PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAAN …
Transcript of PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAAN …
PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KONSEP MINAPOLITAN DI KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN
Dosen Pembimbing : Dian Rahmawati, ST. MT
Preview 3 Tugas Akhir PWK – ITS| 12 Juli 2013
Oleh:
Hesti Martadwiprani 3609100014
1 | PENDAHULUAN
Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengoptimalan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap pengembangan wilayah pesisir dalam Konsep Minapolitan di Kec. Brondong, Kab. Lamongan?
Pertanyaan Penelitian
Terjadi ketimpangan antara potensi kelautan yang
dimilki Indonesia dengan kondisi ekonomi masyarakat
pesisir Indonesia
Terjadi pergeseran pembangunan wilayah
ke arah pesisir sehingga muncul Konsep
Minapolitan
Terbentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir dalam Konsep Minapolitan di Kec. Brondong, Kab.Lamongan
Latar Belakang
Keberadaan penduduk miskin di wilayah pesisir
Kec. Brondong, Kab.Lamongan masih
cukup banyak
Rumusan Masalah Di tengah keberadaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kec.
Brondong, Kab. Lamongan, masih terdapat banyak penduduk miskin wilayah tersebut
Tujuan
Mengidentifikasi karakteristik ekonomi eksisting
masyarakat pesisir di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Menganalisis pengaruh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap
pengembangan wilayah pesisir di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Merumuskan arahan pengembangan wilayah pesisir berbasis
pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan di Kec.
Brondong, Kab. Lamongan
Sasaran
Menentukan arahan pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Arahan pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Output
Lembor 6% Tlogoretno
3%
Sidomukti 11%
Lohgung 7%
Labuhan 11%
Brengkok 15%
Sendangharjo 17%
Sedayulawas 15%
Sumberagung 5%
Brondong 10%
Prosentase Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Brondong
Sumber: PPLS Kecamatan Brondong, 2008
68 95
27 11
157
268
116 69
213
292 316
203
0
50
100
150
200
250
300
350
Brondong Sedayulawas Labuhan Lohgung
Jum
lah
Ru
mah
Tan
gga
Mis
kin
(R
TM
)
Nama Kelurahan/Desa
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir Kecamatan Brondong
Sumber: PPLS Kecamatan Brondong, 2008
Sangat MiskinMiskinHampir Miskin
Lembor 6% Tlogoretno
7%
Sidomukti 10%
Lohgung 5%
Labuhan 10%
Brengkok 20%
Sendangharjo 11%
Sedayulawas 14%
Sumberagung 7%
Brondong 10%
Prosentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Brondong
Sumber: BPS Kab.Lamongan, 2011
Tanaman Pangan
52%
Perkebunan 1%
Peternakan 9%
Perikanan 37%
Kehutanan 1%
Jumlah Keluarga di Kec. Brondong yang Bekerja pada Sektor Pertanian
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2011
2198
489
1292
517
0500
1000150020002500
Brondong Sedayulawas Labuhan Lohgung
Jum
lah
Nel
ayan
(ji
wa)
Nama Kelurahan/Desa Jumlah Penduduk yang Bekerja pada Sub-
Sektor Perikanan/ Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Brondong
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2012
Ruang Lingkup Pembahasan • Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
(formal/informal) • Kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan
wilayah
2 | TINJAUAN PUSTAKA
Pengembangan wilayah pesisir berkelanjutan
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Karakteristik ekonomi masyarakat pesisir
Sintesa Pustaka No. Sintesa Teori Aspek Indikator Variabel
1
Karakteristik ekonomi masyarakat pesisir
Kondisi ekonomi masyarakat pesisir
Jenis kegiatan ekonomi Penangkap ikan Pengolah ikan Pedagang ikan
Hubungan antar pelaku usaha
Pendapatan usaha Biaya operasional Sumber modal Pembagian upah
Akses terhadap sumberdaya ekonomi
Tujuan pemasaran Sumber pasokan bahan baku Ketersediaan sarana-prasarana pendukung
Penggunaan teknologi Jenis alat tangkap Metode pengolahan
Keberadaan organisasi Keberadaan lembaga atau komunitas sosial
2
Pengaruh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap pengembangan wilayah pesisir
Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir
Partisipasi masyarakat Keberadaan usaha mikro Kelembagaan Keberadaan lembaga ekonomi formal Modal sosial Keberadaan komunitas sosial
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Kemitraan Keberadaan sentra produksi
Koordinasi Kerjasama pengelolaan wilayah pesisir
Pengembangan wilayah pesisir berkelanjutan
Kegiatan perikanan ramah lingkungan Teknologi alat tangkap
Kesejahteraan ekonomi Kemampuan mengakses sumberdaya ekonomi
Kesejahteraan sosial Kapasitas sosial Institusi Kapasitas kelembagaan
Sumber : Hasil Komparasi Teori, 2013
3 | METODOLOGI PENELITIAN
PENDEKATAN PENELITIAN Pendekatan Rasionalistik
JENIS PENELITIAN Penelitian Kualitatif
Variabel Penelitian & Definisi Operasional (1) Sasaran 1 : Mengidentifikasi karakteristik ekonomi eksisting masyarakat pesisir di Kec. Brondong,
Kab. Lamongan Sintesa Teori : Karakteristik ekonomi masyarakat pesisir
Sumber: Kompilasi Sintesa Tinjuan Pustaka dan Penulis, 2013
Aspek Indikator Variabel Definisi Operasional
Kondisi ekonomi masyarakat pesisir
Jenis kegiatan ekonomi
Penangkap ikan Jenis mata pencaharian masyarakat pesisir di bidang perikanan tangkap
Pengolah ikan
Pedagang ikan
Hubungan antar pelaku usaha
Pendapatan usaha Jumlah pendapatan yang didapat dari hasil kegiatan ekonomi
Biaya operasional Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan ekonomi
Sumber modal Sumber modal usaha yang digunakan masyarakat pesisir dalam melakukan kegiatan ekonomi
Pembagian upah Jumlah prosentase pembagian upah antara nelayan dengan pemilik
Akses terhadap sumberdaya ekonomi
Tujuan pemasaran Lokasi penjualan dan distributor barang dagangan/hasil tangkapan/hasil olahan
Sumber pasokan bahan baku Daerah pemasok ikan/ bahan baku pengolahan Ketersediaan sarana-prasarana pendukung
Ketersediaan sarana-prasarana yang mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir
Penggunaan teknologi
Jenis alat tangkap Jenis alat tangkap yang digunakan untuk melaut Metode pengolahan Cara pengolahan bahan baku
Keberadaan organisasi
Keberadaan lembaga/ komunitas sosial
Keberadaan kelompok yang menaungi aspirasi ikatan masyarakat lokal
Variabel Penelitian & Definisi Operasional (2) Sasaran 2 : Menganalisis pengaruh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep
Minapolitan terhadap pengembangan wilayah pesisir di Kec. Brondong, Kab. Lamongan Sintesa Teori : Pengaruh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap pengembangan wilayah pesisir
Sumber: Kompilasi Sintesa Tinjuan Pustaka dan Penulis, 2013
Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir
Partisipasi masyarakat Keberadaan usaha mikro Keberadaan usaha pengolahan skala lokal di
kalangan masyarakat setempat
Kelembagaan Keberadaan lembaga ekonomi formal
Keberadaan koperasi atau bank, baik swasta maupun milik pemerintah
Modal sosial Keberadaan komunitas sosial Keberadaan kelompok yang menaungi aspirasi ikatan masyarakat lokal
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Kemitraan Keberadaan sentra produksi Keberadaan pusat kegiatan industri pengolahan ikan
Koordinasi Kerjasama pengelolaan wilayah pesisir
Hubungan koordinasi atau kerjasama antar dinas sektoral terkait pengembangan wilayah pesisir
Pengembangan wilayah pesisir berkelanjutan
Keg.perikanan ramah lingkungan Teknologi alat tangkap Jenis alat tangkap yang mempengaruhi
kelestarian ekosistem laut Kesejahteraan ekonomi
Kemampuan mengakses sumberdaya ekonomi
Peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam kegiatan ekonomi
Kesejahteraan sosial Kapasitas sosial
Kemampuan menentukan pilihan hidup menjadi lbh baik melalui kemunculan beragam jenis matapencaharian baru
Institusi Kapasitas kelembagaan
Tingkat kapabilitas birokrasi desa, institusi keuangan desa&institusi pengelola sumberdaya lokal untuk mengatur penggunaan sumberdaya secara efisien, merata & berkelanjutan
Aspek Indikator Variabel Definisi Operasional
No. Data Sumber Data Teknik Pengambilan Data
1. Kondisi eksisting kegiatan-kegiatan ekonomi wilayah pesisir Kec.Brondong
Wilayah pesisir Kec.Brondong
Observasi Partisipatif Pasif
2. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat pesisir Kec.Brondong
Masyarakat pesisir Kec.Brondong
Wawancara Terstruktur
3.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengoptimalan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kec.Brondong
Pendapat dari stakeholder
Wawancara Semiterstruktur (in-depth interview)
Data dan Perolehan Data Primer
Sumber : Penulis, 2012
No. Data Jenis Data Sumber Data Instansi Penyedia Data 1. Data terkait
kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
•Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
•Kegiatan penyuluhan masyarakat
• Jumlah Koperasi/KUD • Jumlah nasabah KUD
•Data Bapemmas Kab. Lamongan
