PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI DESA MUARA …repository.fisip-untirta.ac.id/939/1/PENGELOLAAN...
Transcript of PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI DESA MUARA …repository.fisip-untirta.ac.id/939/1/PENGELOLAAN...
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI DESA MUARA
KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGERANG
( Studi Kasus Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai
Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2016 )
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Oleh:
Asti Apriliyanti Putri
6661131302
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2018
Hidup bagaikan sepeda agar tetap
seimbang maka anda harus tetap
bergerak
(Albert Einsten)
Selalu ada harapan untuk yang terus berdoa dan selalu ada jalan untuk yang tanpa henti
berusaha
(Asti Apriliyanti Putri)
Skripsi ini kupersembahkan
Untuk Ibu, Bapak, Adik-adikku
Orang-orang yang ku sayang
Dan orang-orang yang menyayangiku..
ABSTRAK
ASTI APRILIYANTI PUTRI. 2017. 6661131302. Pengelolaan Wilayah Pesisir
di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang (Studi Kasus
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2016). Program Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2017.
Pembimbing I: Riny Handayani, M.Si dan Pembimbing II: Drs. Oman
Supriyadi, M.Si.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan wilayah pesisir di Desa
Muara dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten
Tangerang tahun 2015-2016 yaitu kurang terjalinnya koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sehingga merusak
agenda impelementasi dan menyebabkan mundurnya kegiatan, rendahnya
kualitas sumber daya manusia yang dianggap mengganggu distribusi bantuan,
minimnya pembinaan kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan, tidak
adanya pengawasan secara lanjut sehingga permasalahan pada impelementasi
tidak dapat diselesaikan, tidak adanya sanksi dengan adanya penambangan pasir
liar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pengelolaan
Wilayah Pesisir Secara Terpadu dari Dahuri (2008). Tujuan penelitian ini
mengetahui pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara dalam program gerakan
pembangunan masyarakat pantai tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan
teori Dahuri (2008) dengan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif
dalam proses analisis data dari Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006: 5).
Saran dalam penelitian ini ditingkatkannya jalinan koordinasi dengan adanya
pembagian tugas dalam pelaksanaan program, ditingkatkannya kualitas sumber
daya manusia dapat ditambahkannya penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi di
Desa Muara untuk masyarakat Desa Muara sebelum pelaksanaan program atau
terkait dalam keberlangsungan hidup, diadakannya pengawasan secara lanjut,
diadakannya sanksi yang tegas untuk penambangan pasir liar di Desa Muara.
Kata Kunci: Manajemen, Masyarakat Pesisir.
ABSTRACT
ASTI APRILIYANTI PUTRI. 2017. 6661131302. Coastal Area Management in
Muara Village, Teluk Naga Sub-district, Tangerang District (Case Study of
Coastal Community Development Program of Tangerang Regency Year 2015-
2016). Public Administration Science Program. Faculty of Social Science and
Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2017. Advisor I:
Riny Handayani, M. Si and Advisor II: Drs. Oman Supriyadi, M.Si.
The problem in this research is the management of coastal area in Muara Village
in the development program of coastal community of Tangerang Regency in 2015-
2016 that is less coordination with Environmental and Cleanliness Service of
Tangerang Regency, thus damaging the implementation agenda and causing the
withdrawal of activity, the low quality of human resources is considered
disturbing the distribution of aid, lack of guidance to the community in the form of
counseling and training, the absence of further supervision so that problems on
implementation can not be resolved, the absence of sanctions in the presence of
illegal sand mining. The theory used in this research is Integrated Coastal
Management Theory of Dahuri (2008). The purpose of this research is to know
the management of coastal area in Muara Village in coastal community
development program of 2015-2016. This research uses Dahuri theory (2008)
with descriptive research method of qualitative approach in data analysis process
from Bogdan and Biklen in Irawan (2006: 5). Suggestions in this research is
enhanced coordination with the division of tasks in the implementation of the
program, the increased quality of human resources can be added counseling,
training, and socialization in the village of Muara Muara Village community
before the implementation of the program or related to the survival, supervision,
strict sanctions for illegal sand mining in Muara Village.
Keywords: Management, Coastal Communities.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengelolaan
Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang
(Studi Kasus Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten
Tangerang Tahun 2015-2016). Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas
akhir Studi Strata Satu (S1) untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kesempurnaan
pada penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari
berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan masukan
untuk menambah wawasan terkait bidang yang diteliti oleh penulis. Oleh sebab
itu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Arenawati, M.Si Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Riny Handayani, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah
memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan
proposal penelitian ini.
9. Drs. H. Oman Supriadi, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang
telah memberikan bimbingan dan arahan dalam mengembangkan
pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak bisa
Saya sebutkan satu persatu, yang telah membekali ilmu selama
perkuliahan dan membantu dalam memberikan informasi selama proses
perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Drs.Bambang Haryono,M.M
dan Ibunda Durmiyati yang senantiasa mendoakan, mendidik, membantu
baik materil maupun non-materil dengan sentuhan kasih sayang dan
iii
saudariku yaitu Sita Jayanti Putri, Anggita Meliana Istiqomah, Zella
Nabila Agustina.
12. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang yang
telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian dan
memberikan data dalam penelitian ini.
13. Kepala Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang yang telah memberikan izin
peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan data dalam
penelitian ini.
14. Staff Pelaksana Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang yang telah memberikan izin
peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan data dalam
penelitian ini.
15. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kabupaten Tangerang yang telah memberikan izin peneliti untuk
melakukan penelitian dan memberikan data dalam penelitian ini.
16. Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman
Hayati Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian dan
memberikan data dalam penelitian ini.
17. Kepala Desa Muara yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan
penelitian di Desa Muara.
18. Relawan dan kelompok masyarakat Desa Muara yang telah memberikan
izin peneliti untuk melakukan penelitian.
19. Rohmat Adi Setiawan yang telah menemani dalam melakukan penelitian
dan memberikan dukungan, semangat dan doanya.
iv
20. Sahabatku sejak kecil yakni Rismala Nur Oktavian yang selalu
memberikan semangat kepada penulis.
21. Para sahabatku yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa
yaitu Nadia Nur Azizah, Vina Melinda, Siti Badriyah, Amalia Indriana,
Alber Kahani, Riko Oktavianto, Ismar Alifidiar, Reno Satya Mukti, Angga
Lista Utama, Faisal Tamim, Riky Gunawan, Andika Dwi Pratama, Avila
Juandi.
22. Sahabat seperjuanganku yang menjadi partner dalam memperoleh Gelar
S1 yang selalu ada disaat suka maupun duka dari semester awal yaitu Riri
Agnestri.
23. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2013, khususnya kelas B
Administrasi Negara yang telah menjadi warna tersendiri selama
menjalani perkuliahan.
24. Serta semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis untuk
memberikan arahan, bimbingan, semangat, dan doa yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tak luput dari
kesempurnaan yang tentunya memiliki keterbatasan yang terdapat kekurangan
dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf apabila ada
kesalahan dan kekurangan dalam proposal penelitian ini. Penulis mengharapkan
segala masukan baik kritik maupun saran dari pembaca yang dapat membangun
demi penyempurnaan skripsi ini.
