PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA … filePENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA...
Transcript of PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA … filePENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA...
1
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2
PARADIGMA DAN AZAS DALAM PEMBANGUNAN DESA
Desa Baru Desa Lama
Objek Pembangunan
Subyek Pembangunan: Partisipatoris
• Pertama, Pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal.
• Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintahan lokal (local self government).
4
PENGELOLAAN POTENSI LOKAL DESA MELALUI BUM Desa
PERMASALAHAN EKONOMI DESA:
1. Rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten;
2. Akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola”ijon”;
3. Kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah;
4. Kurang memiliki pengetahuan mengenai cara-cara produksi yang baik;
5. Sarana & prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca produksi.
Po
ten
si Ek
on
om
i De
sa
12.827 Desa memiliki potensi perikanan
2 26,8% Desa memiliki potensi perkebunan
1
86,4% Desa memiliki potensi energi
terbarukan
3
1,8 Juta Komoditas UMKM berada di Desa
4
82,7% Desa memiliki potensi pertanian
5
1.902 Desa memiliki potensi Desa Wisata
6
Pengelolaan potensi dan
pengembangan ekonomi desa
dapat dilakukan dengan
membentuk dan mengembangkan
BUM Desa
5
Permendesa No.4/2015 tentang Pendirian, pengurusan dan
pengelolaan dan pembubaran BUM Desa.
Musyawarah Desa dalam pembentukan
BUM Desa
Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
Penerbitan Peraturan Desa mengenai BUM
Desa
• Dasar hukum pembentukan BUMDESA • Pasal 4, Desa dapat mendirikan BUM
Desa berdasarkan peraturan Desa tentang Pendirian BUMDESA;
• Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan pertimbangan: inisiatif pemerintah desa/masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumberdaya alam di desa; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
• Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa’
• Pokok Bahasan dalam Musyawarah Desa meliputi :
- Pendirian BUM Desa; - Organisasi Pengelola BUM
Desa; - Modal usaha BUM Desa; dan - AD/ART BUM Desa.
• Hasil kesepakatan Musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
• Peraturan Desa/Peraturan antar Desa ditanda tangani oleh kepala desa.
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejaheraan masyarakat desa.
Mekanisme Pembentukan BUM Desa
BUM Desa SEBAGAI MESIN PENGGERAK EKONOMI
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa → dibentuk untuk menciptakan
financial inclusion di desa
Unit Layanan→ untuk penyediaan pelayanan publik & penyaluran
bantuan pemerintah.
Unit Usaha Perdagangan dan Jasa→untuk memproduksi barang-barang tertentu,
menghindarkan produsen dari tengkulak dan mengurangi rantai
logistik.
Meningkatkan Kemakmuran
Ekonomi Rakyat
Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan UU No.6/2014 tentang Desa dan Permendesa No.4/2015:
• BUM Desa merupakan bentuk dari village government and community partnership atau kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa;
• BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi) yang dibentuk atas dasar komitmen masyarakat desa untuk menggalang kekuatan ekonomi.
Pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan”
Salah satu bentuk
perwujudan
CONTOH KEGIATAN: • Koperasi Simpan Pinjam; • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Desa; • Layanan keuangan perbankan, seperti
transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
CONTOH: • Voucher Pangan (pengganti Raskin); • Pengelolaan Air Bersih dan Penyedia
Listrik; • Distributor pupuk dan bibit bersubsidi; • Pelayanan pembayaran Listrik dan Air.
CONTOH: • Koperasi Pertanian dan Nelayan; • Toko Desa/Minimarket; • Jasa Wisata; • Pabrik Es Mini; • Koperasi Jasa Angkutan; • Distributor handicraft online; • Perusahaan Air Minum Kemasan.
Bentuk-bentuk usaha
Tujuan
Peluang Kerjasama: BUMN (PLN, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pupuk Sriwidjaja),
PDAM, Perusahaan Swasta
1 2 3
Peluang Kerjasama: BUMN (BULOG, PT Pertani), Perusahaan Swasta, PDAM
Peluang Kerjasama: Bank (BNI, BRI, BTN, Mandiri)
ASPEK BUM DESA KOPERASI
Prakarsa pembentukan
Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat • Kumpulan orang per orang; • Tidak dibatasi wilayah Desa tertentu.