•Data DKP Kab. Lamongan •Data KUD Mina Tani •Data Dinas Koperasi
&UMKM Kab.Lamongan •Profil Kec. Brondong •Profil Kelurahan/ Monografi
Desa
•Bapemmas Kab. Lamongan •DKP Kab. Lamongan •Kecamatan Brondong •KUD Mina Tani •Dinas Koperasi &UMKM
Kab.Lamongan •Kelurahan Brondong •Desa Sedayulawas •Desa Labuhan •Desa Lohgung
2. Data terkait sarana-prasarana kegiatan perikanan
Data TPI, Pabrik Es, Cold Storage, SPDN
•Data KUD Mina Tani •Profil Kec. Brondong
•KUD Mina Tani •Kecamatan Brondong
3. Data Sosial-Ekonomi
• Jumlah penduduk •Kepadatan penduduk •Komposisi penduduk •Mata pencaharian
penduduk • Jumlah Penduduk
Miskin
•Kab. Lamongan dalam Angka
•Kec. Brondong dalam Angka •Data PPLS •Profil Kec. Brondong •Profil Kelurahan/ Monografi
Desa
•BPS Kab.Lamongan •Kecamatan Brondong •Bapemmas Kab.Lamongan •Kelurahan Brondong •Desa Sedayulawas •Desa Lohgung •Desa Labuhan
4. Peta Peta wilayah administratif Kec.Brondong
Album peta Kab.Lamongan Bappeda Kab.Lamongan
Data dan Perolehan Data Sekunder
Sumber : Penulis, 2012
Analisis Selama di Lapangan
(Model Miles & Huberman, 1984)
Arahan pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Survey Primer & Survey Sekunder
Ana
lisa
Mengidentifikasi karakteristik ekonomi eksisting masyarakat pesisir di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Menganalisis pengaruh kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat dlm Konsep Minapolitan terhadap pengembangan wilayah pesisir di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Merumuskan arahan pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan
di Kec. Brondong, Kab. Lamongan
Content Analysis
Analisis Stakeholder & Content Analysis
Analisis Triangulasi
Pengumpulan Data
Has
il
• data reduction • data display • conclusion
(drawing/ verification)
Analisis Sebelum di Lapangan
Wilayah pesisir Kec. Brondong, Kab. Lamongan merupakan kawasan Minapolitan yang menjadi
sentra perikanan tangkap di Jawa Timur
Kawasan Minapolitan yg mengusung konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wilayahnya
Terdapat beberapa keg.pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang masih aktif dilakukan
Masih terdapat banyak penduduk miskin yang belum sejahtera
• Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan • Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir • Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir • Penelitian Sebelumnya Ti
njau
an
Pust
aka
Rum
usan
M
asal
ah
4 | HASIL & PEMBAHASAN
Identifikasi Karakteristik Ekonomi Eksisting Masyarakat Wilayah Pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
PENENTUAN POPULASI & SAMPEL Wilayah Pesisir Kecamatan Brondong
= Sentra Minapolitan Tangkap
Penelitian Kualitatif
Perspektif Subjek
• Penangkap Ikan • Pengolah Ikan • Pedagang Ikan
Masyarakat Pesisir Kecamatan Brondong
Purposive Sampling
Non Probabilistik Sampling
Snowball Sampling
POPULASI
SAMPEL
Identifikasi Karakteristik Ekonomi Eksisting Masyarakat Wilayah Pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Menemukan Kode Klasifikasi Data berdasarkan Kode Prediksi Data
1
Menemukan Kode Klasifikasi Data berdasarkan Kode Prediksi Data
2
Menemukan Kode Klasifikasi Data berdasarkan Kode Prediksi Data
3
Hasil Identifikasi karakteristik ekonomi eksisting masyarakat di wilayah pesisir Kec. Brondong
• Jenis kegiatan ekonomi yang paling dominan pada wilayah ini adalah penangkap ikan • Kegiatan budidaya ikan memiliki prospek yang menjanjikan. • Kegiatan usaha kecil dan pekerjaan buruh pabrik cukup membantu menyokong keuangan
rumahtangga. • Para pelaku usaha dari tiap jenis kegiatan ekonomi memiliki ketergantungan antara satu dengan yang
lain. • Jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat setempat mencakup skala regional bahkan internasional. • Ketersediaan sarana-prasarana pendukung kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat lengkap • Masyarakat nelayan lebih memilih membeli bahan bakar secara dari pengecer dibandingkan di SPDN
yang telah tersedia. • Jenis usaha pengolahan ikan yang dikelola masyarakat setempat didominasi oleh usaha
pemindangan. • Konsentrasi usaha pemindangan ikan dapat ditemukan di salah satu gang di area perkampungan
nelayan. • Penggunaan alat tangkap skala besar mulai beralih menjadi skala kecil. • Keberadaan komunitas nelayan kurang berfungsi dengan baik • Unit simpan pinjam yang dikelola oleh KUD Mina Tani dirasa kurang dapat merangkul masyarakat
setempat
