Bab 1 : PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK -...
Transcript of PENGERTIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK -...
PENGERTIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MAKALAH
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
YANG DIBINA OLEH BAPAK ROMY HERMAWAN,M.Si,Ph.D
OLEH :
WAKHIDATUL AMANI 135030107113015
ABD HAMID MAULUDY 135030107113041
ALI MASYKUR MUSA 135030107114011
ERIN DAMAYANTI 135030118113001
SUCI RIZKY AMALYA 135030118113015
SAZY NEVI KARANI 135030118113019
WICAKSONO NUR SYAMSI 135030118113027
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KELAS A
2013
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun
makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami
membahas mengenai Pengertian Ilmu Administrasi Publik.
Makalah ini dibuat dengan berbagai pengetahuan dan beberapa bantuan dari
berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan masalah selama mengerjakan
makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
makalah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran
serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat
kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita
sekalian.
Kediri, Desember 2013
Penulis
Bab 1
Pendahuluan
A.Latar belakang
Administrasi Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi
Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting
kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif
serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik,
manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang
mengatur penyelenggara negara.
Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari
tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama
mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu
manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta,
maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah,
seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan
sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan,
pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi
pembangunan; kepemerintahan daerah; dan good governance.
B.Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari ilmu administrasi publik?
2. Apa saja ciri-ciri ilmu administrasi publik?
3. Bagaimana identifikasi ilmu administrasi publik?
4. Apa fungsi dari ilmu administrasi publik?
5. Bagaimana perbedaan administrasi Negara/publik dengan administrasi
bisnis/swasta?
C.Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari ilmu administrasi publik
2. Untuk mengetahui dan memahami ciri-ciri administrasi publik
3. Untuk mengetahui dan memahami identifikasi ilmu administrasi publik
4. Untuk mengetahui dan memahami fungsi dari ilmu administrasi publik
5. Agar mampu menjelaskan dan memahami perbedaan administrasi
Negara/publik dengan administrasi bisnis/swasta
Bab II
Pembahasan
A. Pengertian Dasar Administrasi Publik
Pengertian Administrasi
Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan
data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan
keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan
dan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan kata lain disebut tata usaha
(clerical work, office work). Seperti pendapat Munawardi
Reksohadiprawiro, 1984, yang menyatakan bahwa : Administrasi berarti
tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapih dan sistematis serta
penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan
yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta
lainnya (Ulbert Silalahi, 2005).
Administrasi dalam arti luas, seperti yang dikembangkan oleh para tokoh
teori administrasi maupun yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi
dewasa ini, seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi. Istilah
administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan
manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
(Ulbert Silalahi, 2005). Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu
disebut administrasi dalam arti luas.
Adapun ilmu yang memperlajari fenomena kerjasama yang bersifat
kooperatif dan terorganisasi untuk mencapai tujuan adalah Ilmu
Administrasi. Jadi dengan demikian fenomena kerjasama yang dilakukan
oleh dan bersifat publik menjadi kajian ilmu administrasi (Public
Administration), seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi.
Masih banyak lagi definisi administrasi, seperti pendapat para ahli,
diantaranya:
Menurut Herbert A. Simon : Administration can be define as the
activities of group cooperating to accomplish common goal. Jadi
menurutnya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan
kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
Menurut Leonard D. White: Administration is process common to all
group efforts, public or private, civil or military. Jadi menurutnya
administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha
kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun
militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dan menurut The Liang Gie:
Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap
pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama
untuk mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan ilmu administrasi didefinisikan oleh Guilick sebagai berikut :
The science of administration in thus the system of knowledge whereby men
may understand relationship, predict result, and influence outcomes in any
situation where men are organized at work together for a common purpose.
Dari pengertian atau definisi oleh para ahli tersebut dan masih banyak
lagi definisi para ahli lainnya yang pada prinsipnya semuanya itu
mempunyai pengertian yang sama yaitu : kerjasama, banyak orang, dan
untuk mencapai tujuan.
Pengertian Publik
Publik berarti umum, masyarakat atau negara. Yang didefinisikan
sebagai “umum” misalnya milik umum, tempat umum, perusahaan umum,
dan lain-lain yang sifatnya untuk umum. Dan yang didefinisikan
“masyarakat” misalnya hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat,
kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang didefinisikan
“Negara” misalnya otoritas negara, gedung negara, keuangan negara, dan
lain sebagainya.