Prosedur Musyawarah Desa (diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa)
Rapat Anggota
Keabsahan
• Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa (disepakati bersama antar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa)
• Keputusan Kepala Desa tentang AD/ART BUM Desa
Akte Notaris
Pihak pengesah Kepala Desa Notaris
Institusi tertinggi Musyawarah Desa Rapat Anggota
Karakteristik • Badan hukum publik; • Unit Usaha yang dibentuk BUM Desa dapat berbentuk
badan hukum privat Badan hukum privat
Tujuan • Membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa setempat;
• Mendayagunakan sumber ekonomi lokal skala Desa.
Mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan Anggota.
Layanan Pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi Desa setempat;
• Institusi dan gerakan ekonomi rakyat; • Terbuka lintas-desa.
PERBANDINGAN BUM DESA DAN KOPERASI (1)
ASPEK BUM DESA KOPERASI
Modal Pendirian
• Kekayaan Desa yang dipisahkan; • Terbuka penyertaan Modal dari masyarakat Desa
setempat
• Simpanan pokok dan wajib dari Anggota;
• Terbuka penyertaan modal dari pihak lain.
Basis layanan
Potensi aset Desa setempat (ekonomi Desa, sumber daya alam, layanan dasar)
Kehendak, kebutuhan, kesepakatan anggota.
Bagi hasil Pendapatan Asli Desa. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota.
Kerja sama
• Kerja sama antar-Desa untuk membentuk BUM Desa Bersama;
• Peleburan, penggabungan BUM Desa untuk BUM Desa Bersama;
• Kerja sama antar Unit Usaha BUM Desa.
Kerja sama antarkoperasi dan institusi usaha lainnya.
Pelembagaan
• Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama;
• Perjanjian kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak ketiga (koperasi, korporasi, dll).
Kesepakatan/perjanjian kerja sama usaha dengan institusi usaha lainnya.
Peluang Kerja Sama
Kegiatan usaha bersama (bukan Penyertaan Modal) antara BUM Desa, Koperasi, dan institusi melalui Hibah dari Pemerintah Desa, disepakati di Musyawarah Desa.
Koperasi di Desa yang masih aktif, hadir dalam Musyawarah Desa, untuk membahas kegiatan usaha bersama dengan BUM Desa.
PERBANDINGAN BUM DESA DAN KOPERASI (2)
10
Dalam MOU Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/M.DPDTT/KB/IX/2016 dan 12/KB/M.KUKM/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Melalui Sinergi Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa.
Sinergi BUM Desa dan Koperasi dilakukan melalui kerjasama saling menguntungkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan
meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
Contoh Sinergi
BUM DESA
Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Jasa Angkutan
Koperasi Pertanian
Unit Usaha Lainnya
(selain Koperasi)
unit usaha
SINERGI BUM DESA DAN KOPERASI
11
BNI BRI BTN Bank
Mandiri
Holding
51%
Mitra BUM Desa Provinsi
Perusahaan Daerah Provinsi 49%
Mitra BUM Desa 49%
51%
BUM Desa BUM Desa BUM Desa BUM Desa
KONSEP HOLDING BUM Desa
1. CONTOH MODEL PENGEMBANGAN BUM DESA DENGAN TIPOLOGI DESA HUTAN GAMBUT
• Pembentukan dan pengembangan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya gambut memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengelola potensi gambut secara lebih produktif, partisipatif dan berkelanjutan.
• BUM Desa dapat membentuk unit-unit usaha, seperti wana wisata edukasi gambut, unit usaha perkebunan, dan simpan pinjam.
BUM Desa
Unit Usaha Wana Wisata Edukasi
Unit Usaha Perkebunan (Sawit, Nanas, Nirah)
Unit Usaha Simpan Pinjam
PASAR
• Pengembangan BUM Desa sebagai upaya untuk memangkas jalur rente, melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sehingga dapat memberikan kemudahan akses modal dalam bentuk pinjaman ‘lunak’ kepada nelayan;
• BUM Desa dapat mengembangkan usaha budidaya dan menyediakan sarana prasarana perikanan bagi nelayan, seperti pabrik es mini; penyedia alat tangkap ikan; cold storage, alat pengering dan pengasap ikan.
