Pengembangan Model Pelatihan Guru PPKn Berwawasan …€¦ · guru senior. 2. Panitia membuat surat...
Transcript of Pengembangan Model Pelatihan Guru PPKn Berwawasan …€¦ · guru senior. 2. Panitia membuat surat...
-
87
Lampiran 1
HASIL WAWANCARA
Sumber Wawancara : Drs. Nuryanto
Jabatan : Ketua MGMP PPKn SMA Kabupaten Kendal
Tanggal wawancara : Selasa, 7 Oktober 2014 Tempat : SMA N 1 Boja Kendal
No Pertanyaan Jawaban
1 Menurut Bapak,
bagaimana pelaksanaan
pembelajaran PPKn selama ini?
Menurut saya,
pembelajaran PPKn yang masih didominasi oleh
guru. Sepertinya kita masih sulit beralih ke pembelajaran yang terkini.
Kita masih suka dengan mengajar di depan kelas,
kita bercerita dan anak-anak mendengarkan. Kita tanya jawab dengan anak
tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi yang
diajarkan.
2 Pernahkah Bapak,
secara pribadi mengundang sumber
lain untuk masuk ke kelas yang Bapak ampu?
Sementara ini belum. Kita
masih berkutat dengan pengajaran yang
bersumber dari materi di buku. Sesekali kita beri tugas ke anak untuk
mencari sumber-sumber atau permasalahan dari internet, media masa dan
pertemuan berikutnya dilakukan pembahasan,
dianalisis bareng-bareng.
3 Terkait dengan Ya, masih seperti biasa,
-
88
No Pertanyaan Jawaban
pembelajaran PPKn
pada materi yang menyangkut toleransi antara umat
beragama, bagaimana pelaksanaannya yang
Bapak lalukan.
bu. Kita bahas materi
terkait dengan toleransi antar umat beragama. Untuk penugasan, anak-
anak kita beri tugas untuk mencari artikel tentang
kejadian-kejadian yang menyangkut perselisihan antar umat beragama di
Indonesia. Anak saya suruh menganalisis
faktor-faktor penyebabnya.
4 Pernahkah Bapak
mengajak anak-anak untuk melakukan
kunjungan dan berdialog langsung dengan para pemuka
agama dalam rangka menumbuhkan jiwa
toleransi sebagai wujud pluralisme?
Belum pernah. Wah itu,
itu ide yang bagus, Bu. kapan-kapan perlu kita
terapkan.
5 Apa kira-kira
kebutuhan para guru PPKn dalam rangka
pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme?
Ini ide yang baru untuk
pembelajaran PPKn. Saya yakin banyak teman-
teman kita yang belum melaksanakan pembelajaran itu. Kita
perlu sharing pembelajaran tersebut di
forum MGMP, semacam pelatihan di forum MGMP. Bagaimana
langkah-langkahnya, apa yang perlu didiskusikan, bagaiamana proses
penilaiannya.
-
89
Lampiran 2
MODEL PELATIHAN
PEMBELAJARAN PPKn
BERWAWASAN PLURALISME
Oleh:
Endang Riyanti
NIM : 942013089
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA
UNTUK PENYELENGGARA
-
90
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan di sekolah merupakan agen
perubahan bagi peserta didik di masa depan. Segala
sikap dan tingkah laku peserta didik salah satunya
dipengaruhi oleh pendidikan di sekolah. PPKn di SMA
merupakan salah satu pelajaran yang tidak hanya
memberikan pengetahuan, namun lebih dari itu yaitu
membentuk watak, sikap dan perilaku peserta didik
dengan harapannya dapat menjadi manusia yang
unggul, menjadi warga negara yang baik dengan jiwa
Pancasila. Karena perannya yang begitu penting,
pelajaran PPKn hendaknya bukan sekedar pelajaran
pelengkap, justru menjadi pelajaran penopang utama
sebagai landasan perilaku peserta didik. Dengan
demikian, sikap dan perilaku menjadi hal utama untuk
diperhatikan dalam setiap pembelajaran di dalamnya.
Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI),
menyebutkan bahwa tindakan kekerasan berkaitan
dengan agama di Indonesia termasuk kasus yang
paling dominan dibandingkan dengan kasus lainnya.
Dari empat kekerasan yang terjadi persentase
kekerasan agama mencapai 65 %, sedangkan
kekerasan etnis 20 %, kekerasan gender 10 %, dan
kekerasan orientasi seksual 5% (Taufiqqurahman,
2012).
-
91
Kita patut prihatin dengan munculnya
sekelompok orang dalam skala besar bahkan sudah
terstruktur dan terorganisasi yang mengatas namakan
agama tertentu digunakan untuk penyerangan-
penyerangan yang melanggar hukum. Misalnya kasus
penyerangan infrastruktur Pemerintah hanya karena
tidak setuju DKI dipimpin oleh Ahok. Kasus-kasus
sebelumnya juga terjadi dengan penyerangan tempat
ibadahnya dari kelompok yang mengikuti ajaran
Ahmadiyah. Sesempit itukah pandangan masyarakat
yang mengaku dirinya bermartabat, dengan
mengatasnamakan agama.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ada
persoalan krusial yang masih seringkali muncul pada
bangsa yang berkaitan dengan persoalan pluralisme.
Kekerasan berlatar belakang suku, agama, ras, antar
golongan/ kelompok (SARA), yang tidak jarang
menimbulkan jatuhnya korban, bahkan mengancam
disintegrasi bangsa adalah indikasi jelas tentang masih
adanya persoalan bangsa yang hingga kini belum
terselesaikan secara tuntas (Sutarto, 2013).
Sikap toleransi dan mengamalkan perilaku
toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia
menjadi hal yang patut untuk dikembangkan pada
peserta didik. Hal ini sesuai dengan tuntutan
pembelajaran yang tercantum pada silabus di
kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn sebagai
berikut.
-
92
2.4 Mengamalkan sikap toleransi antar umat
beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni
keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara Indonesia.
(Silabus PPKn, 2013)
Pembelajaran PPKn yang masih berkutat di
dalam kelas, masih didominasi oleh guru dengan
memberikan ceramah, perlu dilakukan perubahan dan
beralih pada pembelajaran yang berpusat pada pserta
didik. Terkait dengan materi sikap toleransi antara
umat beragama, di dalam kurikulum 2013 perlu
diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata.
Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan bagi guru-
guru PPKn tentang pembelajaran berwawasan
pluralisme. panduan pelatihan ini sebagai acuan
penyelenggaraan pelatihan guru PPKn tentang
pembelajaran berwawasan pluralisme.
B. Pengertian
Pelatihan guru PPKn tentang pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme merupakan suatu bentuk
pelatihan untuk guru-guru PPKn SMA yang membahas
tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
PPKn berwawasan pluralisme sebagai acuan dalam
penerapan di sekolah masing-masing.
C. Tujuan
-
93
Tujuan penyelenggaraan pelatihan guru PPKn
tentang pembelajaran berwawasan pluralisme di SMA
adalah:
1. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten mengenal
dan memahami tentang pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme.
2. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten membuat
perencanaan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme.
3. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten meng-
implementasikan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme.
D. Sasaran
Pelatihan guru PPKn tentang pembelajaran
pluralisme di SMA dengan sasaran guru-guru PPKn
SMA se Kabupaten.
-
94
E. Indikator Keberhasilan
Pada akhir pelatihan, seluruh peserta pelatihan
diharapkan mampu memahami dan akhirnya
mengimplementasikan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme, dengan indikator:
1. Mampy membuat rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
2. Menghasilkan RPP yang disusun dengan skenario
pembelajaran berwawasan pluralisme.
F. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan pelatihan
pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme bagi guru-
guru PPKn di Kabupaten Kendal sebagai berikut.
1. Pancasla sebagai landasan ideal
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional
3. Landasan Operasional
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen
c. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang
pPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang
Guru
-
95
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan
Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan.
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia NO 81 A tahun 2013 tentang
Implementasi Kuriklum 2013.
-
96
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Penanggungjawab
Penanggungjawab kegiatan pelatihan guru PPKn
tentang Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
adalah Ketua Penyelenggara.
B. Narasumber/Fasilitator
Narasumber pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme:
1. Widyaiswara PPKn dari LPMP Jawa Tengah
2. Dosen PPKn
3. Praktisi Guru Pembelajaran Pluralisme dari salah
satu sekolah.
C. Waktu dan Tempat
1. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pelaksanaan pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
dilaksanakan selama 2 hari.
2. Tempat Pelaksanaan
Ruang serba guna atau ruang kelas SMA
D. Peserta
Peserta kegiatan pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme adalah
guru PPKn se Kabupaten.
-
97
-
98
E. Panitia
Panitia kegiatan pelatihan adalah dari MGMP
PPKn Kabupaten yang terdiri dari:
1. Ketua
a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
pelatihan
b. Membuat program pelaksanaan pelatihan
2. Sekretaris
a. Membantu ketua dalam pelaksanaan pelatihan
b. Membuat surat:
1) Permohonan nara sumber ke: LPMP, Lembaga
Perguruan Tinggi dan salah satu sekolah
tempat guru praktisi.
2) Permohonan ijin pelatihan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten.
3) Permohonan ijin tempat pelaksanaan
pelatihan.