Analisa Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap Pengembangan Wilayah Pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Identifikasi Stakeholders KELOMPOK
STAKEHOLDERS INTEREST (S) DAMPAK IMPORTANCE INFLUENCE
Dinas dan Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan
Menyusun program bantuan keperluan melaut untuk nelayan dan keperluan budidaya tambak untuk petani tambak + 5 5 Memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) perikanan tingkat kecamatan pesisir (Paciran-Brondong)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab.Lamongan
Menyusun program PNPM Mandiri Pedesaan berupa BUMDes Pasar Desa + 3 2
Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Lamongan
Membawahi bidang koperasi, khususnya KUD Mina Tani Brondong + 4 4 Memberdayakan koperasi simpan pinjam untuk masyarakat pesisir Brondong
Kecamatan Brondong
Menyusun alokasi distribusi bantuan keperluan melaut untuk nelayan dan keperluan budidaya tambak untuk petani tambak + 5 5 Melakukan pendampingan untuk membina koperasi-koperasi kecil
Kelurahan Brondong
Mengkoordinir kegiatan pengembangan wilayah pesisir di Kelurahan Brondong (khusunya kegiatan perikanan tangkap) + 5 5 Mengerahkan/mengumpulkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes)
Kepala Desa Labuhan
Mengkoordinir kegiatan pengembangan wilayah pesisir di Desa Labuhan (khususnya kegiatan budidaya tambak) +
5 4 Mengerahkan/mengumpulkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes)
Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Memberi wawasan seputar metode-metode pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan wilayah pesisir
+ 5 5
Ketua Rukun Nelayan Brondong
Menjadi koordinator pengumpul para nelayan Brondong untuk dalam kegiatan pengayaan wawasan dalam melaut dan acara “Tutup Layar”
+ 5 5
Mengidentifikasi stakeholder kunci
Menganalisa wewenang stakeholder terhadap kebijakan
Menilai dan memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder
Sumber: Hasil Analisa 2013
1
2
Tingkat Pengaruh
Stakeholders
Tingkat Kepentingan Stakeholders
unknown little/no importance
some importance
moderate importance
very important critical player
unknown little/no influence
some influence Bapemmas
Kab. Lamongan
moderate influence
significant influence
Dinkop & UMKM
Kab. Lamongan
Kepala Desa Labuhan
critical player
- DKP Kab.Lamongan - Kecamatan Brondong - Kelurahan Brondong - Ahli Pemberdayaan
Masyarakat - Ketua RN Brondong
Sumber : Hasil Analisis Stakeholders 2013 Keterangan : : Informan Wawancara
Menilai dan memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder
Pemetaan Stakeholders
Landasan dan Strategi Partisipasi Stakeholders dalam Kebijakan
Tahapan Kebijakan
Jenis Partisipasi
Sharing Informasi (one way flow)
Konsultasi (two-way flow)
Kolaborasi (ikut dalam pengambilan
keputusan)
Pemberdayaan (pengerahan sumber
daya)
Identifikasi
DKP Kab.Lamongan mengadakan survey lapangan ke wilayah Brondong serta berdiskusi dengan pihak Kecamatan Brondong, Kelurahan Brondong, dan Ketua RN melalui FGD
Melakukan penilaian prioritas bantuan yang dibutuhkan dalam langkah pengoptimalan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kec. Brondong
Penilaian Awal
Paparan dari pihak Kec. Brondong (mewakili aspirasi masyarakat pesisir Kec. Brondong) mengenai kondisi aktual kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kec. Brondong yang tengah berjalan
Ahli Pemberdayaan Masyarakat memberikan gambaran mengenai ide arahan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif, aplikatif dan implementatif kepada pihak DKP Kab. Lamongan, Kec. Brondong, dan Kelurahan Brondong melalui FGD
Rapat pengambilan keputusan oleh pihak DKP Kab. Lamongan (meliputi bidang: tangkap, budidaya, pengawasan dan P2HP) mengenai revisi arahan
Rapat interen oleh para perangkat Kecamatan Brondong, Kelurahan Brondong, dan RN mengenai rekomendasi arahan yang baru
Implementasi, Supervisi & Monitoring
Paparan dari pihak DKP Kab. Lamongan mengenai revisi arahan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kec. Brondong yang akan dilakukan
Feedback dari pihak Kecamatan Brondong, Kelurahan Brondong, dan Ketua RN melalui participatory monitoring
Pembentukan tim pengawas (steering commitee) implementasi arahan yang berasal dari masing-masing pihak (DKP, Kecamatan, Kelurahan, Kelompok RN)
Pihak Kec.Brondong dan Kelurahan Brondong mengadakan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat pesisir Kecamatan Brondong mealui Musrenbangdes
Evaluasi Laporan evaluasi yang mengulas seluruh kegiatan selama perumusan arahan
Participatory evaluation oleh DKP Kab. Lamongan dan Kec. Brondong
Evaluasi independen dari kelompok RN
Evaluasi interen dari pihak Kelurahan Brondong
Sumber: Hasil Analisa 2013
Menyediakan landasan dan strategi partisipasi stakeholder dalam kebijakan 3
Analisa Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap Pengembangan Wilayah Pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Indikator Variabel Kelompok Stakeholders
DKP Kab. Lamongan
Kecamatan Brondong
Kelurahan Brondong
Rukun Nelayan
Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi masyarakat
Keberadaan usaha mikro
Kelembagaan Keberadaan lembaga ekonomi formal
Modal sosial Keberadaan komunitas sosial
Kemitraan Keberadaan sentra produksi
Koordinasi Kerjasama pengelolan wilayah pesisir
Kegiatan perikanan ramah lingkungan
Teknologi alat tangkap
Kesejahteraan ekonomi
Kemampuan mengakses sumberdaya ekonomi
Kesejahteraan sosial Kapasitas sosial
Institusi Kapasitas kelembagaan
• Selecting the unit of analysis • Making sense of the data
Preparation 1. 9 variabel dari tinjauan
pustaka 2. Analisis Stakeholder 3. In- depth interview
Pentranskripan Wawancara
• Developing analysis matrice • Data gathering by content • Grouping • Categorization
Organizing
• Developing analysis matrice • Data gathering by content • Grouping • Categorization
Organizing
Indikator Variabel Kelompok Stakeholders
DKP Kab. Lamongan
Kecamatan Brondong
Kelurahan Brondong Rukun Nelayan Ahli Pemberdayaan
Masyarakat
Partisipasi masyarakat
Keberadaan usaha mikro
Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju T11.21, T11.23, T11.25, T11.26, T11.27, T11.28, T11.29, T11.30, T11.31, T11.48
T8.1, T8.2, T8.3, T8.8, T8.16
T9.1, T9.6, T9.37, T9.97
T9.27, T9.28, T9.30, T9.31, T9.38 T10.1, T10.2
Kelembagaan Keberadaan lembaga ekonomi formal
Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju
T11.1, T11.2, T11.3, T11.5, T11.11, T11.13,
T11.14, T11.51 T8.4, T8.5, T8.6
T9.10, T9.11, T9.12, T9.13, T9.20, T9.47,
T9.89
T9.48, T9.49, T9.50, T9.51, T9.52, T9.53, T9.54, T9.55,
T9.56
T10.3, T10.4, T10.5, T10.6
Modal sosial Keberadaan komunitas sosial
Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju
T11.44, T11.45, T11.46, T11.47,
T11.50
T8.7, T8.17, T8.18, T8.19,
T8.20
T9.14, T9.15, T9.16, T9.17, T9.18, T9.19, T9.21, T9.22
T9.23, T9.24, T9.25
T10.7, T10.8, T10.9, T10.10, T10.11, T10.12, T10.13, T10.14, T10.15, T10.25, T10.26, T10.27, T10.38, T10.39, T10.40, T10.41, T10.42, T10.43
Kemitraan Keberadaan sentra produksi
Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju
T11.8, T11.32, T11.34, T11.43
T8.12, T8.13, T8.14, T8.15 T9.86 T9.82, T9.83,
T9.84, T9.85, T9.87 T10.16, T10.17, T10.18,
T10.19, T10.20
Sumber: Komparasi Transkrip Wawancara dengan Variabel, 2013
• Developing analysis matrice • Data gathering by content • Grouping • Categorization
Organizing
Kesejahteraan ekonomi
Kemampuan mengakses sumberdaya ekonomi
Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju T11.19, T11.20, T11.22, T11.24, T11.33, T11.37, T11.39, T11.42, T11.49, T11.52, T11.54, T11.55
T8.9, T8.10, T8.11, T8.25, T8.29, T8.33,
T8.34
T9.2, T9.3, T9.4, T9.5, T9.7, T9.8, T9.9,
T9.33, T9.34, T9.36, T9.39, T9.40, T9.41, T9.57, T9.61, T9.63, T9.88, T9.96, T9.98
T9.35, T9.58, T9.59, T9.60,
T9.64, T9.73, T9.74 T10.29
Kesejahteraan sosial
Kapasitas sosial
Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju
T11.16, T11.40 T8.26, T8.27, T8.30, T8.31,
T8.32
T9.29, T9.32, T9.90, T9.91, T9.92, T9.93,
T9.94 T9.75, T9.76, T9.77 T10.30, T10.31, T10.32,
T10.33
Institusi Kapasitas kelembagaan
Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju
T11.10, T11.12, T11.15 T8.28 T9.45, T9.46, T9.81,
T9.99, T9.100 T9.26, T9.42,
T9.43, T9.44, T9.79 T10.23, T10.34,
T10.35, T10.36, T10.37
Indikator Variabel Kelompok Stakeholders
DKP Kab. Lamongan
Kecamatan Brondong
Kelurahan Brondong Rukun Nelayan Ahli Pemberdayaan
Masyarakat
Sumber: Komparasi Transkrip Wawancara dengan Variabel, 2013 *) Keterangan : Kode: “Tx.y”
Tx = urutan transkrip wawancara pada lampiran y = urutan kutipan kalimat/teks dalam transkrip
Kegiatan perikanan ramah lingkungan
Teknologi alat tangkap
Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju
T11.35, T11.36, T11.38, T11.53
T8.24, T8.40, T8.41 T9.95
T9.65, T9.66, T9.67, T9.68, T9.69,
T9.70, T9.71, T9.72 T10.22, T10.24, T10.28
Koordinasi
Kerjasama pengelolan wilayah pesisir
Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju
T11.6, T11.7, T11.9, T11.17, T11.18, T11.41
T8.21, T8.22, T8.23, T8.35, T8.36, T8.37, T8.38, T8.39
T9.80 T9.78 T10.21, T10.22
Faktor-faktor yang paling berpengaruh tersebut yaitu: Keberadaan komunitas sosial Keberadaan lembaga ekonomi formal Kapasitas kelembagaan Keberadaan sentra produksi Kapasitas sosial
Resulting
Abstraction
Perumusan Arahan Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap Pengembangan Wilayah Pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Perumusan Arahan dari Faktor Keberadaan Komunitas Sosial
Karakteristik Eksisting Kebijakan Terkait Hasil Arahan Hasil sasaran 1: •Keberadaan komunitas sosial
berupa Kelompok Rukun Nelayan (RN), kurang berperan dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi nelayan.
Tambahan karakteristik eksisting dari hasil wawancara dengan stakeholders kunci: •Selain RN, terdapat beberapa
komunitas sosial yang berperan dalam koordinasi peminjaman modal (UEP, SPP, KOPWAN, dan KUB) dan pengawasan kelestarian lingkungan (POKWASMAS).
1. Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
2. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan
• Pengadaan kegiatan konsultasi publik secara rutin yang dibantu oleh aktivis sosial.
• Pengadaan kompetisi dan penghargaan yang didakan secara rutin bagi kelompok-kelompok masyarakat yang aktif berpatisipasi.
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Perumusan Arahan dari Faktor Keberadaan Lembaga Ekonomi Formal
Karakteristik Eksisting Kebijakan Terkait Hasil Arahan Hasil sasaran 1: • Ketersediaan sarana-prasarana
pendukung kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat lengkap.
• Unit simpan pinjam yang dikelola oleh KUD Mina Tani dirasa kurang dapat merangkul masyarakat setempat.
Tambahan karakteristik eksisting dari hasil wawancara dengan stakeholders kunci: • TPI dan Pabrik Rokok SKT yang dikelola
oleh KUD Mina Tani, menyerap banyak tenaga kerja
• Bantuan yang diberikan kepada nelayan melalui KUD Mina Tani, hanya berhak diterima oleh nelayan yang terdaftar sebagai anggota formal.
Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan
Lembaga ekonomi formal membentuk kegiatan-kegiatan yang mampu mengakomodir kelompok ekonomi informal yang ada
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Karakteristik Eksisting Hasil sasaran 1: • Ketersediaan sarana-prasarana pendukung kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat lengkap. • Masyarakat nelayan lebih memilih membeli bahan bakar dari pengecer dibandingkan di SPDN yang telah tersedia. • Unit simpan pinjam yang dikelola oleh KUD Mina Tani dirasa kurang dapat merangkul masyarakat setempat. Tambahan karakteristik eksisting dari hasil wawancara dengan stakeholders kunci: • Terdapat perwakilan UPT Perikanan Brondong, namun masih belum memiliki kantor. • KUD Mina Tani mengurus regulasi ikan-ikan masuk dan pengelolaan TPI. • DKP memberi bantuan alat tangkap kepada nelayan. • Keluarahan Brondong memfasilitasi kebutuhan administrasi masyarakat setempat untuk kepentingan legal formal. • Kelurahan Brondong berperan sebagai tim pelaksana dan pengontrol pada sosialisasi pembangunan infrastruktur dari
pemerintah pusat. • Kelurahan Brondong membina mentalitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan setempat. • Instansi pemerintah lokal (kecamatan dan kelurahan) berperan sebagai koordinator pelaksanaan rencana dari pemerintah
keabupaten kepada masyarakat setempat. • Terdapat dua pelabuhan utama, yaitu pelabuhan perikanan (PPN Brondong) dan pelabuhan perhubungan barang (Pelra
Sedayulawas). • Lembaga keuangan berperan sebagai sumber pinjaman modal uang untuk membeli perahu atau alat tangkap pada saat
musim angin, di saat nelayan tidak bisa menghasilkan pendapatan. • Dinkop & UMKM Jawa Timur memberikan dana hibah bagi kelompok koperasi wanita di Brondong. • Kegiatan PUGAR dan PUMP didanai oleh pemerintah provinsi Jawa Timur atas rekomendasi DKP Kab. Lamongan. • Program PNPM Mandiri Perdesaan dari Kabupaten Lamongan mengalokasikan dana untuk kelompok UEP dan SPP. • Peran Syahbandar yang dibawahi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu nelayan dalam pengaturan
waktu melaut dan menginformasikan ramalan cuaca. • Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) yang dibawahi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengelola
SPDN yang berada di kompleks PPN Brondong.