Sedangkan arti dari publik adalah sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang meraka miliki. (Inu Kencana
Syafiie, 2006).
Dengan demikian publik merupakan umum yang berarti untuk
kepentingan yang bersifat untuk umum. Publik yang merupakan masyarakat
terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terdiri dari warga
negara dan warga negara asing, kemudian warga negara terdiri dari warga
negara yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Dan publik yang
merupakan negara adalah suatu kelompok, alat, organisasi
kewilayahan/kedaerahan, kelembagaan rakyat yang terdiri dari orang-orang
yang memiliki daulat, hukum, dan kepemimpinan.
Pengertian Administrasi Publik
Dari pengertian atau definisi administrasi dan publik tersebut di atas
maka dapat ditarik pengertian tentang administrsi publik yang pada intinya
melaksanakan pembangunan dan mengurusi atau memberikan pelayanan
untuk kepentingan masyarakat.
Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik,
diantaranya sebagai berikut:
Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus adalah sebagai
berikut: Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan
Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan
dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara
global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan
pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan,
dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan
maksud terhadap usaha sejumlah orang.
Menurut Prajudi Atmosudirdjo: Administrasi publik adalah administrasi
dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya
tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Dan Menurut Dwigt Waldo:
Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia
dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
B. Ciri-Ciri Administrasi Publik/Negara
1.Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari
(Unavoidable), titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya
antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan
masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary
(sewaktu-waktu)
2.Administrasi Negara mempunyai Monopoli untuk menggunakan wewenang
dan kekuasaannya
A. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada
masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan
untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai (coercive power),
B. Administrasi negara merupakan penjelamaan dari hal tersebut dan
diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian,
kehakiman, dll
3.Administrasi Negara Mempunyai Prioritas
Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk
mensejahtrakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai
prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya.
4.Administrasi Negara mempunyai Ukuran yang tidak terbatas dimana
terdapat lingkupan masyarakat dalam negar yang meliputi batasan teritorial
suatu negara, disitu akan terdapat administrasi Negara
5.Top mangement dari Administrasi Negara bersifat Politis. Birokrasi
merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan
publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode waktu
tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar dari
organisasi publik dan Privat.
6.Pelaksanaan Administrasi negara relatif sulit diukur. Administrasi negara
merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat maka
tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu untuk mencapai
perdamain dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara,
karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga
bersifat politis dan multitafsir maka administrasi negara menjadi relatif sulit
untuk diukur.
C. Identifikasi Ilmu Administrasi Publik
Gerald E. Ceiden menawarkan 5 identifikasi terhadap administrasi.
Identifikasi yang disampaikan oleh Ceiden ini dikemudian hari memang
belum dapat memuaskan, dan hal tersebut disadari oleh Ceiden sendiri.
Namun demikian ada baiknya kita mencoba membandingkan relevansi
identifikasi yang disampaikannya tersebut dengan kenyataan praktek
administrasi negara pada saat sekarang.
I. Identifikasi Administrasi Pemerintahan
Mencoba mengenali administrasi negara dari aktivitas yang dilakukan.
Apabila membandingkan dengan berbagai negara, maka aktivitas dari
masing-masing negara tersebut berbeda-beda, ada yang sama dan ada yang
tidak. Hal tersebut disebabkan oleh karena lingkungan kultural yang tidak
sama.
Contohnya, Indonesia sebagai negara dengan demokrasi pancasila,
dimana pada pasal 33 UUD 1945 terdapat suatu pasal yang mengatakan
bahwa sumber-sumber daya yang penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara, hal tersebut menunjukkan bahwa negara masih
banyak terlibat atau memonopoli beberapa sumber pelayanan publik yang
memang dianggap penting dan memang sangat dibutuhkan oleh orang
banyak, misalnya listrik, air, telekomunikasi dll. Namun di Amerika Serikat
sebagai sebuah negara dengan bentuk perekonomian yang liberal, dimana
negara memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada publik atau
swasta untuk mengelola pelayanan publik tersebut, sedangkan pemerintah
hanya bertugas membuat regulasi dan melakukan pengawasan saja.