4) Undangan Peserta Pelatihan ke SMA
Negeri/Swasta di Kabupaten
5) Menyiapkan formulir biodata peserta
6) Menyiapkan datar hadir
c. Menyusun jadwal pelatihan
d. Menyiapkan sertifikat peserta pelatihan
e. Mencatat hasil pelatihan
f. Membuat laporan pelaksanaan pelatihan
3. Bendahara
a. Bersama ketua panitia membuat rencana
anggaran
-
99
b. Mengatur pengeluaran biaya dalam pelaksanaan
pelatihan
c. Menginventarisasi nota, kwitansi pengeluaran
keuangan
d. Membuat laporan keuangan
-
100
4. Sie Acara
a. Menerima Surat Tugas dan SPPD serta meminta
tanda tangan surat tugas kepada kepala sekolah
tempat pelatihan
b. Memandu peserta mengisi formulir pendaftaran
c. Memandu jalannya pelatihan
5. Sie Konsumsi
Mengatur dan menyiapkan konsumsi
penyelenggaraan pelatihan
6. Sie Humas
a. Mendistribusikan surat-surat yang keluar
b. Memberikan informasi tentang pelatihan
7. Sie dokumentasi dan perlengkapan
a. Menyiapkan tempat pelatihan
b. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelatihan
F. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan pelatihan pembelajaran
PPKn berwawasan pluralisme sebagai berikut.
1. Perencanaan Pelatihan
1. Panitia membuat surat permohononan menjadi
nara sumber yaitu: widya Iswara, pengawas dan
guru senior.
2. Panitia membuat surat ijin ke Dinas Pendidikan
Kabupaten.
3. Panitia membuat surat undangan pelatihan ke
peserta melalui kepala SMA Negeri/ Swasta se
Kabupaten.
-
101
4. Panitia membuat surat ijin penggunaan tempat
pelatihan kepada kepala sekolah tempat
penyelenggara.
2. Pelaksanaan
a. Peserta datang ke tempat pelatihan mengisi
formulir biodata peserta dan pas foto 3 x 4
sebanyak 2 lembar
b. Peserta menyerahkan Surat Tugas dan SPPD
c. Peserta mendapatkan materi pelatihan
d. Peserta memasuki ruangan pelatihan dan siap
mengikuti pelatihan.
e. Narasumber memberikan pelatihan sesuai jadwal
3. Monitoring dan Evaluasi
Di akhir pelaksanaan dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan, dengan
cara:
a. Hasil tugas pembuatan RPP pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme yang dikumpulkan ke
panitia.
b. Narasumber memberikan penilaian hasil tugas
pembuatan RPP
c. Pengisian Kuesioner tentang respon pelaksanaan
pelatihan (terlampir)
PANITIA
MENGIRIMKAN
SURAT
PERMOHONAN
NARA SUMBER
LPMP JATENG
PERGURUAN TINGGI
SMA
SURAT
UNDANGAN
PELATIHAN
KEPALA
SEKOLAH
KEPALA SEKOLAH
MENGIRIM GURU
PPKn
SURAT IJIN
PELAKSANAAN
PELATIHAN
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
TEMPAT
PENYELENGGARA
MENGIRIM NARA
SUMBER
-
102
G. Struktur Program
Struktur program pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
adalahsebagai berikut.
No Mata Latih JPL
1 Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
2 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
2
3 Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
4 Perancangan Penilaian Pembelajaran PPKn
berwawasan Pluralisme
2
5 Kunjungan dan Dialog dengan Pemuka Agama ke Masing-masing Tempat Ibadah
8
6 Monitoring dan Evaluasi 2
Jumlah 18
H. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan pelatihan pelatihan guru PPKn
tentang Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
sebagai berikut.
Hari Pertama
-
103
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Registrasi
2 08.00 – 08.30
Pembukaan dan sambutan-sambutan
Kepala SMA
3 08.30 – 08.45
Coffe break
4 08.45 – 10.15
Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Widyaiswara LPMP
5 10.15–11.45 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
Dosen Perguruan tinggi
6 11.45 – 13.00
ISOMA
7 13.00 -14.30
Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
8 14.30 -16.00
Perancangan Penilaian Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
Hari Kedua
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Perjalan Ke Semarang
2 08.00 – 09.00
Dialog dengan Biksu di Wihara Tanah Putih
Biksu Wihara Tanah Putih
3 09.00 – 09.30
Perjalanan ke Pura Agung Girinatha
4 09.30 – 10.30
Dialog dengan Pendeta Hindu
Pendeta Pura Agung Girinatha
6 10.30 – 11.00
Perjalanan Ke Uskup Agung Semarang
7 11.00 -12.00 Dialog dengan Keuskupan
Romo
8 12.00 -13.00 Perjalanan ke Masjid Agung Semarang dan ISOMA
-
104
9 13.00 – 14.00
Dialog dengan Pengurus Masjid Agung Semarang
Ustad Masjid Agung Semarang
10 14.00 -15.00 Monitoring dan evaluasi
I. Anggaran
No Rincian Jumlah Biaya/ satuan
Total
1 Narasumber dari LPMP 2 jam 500.000 1000.000
2 Narasumber 2 jam 500.000 1000.000
3 Guru Praktisi 2 hari 500.000 1000.000
4 Transportasi peserta hari (2 hari) 25 orang 75.000 1.875.000
5 Konsumsi (2 hari) 35 orang 80.000 2.800.000
6 ATK 25 orang 15.000 375.000
7 Sewa bus 1 hari 1.200.000 1.200.000
8 Kenang-kenangan untuk tempat ibadah 4 tempat 100.000 400.000
9 Perlengkapan 1 orang 100.000 100.000
10 Dekorasi dan dokumentasi 1paket 250.000 250.000
Total
10.000.000
-
105
BAB III
TATA TERTIB
A. Tata Tertib Administrasi
Peserta segera melapor kepada panitia
penyengara dan menyerahkan berkas kelengkapan
administrasi yang terdiri dari:
1. Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasan
langsung yang bersangkutan
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan
langsung yang bersangkutan
B. Tata Tertib Akademis
1. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh acara yang
telah ditetapkan tercantum pada jadwal kegiatan.
2. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir setiap hari
3. Peserta harus hadir 10 menit sebelum kegiatan
dimulai
4. Peserta wajib membawa laptop sendiri untuk
menunjang kegiatan pelatihan
5. Peserta wajib membawa silabus PPKn dari sekolah
masing-masing.
6. Selama mengikuti kegiatan peserta berpakaian
bebas rapi
7. Keperluan mengenai pelayanan dan atau materi
akademik diberikan oleh panitia
8. Selama kegiatan berlangsung peserta diwajibkan
mengenakan tanda peserta
9. Selama kegiatan berlangsung peserta, penyaji materi
dan panitia dilarang merokok.
-
106
-
107
BAB IV
PENUTUP
Kunci keberhasilan pelatihan pembelajaran
inkuiri berbasis budaya lokal bagi guru-guru sosiologi
SMA antara lain:
1. Penyelenggara
a. Surat undangan kepada peserta pelatihan
terkirim tepat waktu dan mendapatkan kepastian
kesanggupan untuk mengikuti pelatihan
b. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan
yang memadai
c. Tersedianya konsumsi untuk pelatihan
d. Tersedianya blangko form biodata formulir
pendaftaran minimal sejumlah peserta pelatihan
e. Tersedianya materi pelatihan yang sudah
digandakan minimal sejumlah peserta pelatihan.
f. Mematuhi jadwal pelaksanaan yang sudah ada
g. Memberi informasi secara jelas tentang pelatihan
h. Memberi pelayanan baik dalam pelatihan
2. Nara Sumber
a. Menguasai materi pelatihan tentang
pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme
b. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan
pelatihan
c. Adanya kejelasan dalam penyampaian materi
d. Adanya komunikasi aktif antara nara sumber
dengan peserta pelatihan
-
108
e. Mampu menciptakan suasana yang
menyenangkan dalam penyampaian materi
f. Menguasai pengelolaan kelas pelatihan
g. Mampu menjawab dengan baik terhadap apa
yang belum diketahui peserta
h. Bersikap dan berperilaku menyenangkan
3. Peserta Pelatihan
a. Memahami pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme
b. Mampu membuat perencanaan pembelajaran
PPKn Berwawasan Pluralisme
-
109
Nomor : ........., .............. Lampiran : 1 lembar Kepada: Perihal : Undangan Pelatihan Guru Yth. Kepala SMA
se Kabupaten
..... di- Tempat
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ...., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk mengijinkan dan menugaskan guru PPKn yang tercantum pada lampiran untuk menjadi peserta pelatihan yang akan diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : .... Pukul : .... Tempat : .... Ketentuan : Peserta wajib membawa silabus dan laptop Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih Ketua Penyelenggara _________________________ NIP. -
Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten .... 2. Kepala sekolah Ybs 3. Pertinggal
-
110
DAFTAR PESERTA PELATIHAN PEMBELAJARAN PPKn BERWAWASAN PLURALISME
No Nama Asal Sekolah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ketua Penyelenggara
_________________________ NIP. -
-
111
Nomor : ............................ Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan nara sumber Kepala LPMP Jawa Tengah
di- Semarang
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ...., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu menugaskan salah satu Widya Iswara bidang PPKn untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan yang akan diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : ... Pukul : ... Tempat : ... Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
112
Nomor : ................... Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan nara sumber Rektor/Direktur
......................
.. di- .......
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ....., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu menugaskan salah satu Dosen PPKn untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan yang akan diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : ... Pukul : ... Tempat : ... Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
113
Nomor : ................................. Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan nara sumber Kepala
SMA .... di- .......
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ....., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak menugaskan salah satu Guru Relegiusitas untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan yang akan diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : ... Pukul : ... Tempat : ... Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
114
Nomor : ............................... Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan ijin Ketua Pengurus
Wihara Tanah Putih di- Semarang
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten........., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan kunjungan dan dialog dengan salah satu Biksu yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : ... Pukul : ... Tempat : Wihara Tanah Putih Mohon kiranya Bapak/Ibu pengurus memberikan ijin demi terselenggaranya kegiatan tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
115
Nomor : ............................... Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan ijin Ketua Pengurus
Pura Agung Girinatha di- Semarang
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ....., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan kunjungan dan dialog dengan salah satu Pendeta yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : ... Pukul : ... Tempat : Pura Agung Girinatha Mohon kiranya Bapak/Ibu pengurus memberikan ijin demi terselenggaranya kegiatan tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
116
Nomor : ........................... Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan ijin Ketua Pengurus
Keuskupan Agung di- Semarang
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ......, untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan kunjungan dan dialog dengan salah satu Romo yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : .... Pukul : .... Tempat : Keuskupan Agung Semarang Mohon kiranya Bapak/Ibu pengurus memberikan ijin demi terselenggaranya kegiatan tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
117
Nomor : .......................... Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan ijin Ketua Pengurus
Masjid Agung Semarang di- Semarang
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ....., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan kunjungan dan dialog dengan salah satu Ustad yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : .... Pukul : .... Tempat : Masjid Agung Semarang Mohon kiranya Bapak/Ibu pengurus memberikan ijin demi terselenggaranya kegiatan tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
118
Nomor : .......................... Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan ijin Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten.... di- .....
Diberitahukan dengan hormat, diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ...., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : .... Pukul : .... Tempat : .... Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
119
Nomor : ........................ Lampiran : 1 lembar Kepada Yth. Perihal : Permohonan ijin Kepala
SMA ........ di- .....
Diberitahukan dengan hormat, akan diselenggarakan
kegiatan Pelatihan tentang Pembelajaran PPKn Berwawasan Pluralisme bagi guru PPKn SMA se Kabupaten ...., untuk pengembangan kompetensi guru.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : .... Pukul : .... Tempat : .... Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih
Ketua Penyelenggara ______________________ NIP...
-
120
JADWAL KEGIATAN PELATIHAN
Hari Pertama
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Registrasi
2 08.00 – 08.30
Pembukaan dan sambutan-sambutan
Kepala SMA N 1 Boja
3 08.30 – 08.45
Coffe break
4 08.45 – 10.15
Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Widyaiswara LPMP
5 10.15–12.00 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
Dosen UKSW
6 12.00 – 13.00
ISOMA
7 13.00 -14.30
Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
8 14.30 -16.00
Perancangan Penilaian Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
Hari Kedua
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Perjalan Ke Semarang
2 08.00 – 09.00
Dialog dengan Biksu di Wihara Tanah Putih
Biksu Wihara Tanah Putih
3 09.00 – 09.30
Perjalanan ke Pura Agung Girinatha
4 09.30 – 10.30
Dialog dengan Pendeta Hindu
Pendeta Pura Agung Girinatha
6 10.30 – 11.00
Perjalanan Ke Uskup Agung Semarang
-
121
7 11.00 -12.00 Dialog dengan Keuskupan
Romo
8 12.00 -13.00 Perjalanan ke Masjid Agung Semarang dan ISOMA
9 13.00 – 14.00
Dialog dengan Pengurus Masjid Agung Semarang
Ustad Masjid Agung Semarang
10 14.00 -15.00 Monitoring dan evaluasi
-
122
Lampiran 3
MODEL PELATIHAN
PEMBELAJARAN PPKn
BERWAWASAN PLURALISME
Oleh:
Endang Riyanti
NIM : 942013089
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
UNTUK NARASUMBER
-
123
SALATIGA 2015
BAB I
PENDAHULUAN
G. Latar Belakang
Pendidikan di sekolah merupakan agen
perubahan bagi peserta didik di masa depan. Segala
sikap dan tingkah laku peserta didik salah satunya
dipengaruhi oleh pendidikan di sekolah. PPKn di SMA
merupakan salah satu pelajaran yang tidak hanya
memberikan pengetahuan, namun lebih dari itu yaitu
membentuk watak, sikap dan perilaku peserta didik
dengan harapannya dapat menjadi manusia yang
unggul, menjadi warga negara yang baik dengan jiwa
Pancasila. Karena perannya yang begitu penting,
pelajaran PPKn hendaknya bukan sekedar pelajaran
pelengkap, justru menjadi pelajaran penopang utama
sebagai landasan perilaku peserta didik. Dengan
demikian, sikap dan perilaku menjadi hal utama untuk
diperhatikan dalam setiap pembelajaran di dalamnya.
Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI),
menyebutkan bahwa tindakan kekerasan berkaitan
dengan agama di Indonesia termasuk kasus yang
paling dominan dibandingkan dengan kasus lainnya.
Dari empat kekerasan yang terjadi persentase
kekerasan agama mencapai 65 %, sedangkan
kekerasan etnis 20 %, kekerasan gender 10 %, dan
kekerasan orientasi seksual 5% (Taufiqqurahman,
2012).
-
124
Kita patut prihatin dengan munculnya
sekelompok orang dalam skala besar bahkan sudah
terstruktur dan terorganisasi yang mengatas namakan
agama tertentu digunakan untuk penyerangan-
penyerangan yang melanggar hukum. Misalnya kasus
penyerangan infrastruktur Pemerintah hanya karena
tidak setuju DKI dipimpin oleh Ahok. Kasus-kasus
sebelumnya juga terjadi dengan penyerangan tempat
ibadahnya dari kelompok yang mengikuti ajaran
Ahmadiyah. Sesempit itukah pandangan masyarakat
yang mengaku dirinya bermartabat, dengan
mengatasnamakan agama.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ada
persoalan krusial yang masih seringkali muncul pada
bangsa yang berkaitan dengan persoalan pluralisme.
Kekerasan berlatar belakang suku, agama, ras, antar
golongan/ kelompok (SARA), yang tidak jarang
menimbulkan jatuhnya korban, bahkan mengancam
disintegrasi bangsa adalah indikasi jelas tentang masih
adanya persoalan bangsa yang hingga kini belum
terselesaikan secara tuntas (Sutarto, 2013).
Sikap toleransi dan mengamalkan perilaku
toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia
menjadi hal yang patut untuk dikembangkan pada
peserta didik. Hal ini sesuai dengan tuntutan
pembelajaran yang tercantum pada silabus di
kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn sebagai
berikut.
-
125
2.6 Mengamalkan sikap toleransi antar umat
beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.7 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni
keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara Indonesia.
(Silabus PPKn, 2013)
Pembelajaran PPKn yang masih berkutat di
dalam kelas, masih didominasi oleh guru dengan
memberikan ceramah, perlu dilakukan perubahan dan
beralih pada pembelajaran yang berpusat pada pserta
didik. Terkait dengan materi sikap toleransi antara
umat beragama, di dalam kurikulum 2013 perlu
diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata.
Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan bagi guru-
guru PPKn tentang pembelajaran berwawasan
pluralisme. panduan pelatihan ini sebagai acuan
penyelenggaraan pelatihan guru PPKn tentang
pembelajaran berwawasan pluralisme.
H. Pengertian
Pelatihan guru PPKn tentang pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme merupakan suatu bentuk
pelatihan untuk guru-guru PPKn SMA yang membahas
tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
PPKn berwawasan pluralisme sebagai acuan dalam
penerapan di sekolah masing-masing.
I. Tujuan
-
126
Tujuan penyelenggaraan pelatihan guru PPKn
tentang pembelajaran berwawasan pluralisme di SMA
adalah:
4. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten mengenal
dan memahami tentang pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme.
5. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten membuat
perencanaan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme.
6. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten meng-
implementasikan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme.
J. Sasaran
Pelatihan guru PPKn tentang pembelajaran
pluralisme di SMA dengan sasaran guru-guru PPKn
SMA se Kabupaten.
-
127
K. Indikator Keberhasilan
Pada akhir pelatihan, seluruh peserta pelatihan
diharapkan mampu memahami dan akhirnya
mengimplementasikan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme, dengan indikator:
3. Mampy membuat rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
4. Menghasilkan RPP yang disusun dengan skenario
pembelajaran berwawasan pluralisme.
L. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan pelatihan
pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme bagi guru-
guru PPKn di Kabupaten Kendal sebagai berikut.
4. Pancasla sebagai landasan ideal
5. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional
6. Landasan Operasional
h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
i. Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen
j. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang
pPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
k. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang
Guru
-
128
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan
Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan.
n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia NO 81 A tahun 2013 tentang
Implementasi Kuriklum 2013.
-
129
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
J. Penanggungjawab
Penanggungjawab kegiatan pelatihan guru PPKn
tentang Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
adalah Ketua Penyelenggara.
K. Narasumber/Fasilitator
Narasumber pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme:
4. Widyaiswara PPKn dari LPMP Jawa Tengah
5. Dosen PPKn
6. Praktisi Guru Pembelajaran Pluralisme dari salah
satu sekolah.
L. Waktu dan Tempat
3. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pelaksanaan pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
dilaksanakan selama 2 hari.
4. Tempat Pelaksanaan
Ruang serba guna atau ruang kelas SMA
M. Peserta
Peserta kegiatan pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme adalah
guru PPKn se Kabupaten.
-
130
-
131
N. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan pelatihan pembelajaran
PPKn berwawasan pluralisme sebagai berikut.
5. Setelah mendapatkan surat permohonan dari
panitia, nara sumber hal-hal yang harus dibawa
yaitu surat tugas, SPPD, materi dan media
presentasi.
6. Nara sumber mengirim materi maksimal 2 hari
sebelum pelaksanaan pelatihan
NARASUMBER
MENERIMA SURAT
PERMOHONAN
NARA SUMBER MENYIAPKAN
1. SURAT TUGAS
2. SPPD
3. MATERI PELATIHAN
4. PRESENTASI
KEMBALI KE INSTANSI DAN
MELAPOR KE ATASAN
MENGIRIM MATERI KE
PANITIA UNTUK
DIGANDAKAN, 2 HARI
SEBELUM PELAKSANAAN
DATANG KE
TEMPAT
PELATIHAN
MEMBERI
PELATIHAN
MEMBERIKAN PENUGASAN
DAN PENILAIAN
-
132
7. Nara sumber datang ke tempat pelatihan sesuai
jadwal
8. Nara sumber siap memberi pelatihan dan memberi
tugas serta mengevaluasi peserta pelatihan
9. Pelatihan selesai, nara sumber kembali ke instansi
dan melaporkan ke atasan.
O. Struktur Program
Struktur program pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
adalahsebagai berikut.
No Mata Latih JPL
1 Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
2 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
2
3 Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
4 Perancangan Penilaian Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
5 Kunjungan dan Dialog dengan Pemuka Agama ke Masing-masing Tempat Ibadah
8
6 Monitoring dan Evaluasi 2
Jumlah 18
P. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan pelatihan pelatihan guru PPKn
tentang Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
sebagai berikut.
Hari Pertama
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Registrasi
2 08.00 – 08.30
Pembukaan dan sambutan-sambutan
Kepala SMA N 1 Boja
-
133
3 08.30 – 08.45
Coffe break
4 08.45 – 10.15
Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Widyaiswara LPMP
5 10.15–11.45 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
Dosen UKSW
6 11.45 – 13.00
ISOMA
7 13.00 -14.30
Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
8 14.30 -16.00
Perancangan Penilaian Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
Hari Kedua
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Perjalan Ke Semarang
2 08.00 – 09.00
Dialog dengan Biksu di Wihara Tanah Putih
Biksu Wihara Tanah Putih
3 09.00 – 09.30
Perjalanan ke Pura Agung Girinatha
4 09.30 – 10.30
Dialog dengan Pendeta Hindu
Pendeta Pura Agung Girinatha
6 10.30 – 11.00
Perjalanan Ke Uskup Agung Semarang
7 11.00 -12.00 Dialog dengan Keuskupan
Romo
8 12.00 -13.00 Perjalanan ke Masjid Agung Semarang dan ISOMA
9 13.00 – 14.00
Dialog dengan Pengurus Masjid Agung Semarang
Ustad Masjid Agung Semarang
10 14.00 -15.00 Monitoring dan evaluasi
-
134
BAB III
TATA TERTIB
C. Tata Tertib Administrasi
Nara sumber menyerahkan
3. Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasan
langsung yang bersangkutan
4. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan
langsung yang bersangkutan
5. Materi pelatihan dan media presentasi maksimal 2
hari sebelum pelaksanaan pelatihan.
D. Tata Tertib Akademis
10. Nara sumber datang ke tempat pelatihan sesuai
dengan jadwal
11. Narasumber hadir maksimal 20 menit sebelum
kegiatan dimulai
12. Narasumber berpakaian bebas rapi
13. Selama kegiatan berlangsung nara sumber
dilarang merokok.
-
135
BAB IV
PENUTUP
Kunci keberhasilan nara sumber dalam
memberikan pelatihan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme antara lain:
i. Menguasai materi pelatihan tentang pembelajaran
inkuiri berbasis budaya lokal
j. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan
pelatihan
k. Adanya kejelasan dalam penyampaian materi
l. Adanya komunikasi aktif antara nara sumber
dengan peserta pelatihan
m. Mampu menciptakan suasana yang menyenangkan
dalam penyampaian materi
n. Menguasai pengelolaan kelas pelatihan
o. Mampu menjawab dengan baik terhadap apa yang
belum diketahui peserta
p. Bersikap dan berperilaku menyenangkan
-
136
Lampiran 4
MODEL PELATIHAN
PEMBELAJARAN PPKn
BERWAWASAN PLURALISME
Oleh:
Endang Riyanti
NIM : 942013089
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
UNTUK PESERTA PELATIHAN
-
137
SALATIGA 2015
BAB I
PENDAHULUAN
M. Latar Belakang
Pendidikan di sekolah merupakan agen
perubahan bagi peserta didik di masa depan. Segala
sikap dan tingkah laku peserta didik salah satunya
dipengaruhi oleh pendidikan di sekolah. PPKn di SMA
merupakan salah satu pelajaran yang tidak hanya
memberikan pengetahuan, namun lebih dari itu yaitu
membentuk watak, sikap dan perilaku peserta didik
dengan harapannya dapat menjadi manusia yang
unggul, menjadi warga negara yang baik dengan jiwa
Pancasila. Karena perannya yang begitu penting,
pelajaran PPKn hendaknya bukan sekedar pelajaran
pelengkap, justru menjadi pelajaran penopang utama
sebagai landasan perilaku peserta didik. Dengan
demikian, sikap dan perilaku menjadi hal utama untuk
diperhatikan dalam setiap pembelajaran di dalamnya.
Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI),
menyebutkan bahwa tindakan kekerasan berkaitan
dengan agama di Indonesia termasuk kasus yang
paling dominan dibandingkan dengan kasus lainnya.
Dari empat kekerasan yang terjadi persentase
kekerasan agama mencapai 65 %, sedangkan
kekerasan etnis 20 %, kekerasan gender 10 %, dan
kekerasan orientasi seksual 5% (Taufiqqurahman,
2012).
-
138
Kita patut prihatin dengan munculnya
sekelompok orang dalam skala besar bahkan sudah
terstruktur dan terorganisasi yang mengatas namakan
agama tertentu digunakan untuk penyerangan-
penyerangan yang melanggar hukum. Misalnya kasus
penyerangan infrastruktur Pemerintah hanya karena
tidak setuju DKI dipimpin oleh Ahok. Kasus-kasus
sebelumnya juga terjadi dengan penyerangan tempat
ibadahnya dari kelompok yang mengikuti ajaran
Ahmadiyah. Sesempit itukah pandangan masyarakat
yang mengaku dirinya bermartabat, dengan
mengatasnamakan agama.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ada
persoalan krusial yang masih seringkali muncul pada
bangsa yang berkaitan dengan persoalan pluralisme.
Kekerasan berlatar belakang suku, agama, ras, antar
golongan/ kelompok (SARA), yang tidak jarang
menimbulkan jatuhnya korban, bahkan mengancam
disintegrasi bangsa adalah indikasi jelas tentang masih
adanya persoalan bangsa yang hingga kini belum
terselesaikan secara tuntas (Sutarto, 2013).
Sikap toleransi dan mengamalkan perilaku
toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia
menjadi hal yang patut untuk dikembangkan pada
peserta didik. Hal ini sesuai dengan tuntutan
pembelajaran yang tercantum pada silabus di
kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn sebagai
berikut.
-
139
2.8 Mengamalkan sikap toleransi antar umat
beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.9 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni
keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara Indonesia.
(Silabus PPKn, 2013)
Pembelajaran PPKn yang masih berkutat di
dalam kelas, masih didominasi oleh guru dengan
memberikan ceramah, perlu dilakukan perubahan dan
beralih pada pembelajaran yang berpusat pada pserta
didik. Terkait dengan materi sikap toleransi antara
umat beragama, di dalam kurikulum 2013 perlu
diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata.
Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan bagi guru-
guru PPKn tentang pembelajaran berwawasan
pluralisme. panduan pelatihan ini sebagai acuan
penyelenggaraan pelatihan guru PPKn tentang
pembelajaran berwawasan pluralisme.
N. Pengertian
Pelatihan guru PPKn tentang pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme merupakan suatu bentuk
pelatihan untuk guru-guru PPKn SMA yang membahas
tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
PPKn berwawasan pluralisme sebagai acuan dalam
penerapan di sekolah masing-masing.
O. Tujuan
-
140
Tujuan penyelenggaraan pelatihan guru PPKn
tentang pembelajaran berwawasan pluralisme di SMA
adalah:
7. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten mengenal
dan memahami tentang pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme.
8. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten membuat
perencanaan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme.
9. Melatih guru-guru PPKn se Kabupaten meng-
implementasikan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme.
P. Sasaran
Pelatihan guru PPKn tentang pembelajaran
pluralisme di SMA dengan sasaran guru-guru PPKn
SMA se Kabupaten.
-
141
Q. Indikator Keberhasilan
Pada akhir pelatihan, seluruh peserta pelatihan
diharapkan mampu memahami dan akhirnya
mengimplementasikan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme, dengan indikator:
5. Mampy membuat rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
6. Menghasilkan RPP yang disusun dengan skenario
pembelajaran berwawasan pluralisme.
R. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan pelatihan
pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme bagi guru-
guru PPKn di Kabupaten Kendal sebagai berikut.
7. Pancasla sebagai landasan ideal
8. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional
9. Landasan Operasional
o. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
p. Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen
q. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang
pPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
r. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang
Guru
-
142
s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan
Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan.
u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia NO 81 A tahun 2013 tentang
Implementasi Kuriklum 2013.
-
143
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
Q. Penanggungjawab
Penanggungjawab kegiatan pelatihan guru PPKn
tentang Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
adalah Ketua Penyelenggara.
R. Narasumber/Fasilitator
Narasumber pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme:
7. Widyaiswara PPKn dari LPMP Jawa Tengah
8. Dosen PPKn
9. Praktisi Guru Pembelajaran Pluralisme dari salah
satu sekolah.
S. Waktu dan Tempat
5. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pelaksanaan pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
dilaksanakan selama 2 hari.
6. Tempat Pelaksanaan
Ruang serba guna atau ruang kelas SMA
T. Peserta
Peserta kegiatan pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme adalah
guru PPKn se Kabupaten.
-
144
-
145
U. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan pelatihan pembelajaran
PPKn berwawasan pluralisme sebagai berikut.
10. Setelah mendapatkan surat undangan dari
panitia, peserta pelatihan menyiapkan hal-hal yang
PESERTA
MENERIMA SURAT
UNDANGAN
PESERTA MENYIAPKAN
5. SURAT TUGAS
6. SPPD
7. LAPTOP
8. SILABUS
9. FOTO 3 X4 2 LEMBAR
LAPORAN KE KEPALA
SEKOLAH
PESERTA DATANG KE
TEMPAT PELATIHAN
MENGISI BIODATA
FORMULIR
PENDAFTARAN
MENERIMA MATERI
PELATIHAN
MENGIKUTI PELATIHAN
DAN MENYELESAIKAN
TUGAS
MENGISI ANGKET RESPON TERHADAP PELAKSAAN
PELATIHAN, MENGERJAKAN EVALUASI, MENGUMPULKAN
TUGAS RPP
-
146
harus dibawa yaitu surat tugas, SPPD, laptop dan
silabus mata pelajaran sosiologi
11. Peserta datang ke tempat pelatihan
12. Setelah sampai di tempat pelatihan, mengisi form
biodata formulir pendaftaran dan menyerahkan foto
3 x 4 sebanyak 2 lembar
13. Peserta mendapatkan materi pelatihan
14. Peserta siap mengikuti pelatihan dan mematuhi
aturan yang berlaku dalam pelatihan, berpartisipasi
aktif selama kegiatan pelatihan
15. Peserta mengisi angket respon terhadap
pelaksanaan pelatihan, menjawab lembar soal dan
mengumpulkan RPP yang ditugaskan nara sumber.
16. Pelatihan selesai, peserta melaporkan kepada
kepala sekolah masing-masing.
V. Struktur Program
Struktur program pelatihan guru PPKn tentang
Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
adalahsebagai berikut.
No Mata Latih JPL
1 Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
2 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
2
3 Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
4 Perancangan Penilaian Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
2
5 Kunjungan dan Dialog dengan Pemuka Agama ke Masing-masing Tempat Ibadah
8
6 Monitoring dan Evaluasi 2
Jumlah 18
-
147
W. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan pelatihan pelatihan guru PPKn
tentang Pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
sebagai berikut.
Hari Pertama
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Registrasi
2 08.00 – 08.30
Pembukaan dan sambutan-sambutan
Kepala SMA N 1 Boja
3 08.30 – 08.45
Coffe break
4 08.45 – 10.15
Konsep Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Widyaiswara LPMP
5 10.15–11.45 Kegiatan-kegiatan Sekolah Berwawasan Pluralisme
Dosen UKSW
6 11.45 – 13.00
ISOMA
7 13.00 -14.30
Perancangan Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru Praktisi
8 14.30 -
16.00
Perancangan Penilaian
Pembelajaran PPKn berwawasan Pluralisme
Guru
Praktisi
Hari Kedua
No Waktu Materi Pelatihan Narasumber
1 07.00 – 08.00
Perjalan Ke Semarang
2 08.00 – 09.00
Dialog dengan Biksu di Wihara Tanah Putih
Biksu Wihara Tanah Putih
3 09.00 – 09.30
Perjalanan ke Pura Agung Girinatha
4 09.30 – 10.30
Dialog dengan Pendeta Hindu
Pendeta Pura Agung
-
148
Girinatha
6 10.30 – 11.00
Perjalanan Ke Uskup Agung Semarang
7 11.00 -12.00 Dialog dengan Keuskupan
Romo
8 12.00 -13.00 Perjalanan ke Masjid Agung Semarang dan
ISOMA
9 13.00 – 14.00
Dialog dengan Pengurus Masjid Agung Semarang
Ustad Masjid Agung Semarang
10 14.00 -15.00 Monitoring dan evaluasi
-
149
BAB III
TATA TERTIB
E. Tata Tertib Administratif
Peserta segera melapor kepada panitia
penyelenggara dan menyerahkan berkas kelengkapan
administrasi yang terdiri dari:
6. Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasan
langsung yang bersangkutan
7. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan
langsung yang bersangkutan
F. Tata Tertib Akademis
14. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh acara yang
telah ditetapkan tercantum pada jadwal kegiatan.
15. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir setiap
hari
16. Peserta harus hadir 10 menit sebelum kegiatan
dimulai
17. Peserta wajib membawa laptop sendiri untuk
menunjang kegiatan pelatihan
18. Peserta wajib membawa silabus sosiologi dari
sekolah masing-masing.
19. Selama mengikuti kegiatan peserta berpakaian
bebas rapi
20. Keperluan mengenai pelayanan dan atau materi
akademik diberikan oleh panitia
21. Selama kegiatan berlangsung peserta diwajibkan
mengenakan tanda peserta
-
150
22. Selama kegiatan berlangsung peserta, penyaji
materi dan panitia dilarang merokok.
-
151
BAB IV
PENUTUP
Kunci keberhasilan peserta pelatihan dalam
mengikuti pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
antara lain:
c. Memahami pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme
d. Mampu membuat perencanaan pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme
-
152
Lampiran 1
FORMULIR PENDAFTARAN PELATIHAN
Nama : ...............................................................
NIP : ...............................................................
Tempat, Tanggal lahir .............................................................. :
Unit Kerja : ...............................................................
No Telpon/ HP : ..............................................................
Alamat Rumah : ...............................................................
................................................................
EMAIL : ...............................................................
Kendal,
_________________________
__
3 X 4
-
153
Lampiran 2
INSTRUMEN RESPON PESERTA PELATIHAN
TERHADAP PELAKSANAAN PELATIHAN
Petunjuk Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi yang ada. SS : Sangat sesuai dengan kondisi yang ada S : Sesuai dengan kondisi yang ada C : Cukup sesuai dengan kondisi yang ada KS : Kurang sesuai dengan kondisi yang ada TS : Tidak sesuai dengan kondisi yang ada
Respon terhadap penyelenggara
No Pernyataan SS S C KS TS
1 Surat undangan tidak mendadak sehingga dapat menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk pelatihan
2 Tempat pelatihan dalam kondisi bersih
3 Tempat pelatihan luas dan sesuai dengan jumlah peserta
4 Sarana pendukung pelatihan seperti LCD, papan tulis, spidol, penghapus dan lain-lainnya tersedia dengan baik
5 Sound sistem tersedia dan dalam kondisi baik
6 Konsumsi yang disediakan mencukupi
7 Menerima form biodata formulir pendaftaran
8 Menerima materi pelatihan
9 Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal
10 Waktu setiap seasion sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
-
154
11 Mendapatkan informasi yang saya butuhkan
12 Petugas penyelenggara memberikan pelayanan secara memuaskan
13 Kondisi ruangan pelatihan tidak panas
14 Kondisi WC atau toilet dalam
kondisi bersih
15 Kondisi tempat pelatihan memiliki penerangan yang memadahi
Respon terhadap Nara Sumber
No Pernyataan SS S C KS TS
1 Nara sumber menguasai materi pelatihan tentang pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme
2 Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan
3 Materi disampaikan secara jelas
4 Nara sumber mampu berkomunikasi secara aktif dengan peserta pelatihan
6 Nara sumber menciptakan suasana yang menyenangkan ketika menyampaikan materi
7 Nara sumber menguasai pengelolaan kelas pelatihan
8 Nara sumber mampu menjawab dengan baik terhadap apa yang belum diketahui peserta
9 Nara sumber memiliki sikap dan perilaku yang menyenangkan
-
155
TES PENGUASAAN MATERI
Nama :
________________________________________________
NIP :
________________________________________________
Asal
Sekolah:______________________________________________
__
Jawablah pertanyaan berikut secara jelas!
1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme?
2. Sebutkan perbedaan antara pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme dengan pembelajaran
lainnya!
3. Apa pentingnya pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme bagi peserta didik?
4. Sebutkan langkah-langkah pembelajaran PPKn
berwawasan pluralisme!
5. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan
melaksanakan pembelajaran PPKn berwawasan
pluralisme?
6. Kumpulkan hasil pembuatan RPP untuk
pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme?
Jawab
-
156
-
157
Lampiran 5
MATERI
PELATIHAN PEMBELAJARAN PPKn
BERWAWASAN PLURALISME
Oleh:
Endang Riyanti
NIM : 942013089
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
-
158
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI),
menyebutkan bahwa tindakan kekerasan berkaitan
dengan agama di Indonesia termasuk kasus yang
paling dominan dibandingkan dengan kasus lainnya.
Dari empat kekerasan yang terjadi persentase
kekerasan agama mencapai 65 %, sedangkan
kekerasan etnis 20 %, kekerasan gender 10 %, dan
kekerasan orientasi seksual 5% (Taufiqqurahman,
2012). Menurut Program Officer Islam and Civil Society
The Asia Foundation dikemukakan bahwa tindakan
kekerasan Agama di Indonesia sepanjang tahun 2013
meningkat tajam, bahkan dua kali lipat jika
dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Pada
tahun 2012, tindakan kekerasan yang bersentuhan
dengan masalah agama mencapai 371 kasus. Jika
dikalkulasi, angka kekerasan tahun 2013 dua kali lipat
lebih banyak daripada lima tahun sebelumnya. Di
tahun 2013 masih banyak terjadi sikap tidak toleran
yang berujung pada kekerasan secara fisik, seperti
fenomena Ahmadiyah di Cikeusik, Syiah di Sampang,
Gereja Filadelfia di Bekasi dan Masjid di Ende (Endang
Sukarelawati, 2013).
Kita patut prihatin dengan munculnya
sekelompok orang dalam skala besar bahkan sudah
terstruktur dan terorganisasi yang mengatas namakan
agama tertentu digunakan untuk penyerangan-
-
159
penyerangan yang melanggar hukum. Misalnya kasus
penyerangan infrastruktur Pemerintah hanya karena
tidak setuju DKI dipimpin oleh Ahok. Kasus-kasus
sebelumnya juga terjadi dengan penyerangan tempat
ibadahnya dari kelompok yang mengikuti ajaran
Ahmadiyah. Sesempit itukah pandangan masyarakat
yang mengaku dirinya bermartabat, dengan
mengatasnamakan agama.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ada
persoalan krusial yang masih seringkali muncul pada
bangsa yang berkaitan dengan persoalan pluralisme.
Kekerasan berlatar belakang suku, agama, ras, antar
golongan/ kelompok (SARA), yang tidak jarang
menimbulkan jatuhnya korban, bahkan mengancam
disintegrasi bangsa adalah indikasi jelas tentang masih
adanya persoalan bangsa yang hingga kini belum
terselesaikan secara tuntas (Sutarto, 2013).
Sikap toleransi dan mengamalkan perilaku
toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia
menjadi hal yang patut untuk dikembangkan pada
peserta didik. Hal ini sesuai dengan tuntutan
pembelajaran yang tercantum pada silabus di
kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn sebagai
berikut.
2.10 Mengamalkan sikap toleransi antar umat
beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.11 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni
keberagaman dalam kehidupan
-
160
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Indonesia.
(Silabus PPKn, 2013)
Yang menjadi permasalahannya, bagaimana
pembelajaran yang mampu menyentuh hati para
peserta didik sehingga muncul kesadaran untuk
mengamalkan sikap dan perilaku toleransi antara umat
beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara? Pertanyaan ini menjadi
bahan pertimbangan bagi kita semua sebagai pendidik
untuk melakukan refleksi diri. Sudahkah pembelajaran
yang kita lakukan telah memberikan wawasan tentang
toleransi yang diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari? Bagaimana bentuk pembelajaran PPKn
yang benar-benar yang bersentuhan langsung dengan
kehidupan yang beranekaragam sehingga tumbuh dan
berkembang jiwa toleransinya?
B. Tujuan
Di dalam materi ini, akan dijelaskan tentang
gagasan-gagasan pembelajaran PPKn yang dapat
menumbuhkan jiwa toleransi atau pluralisme di
kalangan peserta didik. Sebelumnya juga dipaparkan
tentang wawasan kajian dari berbagai agama tentang
pentingnya pluralisme. Diharapkan materi ini sebagai
bahan acuan bagi guru untuk melaksanakan
pembelajaran PPKn berwawasan pluralisme.
-
161
BAB II
ASPEK HISTORIS PLURALISME
Agama adalah bagian tak terelakkan dari
kehidupan manusia. Agama yang membimbing miliaran
orang di dunia ini untuk menjalani hidupnya sesuai
dengan jalan kebenaran. Segala aspek lain dari
kehidupan seorang yang beragama pasti tidak akan
terlepas dari hakikatnya sebagai insan yang religius.
Dalam bidang politik, kehadiran partai-partai politik
Islam maupun Kristen, demikian pula dengan
organisasi-organisasi masyarakat agama lainnya yang
semuanya memberikan pengaruh bagi kehidupan
berbangsa dan bertanah air. Dalam bidang ekonomi,
pesatnya perkembangan lembaga-lembaga amil zakat
dan kegiatan-kegiatan amal dari berbagai komunitas
agama.
Aspek kebudayaan manusia juga tak lepas dari
peran dan kehadiran agama. Kebudayaan masyarakat
Indonesia pada mulanya amat rekat dengan tradisi
animisme, yakni kepercayaan yang meyakini kekuatan-
kekuatan adialami di luar pengalaman manusia (Tylor
dalam Koentjaraningrat, 2002:198). Tradisi-tradisi
seperti pemberian sesajen atau sedekah bumi adalah
contoh nyata dari pengaruh animisme yang bertahan
hingga kini. Dalam perkembangannya, setelah
masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia
sekitar abad 5 masehi, pengaruh-pengaruh animisme
mulai diperkaya dengan tradisi dan kepercayaan Hindu
-
162
dan Buddha. Tradisi keagamaan Hindu-Buddha
tidaklah merusak tatanan budaya yang sudah ada
namun melengkapi dan menyempurkan local genius
yang sudah ada di bumi Indonesia. Justru kehadiran
agama-agama itulah yang menyesuaikan diri dengan
kondisi kebudayaan masyarakat yang telah ada.
Sebagai contoh, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan
antara agama Hindu (Hindu Siwa) yang dianut di Jawa
dengan agama Hindu di Bali (Hindu Wisnu).
Islam dan Kristianitas yang masuk ke Indonesia
juga memberikan tambahan kekayaan bagi bangsa
Indonesia. Sama seperti agama-agama pendahulunya,
baik Islam dan Kristianitas tidak mentah-mentah
membuang semua warisan kebudayaan yang telah ada.
Di setiap daerah di Indonesia, wajah Islam tidaklah
sama. Jika dibandingkan umat Islam di Jawa dengan
Sumatera, ditemui perbedaan-perbedaan dari
kehidupan beragamanya. Islam Kejawen yang
meneruskan warisan tradisi Hindu dan bahkan
animisme. Agama Kristiani juga demikian. Di daerah
Batak dan Minahasa ditemukan tradisi Kristiani yang
berbeda pula. Sekalipun agama itu merupakan sesuatu
yang mendasar bagi kehidupan manusia, dan semua
hal di luar agama selayaknya selaras dengan agama,
tapi pada praktiknya justru agama itu sendirilah yang
seolah-olah menyesuaikan diri dengan kebudyaan
setempat. Kehadiran agama-agama pada akhirnya
menuntun kebudayaan yang telah ada agar sesuai
dengan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin agama yang
masuk. Jadi, ada interaksi timbal-balik dan saling
menguntungkan di antara agama dan budaya. Agama-
-
163
agama dan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia dapat
hidup berdampingan tanpa ada saling menggusur satu
sama lain.
Namun, hubungan antara agama-agama dan
kebudayaan-kebudayaan di Indonesia masih
menyisakan persoalan. Dalam sejarah Indonesia,
terjadi konflik di antara kebudayaan-kebudayaan dan
agama-agama yang telah ada. Salah satu contoh
klasiknya adalah Perang Paderi, pertempuran antara
umat Islam yang puritan dengan masyarakat adat di
Minangkabau. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia
juga menyisakan konflik dengan penganut-penganut
agama Hindu, terutama di Kerajaan Majapahit. Konflik-
konflik berlatarkan perbedaan-perbedaan agama ini
terus terjadi sepanjang sejarah Indonesia.
Latar belakang keagamaan dan kebudayaan yang
berbeda-beda menyebabkan sulitnya merajut integrasi
nasional. Bangsa Indonesia pada umumnya
dipersatukan atas dasar nasib: 350 tahun dijajah oleh
Belanda. Kesadaran ini pun baru muncul pada tahun
1928, saat Sumpah Pemuda dideklarasikan dan
menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia hingga
saat ini. Di tahun 1945, Indonesia menentukan ideologi
negara yaitu Pancasila yang juga dipenuhi dengan
dialog-dialog agama. Pancasila sebagai dasar negara
dibangun di atas dialog-dialog keagamaan dan
melibatkan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia.
Implementasinya hingga saat ini juga tidak lepas dari
interaksi antaragama dan antarkebudayaan beserta
segenap permasalahannya. Dalam menyikapi masalah-
masalah ini hendaknya masyarakat, dengan latar
-
164
keagamaan dan kebudayaannya yang berbeda-beda,
dapat mengedepankan prinsip pluralisme. Pluralisme
tidaklah harus dicapai dengan memperjualkan akidah
dan corak kebudayaan yang telah melekat pada setiap
etnis dan umat beragama. Yang terpenting adalah
kesadaran hidup bersama dan mengedepankan diskusi
bukan kekerasan.
Menilik sejarah tentang berdirinya Pancasila yang
mulai disidangkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945.
Ada tiga rancangan yang didiskusikan pada sidang itu,
yaitu rancangan Mohammad Yamin, Soepomo, dan
Soekarno sebagai tokoh nasional. Pada tanggal 1 Juni,
Soekarno mempresentasikan lima asas yang diberi
nama Pancasila. Pancasila inilah yang lebih bisa
diterima oleh BPUPKI. Dalam rumusan Soekarno
terdapat penekanan pada harmoni umat beragama,
seperti tercantum pada penggalan pidato Lahirnya
Pancasila yang dimuat dalam
Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!
-
165
Namun, rupanya tidak semua anggota BPUPKI
menyepakati usulan ini. Golongan Islam, yang antara
lain dipimpin oleh M. Natsir, tidak menyetujui rumusan
Pancasila karena dipandang tidak Islami. Komposisi
BPUPKI tidak banyak melibatkan golongan Islam di
dalamnya dan didominasi oleh kaum nasionalis yang
antara lain juga merepresentasikan kepentingan non-
muslim di Indonesia. Kaum Islam yang minoritas
merasa tidak difasilitasi dalam mewujudkan cita-cita
politiknya, yaitu dijadikannya syariat Islam sebagai
pedoman bernegara.
Soekarno menolak keberatan dari golongan
Islam. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila
bersumber dari kebijaksanaan budaya dan keagamaan
seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Dengan
sendirinya, Pancasila kompatibel dengan keislaman
sebagaimana ia kompatibel dengan kekristenan, Hindu,
Buddha, maupun Konghuchu. Demikian pula dengan
kebudayaan yang berbeda-beda, Pancasila dirancang
untuk mengakomodasi semua itu.
Umat-umat Hindu dan Buddha pada masa-masa
kerajaan Hindu-Buddha telah memperlihatkan pola
hidup pluralistik. Demikian pula Islam yang
menunjukkan toleransi dan keluwesannya ketika
dihadapkan dengan kepercayaan asli dan agama Hindu
yang telah kukuh di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika
diambil dari ujaran sansekerta “Mangka Jinatwa
kalawan Śiwatatwa tunggal,Bhinnêka tunggal ika tan
hana dharma mangrwa.(Sebab kebenaran Jina
(Buddha) dan Siwa adalah tunggal Terpecah belahlah
itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam
-
166
kebenaran.) Ini menunjukkan adanya toleransi antara
penganut agama Buddha dengan Hindu Siwa yang ada
dalam kerajaan Majapahit. Tiada kerancuan dalam
kebenaran, maka selayaknyalah tidak usah saling
menyalahkan dalam mencari kebenaran.
Secara bahasa pluralisme berasal dari kata plural
yang berarti majemuk/jamak dan multikultural dari
kata multi + cultural yang berarti multi
kebudayaan/peradaban. Pluralisme merupakan paham
tentang pluralitas, yakni kesadaran akan realitas
keragaman kehidupan masyarakat dalam aspek
budaya, sosial, politik, ekonomi, ideologi, agama, dan
lainnya. Pluralisme, saat ini, lebih bermakna kesadaran
terhadap kenyataan adanya keragaman agama yang
dianut oleh manusia di dunia dan oleh karenanya tidak
perlu terjadi adanya sikap menyalahkan terhadap
orang lain yang memiliki keyakinan agama yang
berbeda. Pluralisme dipahami sebagai pertalian sejati
kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (Syamsul
Ma‟arif, 2005: 11).
Paham pluralisme sangat menghendaki
terjadinya dialog antaragama, dan dengan dialog agama
memungkinkan antara satu agama terhadap agama
lain untuk mencoba memahami cara baru yang
mendalam mengenai bagaimana Tuhan mempunyai
jalan penyelamatan. Menurut Wilfred C. Smith (1981:
187) disebut dengan istilah world theology (teologi
dunia) dan oleh John Hick (1980: 8) disebutnya global
theology (teologi global). Kemudian teologi tersebut
belakangan ini terkenal dengan sebutan teologi
pluralisme (Ma‟arif, 2006).
-
167
Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam
suatu komunitas umat beragama menjanjikan
dikedepankanya prinsip inklusifitas yang bermuara
pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai
kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha
manusia dalam mencari kesejahteraan spritual dan
moral. Gagasan bahwa manusia adalah satu umat,
seperti ini menurut Sachedina “merupakan dasar
pluralisme teologis yang menuntut adanya kesetaraan
hak yang diberikan Tuhan bagi semua. Manusia tetap
merupakan “satu bangsa” berdasarkan kemanusiaan
yang sama-sama mereka miliki. Karena itulah
diperlukan suatu “etika global” yang bisa memberikan
dasar pluralistik untuk memperantarai hubungan antar
agama di antara orang-orang yang memiliki komitmen
spritual berbeda”.
-
168
BAB III
PANDANGAN BERBAGAI AGAMA TENTANG
PLURALISME
A. Pandangan Agama Islam
Pemahaman diri Islam sejak kelahiranya pada
abad ke-7 justru sudah melibatkan unsur kritis
pluralisme, yaitu hubungan Islam dengan agama lain.
Dan agama Ibrahimi termuda ini sebenarnya bisa
mengungkap diri dalam suatu dunia agama pluralistis.
Islam mengakui dan menilainya secara kritis, tapi tidak
pernah menolaknya atau menganggapnya salah.
Bahkan menurut Alquran sendiri, pluralitas adalah
salah satu kenyataan objektif komunitas umat
manusia, sejenis hukum Allah atau Sunnah Allah, dan
bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan,
di hari akhir nanti, mengapa manusia berbeda satu
dari yang lain, dan mengapa jalan manusia berbeda-
beda dalam beragama. Dalam al-Qur‟an disebutkan,
yang artinya: “Untuk masing-masing dari kamu (umat
manusia) telah kami tetapkan Hukum (Syari‟ah) dan
jalan hidup (minhaj). Jika Tuhan menghendaki, maka
tentulah ia jadikan kamu sekalian umat yang tunggal
(monolitk). Namun Ia jadikan kamu sekalian berkenaan
dengan hal-hal yang telah dikarunia-Nya kepada kamu.
Maka berlombalah kamu sekalian untuk berbagai
kebajikan. Kepada Allah-lah tempat kalian semua
kembali; maka Ia akan menjelaskan kepadamu
-
169
sekalian tentang perkara yang pernah kamu
perselisihkan” (QS 5: 48).
Dalam kaitannya yang langsung dengan prinsip
inilah Allah, di dalam Alquran, menegur keras Nabi
Muhammad SAW ketika ia menunjukkan keinginan
dan kesediaan yang menggebu untuk memaksa
manusia menerima dan mengikuti ajaran yang
disampaikannya, sebagai berikut: “Jika Tuhanmu
menghendaki, maka tentunya manusia yang ada di
muka bumi ini akan beriman. Maka apakah kamu
hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka
sendiri? (QS 10: 99). Dari ayat tersebut tergambar
dengan jelas bahwa persoalan kemerdekaan beragama
dan keyakinan menjadi “tanggungjawab” Allah SWT,
dimana kita semua dituntut toleran terhadap orang
yang tidak satu dengan keyakinan kita. Bahkan nabi
sendiri dilarang untuk memaksa orang kafir untuk
masuk Islam. Maka dengan begitu, tidaklah dibenarkan
“kita” menunjukkan sikap kekerasan, paksaan,
menteror dan menakut-nakuti orang lain dalam
beragama.
Dalam Islam berteologi secara inklusif dengan
menampilkan wajah agama secara santun dan ramah
sangat dianjurkan. Islam bahkan memerintahkan umat
Islam untuk dapat berinteraksi terutama dengan agama
Kristen dan Yahudi dan dapat menggali nilai-nilai
keagamaan melalui diskusi dan debat
intelektual/teologis secara bersama-sama dan dengan
cara yang sebaik-baiknya (QS al-Ankabut/29: 46).
Alqur‟an merupakan kunci untuk menemukan dan
memahami konsep persaudaraan Islam-terhadap
-
170
agama lain. Pluralitas adalah salah satu kenyataan
objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah
atau Sunnah Allah, sebagaimana firman Allah SWT: “
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha
Mengenal” (Al Hujurat 49: 13). Allah SWT secara tegas
telah menyatakan bahwa ada kemajemukan di muka
bumi ini. Perbedaan laki-laki dan perempuan,
perbedaan suku bangsa; adalah realitas pluralitas yang
harus dipandang secara positif dan optimis. Perbedaan
itu, harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat
sebaik mungkin atas dasar kenyataan itu. Bahkan
manusia disuruh untuk menjadikan pluralitas
tersebut, sebagai instrumen untuk menggapai
kemuliaan di sisi Allah SWT, dengan jalan mengadakan
interaksi sosial antara individu, baik dalam konteks
pribadi atau bangsa.
