa – sangat rendah
- Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
- Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
- Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
- Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
- Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
- Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
- Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
- Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
- Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
- Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
- Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
- Keterlibatan militer – sangat besar
- Aparat negara – loyal kepada penjajah
- Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
- Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
- Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
- Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
- Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
- Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
- Gaya politik – ideologis
- Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
- Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
- Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
- Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
- Stabilitas – instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
- Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
- Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
- Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
- Integrasi vertikal – atas bawah
- Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
- Gaya politik – ideolog, nasakom
- Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
- Partisipasi massa – dibatasi
- Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
- Aparat negara – loyal kepada negara
- Stabilitas – stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
- Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
- Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
- Kapabilitas – sistem terbuka
- Integrasi vertikal – atas bawah
- Integrasi horizontal – nampak
- Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
- Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
- Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
- Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
- Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
- Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
- Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuh
-Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
- Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
- Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
- Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
- Gaya politik – pragmatik
- Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
- Partisipasi massa – tinggi
- Keterlibatan militer – dibatasi
- Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
- Stabilitas – instabil
Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya.
Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi
diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya
terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem
politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang
memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti
dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan
melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus
dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan
pengambilan keputusan
Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan.
Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para
pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi
liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada
masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu
seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan
lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku
perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari
lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input
menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara
maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika
datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah
berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah
sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang
diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak
sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku
individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering
memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian
regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara
selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang
dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output,
output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya
partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam
dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas
ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini
negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan)
kepada negara-negara berkembang.
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung
dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga
bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dll. Dimensi
perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa
implikasi perubahan yang cukup besar di bidangsosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan
hubungan internasional. Tentu semua cakupan masalah yang begitu luas, tidak dapat saya
ketengahkan dalam ceramah yang singkat ini. Ceramah ini hanya akan menyoroti beberapa
aspek perubaha konstitusi dan pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga negara, yang menjadi
ruang lingkup kajian hukum tata negara. Terkait dengan hal itu, saya tentu harus
menjelaskansedikit latar belakang sejarah, gagasan dan hasil-hasil perubahan,
yangmenunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dengan UUD 1945 sebelum amandemen.
Saya ingin pula mengetengahkan serba sedikit analisis, tentang kelemahan-
kelemahan UUD 1945 pasca amandemen, untuk menjadi bahan telaah lebih mendalam, dan
mungkin pula dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurnaan
UUD 1945 pasca amandemen.
Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara
hukum.
2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
3) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta
bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
4) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan.
Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
5) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi
manusia yang belum ditangani secara tuntas.
Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.
1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar
yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi,
nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan
bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya
struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.
3) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar
dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui
regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur
undang–undang.
4) Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi
masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan mengembangkan
sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha
dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan
efisien serta ditetapkan dengan undang–undang.
5) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi
dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai
negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama
pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil
dan kerajinan rakyat.
6) Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna
menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang
stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat,
menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar
perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
1) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang
mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya
rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
2) Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan
persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945.
3) Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi
negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu
pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
4) Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan
terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi
politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan
menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pengertian Politik
Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar
katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu
negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan
yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).
Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu
politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan
(policy).
Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara
atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu
yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau
cita-cita yang dikehendaki. Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan
arah tersebut sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang
erat dan timbal balik.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang
menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-
upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking)
mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan
kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan
umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi
sumber-sumber yang ada.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara,
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau
alokasi sumber daya.
a. Negara
b. Kekuasaaan
c. Pengambilan Keputusan
d. Kebijakan Umum
e. Distribusi
Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of
the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi
adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan
peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan
atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi
monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan.
Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan
untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi
politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang
pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian)
serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga
pengertian strategi :
a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan
kekauatan militer untuk tujuan perang militer
b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi
militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang
c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di
orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan
kesejahteraan bangsa
2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena
GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara
adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar
sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan
oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan.
3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik
maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan
digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi
bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah
Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan
dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan
Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan
perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara
bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya,
serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.
4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :
Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang.
Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi
permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan
menggunakan teknologi masa depan
Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang
mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh.
Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena
strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana
strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan
waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang
berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer
5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan
nasional adalah sebagai berikut :
Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan
terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan cita-cita bangsa
Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem
nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan
pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara
Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah
cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara
Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor,
penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan
Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional
tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata
politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana
pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting),
sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem
keamanan nasional.
Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata
pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam
(TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk
yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan
kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok
penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB
menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar
berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan
perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta
instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan
TKM.
6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat
suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam
melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara
lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan
Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya
proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah
presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih
para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program
kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional
yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh
Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para
menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan
bidangnya atas petunjuk presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan
sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan
strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka
penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan
pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang
menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan
masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang
telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh
Presiden/Mandataris sangat besar.
7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan
strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah,
yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada
daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat
dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan
dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.
8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan
pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung
pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan
sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows
function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah
perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga
kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat
dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah
dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas
beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas
beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
KONSTITUSI
Konstitusi (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem
politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara,
konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah
ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai
prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam
bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara
pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada
warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum
yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi
pemerintahan negara tertentu
Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas,
karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.
Jenis organisasi yang menggunakan konsep Konstitusi termasuk:
Organisasi pemerintahan (transnasional, nasional atau regional)
organisasi sukarela
persatuan dagang
partai politik
perusahaan
PENGERTIAN KONSTITUSI
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang
berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara,
namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak
semuanya berupa dokumen tertulis (formal). namun menurut para ahli ilmu
hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk
kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan
distibusi maupun alokasi.
Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat
beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau
hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi
Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu kodifikasi atas
dokumen yang tertulis dan di Inggris memiliki konstitusi tidak dalam bentuk
kodifikasi akan tetapi berdasarkan pada yurisprudensi dalam ketatanegaraan
negara Inggris dan mana pula juga Konstitusi Istilah konstitusi berasal dari
bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue”
dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu
“constiture” dalam bahsa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI
diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat
diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan
menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakata
negara
A. pengertian konstitusi menurut para ahli
1) K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu
negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur
/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2) Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi
tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
3) Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di
dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam
masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb
4) L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun
peraturan tak tertulis
5) Koernimanto soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme
yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar
berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
6) Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
a) Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua
organisasi yang ada di dalam negara.
o Konstitusi sebagai bentuk Negara
o Konstitusi sebagai faktor integrasi
o Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam
Negara
b) Konstitusi dalam artoi relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi
sebagai tuntyutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh
penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi
dapat berupa terttulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat
dari segi isinya) c) konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan
politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan
kenegaraan
d) konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas
hak asasi serta perlindungannya
B. tujuan konstitusi yaitu:
1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang
maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan
dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa
merugikan rakyat banyak
2) Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham
orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan
haknya.
3) Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman
konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
C. Nilai konstitusi yaitu:
1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa
dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal),
tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi
tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak
berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi
seluruh wilayah negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan
penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan
konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN
A. Pengertian sistem Politik
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan
terorganisasi.
2. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Istilah
politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, Politik
biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi
kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal
dalam suatu wilayah tertentu.
3. Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip,
yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk
mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan
dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau
dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai
kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum
termasuk proses penentuan tujuan,
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi
negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ).
Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya
kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara
suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-
cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud
suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga
tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden
dan Wakil Presiden,
Sistem ketatanegaraan dipelajari di dalam ilmu politik. Menurut Miriam
Budiardjo (1972), politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari negara itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Untuk itu, di suatu negara terdapat
kebijakan-kebijakan umum (public polocies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi kekuasaan dan sumber-sumber yang ada.
Sistem ketatanegaraan Indonesia mengikuti konsep negara hukum. Karena
Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum (Rechtsstaat),
mempunyai karakteristik sebagai berikut:
· Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.
· Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
· Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
· Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan,
tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of
law ).
Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok
masyarakat terendah yang meliputi MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden,
Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati/ Walikota, sampai tingkat RT.
Lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari
suara dan tangan rakyat, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam
sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.
Kekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan
rakyat.
Anak-anak termasuk bagian dari rakyat. Untuk itu, Ilmu politik khususnya
ketatanegaraan perlu diberikan pada anak-anak mulai di Sekolah Dasar agar
mereka belajar bagaimana kejadian-kejadian di dalam pemerintahan negaranya
berpengaruh pada kehidupan mereka, dan juga belajar untuk berpartisipasi di
dalam sistem politik negaranya.
Dengan dasar tersebut, maka kami mengganggap ketatanegaraan sangat
penting dipahami, sehingga kami mengambil untuk judul makalah yaitu,
B. Permasalahan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Sebenarnya, ada tiga hal yang masih luput dari analisis banyak
kalangan dalam membicarakan sistem ketatanegaraan Indonesia di sekolah
dasar. Pertama, tentang pemberdayaan guru. Bagi penulis, pemberdayaan para
guru merupakan faktor kunci jika pendidikan ketatanegaraan Indonesia di
sekolah masih dianggap penting. Alasannya, jika guru tidak memiliki
keterampilan untuk mengubah paradigma pola mengajar sekaligus tidak bisa
mengelola kelas dengan baik, niscaya ilmu segudang yang ada di kepalanya
tidak bisa ditransfer dengan baik ke siswa didiknya. Dengan kata lain,
pemberdayaan guru untuk memiliki keterampilan agar mampu mengubah
paradigma pola mengajar sangat signifikan dengan mutu pendidikan yang
diharapkan.
Keteranpilan mengajar ini sangat penting dimiliki seorang guru,
terutama dalam mengkaji, menganalisis dan memilih materi ketatanegaraan
yang masih abstrak ini. Dalam memilih bahan ajar, keterampilan guru juga
memegang peranan penting. Saat ini masih banyak buku-buku bahan ajar PKn
yang isinya tidak sesuai dengan materi ketatanegaraan Indonesia di SD. Bahkan
masih ada pihak penerbit yang berusaha agar buku-buku yang salah itu tetap
dipakai dalam pembelajaran di SD. Upaya para penerbit nakal ini, dilakukan
dengan berbagai cara, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pihak
Dinas Pendidikan.
Kedua, kesejahteraan guru yang jauh dari sejahtera akan sangat
berpengaruh pada keseriusan kerjanya. Konsekuensinya-secara psikologis-
mudah dijelaskan; seorang guru bantu yang memperoleh upah Rp 400.000-Rp
500.000 per bulan, mustahil bisa menunjukkan seluruh kompetensinya sebagai
seorang guru yang berdedikasi tinggi, disiplin, berwibawa, dan cerdas di depan
siswa didiknya. Upah kerja paling minim itu, membuat guru tidak dapat
mengikuti perkembangan informasi baru terkait dengan sistem ketatanegaraan
Indonesia. Selain itu, dengan minimnya gaji, guru tidak bisa konsentrasi pada
pekerjaannya, malah membagi perhatian ke pekerjaan lain di luar jam sekolah,
mulai dari nggeles siswanya sendiri, menjadi sopir angkot, tukang ojek, hingga
sebagai agen togel. Bahkan, mengajar, oleh sebagian guru dilakukan “asal
bapak senang” (ABS), sepadan dengan mengajar “asal-asalan” yang tak
mencurahkan seluruh kompetensi dari dalam dirinya. Akibatnya, siswa akan
menjadi korban dengan keadaan seperti itu. Siswa akan mendapatkan pelajaran
yang keliru dari guru dengan cara mengajar yang asal-asalan . Dan bahayanya,
hal itu akan terus tertanam dalam benak siswa, kalau tidak ada yang
meluruskannya.
Guru yang tidak dapat mengtikuti perkembangan informasi dan
teknologi, serta tidak bisa konsentrasi pada pekerjaannya, dianggap sebagai
orang yang “gaptek” alias gagap teknologi. Akibatnya, pada satu sisi ada pujian,
penghargaan, dan cinta kepada guru oleh masyarakat di negeri ini, tetapi pada
sisi lainnya ada kecaman, ejekan, penghinaan, pelecehan, dan pemasungan hak
para guru. Bagi Penulis, penerapan pembelajaran ketatanegaraan Indonesia yang
tidak disertai dengan memperhatikan kesejahteraan para guru sama artinya
dengan siap jatuh pada kesalahan yang sama sebagaimana terjadi selama ini.
Ketiga, selain dua alasan di atas, yang juga sering keliru adalah adanya
anggapan bahwa rendahnya mutu pendidikan di negeri ini sebagai akibat dari
kurikulumnya yang tidak marketable sehingga harus dibenahi pada setiap
pergantian Menteri Pendidikan. “Tambal sulam” kurikulum pendidikan selama
ini dipandang hanya untuk memenuhi “hasrat” pemegang kebijakan bidang
pendidikan semata. Dengan kata lain, guru dan siswa di negeri ini hanyalah
“lahan eksperimen” para pemegang kebijakan bidang pendidikan semata, yang
tidak menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Sebenarnya, kurikulum,
buku pelajaran, sarana, dan prasarana pendidikan lainnya hanyalah “aset mati”
yang diciptakan manusia untuk memperlancar dan mengarahkan jalannya proses
pendidikan semata. Cara guru dalam membangun pola interaksi dengan anak
didiknya merupakan “aset hidup” yang harus diperhatikan karena sangat erat
kaitannya dengan bermutu atau tidaknya proses pendidikan pada suatu
peradaban.
Jika kurikulum pendidikan sangat bagus, tetapi gurunya tidak punya
kompetensi atau tidak mau menunjukkan kompetensinya, maka jangan harap
mutu pendidikan akan berubah pada setiap periodenya. Jika buku pelajarannya
bermutu tinggi, tetapi guru yang mengajarnya tidak dibekali dan diberdayakan
untuk memiliki keterampilan mengajar yang baik, maka pendidikan itu hanya
sandiwara antara guru dan siswa semata. Jika sarana dan prasarana pendidikan
sangat lengkap, tetapi gurunya tidak mempunyai kemampuan untuk
mengoperasikan semua sarana yang ada, lantaran “gagap” teknologi karena tak
berdaya oleh keadaannya sekaligus tidak diberdayakan, maka mutu
pendidikan yang diharapkan hanya pembicaraan “liar” dari waktu ke waktu
yang tidak akan berujung pada perbaikan mutu. Selanjutnya, apa jadinya proses
pendidikan jika guru yang mengajar selalu “dihantui” dan “dililit” problem
ekonomis, sosial, dan psikologis?
Selain di sekolah, permasalahan mengenai ketatanegaraan Indonesia,
juga dapat ditemukan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan
itu muncul akibat masih banyaknya para pejabat pemerintahan, anggota DPR
dan DPRD, serta para penegak hukum yang kurang memperhatikan tugas
masing-masing dengan sebenarnya. Sebenarnya, tugas-tugas mereka telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak oknum pejabat
tersebut yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan. Masih
banyak pejabat pemerintahan yang menyelewengkan kekuasaannya, masih
banyak pejabat pemerintahan anggota DPR dan DPRD, serta penegak hukum
yang korupsi.
Ditambah lagi dengan ulah para oknum anggota DPR dan DPRD yang
hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya. Dalam praktiknya, mereka
hanya mementingkan kendaraan politiknya saja. Mereka bekerja bukan demi
rakyat yang diwakilinnya. Bukan amanat rakyat yang mereka suarakan, dalam
sidang-sidang yang diikutinya. Mereka bersidang menentukan besarnya dana
anggaran untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Akibatnya,
rakyat tidak percaya terhadap tugas-tugas yang diemban oleh lembaga-lembaga
negara yang telah disebutkan di atas.
KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang
menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-
upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking)
mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan
kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara
SISTEM PERTAHANAN dan KEAMANAN RAKYAT SEMESTA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bela Negara adalah tekat, sikap, semangat, serta tindakan warga Negara dalam upaya
menjaga, memelihara, serta mempertahankan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara. Tekat
upaya yang tidak hanya terbatas dalam wujud perjuangan senjata dan berperang melawan
ketidakadilan, melainkan mencakup semua wujud gagasan, sikap serta perbuatan untuk
mempertahankan keamanan melalui bidang masing-masing dalam kehidupan berbangasa dan
Negara dalam mencapai tujuan nasional yaitu mensejahterakan rakyat semesta tanpa harus
memilah dan membedakan setiap tingkatan dalam bernegara.
Yang menjadi latar belakang dalam judul makalah “Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)” ialah untuk mengetahui bagaimana suatu Negara
mempertahankan keamanan rakyat semestanya, karena kita ketahui system keamanan Negara
kita saat ini sangat jauh dari kenyataan dan harapan rakyat semesta, seperti banyaknya terjadi
ketimpangan-ketimpangan baik di dalam atau pun di luar aparatur Negara kita. Banyak yang
tidak bertindak sesuai fungsinya masing-masing, yang seharusnya dipertahankan dan
diamankan malah dibebaskan dan dibiarkan merajarela dan memporak-porandakan rakyat
jelata yang tidak berdosa.
Inilah yang membuat penulis menjadikan latar belakang dari pada judul makalah yang
akan dibahas lebih mendasar mengenai “HANKAMRATA”.
Demikianlah yang menjadi latar belakang makalah ini untuk lebih sempurnanya
diharapkan juga bagi para pembaca memberikan sumbangsih pemikiran agar kedepannya
makalah ini bisa mencapai kesempurnaan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa Yang Dimaksud Dengan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta
(Sishankamrata)?
2. Apa Yang Menjadi Pola-Pola Operasi (Sishankamrata)?
3. Bagaimana Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Khususnya Bidang Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta (Hankamrata) Sejak Tahun 1945
C. Tujuan
a. Memberi pengetahuan tentang apa itu Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.
b. Menambah wawasan mengenai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
c. Sebagai referensi belajar mata kuliah kewarganegaraan
d. Diajukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan
BAB II
PEMBAHASAN
A. SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA
(SISHANKAMRATA)
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta adalah suatu system pertahanan keamanan dengan
komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang
bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemempuan dalam upaya
pertahanan keamanan Negara.
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) bersifat semesta dalam
ruang lingkup dan semesta dalam pelaksanaannya.(Zainal Ittihad Amin,(2007)).
Dari pejelasan yang dipaparkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Zailal Ittihad
Amin (2007), bahwa Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, merupakan suatu system
pertahan yang memiliki potensi, kemampuan dan kekuatan nasional, yang tidak alin hanya
utnuk mencapai satu tujuan yaitu kemampuan pertahanan dan keamanan Negara.
