LOOPHOLES (CELAH)dan PELUANG

PENGHEMATAN PAJAK

PENGERTIAN LOOPHOLES

“A way of escaping a difficulty, especially an ommision or ambiguity in the wording of a contract or law that provides a means of evading compliance”

• Kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa ada pengenaan pinalti atau sanksi hukum;

• Aktifitas atau tindakan tertentu tidakdiatur/tercakup oleh peraturan;

• Sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan (legal);

• Loopholes kadang-kadang berhubungan dengan ketidakjelasan suatu peraturan;

• WP dapat memperoleh keuntungan (menghemat pajak)

LOOPHOLES PERPAJAKAN

“Sebuah keadaan, peraturan, transaksi atau kejadian yang memungkinkan seseorang atau badan usaha mendapatkan peluang

penghematan pembayaran pajak atau terhindar dari kewajiban perpajakan

tertentu atau terhindar dari pengenaan sanksi administratif perpajakan”

LOOPHOLES DALAM PERATURAN

• Sengaja diciptakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan kemudahan/fasilitas. Misal: Penyediaan makanan bagi seluruh pegawai

• Tidak sengaja diciptakan oleh pembuat kebijakan, tetapi lebih merupakan kelemahan dari peraturan itu sendiri. Misal: Pembebasan penghasilan yang diterima reksadana dalam 5 tahun; Tax holiday.

PEDOMAN PENAFSIRAN PERATURAN

ASAS PENAFSIRAN:Lex spesialis derogat lex generalisLex superiori derogat lex inferioriLex posteriori derogat lex priori

CARA PENAFSIRAN:OtentikSistematikHistorisGramatikalAnalogiA ContrarioKebiasaan

CARA MENGIDENTIFIKASI LOOPHOLES

• Tentukan duduk persoalan & konteks suatu masalah pajak;

• Kumpulkan aturan sesuai konteks & permasalahannya;

• Perhatikan asas dan cara penafsiran yang benar;• Identifikasi peluang penghematan, kemungkinan

terhindarnya kewajiban atau sanksi;• Tentukan alternatif perlakuan pajaknya;• Identifikasi risiko atas setiap alternatif;• Pilih alternatif yang paling menguntungkan dari sisi

pajak

Keterkaitan Loopholes dengan Penghematan Pajak

• Loopholes terdapat dalam peraturan tertentu dalam bentuk:

• Tax deduction;

• Tax Exemption;

• Fasilitas lian yang tersembunyi di balik suatu peraturan;

• Pilihan metode akuntansi dan perpajakan;

• Kelemahan aturan itu sendiri.

Loopholes dan Penghematan Pajak memiliki relevansi yang sangat

tinggi

Karena penghematan pajak, penghindaran kewajiban atau sanksi dilakukan dengan cara

memanfaatkan loopholes tersebut

Loopholes di PPh Pasal 21

• Benefit in cash atau benefit in kinds;

• Penggunaan metode gross-up sesuai kondisi;

• Manfaatkan fasilitas in natura yang bebas pajak;

• Jangan berikan bonus karyawan dari laba tahun lalu.

Benefit in cash atau benefit in kinds• Loopholes-nya adalah WP memiliki kebebasan untuk

memberikan Benefit in cash atau benefit in kinds

“Benefit in Cash akan dikenai tarif PPh Pasal 21 di Karyawan”“Benefit in Kinds akan dikenai tarif PPh Badan di Perusahaan”

• Pemanfaatan:

WP bisa memilih benefit in cash pada saat pengenaan tarif PPh Pasal 21 < tarif PPh Badan

Atau

WP bisa memilih benefit in kinds pada saat pengenaan tarif PPh Pasal 21 > tarif PPh Badan

Penggunaan metode gross-up sesuai kondisi

• Loopholes-nya adalah gross-up bukanlah metode pembukuan/akuntansi. Sehingga penerapannya tidak harus konsisten. Gross-up atau tidak lebih merupakan pilihan kebijakan dalam pemberian kompensasi kepada karyawan.

“Metode gross-up identik dengan pemberian tunjangan pajak yang esensinya merupakan benefit in cash.”

“Metode non gross-up identik dengan pemberian kenikmatan pajak yang esensinya merupakan benefit in kinds.”