2. MODEL PENGEMBANGAN BUM DESA DENGAN TIPOLOGI DESA NELAYAN
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa → untuk
membangun dan menciptakan financial inclusion di level desa
CONTOH KEGIATAN:
• Koperasi Simpan Pinjam; • Layanan keuangan perbankan,
seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Peluang Kerjasama: Bank (BNI, BRI, BTN, Mandiri)
Unit Usaha Perdagangan dan Jasa→ untuk memproduksi
produk tertentu, menghindarkan produsen dari tengkulak dan mengurangi rantai logistik.
CONTOH: • Pabrik Es Mini; • Budidaya ikan; • Penyedia alat tangkap ikan; • Cold Storage; • Alat pengering &pengasap
ikan.
Peluang Kerjasama: BUMN, Perusahaan
Swasta
BUM DESA DI DESA
NELAYAN
15
MASALAH:
Minimya ketersediaan layanan listrik
POTENSI: Melimpahnya sumber air.
Pembentukan unit usaha BUM Desa: “Jasa penyedia listrik”
Dilakukan Musyawarah Pembentukan BUM Desa
“BUM Desa akan mendukung manajemen pengelolaan listrik desa, seperti pemeliharaan mesin
pembangkit listrik, mengakomodir iuran masyarakat pengguna listrik desa, fasilitasi kerjasama dan investasi
pengembangan listrik Perdesaan baik dengan pemerintah maupun swasta”.
Alat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
ILUSTRASI PENGEMBANGAN PLTMH
Distribusi listrik & pengumpulan iuran
masyarakat
Pemeliharaan mesin
Dilakukan BUM Desa
2. ILUSTRASI PENGEMBANGAN BUM DESA DALAM PENGELOLAAN POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN
17
DISTRIBUSI BUM DESA TAHUN 2016 NO NAMA PROVINSI JUMLAH BUMDESA 1 Nangroe Aceh Darusalam 6.728
2 Sumatera Utara 430
3 Bali 336
4 Bangka Belitung 19
5 Banten 63
6 Bengkulu 360
7 D.I Yogyakarta 148
8 Gorontalo 68
9 Jambi 11
10 Jawa Barat 613
11 Jawa Tengah 896
12 Jawa Timur 918
13 Kalimantan Timur 255
14 Kalimantan Tengah 256
15 Kalimantan Selatan 160
16 Kepulauan Riau 20
17 Lampung 255
18 Maluku 76
19 Nusa Tenggara Barat 178
20 Riau 319
21 Sulawesi Selatan 313
22 Sulawesi Tenggara 259
23 Sulawesi Tengah 496
24 Sulawesi Utara 629
25 Sumatera Barat 150
26 Sumatera Selatan 154
27 Nusa Tenggara Timur 60
28 Kalimantan Barat 152
29 Kalimantan Utara 55
30 Maluku Utara 134
31 Papua 10
32 Papua Barat 15
33 Sulawesi Barat 150
TOTAL BUMDESA 14.686
SEBARAN BUM DESA PER PROVINSI
1. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun tahun 2016 meningkat drastis hingga 14.686 Unit.
2. Dari total jumlah BUM Desa, Sebanyak 6.728 unit (52%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Timur sebanyak 918 unit (7,14%) dan Jawa Tengah sebanyak 800 unit (6,22 %).
NO KAB/KOTA DESA NAMA BUMDESA JENIS USAHA OMSET
PERTAHUN
1 Bantul Tirtinirmolo Tirtonirmolo Simpan Pin jam 8.700.000.000
2 Buleleng Tajun Mandala Giri Amerta 5.179.000.000
3 Klaten Ponggok Tirta Mandiri Kolam Pemandian dan Jasa Wisata 5.180.000.000
4 Cilacap Karang Kandri Karang Knadri Sejahtera
Suplier PLTU 3.000.000.000
5 Kampar Rokan Hulu Bangun Jaya Perkebunan dan Simpan Pinjam 3.000.000.000
6 Gunung Kidul Bleberan Sejahtera Jasa Wisata 2.000.000.000
7 Bangli Landih Bulan Palapa Peternakan 1.600.000.000
8 Buleleng Pakisan Karyasari 1.400.000.000
9 Bojonegoro Kedungprimpen Srisadani Pompanisasi, Sewa Terop 1.300.000.000
10 Buleleng Tunjung Tunjung Mekar 1.300.000.000
11 Karangasem Bebandem Bandem Jagadhita Peternakan dan Pertanian 1.200.000.000
12 Buleleng Pacung Kencana Bumi Sejahtera
1.160.000.000
13 Buleleng Bulian Gunung Sarimas 1.121.000.000
14 Buleleng Patas Amartha 1.100.000.000
15 Bangli Pengotan Pengotan Simpan Pinjam 1.050.000.000
16 Bangli Kutuh Kutuh Lestari 1.040.000.000
17 Kebumen Karang Duwur Karang Duwur Jasa Wisata 1.000.000.000
18 Bogor Sukamanah Sukamanah Pengelolaan Air Bersih dan Simpan Pinjam
1.000.000.000
19 Flores Timur Kenere Kenere Koperasi Simpan Pinjam 900.000.000
20 Sukabumi Nyalindung Panva Karya Sejahtera
Pertanian 800.000.000
21 Dharmas Raya Ranah Koto Ranah Sakti Simpan Pinjam, Perdagangan 700.000.000
22 Bojonegoro Kedungarum Jaya Tirta Pompanisasi 600.000.000
23 Malang Banjarejo UPK Makmur Jasa Pengelolaan Air Bersih 550.000.000
24 Bojonegoro Sugiwaras Sugiwaras HIPAM,Pertanian,Simpan Pinjam 550.000.000
25 Tuban Ngadipuro Sejahtera Pompanisasi, Peternakan 520.000.000
26 Kuningan Lengkong Langgengkamulyan Kredit Usaha Mikro, &Peternakan 500.000.000
27 Malang Randugading Hipam Sumber Guwo Jasa Pengelolaan Air Bersih 500.000.000
28 Serang Beberan Maslahat Simpan Pinjam, Toko Sembako, Jasa anggkutan Ekspedisi
500.000.000
29 Tanggerang Cangkudu Cangkudu Cipta MandirI
Simpan Pinjam 500.000.000
30 Lampung Selatan Bumiasih Bumiasih Bank Sampah dan Simpan Pinjam 500.000.000
31 Indragiri Hilir PekanTua Harapan Barokah Pengelolaan Pasar Desa, Simpan Pinjam
500.000.000
32 Tulungangung Tangunggunung Graha Lestari Pertanian dan Perternakan 400.000.000
33 Tulungangung Gondang Al- Hidayah Pembuatan Karak Pisau 350.000.000
34 Lamongan Beransi Bumi Lestari Unit Saprodi, Unit Pemasaran 350.000.000
35 Blitar Tegalrejo Barokah Simpan Pinjam 350.000.000
36 Pangandaran Kertayasa Guha Bau Jasa Wisata 300.000.000
37 Sumedang Ganeas Ganeas Sejahtera Kelompok Tani,dan Ternak 300.000.000
38 Bandung Sukamenak Sukamenak Pengelolaan Air Bersih 300.000.000
39 Cirebon Cikeusal Karya Mandiri Simpan Pinjam 300.000.000
40 Majalengka Weragati Bina Mandiri Pertanian 300.000.000
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
BEBERAPA BUM DESA YANG SUDAH MEMILIKI PENDAPATAN DI ATAS 300 JUTA
1. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDTT Tahun 2016, beberapa BUM Desa yang berkembang telah memiliki omset antara 300 juta-8,7 Milyar.
2. BUM Desa yang memiliki omset tertinggi per tahun adalah BUM Desa Tirtonirmolo Bantul dengan omset sebesar 8,7 Milyar, dengan jenis usaha berupa simpan pinjam.
3. Disusul oleh BUM Desa Ponggok Klaten (Wisata) dan BUM Desa Gili Amerta Kabupaten Buleleng masing masing sebanyak 5,1 Milyar/tahun.
Sumber: Bagian Perencanaan Ditjen PPMD 18
20
Pengembangan Potensi Wisata Umbul Ponggok
Toko Desa
Program Jaminan Pendidikan & Kesehatan Destinasi Wisata Air
-
1000000000.0
2000000000.0
3000000000.0
4000000000.0
5000000000.0
6000000000.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
163 Juta 278 juta 228 Juta 211 Juta
1.15 Milyar
5,18 Milyar
Jum
lah
Pe
nd
ap
ata
n
Tahun
Jumlah pendapatan usaha BUM Desa Tirta Mandiri tiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Alokasi Laba BUM Desa digunakan untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu: pemberian dana pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa, dll.
