Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

40
Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Subianto, SE Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Musi Rawas

Transcript of Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Page 1: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Pengentasan Kemiskinan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Subianto, SE

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi

Universitas Musi Rawas

Page 2: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kondisi Kemiskinan

• Kemiskinan selalu menjadi momok bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia

• Data 1990 – 2010 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi

• Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin

• Dulu hampir semua penduduk Indonesia hidup miskin (share poverty), sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di tengah masyarakat modern dan berkelimpahan

(affluent society)Universitas Musi Rawas

Page 3: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

• Indikator Kesenjangan– Ada sejumlah cara untuk mengukur

tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni • axiomatic dan • stochastic dominance.

– Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu • the generalized entropy (GE), • ukuran atkinson, dan • koefisien gini

Page 4: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

• Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini.

• Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1.

• Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan

• Bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

• Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.

Page 5: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

• Indikator Kemiskinan– Batas garis kemiskinan yang digunakan

setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

– Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.

Page 6: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

The Vicious Circle of Poverty

Investasi Rendah

Kekurangan Modal

Tabungan Rendah

Produktivitas Rendah

Pendapatan Rendah

Universitas Musi Rawas

Page 7: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator Kemiskinan

• Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator:– Kemiskinan relatif– Kemiskinan absolut– Kemiskinan kultural, dan– Kemiskinan struktural

Universitas Musi Rawas

Page 8: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan Relatif• Seseorang dikatakan berada

dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah.

• Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin.

• Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.

Universitas Musi Rawas

Page 9: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan Absolut

• Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan).

• Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin.

• Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini.

Universitas Musi Rawas

Page 10: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan Kultural

• Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

Universitas Musi Rawas

Page 11: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan Struktural

• Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

Universitas Musi Rawas

Page 12: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Page 13: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Page 14: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Garis Kemiskinan (Poverty Line)

• Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan konsumsi sejalan dengan pendekatan Bank Dunia.

• Garis kemiskinan tersebut diukur dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

Universitas Musi Rawas

Page 15: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Garis Kemiskinan VV. Bhanoji Rao

• Rao menghitung garis kemiskinan dengan memperhitungkan kebutuhan kalori per hari minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak sebagai dasar, kemudian diambah lagi dengan keperluan untuk kehidupan dasar yang sifatnya sosial, misalnya untuk pemeliharaan kesehatan, sekolah, dsb.

Universitas Musi Rawas

Page 16: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator Kemiskinan Prof Sayoga

• Dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

• Garis kemiskinan untuk pedesaan setara dengan 240 kg beras per kapita per tahun, sedangkan untuk perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun.

• Garis kemiskinan ditetapkan setelah survei di seluruh Indonesia pada 1973.

Universitas Musi Rawas

Page 17: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Page 18: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Pergeseran Pengertian Kemiskinan

• Pergerseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dsb.

Universitas Musi Rawas

Page 19: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

SMERU

• Mengartikan kemiskinan dengan melihat berbagai dimensi:– Ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan);

– Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)

– Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)

– Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.

Universitas Musi Rawas

Page 20: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

SMERU-lanj.– Rendahnya kualitas sumber daya

manusia dan keterbatasan sumber daya alam;

– Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat;

– Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;

– Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental;

– Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Universitas Musi Rawas

Page 21: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan di Indonesia• Tingkat kemiskinan mutlak menurun drastis dalam

dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi 1997; Jumlah penduduk miskin pada 1976 mencapai

54,2 juta jiwa (40,1 %), menurun menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 %) pada

tahun 1981, 35 juta jiwa (21,64 %) pada tahun 1984, 27,2 juta jiwa (15,1 %) pada tahun 1990, dan 22,5 juta jiwa (11,3) pada 1996. Tahun 2012 Penduduk Miskin,

Kota 10.507,80 Desa 18.086,90 Total 28.594,60

Dalam Persentase : Kota : 8.60 % Desa : 14.70 % Total : 11.66 %

Universitas Musi Rawas

Page 22: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Page 23: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Sebab-sebab Struktural Kemiskinan di Indonesia

• Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara maksimal;

• Kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi (trickle down effect tidak bekerja)– Kesalahan mendasar dalam asumsi

perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %.