• Pemanfaatan:

WP bisa memilih gross-up pada saat pengenaan tarif PPh Pasal 21 < tarif PPh Badan

Atau:WP bisa memilih non gross-up pada saat pengenaan tarif PPh Pasal

21 > tarif PPh Badan

Manfaatkan fasilitas in natura yang bebas pajak

• Loopholes-nya adalah UU PPh memberikan Tax Exemption baik di PPh Pasal 21 maupun di PPh Badan untuk transaksi di natura tertentu

“Di satu sisi, Natura tertentu bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 di karyawan (Non Taxable income)”

“Di sisi lain, Natura tertentu tersebut boleh dibebankan sebagai biaya di perusahaan (deductible expense)”

• Pemanfaatan:

WP bisa mendapatkan pembebasan pajak bila memilih memberikan natura tertentu tersebut. Misalnya pemberian makanan/minuman bagi seluruh karyawan, iuran pensiun/THT ditanggung pemberi

kerja, pakaian seragam tertentu, natura di daerah terpencil, kendaraan/handphone dinas (50%) dll

Jangan berikan bonus karyawan dari laba tahun lalu

• Memberikan bonus karyawan atau direksi dari laba tahun lalu (saldo laba) tetap merupakan obyek PPh Pasal 21, namun Non Deductible di PPh Badan

LOOPHOLES di PPh Badan

• Manfaatkan kompensasi rugi sesegera mungkin;• Dapatkan pembebasan pajak dari Intercorporate

devidend;• Pilih metode penyusutan yang cocok dengan

industri• Pilih metode penilaian persediaan yang cocok

dengan kondisi;• Percepat biaya dengan pengadaan aktiva tetap

melalui capital leasing;• Manfaatkan transfer pricing secara wajar;

Manfaatkan kompensasi rugi sesegera mungkin

• Loopholess-nya adalah Tax Loss carry Forward (TLCF) hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sehingga terdapat potensi hangus.

“Hangusnya TLCF berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tax benefit dari TLCF”

“Bila laba fiskal di masa mendatang tidak memungkinkan untuk dikompensasikan dengan TLCF, WP dapat memilih untuk

melakukan Revaluasi Aktiva Tetap. Dan dapat juga dilanjutkan melakukan penggabungan usaha dengan nilai buku.”

• Pemanfaatan:WP bisa terhindar dari kerugian sebesar 30% dari TLCF akibat hangusnya TLCF tersebut. Namun demikian pilihan RAT harus

memperhatikan variabel-variabel lainnya.

Dapatkan pembebasan pajak dari Intercorporate dividend

• Loopholes-nya adalah Intercorporate dividend yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari pengenaan pajak.

“Intercorporate dividend yang bebas pajak adalah dividen yang diterima oleh PT, BUMN/D dengan kepemilikan minimum 25% dan ada usaha aktif atau dividen yang

diterima oleh koperasi”“WP harus berusaha untuk memenuhi persyaratan yang

ditentukan untuk mendapatkan pembebasan pajak”

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan Tax exemption bila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perpajakannya.

Pilih metode penyusutan yang cocok dengan industri

• Loopholes-nya adalah pilihan metode penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba atau rugi fiskal setiap tahunnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi cash flow pembayaran pajak.

“Industri yang ROI-nya lama (lambat) sebaiknya memilih metode garis lurus, sebaliknya Industri yang ROI-nya

cepat sebaiknya memilih metode saldo menurun”Industri yang pengenaan pajaknya bersifat final sebaiknya

memilih metode garis lurus karena akan berpengaruh pada capital gain (loss) bila terjadi pengalihan harta”

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan penghematan cash flow pajak atau

terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar.

Pilih metode penilaian persediaan yang cocok dengan kondisi

• Loopholes-nya adalah pilihan metode penilaian persediaan secara tidak langsung akan mempenagruhi penghitungan besarnya laba fiskal

“Dalam kondisi harga yang cenderung naik, metode FIFO akan menghasilkan penghitungan HPP yang lebih kecil (bila dibandingkan dengan metode rata-rata) sehingga

laba fiskal menjadi lebih besar.”“Bila items persediaan banyak dan beragam lebih mudah

menggunakan metode FIFO dibandingmetode Rata-rata”Pemanfaatan:• WP bisa mendapatkan penghematan cash flow pajak

bila memilih metode penilaian persediaan yang cocok dengan kondisi perusahaan.

Percepat biaya dengan pengadaan aktiva tetap melalui capital leasing

• Loopholes-nya adalah capital leasing bisa mempercepat pembebanan biaya fiskal oleh WP dibandingkan pengadaan dengan pembelian kredit atau tunai. Percepatan biaya berarti penundaan cash flow pembayaran pajak.

