PENGEMBANGAN TOL LAUT DALAM RPJMN 2015-2019 DAN ... Tol Laut Dalam RP… · kementerian perencanaan...
Transcript of PENGEMBANGAN TOL LAUT DALAM RPJMN 2015-2019 DAN ... Tol Laut Dalam RP… · kementerian perencanaan...
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGEMBANGAN TOL LAUT DALAM RPJMN 2015-2019 DAN IMPLEMENTASI 2015
Bambang Prihartono Direktur Transportasi
Outline
Global Competitiveness Index I Logistic Performance Index I Transportasi Laut
1
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
8
Kondisi Transportasi Laut Nasional ….…(10)
Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
3
Implementasi Tol Laut …........…(87)
2
2
Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns
Tantangan Global ………………..……(3)
Tol Laut dalam Mendukung Indonesia Poros Maritim .......…(20)
6
Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
Identifikasi 24 Pelabuhan Pendukung Tol Laut …………….…(36)
24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
Pelayaran Rakyat ………….………(62)
7
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Sebagai Komplemen Tol Laut ..….……..…(71)
5
Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
Short Sea Shipping ………………..(80)
4
1. TANTANGAN GLOBAL
Globalization of Economy
Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
Global to Domestics Trade Relations Patterns
Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
I Global to Domestics Trade Relations Patterns
“Konektivitas menjadi
kunci dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi.
”
4
Destination (Market)
Coy Y / di Indonesia Kontraktor
Coy X (USA, EU, JPN, Others) Negara Pemegang Merek Dagang
Coy A / Negara Pemasok
(stock)
Coy B / Negara Pemasok
(stock)
Coy C / Negara Pemasok
(stock)
Coy E / di Indonesia Foreign LSP / 3PL
Contract (Production)
shipment order/contract
Coy F / di Mumbai, India LSP / 3PL
Admin/Order Processing
(PO, ship ord Invoice and shipment instruction)
Destination (Market)
Coy D / di Indonesia Pemasok Carrier
Shipment of goods
shipment of raw materials
shipment of raw materials
shipment of raw materials
Contract
Goods
Information /Coordination
Contract
Contract (Supply)
Coordination on shipment scheduling
PERTANYAAN: Kebijakan ekonomi apa yang perlu kita ciptakan untuk merebut peluang usaha dari rantai pasok global tersebut?
Source: Anggadinata, research funded by World Bank, 2009. 5
Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
I Global to Domestics Trade Relations Patterns
Perush Y / Buyer Indonesia
Perush X / Seller,
Negara Pemasok (USA, EU, JPN)
Perush B di Negara Asia B
(inventory)
Perush C di Negara Asia C
(inventory)
Perush A di Negara Asia A
(inventory)
Source: Anggadinata, research funded by World Bank, 2009.
PERTANYAAN: Kebijakan ekonomi apa yang perlu kita ciptakan untuk merebut peluang atas pola perdagangan global tsb. ?
NRI
NRI
NRI
“ Negara Tetangga berhasil
mengambil manfaat ekonomi atas kekurang cermatan kebijakan perindustrian &
perdagangan nasional RI ”
6
Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
I Global to Domestics Trade Relations Patterns
1. RRT masih menjadi kunci penggerak utama perdagangan Timur-Barat
2. New Market secara kontinu bangkit sebagai akibat perbaikan permintaan dari Eropa dan USA
3. Rute utama melalui Selat Malaka
4. Transportasi dan Logistik harus dimasukkan dalam konteks rute perdagangan global.
Pilihan 1 jalan sutera: via jalur perdagangan Selat Malaka, termasuk Riau, Dumai, Belawan, Aceh, dan Pontianak. Pilihan 2 jalan sutera: via Selat Sulawesi, melalui Bitung, Makasar, Balikpapan, Samarinda, dan bisa terhubung sampai ke Surabaya. (Sumber: Wamen Perdagangan RI, September 2014)
7
Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
I Global to Domestics Trade Relations Patterns
8
Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
I Global to Domestics Trade Relations Patterns
Manufacturing Beyond China
• Pengembangan 42 pelabuhan prioritas di ASEAN dimana 14 pelabuhan ada di Indonesia.
• Pembangunan jaringan Ro-Ro/ferry.
Konektivitas Laut dalam MPAC
9
Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns
I Global to Domestics Trade Relations Patterns
2. KONDISI TRANSPORTASI LAUT NASIONAL
Global Competitiveness Index
Logistic Performance Index
Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2009-2013 (Infrastruktur) Sumber: World Economic Forum 2012-2014
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina
Infrastruktur 92 29 49 119 98 82 25 61 110 98 72 20 76 112 95
Jalan 90 27 39 120 87 78 23 42 102 87 72 19 50 104 87
Kereta Api 54 17 65 68 94 44 18 72 58 89 41 12 74 52 80
Transportasi Laut 104 21 56 113 120 89 24 56 98 116 77 19 54 88 101
Transportasi Udara 89 24 33 94 112 68 20 34 92 113 64 19 37 87 108
Listrik 93 35 44 113 98 89 37 58 95 93 84 39 58 88 87
Telepon Selular 90 33 57 18 95 62 27 49 21 81 54 30 34 42 86
Telepon Tetap 78 85 95 96 103 82 79 96 88 109 71 73 91 86 113
Peringkat indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi laut tahun 2014 meningkat menjadi 77 dibandingkan tahun 2012 yang menduduki perigkat 104. Namun, peringkat tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia.
11
• Skor LPI Indonesia meningkat 0.14 dibandingkan tahun 2012, peringkat global naik dari 59 menjadi 53.
• Tantangannya adalah implementasi program-program pemerintah di bidang logistik.
• Infrastruktur menjadi kunci dalam perbaikan sistem rantai pasok.
12
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
13
• Indeks konektivitas provinsi diukur dengan faktor kapal terdaftar, kapasitas kontainer pembawa, ukuran max.vessels, jumlah kunjungan kapal, dan pengiriman perusahaan terdaftar.
• Berdasarkan indeks konektivitas transportasi laut , DKI Jakarta memiliki konektivitas yang kuat di Indonesia. Nilai Indeksnya sangat jauh dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian diperlu pemerataan pembangunan.
Sea Transport Connectivity Index
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
Sumber: Dit. KPLP Ditjen Hubla 2013
• Terjadi kecenderung penurunan kejadian kecelakaan, di mana laporan KNKT menyatakan “Rate of Accident” (RoA) pelayaran telah turun dari 0,302 pada Th 2007 menjadi 0,037 pada Th 2013
• Data Tahun 2013 menunjukkan kecelakaan terjadi hampir semuanya pada kapal berbendera Indonesia (94%) dengan ukuran umumnya Kapal Gt 35 – 500 (34%) dan Kapal Gt > 500 (44%)
• Dari komposisinya (Th 2013), kejadian kapal tenggelam dan kandas masih cukup dominan (lebih dari 60%) sedangkan penyebabnya dari faktor alam + teknis dll sangat besar (85%)
Beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan/diprioritaskan:
• Kegiatan sertifikasi dan pengawasan terhadap sertifikat kelaikan kapal
• Penyiaran maklumat pelayaran perlu dioptimalkan
• Penerbitan SIB, khususnya saat cuaca buruk, perlu diperketat
• Pelengkapan kebutuhan dan pemutakhiran sistem navigasi, khususnya untuk positioning kapal
• Pembinaan kepada SDM pelaksana maupun operator terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal
Kecelakaan Transportasi Laut
14
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
PENYEDIAAN KAPAL NEGARA KENAVIGASIAN
NO
JENIS KAPAL
JUMLAH TH
2012 TH
2013
1 Kapal Buoy Tender (kapal induk perambuan) 8 8
2 Kapal Aids Tender (Kapal Bantu Perambuan) 42 42
3 Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat Perambuan)
14 14
T O T A L 64 64
• Saat ini kebutuhan SBNP baru terpenuhi sekitar 3.541 unit (66,96 %), sehingga diperlukan penambahan sekitar 1750 unit SBNP (Menara Suar, Rambu Suar, Pelampung Suar, Rambu Tanda Siang, Anak Pelampung), namun perkembangan penambahan jumlah SBNP dari Tahun 2010-2013 cenderung kecil, yakni 93 unit SBNP selama 3 tahun (1,44% per tahun)
• Jumlah kapal kenavigasian 64 unit (sudah memenuhi kebutuhan sd. Tahun 2020) namun sebagian umurnya sudah cukup tua dan kehandalan operasionalnya belum memadai
• Baru wilayah laut A3 yang penyediaan SROP-nya 100% • S.d Th 2015, baru 3 stasiun DGPS yang dibangun (SROP
Jakarta, SROP Benoa, SROP Makasar)
Sumber: Direktorat Navigasi Tahun 2013
Sarana Prasarana Kenavigasian
15
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
Kecukupan Muatan Dari Timur
PERLU PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA
TANTANGAN INDUSTRIALISASI
16
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
17
Wilayah Dalam (Jawa)
High Attractiveness [Infras + SDM + Pasar Besar + insentif + dll]
Wilayah Depan (Non Jawa)
Low
Attractiveness
Investasi / Industri / Produksi di Wil Dalam (Jawa)
massive
Investasi Infras & Industri / Produksi di
Wil Depan (Non
Jawa) rendah
Disparitas Ekonomi Antara Wilayah Dalam & Depan
Perdagangan Antar Wilayah Tidak Seimbang (Unbalanced Trade / Freight / Cargo) No Backhaul
Biaya Transportasi Gudang, Handling,
& Asuransi jadi mahal
Biaya Logistik (Nasional) jadi
tinggi
Pungutan Tdk Resmi
Ekonomi Biaya-Tinggi
Pungutan Resmi Pemda (Retribusi &
Pajak); Pem Pst
(Pajak)
Pembangunan dg konsep “trickle down effect” dan Jawa sbg
“growth center”
Solusi: Bagi negara kepulauan yang luas spt
RI, maka jalan utk menurunkan Biaya Logistik Nasional [menurunkan biaya ekonomi / meningkatkan daya saing produk nasional] adalah dgn cara menyeimbangkan jumlah angkutan kargo/komoditas antara Wilayah Depan dan Wilayah Dalam, melalui pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru [industri baru + hilirisasi] di Wilayah Depan secara progressif.
