PENGERTIAN, ASAS DAN

TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : FAUZUL A

FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

kamis, 17 Maret 2011

BAHASAN

Pengertian

Azas Perlindungan

konsumen

Tujuan Perlindungan

konsumen

Hikmah Hari ini

PENGERTIAN KONSUMEN

• Hornby: “ Konsumen (consumer) adalah seseorang yang

membeli barang atau menggunakan jasa” “Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli

barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” “Sesuatu atau Seseorang yang menggunakan

suatu persediaan atau sejumlah barang” “Setiap orang yang menggunakan barang atau

jasa”

• Black’s Law Dictionary: “One who consumers, individuals who purchase,

use, maintain and dispose of product and services” artinya:

“seseorang yang mengkonsumsi, individu yang membeli, menggunakan, memelihara dan menggunakan/ menghabis dari produk dan jasa”

PENGERTIAN KONSUMEN

• Pasal 1 butir 2 UU No. 8 /1999 tentang

Perlindungan Konsumen: “ Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan”.

JENIS KONSUMEN

• Konsumen yang menggunakan barang/

jasa untuk keperluan komersial

(intermediate consumer, intermediate

buyer, derived buyer, consumer of industrial

market)

• Konsumen yang menggunakan barang/

jasa untuk keperluan diri sendiri/ keluarga/

non komersial ( Ultimate consumer, Ultimate

buyer, end user, final consumer, consumer

of the consumer market)

BATASAN KONSUMEN AKHIR • BPHN: “Pemakai akhir dari barang,

digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjual belikan”.

• Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI): “Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali”

• Fakultas Hukum Universitas Indonesia: “Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”

KONSUMEN AKHIR MENURUT

PERUNDANG-UNDANGAN • Undang-Undang Perlindungan Konsumen India: “Konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang

disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial”

• Perundang-undangan Australia: “setiap orang yang mendapatkan barang tertentu dengan

harga yang telah ditetapkan (setinggi-tingginya A $. 15,000, atau kalau harganya lebih , maka kegunaan barang tersebut umumnya untuk keperluan pribadi, domestik, atau rumah tangga (normally used for personal, family or household purposes)

• Undang-Undang Jaminan Produk (Amerika Serikat): “Setiap pembeli produk konsumen yang tidak untuk dijual

kembali, dan pada umumnyadigunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga (personal, family or household )

KONSUMEN AKHIR MENURUT

PERUNDANG-UNDANGAN

• BW Baru Belanda (NBW):

“ orang alamiah (yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan”

• Hukum Inggris:

“Setiap pembeli (private purchaser) yang pada saat membeli barang tertentu , tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan, baik sebagian maupun seutuhnya dari barang tertentu yang dibelinya itu”.

KESIMPULAN: PENGERTIAN KONSUMEN

• Di dalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan antara:

• Consumer (Konsumen) dan Customer (pelanggan). • Konsumen adalah semua orang atau masyarakat

termasuk pelanggan.

• Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu.

• Konsumen akhir dengan konsumen antara: • Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi

secara langsung produk yang diperolehnya, sedangkan:

• Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. • Misal:

• membeli kain untuk langsung digunakan adalah konsumen akhir.

• membeli kain untuk dibuat busana dan dijual kembali adalah konsumen antara.

BATASAN HUKUM KONSUMEN DAN

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

• Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah:

o “ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”

• Hukum Perlindungan Konsumen adalah:

o “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”.

• Kesimpulan:

o Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikannya.

o Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu dalam masyarkat tidak seimbang.

HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN

(JALUR PEMASARAN)

Terdapat 2 Model:

Produsen Konsumen

Produsen Grosir/

Whole Saler

Pengecer/

Retailer Konsumen

HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN

(JALUR PEMASARAN)

Produsen Grosir/

Whole Saler

Pengecer/

Retailer Konsumen

Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum

HUBUNGAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Perikatan

Perjanjian

(Privity of Contract)

Menggugat atas dasar hubungan

kontraktual (wanprestasi/ ingkar

janji) dinamakan pula:

Contractual Liability

Undang-Undang

Undang-Undang

saja

Perbuatan

manusia

Sesuai hukum:

Zaakwarneming

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Pasal

1365 KUHPe)

Tahap Tahap Transaksi Konsumen

Kemanfaatan penerapan tahapan transaksi

konsumen:

o agar dengan mudah mencari akar

permasalahan dan mencari jalan

penyelesaiannya.

o penyusunan perundang-undangan yang

melindungi konsumen.

o Tahap Pra transaksi konsumen.

o Tahap transaksi konsumen.

o Tahap purna transaksi konsumen.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen

1. Tahap Pra transaksi konsumen

o Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa.

o Informasi yang benar dan bertanggungjawab.

o Putusan pilihan konsumen yang benar atas barang dan

jasa yang dibutuhkan sangat bergantung atas

kebenaran dan bertanggungjawabnya informasi yang

disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan

barang dan jasa konsumen.

o Informasi dapat berupa:

• Label/etiket pada produk.

• Kegiatan marketing berupa pamflet, brosur, selebaran,

• Kegiatan peluncuran ptoduk;

• Iklan dan hal lainnya yang serupa.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen

• Label/etiket pada produk

harus memuat semua informasi pokok tentang produk tersebut sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempelkan atau dimasukan dalam kemasan

• Iklan

peran iklan sangat berpengaruh terhadap konsumen, baik menyesatkan atau memberi perlindungan. Iklan yang baik dapat memberikan pertimbangan putusan bagi konsumen, sedangkan yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

• Perlu dibinanya kode etik priklanan. o Regulasi periklanan adalah Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

Indonesia (TKTCPI) yang dijalankan oleh Komisi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

Tahap Tahap Transaksi Konsumen

2. Tahap transaksi konsumen

o Transaksi konsumen sudah terjadi.

o Permasalahan banyak terjadi untuk transaksi di luar tunai

(cash), misalnya: kredit, beli sewa dsb.

o Masalah banyak diakibatkan dengan menggunakan

perjanjian baku, di mana orang tidak meneliti terlebih

dahulu atas syarat-syarat baku yang disodorkan oleh

penjual.

o Perjanjian ini dikenal dengan kontrak standar (standard

contract) atau syarat-syarat umum (algemene

voorwaarden)

o Konsumen harus menerima perjanjian baku yang

disodorkan untuk transaksi tersebut (“take it or leave it).

Tahap Tahap Transaksi Konsumen

o Penerapan syarat-syarat baku yang bersifat negatif ( hak menuntut gantirugi, pengalihan tanggungjawab) dinilai mergikan posisi konsumen.

o Penggunaan metode pemasaran produk (desain, jaringan distribusi, iklan untuk mengingat produk tertentu, sistem direct selling dsb)

o Diperlukan adanya persaingan usaha yang jujur (fair competition), khususnya terhadap penjualan yang menggunakan cara dengan embel-embel hadiah dsb.

o Kasus-kasus banyak terjadi yang berkaitan dengan barang yang dijual dengan cara kredit, perumahan di kawasan real estate dsb.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen

3. Tahap purna transaksi konsumen

o telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan.

o Terdapat kepuasan atau kekecewaan dari konsumen.

• Masalah hukum dan ekonomi yang terjadi:

o bila barang/jasa yang telah digunakan konsumen tidak memenuhi harapannya sebagaimana yang diiklankan.

o bila barang/jasa tidak sesuai dengan mutu produk, baik sesuai standard yang berlaku maupun klaim pengusaha ybs.

o Layanan purna jual tidak cocok tentang jaminan mutu produk (guarantee) maupun penyediaan suku cadangnya.

• Sengketa terhadap masalah ini diatasi dengan cara: o melalui penyelesaian damai.

o Melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

• Pasal 2 UU No. 8/ 1999, tentang Asas Perlindungan Konsumen :

“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

• Sedangkan Pasal 3 UU No. 8/ 1999, tentang Tujuan Perlindungan Konsumen :

Perlindungan Konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen tuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/ atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yg mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

TERIMA KASIH