Perumusan Arahan dari Faktor Kapasitas Kelembagaan
Kebijakan Terkait Hasil Arahan 1. Keputusan Menteri Kelautan &
Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
2. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan
• Mempertajam kinerja tim UPT Perikanan Brondong untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat pesisir setempat (khususnya nelayan)
• Mengawasi pengelolaan sarana-prasarana pendukung kegiatan perikanan
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Perumusan Arahan dari Faktor Keberadaan Sentra Produksi
Karakteristik Eksisting Hasil sasaran 1: • Para pelaku usaha dari tiap jenis kegiatan ekonomi memiliki ketergantungan antara satu dengan
yang lain. • Jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat setempat mencakup skala regional bahkan
internasional. • Ketersediaan sarana-prasarana pendukung kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat lengkap • Jenis usaha pengolahan ikan yang dikelola masyarakat setempat didominasi oleh usaha
pemindangan. • Konsentrasi usaha pemindangan ikan dapat ditemukan disalah satu gang di area perkampungan
nelayan. Tambahan karakteristik eksisting dari hasil wawancara dengan stakeholders kunci: • Kegiatan industri tradisional yang ada di pesisir Brondong sedang diarahkan menjadi modern
melalui industrialisasi kawasan sentra produksi • Hampir seluruh kegiatan pemindangan ikan yang ada sudah sejak belasan tahun memiliki link
pemasaran masing-masing yang berskala regional. • Penduduk wanita di pesisir Brondong saat ini sedang dibekali keterampilan mengolah garam
beryodium. • TPI dan Pabrik Rokok SKT yang dikelola oleh KUD Mina Tani, menyerap banyak tenaga kerja
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Kebijakan Terkait Hasil Arahan 1. Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan
Republik Indonesia Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
2. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
4. SK Bupati Lamongan Nomor: 188/152/Kep/413.013/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/213/Kep/413.013/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010
• Peningkatkan variasi jenis mata pencaharian masyarakat pesisir Brondong yang mendukung produksi pokok perikanan
• Meningkatkan diversifikasi produk olahan turunan
• Bekerjasama dengan pengusaha besar untuk dapat merangkul beberapa pengusaha kecil menjadi kelompok usaha bersama
• Memperhatikan kesesuaian kebijakan terkait rencana industrialisasi kawasan sentra produksi dengan kebutuhan dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir setempat
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Perumusan Arahan dari Faktor Kapasitas Sosial
Sumber: Hasil Analisa, 2013
Karakteristik Eksisting Hasil sasaran 1: • Jenis kegiatan ekonomi yang paling dominan pada wilayah ini adalah penangkap ikan • Kegiatan budidaya ikan memiliki prospek yang menjanjikan. • Kegiatan usaha kecil dan pekerjaan buruh pabrik cukup membantu menyokong keuangan rumah
tangga. • Jenis usaha pengolahan ikan yang dikelola masyarakat setempat didominasi oleh usaha
pemindangan. • Penggunaan alat tangkap skala besar mulai beralih menjadi skala kecil. Tambahan karakteristik eksisting dari hasil wawancara dengan stakeholders kunci: • TPI dan Pabrik Rokok SKT yang dikelola oleh KUD Mina Tani, menyerap banyak tenaga kerja • Penduduk Desa Sedayulawas dibekali keterampilan mengolah garam siap konsumsi untuk
rencana pengembangan industri garam beryodium. • Terdapat Kampung Kerapu di Desa Labuhan • Keberagaman matapencaharian di wilayah pesisir Brondong dipengaruhi oleh skill yang dimiliki
masing-masing individu. • Tingkat pendidikan dan karakter yang terbentuk dari lingkungan kerja selama di laut, membuat
watak masyarakat nelayan yang keras dan susah diatur. • Penggunaan teknologi alat tangkap oleh masyarakat nelayan Brondong tergolong sangat maju.