Skenario / Skema / Strategi perlakuan kebijakan pembangunan di Wilayah Depan HARUS beda & spesial ! Tdk bisa disamakan spt di Wilayah Dalam. “Not Business As Usual”
Biaya Pengiriman: Jkt – Padang : Rp. 7,5 jt sd Rp. 8 Jt / Container 20 Feet; Jkt – Shanghai : Rp. 4,5 Jt / Container 20 Feet. Jkt – Jayapura : Rp. 25 Jt / Container 20 Feet.
Source: Anggadinata, Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2011
Load Factor – Barat Timur : Outbound : 70%; Inbound : 20%
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
International container flows
Halim, R. A., Seck, M., Diouf, & Tavasszy, L. A. (2012). Modeling the global freight transportation system: A multi-level
modeling perspective 18
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
Proyeksi nilai kelautan mencapai 171 miliar dollar AS atau setara dengan 2046 triliun Rupiah (Kurs Rp.12.000 per Dollar AS) yang meliputi (Kadin, 2015) :
• Perikanan sebesar 380 Triliun Rupiah
• Wilayah Pesisir 670 Triliun Rupiah
• Bioketnologi 480 Triliun Rupiah
• Wisata Bahari 24 Triliun Rupiah
• Minyak bumi 252 Triliun Rupiah
• Transportasi laut 240 Triliun Rupiah
untuk meraih nilai besar tersebut diperlukan suatu program yaitu Poros Maritim Dunia (PMD) yang bisa terwujud apabila ada Kebijakan dan Program pendukung yang Tepat, Efektif dan Kompetitif.
19
Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut
Kondisi Transportasi Laut Nasional
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional
Konsep Tol Laut
Menuju Negara Poros Maritim
3. TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
21
Paradigma Baru
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
22
Wilayah Depan
(Foreland)
Wilayah Dalam (Hinterland)
Wilayah yg berpotensi sbg Pusat Pertumbuhan Ekonomi baru.
Hub Port Internasional (Kuala Tanjung Sumut dan Bitung Sulut.
INDES LINES INDES LINES Ocean going Pusat Pertumbuhan Ekonomi eksisting.
INDES LINES INDES LINES Ocean going INDES LINES INDES LINES Ocean going
NKRI terdiri atas beribu pulau yang disatukan dengan laut dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Integrated
piece of Land, Sea and Air)
Wilayah Dalam merupakan teritori yang menjadi kedaulatan penuh RI
Kegiatan Ekonomi, Transportasi dan Perikanan Asing, dll Dilakukan di Wilayah
Depan RI
Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan perikanan di Wilayah Dalam dikuasai oleh
Pemerintah RI
Kapal Asing Pada Wilayah Depan
Inter Island Transportation
Sumber: Prof,. Senator Nur Bahagia, 2012 23
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
Material/parts suppliers
Country N
Material/parts suppliers
Country B
Country A
Material/parts suppliers
Logistics Center
Assembly / Manufacturing Plant
INDES LINES INDES LINES Ocean going
International Hub Port
Other National Ports In other region of Indonesia
Country 1
Market
Country 2
Country X
Non Resident
Inventory
Tran
ship
me
nt
Parts su
pp
ly
Finish
ed go
od
s Republic of Indonesia
Legend :
International Industrial Zone
Non Resident Inventory
SME = Small and Medium Enterprise
Transfer
Industrial Estate
Local Supplies SME
Inter-island
Domestic Market
Source: Anggadinata, Center of Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2010
Country Z
Material/parts suppliers
24
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
“ Adalah konektivitas laut yang
efektif berupa adanya kapal
yang melayari secara rutin dan
terjadwal dari barat sampai ke
timur Indonesia
TOL LAUT ADALAH
25
”
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
ELEMEN TOL LAUT
TOL LAUT
PETIKEMAS
KECUKUPAN MUATAN BARAT – TIMUR TIMUR – BARAT
PELAYARAN RUTIN DAN BERJADWAL INLAND AKSES
YANG EFEKTIF
PELABUHAN YANG HANDAL
SHIPPING INDUSTRY
26
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
27
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
Shipping brokers
Ports and terminals
Advanced ship equip-
ment Maritime
R&D
Specialized ship yards
Maritime education
Ship design
Maritime IT
Shipping management
Shipping insurance
Shipping finance
Efficient fisheries
Environmental standards
Maritim policies
Offshore oil and gas
industry
Logistics systems
Human resource services
Shipping classification
services
SHIPPING INDUSTRY
SHIPPING INDUSTRY
28
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
29
PELABUHAN YANG HANDAL
KAPASITAS TERPASANG
PRODUKTIVITAS
EFEKTIF DOKUMENTASI
WATER ENTRANCE – INLAND TRANSPORT
INSTITUSI PENDUKUNG
DATA DAN SISTEM INFORMASI
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
30
PELAYARAN RUTIN DAN BERJADWAL
RUTE
SIZE
WINDOW SYSTEM
INAPORT NET
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim
31
DARAT SUNGAI PESISIR PIPA KERETA API
INLAND AKSES YANG EFEKTIF
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045
Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Meuju Negara Poros Maritim
• Pembangunan pelabuhan Internasional yang berkapasitas besar dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai International Seaport-Hub.
• Peningkatan draft pelabuhan Hub min -12m.
• Peningkatan draft pelabuhan feeder min -7m.
• Peningkatan fasilitas pelabuhan utama (hub dan feeder tol laut).
• Penyediaan peralatan pelabuhan utama (hub dan feeder tol laut).
• Revitalisasi pelabuhan pelayaran rakyat di Indonesia.
PELABUHAN
32
POROS MARITIM DUNIA Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I
Menuju Negara Poros Maritim
• Pengembangan transportasi laut sebagai tulang punggung lalu lintas barang keseluruh pulau Indonesia dan ekspor/impor, harus bisa menjadi moda transportasi yang murah.
• Minimnya pilihan moda transportasi di wilayah timur menghambat pertumbuhan ekonomi dan industri, Tol laut mendesak untuk direalisasikan.
• Minimnya armada angkutan laut, perlunya pembangunan/pengadaan kapal diatas 2.000 DWT.
• Pengembangan jasa pelayanan transhipment barang-barang antar Negara dan Benua melalui pengembangan kapal-kapal sub-Liner petikemas (ex: penugasan PELNI).
• Pengembangan pelayaran rakyat untuk mendukung keperintisan serta memelihara budaya bangsa.
• Pembangunan infrastruktur transportasi darat (kereta api dan ASDP), infrastruktur jalan, yang terhubung dengan pelabuhan untuk melayani “last mile” logistik.
TRANSPORTASI
LISTRIK • Hingga tahun 2022 tenaga listrik yang
diperlukan Indonesia sebesar 385 Terrawatt, yang digunakan baik untuk sarana/prasarana transportasi (khususnya pelabuhan), industri, serta permukiman.
• Perlu percepatan pembangunan pembangkit listrik beserta jaringan distribusi-nya.
33
Menuju Negara Poros Maritim
• Potensi industri kapal dan jasa perawatan kapal (Galangan Kapal) sangat besar seiring dengan kebutuhan berbagai jenis dan ukuran kapal dengan proyeksi mencapai 1000 unit per-tahun.
• Kemampuan galangan saat ini baru mencapai 200-300 unit per-tahun.
• Jumlah Docking Kapal saat ini sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di Jawa dan Batam.
• Diperlukan pembangunan Galangan baru yang berteknologi canggih dan effisien di wilayah yang tersebar.
• Diperlukan penyusunan payung hukum agar dapat dikembangkan Galangan Kapal milik Pemerintah.
• Dan diperlukannya insentif dan perhatian khusus dari pemerintah (Kemenperin) kepada industri galangan kapal nasional.
• Tingkat kecukupan Kapal Patroli perlu ditingkatkan dengan target tahun 2019 mencapai 72,41% (telah tertuang dalam Renstra Perhubungan)
• Tingkat kecukupan Kapal Kenavigasian perlu ditingkatkan dengan target tahun 2019 mencapai 92% (telah tertuang dalam Renstra Perhubungan)
• Peningkatan jumlah serta kualitas SDM sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi, khususnya SDM Perhubungan Laut (khususnya awak kapal negara dan penjaga menara suar). Target lulusan 5 tahun hingga 2019 dalam Renstra perhubungan mencapai 1.347.641
INDUSTRI (GALANGAN KAPAL)
& JASA
34
Menuju Negara Poros Maritim
• Dukungan pembiayaan sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros maritim dunia untuk memanfaatkan potensi maritim yang mencapai Rp. 2000 triliun.
• Diperlukan PMN untuk pengembangan jasa pelayanan transhipment nasional.
• Juga diperlukannya PMN untuk meningkatkan kemampuan BUMN Galangan Kapal.
• Diperlukan pengembangan skema pembiayaan lainnya.
PEMBIAYAAN &
INVESTASI
• Tingginya kebutuhan SDM Perhubungan laut, baik untuk memenuhi kebutuhan perhubungan laut nasional maupun asing memerlukan dukungan peningkatan kualitas serta kapasitas Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran, dsb.
• Peningkatan jumlah LITBANG serta peningkatan lingkage antara lembaga pendidikan dan penelitian dengan industri transportasi, serta regulator untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.
PENDIDIKAN &
LITBANG
35
Menuju Negara Poros Maritim
24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut
5 Pelabuhan Hub
19 Pelabuhan Feeder
Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
4. IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
37
SKENARIO DASAR TOL LAUT
x
1. Sabuk Layanan Pel. Belawan 2. Sabuk Layanan Pel. Tanjung Priok 3. Sabuk Layanan Pel. Tanjung Perak 4. Sabuk Layanan Pel. Makassar 5. Sabuk Layanan Pel. Bitung 6. Sabuk Layanan Pel. Teluk Bintuni
= Alur Utama Tol Laut
= Sabuk Layanan Lokal
JENIS LAYANAN 1. Angkutan Penumpang PT. PELNI dan Perintis ASDP 2. Angkutan Komoditi Pertanian (non-durable goods) 3. Angkutan Komoditi Bahan Baku/Mineral (durable goods) 4. Angkutan Barang Jadi (final goods) Kargo dan Kontainer
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
38
OPTIMASI LALULINTAS DI PELABUHAN UTAMA PORT Belawan Tj. Priok Tj. Perak Makassar Bitung Bintuni
Belawan 0 1535 2046 2662 3502 4214
2D11H 3D6H 4D6H 5D15H 6D18H
Tj. Priok 1535
0 713 1452 2543 3040
2D11H 1D3H 2D7H 4D2H 4D21H
Tj. Perak 2046 713
0 827 1946 3033
3D6H 1D3H 1D7H 3D3H 2D19H
Makassar 2662 1452 827
0 1284 2229
4D6H 2D7H 1D7H 2D1H 2D1H
Bitung 3502 2543 1946 1284
0 1507
5D15H 4D2H 3D3H 2D1H 1D9H
Bintuni 4214 3040 3033 2229 1507
0 6D18H 4D21H 2D19H 2D1H 1D9H
Jarak tempuh (Km)
Waktu tempuh (Day, Hours)
Sumber: www.searates.com
Dasar Pertimbangan: 1. Waktu tempuh optimal 2 – 3 hari ke pelabuhan tujuan. 2. Potensi beban kargo mengikuti economic size di setiap
region.
Jalur Usulan: 1. Belawan Tj. Priok Makassar Bitung 2. Belawan Tj. Priok Makassar Teluk Bintuni 3. Belawan Tj. Perak Makassar Bitung 4. Belawan Tj. Perak Makassar Teluk Bintuni
Sumber: analisis internal
Hierarki Pelabuhan: 1. Tj. Priok dan Tj. Perak secara paralel menjadi
pengumpul utama arus barang dari dan ke wilayah barat Indonesia.
2. Makassar berfungsi sebagai pengumpul dan hub utama ke Indonesia Timur, dengan tujuan Bitung dan Teluk Bintuni secara paralel.
3. Wilayah Barat Kalimantan dilayani Tj. Priok & Tj. Perak; Wilayah Timur Kalimantan dilayani Makassar.
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
39
USULAN JALUR UTAMA TOL LAUT
Jalur Usulan (barat-timur dan sebaliknya): 1. Belawan Tj. Priok Makassar Bitung 2. Belawan Tj. Priok Makassar Teluk Bintuni 3. Belawan Tj. Perak Makassar Bitung 4. Belawan Tj. Perak Makassar Teluk Bintuni
Hub-Tengah
Peran Hub-Tengah: a.Pengatur traffic
barat – timur b.Transit bongkar-
muat
Catatan: • Belawan, Tj. Priok dan Tj.
Perak secara paralel menjadi tujuan akhir arus barang dari Timur ke Barat.
• Bitung dan Teluk Bintuni secara paralel menjadi tujuan akhir arus barang dari Barat ke Timur.
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
40
24 PELABUHAN STRATEGIS PENDUKUNG TOL LAUT
1. Pelabuhan Belawan / Kuala Tanjung
2. Tanjung Priok / Kali Baru
3. Tanjung Perak
4. Makassar
5. Bitung
41
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
Sumber Dana
Arus Barang di Pelabuhan
• Pada tahun 2013, angkutan antar pulau arus muat (loading) barang sebesar 2,822,294 ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 7,881,554 ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 78,44% dan arus bongkar 14,73%.
• Pada tahun 2013, angkutan luar negeri arus bongkar (loading) barang sebesar 8,625,452 ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 3,123,243 ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 66,93% dan arus bongkar 6,61%.
Kota Medan, Sumatera Utara
Direncanakan pengembangan Pelabuhan Belawan sebagai salah satu Pelabuhan Hub dalam pengembangan Tol Laut.
Dermaga 950 m, Draft -10 mLWS, CY 251.48543 m2, Alat (11 CC, 25 RTG, 2 MHC, 61 Head Truck, 7 Reach Stacker, 3 Side Loader, 6 Forklift)
Rp. 6 Trilyun
Pembangunan terminal/dermaga Phase I & II (2015-2018)
Pengadaan peralatan Phase I & II (CC, RTG, Head Truck) pada tahun 2015-2018
IDB Loan USD 87,5 juta (reklamasi) & BUMN
Kementerian Perhubungan dan Pelindo I
Lokasi
Rencana
Deskripsi
Kondisi Eksisting
Pelaksana
BELAWAN
PORT
42
Nilai Proyek
KUALA TANJUNG
PORT
43
Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara
Pelabuhan Belawan merupakan salah satu Pelabuhan Hub dalam pengembangan Tol Laut, yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Aerotropolis Kalanamu
Groundbreaking pembangunan pelabuhan ini dilakukan pada tgl 27 Januari 2015
Dermaga TPK 670 m Draft -14 mLWS (penyelesaian oleh BP Batam), Dermaga Multpurpose 1.300 m, Draft -6 s.d -13 mLWS
Rp. 18,4 Trilyun
Perlu revisi RIP untuk pembangunan Pel. Kuala Tanjung
Pembangunan Terminal Multi Purpose (2015-2017)
Pembangunan Terminal Peti Kemas (2015-2019)
Pengadaan peralatan Terminal Multi Purpose (2 CC, 6 RTG, 14 Head Truck, 2 Loading Arm, Pompa Un/Loading 450 Ton/jam) 2015-2017
Pengadaan peralatan Terminal Peti Kemas (S TS Crane, RTG Crane, Tractor Trailer, Reach Stacker, Straddle Crane) 2017-2019
BUMN, KPS (BP Batam)
Kemenhub, Pelindo I
Lokasi
Rencana
Deskripsi
Kondisi Eksisting
Nilai Proyek
Sumber Dana
Pelaksana
• Pada 2013, angkutan antar pulau arus muat barang sebesar 1,488 jt ton dan arus bongkar sebesar 3,015 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 1,91% dan arus bongkar 3,38%.
• Pada 2013, angkutan luar negeri arus muat barang sebesar 479 rb ton dan arus bongkar sebesar 7,741 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus ekspor sebesar -11,72% dan arus impor 26,21%.
Surabaya, Jawa Timur
Dermaga Mirah: length 2 berth; draft -7 m LWS D.Jamrud Utara: length 500m; draft -9m LWS D.Jamrud Selatan: length 200m; draft -7m LWS
Rp. 8,563 Trilyun
Pengembangan Terminal Mirah 2015-2018 (Car Terminal, Terminal Penumpang, Lap. Penumpukan RoRo, CY, Area Dedicated Curah Cair)
Pengadaan Peralatan di terminal Jamrud dan Nilam 2015-2018 (HMC, Fender, CC)
Pembangunan Terminal Teluk Lamong (2015-2019): • Pembangunan dermaga petikemas; • Pengembangan luas terminal dan lap. Penumpukan curah
kering internasional; • Pembangunan dermaga curah kering; • Pembangunan CY • Pembangunan dermaga multipurpose • Pengadaan peralatan (STS, Power plant, ASC, Combine
Terminal Tractor, Straddle carrier)
Pembangunan Dermaga Berlian (2015-2018): • Pembangunan Container Yard (CY); • Pengadaan peralatan (Harbour Portal Crane dan RTG)
Pembangunan Terminal Peti Kemas Surabaya (2015-2018) • Pengerukan kolam dermaga domestik dan internasional; • Pembangunan CY; • Pengadaan peralatan (CC, RTG, E-RTG).
Pembangunan Pelindo Marine Service (PMS) 2015-2018: • Pengadaan Kapal Tunda dan Motor Pandu/RIB.
Pembangunan Terminal/Dermaga JIIPE, Manyar (2014-2015)
BUMN & Kerjasama PT AKR (pembangunan JIIPE Manyar)
Kementerian Perhubungan dan Pelindo III
TANJUNG PERAK
PORT
DERMAGA JAMRUD – TG. PERAK
44
Lokasi
Rencana
Kondisi Eksisting
Nilai Proyek
Sumber Dana
Pelaksana
Nilai Proyek
• Pada 2013, angkutan antar pulau arus muat barang sebesar 17,6 jt ton dan arus bongkar sebesar 18,5 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 22,97% dan arus bongkar 5,67%.
• Pada 2013, angkutan luar negeri arus bongkar barang sebesar 3,9 jt ton dan arus bongkar sebesar 18,4 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar -6,70% dan arus bongkar 12,19%.
DKI Jakarta
Rp. 6,108 Trilyun
Rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok / Kali Baru 2015-2019:
• Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Terminal 2015-2017 (Container Terminal 1-3, Produc Terminal 1-2)
• Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan dengan draft 16m 2015-2017
• Pengadaan Peralatan 2015-2017 (RTG/RMG, Guay Crane)
BUMN dan Mitra
Kementerian Perhubungan dan Pelindo II
Lokasi
Rencana
Sumber Dana
Pelaksana
TANJUNG PRIOK /
KALI BARU PORT
45
MAKASSAR
NEW PORT
Lokasi
Rencana
Nilai Proyek
Kota Bitung , Sulawesi Utara
Rp 346 Milyar
Revisi Ijin Pengembangan Pelabuhan (2015)
Lanjutan pengembangan terminal/dermaga (2015-2017)
Pembangunan lap. Penumpukan (2017-2018)
Pengadaan peralatan (Wheel Loader, Excavator, Reach Steaker, HMC, RTG, Chasis) (2015-2016)
Pengadaan kapal tunda, kapal pandu (2016-2018)
BUMN
Kementerian Perhubungan dan PELINDO IV
ARUS BARANG • Pada 2013, angkutan antar pulau arus muat
(loading) barang sebesar 1,23 jt ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 1,59 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 7,92% dan arus bongkar 19,65%.
• Pada 2013, angkutan luar negeri arus muat (loading) barang sebesar 192,2 ribu ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 1,14 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus ekspor sebesar -14,07% dan arus impor 10,54%. 46
Sumber Dana
Pelaksana
LUAS TOTAL TAHAP II + 150 Ha
LUAS TOTAL TAHAP I + 150 Ha
LUAS TOTAL TAHAP I PHASE I (320x500)M2
+ 16 Ha KAPASITAS + 1.000.000 Teu’s
(DRAFT -14 MLWS)
47
Lokasi
Rencana
Nilai Proyek
Kota Bitung , Sulawesi Utara
Rp 1,141 Triliun
Pembuatan jalur RTG (2015)
Pembangunan 3 dermaga petikemas (2015-2017)
Reklamasi dan Penahanan Tanah (2015-2016)
Perkerasan lapangan penumpukan (2016-2017)
Pembangunan trestle (2016)
Reklamasi dan Penahanan Tanah (2018-2019)
Perkerasan lapangan penumpukan (2018-2020)
Pengadaan peralatan th.2015 (forklift, head truck, chassis 40 feet, genset, RTG, container crane)
Campuran APBN / PMN dan BUMN
Kementerian Perhubungan dan Pelindo IV
Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Internasional Hub di kawasan Indonesia Timur dan direncanakan sebagai pintu gerbang lalu-lintas perdagangan diwilayah Asia-Pasifik.
BITUNG
PORT
Sumber Dana
Pelaksana
1. Malahayati
2. Batu Ampar Batam
3. Teluk Bayur
4. Jambi
5. Palembang
6. Panjang
7. Tanjung Emas Semarang
8. Pontianak
9. Sampit
10. Banjarmasin
11. Kariangau Balikpapan
12. Palaran Samarinda
13. Pantoloan
14. Kendari
15. Tenau Kupang
16. Ternate
17. Ambon
18. Sorong
19. Jayapura
48
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
Malahayati • Terletak di Kabupaten Aceh Besar, 32.5
km dari Banda Aceh, NAD.
• Status sebagai Pelabuhan Umum yang diusahakan, Terbuka untuk perdagangan luar negeri, Status Wajib pandu, Pelabuhan Kelas III.
• Fasilitas saat ini:
– Dermaga 380 m, Draft -5 s.d. -10 MLWS, Saking Yard 23.991 m2, CY 6.980 m2, Gudang 800 m2
– Peralatan (6 Head Truck, 1 Reach Stacker, 1 MC, 10 Forklift)
• Rencana pengembangan 2015-2016: – Pengerukan Alur & Kolam – Pengadaan peralatan (1 MHC, 2
Reach Stacker, 5 Head Truck)
• Kebutuhan pendanaan Rp.1,565 Trilyun (Pelindo I dan KPS untuk pengerukan)
Batu Ampar, Batam
• Terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau • Fasilitas saat ini:
– Dermaga TPK 670 m Draft -14 mLWS (penyelesaian oleh BP Batam)
– Dermaga Multpurpose 1.300 m Draft -6 s.d. -13 mLWS
• Rencana pengembangan 2015-2017: – Pembangunan Terminal Petikemas – Pengadaanperalatan (2 MHC, 6 Reach
Stacker, 12 Head Truck) • Kebutuhan pendanaan Rp.1,2 Trilyun
(Pelindo I dan KPS dengan BP Batam) 49
Teluk Bayur • Terletak di Kota Padang, Sumatera Barat.
Berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau dan eksport impor dari dan ke Sumatera Barat.
• Saat ini pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi peralatan untuk menangani barang curah seperti batu bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas.
• Fasilitas saat ini: –Dermaga sepanjang 270 m –Gudang cfs seluas 3.000 m² –Lapangan penumpukan seluas 7,7 HA
• Rencana pengembangan 2015-2017: –Pengerukan alur dan kolam pelabuhan –Pembangunan Gudang A dan Lapangan
Penumpukan Lini II –Pengadaan peralatan (Tangki CPO, excavator,
forklift, hooper, chassis, Hydraulic Reels, Head Terminal Tractor))
• Kebutuhan pendanaan Rp.161 Milyar (Pelindo II)
Jambi / Muara Sabak
• Pelabuhan Jambi terletak di Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Pelabuhan Jambi dilengkapi dengan dermaga apung, untuk mengatasi naik-turun permukaan air yang mencapai 8 m.
• Fasilitas saat ini: –Dermaga Multipurpose 100 x 18 m draft
4m –Luas Kolam 173.700 m2 draft 3 s/d 6m –Panjang x lebar Alur 21.298 x 100 m draft
5 s/d 8 m
• Rencana pengembangan 2015-2018: –Kebutuhan pengembangan akses darat
ke pelabuhan –Pengerukan alur dan kolam pelabuhan –Pengembangan Dermaga dan Terminal
• Kebutuhan pendanaan Rp.300 Milyar (Pelindo II) 50
Tanjung Carat / Palembang • Pelabuhan Palembang didukung oleh
hinterlandnya yang memiliki komoditi pertanian, pertambangan dan industri. Komoditi yang memiliki potensi peningkatan signifikan dimasa mendatang adalah CPO.
• Rencana pengembangan 2015-2018: – Dermaga Peti Kemas – Dermaga Curah Cair – Jalan Akses – Konstruksi Breakwater dan Causeway – Reklamasi dan Perkerasan Lapangan – Bangunan (Kantor, Workshop, Gedung
Serba Guna, Masjid, Kantin, dll) • Kebutuhan pendanaan Rp.6,583 Trilyun
(Pelindo II)
Panjang, Lampung
• Merupakan pelabuhan internasional yang
terletak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
• Fasilitas saat ini: – Panjang x lebar Alur 10.000 x 14,97m
draft 7 s/d 16m – Luas Kolam 86.009 m2 – Dermaga Multipurpose draft 10m – Dermaga Petikemas draft 10m – Dermaga Curah Kering draft 11m – Gudang – Lapangan Konvensional – Lapangan Penumpukan Peti Kemas
• Rencana pengembangan 2015-2016: – Pengadaan Peralatan (Jib Crane,
Chassis, Reach Stacker, Head Terminal Tractor)
• Kebutuhan pendanaan Rp.123 Milyar (Pelindo II)
51
Tanjung Emas, Semarang
• Terletak di Semarang, Jawa Tengah.
• Fasilitas saat ini: – Pemecah Gelombang – Gudang dan Terminal seluas 3000 m² – Dermaga Nusantara – Dermaga Pelabuhan Dalam II – Dermaga Gd. VII – DUKS PLTU, DUKS Pertamina, DUKS
BEST, serta DUKS Sriboga. – Peralatan (Kapal Tunda, Kapal Pandu,
Kapal Kepil, CY, alat Bongkar) • Rencana pengembangan 2015-2019:
– Pengerukan kolam pelabuhan – Terminal Kalibaru Barat:
•Reklamasi •Pembangunan Dermaga Curah •Pembangunan Lap. Penumpukan •Pengadaan pompa polder
– Pembangunan Lap. Penumpukan Samudera
– Pembanguan CY dan Dermaga Terminal Petikemas
– Konversi Dermaga Samudera menjadi Dermaga Petikemas domestik
– Pengadaan peralatan (Reception Facility, Crane Darat, Crane Hooper, Reach Steakerm CC, A-RTG)
• Kebutuhan pendanaan Rp.1,170 Trilyun (Pelindo III)
Pontianak
/Kijing
• Terletak ditepi sungai Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat.
• Fasilitas saat ini: – Terminal Petikemas – Peralatan (CC dll)
• Rencana pengembangan 2015-2018: – Pengembangan Terminal Petikemas – Pembangunan Terminal Curah Kering – Pembangunan Terminal Curah Cair – Pembangunan Term. Multi Purpose – Pengadaan Peralatan (Container Crane,
RTGC, Reach Stacker, Tractor, Trailer, Conveyor, Bucket Wheel, Bucket Loader, Bulldozer, Loading Arm)
• Kebutuhan pendanaan 2,910 Trilyun (Pelindo II)
52
Sampit • Sampit sebagai ibu kota Kabupaten
Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah
• Arus petikemas di Pelabuhan Sampit, realisasi di tahun 2014 adalah 43.002 boks dan 43.690 TEUs atau masing-masing naik 23% dan 22% dari tahun 2013.
• Rencana pengembangan 2015-2019: – Kebutuhan pengadaan peralatan – Kebutuhan pengembangan terminal
dan parkir – Kebutuhan pengerukan alur – Kebutuhan pengembangan jalan
akses • Kebutuhan pendanaan Rp. 100 Milyar
Banjarmasin
• Kota Pontianak, Kalimantan Barat • Fasilitas saat ini:
– Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) Pelabuhan Trisakti yang termasuk 10 besar terminal petikemas di Indonesia.
– Terminal General Cargo – Terminal Curah Kering – Terminal Penumpang
• Rencana pengembangan 2015-2019: – Pengembangan 4 Dermaga, termasuk
Dermaga Martapura Baru dan Dermaga PT TLMI
– Pembangunan Dermaga Curah Kering – Pembangunan Dermaga 1 Berth – Pembangunan 3 lokasi CY – Pembangunan Lapangan Penumpukan
khusus mobil – Pengadaan peralatan (3 CC, 2 RTG, 1
Mobile Crane) • Kebutuhan pendanaan Rp. 624 Milyar
(Pelindo III dan KPS dengan PT TLMI) 53
Kariangau, Balikpapan • Merupakan pelabuhan peti kemas, curah cair,
curah kering yang berada di pelabuhan peti kemas, curah cair, curah kering
• Dikelola Pelindo IV dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui PT Kaltim Kariangau Terminal.