Bila masa leasing lebih pendek daripada masa manfaat asset, maka pembebanan biaya melalui capital leasing akan lebih cepat daripada pembebanan biaya melalui pembelian tunai

atau kredit”“Percepatan biaya fiskal dari kondisi sebelumnya juga bisa

dilakukan dengan melakukan ‘sale and lease back’ atas aktiva yang ada”

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan penghematan cash flow pajak dengan

mempercepat biaya melaui capital leasing. Bila perlu dengan sale and leaseback atau taylor made leasing”

Manfaatkan transfer pricing secara wajar

• Loopholes-nya adalah transfer pricing bisa menggeser laba/rugi suatu perusahaan ke perusahaan lainnya bahkan lintas negara

“Transfer pricing yang dilakukan secara tidak mencolok akan sulit dideteksi oleh fiskus, terlebih bila didukung

argumentasi yang rasional. Produk hanyalah salah satu komponen bauran pemasaran.”

“Perbedaan harga belum tentu merupakan transfer pricing sepanjang bisa dijelaskan. Misalnya perbedaan pasar,

partai, saluran distribusi, promosi dll”• Pemanfaatan:

WP bisa mengatur keuntungan/kerugian masing-masing perusahaan dalam satu grup perusahaan. Bahkan bisa

menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (tax heaven countries)

LOOPHOLES Di PPh ORANG PRIBADI

• Cabut NPWP istri bila tidak ada perjanjian pisah harta/penghasilan

• Penuhi dokumentasi perolehan harta dari hibah dan warisan

• Gunakan pembukuan atau pencatatan sesuai kondisi

Cabut NPWP istri bila tidak ada perjanjian pisah harta/penghasilan

• Loopholes-nya adalah suami istri yang memiliki NPWP masing-masing akan memiliki kewajiban perpajakan dua kali lipatnya.

“Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, sehingga cukup memiliki satu NPWP saja, sepanjang tidak ada

perjanjian pisah harta/penghasilan”“Bila sebelum menikah masing-masing sudah memiliki

NPWP, maka setelah menikah NPWP istri sebaiknya segera dimintakan pencabutan untuk menghindari

kewajiban dan risiko sanksi yang lebih besar.”• Pemanfaatan:WP bisa terhindar dari kewajiban administratif perpajakan

(misal penyampaian SPT) dan terhindar dari risiko sanksi administratif akibat ketidaktahuan/kelalaian WP

Penuhi dokumentasi perolehan harta dari hibah dan warisan

• Loopholes-nya adalah hibah dari keluarga sedarah dalam garius keturunan lurus satu derajat dan warisan bukanlah obyek PPh. Oleh karena itu harus didukung dengan bukti yang cukup.

“Lebih baik sedia payung sebelum hujan, meskipun dengan akta di bawah tangan perolehan harta dari hibah dan

warisan harus disiapkan bukti pendukungnya.”“Bila tidak ada bukti yang memadai bisa dianggap sebagai

obyek PPh berupa tambahan kekayaan neto yang belum dikenai pajak”

• Pemanfaatan:WP bisa terhindar dari risiko pengenaan pajak berikut sanksi

administrasi yang lebih besar karena tidak bisa menunjukkan bukti pendukung yang memadai.

Gunakan pembukuan atau pencatatan sesuai kondisi

• Loopholes-nya adalah bila omzet WP tidak lebih dari Rp1,8 Milyar setahun, maka WP orang pribadi bebas memilih menggunakan pembukuan atau pencatatan.

“Penggunaan pencatatan realatif lebih mudah dan sederhana, tetapi penghitungan PPh-nya akan selalu untung karena digunakannya norma penghitungan penghasilan neto”

“Penggunaan pembukuan akan relatif lebih sulit, tetapi bisa menggambarkan kondisi sebenarnya”

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan penghematan pajak bila dapat

memprediksi dengan baik tingkat keuntungannya. Pencatatan dipakai pada saat tingkat laba riel > norma. Bila tingkat laba riel< norma, sebaiknya digunakan pembukuan

LOOPHOLES DI PPh Pasal 23/26/Final

• Menutup reksadana setelah 5 tahun beroperasi

• Gunakan metode gross-up bila pemberi jasa tidak mau di potong PPh

• Hindari pemilikan saldo tabungan/deposito lebih dari Rp7.500.000,-

• Gunakan bentuk usaha Firma/Kongsi• Gunakan kurs pajak yang terendah dalam

bukti pemotongan pajak

Menutup reksadana setelah 5 tahun beroperasi

• Loopholes-nya adalah WP Pengusaha Reksadana memiliki kewenangan penuh untuk membuka dan menutup bisnis reksadananya.