Kebijakan Terkait Hasil Arahan Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan
• Peningkatan kemampuan keterampilan masyarakat pesisir Brondong yang mendukung kegiatan usaha di bidang perikanan
• Meningkatkan kegiatan budidaya tambak kerapu • Mengembangkan usaha pengolahan garam
beryodium
Sumber: Hasil Analisa, 2013
5 | KESIMPULAN & SARAN
• Jenis kegiatan ekonomi yang paling dominan pada wilayah ini adalah penangkap ikan • Kegiatan budidaya ikan memiliki prospek yang menjanjikan. • Kegiatan usaha kecil dan pekerjaan buruh pabrik cukup membantu menyokong
keuangan rumahtangga. • Para pelaku usaha dari tiap jenis kegiatan ekonomi memiliki ketergantungan antara
satu dengan yang lain. • Jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat setempat mencakup skala regional bahkan
internasional. • Ketersediaan sarana-prasarana pendukung kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat
lengkap • Masyarakat nelayan lebih memilih membeli bahan bakar secara dari pengecer
dibandingkan di SPDN yang telah tersedia. • Jenis usaha pengolahan ikan yang dikelola masyarakat setempat didominasi oleh
usaha pemindangan. • Konsentrasi usaha pemindangan ikan dapat ditemukan disalah satu gang di area
perkampungan nelayan. • Penggunaan alat tangkap skala besar mulai beralih menjadi skala kecil. • Keberadaan komunitas sosial berupa Kelompok Rukun Nelayan (RN), kurang
berperan dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi nelayan. • Unit simpan pinjam yang dikelola oleh KUD Mina Tani dirasa kurang dapat
merangkul masyarakat setempat.
Masih ditemukannya banyak penduduk miskin wilayah pesisir Kec. Brondong, Kab. Lamongan, menunjukkan adanya ketidakoptimalan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Kara
kter
isti
k ek
onom
i mas
yara
kat
Dalam menganalisis pengaruh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Konsep Minapolitan terhadap pengembangan wilayah pesisir Brondong, ditemukan lima faktor yang paling mempengaruhi pengoptimalan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1) Keberadaan komunitas sosial, 2) Keberadaan lembaga ekonomi formal, 3) Kapasitas kelembagaan, 4) Keberadaan sentra produksi, dan 5) Kapasitas sosial.
5 f
akto
r pa
ling
berp
enga
ruh
5 faktor yang paling berpengaruh + pertimbangan kondisi eksisting setempat
1. Keberadaan komunitas sosial • Pengadaan kegiatan konsultasi publik secara rutin yang dibantu oleh aktivis sosial. • Pengadaan kompetisi dan penghargaan yang didakan secara rutin bagi kelompok-kelompok
masyarakat yang aktif berpatisipasi. 2. Keberadaan lembaga ekonomi formal
Lembaga ekonomi formal membentuk kegiatan-kegiatan yang mampu mengakomodir kelompok ekonomi informal yang ada.
3. Kapasitas kelembagaan • Mempertajam kinerja tim UPT Perikanan Brondong untuk lebih memahami kebutuhan
masyarakat pesisir setempat (khususnya nelayan) • Mengawasi pengelolaan sarana-prasarana pendukung kegiatan perikanan
4. Keberadaan sentra produksi • Peningkatkan variasi jenis mata pencaharian masyarakat pesisir Brondong yang mendukung
produksi pokok perikanan • Meningkatkan diversifikasi produk olahan turunan • Bekerjasama dengan pengusaha besar untuk dapat merangkul beberapa pengusaha kecil
menjadi kelompok usaha bersama • Memperhatikan kesesuaian kebijakan terkait rencana industrialisasi kawasan sentra produksi
dengan kebutuhan dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir setempat 5. Kapasitas sosial
• Peningkatan kemampuan keterampilan masyarakat pesisir Brondong yang mendukung kegiatan usaha di bidang perikanan
• Meningkatkan kegiatan budidaya tambak kerapu • Mengembangkan usaha pengolahan garam beryodium
Ara
han
peng
emba
ngan
wila
yah
pesi
sir
Beberapa saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian
ini adalah sebagai berikut:
• Perlu dilakukan studi lebih lanjut dalam memunculkan strategi yang mampu mengangkat peran komunitas sosial dalam pengembangan wilayah pesisir Brondong. Dalam pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat, unsur modal sosial adalah kunci utama untuk dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang dilakukan menjadi lebih implementatif sesuai dengan keadaan riil dari masyarakat di wilayah perencanaan tersebut.
• Perlu adanya pelibatan para aktivis sosial dalam pendekatan kepada masyarakat pesisir Brondong. Hal ini untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat