pengertian dan fungsi NPWP, NPPKP

download pengertian dan fungsi NPWP, NPPKP

of 17

  • date post

    09-Feb-2016
  • Category

    Documents

  • view

    7.808
  • download

    28

Embed Size (px)

description

tugas pajak.

Transcript of pengertian dan fungsi NPWP, NPPKP

BERITA ACARA DISKUSI

Hari/Tanggal: Selasa, 1 Oktober 2013Tempat: Perpusatakaan Lantai III FE Unimed Materi Diskusi: Definisi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Definisi NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) Definisi SPT (Surat Pemberitahuan)

A. Tujuan DiskusiUntuk mengetahui fungsi, defisini dan ruang lingkup NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ),dan SPT (Surat Pemberitahuan).

B. Resume Materi

1. Pengertian NPWPNomor Pokok Wajib Pajakadalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap WP (Wajib Pajak) hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Apabila Wajib Pajak Pindah Alamat harus melakukan perubahan data alamat atau update alamat ke Kantor Pajak tempat terdaftarnya Wajib Pajak, apabila pindah alamatnya diluar Wilayah Kantor Pajak semula, maka dilakukan permohonan pindah kantor pajak.Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Terhadap WP atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

XNPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Format tersebut adalah sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXKode kelompok WPNomorpokokKode pengecekanKode KPPKantor Cabang/Pusat

Yang Wajib Memperoleh NPWP adalah sebagai berikut1. Setiap wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun diatas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).2. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis.3. Setiap badan usaha termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi subjek pajak walaupun menderita kerugian.4. Wajib pajak pemotong atau Pemungut Pajak

Yang dikecualikan untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut :1. Setiap wajib Pajak pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)2. Wajib pajak pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja.

Tempat pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKPTempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut :1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Tempat pelaporan dan pengukuhannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha orang pribadi.Pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.2. Bagi Badan Usaha.Pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.3. Bagi Pengusaha Orang pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak.Pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliput tempat kegiatan usaha dilakukan.4. Bagi Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu.Selain pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP juga pada Pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha WP dilakukan.5. Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut :

Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak TertentuTempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha

BUMD yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal induknya lebih dari 50% KPP Perusahaan Negara danDaerah

Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri nonlogam KPP Penanaman ModalAsing I

Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam dan mesin KPP Penanaman ModalAsing II

Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang nonindustri KPP Penanaman ModalAsing III

Wajib Pajak bentuk usaha tetap Orang Asing yang berkedudukan/bertempat tinggal di Wilayah DKI Jakarta KPP Badan dan Orang Asing

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam KPP Perusahaan MasukBursa

Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap

Wajib Pajak orang asing yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar DKI Jakarta KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP orang asing

Wajib Pajak BUMN, BUMD, penanaman modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa, terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabangperwakilan, atau kegiatanusaha dilakukan

*KPP : Kantor Pelayanan Pajak

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan pajak dan mengisi dengan benar dan memasukkan sendiri dengan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.4. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.5. Jika diperiksa wajib : Memperlihatkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang lain yang berhubungan dengan penhasilan yang diperoleh dalam kegiatan usaha pekerja bebas wajib pajak atau objek penanda tanganan pajak Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat diruangan tempat perusahaan yang akan diperiksa.

Berikut ini adalahmanfaat memiliki NPWP:1. Kemudahan Pengurusan Administrasi: Pengajuan kredit bank. Pembuatan Rekening koran di bank. Pengajuan SIUP/TDP. Pembayaran pajak final (PPh Final, PPN, BPHTB, dll). Pembuatan paspor. Keikutsertaan dalam lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.2. Kemudahan pelayanan perpajakan : Pengambilan pajak. Pengurangan pembayaran pajak. Penyetoran dan pelaporan pajak.

Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKPWajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan ke KPP atau KP4 setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut :1. Untuk WP Orang pribadi Non-Usahawan Fotokopi KTP / Paspor ditambah surat keterangan dari kelurahan setempat.2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan Fotokopi KTP / Paspor ditambah surat keterangan dari kelurahan setempat. Surat keterangan tempat kegiatan usaha3. Untuk WP Badan Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir Fotokopi KTP / Paspor ditambah surat keterangan dari kelurahan setempat dari seorang pengurus aktif Surat keterangan tempat kegiatan usaha4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemotong/ Pemungut Fotokopi KTP bendaharawan Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan5. Untuk joint operation sebagai WP Pemotong/Pemungut Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Fotokopi KTP/ Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari seorang pengurus joint operation.6. WP dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi yang berhubungan dengan NPWPSetiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipid