PENGEMBANGAN KAWASAN DISTRIBUSI HASIL INDUSTRI …
Transcript of PENGEMBANGAN KAWASAN DISTRIBUSI HASIL INDUSTRI …
1
www.unthinkable-week.com
TIM SISLOGNAS Ship follows the trade & Ship promotes the trade
EDY PUTRA IRAWADY
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Medan, 1 Desember 2016
PENGEMBANGAN KAWASAN DISTRIBUSI HASIL INDUSTRI
PERKEBUNAN
2 POTENSI INDUSTRI PERKEBUNAN DAN KENDALA DISTRIBUSI
Kendala Distribusi:
Pusat Distribusi
Konektivitas Ekonomi
Desa-Kota-Pasar
Global
Dukungan Infrastruktur
dan Energi
Kelembagaan
Kunci Solusi:
Kawasan Industri
Sebagai Bagian Rantai
Pasok;
Pengembangan Sistem
Logistik Nasional.
3
www.unthinkable-week.com
COMPONENT YEAR
CHANGES 2014 2016
Akumulasi Rank 53 63 - 10
Score 3,08 2,98 - 0,10
Customs Rank 55 69 - 14
Score 2,87 2,69 - 0,18
Infrastructure Rank 56 73 - 17
Score 2,92 2,65 - 0,27
International
Shipments
Rank 74 71 + 3
Score 2,87 2,9 + 0,03
Logistics Quality
and Competence
Rank 41 55 - 14
Score 3,21 3 - 0,21
Tracking and
Tracing
Rank 58 51 + 7
Score 3,11 3,19 + 0,08
Timeliness Rank 50 62 - 12
Score 3,53 3,46 - 0,07
INDONESIA’S LPI RANK 2007-2016
43
75 59
53 63
2007 2010 2012 2014 2016
LPI is a picture of the logistics performance of some countries, based on survey results from perspective buyers,
sellers and businesses, conducted by the World Bank, which is published every two years.
The rank of LPI was compiled based on the scores of each country performance in, six component indicators,
namely: (1) Custom; (2) Infrastructure; (3) International Shipments; (4) Logistics quality and competence;
(5) Tracking and tracing; dan (6) Timeliness.
In 2016, Indonesia's LPI is ranked on 63 of 160 countries,
decline 10 levels compared to 2014 (53). This position is under
other ASEAN countries, such as Singapore (5), Thailand (45),
Malaysia (32).
The declining of Indonesia's ranking in 2016, it caused by
Indonesia's LPI score fell from 3.08 (2014) to 2.98 (2016), and
the improvement of other countries scores such as: India (35),
China (27), Italy (21), Kenya (42), Oman (48), Egypt (49), Brazil
(55), Botswana (57), Tanzania (61), Rwanda (62);
The decline of Indonesia scores occurred in 4 component
indicators, namely: Customs, Infrastructure, Logistics
quality and competence, dan Timeliness; That only two
indicators increased, namely: International Shipments dan
Tracking and tracing.
ASEAN countries that had decreased in scores, sequentially
are: Laos (-0.32), Vietnam and Thailand (0.17), Malaysia (-
0.16), Philippines (-0.14), and Indonesia (-0,10)
INDONESIA’S LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI)-2016
4
www.unthinkable-week.com
BIAYA LOGISTIK NASIONAL 2004-2015 "PREDIKSI" (PDB %)
Source: Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB
Biaya Logistik Nasional pada tahun 2013
sebesar 25,15% dari PDB, berdasarkan
prediksi pada tahun 2015 adalah sebesar
sekitar 23,62% dari PDB.
5 PERPRES NO.26 TAHUN 2012
TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL
VISI “Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, Terhubung secara Global untuk
Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat”
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berlaku pada tanggal 5 Maret 2012
MEMBANGUN KONEKTIVITAS EKONOMI DESA, KOTA, DAN PASAR GLOBAL
6 ENAM PILAR KUNCI PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL
1. Paradigma: Ship follows the trade & Ship promotes the trade • Ship follow the trade : Pengembangan sarana transportasi mengikuti perkembangan dinamika
perekonomian wilayah • Ship promote the trade: Pengembangan sarana transportasi bertujuan untuk mengembangkan
perekonomian wilayah.
2. Berdasarkan Manajemen Rantai Pasok
VISI
LOGISTIK
INDONESIA
2025
REGULASI, PERATURAN, DAN
PERUNDANGAN
MANAJEMEN
SUMBERDAY
A MANUSIA
TEKNOLOGI
INFOEMASI
DAN
KOMUNIKASI
PELAKU DAN
PENYEDIA
JASA
LOGISTIK
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN
PERDAGANGAN
KOMODITAS
PENGGERAK
UTAMA
7
SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE DIGITAL INNOVATION SEAMLESS LOGISTICS
REGULATORY
EXCELLENCE PEOPLE MOBILITY
• Increase public & private
infrastructure investment
in each ASEAN member
state, as needed
• Significantly enhance the
evaluation & sharing of
best practices on
infrastructure productivity
in ASEAN
• Increase the deployment
of smart urbanisation
models across ASEAN
• Suppport the adoption of
technology by micro, small
and medium enterprises
(MSMEs)
• Support financial access
through digital
technologies
• Improve open data usein
ASEAN member states
• Support enhanced data
management in ASEAN
member states
• Lower supply chain
costs in each ASEAN
member state
• Improve speed &
reliability of supply
chains in each ASEAN
member states
• Harmonise or mutually
recognise standards,
conformance, and
technical regulations for
products in key sectors
• Reduce number of trade-
distorting non-tariff
measures accross ASEAN
member states
• Support ease of travel throughout
ASEAN
• Reduce the gaps between vocational
skills demand and supply accross
ASEAN
• Increase the number of intra-ASEAN
international students
1. Establish a rolling priority
pipeline list of potential
ASEAN infrastructure
projects & sources of
funds
2. Establish an ASEAN
platform to measure &
improve infrastructure
productivity
3. Develop sustainable
urbanisation strategies in
ASEAN cities
1. Enhance the MSME
technology platform
2. Develop the ASEAN
digital financial inclusion
framewrok
3. Establish an ASEAN
open data network
4. Establish an ASEAN
digital data governance
framework
1. Strenghten ASEAN
competitiveness
through enhanced
trade routes & logistics
2. Enhance supply chain
efficiency through
addressing key
chokepoints
1. Complete harmonisation
of standards, mutual
recognition, and technical
regulations in three
prioritised product
groupings
2. Increase transparency &
strengthen evaluation to
reduce trade distorting
non-tariff measures
1. Enhance ASEAN travel by making
finding information easier
2. Ease ASEAN travel by facilitating
visa processes]establish new
vocational training programmes &
common qualifications across
ASEAN member states, in
accordance with national
circumstances of each ASEAN
member states
3. Support higher education exchange
across ASEAN member states
Str
ate
gic
Ob
jecti
ves
In
itia
tives
MASTER PLAN ON ASEAN CONNECTIVITY 2025
Vision: To achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated
ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of
community
1. Physical Connectivity
2. Institutional Connectivity
3. People-to-People Connectivity
8 ISU LOGISTIK DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
PAKET III, 7 Oct ’15 PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI:
Perluasan cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas
pertanahan, dan insentif listrik, BBM, Gas bagi industri
PAKET IV, 15 Oct ‘15 JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK: Sistem
pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat
(KUR) yang lebih murah dan luas.
PAKET V, 22 Oct ‘15 REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH: Insentif pajak bagi
perusahaan yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta
kemudahan pembiayaan syariah
PAKET VI, 6 Nov ‘15 MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN
BAHAN BAKU OBAT: Insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW)
pengadaan bahan baku obat
PAKET VII, 7 Dec ‘15 INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH:
Mendorong daya saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan
kemudahan sertifikasi tanah
PAKET VIII, 21 Dec ‘15 KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT
TERBANG (MRO) DAN MINYAK: One map policy yang mempermudah
penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan
mendorong jasa MRO
PAKET IX, 27 Jan ‘16 INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK: Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi
pasokan daging, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke
pasar global
PAKET X, 11 Feb ‘16 KETERBUKAAN INVESTASI: Perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang
menjamin efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan
pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi,
padat modal, dan wisata
PAKET I, 9 Sept ‘15 MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI: Mengurangi dan menyederhanakan
regulasi serta mempermudah birokrasi
PAKET II, 29 Sept ‘15 PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam),
dan insentif devisa hasil ekspor
PAKET XI, 29 Mar ‘16 AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES:
Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen
resiko untuk kelancaran arus barang (INSW), dan pengembangan industri
farmasi/alkes
PAKET XII, 28 Apr ‘16 PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB): Memangkas
Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia
HARMONIZING REGULATIONS SIMPLIFYING BUREAUCRATIC
PROCESS ENSURING LAW
ENFORCEABILITY
Untuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ...
PAKET XIII, 25 Aug ‘16 PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR):
Penyederhanaan izin dan prosedur dari 33 perizinan menjadi 11 perizinan, dan
percepatan waktu dari rata-rata 769 – 981 hari menjadi 44 hari.
PAKET XIV, 10 Nov ‘16 PENETAPAN PETA JALAN E-COMMERCE: membangun pranata dan ekosistem
kegiatan perdagangan masyarakat secara elektronik untuk mendorong perluasan dan
efisiensi bisnis, dengan fokus kebijakan pada aspek pendanaan, perpajakan,
perlindungan konsumen, pendidikan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan,
dan manajemen pelaksanaan program.
9 BEBERAPA HASIL KEBIJAKAN DEREGULASI YANG MENJADI ATRAKSI INVESTASI
PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
Telah diresmikan 28 PLB, antara lain
industri perawatan pesawat terbang
dan perminyakan
PERIZINAN INVESTASI 3 JAM
Telah dimanfaatkan 130 perusahaan
dengan nilai investasi Rp. 291
Triliun (per Oktober 2016),
tambahan penyerapan tenaga kerja
77 ribu orang
KAWASAN INDUSTRI (KI)
Jawa Tengah telah mengusulkan 3
KI: Kendal, Demak, dan Ungaran
Kawasan Industri Farmasi di Bitung
Tahun 2017
KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK
Total nilai sebesar Rp 33,88 Triliun
(per September 2016)
PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE
Pembiayaan ekspor Gerbong
Kereta Api ke Bangladesh
KEMUDAHAN BERUSAHA
BAGI UMKM (EODB)
Memangkas Izin, Prosedur,
Waktu, dan Biaya dalam 10
indikator Kemudahan
Berusaha
SISTEM PENGUPAHAN
14 Provinsi telah menetapkan UMP
2016 sesuai PP 78/2015 (Kepri,
Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD,
Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT,
Jabar, Bali, Sumut, dan Babel)
MEMPERSINGKAT PROSES
INSENTIF FISKAL
Telah dimanfaatkan 18
perusahaan dengan lama
pengurusan rata-rata 13,4 hari
(sebelumnya 2 tahun)
AGREGATOR/KONSOLIDATOR
PRODUK EKSPOR UKM
Sudah dilakukan ekspor perdana
kelapa dari Sulawesi Utara oleh Sinergi
BUMN
REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016)
Implementasi DNI, per 24 Juni 2016
(Q-I/2016) sudah ada 527 perusahaan
yang memanfaatkan, rencana
investasi USD 12,926 milyar
10
Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai
penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran
arus barang baik antar kabupaten dan kota maupun antar
provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri
(Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.
48/M-DAG/PER/8/2013);
Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang
berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa
kabupaten dan kota yang memiliki jumlah penduduk,
aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat kolektor,
dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat
perdagangan antar pulau;
Pusat Distribusi Regional (PDR) merupakan salah satu
subsistem jaringan yang pada dasarnya berfungsi sebagai
penyokong bagi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada
di setiap propinsi dalam hal pemenuhan dan penyaluran
kebutuhan maupun hasil produksi daerah. PDR berada dalam
naungan Kementerian Perdagangan.
PENGEMBANGAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL
11
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGEMBANGAN PUSAT LOGISTIK
BERIKAT (PLB) Nr. Concept
Bonded Warehouse (GB)
Bonded Logistics Center (PLB)
1. Legal Definition
a bonded storage for storing imported goods, with 1 (one) or more activities such as packing/ repacking, sorting, kitting, boxing, tuning, cutting, of certain goods for certain time with the purpose to be redistributed.
a bonded storage for storing imported goods and/or domestic goods, with 1 (one) or more basic alteration for certain time to be redistributed.
2. Goods Ownership Bonded Warehouse-owned Bonded Logistics Center-owned or Consignment
3. Storage Period 1 year 3 years ++
4. Customs Valuation at the time of first stored at the time of release.
5. Inflow - Outflow “One to One” “One to many, many to one many to many”
6. Duty Import Duty, Import Tax, Local VAT Import Duty and Import Tax
7. License Period 3-5 years or end of contract lifetime
8. 1-license for many locations
- permitted
9. License Form Standard customized and thematic
10. Activity allowed Storing and few additional activities Storing and more additional activities (as listed)
11. FTA scheme and CoO Simulataneous discharge Partial discharge allowed
12. Prohibition Not yet enacted Not yet enacted
12
DUKUNGAN KUAT PRESIDEN R.I UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LOGISTIK NASIONAL
“... ini sebuah proyek terpadu dan saya berikan target, Maret 2017 harus selesai. ... saya resmikan, tidak mundur
lagi!” (Presiden RI, saat Groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung, 27 Januari 2015)
“...dan memang benar, biaya logistik kita, biaya transportasi kita ini yang memberatkan negara ini, 2-2,5 kali lipat
dari Singapura dan Malaysia... Pembangunan Pusat Logistik Berikat bisa menjadikan Indonesia
supermarket logistik untuk negara-negara ASEAN. PLB dapat memicu perpindahan logistik secara masif dari
negara-negara ASEAN ke Indonesia”. (Presiden RI dalam Peresmian Pusat Logistik Berikat , Cakung,
Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016);
Infrastruktur menjadi kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing dan juga akan
mempersatukan kita, baik antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau” (Presiden RI dalam Sidang
Kabinet Paripurna 7 April 2016);
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana
infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat
konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan
kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik
meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di
pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan
juga dibangun Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT),
dan commuter line. Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut,
dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur
strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan
perumahan rakyat (Pidato Presiden, 16 Agustus 2016).
13
www.unthinkable-week.com
TIM SISLOGNAS Ship follows the trade & Ship promotes the trade
HORAS !!!
Medan, 1 Desember 2016
TERIMA KASIH