• Pertumbuhan rata-rata petikemas di Pelabuhan Balikpapan 10% per tahun
• Fasilitas saat ini: – Max. size draft 13,06 m – Semayang pier: 489 m x 21 m – Kampung Baru pier: 66 m x 8 m – Tugs and barges -pier no.8: length 120 m – Peralatan 2 crane, 1 reach staker, 1 forklift,
1 head truck, 1 chassis trailer. • Rencana pengembangan 2015-2017 (menunggu
penetapan RIP): – Pembangunan terminal/dermaga – Pengadaan peralatan pelabuhan
• Kebutuhan pendanaan Rp.461 milyar (Pelindo IV)
Palaran,
Samarinda
• Terdapat di Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang pengiriman logistik dari Kota Samarinda dan Kawasan Hulu Mahakam ke Surabaya, Jakarta dan sebaliknya.
• Fasilitas saat ini: – Dermaga sepanjang 270 m – Gudang cfs seluas 3.000 m² – Lapangan penumpukan seluas 7,7 HA
• Rencana pengembangan 2016-2018:
– Pembangunan terminal/dermaga pelabuhan
– Pengadaan peralatan pelabuhan • Kebutuhan pendanaan Rp.497 trilyun
(kerjasama PT Samudera Indonesia)
54
Pantoloan
• Pelabuhan Pantoloan berada di Jalan Trans-Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. merupakan pelabuhan utama di Sulawesi Tengah.
• Fasilitas saat ini: – Max draft 9,5 m – Pangkalan 1 pier: 250 m x 20 m – Pangkalan 2 pier: 120 m x 20 m – Peralatan 1 reach staker, 3 forklift, 1
top loader • Rencana pengembangan 2015-2019
(menunggu penetapan RIPN): – Lanjutan pemb. Sheetpile &
reklamasi – Pembangunan CY – Penambahan dermaga III – Pengadaan peralatan (CC, RTG, Head
Truck & Chassis) – Pengadaan kapal tunda dan kapal
pandu • Kebutuhan pendanaan Rp.349 milyar
(Pelindo IV & APBN)
Kendari • Terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara • Fasilitas saat ini:
– Max draft 9 m – Nusantara pier: 270 m x 16 m – Pertamina Jetty for Tankers: 120 m – Jetty pier for Cargo Vessel Length 110 m
• Rencana pengembangan 2015-2019: – Lanjutan Pembangunan Causway – Lanjutan pembangunan 2 dermaga & Lap.
Penumpukan PK di Bungkutoko – Pembangunan trestle 2 – Pematangan Lahan dan lapangan
penumpukan – Pembangunan kantor, workshop, CFS,
Gate dan reservoir – Pembangunan Power plan dan ME – Pengadaan peralatan (3 chasis) – Pengadaan 1 kapal tunda
• Kebutuhan pendanaan Rp.690 milyar (Pelindo IV & APBN)
55
• Terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara
• Produktifitas bongkar muat peti kemas di
pelabuhan ini adalah 12 TEUs/jam (2012)
• Fasilitas saat ini: – Draft 10 m – Ahmad Yani pier: 248 m x 12 m – Sheet Pile pier: 150 m x 6 m – Bastiong Pile pier: 30 m x 6 m – Sheet Pile pier: 50m x 6m – Fishing ships pier: 68 m x 8 m – Forklift 5 tons: 1 unit
• Rencana pengembangan 2016-2018: – Replacement dermaga – Reklamasi & perkerasan lapangan
penumpukan dan penumpang – Pengadaan peralatan (head truck,
chasis, reach stacker, RTG) – Pengadaan kapal tunda
• Kebutuhan pendanaan Rp.141 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN)
Tenau, Kupang • Terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur
• Realisasi Arus Arus Petikemas tahun 2014 sebesar 86.332 Boks dan 88.895 Teus atau masing-masing tercapai 120% untuk satuan boks dan 121% untuk satuan TEUs dari anggaran yang ditetapkan sebesar 72.180 Box dan 73.257 TEUs seiring bertambahnya operator pelayaran yang berkunjung ke Pelabuhan Cabang Tenau (PT Temas Line dengan pelabuhan muat makasar)
• Rencana pengembangan 2015-2017: – Peningkatan struktur Dermaga – Pengembangan Lapangan Penumpukan – Pengembangan CY – Pembangunan Terminal Energi – Pengembangan Terminal Khusus Hewan dan
Lapangan Penumpukannya – Pengadaan peralatan (1 CC, 2 RTG)
• Kebutuhan pendanaan Rp.79 Milyar (Pelindo III)
Ternate
56
Jayapura
Ambon • Pelabuhan Ambon dikenal juga
sebagai Pelabuhab Yos Sudarso merupakan pelabuhan tipe kelas-4
• Fasilitas saat ini:
– Dermaga Yos Sudarso: 576 m x 20 m, depth 7.5-10 m LWS
– Dermaga Siwabessy: 73 m x 8 m, depth 6 m LWS
– Dermaga Slamet Riadi: 300 m x 6 m, depth 1-6 m
– Dermaga Bandanaira: 62 m x 6 m, depth 6-8 m LWS
– Peralatan 2 Crane IHI, 1 tronton, 6 forklift
• Rencana pengembangan 2015-2018 (menunggu penetapan RIPN):
– Lanjutan Reklamasi kolam dermaga V
– Levelling dan perkerasan CY
– Pengembangan dermaga VI
– Lanjutan pengerukan dermaga
– Pembangunan Jalur RTG
– Reklamasi dan penahan tanah dermaga
– Pembangunan dermaga dan pelabuhan petikemas
– Pengadaan peralatan (Head truck, Chasis, rel CC, RTG)
– Pengadaan kapal tunda
• Kebutuhan pendanaan Rp. 344 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN)
• Terletak sekitar 60 km dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Merupakan pelabuhan kelas II yang dioperasikan oleh PT. Pelindo IV
• Fasilitas saat ini:
– Draft 12 m, 30.000 DWT
– Dermaga I & II: 132 m x 7 m
– Dermaga III: 56 m x 5 m
– Dermaga IV: 82 m x 9 m
– Dermaga APO: 32 m x 5 m
– Peralatan 1 Crane, 2 Forklift
• Rencana pengembangan 2015-2018 (menunggu penetapan RIPN):
– Pembangunan lapangan penumpukan / Container Yard (CY)
– Pembangunan jalan akses dermaga petikemas
– Pembangunan dermaga
– Reklamasi bekangdam
– Pengadaan peralatan (RTG, chasis)
– Pengadaan kapal tunda dan kapal pandu
• Kebutuhan pendanaan Rp. 453 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN) 57
• Diusulkan pelabuhan Arar sebagai pengganti pelabuhan untuk export import karena lahan Pelabuhan Kota Sorong sudah tidak bisa dikembangkan lagi.
• Fasilitas saat ini:
– Max Draft 20 m
– Dermaga Sorong: 340 m x 22 m, depth 6 m
– Doom Island: 40 m x 8 m
– Oil Jetty: length 50 m
– Peralatan 1 truck loader crane, 1 mobile crane, 2 forklift, 5 tronton
• Rencana pengembangan 2015-2018 (menunggu penetapan RIPN):
– Pembangunan CY
– Pembangunan dan pengembangan dermaga
– Reklamasi dan penahan tanah
– Pembangunan lapangan penumpukan/peti kemas
– Pengadaan perlengkapan (compressor, alat pembuka baut ban reach stacker, chasis, headtruck, container crane, RTG)
– Pengadaan kapal tunda
• Kebutuhan pendanaan Rp. 799 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN)
Sorong
LUAS TAMBAHAN CY +10 Ha
KAPASITAS +
1.000.000 Teu’s
DERMAGA (600X30)M2
(DRAFT -10 S/D -15
MLWS)
58
59
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan -1
No. Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Tol Laut
Kebutuhan Pendanaan Keterangan (Rp. Milyar)
1 24 Pelabuhan Strategis 243.696 Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya
2 Short Sea Shipping (Jawa) 7.500 Kapal, Pelabuhan Sumur, Bojanegara, Kendal, Paciran, Cirebon
3 Fasilitas kargo umum dan bulk 40.615 Sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional
4 Pengembangan Pelabuhan non-komersil 148.100 1.481 pelabuhan
5 Pengembangan Pelabuhan komersil lainnya 41.500 83 pelabuhan
6 Percepatan sasaran pembangunan lama yang tak tercapai 50.000 Sesuai Renstra Dirjen Kelautan dan Rencana
Induk Pelabuhan Nasional
7 Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan 50.000
Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir, dan sistem multimoda. Sesuai Renstra Dirjen Perhubungan Laut
8 Revitalisasi industri galangan kapal 10.800 12 galangan kapal secara menyeluruh (tidak ditentukan)
9 Kapal untuk 5 tahun ke depan 101.740 Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & Barge, Tanker, dan Kapal rakyat
10 Kapal patroli 6.048 Kapal patrol dari Kelas IA s/d V
Total Kebutuhan Pendanaan 699.999
60
NO. PELABUHAN PELINDO ANGGARAN (MILLIAR RUPIAH)
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1. Belawan I 600 1.200 1.500 2.700 - 6.000
2. Malahayati I 549 1.015 - - - 1.565
3. Kuala Tanjung I 3.680 5.520 9.200 - - 18.400
4. Batam (Batu Ampar) I 240 360 600 - - 1.200
5. Tanjung Priok / Kalibaru II 1.309 2.181 2.618 - - 6.108
6. Pontianak / Kijing (Kalbar) II 291 582 727 1.309 - 2.910
7. Palembang / Tanjung Carat (Sumsel)
II 658 1.316 1.645 2.962
- 6.583
8. Jambi / Muara Sabak II - 100 100 100 - 300
9. Teluk Bayur II 44 82 35 - - 161
10. Panjang (Lampung) II 24 37 61 - - 123
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan -2
Total Indikasi Kebutuhan Pembiayaan 24 Pelabuhan Strategis (diluar kebutuhan lahan) adalah sebesar Rp. 66,805 Trilyun dengan rincian sbb:
61
NO. PELABUHAN PELINDO ANGGARAN (MILLIAR RUPIAH)
