PENGERTIAN HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pendahuluan• Hukum dan administrasi perencanaan adalah salah

satu sub bidang perencanaan wilayah dan kota yang melingkupi bagaimana mewujudkan produk-produk perencanaan sesuai dengan tujuannya.

• Untuk mempelajari hukum dan administrasi perencanaan, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian-pengertian dasarnya.

• Pertemuan ini membahas pengertian-pengertian dasar yang terkait dengan hukum dan administrasi perencanaan.

TINJAUAN HUKUM

Pengertian Hukum-1• E. M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa dalam melakukan tugasnya.

• Immanuel KantHukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang mengatur sedemikian rupa sehingga kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Pengertian Hukum-2• SM. Amin

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

• MH. Tirto AtmidjayaHukum adalah semua aturan (Norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Pengertian Hukum-3• Sudikno Mertokusuro

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

• Achmad Ali Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Unsur-unsur Hukum• Peraturan atau norma mengenai pergaulan

manusia dalam pergaulan masyarakat.• Peraturan itu diadakan dan dilaksanakan oleh

badan-badan resmi yang berwajib.• Peraturan itu bersifat memaksa.• Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut

tegas, berupa hukuman.

Tujuan Hukum

1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat.

2. Untuk mencapai keadilan dan ketertiban3. Mengatur pergaulan hidup manusia secara

damai.4. Memberikan petunjuk bagi orang-orang

dalam pergaulan masyarakat.5. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya

pada orang sebanyak-banyaknya.

Fungsi Hukum• Sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, karena

memberi petunjuk mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. • Sebagai sarana untuk mewujudkan keadaan sosial lahir dan

batin, karena mempunyai ciri memerintah dan melarang, memaksa, daya yang mengikat fisik dan psikologis.

• Hukum memberi keadilan, yaitu menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar serta memaksa agar peraturan itu ditaati sehingga terwujud keadilan sosial lahir dan batin.

• Sebagai fungsi kritis, karena melakukan pengawasan tidak hanya terbatas pada aparatur pengawas saja tetapi juga termasuk aparatur penegak hukum.

• Sebagai penggerak pembangunan, karena daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat dipergunakan atau didayagunakan untuk menggerakan pembangunan.

Ciri-ciri Hukum• Adanya perintah atau larangan.• Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh

semua orang.• Pelanggarnya dikenakan sanksi.

Sifat-sifat Hukum• Hukum bersifat memaksa dan mengatur terhadap

subyek hukum, yaitu manusia yang bertempat tinggal diwilayah hukum tersebut.

• Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.

• Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan.

• Orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya.

• Sifat memaksa dan mengatur sangat diperlukan dalam penegakan hukum.

Sifat Hukum

HUKUM DI INDONESIA

Pendahuluan• Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem

hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. – Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun

pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda.

– Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan.

– Sistem hukum adat, yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Jenis Hukum Indonesia• Hukum perdata.• Hukum pidana.• Hukum tata negara.• Hukum administrasi (tata usaha) negara.• Hukum adat.• Hukum Islam.

Jenis Sistem Hukum

Hukum Perdata• Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan

kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. • Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum

yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

• Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Ketentuan Hukum Perdata• Pengaturan Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu

hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum.

• Pengaturan Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang).

• Pengaturan Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.

• Pengaturan Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Hukum Pidana• Pompe

Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

• SimmonsHukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Hukum Pidana(Moeljatno)

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:1. Substantive Criminal Law / Hukum Pidana Materiil

• Menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act

• Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan; Criminal Liability/ Criminal Responsibility

2. Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana• Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Tata Negara-1• Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchy), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

• J.R. StellingaHukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.

Hukum Tata Negara-2Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. – Di Belanda, memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi: Staatsrech in

ruimere zin (Hukum Negara), dan Staatsrech in engere zin (hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah).

– Di Inggris, memakai istilah “Contitusional Law”, karena unsur konstitusi yang lebih menonjol.

– Di Perancis, mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.

– Di Jerman, mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara dan Verwassungsrecht: Hukum Administrasi negara.

Sistem Hukum Nasional

Hukum Administrasi Negara-1• Oppen Hein.

Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

• J.H.P. Beltefroid.Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.

Hukum Administrasi Negara-2• Prajudi Atmosudirdjo

Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

• Bachsan Mustofa Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-

badan kehakiman.

Hukum Adat-1• Soepomo

Hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan2 hidup yang meskipun tidak ditetapkan pihak berwajib tetapi ditaati dan didukung rakyat berdasar keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat merupakan sinonim dari:– Unstatutory law– Hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan negara

(parlemen, dewan propinsi)– Hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim– Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di

dalam pergaulan.– Hidup baik di kota maupun di desa (customary law)

Hukum Adat-2• Djojodigoeno

Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan (hukum tertulis).

• SoekantoKompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum

• Soerjono SoekantoHukum non-statuter yang untuk bagian terbesar merupakan hukum kebiasaan sedangkan untuk bagian terkecil terdiri dari hukum agama. Selain itu juga mencakup hukum yang didasarkan pada putusan-putusan hakim yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan dimana suatu perkara diputuskan.

Hukum Islam• Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada

nilai-nilai keislaman, yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan, dan sebagainya.

• Hukum Islam hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beragama Islam dan tidak ditunjukkan kepada orang yang non-Islam.

• Jika ada orang Islam yang melanggar hukum Islam, orang itu harus diadili sesuai dengan ketentuan dalil-dalil agama Islam.

ADMINISTRASI PERENCANAAN

Pengertian administrasi perencanaan• Pranata adalah pengaturan unit atau anggota

suatu sistem, dengan tujuan agar sistem tersebut dapat bekerja sebagaimana seharusnya.

• administrasi perencanaan adalah pengaturan interaksi antar individu atau kelompok, dalam arti khusus bahwa terjadi interaksi antar si pelaku pembangunan, dalam kerangka mencapai tujuan yang berdasarkan kepentingan bersama.

31

Pengertian Dasar• Pranata tidak sama dengan lembaga, dalam

pengertian bahwa lembaga sama dengan organisasi– Organisasi hanya skala mikro, pranata makro sifatnya

• Dua dimensi pranata– Formal (hukum, konsensus, peraturan)– Informal (norma, perilaku, kebiasaan, etika)

• Pranata juga tidak hanya berarti pemerintah (yang mempunyai otoritas dalam penetapan rules of the game) tetapi juga masyarakat

Hukum administrasi perencanaan• administrasi perencanaan dapat dikaji melalui

pendekatan sistem, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda dan menciptakan sesuatu yang berbeda sesuai dengan kasusnya.

• Hukum pranata itu terdiri dari kaidah-kaidah atau peraturan pranata untuk melaksanakan suatu kaidah. Hukum digunakan untuk menertibkan. Tapi hukum tidak selalu menjamin keadilan.

33

Pengertian Dasar• Institusi (pranata)– Rules, enforcement characteristics of rules, and norms of

behaviour that structure repeated human interaction.– Rules of the game in a society; humanly devised

constraints that shaped human interaction.

• Pranata mencakup– Peraturan (aspek legal).– Norma-norma berperilaku (unsur nilai).– Aturan main (penegakan).

Model Pengembangan Wilayah

Sistem Pembangunan

Sistem Penataan Ruang

37

Peran Pranata (Kelembagaan)

• Mengurangi adanya ketidakpastian– Melalui penyediaan struktur hubungan antar

kelompok yang pasti/stabil– Adanya kejelasan tentang peran dan fungsi

• Menjadi fondasi bagi perkembangan/ kemajuan– Pranata menciptakan konvergensi ketimbang

perbedaan– Adanya tujuan dan arah yang jelas dalam

bertindak

38

Kerangka Institusi dalam Perencanaan

• Perencanaan mempunyai dua tugas– Menyediaan peraturan (regulatory)– Pengembangan infrastruktur yang terencana dan

dilaksanakan dengan baik• Siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas

tersebut?– Secara tradisional dan normatif pemerintah

daerah– Tapi, sekarang, ada variasi karena berbagai

permasalahan dan konteks sosial politik

Hubungan Hukum dan administrasi perencanaan

Individu/ Kelompok

Pranata Pembangunan

Individu/ Kelompok

HukumPeraturan dan

Perundang-undangan

Interaksi

Pola Pengelolaan Penataan Ruang

Pranata Tata Ruang

Hukum Tata Ruang

TANTANGAN HUKUM DAN ADMINISTRASI

PERENCANAAN

44

Isu Aktual dalam Pranata Perencanaan

• Ukuran dan batas teritorial– Pengelolaan aspek/permasalahan antar-wilayah

• Rentang fungsi– Kewenangan dan tanggung jawab– Kemungkinan kerjasama dengan ‘aktor’ lain

• Kapasitas pelaksanaan– Dukungan tenaga profesional/SDM yang memadai

• Sumberdaya keuangan• Hubungan dengan pemerintah pusat• Motivasi dan budaya dalam organisasi/lembaga

45

Perubahan Orientasi Pembangunan• Perlunya orientasi pembangunan yang bersifat ‘lokal’

– Community-based– Bottom up planning– Action with local groups and enterprises are favoured

• Alasan dibalik perubahan– Pada level lokal, koordinasi sistem pelayanan dapat dilakukan dengan

lebih baik– Lebih dekat dengan masyarakat, pihak penerima tindakan pemerintah– Lebih responsif akan kebutuhan dan kesempatan masyarakat

setempat– Komitmen pemerintah lebih berkesinambungan dan permanen

dibandingkan dengan instansi pada tingkat pusat

46

Implikasi Kelembagaan• Perlunya perubahan di dalam metode pencapaian tujuan

– Desentralisasi– Rencana tindak– Rencana partisipatif– Enablement

• Perlunya perubahan di dalam administrasi pembangunan kota (urban administration)– Keseimbangan antara power (kekuasaan) dan discretion di dalam

proses pengambilan keputusan dan hubungan antaraktor– Perencanaan dan manajemen menjadi forum untuk mempertemukan

kepentingan yang saling bertentangan– Perlunya desentralisasi yang membuka peluang/akses yang lebih besar

serta mendekatkan antara perencanaan dan implementasi

47

Peran Hukum Dalam Institusi• Perubahan kelembagaan memerlukan sebuah

kerangka hukum (legal framework) yang jelas• Namun, dalam praktek banyak permasalahan yang

terjadi, di antaranya– Banyak hukum di banyak kasus, sedikit hukum di kasus

yang lain– Keterkaitan antara satu hukum dengan hukum yang lain– Kesesuaian antara hukum yang ada dengan kondisi lokal– Reformasi terhadap hukum tidak didasarkan kepada

pemahaman yang cukup mendalam terhadap konteks yang ada

48

Perlunya Reformasi Hukum• Perlunya dikembangkan prinsip dasar reformasi hukum

– Kesetaraan – Kesederhanaan– Fleksibel– Mempertimbangkan aspek lingkungan– Efisien– Secara administrasi bersifat adil (fair)

• Dalam pelaksanaan, prinsip tersebut harus dijalankan dengan pendekatan yang– Holistik, merangkul semua pihak yang terkait– Sedapat mungkin menciptakan peluang untuk partisipasi publik secara

aktif dalam prosesnya

TERIMA KASIH