Pendapatan BUM Desa Ponggok “Tirta Mandiri”
Pabrik Air Minum Dalam Kemasan
Budidaya Ikan
BUM DESA PONGGOK-KLATEN
21
BUM DESA GIRI AMERTHA-BALI
Tahun Total Omzet Keuntungan Bersih Deviden ke APBDES
2013 Rp 600.693.000 Rp 310.188.000 Rp 77.547.000
2014 Rp 1.133.789.000 Rp 439.032.000 Rp 109.758.000
2015 Rp 1.762.793.000 Rp 703.672.000 Rp 175.918.000
Simpan Pinjam Unit Pengelola
Sarana Air Bersih Pasar Desa
Pengelolaan Sampah Terpadu
Kredit Khusus RTM
Kinerja Keuangan BUM Desa
22
Penggemukan Sapi (100 ekor)
1
BUM DESA BLANG KRUENG-ACEH
Rumah Sewa (10 Rumah)
5
Simpan Pinjam Perempuan
Al Ikhlas
2
Teratak & Barang Pecah Belah
3
Depot Isi Ulang dan Toko
4
Sewa Hand Traktor
6
Tahun Total Omzet Keuntungan
Bersih Kontribusi ke
APBDES
2014 857,360,000 180,600,000 61,100,000
2015 1,087,070,000 215,700,000 68,320,000
Kinerja Keuangan BUM Desa Blang Krueng
23
BUM DESA MAJU MAKMUR-BLITAR, JAWA TIMUR
Tahun Total Omzet Keuntungan
Bersih
Deviden ke
APBDES
2008 Rp 121.468.451 Rp 5.409.825 Rp 540.982
2009 Rp 173.139.983 Rp 10.590.776 Rp 1.059.078
2010 Rp 211.346.334 Rp 12.640.957 Rp 1.264.096
2011 Rp 238.823.827 Rp 12.208.999 Rp 1.831.350
2012 Rp 264.896.992 Rp 20.121.705 Rp 3.018.256
2013 Rp 336.925.054 Rp 22.864.112 Rp 6.772.822
2014 Rp 357.194.429 Rp 53.709.570 Rp 10.741.914
2015 Rp 363.811.060 Rp 77.846.605 Rp 15.596.321
2016 Rp 386.084.479 Rp 81.918.891 Rp 16.383.778
Kinerja Keuangan BUM Desa
Sarana Produksi Pertanian
Simpan Pinjam
Batako
Bengkel
Pembesaran Sapi
Penjualan Pulsa Telepon dan Listrik
• Dalam rangka mendukung pengembangan BUM Desa diperlukan sinergi dan dukungan dari banyak pihak, misalnya Kementerian/Lembaga (K/L) lain, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Swasta;
• Pada posisi ini, Kementerian Desa dapat berperan sebagai koordinator. Hal ini didukung dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2015, dimana salah satu tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah sebagai koordinator pembangunan desa, selain fungsi Regulasi dan Eksekusi;
25
KOORDINATOR: KEMENDESA
PDTT
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PEMERINTAH DAERAH
SWASTA
MASYARAKAT
PERGURUAN TINGGI
PEMERINTAH DESA
KOORDINASI STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA
26
ILUSTRASI SINERGI PENGEMBANGAN BUM DESA
Pengembangan BUM Desa
Pendampingan BUM Desa
Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen
Pengelolaan BUM Desa
Failitasi Kerjasama dan
Jaringan BUM Desa
• Kemendesa PDTT; • Kementerian BUMN; • Kementerian KUKM; • Perusahaan Swasta; • BUMN; • Pemerintah Daerah.
• Kemendesa PDTT; • Kementerian KUKM; • Kementerian BUMN; • Pemerintah Daerah.
• Kemendesa PDTT; • Kementerian Koperasi
dan UKM; • BUMN; • Swasta; • Pemerintah Daerah.
Dukungan Modal, Sarana Produksi dan Pasca Panen
• Kementerian Pertanian;
• Kemendesa PDTT; • Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
• Kementerian BUMN;
• BUMN; • Swasta • Pemerintah Daerah.