Serang,Desember 2017
Asti Apriliyanti Putri
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK
Kata Pengantar ............................................................................................. i
Daftar Isi ...................................................................................................... v
Daftar Tabel ................................................................................................. x
Daftar Gambar.............................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................... 20
1.3 Pembatasan Masalah ................................................................... 21
1.4 Rumusan Masalah ....................................................................... 21
1.5 Tujuan Penelitian ......................................................................... 21
1.6 Manfaat Penelitian ....................................................................... 22
1.7 Sistematika Penulisan .................................................................. 22
vi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN ASUMSI
DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka ......................................................................... 25
2.1.1 Definisi dan Konsep Manajemen ....................................... 26
2.1.1.1 Proses atau Fungsi Manajemen............................ 27
2.1.1.2 Impelentasi Kebijakan Publik…. ......................... 33
2.1.2 Karakteristik Umum Pesisir dan Laut ................................ 34
2.1.2.1 Batasan Kawasan Pantai ( Pesisir ) Perairan/
Laut ...................................................................... 38
2.1.2.2 Karakteristik Ekosistem Wilayah Pesisir ............. 39
2.1.2.3 Karakteristik Masyarakat Pesisir ......................... 41
2.1.2.4 Paradigma Baru dan Pendekatan yang Serasi
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ........ 42
2.1.3 Potensi Pembangunan Wilayah Pesisir .............................. 45
2.1.3.1 Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir ..... 46
2.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Wilayah
Pesisir ................................................................... 47
2.1.3.3 Dasar Pertimbangan Pengembangan Daerah
Pantai ................................................................... 48
2.1.3.4 Tipologi Perkembangan Daerah Pantai ............... 48
2.1.3.5 Konsepsi Dasar Pengembangan dan
Pengendalian Pantai ............................................. 49
vii
2.1.4 Manajemen Kawasan Pesisir Secara Terpadu ................... 50
2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................... 52
2.3 Kerangka Berpikir ....................................................................... 55
2.4 Asumsi Dasar............................................................................... 58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ........................................................................ 59
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian ............................................... 60
3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................ 60
3.4 Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati ............................. 61
3.4.1 Definisi Konsep ................................................................. 61
3.4.2 Definisi Operasional .......................................................... 61
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................... 62
3.6 Informan Penelitian .................................................................... 64
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................ 65
3.7.1 Teknik Pengolahan Data .................................................... 65
3.7.1.1 Metode Observasi (Pengamatan) ......................... 66
3.7.1.2 Wawancara........................................................... 68
3.7.1.2.1 Pedoman Wawancara .......................... 69
3.7.1.3 Studi Kepustakaan ............................................... 73
3.7.1.4 Studi Dokumentasi ............................................... 74
3.7.2 Teknik Analisis Data .......................................................... 74
3.7.2.1 Uji Keabsahan Data ............................................ 78
viii
3.8 Jadwal Penelitian ........................................................................ 80
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .......................................................... 82
4.1.1 Gambaran Umum Desa Muara .......................................... 82
4.1.2 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.172-
HUK/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Pegawai
Negeri Sipil Pada Kegiatan Fasilitasi Pembangunan
Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2017 ........................ 86
4.1.2.1 Gambaran Umum Dinas Perikanan
KabupatenTangerang ......................................... 89
4.1.2.2 Gambaran Umum Bidang Perencanaan
Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten
Tangerang ............................................................ 97
4.1.2.3 Gambaran Umum Seksi Perencanaan Tata
Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kabupaten Tangerang .......................................... 99
4.1.2.4 Gambaran Umum Seksi Konservasi,
Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman
Hayati Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Tangerang ....................... 100
4.2 Deskripsi Data ............................................................................. 102
ix
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ................................................... 102
4.2.2 Deskripsi Informan ............................................................ 104
4.3 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian .................................. 106
4.3.1` Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai
Tahun 2015-2016 ............................................................... 106
4.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai
Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2016 .......................... 142
4.3.3 Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai
Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2016 ........................... 174
4.3.4 Evaluasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai
Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2016 ........................... 182
4.4 Pembahasan ................................................................................. 189
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .................................................................................. 197
5.2 Saran ............................................................................................ 198
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
x
DAFTAR TABEL
1.1 Kecamatan di Kabupaten Tangerang........................................... 6
1.2 Daftar Pulau/ Pantai di Kabupaten Tangerang ............................ 11
1.3 Evaluasi Capaian Rencana Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tangerang pada Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai di Desa Muara 2015-2016............................. 14
1.4 Jumlah Penduduk di Desa Muara berdasarkan Pendidikan
Tahun 2016 .................................................................................. 17
1.5 Jumlah Panjang Abrasi Pantai di Kecamatan Teluk Naga
Tahun 2015 .................................................................................. 20
3.1 Informan Penelitian ..................................................................... 65
3.2 Pedoman Wawancara .................................................................. 70
3.3 Jadwal Penelitian ......................................................................... 81
4.1 Batas Wilayah Desa Muara ......................................................... 83
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 83
4.3 Sarana Peribadatan Desa Muara Kecamatan Teluk Naga
Kabupaten Tangerang .................................................................. 84
4.4 Sarana Pendidikan di Desa Muara ............................................... 85
4.5 Sarana Perekonomian di Desa Muara.......................................... 85
4.6 Informan Penelitian ..................................................................... 105
4.7 Isu Strategis Aspek Sumber Daya Alam & Lingkungan Desa
Pesisir Kabupaten Tangerang ...................................................... 107
xi
4.8 Isu Strategis Aspek Perekonomian Wilayah Timur Kabupaten
Tangerang .................................................................................... 108
4.9 Isu Strategis Aspek Infrastruktur Dasar Wilayah Timur
Kabupaten Tangerang .................................................................. 109
4.10 Perencanaan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat
Pantai Desa Muara ....................................................................... 132
4.11 Jumlah Penduduk Desa Muara Berdasarkan Pendidikan ............ 153
4.12 Jumlah Panjang Abrasi Pantai di Kecamatan Teluk NagaTahun
2015 ............................................................................................. 187
4.13 Temuan Lapangan ....................................................................... 192
xii
DAFTAR GAMBAR
1.1 Framework Integrated Coastal Management System ................. 8
2.1 Rangkaian Implementasi Kebijakan………………………… .... 34
2.2 Kerangka Berpikir ....................................................................... 57
3.1 Komponen Dalam Analisis Data ................................................. 77
4.1 Kerangka Kerja ICM Sistem Sebagai Dasar Implementasi
Program Gerbang Mapan ............................................................ 122
4.2 Rencana Ruang dan Wilayah Kabupaten Tangerang .................. 128
4.3 Pengadaan Sarana Air Bersih di Desa Muara.............................. 157
4.4 Pelatihan Ekosistem Mangrove Di Desa Muara .......................... 158
4.5 Pesisir Mengajar di Desa Muara.................................................. 161
4.6 Presentase Penilaian Aspek Tata Kelola Pengelolaan Wilayah
Pesisir Desa Muara ...................................................................... 185
4.7 Presentase Penilaian Aspek Pembangunan Berkelanjutan
Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara ............................... 186
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar didunia dengan
jumlah pulau sekitar 17.500 pulau dan memiliki garis panjang pantai terpanjang
kedua didunia setelah Kanada, sekitar 70% (5,8 juta km2) wilayahnya termasuk
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga 2/3 luas wilayah Indonesia merupakan
wilayah lautan. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi di
sektor kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk menuju Indonesia
yang lebih maju dan sejahtera.
Disamping itu, secara geografis Indonesia terletak di antara benua, Asia
dan Australia. Dan juga diantara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan
dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikan letak geografis tersebut
menempatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap aspek kelautan dan sangat logis jika pembangunan sector pesisir
dan laut sebagai tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Berbicara mengenai sektor kelautan, maka akan selalu berhubungan
dengan sektor pesisir, karena sektor pesisir dan sektor kelautan merupakan dua hal
yang tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, wilayah pesisir merupakan derah
pertemuan antara darat dan laut. Sementara Menurut Masyhudzulhak dalam
Proceeding Book Simposium Ilmu Administrasi Negara untuk Indonesia (2011).
2
Daerah pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan
lautan, ke arah darat sampai pada daerah masih adanya pengaruh perembesan air
laut dan angin laut, dan ke arah laut sampai pada daerah masih ada pengaruh air
tawar yang memiliki beragam sumberdaya. Secara sosial ekonomi wilayah pesisir
merupakan tempat aktivitas manusia bersosialisasi, yaitu kepemerintahan, sosial,
ekonomi budaya, pertahanan dan keamanan.
Daerah Pesisir memiliki berbagai macam potensi, meliputi sumber
makanan utama yang mengandung protein (khususnya protein hewani yang
berasal dari ikan, udang dan sejenisnya), potensi pariwisata, pemukiman dan
pengembangan industri. Oleh karena itu, daerah pesisir menjadi daerah yang
strategis untuk dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat,
terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang
perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah daerah maupun pihak-pihak
lainnya.
Secara keseluruhan, sumber daya alam hayati dan non hayati membentuk
sebuah sistem yang mempunyai hubungan timbal balik (reversible) disebut
sebagai ekosistem. Potensi yang berupa sumber daya laut yang dimiliki dapat
sebagai sumber mata pencaharian serta salah satu sumber bahan makanan utama
khususnya protein hewani. Sementara wilayah darat, dapat dimanfaatkan untuk
transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi
dan pariwisata, serta kawasan pemukiman penduduk.
Semua sumber daya tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai senjata
utama dalam sektor ekonomi jika dimanfaatkan dengan benar dan tepat sasaran
3
melalui program-program pengembangan wilayah pesisir dan laut secara terpadu
dimana dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-
KP/2016 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil disebutkan sumber daya pesisir berperan penting dalam
mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan
penerimaan devisa, lapangan kerja dan pendapatan penduduk.
Dalam dekade terakhir ini telah terjadi kemunduran fungsi (kerusakan) di
wilayah pesisir di Indonesia. Kemunduran fungsi tersebut sebagian besar
disebabkan oleh berkembangnya permukiman kumuh tanpa sistem sanitasi yang
layak, berkembangnya berbagai jenis industri, serta pembukaan lahan untuk usaha
akualtur dan permukiman mewah tanpa melalui studi kelayakan dan studi dampak
proposional. Berbagai dampak dari kemunduran fungsi tersebut telah terjadi di
sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia. (www.oseonografi.lipi.go.id diakses
pada tanggal 04 oktober 2016 ).
Dan disamping berbagai potensi kewilayahan dan kekayaan sumber daya
yang dimiliki di wilayah pesisir tersebut, pada wilayah pesisir sangat rentan
terhadap perubahan lingkungan dan bencana, mengingat letak dan posisi geografis
yang sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor
lahan, banjir dan sebagainya. Selain itu, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau
kecil juga rentan terhadap bencana akibat kegiatan manusia, seperti erosi pantai,
sedimentasi, intrusi laut akibat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang,
padang lamun. (Mukhtasor: 2007).
4
Dalam pengelolaan daerah pesisir tentu saja melibatkan banyak pemangku
kepentingan (stakeholders), sehingga berbagai kepentingan pun bertemu atas
nama pembangunan daerah pesisir. Namun kenyataannya, masing-masing pihak
terkait tersebut menyusun perencanaannya tanpa mempertimbangkan perencanaan
yang disusun pihak lain, khususnya diwilayah pesisir yang berkembang pesat.
Perbedaan fokus rencana tersebut memicu kompetisi pemanfaatan dan tumpang
tindih perencanaan yang bermuara pada konflik pengelolaan. Konflik ini
berkembang akibat lemahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam
mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor.
Untuk itu diperlukan suatu manajemen yang baik dalam mengelola serta
mengembangkan kawasan pesisir sehingga tujuan dapat terwujud dengan optimal,
pemborosan terhindari dan semua potensi yang dimiliki pada wilayah pesisir
dapat bermanfaat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu
pengorganisasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hampirnya sebagian besar wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan
wilayah perairan. Salah satunya Provinsi Banten. Provinsi Banten mempunyai 78
pulau-pulau, diperkirakan 1/3 wilayahnya terdiri dari lautan dengan luas perairan
Provinsi Banten sekitar 11.134,224 km2
(belum termasuk perairan nusantara/
territorial dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan) dengan panjang pantai sekitar 509
5
km serta 55 pulau-pulau kecil. Sehingga dapat dikatakan Provinsi Banten
memiliki banyak wilayah pesisir. (Sumber: bantenprov.go.id diakses pada 04
Oktober 2016).
Adapun dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada wilayah pesisir di
Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang adalah sebuah kabupaten di
Provinsi Banten dengan Ibukota Tigaraksa. Kabupaten ini berada di bagian Utara
berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah pesisir Kabupaten
Tangerang adalah 301,62 km2
dan panjang garis pantainya 51 km. Secara
administrativ pemerintah menetapkan jarak wilayah perairan pesisir Kabupaten
Tangerang dari garis pantai (batas antara laut dan darat) sampai ke perairan tengah
laut adalah 4 mil atau 6,4 km. Wilayah pesisir pantainya berada di bagian Utara
yang meliputi 8 Kecamatan pantai yaitu: Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekar
Baru, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan
Teluk Naga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sukadiri. (Sumber: Wawancara
dengan Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2016).
6
Tabel 1.1
Kecamatan di Kabupaten Tangerang
No Kecamatan Luas Wilayah (Km) Keterangan
1 Cisoka 26.98 Non pesisir
2 Solear 29.01 Non pesisir
3 Tigaraksa 48.74 Non pesisir
4 J a m b e 26.02 Non pesisir
5 Cikupa 42.68 Non pesisir
6 Panongan 34.93 Non pesisir
7 C u r u g 27.41 Non pesisir
8 Kelapa Dua 24.38 Non pesisir
9 L e g o k 35.13 Non pesisir
10 Pagedangan 45.69 Non pesisir
11 Cisauk 27.77 Non pesisir
12 Pasar Kemis 25.92 Non pesisir
13 Sindang Jaya 37.15 Non pesisir
14 Balaraja 33.56 Non pesisir
15 Jayanti 23.89 Non pesisir
16 Sukamulya 26.94 Non pesisir
17 K r e s e k 25.97 Non pesisir
18 Gunung Kaler 29.63 Non pesisir
19 K r o n j o 44.23 Kecamatan Pesisir
20 Mekar Baru 23.82 Kecamatan Pesisir
21 M a u k 51.42 Kecamatan Pesisir
22 K e m i r i 32.7 Kecamatan Pesisir
23 Sukadiri 24.14 Kecamatan Pesisir
24 R a j e g 53.7 Non pesisir
25 Sepatan 17.32 Non pesisir
26 Sepatan Timur 18.27 Non pesisir
27 Pakuhaji 51.87 Kecamatan Pesisir
28 Teluknaga 40.58 Kecamatan Pesisir
29 Kosambi 29.76 Kecamatan Pesisir
Jumlah 959.61
(Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Tangerang, 2016)
7
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018,
terdapat program unggulan untuk wilayah pesisir yakni Program Gerakan
Pembangunan Masyarakat Pantai atau GERBANG MAPAN dengan penyusunan
roadmap gerakan pembangunan masyarakat pantai dimaksudkan untuk
mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat
diwilayah pantai utara. Program GERBANG MAPAN difokuskan pada
pengembangan ekonomi masyarakat yang didukung infrastruktur dasar yang
memadai dan dikuatkan untuk melalui pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam implementasi program, Gerbang Mapan didesain mengikuti alur
kerangka kerja (framework) Pembangunan Berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management South East Sea (PEMSEA), yang
dikenal dengan ICM system, yang didasarkan pada 2 hal yaitu aspek tata kelola
(governance) dan aspek implementasi skema pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).
8
Gambar 1.1
Framework Integrated Coastal Management system
(Sumber: Dinas Perikanan, 2016)
Adapun framework ICM system dimaksud sebagaimana kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut komprehensif yang
mengacu kepada skema yang dikembangkan Partnership for Environmental
Management in The Seas of East Asia (PEMSEA) tahun 2003, dimana
frameworknya merupakan elemen yang terdiri dari 3 aspek, yaitu :
9
a. Aspek Tata Kelola (Governance). Aspek ini terdiri dari 6 elemen dasar
yaitu:
1. Kebijakan (policy), Strategi dan Perencanaan
2. Aransemen kelembagaan
3. Legislasi
4. Informasi dan Penyadaran publik
5. Mekanisme pendanaan yang berkelanjutan
6. Pengembangan kapasitas dan pengelolaan.
b. Aspek pembangunan berkelanjutan (sustainable development aspects),
yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu :
1. Perlindungan dan pengelolaan Kerusakan Sumberdaya Alam dan
buatan (Man-made and natural hazard management and protection)
2. Perlindungan, pemulihan dan pengelolaan habitat (habitat protection,
restoration and management);
3. Pemanfaatan dan penyediaan sumberdaya air (water uses and supply
management)
4. Ketahanan pangan dan Manajemen Mata Pencaharian (food security
and livelihood),
5. Pengurangan polusi dan pengelolaan Limbah (pollution reduction
and waste management).
10
Aspek-aspek tersebut diacu menjadi pra-syarat dasar dalam pelaksanaan
Gerbang Mapan, sehingga Gerbang Mapan akan berhasil jika telah
menyelesaikan 11 elemen dalam kerangka di atas. Hal ini linkages dengan
harapan akhir dari Program Gerbang Mapan ini yaitu dapat terwujudnya
pembangunan wilayah desa pesisir secara terpadu (integrated coastal village
zone management) dengan memperkuat pembangunan infrastruktur,
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa pesisir Kabupaten
Tangerang secara optimal dan berkelanjutan.
Wilayah Kecamatan Teluk Naga salah satu kecamatan pesisir di
Kabupaten Tangerang yang menjadi salah satu sasaran dari program Gerbang
Mapan yang dianggap strategis dikarenakan berbatasan dengan perairan di
Ibukota Jakarta. Kecamatan Teluk Naga dijadikannya sebagai pusat
pertumbuhan berada diwilayah pesisir dengan mengedepankan industri
pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan dan
pelabuhan. Dapat dilihat dari daftar pulau/ pantai Kabupaten Tangerang,
Kecamatan Teluk Naga memiliki jumlah pulau/pantai terbanyak dibandingkan
kecamatan lain.
(Sumber: Wawancara dengan Kepala Bidang Konservasi dan Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, 2016).
11
Tabel 1.2
Daftar Pulau/ Pantai di Kabupaten Tangerang
Nama Pulau/ Pantai Luas
(Ha) Letak Kecamatan
Pantai Tanjung Kait 1,5 Ha Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk
Pantai Tanjung Pasir 10 Ha Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga
Pantai Muara 10 Ha Desa Muara Kecamatan Teluk Naga
Pantai Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga
Pantai Salembaran Jati Kecamatan Teluk Naga
Pantai Dadap 50 Ha Desa Dadap Kecamatan Kosambi
Pulau Cangkir 6 Ha Desa Kronjo Kecamatan Kronjo
(Sumber: Database Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2015)
Pada Kecamatan Teluk Naga, secara geografis terletak di wilayah Timur
bagian Utara Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang atau di sebelah Utara
Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sebesar 53,303 Km meliputi 13 desa yaitu: Desa
Babakan Asem, Desa Bojong Renged, Desa Kampung Besar, Desa Kampung
Melayu Barat, Desa Kampung Melayu Timur, Desa Kebon Cau, Desa Lemo,
Desa Muara, Desa Pangkalan, Desa Tanjung Burung, Desa Tanjung Pasir, Desa
Tegal Angus, Desa Teluk Naga. Secara umum kondisi topografi wilayah
Kecamatan Teluk Naga merupakan dataran rendah dan pesisir pantai dengan
ketinggian 0–7 m dpl yang terletak merata di seluruh Kecamatan Teluk Naga. Ada
4 desa yang termasuk ke dalam desa pesisir yatu: Desa Tanjung Burung, Desa
Tanjung Pasir, Desa Lemo dan Desa Muara. Kecamatan Teluk Naga memiliki
potensi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan antara lain sumber daya alam
dan jasa-jasa lingkungan meliputi perikanan dan pariwisata.
12
Hasil wawancara dengan pelaksana bidang pengembangan kelembagaan
perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang mengutarakan pada Kecamatan
Teluk Naga merupakan wilayah pesisir yang memprihatinkan khususnya Desa
Muara. Kualitas lingkungan menurun, akses jalan yang tidak memadai sehingga
pada Desa Muara sulit diketahui publik.
Desa Muara terletak disebelah Utara Kantor Kecamatan Teluk Naga
dengan jarak tempuh 10 km dimana pada Desa Muara memiliki pantai wisata
dengan luas sebesar 10 Ha yang menawarkan wisata panorama alam dengan
ombak yang tenang, pengunjung dapat menikmati perjalanan menuju Kepulauan
Seribu dengan tersedianya fasilitas pendukung untuk para pengunjung seperti
usaha penyebrangan perahu, usaha kios cinderamata, usaha makanan ringan.
(Sumber: Wawancara dengan Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2017).
Ditinjau dari sudut pandang pengelolaan, Desa Muara memiliki berbagai
potensi yang dapat dikembangkan antara lain Sumber Daya Alam dan jasa-jasa
lingkungan meliputi perikanan dan pariwisata.
Letak Desa Muara sebagai wilayah pesisir memiliki arti sangat penting
untuk masyarakat wilayah pesisir di Desa Muara baik secara ekonomis maupun
sosial. Secara ekonomi, Desa Muara dijadikan tempat penunjang mata
pencaharian penduduk mayoritas nelayan dan petani. Secara sosial, Desa Muara
dijadikan salah satu gerbang komunikasi dan hubungan sosial lainnya dengan
melibatkan penduduk desa pesisir itu sendiri dengan masyarakat luar karena
adanya pariwisata yang berada di Desa Muara. Diantaranya, pada Desa Muara
13
selain dapat menikmati pantai yang tenang, dapat menyebrang ke pulau-pulau,
adanya Hutan Mangrove dan tambak ikan yang dijadikan tempat pemancingan
untuk pariwisata sehingga seringkali didatangi luar penduduk itu sendiri.
Adanya berbagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan tersebut
membutuhkan pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah, pihak lainnya yang
terlibat dan peran serta masyarakat sekitar agar pemanfaatan potensi-potensi
tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah
daerah tentunya serta pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan pengrusakan
lingkungan yang sangat rentan terjadi wilayah pesisir.
Program gerbang mapan menjadi salah satu cara pengelolaan wilayah
pesisir pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengatasi permasalahan yang
berada di wilayah pesisir. Dapat dilihat pada Rencana Jangka Menengah Daerah
Kabupaten pada program Gerbang Mapan untuk Desa Muara terdapat
perencanaan untuk dukungan infrastruktur dasar desa dan dukungan
pemberdayaan masyarakat.
14
Tabel 1.3
Evaluasi Capaian Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tangerang pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai di
Desa Muara 2015-2016
Evaluasi Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tangerang pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat
Pantai di Desa Muara 2015-2016
No. Perencanaan Pelaksanaan Program Target
Realisasi Sisa target
sampai akhir
RPJMD
2015 2016
Dukungan Infrastruktur Dasar Desa
1
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Publik
Rehabilitasi Pos
Kesehatan dan
Posyandu
150 jt 0 0 150 jt
2
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Publik
Sanitasi dan
Kesehatan
Lingkungan
Membuat sumur dan
Penangunan air bersih
komunal
400 jt 0 462
jt selesai
3
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Ekonomi
Penyediaan kendaraan
operasional
pengangkut sampah
1,2 M 0 0 1,2 M
4
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi
dan
Perhubungan
Wilayah
1. Perbaikan saluran
irigasi pendalaman
sungai
1,5 M 0 0 1,5 M
2.Pembangunan jembatan
penghubung
210 Jt, 1
Jembatan 0 0
210 Jt, 1 Jembatan
3. Jalan desa
4. Jalan paving blok jalan kampong
75 Jt 65 Jt 0 selesai
15
No. Perencanaan Pelaksanaan Program Target
Realisasi Sisa target
sampai akhir
RPJMD
2015 2016
5
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Permukiman
Bedah rumah tidak
layak huni
120 Jt/
rumah 0 0
120 Jt/ rumah
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat
1 Promosi Pengelolaan
Pesisir Terpadu
Pelatihan Integrated
Coastal Management
perdesaan untuk aparat
desa
5 1 1 3
Penyiapan mitigasi
desa pesisir dari
bencana
1 M 0 0 1 M
Pelatihan perencanaan
desa partisipatif 5 1 0 4
Bimbingan teknis
pengelolaan dan
pendayagunaan
keuangan dan
kekayaan desa
5 0 0 5
2
Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
Desa
Penyuluhan
peningkatan
produktifitas
6 1 0 5
Aspek pemasaran dan
pengolahan 3 1 0 2
Aspek ketahanan
sosial budaya 2 0 0 2
Penyuluhan motivasi
dengan Archievement
Motivation Training
4 0 0 4
Pelatihan manajemen
usaha dan pemasaran 4 0 0 4
3
Program Pengelolaan
Lingkungan Pesisir
Berbasis Masyarakat
Pengembangan
kelompok pengelolaan
pesisir berbasis
masyarakat
250 Jt 0 0 250 Jt
16
No. Perencanaan Pelaksanaan Program Target
Realisasi Sisa target
sampai akhir
RPJMD
2015 2016
4
Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi
Masyarakat
Produk Unggulan Desa
5 Program
Pendampingan
Inisiasi forum
pemberdayaan
masyarakat desa pesisir
250 Jt/
tahun 0 0
250 Jt/thn
Pelatihan fasilitator
pemberdayaan
masyarakat bagi
pemuda dan tokoh
masyarakat
6 1 0 5
Forum konsultasi
produktif dan bisnis
250 Jt/
tahun 0 0
250 Jt/thn
6
Program
Pemberdayaan
Keluarga,
Pemuda dan
Perempuan
Pengembangan Tenaga
Obat Keluarga 150 Jt 0 0 150 Jt
Pelatihan
keorganisasian
kepemimpinan kader
pemuda pesisir
4 0 0 4
Pelatihan
keorganisasian
kepemimpinan kader
perempuan pesisir
4 0 0 4
Pelatihan ketrampilan
untuk kaum perempuan 5 0 0 5
Program pesisir
mengajar
156.5Jt/
tahun 0 0
156.5 Jt/ tahun
(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang, 2016).
Hasil wawancara terkait pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara dalam
program gerakan pembangunan masyarakat pantai tahun 2015-2016 terdapat
kendala antara lain: pertama, permasalahan pada koordinasi antar organisasi
perangkat daerah terakit masih sangat kurang yaitu dengan Dinas Lingkungan
17
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang hal ini yang diungkapkan oleh
pelaksana bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang yang menyatakan dikarenakan mempunyai program
unggulan yang belum selesai. Hal ini disebabkan karena kepentingan organisasi
perangkat daerah dirasa belum padu yang merimbas apabila terus berlarut dapat
merusak agenda implementasi dan menyebabkan mundurnya kegiatan yang
berdampak pada kerugian materi dan waktu. (Rabu, 10 Agustus 2016).
Kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Muara dengan
latar belakang pendidikan yang dimiliki, masih banyaknya usia 7-45 Tahun tidak
bersekolah/ tidak tamat SD sehingga tidak dapat mengelola potensi yang ada
dengan optimal, hal ini yang diungkapkan oleh bidang konservasi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang yang menyatakan
dianggap mengganggu proses distribusi bantuan karena menolaknya masyarakat
dan tidak dapat berkembang di Desa Muara.(Senin, 22 Agustus 2016).
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk di Desa Muara berdasarkan Pendidikan
Tahun 2016
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)
1 Sarjana 11
2 SLTA 85
3 SMP 98
4 SD 180
5 Tidak Tamat SD 455
6 Usia 7-45 Th tidak sekolah 1990
7 Belum Sekolah 675
(Sumber: Data Monografi Desa, 2016)
18
Ketiga, pendidikan yang dimiliki kebanyakan masih rendah menyebabkan
keterbatasan dalam ketrampilan dan pengetahuan sehingga pola fikirnya kurang
maju dalam mengembangkan usahanya hal ini seperti yang diungkapkan oleh
kepala Desa Muara yang menyatakan minimnya pembinaan kepada masyarakat
oleh pemerintah berupa penyuluhan dan pelatihan, hampir tidak ada di desa muara
yang mendapatkan program penyuluhan, pelatihan dan pendampingan secara
continue baik terhadap kualitas hidup ataupun yang terkait pekerjaan. Pada
perencanaan program Gerbang Mapan terdapat pemberdayaan masyarakat agar
dapat melakukan perlindungan, dengan dari kesadaran masyarakat pesisir itu
sendiri yang harus menjaga ekosistem pesisir, melihat pada tabel 1.3 masih
minimnya pembinaan yang diberikan untuk masyarakat jika melihat organisasi
pemerintahan, lembaga penyuluhan sebenarnya sudah ada seperti Balai
Penyuluhan Pertanian, penyuluh kesehatan dan penyuluh agama. (Sabtu, 27
Agustus 2016).
Keempat, tidak adanya pengawasan secara berkelanjutan sehingga
permasalahan pada pelaksanaan tidak dapat diatasi, sarana dan prasarana yang
telah diberikan pada Desa Muara menjadi tidak berfungsi dengan baik. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh ketua kelompok masyarakat mangrove Desa
Muara yang menyatakan dalam pemberian alat dekomposter untuk pengolahan
limbah organik oleh masyarakat Desa Muara tidak digunakan dikarenakan faktor
minimnya pengetahuan mengenai bagaimana merakit alat dan mekanisme
perkomposannya dan menjadi tidak teratasi karena tidak adanya pengawasan
19
secara berkelanjutan sehingga tidak adanya tindakan keberlanjutan. (Sabtu, 27
Agustus 2016).
Kelima, tidak adanya sanksi dengan adanya penambangan pasir yang
dilakukan oleh masyarakat dengan tidak ada yang memiliki izin usaha tambang
dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini yang diungkapkan oleh
masyarakat setempat yang menyatakan didepan Muara Kali Kramat ke arah Timur
atau kearah laut banyak masyarakat yang mengambil pasir laut dengan
menggunakan kapal-kapal kecil dibawa melalui Kali Kramat ke tempat yang
sudah ditentukan di darat dan di depan pantai tersebut ke arah laut juga terjadi
pengambilan pasir laut yang semuanya dibawa oleh kapal-kapal kecil melalui Kali
Kramat ke daratan, dimana alur pelayaran kapal pengangkut pasir ini akan melalui
DAS Cisadane yang berada di Desa Tanjung Burung. Jumlah kapal yang
beroperasi untuk mengangkut pasir laut setiap hari ada sekitar 20 kapal, dan setiap
kapal satu hari dapat mengangkut pasir laut hingga lima kali. Telah menyebabkan
kerusakan pada mangrove dan apabila terus dilakukan di pesisir Desa Muara
dapat semakin bertambahnya abrasi mengingat Desa Muara telah terjadi abrasi
sepanjang 3 Km dan akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan
sumber daya hayati yang ada dilaut untuk kedepannya. (Sabtu, 27 Agustus 2016).
20
Tabel 1.5
Jumlah Panjang Abrasi Pantai di Kecamatan Teluk Naga
Tahun 2015
Desa Panjang Garis
Pantai (Km)
Panjang
Abrasi (Km)
Muara 5 3
Tanjung Burung 4 3
Tanjung Pasir 5 1,0
Total 14 7,0
(Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, 2016)
Dari data yang ditemukan pada observasi awal, permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara studi
kasus program gerakan pembangunan masyarakat pantai kabupaten tangerang
periode 2015-2016 adalah Pertama, kurang terjalinnya koordinasi antar organisasi
perangkat daerah terkait yang menyebabkan mundurnya kegiatan.
Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Muara dengan
latar belakang pendidikan yang dimiliki, sehingga tidak dapat mengelola potensi
yang ada dengan optimal dan tidak berkembang serta mengganggunya distribusi
bantuan untuk pengelolaan pesisir yang baik.
Ketiga, minimnya pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan pada Desa
Muara yang berdampak pada rendahnya pengetahuan mengenai pengelolaan
wilayah pesisir dan kegiatan program yang dijalani.
Keempat, Tidak adanya pengawasan secara lanjut yang tidak dapat
menyelesaikan masalah pada pelaksanaan pengelolaan.
Kelima, tidak adanya sanksi dari pemerintah dengan adanya penambangan
pasir liar yang dapat semakin bertambahnya abrasi pada Desa Muara.
21
Dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada observasi awal,
berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat
penelitian yang berjudul “Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara
Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Program
Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten Tangerang Periode
2015-2016).”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi
masalah-masalah pada alokasi penelitian diantaranya:
1. Kurang terjalinnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait
2. Rendahnya sumber daya manusia di Desa Muara
3. Minimnya pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan pada Desa Muara
4. Tidak adanya pengawasan secara lanjut terkait pelaksanaan program di Desa
Muara
5. Tidak adanya sanksi dari pemerintah daerah terkait aktivitas penambangan
liar.
1.3 Pembatasan Masalah
Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka dalam penelitian
ini peneliti hanya membatasi bahasan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai
“Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten
Tangerang”.
22
1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan dan dengan memperhatikan
identifikasi masalah pada batasan masalah, maka hal yang menjadi kajian peneliti
yaitu “Bagaimana Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk
Naga Kabupaten Tangerang pada program gerakan pembangunan masyarakat
pantai kabupaten tangerang periode 2015-2016?”
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Wilayah
Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang ( Studi kasus
Program gerakan pembangunan masyarakat pantai kabupaten tangerang periode
2015-2016).
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
maupun praktis.
Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
memperluas wawasan yang berkaitan mengenai ilmu administrasi negara terutama
mengenai pengelolaan di wilayah pesisir serta dapat mengembangkan teori-tori
yang telah ada sehingga menimbulkan pengetahuan yang baru.
Secara Praktis diharapkan penelitian dapat dijadikan referensi yang
menjadikan pengelolaan wilayah pesisir sebagai objek penelitian dan data
23
meningkatkan referensi berpikir serta menambah ilmu bagi peneliti maupun
mahasiswa lainnya.
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengapa peneliti
mengambil judul penelitian tersebut, identifikasi masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN DASAR DAN ASUMSI DASAR
Pada bab ini, peneliti memaparkan teori-teori dari beberapa ahli yang
relevan terhadap masalah dan fenomena yang ada. Setelah memaparkan teori, lalu
membuat kerangka berfikir yang menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai
kelanjutan dari deskripsi teori dan kemudian asumsi dasar yang merupakan
jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian mencakup beberapa uraian penjelasan mengenai
metode penelitian, informan penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data,
dan tempat dan waktu penelitian tersebut dilaksanakan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Penjelasan mengenai obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara
jelas, struktur organisasi, dari informan atau key informan yang telah
ditentukan, serta hal lain berhubungan dengan obyek penelitian.
24
4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
menggunakan teknik analisis data yang relevan.
4.3 Pembahasan
Melakukan pembahasan lanjut terhadap hasil analisis data. Pada akhir
pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai kebatasan yang mungkin
terdapat dalam pelaksanaan penelitiannya.
BAB V PENUTUP
Terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas,
singkat dan mudah dipahami dan memberikan saran dengan berisi tindak lanjut
dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis
maupun secara praktis.
HALAMAN BELAKANG
DAFTAR PUSTAKA
Memuat daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi
LAMPIRAN:
1. Surat ijin penelitian
2. Lampiran tabel
3. Lampiran gambar
4. Lampiran grafik
5. Instrument penelitian
6. Riwayat hidup
7. Dokumen lainnya yang relevan.
25
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan kumpulan teori-teori yang akan digunakan
oleh peneliti untuk menjawab masalah atau fenomena yang sedang diteliti.
Beberapa definisi teori yang dikemukakan dan disajikan akan memberikan
gambaran bahwa pandangan atau paradigma definisi berpengaruh terhadap konser
dasar teorinya. Marx dan Goodson (1976: 235) dalam Moleong (2006: 57)
menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat
proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas
representif simbolik.
Definisi berikutnya, Glaser dan Strauss (1967: 1,3,35) dalam Moleong
(2006: 57) yang menyatakan bahwa teori ialah membobolkan konsep dasar teori
klasik dengan menyodorkan rumusan teori dari dasar, yaitu teori yang berasal dari
data dan yang diperoleh secara analitis dan sistematis melalui metode komparatif,
selanjutnya dikemukakan bahwa unsur-unsur teori mencakup kategori konseptual
dengan kawasannya dan hipotesis atau hubungan yang digeneralisasikan diantara
kategori dan kawasannya. Dengan penggunaan teori akan ditemukan cara yang
tepat untuk mengelola sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan
pekerjaan dan alat yang tepat untuk memperingan pekerjaan.
Deskripsi teori dalam suatu penelitian menurut Sugiyono (2011: 60)
merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pakar atau penulis
26
buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, berapa
jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan
tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah
variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan
terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefisinian dan uraian yang
lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan
dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih
jelas dan terarah.
Maka dari itu pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang
berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya teori Manajemen, dan mengenai
Manajemen Kawasan Pesisir Secara Terpadu.
2.1.1 Definisi dan Konsep Manajemen
Menurut H. Koontz & O’Donnel dalam Handayaningrat (2001: 19)
mengemukakan definisi manajemen ialah:
“Management involve getting things done through and with
people.”
(Manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang
dilakukan melalui dan cara dengan beberapa orang).
Dalam definisi ini manajemen menitikberatkan kepada usaha
memanfaatkan beberapa orang dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka orang-orang didalam organisasi harus jelas
wewenang dan tanggung jawab dalam tugas pekerjaannya.
27
Selain itu, manajemen menurut Millet dalam Siswanto (2011: 1)
adalah:
“is the process of directing and facilitating the work of people
organizedin formal groups to achieve a desired goal”. (Manajemen adalah
suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang
diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan).
Manajemen menurut Daft (2002: 8) pencapaian sasaran organisasi
dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya
organisasi. Manajemen menurut Terry dan Rue (2005: 1) manajemen
adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau
pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan
organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
Berdasarkan definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli,
maka dapat disimpulkan manajemen adalah proses suatu organisasi untuk
mencapai sebuah tujuan.
2.1.1.1 Proses atau Fungsi Manajemen
H.Fayol menyebut pengertian sama yaitu proses atau fungsi
merupakan unsur (element).
William H. Newman dalam Handayaningrat (2001: 20)
menyebut “The Work of Administrator/ Manager”. (pekerjaan
seorang Administrator/ Manager) yang dapat dibagi dalam lima
proses, yaitu:
28
1. Perencanaan (Planning).
Perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan-
keputusan termasuk penentuan-penetuan tujuan,
kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan
metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu
pelaksanaan.
2. Pengorganisasian (Organizing).
Pengorganisasian yaitu pengelompokkan kegiatan-
kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk
melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan
antara pimpinan dan bawahannya (atasan dan bawahan)
di dalam setiap unit.
3. Pengumpulan Sumber (Assembling Resources).
Pengumpulan sumber berarti pengumpulan sumber-
sumber yang digunakan untuk mengatur penggunaan
daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal,
uang atau kapital, alat-alat atau fasilitas dan hal-hal lain
yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
4. Pengendalian kerja (Supervising).
Pengendalian kerja ialah memberikan instruksi,
motivasi (dorongan) agar mereka secara sadar menuruti
segala instruksinya, mengadakan koordinasi daripada
kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja
29
baik antara atasan dan bawahan (the “boss” and
“subordinate”).
5. Pengawasan (Controling).
Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa
hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai
dengan rencana (“Seeing that the operating resulte
conform as nearely as possible to the plan”). Hal ini
menyangkut penentuan standar dan bila perlu
mengadakan koreksi atau pembetulan apabila
pelaksanaannya menyimpang daripada rencana.
Menurut Luther Gullick proses daripada administrasi dan
manajemen (The Process of Administration of Management) dalam
Handayaningrat (2001: 24) adalah:
1. Perencanaan (Planning).
Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk
memudahkan pelaksanaannya dan metode yang
digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan
badan usaha itu.
2. Pengorganisasian (Organizing).
Menetapkan struktur formal daripada kewenangan
dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa,
ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan
yang diinginkan.
30
3. Penyusunan Pegawai (Staffing).
Keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai
usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan
memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. Pembinaan kerja (Directing).
Merupakan tugas yang terus menerus didalam
pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah
khusus atau umum dan instruksi-instruksi dan bertindak
sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha atau
organisasi.
5. Pengkoordinasian (Coordinating).
Merupakan kewajiban yang penting untuk
menghubungkan berbagai-bagai kegiatan daripada
pekerjaan
6. Pelaporan (Reporting).
Dalam hal ini pimpinan yang bertanggung jawab harus
mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi
keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui
catatan penelitian maupun inspeksi.
7. Anggaran (Budgetting).
Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai
dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran,
perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.
31
Sedangkan menurut George Terry dalam Handayaningrat (2001:
25) dengan bukunya: Principles of Management menggunakan pendekatan
“Proses daripada Manajemen”, yaitu:
1. Perencanaan (Planning).
Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan
dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan
menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan
dengan waktu yang akan datang (future) dalam
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk
tercapainya hasil yang dikehendakinya.
2. Pengorganisasian (Organizing).
Pengorganisasian adalah menentukan,
mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan
yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan,
penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan
menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai,
dan menunjukkan hubungan kewenangan yang
dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan
melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Penggerakan Pelaksanaan (Actuating).
Penggerakan pelaksanaan adalah usaha agar semua
anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya
32
tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada
perencanaan (planning) dan usaha
pengorganisasiannya.
4. Pengawasan (Controlling).
Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus
diselesaikan yaitu: pelaksanaan, penilaian pelaksanaan,
bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya
pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar.
Selain itu John F. Mee dalam Handayaningrat (2001: 26)
mengemukakan dalam bukunya Management Thought in a Dynamic
Economy fungsi manajemen yang terdiri atas:
1. Perencanaan (Planning) adalah proses pemikiran
yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan dating
dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
2. Pengorganisasian (Organizing) adalah seluruh
proses pengelompokkan orang-orang, peralatan,
kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab,
sehingga merupakan organisasi yang tepat digerakan
secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan
yang telah ditentukan.
3. Pemberian Motivasi (Motivating) adalah seluruh
proses pemberian motif (dorongan) kepada para
karyawan untuk bekerja lebih bergairah sehingga
33
mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya
tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya
guna.
4. Pengawasan (Controlling) adalah proses
pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.
Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti
dapat menarik kesimpulan proses dan fungsi manajemen adalah tahapan
dalam menentukan tujuan sampai dengan pencapaian tujuan.
2.1.1.2 Implementasi Kebijakan
Nugroho (2003:159) Kebijakan publik dalam bentuk
Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang
memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksana.
Nugroho (2003:159) Rangkaian implementasi kebijakan
yaitu dimulai dari program, ke proyek dan kegiatan. Model
tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen
khususnya manajemen sektor publik.
34
Gambar 2.1
Rangkaian Implementasi Kebijakan
Kebijakan
Publik
Kebijakan
Publik Penjelas
Program
Intervensi
Proyek
Intervensi
Kegiatan
Intervensi
Publik/
Masyarakat
(Sumber: Nugroho (2003:159)
Nugroho (2003:162) Pelaksanaan atau implementasi
kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka
organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat,
maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan
kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan
pengendalian pelaksanaan tersebut.
2.1.2 Karakteristik Umum Pesisir dan Laut
Wilayah pesisir adalah wilayah yang membentuk batasan antara
daratan dan laut dan dapat memanjang ke arah darat dan ke arah laut
dengan luas yang beragam, tergantung pada keadaan topografi, tujuan dan
35
kebutuhan dan program khusus. Sesuai dengan 23/PERMEN-KP/2016,
wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem
daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah kearah perairan
dan batas kabupaten/ kota kearah pedalaman.
Wilayah Pesisir memiliki keunikan tersendiri dibandingkan
wilayah lainnya karena wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya
daratan dan lautan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Dahuri dkk (Mulyadi
2005: 1) yang menyatakan wilayah pesisir merupakan suatu wilayah
peralihan antara daratan dan lautan. Definisi wilayah pesisir juga
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan
bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat
dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut. Sesuai
dengan 23/PERMEN-KP/2016, wilayah pesisir didefinisikan sebagai
wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh
12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/ kota ke arah
pedalaman.