Yang menjadi komponen-komponen dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat
Semesta menurut (Zainal Ittihad Amin, 2007 )yaitu :
1. Komponen Kekuatan Dalam Sishankamrata
Hankamrata sebagai suatu system pada hakikatnya ialah jalinan dari semua komponen
Hankamrata dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sifat kesemestaannya.
Komponen diatas sudah jelas menyebutkan bahwa kekuatan ditentukan oleh tingkat
potensi serta kekuatan yang secara nyata terdapat dalam wilayah. Apabila dilihat dari
pendekatan system menyabutkan bahwa system dalam Hankamrata “(systems approach),
komponen dasarnya adalah rakyat yang terlatih berfungsi untuk ketertiban umum,
perlindungan, keamanan, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi.
Komponen utamanya adalah ABRI dan TNI yang berfungsi sebagai subyek kekuatan
pertahanan keamanan Negara dan kekuatan sosial. Komponen khusus yaitu perlindungan
masyarakat (Linmas) yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, alam, atau
bencana lainnya. Dan yang menjadi komponen pendukung yaitu : sumberdaya dan prasarana
nasional yang berfungsi menjamin kemampuan bangsa dan Negara dalam meniadakan
ancaman setiap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri.
Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada maka dalam Sishankamrata terdapat dua
kekuatan perlawanan yaitu :
1. Kekuatan Perlawanan bersenjata yaitu Bela Semesta. TNI yang terdiri dari :
a. Bela Negara
ABRI (AD, AL, AU, dan POLRI) merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan Negara.
Cadangan: AD, AU, AL
b. Bela Potensial yaitu rakyat yang berfungsi untuk ketertiban umum, baik keamanan,
perlawanan, dan perlindungan rakyat.
Kekuatan perlawanan yang dilakukan oleh anggota,atau oknum yang terdapat dalam bela
Negara diatas mampu menjadi kekuatan dalam mempertahankan dan mengamankan Negara.
2. Kekuatan Perlawanan Tidak Besenjata yaitu rakyat di luar Bela Semesta yang berfungsi
untuk perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang.
Berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, komponen kekutan
pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu :
“TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Jadi komponen
kekuatan pertahanan dan keamanan yang diasarkan pada UU No. 20 tahun 1982
diintegrasikan ke dalam UU No. 3 tentang pertahanan Negara”.
Dengan demikian TNI menjadi komponen utama, kepolisian, ratih,dan komponen
khusus perlindungan masyarakat melalui suatu system.
Telah banyak dipaparkan mengenai kekuatan-kekuatan dalam mempertahankan
keamanan Negara dan menyebutkan anggota-anggota yang memiliki tugas untuk menjaga
dan mengamankan Negara ataupun wilayah, karena dengan adanya angota atau oknum
tersebut masyarakat dalat hidup aman dan jauh dari ancaman Negara musuh atau penjajah.
2. Doktrin penyelenggaraan pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Penyelengaraan system prtahanan dan keamanan mengalami perkembangan dilihat dari
perjuangan yang telah dilakukan dalam masa perang yaitu:
a. Perang gerilya rakyat semesta
Konsep ini memperoleh bentuknya setelah adanya kenyataan pengalaman pertempuran
dengan pihak tentara penjajah yang sudah sebagian menduduki wilayah rakyat Indonesia.
Pokok pemikiran yang dituangkan oleh Zainal Ittahid Amin,kedalam konsep perang gerilia
rakyat semesta dengan pola pelaksanaan sebagai berikut :
Pola penggunaan kekuatan fisik dengan sasaran :
a. Menghambat selama mungkin serangan tentara penjajah sehingga diperoleh waktu untuk
menempati daerah grilya.
b. Dalam daerah yang diduduki tentara penjajah mengadakan serangan untuk menghancurkan
pos yang terpencil letaknya.
Pola pemanfaatan kekuatan potensial wilayah. Mamfaat ini bertujuan menguasai suatu
wilayah tempat pemerintah RI dapat berjalan lancar untuk dijadikan daerah pangkal (basis)
untuk pelaksanaan perlawanan-perlawanan rakyat semesta.
Pola perebutan kembali daerah yang diduduki lawan,pola perebutan tersbut maka perebutan-
perebutan daerah tersebut didahului oleh serangan pisik sehingga lambat laun daerah yang
dikuasai semakin meluas.
Dalam perang grilya yang dilakukan oleh oknum bela Negara, upaya yang dilakukan yaitu
mempertahankan pertempuran dengan pihak tentara penjajah agar tentara penjajah yang
sudah memiliki tempat sebagian kecil di Indonesia, dapat dimiliki kembali oleh rakyat bangsa
Indonesia.
b. Perang wilayah, sejak tahun 1950 setuasi dan kondisi yang mempengaruhi system pertahanan
keamanan rakyat semesta. Perlengkapan angkatan perang mulai di perbaiki mutunya,
pendidikan Kemiliteran mulai di adakan dan organisasi pertahanan keamanan
disempurnakan.
c. Perang rakyat semesta, didalam konsep perang wilayah ternyata masih terdapat beberapa
masalah yang belum dimuat dalam pelaksanaannya antara lain bagai mana menghadapi
subversi dan pemberontakan dalam negeri.
Penjelasan poin b dan c meberi gambaran bahwa segala yang menjadi penunjang dalam
perang harus segera di perbaiki dan di lengkapi demi mencapai apa yang menjadi tujuan
dalam peperangan agar dapat terhindar dari serangan musuh.
Pokok-pokok doktrin perang rakyat semesta meliputi:
a) perang rakyat semesta(perata)merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan pertahanan
keamanan nasional(hamkamnas).
b) Perata adalah yang bersifat semesta,yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara
total dan integral,dengan menggunakan militasi rakyat sebagai unsur kekuatannya untuk
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Reublik Indonesia dan mengamankan
jalannya pembangunan Nasional.
c) Perang rakyat semesta mempunyai pola operasi:
pola operasi keamanan dalam negeri(opersi kamdagri),yang bertujuan untuk memelihara dan
mengembalikan kekuasaan pemerintah /Negara RI dan mengunakan jenis-jenis operasi
intelijen tempur dan territorial.
Pola operasi pertahanan yang bertujuan untuk menggagalkan serangan dan ancaman dari
kekuatan perang musuh.
d. Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, memiliki kelemahan yang perlu di perbaiki
antara lain:
Bagaimana usah-usaha kita untuk mencegah terjadinya pemberontakan
Bagaimana usaha-usaha kita untuk mencegah adanya serangan mendadak dari luar.
Bagaimana usaha-usaha kita untuk mengamankan pendekatan ke wilayah Indonesia dengan
mengadakan kerja sama pertahanan keamanan di wilayah asia tenggara.
Pada tanggal 17 sampai dengan 28 november 1967 telah dapat dirumuskan pengaruh
(doktrin) Hubungan Kemasyarakatan Nasional (Hankamnas) yang selanjutnya kita kenal
dengan System Pertahan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Doktrin itu berisikan
beberapa hal:
1) Sasaran Operasi Hankamnas
a. mencegah dan menghancurkan serangan terbuka terhadap kedaulatan nasional Negara RI.
b. Menjamin pengusaan dan pembinaan wilayah nasional RI.
c. Ikut serta dalam pemeliharaan kemampuan Hankam di Asia Tenggara oleh Negara Asia
Tenggara, bebas dari campur tangan asing.
B. POLA-POLA OPERASI SISTEM PERTAHANAN KEAMAN RAKYAT SEMESTA
(SISHANKAMRATA)
1. Pola Operasi Pertahanan, bertujuan untuk menggaglkan serangan dan acaman dari kekuatan
perang musuh,dengan jenis-jenis perlawanan rakyat dan pertahanan sipil merupakan unsur
yang penting dalam kekuatan perang dengan angkatan bersenjata sebagai intinya.
Tahap-tahap operasi pertahanan:
a. tahap operasi defensif strategis digunakan apabila
perbandingan kekuatan perang antar musuh dengan kita.sehinga tidak memungkinkan bagi
kita melakukan operasai ofensif strategis yang diselengarakan berlandaskan:
1. keharusan untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Negara RI.
2. Tujuan untuk menjamin terselenggaranya garis- garis komunikasi antar pulau.
b. Tahap operai ofensif strategi beertujuan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh atau
memaksanya menyerah baik dalam bentuk ofensif awal atau ofensif balas.Operasi efensif
strategis digunaksuhan apabila perbandingan antara kekuatan perang musuh dangan kita
adalah sedemikian rupa,sehingga meenguntungkan kita.
2. Pola opeerasi keamanan dalam negeri.
Pola opersi keamanan dalam negeri,ialah kerangka tetap dalam mengunakan segala unsure
kekuatan yang berfungsi sebagai alat untuk memelihara atau mengembalikan kekuasaan
pemerintah Negara RI terhadap subversi dan pemberontakan dalam negeri.
a. Tujuan:memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah RI .
b. Sifat:melakukan perbaikan serasi atau merata terhadap daerah yang teerganggu keamanan
atau kestabilannya.
3. Pola operasi intelijen strategis.
Operasi intelijen strategis adalah semua oprasi untuk menjalankan kegiatan intelijen,dan
perang urat syaraf di tingkat strategis.tujuan intelijensi yaitu:
a. Memperoleh informasi yang di perlukan untuk pelaksanaan strategi nasional pada umumnya
dan operasi hankamnas pada khususnya.
b. Menghancurkan sumber yang mengancam keamanan dalam kawasan wilayah musuh.
c. Mengadakan perang urat saraf dan kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi
strategis yang menguntungkan.
Sifat operasi intelejensi strategis yaitu menyesuaikan dengan keadaan politik nasional,
dilakukan diluar wilayah nasional, dan pada dasarnya bersifat tertutup yang disesuaikan
dengan ruang dan waktu.
4. Pola Operasi Kerja Sama Pertahanan Keamanan Asia Tenggara
Pola operasi kerja sama Pertahanan Keamanan Asia Tenggara merupakan salah satu
pola utama sishankamrata. Agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berhasil dengan
baik, diperlukan adanya stabilitas dan perdamaian, yang berarti bahwa kekacoan dan
gangguan keamanan harus dicegah.
Kerja sama hankam adalah usaha bersama dalam menghadapi kemungkinan gangguan
seperti (keamanan, stabilitas nasional, dan perdamaian). Kerjasama hankam justru melihat
kedalam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dikawasan tersebut.
Kerjasama ini ingin menciptakan suatu kawasan yang damai dan bebas dari pengaruh
Negara-negara lain.Bentuk-bentuk kerja sama ini dapat berupa tindakan-tindakan bersama
mengenai bagaimana mewujudkan daerah damai.
Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Khususnya di bidang Pertahanan Keaman
Penentuan system Pertahanan-Keamanan suatu Negara dilakukan berdasarkan 3
kmungkinan/cara:
a. Peniruan dari system pertahanan kamanan bangsa lain. Cara ini biasana dilakukan oleh
Negara-negara yang menerima kemeedekaannya dari Negara-negara ang telah menjajahnya
dan al ini mungkin kurang sesuai dengan situasi dan kndisi negra-negara yang bersangkutan.
b. Pemlihan secara kebetulan dengan kemungkinan-kemungkinan kurang sesuai dengan
keadaan sebenrnya dari Negara dan bangsa yang memilihnya. Usaha suatu bangsa di bidang
pertahanan keamanan brdasarkanfalsah, identitas,kondisi lingkungan, dan kemungkinan-
kemungkinan kondisi yang mengancam keselamatanbdan kelngungan hidup angsa tersebut.
Penentuan system ini yang dapat dikatakan yang paling tepat,karena disesuaikan dengan
kondisi dan situasi bangsa yang bersangkutan.
C. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA KHUSUSNYA BIDANG
PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA (HANKAMRATA) SEJAK TAHUN
1945
Sejarah pertahanan keamananbangsa Indonesia sejak tahun 1945 memberikan banyak
pengalaman dan data untuk menyusunsistem pertahanan eamanan yang mampu
menanggulangisetiap ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap kelangsungan
hidup bangsa dan Negara berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945.pengalaman-
pengalaman tersebut dapat dikelopokkan ke dalam 2 jenis pengalaman, yaitu:
1. Pengalaman menanggulangi ancaman dari luar atau yang lazim disebut invasi,ialah ancaman
dari pihak Belanda yang ingin menjajah Indonesia kkembali Pengalaman itu yang diperoleh
dari dua kurun waktu:
a. kurun waktu 1945-1947
pada bulan September –oktober 1945 berdasarkan civil affair Agreement,Tentara Penduduk
Sekutu (Inggris)mendaratkan pasukan-pasukanya di Kota-kota besar seluruh
Indonesia(Banjarmasin ,Ujung pandang ,Jakarta,Semarang,Surabaya, Medan).
Tugas penduduk tentara sekutu tersebut ialah:
a) melucuti bala tentara Jepang yang telah kala perang dan telah menyerah;
b) mengurus pengembalian tawanan perang sekutu yang ditawan oleh tentara Jepang (RAPWI-
repatriation Allied Prisoners of War and Internees).
c) Mengamankan pelaksanaan kedua tugas tersebut diatas.
Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk menyeludupkan unsur-unsur
alat penjajah Belanda (NICA:Netherland Indies Civil Affairs) dan akirnya mendapatkan
perlawanan patriotis dari bangsa Indonesia.
Untuk menghadapi serangan –serangan dari pihak Belanda ,semula perlawanan
bersenjata Indonesia mempergunakan bentuk-bentuk serangan maupun pertahanan lini.pada
waktu itu kita mengenal dengan istilah pertahanan lini kesatu,lini kedua,dan daerah belakang.
Karma perlawanan yang begitu sengit dari bangsa Indonesia,maka tentara Belanda
mengusulkan untuk mengadakan perundingan dan gencatan senjata yang selanjutnya
menghasilkan Persetujuan Linggarjati(Kota kecil di dekat Cirebon)pada tanggal 15 nopember
1946.Persetujuan ini di tandatangani oleh Sultan Syahril (RI)dan Scherinerhorn
(Belanda).Kesempatan ini di pergunakan ole pihak Belanda untuk mengadakan konsilidasi.
Pada tanggal 21 juli1947 tentara Belanda mengadakan serangan terhadap Jawa Barat
dan menduduki Kota-kota besar di aiandonesia (Semarang, Surabaya,
Medan,Palembang).Sersngan tersebut selanjutnya di tetapkan sebagai Perang Kemerdekaan
,meskipun bagin pihak Belanda hal ini hanya merupakan aksi polisional(karna bangsa
Indionesia di anggap belum merdeka dan yang melawannya ialah para pemberontak).
Di dalam perlawanan terhadap serangan Belanda ini kita terapkan perang gerilya
dibawa pembinaan pemerintah darurat militer .Dengan dilaksanakannya perang gerilya rakyat
semesta ini,maka pasukan-pasukan Indonesia segar kembali.
Dengan Perlawanan-perlawanan yang tidak kenal menyerah dari pihak Indonesia,maka
akhirnya serangan pihak Belanda mengalami kegagalan dan sekali lagi mengusulkan untuk
mengadakan gencatan senjata dan perundingan.Perundingan ini kita kenal dengan hasil
persetujuan Renville(nama kapal perang USA yang berlabuh di Teluk Jakarta ).Persetujuan
itu di tandai pada tanggal 17 Januari 19489(pihak RI oleh Amir Syarifudin,pihak Belanda
oleh Abdul Kadir).Persetujuan Renville ini merupakan kekalahan bagi RI,baik di tinjau dari
segi Militer, ekonomi, maupun psikologi.
Kurun waktu 1948-1949, dengan adanya persetujuan Renvile,maka sekali lagi pihak
Belanda mendapat kesempatan untuk berkonsilidasi dan menyusun kembli
kekuatannya.berdasarkan pada pengalaman pada serangan Belanda lyang lalu, maka
Indonesia pun mengadakan persiapan-persiapan menghadapi segala kemungkinan,antara lain
di suaun kesatuan-kesatuan Mobil dan kesatuan-kesatuan territorial.
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan serangan terehadap ibu kota RI
yang selanjutnya kita kenal dengan perang kemerdekaan II.
Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan presiden ,wakil presiden dan
beberapa mentri.Bertepatan dengan penyerangan Belanda tersebut,Presiden RI telah
memerintahkan kepada Mr.Syarifudin Prawira Negara untuk menyusun pemerintah Darurat
RI berkedudukan di Bukitinggi(Sumatra Barat) dan menunjuk duta besar RI di New
Nelhi(India) untuk membentuk pemerintah RI diluar negeri.sedangkan Panglima Besar
Jendral Sudirman secara konsekuen meninggalkan Yogyakarta untuk bersama-sama dengan
tentara RI mengadakan perlawanan dari luar kota terhadap kesatuan-kesatuan Belanda.
Dengan adanya Perang Kemerdekaan II ini ,pimpinan tentara Belanda,Jendral
Spoor,beranggapan bahwa di dalam waktu 2-3 bulan Republik Indonesia akan lenyap.
Puncak serangan-serangan kita terhadap tentara Belanda yang terkenal dengan sebutan
SU/Serangan umum tunggal 1 Maret 1949 atau juga kita kenal dengan Peristiwa Enam Jam di
Yogya yang telah di buat film dengan judul “ Janur Kuning”.Pimpinan Serangan Umum
adalah Letnan Kolonel Suharto,Komandan Wehrkreise Yogyakarta.Dalam hal ini peranan
Sultan Hamengku Buwono IX cukup besar dalam pelaksanaan maupun persiapan.Sasaran-
sasaran yang telah di capai di dalam SU ialah:
a) politik,memberi dukungan yang kuat kepada diplomasi RI di Dewan Keamanan PBB/dunia
internasional
b) Militer,menimbulkan kerugian/mematahkan moral pasukan Belanda.
c) Psikologi,rakyat daerah-daerah lain yang berjuang merasa bahwa ibu kota RI masih tetap di
peretahankan semangat yang lebih tinggi kepada semua pasukan.pemberontakan atau
subversi.
Jenis ancaman ini diawali dengan pemberontakan PKI/Muso atau peristiwa Madiun
Tanggal 18 September 1948 pada waktu Indonesia sedang menghadapi Belanda.Kemudian
menyusul peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1949 di
bawa pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat,Kahar Muzakar (1958)di Sulawesi Selatan dan
Daud Beureu di Aceh (1952),peristiwa Andi Aziz di Ujung Pandang, Republik Maluku
Selatan(RMS)di Ambon/Ceram.Selanjutnya Pemerintah Repolisioner RI/Perjuangan Semesta
(PRRI di Sumatra dan permesta di Sulawesi tahun 2957),dan Pemberontakan
G30S/PKI(1965).
Peristiwa-peristiwa tersebut di atas dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok:
a) Kelompok yang hanya mengandalkan perlawanannya kepada
kemampuan/persenjataan.Kelompok ini di hadapi dengan mengunakan peralatan teknologi
disertai pemantapan/kosolidasi aparatur pemerintahan dan rehabilitasi daerah-daeerah yang
mengalami kerusakan akibat pemberontakan.Dengan demikian dapat di batasi atau
dihilangkan kerawanan-kerawanan yang mungkin menimbulkan peluang-peluang bagi
tumbunya kembali pemberontakan.
b) Kelompok yang selain mempergunakan peralatan teknologi,juga mempergunakan cara-cara
penguasaan Wilaya .pengaruh musuh di wilayah tersebut demikian besarnya,sehingga rakyat
yang berada diwilayah itu bersimpati kepadanya dan bersedia membantunya di bawa terror.
Operasi-operasi menghadapi kedua kelompok tersebut di atas dilaksanakan dengan
menggunakan peralatan teknologi,di samping operasi penguasan wilayah,untuk
mempersempi wilayah pengaruh lawan dan ruangan geraknya serta akirnya dapat
dihancurkan sama sekali.
2. Pelajaran-pelajaran yang dapat di tarik dari pengalaman-pengalaman perjuangan bersenjata
a. keteguhan hati rakyat untuk mempertaruhkan Negara dan bahasa srta melawan musuh di
mana-mana. Pada perag kemardekaan kita pernah mengalami keadan yang sangat parah,
namun kita tidak pernah patah semangat berjuag.
b. kemampuan angkatan bersenjata untuk melaksanakan perang konvensional ( sesuai dengan
konvensi jenewa ) dan tidak konvensional serta kemapuan mengutamakan keadaan wilayah
dan medan sebaik-baiknya.
c. persatuan dan kerja sama yang seerat-eratnya antara rakyat dan angkatan bersenjata yang
sekarang kita kenal dengan manunggalnya ABRI dan rakyat. Potensi rakyat selalu merupkan
kekuatan yang nyata dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Hankamrata.
d. kepemimpinan yang ulet dan tahan semua diuji di semua tingkatan, yang tau mmberi insfirasi
serta motivasi dan pimpinan kepada rakyat serta sekaligus mahir mengelolah sumber-sumber
kekuatan.
Faktor Linkungan yang Mempunyai Sistem Pertahan-Keamanan
Faktor Geografis Indonesia
Dipandang dari segi letaknya Indonesia berada dalam posisi silang yang sangat
unik,ialah diantara dua samudra dan dua benua,serta di antara dua tata susunan dalam aspek-
aspek kehidupan bangsa yang berlainan,bahkan yang sering bertentangan.
Posisi tersebut menempatkan Inonesia pada posisi yang rawan,karna memberikan tiga
kemungkinan sebagai berikut:
a) Memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk tetap dalam posisi tidak memihak kepada
salah satu kekuatan.
b) Menarik Indonesia kedalam salah satu pihak
c) Salah satu kekuatan dunia tersebut menduduki Indonesia secara terbatas terhadap beberapa
wilayah /kota yang di anggap sangat srategis untuk dapat menguasai jalur-jalur batas laut
maupun darat.Hal ini sangat di perlukan untuk jalur komunikasi dan logistic
Faktor sumber kekayaan alam
Bangsa Indonesia telah di karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber kekayaan alam
yang cukup,baik yang masi merupakan suatu potensi yang terpendam,maupun yang sudah di
manfaatkan(potensial dan efektif)Di antara jenis-jenis sumber kekayaan alam yang terdapat
di Indonesia.banak Negara yang bersangkutan.
Keadaan ini memberikan kepada Indonesia dua kemkungkinan,iakah:
a) Memberikan kekuatan pada perundingan-perundingan Internasional,tegasnya
merupakanposisi penawaran(bargaining position)dalam memperjuangkan kepentingan-
kepentingan nasional.
b) Mengandung ancaman atau campur tangan Negara-negara asing yang membutuhkan
ssumber kekayaan alam tersebut.hal ini akan mereka laksanakan,apabila bangsa Indonesia
tidak memiliki ketahanan nasional yang mantap/cukup ampuh untuk menghadapi ancaman
tersebut.
Faktor demografi
Dilihat dari jumlah penduduknya,Indonesia menempati tempat kelima di
dunia.penyediaan tenaga manusia jelas cukup besar,akan tetapi karena penyebarannya kurang
merata,maka terdapat di satu pihak daerah-daerah yang amat langka akan tenaga
manusia(pulau-pulau di luar pulau Jawa)dan di pihak lain terdapat daeerah-daerah yang
kelebihan tenaga manusia(pulau Jawa,Madura,dan Bali).
Disamping penyebarannya,perlu di perhatikan pula komposisinya,yaitu:
a) antara kelompok “angkatan kerja”dan “bukan angkatan kerja”harus ada keserasian dan
kesimbangan;
b) antra tingkat kemampuan daerah-daerah;
c) antara tingkat pendidikan masyarakat yang mampu menunjang pembangunan daarah-daerah.
3. Beberapa Istilah di Dalam Sishankamrata
1) sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta,disingkat Sishankamrata ,adalah suatau sistem
pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh
potensi,kemampuan,dan kekuatan nasional yang bekerja secara total,integral serta berlanjut
dalam rangka mencapai ketahanan nasional.Sishankamrata bersifat semesta dalam
konsep,semesta dalam ruang lingkup,dan semesta dalam pelaksanaan dengan
mempergunakan dua cara pendekatan,ialah pendekatan system senjata teknologi (sistek)dan
system senjata sosial secara serasi.
2) Pola Operasi pertahanan,ialah kerangka yang tetap dalam menggunakan segala
unsur,kekuatan,yang berfungsi sebagai alat untuk menjamin kemerdekaan,kedaulatan Negara
dan keutuhan bangsa Indonesia terhadap serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang
negera lain.
3) Pola operasi keamanan dalam negeri ,ialah kerangka tetap dalam menggunakan segala unsur
kekuatan yang berfungsi sebagai alat untuk memelihara atau mengembalikan kekusaan
peemerintah Negara RI terhadap subversi dan pemberontakan dalam negeri.
4) Pola Operasi Ientelijen Strategik (intelstrat), adalah smua operasi untuk menjalankan
kegiatan intelijen dan perang urat saraf ditingkat strategic.
5) Pola Operasi Kerja Sama Pertahanan-Keamanan Asia Tenggara, merupakan salah satu pola
utama system hankamrata, dalam suasana pembangunan, karena untuk melaksanankan
pembangunan dengan baik sangat diperlukan adanya stabilitas dan perdamaian, yang berarti
bahwa kekacoan dan gangguan harus diceagah.
6) Operasi Tempur, adalah segala kegiatan, tindakan dan usaha secara berencana.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sestem pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah suatu
system pertahanan dan keamanan yang komponenya terdiri dari seluruh potensi, kemampuan
dan kekuatan nasional untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan
keamanan Negara dalam pencapaian tujuan.
Sishankamrata bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup dan
semesta dalam pelaksanaannya. Komponen kekuatannya terdiri dari :
a. Komponen dasar yaitu rakyat terlatih
b. Komponen utama yaitu ABRI dan cadangan TNI
c. Komponen Perlindungan Masyarakat (Linmas)
d. Komponen pendukung yaitu sumber daya dan perasaan nasional.
Pengalaman penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai doktrin terhadap
pertahanan dan keamanan yaitu doktrin prang griliya rakyat semesta, doktrin perang wilayah,
doktrin perang rakyat semesta dan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Sasaran operasi hankamnas yaitu mencegah dan menghancurkan serangan terbuka,
menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional RI dan ikut serta memilahara
kemampuan hankam Asia Tenggara bebas dari campurtangan asing.
Pola operasi hankamrata yaitu operasi pertahanan, operasi keamanan dalam negeri,
operasi intelijen strategis an pola operasi kerja sama pertahanan dan keamanan Asia
Tenggara. Pola operasi pertahanan bertujuan bertujuan untuk menggagalkan serangan dan
ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan dalam negeri bertujuan
untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/Negara RI paa salah satu atau
beberapa daerah (bagian wilayah) Negara yang terganggu keamanannya.
Pola operasi intelijen strategis bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan
dalam pelaksanaan strategis nasional dan oprerasi-operasi Hankam, menghancurkan sumber-
sumber infiltrasi, subversi dan spionase yang terdapat di wilayah musuh dan mengadakan
perang urat saraf dan kegiatan-kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi strategis
yang menguntungkan.
Pola operasi kerja sama yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan keamanan
stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia Tenggara.
B. Saran
Harapan terbesar kepada pemerintah, agar dalam mempertahankan keamanan dapat
berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan aparatur-aparatur demi kedamaian dan
keamanan dari pihak musuh dan bagi wilayah-wilayah yang terganggu keamannya, dijadikan
sebagai kebijaksanaan nasional dalam menentukan cita-cita,tujuan, dalam pembangunan
daerah maupun Negara.
Dengan demikian apa yang dicita-citakan Negara tercinta ini bisa terwujud. Dan untuk
para generasi penerus janganlah enggan untuk mempelajarai tentang apa dan bagaimana
tentang pertahanan dan keamanan rakyat semesta agar membuka wawasan untuk membangun
Negara yang menjadi kebanggaan bersama.
Dalam penyusunan makalah ini yang dimana kami membahas tentang “SISTEM
PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA”, penulis menggunakan sumber yang
cukup mendasar bagi judul makalah ini. Selain itu, bentuk pemaparan dan penjelasan
makalah ini menggunakan metode pendeskripsian dan argumentasi bagi masalah-masalah
yang dituangkan dalam makalah. Penggunaan gaya bahasa yang mudah dipahami membuat
sebuah kajian baru dalam menyelesaikan suatu studi kasus.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan
yang perlu ditambah dan diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan inspirasi dari para
pembaca dalam hal membantu menyempurkan makalah ini. Untuk terakhir kalinya penulis
berharap agar dengan hadirnya makalah ini akan memberikan sebuah perubahan khususnya
dunia pendidikan
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai
implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah
kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,
memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam
rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan
oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan
kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya
dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah
sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah
daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun
daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.[1]
Ciri-ciri otonomi daerah
Negara Kesatuan Negara Federal Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda
(dibawah UU)
Setiap daerah mempunyai UUD yang
tidak bertentangan dengan UUD negara
(hukum tersendiri)
Setiap daerah memiliki perda
(dibawah UU)
Perda terikat dengan UU UUD tidak terikat dengan UU negara Perda terikat dengan UU
Negara Kesatuan Negara Federal Otonomi daerah
Bisa desentralisasi atau
sentralisasi Desentralisasi Desentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan
pusat Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat
Bisa interversi dari kebijakan
pusat
Perjanjian dengan pihak
asing/luar negeri harus
melalui pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar
negeri harus melalui pusat
Perjanjian dengan pihak
asing/luar negeri harus
melalui pusat
APBN dan APBD tergabung APBD untuk setiap daerah dan APBN
hanya untuk negara APBN dan APBD tergabung
Setiap daerah tidak diakui
sebagai negara berdaulat
Setiap daerah diakui sebagai negara
berdaulat
Setiap daerah tidak diakui
sebagai negara berdaulat
Bendera nasional hanya
diakui Bendera nasional serta daerah diakui
Bendera nasional hanya
diakui
Daerah diatur pemerintah
pusat Daerah harus mandiri Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur
pemerintah pusat
Keputusan pemda tidak ada hubungan
dengan pemerintah pusat
Keputusan pemda diatur
pemerintah pusat
3 kekuasaan daerah tidak
diakui 3 kekuasaan daerah diakui
3 kekuasaan daerah tidak
diakui
Perda dicabut pemerintah
pusat Perda dicabut DPR setiap daerah
Perda dicabut pemerintah
pusat