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
11. Tanjung Perak III 3.024 1.273 1.638 2.141 487 8.563
12. Tanjung Emas III 320 138 287 234 191 1.170
13. Banjarmasin III 76 108 139 198 104 624
14. Tenau Kupang III 12 21 33 - 12 79
15. Samarinda dan TPK Palaran IV - 99 149 249 - 497
16. Balikpapan dan TP Kariangau IV 92 138 230 - - 461
17. Bitung (TPB) IV 150 166 132 249 444 1.141
18. Pantoloan IV 64 31 82 82 90 349
19. Kendari (Kendari New Port) IV 6 139 206 338 - 690
20. Makassar IV 132 131 36 46 - 346
21. Ternate IV 8 21 68 44 - 141
22. Ambon IV 135 53 112 44 - 344
23. Sorong IV 13 439 171 176 - 799
24. Jayapura IV 25 100 294 34
- 453
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder
I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan -3
Kondisi Pelayaran Rakyat
Pengembangan Pelayaran Rakyat
Rencana Tindak Lanjut
5. PELAYARAN RAKYAT
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
63
FAKTA
1. Sejarah budaya dan kerajaan di Nusantara.
2. Negara kepulauan terluas (Laut terluas, Pulau terbanyak pantai terpanjang kedua di dunia).
3. SDA terkaya ke dua dunia di darat dan di laut.
4. Lokasi strategis dlm sistem industri dan perdagangan antar bangsa.
ARAH KEBIJAKAN
1. SDM, Masyarakat, Budaya, IPTEK untuk darat dan kelautan.
2. Ekonomi (HTI, agro, ternak, ikan, ESDM, Pariwisata, Industri dan perdagangan domestik, pusat global, dan maritim).
3. Tata ruang (kota-kota bandar dunia, terintegrasi dlm sistem nasional, darat-laut).
4. Pertahanan yg kuat berbasis geografi sejati, dan Keamanan di laut dlm satu institusi.
5. Sistem hukum nasional yang berbasis Negara Kepulauan, seimbang darat dan kelautan.
Negara Kepulauan Nusantara Sebagai Basis Bagi Kebijakan Pembangunan
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
64
7 Kebijakan Pembangunan Industri Pelayaran Menuju Beyond Cabotage
7. “INDONESIA MARITIME INCORPORATED”
• Perusahaan pelayaran rakyat pada umumnya identik dengan kapal kayu tradisional yang dioperasikan oleh pelaut alami dengan manajemen sederhana (UU 17 /2008 tentang pelayaran pasal 15 ayat 1 dan 2).
• Menurut PM 93/2013 tentang penyelenggaraan angkutan laut, Pelayaran Rakyat (PELRA) adalah kegiatan angkutan laut yang menggunakan kapal:
– Kapal Layar tradisional yang sepenuhnya digerakkan oleh tenaga angin
– Kapal Layar Motor berukuran sampai 500 GT (gross tonnage) yang digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu
– Kapal motor dengan ukuran antar 7 GT sampai 35 GT.
• Pengadaan armada pelayaran terhambat oleh sulitnya penyediaan kayu gelondongan sehingga perlu dicarikan alternatif lain misalnya dengan pengadopsian cara perancangan dan pembangunan kapal kayu modern untuk diterapkan kepada kapal armada pelayaran rakyat.
• Untuk menjamin keselamatan dan pelayanan yang baik dari pelayaran rakyat, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih konsisten dan menyeluruh oleh pemerintah yang bekerja sama dengan asosiasi atau koperasi yang ada. Pemerintah juga diamanatkan untuk mengembangkan PELRA dengan langkah-langkah dalam PM 93/2013, yang termasuk didalamnya berupa penyediaan pelabuhan yang memadai, kemudahan pengembangan serta penyediaan BBM bersubsidi.
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
DEFINISI PERMASALAHAN
65
66
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
1. Tegakkan “cabotage”, “terms of trade” sebagai wujud dukungan pelayaran (kapal) Indonesia.
2. Dorong integrasi bisnis, “Indonesia maritime incorporated”.
3. Fiskal: zero tax, share modal, jaminan kredit dengan bunga rendah untuk pengadaan kapal, mewujudkan Lembaga Keuangan Maritim (bukan Bank konvensional).
4. Penataan ulang “sistem” dan “manajemen” pelabuhan.
5. Dorong Industri galangan dan komponen kapal.
6. Siapkan SDM “shipping & ship building” (linkage dengan sekolah kejuruan dan DIKTI) dan deregulasi diklat pelaut.
7. Berdayakan “pelayaran rakyat”.
1. Cabotage 100%, Share export import 40% (beyond cabotage).
2. Industri kapal: membangun sebagian besar kapal Indonesia dan sebagai pusat service kapal dunia.
3. Pelayaran rakyat semakin memiliki peranan penting dalam sistem logistik nasional.
4. Sistem dan manajemen pelabuhan berstandar internasional.
5. Pusat diklat dan penyediaan SDM shipping & ship building terkemuka dunia.
STRATEGI KEBIJAKAN
67
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
KEBIJAKAN AFIRMATIF RANCANGAN PERPRES PELRA
A. DUKUNGAN KEPASTIAN MUATAN 1. Share belanja APBN/APBD 2. Share komoditi BULOG dan Industri BUMN/BUMD
B. DUKUNGAN MODAL 1. Penyertaan/subsidi Pemerintah/Pemda 2. Fasilitas perbankan / Lembaga keuangan non-bank
C. DUKUNGAN KELAIKAN KAPAL 1. Bantuan Teknis desain, konstruksi, kelajuan 2. Prosedur pembangunan kapal
D. DUKUNGAN BAHAN BAKU DAN KOMPONEN KAPAL 1. Diberikan konsesi Hutan Tanaman Industri kayu kapal 2. Pengembangan industri komponen
E. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN 1. Renovasi, Rehabilitasi, dan pembangunan Pelabuhan 2. Penyediaan segala sarana termasuk SPBU
F. PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Kelembagaan usaha 2. Beasiswa pendidikan dan Pelatihan SDM
68
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
JALUR PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
I
II
IV
V
VII
VI
III
VIII
• Jalur I Sabang – Nias – Mentawai – Enggano – Krakatau - Pel.Ratu – Pangandaran – Jogya - Sendang biru - Bali • Jalur II Sabang – Medan – Batam – Babel – Kep. Seribu – Karimunjawa - Surabaya - Bali • Jalur III Batam – Babel – Bintan – Anambas– Natuna
• Jalur IV Bali – NTB – NTT – Wetar • Jalur V Bali – Lombok – Takabonerate – Wakatobi – Banggai – Togean – Bunaken – Satal • Jalur VI Makasar – Takabonerate - Wakatobi – Ambon – Banda – Kei – Tanimbar • Jalur VII Manado – Ternate – Raja Ampat – Biak –Jayapura • Jalur VIII Derawan – Bunaken – Satal
INPRES No. 5 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
a) Menata kembali jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif kepada kapal dengan trayek tetap dan teratur. Dapat ditambahkan juga untuk kapal dengan umur dibawah 25 tahun;
b) Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang Piutang Maritim yang didahulukan dan hipotik atas kapal (Maritime Liens and Mortgages, 1993) dan menyelesaikan undang-undang serta peraturan yang terkait;
c) Mempercepat ratifikasi konvensi Penahanan Kapal (Arrest Ship) beserta undang-undang dan peraturan terkait;
d) Memberikan dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat (dan pelayaran lain) dalam bentuk fasilitas pendanaan.
Tahun/ Satuan
2009 2010 2011 2012 2013
Unit 1,293 1,301 1,314 1,329 1,340
GRT 152,800 155,272 161,793 166,356 170,529
Perkembangan Pelayaran rakyat:
69
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
• Perlunya kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan seluruh permasalah PELRA melalui penetapan RAPERPRES tentang PELRA, yang mengatur:
– Dukungan kepastian muatan PELRA – Dukungan modal PELRA – Dukungan kelaikan kapal PELRA – Dukungan bahan baku dan komponen kapal PELRA – Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan PELRA – Pengembangan kapasitas SDM PELRA
• Perlunya ditindaklanjuti surat KEMENHUB ke BUMN tentang kewajiban untuk memberikan distribusi produk BUMN tertentu menggunakan PELRA, terutama untuk distribusi pelayanan publik (obat-obatan, buku BOS, dsb).
• Perlunya percepatan perumusan Dana Alokasi Khusus (DAK) mendukung PELRA dan percepatan penyusunan skema pembiayaan lainnya.
• Diperlukannya konsesi hutan tanaman industri kayu kapal. Masih terdapat 22 juta hektar hutan yang boleh dikonversi (bukan lindung). Setidaknya 100 ribu hektar boleh dikonversi menjadi bahan baku ulin.
• Perlunya pengembangan teknologi untuk dapat menggunakan kayu secara efektif dan efisien , serta aturan mengenai pengklasifikasian kapal kayu. Sehingga nantinya tercipta standar sparepart kayu (fabrifikasi), sehingga akan terjadi efektifitas dan efisiensi pemanfaatan kayu.