“Bagi pengusaha reksadana akan mendapatkan tax exemption atas penghasilan berupa bunga obligasi yang

diperolehnya selama 5 tahun sejak pendiriannya”“Daripada mempertahankan reksadana lama tapi terkena

pajak, lebih baik menutup reksadana lama dan kemudian membuat reksadana baru untuk mendapatkan

pembebasan pengenaan pajak”• Pemanfaatan:

WP Reksadana tetap bisa mendapatkan tax exemption dengan mengatur sedemikian rupa sehingga umur

reksadana tidak lebih dari 5 tahun

Gunakan metode gross-up bila pemberi jasa tidak mau di potong PPh

• Loopholes-nya adalah gross-up PPh Pasal 23/26 menyebabkan WP dapat membebankan tambhan biaya yang ditimbulkannya. Tambahan biaya ini akan menyebabkan penghematan PPh Badan.

“Secara substansial Gross-up merupakan cara WP untuk mengembalikan ke prinsip pemotongan, bahwa PPh Pasal 23/26 dipotong oleh pemberi penghasilan dari penerima penghasilan”

“Cara paling aman gross-up PPh Pasal 23/26 adalah melakukan gross-up dari kontrak samapai invoice, FP dan dokumen lainnya

otomatis mencantumkan gross-up juga.”

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan penghematan PPh badan 30% dari hasil

gross-up, sementara tambahan PPh Pasal 23/26 yang ditimbulkan akan relatif kecil. (Asumsi: Perusahaan dalam

kondisi Laba)

Hindari pemilikan saldo tabungan/deposito lebih dari Rp7.500.000,-

• Loopholes-nya adalah bila saldo tabungan/deposito tidak lebih dari Rp7.500.000,-, maka bunga yang dihasilkannya akan dikecualikan dari pemotongan PPh final 20%.“Hal ini merupakan fasilitas dari pemerintah untuk

membantu penabung kecil”“Besarnya tabungan diatur sedemikian rupa sehingga

dalam satu rekening tidak melebihi Rp7.500.000,-

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan penghematan Cash Flow Pajak

karena tidak dipotong PPh Final sebesar 20%

Gunakan bentuk usaha Firma/Kongsi

• Loopholes-nya adalah adanya ketentuan bahwa pengenaan pajak untuk firma/kongsi/persekutuan hanya dilakukan pada tingkat PPh Badan.

“Bagian laba yang diterima oleh anggota firma/kongsi/persekutuan bukan merupakan obyek

pajak”“Di sisi lain gaji yang dibayarkan kepada sekutu aktif akan

sama dengan bagian laba sehingga tidak boleh dikurangkan sebagai biaya fiskal bagi Firma (NDE)

• Pemanfaatan:WP bisa mendapatkan penghematan pajak karena tarif maksimum PPh badan 30% sedangkan tarif maksimum

PPh Orang Pribadi adalah 35%”

Gunakan kurs pajak yang terendah dalam bukti pemotongan pajak

• Loopholes-nya adalah adanya ketentuan bahwa ‘untuk kemudahan’ pelaksanaan pemotongan pajak ‘dapat’ dilakukan pada saat terjadi pembayaran.

“Saat terutangnya PPh Pasal 23/26 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan diakui sebagai

hutang, mana yang terjadi lebih dahulu”“Bila transaksi dilakukan dalam mata uang asing, maka WP

dapat memilih Kurs Menteri Keuangan terendah antara tanggal pembayaran atau akhir bulan pembayaran.”

• Pemanfaatan:Bila PPh Pasal 23/26 harus ditanggung oleh WP, maka WP bisa

mendapatkan penghematan pajak dengan memilih Kurs KMK yang lebih rendah sehingga PPh Pasal 23/26 yang

ditanggung juga akan lebih rendah

Loopholes di PPN

• Menghemat Cash flow dengan menunda membuat faktur pajak

• Dapatkan keuntungan dari mekanisme pengkreditan pajak masukan

• Mengurangi DPP PPN dengan potongan harga

• Menghemat administrasi dengan pemusatan PPN terutang

Loopholes di KUP

• Akhirkan pembayaran/pelaporan pajak, bila perlu dengan mengajukan perpanjangan SPT

• Ajukan permohonan menunda/atau mengangsur pembayaran pajak

• Hindari SPT lebih bayar atau SPT rugi