Beattley, et al. dalam bukunya La Sara (2014: 11) menjelaskan
wilayah pesisir adalah wilayah dinamik yang saling berhubungan dimana
daratan, air dan udara berinteraksi dalam keseimbangan yang mudah
terganggu (fragile) yang secara tetap dirubah oleh pengaruh alam dan
manusia. Secara umum, wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara
ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang saling bertemu
dalam suatu keseimbangan yang rentan. Kerentanan tersebut dipengaruhi
36
karena kawasan pesisir dan laut memiliki karakteristik khusus, baik dalam
sifat ekologis maupun keanekaragaman sehingga perlunya mendapatkan
perhatian khusus.
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah
pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, dimana
terdapat ekosistem yang saling berhubungan dan berinteraksi antara
daratan, air dan udara. Ruang lingkup wilayah pesisir merupakan ruang
lautan dan daratan yang saling memiliki pengaruh antara keduanya
menjadi satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang
pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan dan masyarakat.
Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada
prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara
Terpadu, ada 15 prinsip dasar yang sebagian besar mengacu Clark (1992)
yaitu:
1. Wilayah Pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource
system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam
merencanakan dan mengelola pembangunannya;
2. Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam
ekosistem air;
3. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan
dikelola secara terpadu;
4. Daerah perbatasan laut dan darat hendaknya dijadikan
faktor utama dalam setiap program peengelolaan wilayah pesisir;
37
5. Batas suatu wilayah ditetapkan berdasarkan pada isu dan
permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif;
6. Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk
mengkonservasi sumberdaya milik bersama;
7. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi
sumber daya alam harus dikombinasikan dalam suatu program
pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu;
8. Semua tingkatan di Pemerintahan dalam suatu wilayah
terus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah
pesisir;
9. Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan
dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir;
10. Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem
pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program
pengelolaan wilayah pesisir;
11. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah
tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
12. Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat
digunakan untuk semua sistem sumber daya wilayah pesisir;
13. Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci
keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara
berkelanjutan
38
14. Pengelolaan sumber daya pesisir secara tradisional harus
dihargai;
15. Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.
2.1.2.1 Batasan Kawasan Pantai (Pesisir) dan Perairan/ Laut
Dalam menentukan batasan wilayah pesisir harus dapat
mempunyai persepsi yang sama bahwa: (1) wilayah pesisir
merupakan sebuah bentang lurus dari darat sampai laut, (2)
wilayah pesisir dari onshore ke offshore menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam kegiatan hidup manusia-masyarakat berbicara
tentang “being at the coast atau on the coast, but never in the
coast”. Dalam perspektif yang lebih luas, penentuan batasan
wilayah pesisir ini tergantung pada pertimbangan politik,
administrasi, hukum, ekologi dan pragmatis sebab wilayah pesisir
terdapat seperangkat kemungkinan isu-isu pesisir. Pengaruh yang
beragam terhadap wilayah pesisir menyebabkan batas fisik wilayah
pesisir dan laut sangat beragam yaitu meliputi daerah pesisir,
pantai, daerah pasang surut dan perairan dangkal. Dahuri, dkk
(2008:6) menjelaskan batasan pendekatan wilayah pesisir, yaitu:
1. Batas wilayah pesisir kea rah darat pada umumnya
adalah jarak arbitrer dari rata-rata pasut tinggi dan batas
kea rah laut umumnya adalah sesuai dengan batas
jurisdiksi provinsi.
39
2. Batas kearah darat dari suatu wilayah pesisir
ditetapkan sebanyak dua macam, yaitu batas untuk
wilayah perencanaan dan batas untuk wilayah
pengaturan atau pengelolaan keseharian. Wilayah
perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan
apabila terdapat kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan dampak secara nyata terhadap
lingkungan dan sumber daya di pesisir. Oleh karena itu,
batas wilayah pesisir kea rah darat untuk kepentingan
perencanaan dapat sangat jauh kearah hulu. Jika suatu
program pengelolaan pesisir menetapkan dua batasan
wilayah pengelolaannya maka wilayah perencanaan
selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan.
3. Batas kea rah darat dari suatu wilayah pesisir dapat
berubah.
2.1.2.2 Karakteristik Ekosistem Wilayah Pesisir
Ekosistem wilayah pesisir setidaknya mempunyai lima
karakteristik penting yang harus dipahami agar pengelolaannya
memenuhi kaidah-kaidah sustainability, yaitu sebagai berikut:
Pertama, komponen hayati dan non hayati dalam wilayah
pesisir membentuk suatu ekosistem yang kompleks hasil dari
berbagai proses biofisik (ekologis) dari ekosistem daratan dan
lautan, antara lain angin, gelombang, pasar surut, suhu, dan
40
salinitas-dimana substansi dan perilakunya bervariasi dan secara
grasual berubah dari arah darat ke laut. Sebagai akibat.nya
ekosistem pesisirdapat sangat tahan atau sebaliknya sangat rentan
terhadap gangguan (perubahan) lingkungan yang di sebabkan oleh
kegiatan maupun bencana alam.
Kedua, wilayah pesisir oleh karena ragam komponen
ekologi maupun keuntungan faktor lokasi (locational advantage)
biasanya di temukan beragam macam kemanfaatan untuk
kepentingan pembangunan seperti tambak perikanan tangkap,
pariwisata, pertambanagan industri dan permukiman. Terdapat
kaitan langsung yang sanggat komplek antara proses-proses dan
fungsi lingkungan dengan penggunaan sumber daya alam.
Ketiga, dalam suatu wilayah pesisir, pada umumnya
terdapat lebih dari 1 komplek masyarakat (orang) yang memiliki
ketrampilan/ keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda,
sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut,
pendamping wisata, wisata, kerajian rumah tangga, dan
sebagainya. Sangat sungkar atau hampir tidak mungkin, untuk
mengubah kesenangan bekerja.
Keempat, secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan
suatu wilayah pesisir secara monokultur sangat rentan terhadap
perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada
kegagalan usaha.
41
Kelima, kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumber
daya milik bersama/ (common property resources) yang dapat
dimanfaatkan oleh semua orang (open access). Isu ini merupakan
sumber utama konflik hubungan dan kepentingan lahan dan alokasi
pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Hal tersebut disarankan
ketika tingkat permintaan terhadap sumber daya lebih besar
ketimbang jumlah yang disediakan oleh alam. Itu sebabnya, sistem
alokasi harus senantiasa dikembangkan sejalan semakin tingginya
kepentingan tingkat persaingan wingkat wilayah pesisir dan lautan.
2.1.2.3 Karakteristik Masyarakat Pesisir
Menurut Purba (2005: 35), menyatakan bahwa masyarakat
yang berdiam di pesisir setidaknya dapat dibagi menjadi 3 bagian
berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerah
pesisir dengan segala kondisi geografisnya, tiga kategori
masyarakat tersebut, yaitu:
1. Masyarakat perairan, yaitu masyarakat yang hidup dari
sumber daya perairan, cenderung terasing dari kontak-kontak
dengan masyarakat-masyarakat lain, lebih banyak berada
dilingkungan perairan daripada didaratan dan selalu berpindah-
pindah tempat disuatu wilayah perairan tertentu. Hanya sedikit
masyarakat asli setempat yang benar-benar menggantungkan
kehidupan ekonominya di sumber daya perairan.
42
2. Masyarakat nelayan, yaitu masyarakat yang paling banyak
memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan
pesisir untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan lebih
banyak menghabiskan kehidupan sosial budayanya di daratan
walaupun hidup mereka bergantung kepada sumber daya
perairan.
3. Masyarakat pesisir tradisional, yaitu masyarakat-
masyarakat pesisir yang berdiam di perairan laut, akan tetapi
sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidup dari sumber
daya laut. Mereka lebih banyak bergantung dari pemanfaatan
sumber daya daratan, baik sebagai pemburu ataupun sebagai
petani tanaman pangan atau jasa.
2.1.2.4 Paradigma Baru dan Pendekatan Yang Serasi Dalam
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
Otonomi Daerah telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari
2001. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya (UU No 22
Tahun 1999, pasal 1H). Kewenangan daerah di wilayah perairan
laut meliputi, (pasal 10 ayat 2):
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut
sebatas wilayah laut (sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai
perairan laut).