Namun pada saaat sekarang, sektor swasta di indonesia sudah mulai
diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ikut bersama-sama
berkompetisi didalam memberikan pelayanan publik, dimana negara sudah
mulai mengurangi monopolinya terhadap beberapa sektor yang dianggap
penting. Seperti sektor telekoumnikasi oleh Telkom, kemudian Listrik oleh
PLN, dimana kedua perusahaan tersebut sudah mulai berkompetisi dengan
pihak swasta dalam memberikan pelayanannya.
Dengan demikian menjadi sulit untuk bisa langsung mengatakan bahwa
aktivitas administrasi negara adalah aktivitas pemerintahan, sebab semua
yang menyangkut kepada kepentingan publik walaupun dilakukan oleh
sektor swasta adalah tetap dalam kerangka aktivitas administrasi negara.
II. Identifikasi Organisasi Publik
Identifikasi ini mencoba mengungkapkan administrasi negara
berdasarkan adanya lembaga-lembaga publik.
Lembaga-lembaga publik ini diciptakan melalui hukum, dibiayai oleh
negara dan stafnya merupakan pejabat-pejabat karir. Contohnya
Pemerintahan nasional yang terdiri dari kementerian, departemen,
pemerintah daerah, serta korporasi publik. Pada pemerintahan daerah dalam
pembentukannya organisasi-organisasi publik melalui sebuah Peraturan
daerah (perda) tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOT).
Adanya sengketa mengenai lembaga-lembaga negara dan keputusan-
keputusan berkaitan dengan hukum Tata Negara, Hukum Administrasi
negara, dan penyelesaiannya dilakukan melalui suatu peradilan tata Usaha
Negara (PTUN).
Namun demikian pada saat sekarang pemerintah dapat bekerjasama
dengan organisasi sosial dalam bentuk patungan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, atau dapat juga mengontrakkan aktivitas
administrasi negara kepada organisasi-organisasi sosial yang tidak punya
kesibukan dagang.
Contohnya Penyaluran bantuan kredit lunak melalui KUD, atau
BMT/NGO.
Sehingga dengan demikian administrasi negara tidak bisa hanya
diidentikkan dengan eksekutif saja, melainkan lebih luas lagi.
III. Identifikasi Orientasi Sikap Administrasi
Mengidentifikasi berdasarkan orientasi sikap administrasi orientasi
sikap administrasi negara itu ditandai oleh :
1. Pandanga Keluar
2. Perhatian pada pantulan sosial
3. Kesadaran akan nilai-nilai politik
4. Cermin rasa kemaysrakatan
5. Ekspresi tujuan-tujuan sosial
6. Bukti rasa kemanusiaan
7. Kepatuhan pada masa depan
8. Percaya pada masa depan
9. Prihatin atas kemalangan masyarakat
10. Menyadari tanggungjawab sosialnya
11. Mengembangkan sikap tanggap
12. Menyadari nilai-nilai yang diwakili
Kesemua orientasi sikap yang harus dimiliki oleh administrator/Pejabat
publik diatas pada dasarnya adalah orientasi dengan pandangan ke luar,
yaitu kepada publik.
Lawan daripada orientasi keluar adalah pandangan orientasi kedalam
yang sebenarnya diidentikkan dengan sikap dari organisasi sektor privat
yang lebih mengutamakan kepentingan untuk memperoleh profit, namun
demikian banyak pejabat publik yang juga ternyata mempunyai pandangan
kedalam, seperti dengan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan
jabatan dan kewenangan yang dimilikinya, dan sebaliknya para
pengusaha/organisasi sektor privat sudah mulai memiliki sifat pandangan
orientasi ke luar yang dapat kita lihat misalnya : Sektor swasta menjadi mitra
didalam pembinaan Usaha Kecil, kemudian adanya program Community
Development.
IV. Identifikasi Proses Yang Bersifat Khusus
Mencoba mengidentifikasi administrasi negara berdasarkan proses-
prosesnya yang bersifat khusus/unik. Proses-proses tersebut terutama
berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan kebijakan publik :
Proses yang khusus itu meliputi ;
1. Melakukan kontrol politik dan pertanggungjawaban publik
2. Mekanisme kekuasaan dan distribusi kekuasaan diantara berbagai
tingkat pemerintah
3. Sistem prestasi (merit system) dan kompetisi terbuka.
4. Mengkonsolidasaikan diri pada pengganggaran dan akuntansi publik,
usaha-usaha publik, perencanaan nasional dan administrasi pemerintah
daerah.
Namun pada kenyataannya hal-hal yang dianggap khusus dan unik itu
sekarang tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya perbedaan
antara organisasi publik dan privat, sebab organisasi publik masih tetap
memperlakukan hal-hal yang universal dari manajemen.
V. Identifikasi Aspek Publik
Pusat perhatian diletakkan pada pelayanan barang dan jasa publik yang
ditekankan adalah hakikat publiknya. Sifat publik lekat dengan aktivitas
administrasi negara.
Lembaga publik, pejabat publik, barang publik, dan semua yang
hakikatnya milik publik harus dipersembahkan sepenuhnya untuk
mengembangkan kemakmuran umum, kesejahteraan sosial dan kepentingan
publik.
Dari kelima identifikasi diatas dapat dilihat unsur yang berlaku secara umum :
1. Aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik
2. Berada dalam kerangka arahan politik
3. Beroperasi sesuai dengan kaidah-kaidah kepublikan.
D. Fungsi Ilmu Administrasi Publik
Fungsi Administrasi Negara Menurut Gerald Caiden :
1.Fungsi Tradisional
Fungsi tradisional adalah fungsi utama adminstrasi negara sejak zaman
administrasi negara kuno sampai administrasi negara modern. Fungsi
tradisional meliputi :
a.Hubungan Luar Negeri
Dahulu hubungan luar negeri merupakan masalah yang sederhana yang
dijalankan secara langsung antara negara melalui duta besar yang
melakukan diplomasi personal, kemudian hubungan politik, dagang.
Namun sekarang hubungan internasional tidak terbatas negara saja tetapi
juga badan-badan internasional seperti perusahaan multinasional, LSM
ataupun secara personal.
b. Ketertiban Dalam Negeri
Masalah keamanan pada masa lalu hanya menjadi tanggung jawab
lingkungan masyarakat setempat. Namun semakin modern dan kompleks
masyarakat semakin banyak permasalahan yang dihadapi dan semakin
banyak bentuk gangguan keamanan masyarakat. Karena itu dibutuhkan
lembaga publik yang menjalankan fungsi sebagai penjaga ketertiban
masyarakat yaitu lembaga kepolisian untuk menjamin ketertiban internal
masyarakat dan negara.
c. Pertahanan Keamanan
Menjaga keamanan dari serangan pihak luar (ancaman eksternal),
kemudian menjaga kesatuan negara dari ancaman gerakan separatis.
Fungsi ini dijalankan oleh salah satu lembaga publik yaitu TNI.
d. Pekerjaan Umum
Penyediaan sarana dan prasarana publik yang tidak bisa diselenggarakan
secara individual atau pihak swasta tidak mau menyediakannya, fungsi
ini meliputi pembangunan sarana-sarana umum yang dibutuhkan rakyat
banyak seperti pembangunan jalan raya, jaringan rel kereta api, satelit
komunikasi, jembatan, bandara, monumen dan bangunan publik lainnya.
e. Perpajakan
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dipungut dari rakyat.
Manfaat pajak sangatlah besar bagi negara maupun masyarakat. Negara
adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk memaksa
orang membayar pajak, dan merupakan lembaga yang berwenang
mengalokasikan pendapatan negara dari pajak untuk kepentingan umum.
f. Kesejahteraan Umum
Fungsi kesejahteraan umum adalah usaha pelayanan negara pada orang-
orang yang tidak mampu mengurus hidupnya sendiri karena sesuatu hal
diluar kehendaknya atau negara berkewajiban menyelenggarakan
pelayanan publik bagi orang-orang yang tidak mampu mengurus
hidupnya sendiri karena sesuatu hal diluar kehendaknya, dan negara juga
wajib melindungi kelompok masyarakat marginal atau minoritas.
2. Fungsi Pembangunan Bangsa
Usaha menumbuhkan rasa cinta bangsa merupakan masalah yang
penting bagi negara terutama yang masyarakatnya berlatar belakang
heterogen. Dahulu negara yang luas wilayahnya sempit, suku bangsanya
relatif homogen dan budayanya juga homogen. Namun sekarang wilayah
suatu negara luas, gabungan beberapa suku bangsa/ras multikultur. Pada
intinya fungsi pembangunan bangsa adalah menjaga persatuan bangsa dan
keutuhan wilayah. Ada beberapa cara yang umum digunakan untuk
menumbuhkan semangat cinta bangsa, yaitu :
a. Simbol Nasional
Rasa cinta bangsa bisa ditumbuhkan melalui penciptaan simbol-simbol
nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, simbol negara, seragam, baju
nasional. Nasionalisme memang tidak sekedar memiliki simbol-simbol
tertentu. Tetapi negara juga mencoba membuat rakyat mengidentifikasi
dirinya dengan simbol-simbol negaranya.
b. Persatuan Nasional
Norma-norma administrasi negara harus menekankan kesatuan nasional
dan nilai-nilai universal dan non-diskriminatif serta mengutamakan
kepentingan umum. Citra diri aparat yang baik akan dapat meningkatkan
peranan mereka dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Sosialisasi Nasional
Dengan sosialisasi nasional, kesadaran nasional ditumbuhkan sejak dini
melalui sistem pendidikan nasional baik pendidikan formal maupun
informal.
d. Pembangunan Nasional
Rasa cinta bangsa dapat ditumbuhkan melalui program-program
pembangunan. Program pembangunan yang membawa perubahan sosial
masyarakat yang adil dan merata merupakan bukti pemerintah
menjalankan program non-diskriminatif.
3. Fungsi Manajemen Ekonomi
Walaupun bidang ekonomi lebih merupakan wilayah aktivitas swasta
yang bersifat privat dan individual. Namun masalah ekonomi tidak bisa
diserahkan sepenuhnya ke pihak swasta. Ada beberapa fungsi administrasi
negara dalam bidang ekonomi manajemen antara lain :
a. Peran Langsung
Melalui perusahaan Negara memberikan pelayanan barang dan jasa
publik secara langsung kepada masyarakat misalnya melalui BUMN :
listrik, air, telepon, pos, transportasi umum, dll.
b. Regulasi
Berperan dalam bentuk regulasi ekonomi, misalnya :
Mata uang, tarif
Industri primer dan pertanian: redistribusi tanah, proteksi, subsidi,
pinjaman, dsb
Industri ekstraktif/tambah
Regulasi ekonomi : UMR, perlindungan buruh, dsb.
c. Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan
4. Fungsi Kesejahteraan Sosial
Campur tangan pemerintah dalam kesejahteraan sosial berbeda antara
negara satu dengan negara lainnya. Negara kapitalis liberal cenderung
menyerahkan masalah kesejahteraan sosial pada lembaga non pemerintah
(swasta). Namun kenyataannya problem kesejahteraan sosial tidak bisa
diserahkan begitu saja pada lembaga swasta. Pelayanan yang diberikan
swasta tidak bisa mengatasi problem kesejahteraan yang semakin. Karena
itu negara harus campur tangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial
masyarakat. Ada beberapa macam peran negara dalam pelayanan
kesejahteraan sosial :
a. Pelayanan Kesehatan Nasional
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia, karena itu
negara berkewajiban menyediakan pelayanan medis bagi semua orang
yang memerlukannya tanpa melihat kemampuan ekonominya.
b. Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Pelayanan kesejahteraan diberikan pada mereka meskipun tidak sakit
namun tidak dapat menyokong kehidupannya, seperti orang jompo,
cacat, yatim piatu, pengangguran dan sebagainya.
c. Jaminan Sosial
Tujuan adanya jaminan sosial adalah untuk memberikan bantuan pada
saat darurat atau untuk mengsubsidi biaya pelayanan kesehatan dan
kesejahteraaan nasional.
d. Pendidikan Nasional
Pemerintah berkewajiban mencerdaskan rakyatnya. Untuk itu
pemerintah memberi fasilitas bagi setiap penduduk untuk mendapatkan
pendidikan mulai dari TK sampai SMA bahkan kalau bisa sampai
perguruan tinggi.
e. Perumahan Umum
Perumahan atau tempat tinggal juga menjadi kebutuhan dasar manusia.
Untuk itu pemerintah berkewajiban membantu masyarakat yang tidak
mampu membeli rumah dengan memberikan subsidi bagi pembangunan
perumahan umum.