Bahkan konsep unity in diversity, dalam Islam
telah diakui keabsahanya dalam kehidupan ini. Untuk
mendukung pernyataan ini, kita dapat melacak
kebenaranya dalam perjalanan sejarah yang telah
ditunjukkan oleh al-Qur‟an, bahwa Islam telah
memberi karaketer positif kepada komunitas non-
Muslim, Ini bisa dilihat, misalnya, dari berbagai istilah
eufemisme, mulai dari ahl al-kitab, shabih bi ah al-
kitab, din Ibrahim sampai dinan hanifan. Dan secara
-
171
spesifik, Islam mengilustrasikan karakter para pemuka
agama Kristen sebagai manusia dengan sifat rendah
hati (la yastakbirun) serta pemeluk agama Nasrani
sebagai kelompok dengan jalinan emosional
(aqrabahum mawaddatan) terdekat dengan komunitas
Muslim (Q.S. Al Maidah: 82).
Secara umum, pandangan Islam terhadap agama
lainsangat positif dan sangat kontruktif. Hal ini dapat
dilihat dari nilai dan ajarannya yang memberikan
peluang dan mendorong kepada umat Islam untuk
dapat melakukan interaksi sosial, kerja sama dengan
mereka.Ahli Kitab, sebagai penerima wahyu, diakui
sebagai bagian dari komunitas. Ditujukkan kepada
semua nabi, al-Qur‟an mengatakan: “Dan sungguh
inilah umatmu, umat yang satu” (QS al-Mu‟miunun:
52). Sehingga konsep Islam tentang para pengikut Kitab
Suci atau Ahli Kitab yaitu konsep yang memberikan
pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain,
yang memiliki Kitab Suci dengan memberikan
kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-
masing.
Dalam dua bidang sosial terpenting, makanan
dan perkawinan, sikap murah hati al-Qur‟an terlihat
jelas, bahwa makanan “orang-orang yang diberi
Alkitab” dinyatakan sebagai sah (halal) bagi kaum
muslim dan makanan kaum muslim sah bagi mereka
(QS al-Maidah: 5). Demikian juga, pria muslim
diperkenankan mengawini “wanita suci dari Ahli Kitab”
(QS al-Maidah: 5). Jika kaum Muslim diperkenankan
hidup berdampingan dengan golongan lain dalam
hubungan yang seintim hubungan perkawinan, ini
-
172
menunjukkan secara eksplisit bahwa permusuhan
tidak dianggap sebagai norma dalam hubungan
Muslim-kaum lain.
Dalam bidang hukum agama, norma-norma dan
peraturan kaum Yahudi dan Nasrani diakui (QS al-
Maidah: 47) dan bahkan dikuatkan oleh Nabi ketika
beliau diseru untuk menyelesaikan perselisihan di
antara mereka (QS al-Maidah: 42-43). Keempat,
kesucian kehidupan religius penganut agama wahyu
lainya ditegaskan oleh fakta bahwa izin pertama yang
pernah diberikan bagi perjuangan bersenjata
dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya kesucian
ini, “Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)
sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah
telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja dan
sinagog-sinagog orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang
di dalamnya banyak di sebut nama Allah” (QS al-Hajj:
40).
Perintah Islam agar umatnya bersikap toleran,
bukan hanya pada agama Yahudi dan Kristen, tetapi
juga kepada agama-agama lain. Ayat 256 surat al-
Baqarah mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam
soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat
dibedakan dengan jelas dari jalan salah dan sesat.
Terserahlah kepada manusia memilih jalan yang
dikehendakinya. Telah dijelaskan mana jalan benar
yang akan membawa kepada kesengsaraan. Manusia
merdeka memilih jalan yang dikehendakinya.
Kemerdekaan ini diperkuat oleh ayat 6 surah al-Kafirun
yang mengatakan: Bagimulah agamamu dan bagiku
agamaku.
-
173
Demikianlah beberapa prinsip dasar al-Qur‟an
yang berkaitan dengan masalah pluralisme dan
anjuran untuk dapat menunjukkan sikap saling
menghormati, ramah dan bersahabat dengan agama
Kristen, secara khusus. Dengan begitu, jauh-jauh hari,
al-Qur‟an sesungguhnya telah mensinyalir akan
munculnya bentuk “truth claim” (Abdullah, 1999: 68).
Baik itu dalam wilayah intern umat beragama maupun
wilayah antar-umat beragama. Kedua-duanya, sama-
sama tidak favourable dan tidak kondusif bagi upaya
membangun tata pergaulan masyarakat pluralistik
yang sehat.
Oleh al-Qur‟an, kecendrungan manusia untuk
mengantongi “truth claim” yang potensial untuk
ekplosif dan destruktif itu, kemudian dinetralisir dalam
bentuk anjuran untuk selalu waspada terhadap bahaya
ektrimitas dalam berbagai bentuknya. Dan manusia
Muslim sendiri dituntut untuk senantiasa
merendahkan hati dan bersedia dengan “kebenaran”
(al-haq) dan kesabaran (al-Shabar) dalam setiap
langkah dalam perjalanan hidupnya (surat al-Ashr: 1-
3).
Paling tidak, dalan dataran konseptual, al-
Qur‟an telah memberi resep atau arahan-arahan yang
sangat diperlukan bagi manusia Muslim untuk
memecahkan masalah kemanusiaan universal, yaitu
realitas pluralitas keberagamaan manusia dan
menuntut supaya bersikap toleransi terhadap
kenyataan tersebut demi tercapainya perdamaian di
muka bumi. Karena Islam menilai bahwa syarat untuk
-
174
membuat keharmonisan adalah pengakuan terhadap
komponen-komponen yang secara alamiah berbeda.
Dengan begitu, dapat pula dikatakan konsepsi
pluralisme dalam Islam sudah terbawa pada misi awal
agama ini diturunkan, yakni membawa kasih terhadap
seluruh alam tanpa batas-batas atau benturan-
benturan dimensi apapun. Semua orang yang mengaku
Islam haruslah menunjukkan sikap saling “mengasihi”
kepada sesama manusia. Karena seseorang bisa
disebut sebagai seorang muslim, menurut Nabi
Muhammad SAW, Al-Muslimu man salima Al-
muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya adalah
seorang muslim yang senantiasa menebarkan sikap
damai dan rasa aman dihati masyarakatnya.
B. Pandangan Agama Nasrani
Pandangan dari Agama Kristiani menyatakan
bahwa gereja mulai menyadari betapa kehidupan
menghendaki sebuah keterbukaan akan pluralisme
budaya dan agama. Pendidikan agama haruslah
menjadi medan dialog partisipatif antar lintas agama.
Kemajemukan menghantar untuk merefleskikan
bertapa pendidikan agama yang doktriner tidak
menjawab keprihatinan dan fakta sosial dewasa ini.
Konsili Vatikan II mengajarkan cara pandang Gereja
terhadap agama dan kepercayaan lain, dalam usaha
mendukung sifat inklusif tersebut yaitu:
1. Gaudium Et Spes, Konstitusi Pastoral tentang tugas
Gereja dalam dewasa ini, menyatakan:
“Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan
orang-orang zaman sekarang, terutama kaum
-
175
miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan
kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan
pada murid Kristus juga. Tiada sesuatupun yang
sungguh manusia, yang tak bergema di hati mereka.
Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang,
yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh
Roh Kudus dalam perziarahan mereka menuju
Kerajaan Bapa dan telah menerima warta
keselamatan untuk disampaikan kepada semua
orang. Maka persekutuan mereka itu sunguh
berhubungan dengan umat manusia serta
sejarahnya” Art 1”
2. Apostolicam Actuisitatem, dekrit tentang Kerasuhan
Awam, menyatakan “Niat-niat manusiawi bersama
pun tidak jarang menuntut kerjasama antara umat
Kristiani dan mereka yang tidak menyandang nama
kristiani, namun mengakui nilai-nilai itu juga.
Melalui kerjasama yang dinamis dan bijaksana yang
besar maknanya dalam kegiatan-kegiatan duniawi,
kaum awam memberi kesksian akan Kristus
Penyelamat Dunia dan akan kesatiam Keluarga
Manusia (Art 27)
3. Nostra Aetate, pernyataan tentang hubungan dnegan
agama-agama bukan Kristiani, menyatakan “Gereja
Katolik tidak menolak apa pun yang benar dan suci
dalam agama-agama bukan Kristen. Gereja Katolik
memandang dengan penghargaan yang jujur, cara
tindak dan cara hidup, peraturan dan ajaran yang
kendari dalam banyak hal berbeda dengan apa yang
dipahami dan dianjurkan, toh tidak jarang
-
176
memantulkan cahaya kebenaran, yang menerangi
umat manusia” (art 2).
4. Dignitatis Humanae, pernyataan tentang Kebebasan
Beragama, menyatakan: “bahwa pribadi manusia
berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan berarti
bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan
dari pihak orang perorangan maupun kelompok
sosial dan kuasa manusia mana pun juga
sedemikian rupa sehingga dalam hal keagamaan tak
seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan
suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam
batas-batas yang wajar bertindak menurut suara
hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka
umum, baik sendiri maupun bersama orang-orang
lain. Selain itu konsili menyatakan bahwa hak ata
kebebasan beragama sungguh didasarkan pada
martanat pribadi manusia sebagaimana di kenal
berkat Sabda Allah yang diwahyukan dan berkat
akal budinya. Hak pribadi manusia atas kebebasan
beragama itu harus diakui dalam tata hukum
masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi hal
sipil (art 2).
-
177
C. Pandangan Agama Hindu
Menurut agama