• Perlunya rebranding PELRA untuk meningkatkan perhatian dan kebanggaan erhadap PELRA sebagai bagian dari realisasi Bangsa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
• Perlunya perhatian khusus kepada sentra-sentra distriusi PELRA dan revitalisasi pelabuhan PELRA. • Perlu pemisahan pihak pengelola Pelabuhahan Rakyat seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Gresik dari
Badan Usaha Pelabuhan agar dikelola oleh Pemerintah untuk mendukung PELRA. 70
PELAYARAN RAKYAT Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut
6. PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi
Kondisi Penyeberangan akhir 2014
Pembangunan 65 Lokasi Pelabuhan Penyeberangan
Pembangunan 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT
72
Berfungsi sbg jembatan yg menghubungkan jaringan jalan / jaringan jalur KA yg dipisahkan oleh perairan utk mengangkut penumpang & kendaraan serta isinya
Penetapan dilakukan dgn mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut shg mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar & intramoda
Pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi
“Posisi ASDP di
multimoda sesuai
UU No. 17/2008
dan PP 20/2010:
1
2
3
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT
73
SERVICING
CARGO / PAX. MARKET
PROMOTING
JALAN
REL
SUNGAI
DAN
DANAU
UDARA LAUT
LAIN LAINNYA
Peran & fungsi angkutan penyeberangan (ferry transport):
1. Sebagai bagian dari subsistem transportasi darat dalam SISTRANAS
2. Mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya (promoting and servicing sector), berfungsi multiplier effect
3. Mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan
“Seiring perkembangan, armada ferry
juga difungsikan untuk pengalihan moda
dari transportasi jalan melalui
pengembangan Coastal Shipping
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT
74
Konvensional/Klasik
Kepulauan
Sungai
Shortcut Ferry Coastal Ferry
KARAKTER PELAYANAN PENYEBERANGAN (konsep penyeberangan Vs karakeristik wilayah geografi)
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
75 Jml Pelab = 191
Jml Kapal = 270 Komersil = 205
Perintis = 72
Jenis Lintasan
Jumlah Lintasan
Komersil 42
Perintis 178
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT
76
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
77
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
PENGEMBANGAN DERMAGA FERRY YANG JUGA MENDUKUNG
COASTAL SHIPPING P. JAWA antara lain PELABUHAN KENDAL
• Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Jawa Tengah
• Fasilitas saat ini: – Dermaga penyeberangan panjang 110m, lebar 14m – Dermaga Ro-Ro panjang 8m, lebar 25 m – Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan
pintu haluan, buritan dan pintu samping; – Breakwater sisi kiri ( barat ) sepanjang 1.250 m; – Breakwater sisi kanan ( timur ) sepanjang 1.220 m; – Kolam Pelabuhan dan alur pelayaran dengan kedalaman
– 5 LWS; Kapasitas 5.000 GT; – Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa Rambu
Suar Laut 2 buah (merah dan hijau) dan rambu suar darat.
• Rencana pengembangan 2015-2019 : – Mengembangkan Kendal Kaliwungu sebagai SSS Car
Terminal Port; – Tahun 2016 direncanakan pengoperasian pelabuhan
niaga; – Pada 5 tahun kedepan diarahkan untuk menjadi
pelabuhan alternantif dari Tanjung Emas.
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
PENGEMBANGAN DERMAGA FERRY YANG JUGA MENDUKUNG
COASTAL SHIPPING P. JAWA antara lain PELABUHAN PACIRAN
• Terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur • Fasilitas saat ini:
– Dermaga penyeberangan panjang 135 m, draft 7,5 m LWS;
– Kapasitas dermaga penyeberangan 6.000 GT; – Fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
berupa Rambu Suar Laut 2 buah (merah dan hijau) dan rambu suar darat.
– Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan pintu samping
• Rencana pengembangan 2015-2019: – Dikembangkan untuk mendukung area industri
sekitar Pelabuhan Paciran; – Dikembangkan untuk pengembangan Short Sea
Shipping. 78
79
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT
Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan
Dasar Hukum
Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
7. SHORT SEA SHIPPING
SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
81
Tujuan Short Sea Shipping, antara lain:
Alternatif distribusi logistik
Mengurangi kelebihan beban jalan
Menghemat biaya (pemeliharaan jalan, BBM)
Memperkecil jumlah kecelakaan
Mengurangi emisi gas buang
1
2
3
4
5
Dasar Hukum pelaksanaan Coastal Shipping / Short Sea Shipping adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
Dalam Bab V Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi dalam tabel 5.3 Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi :
Pada No.
Rencana Aksi Indikator Target Waktu
Penanggung jawab dan instasi terkait
3. Membangun konektivitas lokal,antar pulau dan
nasional secara terintegrasi
Terwujudnya jalur dan operasi pelayaran short sea shipping secara
terjadwal 2013-2015
Kemenhub, Kemen BUMN, Bappenas,Kemendag,
Kemenperin, Kemen PU
Diberikannya insentif kepada pelaku dan penyedia jasa logistik yang bergerak dalam jalur Short Sea
Shipping 2012-2015
Kemenhub, Kemen BUMN, Bappenas,Kemendag,
Kemenperin, Kemen PU 6. Meningkatkan aksesibilitas
angkutan barang di daerah tertinggal dan/atauwilayah
terpencil dan daerah padat/macet
Terselenggaranya kapal Ro-ro (SSS) disepanjang pantai utara jawa dan jalur lintas timur. Sumatera sebagai alternatif Utama angkutan barang
untuk mengurangi beban jalan 2012-2015
Kemenhub, Kemen BUMN, Bappenas,Kemendag,
Kemenperin, Kemen PU
SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
82
Dasar Hukum pelaksanaan Short Sea Shipping
83
SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
Mengintegrasikan “door-to-door services”
Armada kapal RoRo berkapasitas lebih dari 10.000 GT, dan meningkatkan load-factor lebih besar dari 60% pulang-pergi
Menggunakan Intermodal cargo Loading Unit (ILU) dengan dimensi standar sesuai dengan karakteristik komoditi yang dibawa untuk menyingkat waktu loading/unloading dan perpindahan moda
Pemberian subsidi BBM, dan insentif (ex: karena eksternal cost transportasi darat diabaikan, maka selayaknya insentif kebijakan ini sebagai mitigasi/shifting ke moda transportasi rendah karbon).
Insentif lain: Memberikan berthing tariff khusus untuk SSS Domestik. Memberikan suku bunga perbankan khusus untuk operator SSS, dll
“Sementara permasalahan dwelling time, double-handling dan integrasi multimoda masih dalam
proses penanganan, inisiasi SSS dapat dilakukan memanfaatkan armada RoRo dan dengan memperkuat pelabuhan RoRo Paciran dan Kendal.
1
2
3
“Cara yang
dapat dilakukan
untuk mereduksi
tarif SSS RoRo
agar dapat
bersaing dengan
transportasi
darat adalah
melalui: 4
5
Tahap I : Jakarta – Kendal/Semarang Tahap II : Jakarta – Kendal/Semarang – Surabaya Tahap III : Panjang/Sumur – Jakarta –
Kendal/Semarang – Surabaya/Paciran
84
SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
Coastal Shipping di Papua, Sulawesi dan Kalimantan yang terintegrasi sebagai Feeder Tol Laut.
Short Sea Shipping di Luar Pulau Jawa Short Sea Shipping Jawa -Sumatera
85
SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
1 Unit Kapal tipe 5000 GT (semula direncanakan untuk melayani trayek Merak – Bakauheni)
• PT. ASDP (PERSERO)
1 (satu) unit KMP Ferindo 5: • Dimensi Kapal LOA 92,03
meter; • Draft kapal 5,2 meter; • Kapasitas kendaraan 130 unit
atau barang 2500 – 3000 ton; • Kecepatan rata-rata ± 10
knots
1 (satu) unit KMP Jatra III
• DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
DUKUNGAN ARMADA
86
SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping
INSENTIF YANG DIBUTUHKAN
1. Kebijakan Pemerintah :
a) Subsidi untuk BBM kapal (equal treatment dengan angkutan jalan raya), Penurunan biaya bunker (Biaya operasional kapal 60% untuk bahan bakar);
b) Penertiban angkutan barang truk yang melebihi beban jalan;
2. Penyusunan sistem dan prosedur yang dapat meminimalisasi antrian serta mekanisme pembayaran yang terintegrasi antara pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan (satu kali bayar). Diperlukan koordinasi antara operator Ro-Ro dan operator kedua pelabuhan (muat dan tujuan).
3. Insentif fiskal yang dibutuhkan pelaku pelayaran untuk mendukung terwujudnya coastal shipping/short sea shipping antara lain:
a) Bunga Bank – Interest Rate serendah mungkin, apabila dalam mata uang Rupiah tidak lebih dari 10%. Selain biaya, Perbankan harus menyalurkan dana sebanyak mungkin;
b) PPN (0%), Biaya sewa kapal, BBM, Bongkar Muat, material kapal, dan spare parts;
c) Insentif pada galangan kapal;
d) Local Content, peningkatan penggunaan local content bila perlu dipaksakan untuk memfasilitasi pendirian UKM untuk pembuatan suku cadang dan mesin kapal;
e) Bebas bea masuk untuk alat-alat yang terkait industri pelayaran.
8. IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT
Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
88
TOL LAUT DALAM RPJMN
2015-2019
65 PELABUHAN
PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA
PELAYARAN
RAKYAT
SHORT SEA SHIPPING
JAWA DAN LUAR JAWA
24 PELABUHAN
PENDUKUNG
TOL LAUT
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
“ Negara dengan performansi logistik hebat memiliki PCS, yang bersama NSW, mengintegrasikan B2B2G dan Intermoda melalui platform elektronik ”
INSW
Global Networks
` Phi NSW
Thai NSW
Institusi Pemerintah
Logistics Service Provider ( LSP )
Freight Fow arder Trucking Co .
Warehouse Operator
Lembaga Keuangan $
BANK
$
INSURANCE CO .
INSW ASW
Pengguna Luar
Negeri
Pengguna Luar
Negeri
Pengguna Dalam Negeri
Pengguna Dalam Negeri
Portal E-INALOG
SHIP CARGO
INAPORTNET TRADENET
Perizinan Kesehatan kapal, Kelaikan operasi, izin usaha,dll
SPPB (Import), PE (Export), BKSP, Cargo Manifest.