5. Fungsi Kontrol Lingkungan
Manusia saat ini menikmati standar hidup yang lebih tinggi dibanding
masa-masa sebelumnya. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup
terjadi karena manusia berhasil mengolah alam dan memperpanjang usia
hidupnya melalui penemuan-penemuan di bidang kesehatan. Namun
kemajuan ini menuntut biaya sosial tersendiri, terutama berupa kerusakan
lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Hal tersebut dapat
berdampak pada masyarakat banyak, maka negara dituntut untuk
menggunakan otoritasnya guna mencegah hal tersebut. Ada beberapa
fungsi kontrol lingkungan antara lain :
a. Riset dan Pengembangan
Penguasaan dalam riset dan tekhnologi mutakhir dapat memperkuat
posisi birokrasi, karena itulah riset dan pengembangan menjadi fokus
utama banyak negara.
b. Konservasi
Eksploitasi alam telah menimbulkan kerusakan alam. Untuk mencegah
kerusakan lingkungan yang makin parah perlu dibuat peraturan yang
melarang pembantaian flora dan fauna yang terancam punah, reklamasi
bahan-bahan sisa, meremajakan sumber daya yang tidak bisa punah
dengan menghijaukan flora kembali.
c. Tata Kota
Kepadatan penduduk di kota besar mendorong perlunya dilakukan
perencanaan dan penataan kota secara serius. Tata kota yang baik
diharapkan dapat menjadikan kota sebagai tempat yang nyaman dan
sekaligus dapat mengurangi problem kepadatan penduduk, lingkungan
kumuh, kriminalitas dan sebagainya.
d. Kontrol Lingkungan
Problem lingkungan seperti polusi dan air, sampah dan limbah industri
merupakan problem yang berdampak pada kelangsungan hidup
masyarakat, karena itu perlu ditangani oleh negara dengan sungguh-
sungguh melalui peraturan dan pengendalian dampak lingkungan.
6. Fungsi Hak Asasi Manusia
Negara yang modern dan berlandaskan tatanan yang demokratis
dituntut untuk memberikan pelayanan dan perlindungan publik yang adil
pada semua individu. fungsi itu dikenal sebagai fungsi perlindungan hak
asasi manusia antara lain :
a. Perlindungan HAM
Hak asasi manusia yang harus dilindungi antara lain kebebasan pribadi,
bebas dari perbudakan, privasi, kebebasan beragama, kebebasan
mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebahan berpartisipasi dalam
pemerintahan. Semua hak-hak ini harusnya dijamin oleh negara tanpa
kecuali.
b. Privasi
Privasi merupakan hak individu untuk melindungi kehidupan pribadi dan
keluarganya dari segala gangguan yang mengancam dirinya dan
keluarganya. Negara diharapkan menghargai dan melindungi privasi ini.
c. Pengendalian Penduduk
Hak asasi paling mendasar adalah hak untuk hidup dan memperoleh
keturunan. Namun karena tingkat kematian yang menurun, sedang
tingkat kesuburan dan harapan hidup cenderung tinggi maka terjadi
ledakan jumlah penduduk, terutama di negara-negara berkembang.
E.Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
Ilmu Administrasi yang memiliki konsep-konsep dan prinsi-prinsip dasar ,
dalam penerapannya akan berbeda jika diterapkan pada sector bisnis atau
swasta. Secara ringkas perbedaan-perbedaan tersebut dari berbagai faktor,
yaitu:
1. Tujuan
Administrasi Publik
Tujuan utama administrasi pubik adalah meningkatkan kesejahteraan
publik atau masyarakat dalam suatu negara atau daerah .
Administrasi Bisnis
Tujuan utama dari administrasi bisnis adalah mengusahakan
kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi/perusaahan melalui
akumulasi modal,penambahan investasi,dan keuntungan yang lebih wajar.
2. Motif
Administrasi Publik
Motif dari seluruh proses kegiatan dari administrasi publik adalah
pemberian pelayanan ( service ) yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya
pada seluruh masyarakat.
Administrasi Bisnis
Motif dari segenap kegiatan administrasi bisnis adalah mencari
keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanamkan.
3. Sifat Pelayanan
Administrasi Publik
Sifat pelayanan yang diberikan administrasi public memberikan
pelayanan yang sama kepada seluruh warga masyarakat
Administrasi Bisnis
Sifat pelayanan yang diberikan oleh administrasi bisnis bias berbeda
kepada setiap pelanggan (customer) tergantung pada keuntungan yang
diperoleh atas perbaikan pelayanan yang dilakukan
4. Wilayah Yurisdiksi
Administrasi Publik
Administrasi publik mempunyai wilayah kekuasaan, yaitu dalam batas
wilayah Negara atau daerah yang telah ditentukan melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Administrasi Bisnis
Administrasi bisnis tidak mempunyai wilayah kekuasaan, yang dimiliki
adalah wilayah operasional yang dapat lebih kecil atau lebih besar dari
wilayah Negara atau daerah
5. Sumber Kekuasaan
Administrasi Publik
Memperoleh kekuasaan dari rakyat baik secara langsung maupun melalui
perwakilan dalam menjalankan kegiatannya.Artinya rakyat yang
berdaulat
Administrasi Bisnis
Memperoleh kekuasaan dari pemilik modal atau pemilik saham dalam
menjalankan usahanya. Dengan kata lain pemilik modal yang berdaulat
6. Orientasi Kebijakan
Administrasi Publik
Orientasi kebijakan dari administrasi public adalah pada peningkatan
partisipasi semua golongan masyarakat agar menjadi warga Negara yang
baik dan bertanggung jawab.
Administrasi Bisnis
Orientasi kebijakan dari administrasi bisnis adalah membina dan
mengarahkan masyarakat agar tertarik pada usahanya sehingga mau
menjadi penanam modal dan pelanggan yang setia
7. Cara kerja
Administrasi Publik
Cara kerja administrasi public sangat ketat sebab diatur oleh serangkaian
peraturan perundang-undangan yang kaku, aturan yang legal sehingga
terkesan lamban
Administrasi Bisnis
Cara kerja administrasi bisnis lebih fleksibel sebab walaupun diatur oleh
peraturan perusahaan, tetapi lebih mudah menyesuaikan diri dengan
tantangan yang dihadapi
8. Proses dan cara kerja
Administrasi Publik
Lebih mengutamakan prosedur, yaitu berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat birokratik , pendekatan legalistic,
sehingga terkesan lamban
Administrasi Bisnis
Lebih pada pendekatan praktis dan pragmatis, artinya lebih mudah
disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.
9. Kepegawaian
Administrasi Publik
Disebut pegawai negeri yang system penerimaan, pengangkatan, promosi,
pengajian dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Administrasi Negara tidak mudah memasukkan dan
mengeluarkan pegawainya
Administrasi Bisnis
Disebut karyawan/karyawati atau pekerja pegawai negeri yang system
penerimaan, pengangkatan, promosi, pengajian dan pemberhentiannya
lebih berdasarkan pada kinerja atau prestasi. Adminisrasi bisnis tidak
terlalu sulit masukkan dan mengeluarkan pegawainya
10. Otoritas
Administrasi Publik
Dapat mengatur dan memerintah semua orang yang ada dalam wilayah
kekuasaan Negara atau daerah
Administrasi Bisnis
Hanya dapat mengatur memerintah orang-orang yang menjadi anggota
organisasi dan perusahaan
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Administrasi Publik adalah proses kerjasama dari seluruh aparatur Negara
berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk tujuan
Negara.
2. Administrsi Bisnis adalah proses kerjasama dari kelompok orang untuk
mencapai keuntungan / laba yang sebesar-besarnya.
3. Perbedaan pokok administrasi publik dengan administrasi bisnis disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu faktor tujuan, faktor motif, sifat pelayanan,
wilayah yuridiksi, sumber kekuasaan, orientasi kebijakan, cara kerja, proses
dan cara kerja, status kepegawaian, dan otoritas
4. Pembagian ilmu administrasi secara rinci dapat kita lihat melalui pendapat
para ahli.
B. Saran
Dengan membaca makalah ini, pembaca diharapkan dapat mengambil
manfaat tentang pengertian ilmu administrasi publik. Untuk pembangunan
bangsa, barangkali tidak cukup kita hanya mengandalkan kemurahan hati alam.
Harus ada tangan-tangan terampil yang mengolahnya. Dalam wacana dunia
negara, ini berarti harus cukup tersedia ruang bagi muncul dan berkembangnya
jiwa-jiwa wirausaha maupun politik yang ulet. Namun, ini pun ternyata belum
cukup. Harus tersedia pula kajian akademis atau dasar-dasar keilmuan yang
kokoh untuk menopang aspek konseptual dari bagaimana sebuah negara
dibangun dan dijalankan.