Universitas Musi Rawas

Page 24: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

– Asumsi demikian salah, karena:• Yang dapat mengatasi

pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin.

• Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal berbeda. Orang yang menganggur belum tentu miskin.

– Ilustrasi: 1 % pertumbuhan diasumsikan mampu menampung 200.000-400.000 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6.5 % hanya mampu mempekerjakan 1,3 juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.

Universitas Musi Rawas

Page 25: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Beberapa Kelemahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

1) Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan;

2) Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi;

3) Lebih bersifat karitatif daripada transformatif;

4) Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek;

5) Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’;

6) Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Universitas Musi Rawas

Page 26: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan

• Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi.• Masa Orde Baru: terkait dengan

program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan: – BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen

Pertanian), – UPPKS (BKKBN), – KUD dan Koperasi Simpan Pinjam

(Departemen Koperasi), – UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam

Negeri), – KUBE (Departemen Sosial) – Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan) dan – pengembangan Puskesmas (Departemen

Kesehatan)Universitas Musi Rawas

Page 27: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan-lanj.• Mulai Repelita VI diluncurkan

Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi:

– Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun;

– Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W);

– Bantuan pembangunan sarana/prasarana

• Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak ‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.

Universitas Musi Rawas

Page 28: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan-lanj.

• Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan dari penduduk miskin lama dan penduduk baru yang bersifat sementara (transient poverty).– Untuk mengatasi masalah ini,

dikeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring

Universitas Musi Rawas

Page 29: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Kekurangan Program

• Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah mengembangkan usaha selanjutnya

• Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat

• Timing pencairan kredit yang tidak tepat

• Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar instansi

Universitas Musi Rawas

Page 30: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia

a) Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat

b) Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor

c) Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali.

Universitas Musi Rawas

Page 31: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia-lanj.d) Masyarakat dijadikan

subjek dan bukan sekedar objek program

e) Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat

f) Program yang berkesinambungan

g) Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

Universitas Musi Rawas

Page 32: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

• Menjelang pertengahan tahun 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi muncul, tingkat pendapatan per kepala di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi.

• Namun, apa artinya kalau hanya 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90% dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya 90% hanya menikmati 10% dari PN.

• Atau kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90% dari jumlah penduduk tidak

mengalami perbaikan yang berarti.

Page 33: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

• Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat

karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin,

(ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan lebih baik utk memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi,

(iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Page 34: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

• Pemberdayan merupakan suatu penumbuhan kemandirian melalui pemberian kekuatan atau daya untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri – mandiri , – profesional, – berjiwa wirausaha, – mempunyai dedekasi, – etos kerja, disiplin dan – moral yang tinggi serta – berwawasan global,

• Sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi menghadapi globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. (Suprapto, 2010)

Pemberdayaan

Page 35: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Penyebab belum berdaya

Penyebab

Internal

Eksternal

Page 36: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Faktor Internal

Berusaha subsisten

Lahan semakin sempit

Belum Bankable

Pendidikan rendah

Kelembagaan Belum Berfungsi

Akses pasar rendah

Askses teknologi dan informasi rendah

Page 37: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Faktor EksternalPosisi tawar rendah

Produsen Monopsoni/oligosopsoni*

Dukungan lembaga keuangan rendah

Pungutan liar masih tinggi, high cost

Tidak ada penjamin resiko

Page 38: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

• Pengertian Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “Empowerment”, yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

• Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

• Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Page 39: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

• Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people centered development) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program.

• Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

• Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

Page 40: Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

SEKIAN

Terima Kasih

Universitas Musi Rawas

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi