1. PERBANKAN Fakultas Hukum1

2. Jenis Bank1. Bank Indonesia (bank Sentral)2. Bank Umum (Bank Konvensional)3. Bank Syariah4. BPR 2 3. Konsep Perbankan 3 4. BANK SENTRALStatus dan Kedudukan Bank Indonesia1. Sebagai Lembaga Negara yang Independen 4 5. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesiasebagai Bank Sentral yang independendimulai ketika sebuah undang-undangbaru, yaitu UU No. 23/1999 tentang BankIndonesia, dinyatakan berlaku padatanggal 17 Mei 1999. Undang-undang inimemberikan status dan kedudukansebagai suatu lembaga negara yangindependen dan bebas dari campurtangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. 5 6. Sebagai suatu lembaga negara yangindependen, Bank Indonesia mempunyaiotonomi penuh dalam merumuskan danmelaksanakan setiap tugas dan wewenangnyasebagaimana ditentukan dalam undang-undangtersebut.Pihak luar tidak dibenarkanmencampuri pelaksanaan tugas BankIndonesia, dan Bank Indonesia jugaberkewajiban untuk menolak atau mengabaikanintervensi dalam bentuk apapun dari pihakmanapun juga. Untuk lebih menjaminindependensi tersebut,6 7. Sebagai Lembaga negara yang independenkedudukan Bank Indonesia tidak sejajar denganLembaga Tinggi Negara. Disamping itu,kedudukan Bank Indonesia juga tidak samadengan Departemen, karena kedudukan BankIndonesia berada diluar Pemerintah. Status dankedudukan yang khusus tersebut diperlukanagar Bank Indonesia dapat melaksanakanperan dan fungsinya sebagai otoritas monetersecara lebih efektif dan efisien. 7 8. Sebagai Badan Hukum Status Bank Indonesia baik sebagai badanhukum publik maupun badan hukum perdataditetapkan dengan undang-undang. Sebagaibadan hukum publik Bank Indonesia berwenangmenetapkan peraturan-peraturan hukum yangmerupakan pelaksanaan dari undang-undangyang mengikat seluruh masyarakat luas sesuaidengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badanhukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindakuntuk dan atas nama sendiri di dalam maupun diluar pengadilan. 8 9. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia1.Tujuan TunggalDalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesiamempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai danmemelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah inimengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uangterhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap matauang negara lain. Aspek pertama tercermin padaperkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercerminpada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uangnegara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkanuntuk memperjelas sasaran yang harus dicapai BankIndonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengandemikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia inikelak akan dapat diukur dengan mudah.9 10. Tiga Pilar UtamaKetiga bidang tugas ini adalah1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,3. mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.10 11. Kebijakan Moneter Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesiamenetapkan dan melaksanakan kebijakanmoneter untuk mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaranlaju inflasi yang ingin dicapai denganmemperhatikan berbagai sasaran ekonomimakro lainnya, baik dalam jangka pendek,menengah, maupun panjang. 11 12. Implementasi kebijakan moneter dilakukandengan menetapkan sasaran operasional,yaitu uang primer (base money), danselanjutnya mengamati perkembanganindikator-indikator yang memberikantekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. 12 13. Perkembangan indikator tersebutdikendalikan melalui piranti moneter tidaklangsung, yaitu menggunakan operasipasar terbuka, penentuan tingkat diskonto,dan penetapan cadangan wajib minimumbagi perbankan. 13 14. Pendekatan pegendalian moneter secaratidak langsung ini telah dilakukan sejak1983 dengan mekanisme operasional yangdisesuaikan dengan dinamikaperkembangan pasar uang di dalam negeri. 14 15. Operasi Pasar Terbuka Operasi Pasar Terbuka (OPT)dilaksanakan untuk mempengaruhilikuiditas rupiah di pasar uang, yang padagilirannya akan mempengaruhi tingkat sukubunga. OPT dilakukan melalui dua cara,yaitu melalui penjualan Sertifikat BankIndonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah. 15 16. Penjualan SBI dilakukan melalui lelangsehingga tingkat diskonto yang terjadibenar-benar mencerminkan kondisilikuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatanintervensi rupiah dilakukan oleh BankIndonesia untuk menyesuaikan kondisipasar uang, baik likuiditas maupun tingkatsuku bunga. 16 17. Penetapan Cadangan WajibMinimum Kebijakan ini mewajibkan setiap bankmencadangkan sejumlah aktiva lancaryang besarnya adalah persentasi tertentudari kewajiban segeranya. Saat ini,kebijakan ini tertuang dalam ketentuan GiroWajib Minimum (GWM) sebesar 5% daridana pihak ketiga yang diterima bank, yangwajib dipelihara dalam rekening bank yangbersangkutan di Bank Indonesia.17 18. Apabila Bank Indonesia memandang perluuntuk mengetatkan kebijakan monetermaka cadangan wajib tersebut dapatditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.Peran sebagai Lender of The Last ResortBank Indonesia juga berfungsi sebagailender of the last resort.18 19. Dalam melaksanakan fungsi ini, BankIndonesia dapat memberikan kredit ataupembiayaan berdasarkan prinsip syariahkepada bank yang mengalami kesulitanlikuiditas jangka pendek yang disebabkanoleh terjadinya mismatch dalampengelolaan dana. 19 20. Pinjaman tersebut berjangka waktumaksimal 90 hari, dan bank penerimapinjaman wajib menyediakan agunan yangberkualitas tinggi serta mudah dicairkandengan nilai sekurang-kurangnya samadengan jumlah pinjaman. 20 21. Peran sebagai Lender of The LastResort Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesiadapat memberikan kredit atau pembiayaanberdasarkan prinsip syariah kepada bank yangmengalami kesulitan likuiditas jangka pendekyang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalampengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90hari, dan bank penerima pinjaman wajibmenyediakan agunan yang berkualitas tinggiserta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. 21 22. Kebijakan Nilai Tukar Nilai tukar yang lazim disebut kurs,mempunyai peran penting dalam rangkatercapainya stabilitas moneter dan dalammendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukaryang stabil diperlukan untuk terciptanyaiklim yang kondusif bagi peningkatankegiatan dunia usaha. 22 23. Secara garis besar, sejak tahun 1970,Indonesia telah menerapkan tiga sistemnilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetapmulai tahun 1970 sampai tahun 1978,sistem nilai tukar mengambang terkendalisejak tahun 1978, dan sistem nilai tukarmengambang bebas (free floatingexchange rate system) sejak 14 Agustus1997.23 24. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini,nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan olehpasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antarakekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BankIndonesia pada waktu-waktu tertentu melakukansterilisasi di pasar valuta asing, khususnya padasaat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.24 25. Pengelolaan Cadangan Devisa Cadangan devisa merupakan posisi bersihaktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untukkeperluan transaksi internasional. 25 26. Dalam mengelola cadangan devisa ini,Bank Indonesia lebih mengutamakantercapainya tujuan likuiditas dankeamanan daripada keuntungan yangtinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesiatetap mempertimbangkan perkembanganyang terjadi di pasar internasional,sehingga tidak tertutup kemungkinanterjadinya pergeseran dalam portfoliokomposisi jenis penempatan cadangandevisa.26 27. Dalam mengelola cadangan devisa yangoptimal, Bank Indonesia menerapkansistem diversifikasi, baik berdasarkanjenis valuta asing maupun berdasarkanjenis investasi surat berharga. Dengancara tersebut diharapkan penurunan nilaidalam salah satu mata uang dapatdikompensasi oleh jenis mata uanglainnya atau penempatan lain yangmempunyai nilai yang lebih baik. 27 28. Kredit Program Dengan status Bank Indonesia sebagaiotoritas moneter yang independen,pemberian kredit program yang selama inidilakukan selanjutnya berada di luar lingkuptugas Bank Indonesia. 28 29. Tugas pemberian kredit program akandilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang ditunjuk Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agarBank Indonesia dapat lebih memfokuskanperhatian pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar dapat terciptapembagian tugas yang baik antaraPemerintah dan Bank Indonesia.29 30. Pengaturan dan Pengawasan Bank Bank Indonesia menetapkan peraturan,memberikan dan mencabut izin ataskelembagaan atau kegiatan usaha tertentu daribank, melaksanakan pengawasan atas bank, danmengenakan sanksi terhadap bank sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesiaberwenang menetapkan ketentuan-ketentuanperbankan dengan menjunjung tinggi prinsipkehati-hatian.30 31. Berkaitan dengan kewenangan di bidangperizinan, selain memberikan danmencabut izin usaha bank, Bank Indonesiajuga dapat memberikan izin pembukaan,penutupan dan pemindahan kantor bank,memberikan persetujuan atas kepemilikandan kepengurusan bank, serta memberikanizin kepada bank untuk menjalankankegiatan-kegiatan usaha tertentu. 31 32. Di bidang pengawasan, Bank Indonesiamelakukan pengawasan langsung maupuntidak langsung. Pengawasan langsungdilakukan baik dalam bentuk pemeriksaansecara berkala maupun sewaktu-waktu biladiperlukan. Pengawasan tidak langsungdilakukan melalui penelitian, analisis danevaluasi terhadap laporan yangdisampaikan oleh bank. 32 33. Upaya Restrukturisasi Perbankan Sebagai upaya membangun kembali kepercayaanmasyarakat terhadap sistem keuangan danperekonomian Indonesia, Bank Indonesia telahmenempuh langkah restrukturisasi perbankanyang komprehensif. Langkah ini mutlakdiperlukan guna memfungsikan kembaliperbankan sebagai lembaga perantara yang akanmendorong pertumbuhan ekonomi, disampingsekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaankebijakan moneter. 33 34. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. 34 35. Dewan Gubernur BI Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyaBank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagaipemimpin, dibantu oleh seorang Deputi GubernurSenior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnyaempat atau sebanyak-banyaknya tujuh DeputiGubernur. Masa jabatan Gubernur dan DeputiGubernur selama-lamanya lima tahun, danmereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.35 36. Pengangkatan dan PemberhentianDewan Gubernur Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkandan diangkat oleh Presiden dengan persetujuanDPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan olehGubernur dan diangkat oleh Presiden denganpersetujuan DPR. Anggota Dewan GubernurBank Indonesia tidak dapat diberhentikan olehPresiden, kecuali bila mengundurkan diri,berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidanakejahatan.36 37. Pengambilan Keputusan Sebagai suatu forum pengambilan keputusantertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG)diselenggarakan sekurang-kurangnya sekalidalam sebulan untuk menetapkan kebijakanumum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untukmelakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakanmoneter atau menetapkan kebijakan lain yangbersifat prinsipil dan strategis. Pengambilankeputusan dilakukan dalam Rapat DewanGubernur, atas dasar prinsip musyawarah demimufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,Gubernur menetapkan keputusan akhir.37