Apa sih pajak itu ?Kenapa sih harus

bayar pajak ?Kenapa sih harus

bayar pajak ?

PENGERTIAN PAJAK

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN

Posyandu, Imunisasi

Pendidikan

Fasilitas & Infrastruktur

Transportasi masal

Pertahanan & Keamanan

Kelestarian LHPenanggulan Bencana

Kelestarian Budaya

Pelayanan kesehatan

Penegakan Hukum

Subsidi Pangan & BBMDana Alokasi Umum

PEMILIHAN UMUM

Pasal 1 butir 2 UU KUPWajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UU PPhSetiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg mempunyai penghasilan diatas PTKP

LANDASAN HUKUM

Pasal 2 ayat (1) UU KUPSetiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

UU PPhSetiap Wajib Pajak Badan yg

mulai didirikan

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

OBYEK PAJAK

Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan

Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.

(Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh)

WARISAN

Bagian laba yg diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yg modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekituan, perkumpulan, firma dan kongsi

Pembayaran dari perusahaan asuransi kpd orang pribadi sehubungan dgn asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa

TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

a.orang pribadi yang:- bertempat tinggal di Indonesia,- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan, atau - dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Kewajiban Wajib Pajak

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP

Persyaratan NPWP

ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK;WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA.

KTP BAGI PENDUDUKINDONESIA , ATAU PASPORBAGI ORANG ASING

NB:WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPATMEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA

Tempat Pendaftaran NPWP

• KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.

• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP;

• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.

Penghapusan NPWPKetentuan Terbaru (UU No. 28 Tahun 2007)1. Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan:

a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;

b. Wajib Pajak dilikuidasi;

c. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan

d. apabila dianggap perlu oleh DJP.

2. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.

FUNGSI NPWP• sebagai identitas WP• menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi• untuk keperluan yang berhubungan dengan

dokumen perpajakan• memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan• mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain• tdk dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di

bawah ini :

Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP

Pasal 21Pasal 22Pasal 23

20% lebih tinggi100% lebih tinggi100% lebih tinggi

Hak dan KewajibanWajib Pajak