Fasilitas Pelayanan Pelabuhan
Tempat labuh, kolam tambatan, sarana pemanduan, dll
Alat bongkat muat, jalan akses, suplai listrik, alat transportasi, dll
SISTEM INFORMASI KARGO
89
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
DUKUNGAN ARMADA
3.000 Kapal Pelra 250 Kapal ASDP
260-an Kapal Perintis 14.300 Kapal Niaga
90
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
Shipping Companies
Shipyard
Maritime Equipment Suppliers
Maritime Service
2.866 PERUSAHAAN
51 PERUSAHAAN
1.894 PERUSAHAAN
250 PERUSAHAAN
Sumber: Kemenhub, Kemenperin, INSA, diolah 91
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT
Status eksisting perusahaan pendukung implementasi Tol Laut:
Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
Penanaman Modal Negara untuk Pengadaan Kapal
Penanaman Modal Negara untuk Pengembangan Galangan Kapal
PT ASDP : Rp. 1 Trilyun
92
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT
PT PELNI : Rp. 500 Milyar
PT DOK Perkapalan Surabaya : Rp. 200 Milyar
PT DOK Kodja Bahari : Rp. 900 Milyar
PT Industri Kapal Indonesia : Rp. 200 Milyar
Penanaman Modal Negara untuk Pengembangan Pelabuhan PT PELINDO IV : Rp. 2 Trilyun
Sebagai bagian dari percepatan implementasi Tol Laut, Pemerintah mengalokasikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN pada RAPBNP TA 2015, seperti berikut dibawah ini:
Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
Pembangunan 8 Kapal
Penyeberangan Perintis Tahap I
= Rp. 90 M
1. Lintas Kupang – Pulau Ndao, NTT (500 GT)
= Rp.15 M
93
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT
Sebagai wujud pembangunan yang inklusif, Pemerintah memberikan subsidi di 135 lintas penyeberangan perintis Rp. 315 M, serta membangun kapal perintis yang dilakukan menjadi 2 tahap di tahun anggaran 2015 dengan total investasi Rp. 208,1 M:
Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
5. Kapal Motor Sungai Mimika, Papua (200 GT)
= Rp.10 M
2. Lintas Saumlaki – Adaut - Letwurung,
Maluku (500 GT) = Rp.10 M
6. Lintas Paciran – Lamongan, JATIM (2.00
GT) = Rp.10 M
3. Lintas Tual – Air Nanang, Maluku (600 GT)
= Rp.15 M
7. Lintas Tiga Ras – Simanindo, SUMUT (300
GT) = Rp.10 M
4. Lintas Babang – Saketa, Maluku Utara (500
GT) = Rp.10 M
8. Lintas Pulau Laut Timur – Sebuku, KALSEL
(300 GT) = Rp.10 M
1. Lintas Amurang – Pananaru - Marore, SULUT
(750 GT) = Rp.32 M
4. Lintas Doro Kao – Subaim, Maluku Utara
(300 GT) = Rp.18,5 M
2. Kapal pembersih alur danau Tondano,
SULUT = Rp.4,5 M
5. Lintas Amolengo – Labuhan, SULTRA (500
GT) = Rp.24 M
3. Lintas Namlea – Waisala, Maluku (500 GT)
= Rp.24,6 M
6. Lintas Sumpit – Ciremai, KALBAR (150 GT) =
Rp.14,5 M
Pembangunan 6 Kapal
Penyeberangan Perintis Tahap II = Rp. 118,1 M
94
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT
Tol Laut untuk tahap awal telah dilayani kapal multi purpose antara lain dari PT PELNI (KM Ceremai, KM Dempo, KM Dobonsolo), armada kapal nasional di Kawasan Papua dan Papua Barat yang telah terjadwal (ex: Sorong-Waisai, Sorong-Bau Bau, Sorong-Manokwari, Manokwari Jayapura, dll), serta beberapa Liners nasional.
Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
95
IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015
BEBERAPA ARMADA YANG TELAH MELAYANI JALUR TOL LAUT
LAMPIRAN
Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pelayaran Rakyat
RAPERPRES PELRA
POKOK-POKOK PENGATURAN
I. Kapal
II. Pelabuhan dan Pendaratan
III. Trayek
IV. Muatan Kapal
V. Penugasan Pemerintahan
VI. Keselamatan
VII. ABK
VIII. Pengelolaan Operasional
IX. Pengelolaan Usaha
X. Galangan Kapal
XI. Bahan Baku dan Komponen
XII. Pengembangan Teknologi
XIII. Asuransi
XIV. Modal Usaha
XV. Norma, Standar, Prosedur kriteria
XVI. Penegakan Hukum
XVII. Organisasi Perusahaan
1. Ukuran: maksimum 500 DWT 2. Bentuk mengikuti pola dasar tradisional dengan pembaruan
teknis konstruksi, mekanik, dan perlengkapan, sesuai kemajuan. 3. Bahan baku: sebagian besar dan tampilan dari kayu, dikombinasi
dengan bahan lain sesuai kebutuhan. 4. Jenis penggunaan: barang/orang, barang khusus, pariwisata 5. Standarisasi: konstruksi, kelajuan, layar, bahan bakar,
perlengkapan. 6. Pemerintah menetapkan prototipe kapal pelra, dengan rancang
bangun atas usul PELRA bersama puslitbang independen, pemda, dan stakeholders lainnya.
7. Pemerintah mendaftarkan kapal pelra sebagai hak cipta, dan warisan budaya dunia.
8. Pembangunan: berdasarkan gambar rancang bangun yang disediakan/ditetapkan pemerintah.
9. Pemeliharaan: berkala. 10. Kelaikan.
I KAPAL
RAPERPRES PELRA
1. Kelas Pelabuahan: nasional, daerah, dan lintas batas, khusus, pariwisata.
2. Pembangunan pelabuhan: nasional dan lintas batas oleh pemerintah, daerah oleh pemda, khusus dan pariwisata oleh swasta.
3. Pengelolaan Pelabuhan: regulator pemerintah/pemda, operator PELRA.
4. Pendaratan: lokasi ditetapkan/diizinkan oleh pemda, dikelola oleh PELRA/swasta.
5. Mooring Buoys: ditetapkan/diizinkan pemda.
II PELABUHAN DAN PENDARATAN
RAPERPRES PELRA
1. Trayek:
2. Liner: PELRA bersama pemerintah, pemda, dan pengguna jasa mengembangkan sistem,
3. Tramper:
4. Izin Liner: Bupati/walikota sesuai dengan domisili kapal, dilaporkan ke Gubernur dan Pusat.
5. Trayek khusus untuk pelayanan tidak menguntungkan usaha dan atau atas penugasan pemerintahan/pemda diberikan insentif fiskal/dibiayai APBN/APBD.
III TRAYEK
RAPERPRES PELRA
1. Swasta besar berbasis agro, perikanan, dan pertambangan: minimum 5 % dari angkutan dalam negeri, wajib diangkut pelra.
2. BUMN/BUMD non Bulog: minimum 5 % angkutan dalam negeri wajib diangkut Pelra.
3. BULOG: sebagian besar angkutan kebutuhan bahan pokok di dalam provinsi wajib diangkut pelra.
4. Pengurangan pajak: untuk barang swasta yang diangkut pelra.
IV MUATAN KAPAL
RAPERPRES PELRA
1. Tugas: pertahanan, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan bencana.
2. Penugasan: dari pemerintah, pemda provinsi, kabupaten, kota.
3. Pelatihan untuk penugasan
4. Peralatan untuk penugasan
5. Dibiayai APBN/APBD
V PENUGASAN PEMERINTAHAN
RAPERPRES PELRA
1. Dikelola Badan Usaha:
2. Dapat merupakan bagian dari usaha perdagangan skla kecil dan menengah.
3. Dapat merupakan anak perusahaan swasta besar yang usaha utamanya berbasis SDA (agro, tambang, ikan)
4. Dapat merupakan bagian dari usaha pariwisata.
5. Perusahaan angkutan pelayaran rakyat dapat memeiliki usaha galangan kapal pelra.
6. Swasta besar, pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD wajib mengadakan perjanjian angkutan barang dengan pelra.
7. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada perusahaan besar yang melakukan perjanjian angkutan jangka menengah/panjang.
8. Badan usaha Pelra wajib menjadi anggota PELRA.
IX PENGELOLAAN USAHA
RAPERPRES PELRA
1. Pemerintah/pemerintah daerah memberikan fasilitasi
perizinan, sarana dan prasarana, dan insentif untuk
pengembangan galangan kapal pelra.
2. Usaha galangan kapal dikelola oleh Badan
Usaha/Koperasi.
3. Badan usaha/koperasi pengembangan galangan kapal
wajib menjadi anggota asosiasi PELRA
X GALANGAN KAPAL
RAPERPRES PELRA
1. Pemerintah membantu pengadaan bahan baku kayu untuk pembangunan kapal pelra.
2. Pemerintah memberikan fasilitasi dan insentif untuk untuk pengembangan usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) khusus untuk kayu bahan baku kapal pelra
3. Fasilitasi dan insentif untuk usaha HTI diprioritaskan bagi asosiasi PELRA
4. Pengelolaan usaha HTI dilakukan oleh perusahaan/perorangan yang memiliki kompetensi, dipilih melalui proses seleksi
5. Pemerintah memberikan fasilitasi dan insentif untuk pengembangan industri komponen kapal pelra
XI BAHAN BAKU DAN KOMPONEN KAPAL
RAPERPRES PELRA
1. Kapal yang dioperasikan wajib diasuransikan
2. ABK , penumpang, muatan barang wajib diasuransikan
3. Perusahaan asuransi yang merupakan BUMN/BUMD
wajib menerima keikutsertaan kapal, orang, damn
muatan barang sebagaimana tersebut 1 dan 2 untuk
diasuransikan.
XII ASURANSI
RAPERPRES PELRA
1. Pemerintah/pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal usaha pada perusahaan pelra untuk pengadaan kapal pelra.
2. Pemerintah memberikan fasilitasi penjaminan dan subsidi suku bunga untuk pinjaman pengadaan kapal pelra.
3. Pemerintah mengembangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank untukn pendanaan usaha pelra.
XIV MODAL USAHA
RAPERPRES PELRA
1. Pemerintah mengakui keberadaan PELRA sebagai organisasi yang mewadahi kegiatan bersama antar perusahaan pelayaran rakyat.
2. Keanggotaan PELRA meliputi, namun tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan yang banyak di bidang:
XVII ORGANISASI PERUSAHAAN
a. Pengoperasian kapal b. Galangan kapal c. Industri komponen kapal d. Bongkar muat e. Expedisi, dan f. Jasa keuangan
3. AD/ART, kepengurusan, dan kegiatan PELRA sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab para anggota PELRA.
RAPERPRES PELRA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH [email protected]