43
2. Pengaturan kepentingan administrative
3. Pengaturan tata ruang
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan
oleh dari daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pemerintah (Pusat)
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara
Paradigma baru dalam sistem pemerintahan adalah dari
sentralisasi ke desentralisasi. Dalam pengelolaan sumber daya
perairan laut mempunyai makna:
1. Pengelolaan berorientasi pada mekanisme pasar (demand
and market driven)
2. Pengelolaan berbasis sumberdaya dan masyarakat
(resources and community based development)
3. Pengelolaan tidak harus seragam tetapi harus sesuai
kepentingan dan budaya masyarakat lokal
4. Pengelolaan secara berkeadilan (harus memperhatikan
kebutuhan dan kemampuan seluruh masyarakat)
Paradigma baru tersebut dijabarkan kepada pendekatan
dalam pengelolaan sumber daya perairan laut, diantaranya sebagai
berikut:
1. Pendekatan komprehensif (holistic), multisektoral dan
terpadu
2. Pendekatan secara parsial
44
3. Pendekatan partisipatif
4. Pendekatan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Meskipun konsep tahapan pemanfaatan sumber daya diatas
adalah sangat lengkap tetapi dalam pelaksanaanya mengalami
hambatan dan keterbatasan apabila dikaitkan dengan tujuan
reformasi yang menuntut dilaksanakan perubahan dan perbaikan di
segala bidang untuk menerapkan azas transaparansi (keterbukaan
bagi masyarakat), akuntabilitas (pertanggung jawaban kepada
rakyat), desentralisasi (memberikan kewenangan kepada daerah-
daerah), maka dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya
sumber daya perairan laut untuk menerapan pendekatan yang serasi
yang beriorientasi kepada:
1. Pemanfaatan sumberdaya perairan laut berdasarkan
mekanisme pasar, sehingga tidak terjadi pengrusakan.
2. Menerapkan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif) agar
pemanfaatan perairan laut secara optimal.
3. Pemanfaatan sumber daya perairan laut berorientasi kepada
masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dalam jangka panjang.
4. Perencanaan dan pembangunan sumberdaya perairan laut
dilakukan dari bawah agar benar-benar sesuai kebutuhan dan
kepentingan masyarakat.
45
5. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya perairan laut
dilakukan secara terpadu, komperehensif, multi sektoral,
spasial, partisipatif, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
2.1.3 Potensi Pembangunan Wilayah Pesisir
Potensi pembangunan yang terdapat diwilayah pesisir lautan secara
garis besar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Sumber daya dapat pulih (renewable resource)
2. Sumber daya tidak dapat pulih (non-renewable resource)
3. Jasa-jasa lingkungan (environment service)
Sumber daya dapat pulih terdiri atas hutan mangrove, terumbu
karang, padang lamun, dan rumput laut serta sumber daya perikanan laut.
Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang
penting di wilayah pesisir dan lautan. Pemanfaatan untuk industri dan
sebagai komoditas ekspor baru berkembang pesat dalam beberapa
dasawarsa terakhir ini. Sumber daya perikanan laut sebagai sumber daya
yang dapat pulih sering dapat disalah tafsirkan sebagai sumber daya yang
dieksploitasi secara terus menerus tanpa batas. (Mulyadi, 2005: 44).
Sumber daya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan
geologi, misalnya mineral terdiri dari tiga kelas, yaitu A (mineral strategis
misalnya minyak, dan gas), B (mineral vital, meliputi emas, timah, nikel,
bausit), dan C (mineral industri, termasuk bahan bangunan dan galian
seperti granit).
46
Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki berbagai
macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan
pembangunann dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa
lingkungan yang dimaksud meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai
tempat rekreasi dan parirwisata, media transportasi dan komunikasi,
sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan,
penampung limbah, pengatur iklim (climate regulator), kawasan
perlindungan ( konservasi dan preservasi ) dan sistem penunjang.
2.1.3.1 Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan di
Indonesia dari sudut pembangunan berkelanjutan dihadapkan pada
kondisi yang mendua atau berada di persimpangan jalan. Di satu
pihak, ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan dan
dikembangkan dengan intensif. Akibatnya, indikasi telah
terlampauinya daya dukung atau kapasitas berkelanjutan dari
ekosistem pesisir dan laut. Seperti pencemaran, tangkap lebih,
degradasi fisik habitat pesisir, dan observasi pantai telah muncul di
kawasan pesisir.
Aktivitas perekonomian utama yang menimbulkan
permasalahan pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah
pantai dan lautan, yaitu:
1. Perkapalan dan transportasi (tumpukan minyak, limbah
padat dan kecelakaan)
47
2. Perikanan (over fishing, pencemaran pesisir, pemasaran dan
distribusi, modal dan tingkat keahlian)
3. Budidaya peraturan (ekstrensivikasi dan konservasi hutan)
4. Pertambangan (penambangan pasir dan terumbu karang)
5. Kehutanan (penebangan dan konservasi hutan)
6. Industri (reklamasi dan pengerukan tanah)
7. Pariwisata (pembangunan infrastruktur dan pencemaran air)
( Mulyadi, 2005:54 ).
2.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Wilayah Pesisir
Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir pantai di
Indonesia secara umum, antara lain:
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan
lapangan kerja dan kesempatan usaha
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah
kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan
lestari sumber daya di pesisir dan lautan
3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai
dalam pelestarian lingkungan
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan
di wilayah pesisir dan lautan (Mulyadi, 2005: 67).
Sementara itu, sasaran pembangunan wilayah pesisir dan lautan
adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan
yuridikasi nasional dalam wawasan nusantara, terciptanya industri
48
kelautan yang kokoh dan maju yang di dorong oleh kemitraan usaha yang
erat antara badan usaha koperasi. Negara dan swasta serta pendayagunaan
sumber daya laut yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas, maju dan professional dengan iklim usaha yang sehat serta
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terwujud
kemampuan untuk mendayagunakan potensi laut guna peningkatan
kesehahteraan rakyat secara optimal, serta terpeliharanya kelestarian
lingkungan hidup. Negara dan swasta serta pendayagunaan sumber daya
laut yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan
professional dengan iklim usaha yang yang sehat serta pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta terwujud kemampuan untuk
mendayagunakan potensi laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara optimal, serta terpeliharanya kelestarian hidup.
2.1.3.3 Dasar Pertimbangan Pengembangan Daerah Pantai
Pada suatu faktor yang umum dapat dikemukakan bahwa
perkembangan dan pertumbuhan daerah pantai terjadi karena potensi
sumber daya alam yang dimiliki daerah pantai yang dapat dimanfaatkan
secara ekonomis, seperti perikanan dan hasil laut lainnya serta potensi
keindahan alam pantai yang dapat dinikmati.
2.1.3.4 Tipologi Perkembangan Daerah Pantai
Ada dua jenis utama dari pola pengembangan pantai:
“Pertama, perkembangan daerah pantai yang intensif maupun yang
efektif secara continue disepanjang daerah pantai. Pola perkembangan
49
demikian terutama terjadi disepanjang daerah pantai di Pulau Jawa dan
sebagian di Pulau Sumatera. Perkembangan tersebut terjadi karena telah
berkembangnya jaringan sarana perhubungan darat yang menghubungkan
daerah-daerah sepanjang pantai. Kedua, perkembangan intensif yang
terjadi karena berpencar di kota-kota tertentu yang secara historis
mempunyai potensi perekonomian. Dalam pola yang kedua ini
perkembangan dan pertumbuhan hanya terjadi secara intensif pada lokasi-
lokasi tertentu saja dengan orientasi kedalaman”.
Dari segi fungsinya, daerah pantai dapat berkembangan sebagai
suatu kota, suatu desa, suatu pusat kegiatan rekreasi dan sebagai suatu
kegiatan fungsional khusus seperti industri, stasiun angkatan laut, pusat
pengolahan atau kegiatan khusus lainnya.
2.1.3.5 Konsepsi Dasar Pengembangan dan Pengendalian Potensi
Berdasarkan kecenderungan dan kemungkinan perkembangan
fungsi pantai, laut dan daerah sekitarnya, secara konseptual usaha
pengembangan dan pengendalian tanah pantai dapat dipertimbangkan
sebagai berikut:
1. Pengembangan daerah pantai secara mengelompok
2. Sehubungan dengan usaha pemanfaatan dan penggunaan
tanah pantai tersebut, usaha pengaturan dan pengendalian
perlu pula dilandasi oleh peraturan-peraturan serta
pengendalian yang baik
2.14 Manajemen Kawasan Pesisir Secara Terpadu
50
Masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan pesisir yang pesat
dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada wilayah pesisir baik dari
lingkungan pesisir atau sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu, mencari
solusi bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir untuk pembangunan terus
dilanjutkan tanpa menimbulkan dampak kerusakan. Bentuk-bentuk
manajemen kawasan pesisir secara terpilih melihat sumber daya pesisir
dan pemanfaatan sumber daya secara komperehensif lebih dari sebagai isu
sumber daya tunggal dan menterpadukan banyak penggunaan sumber daya
pesisir dan kebutuhan yang bertentangan ke dalam suatu proses
pengambilan keputusan yang seimbang menjadi alat sebagai
pemecahannya.
Menurut Dahuri (2008: 12) pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang
melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan
pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan
wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi:
sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Mengingat bahwa suatu
pengelolaan terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, implementasi,
monitoring, dan evaluasi. Maka jiwa atau nuansa keterpaduan tersebut
perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.
Sedangkan menurut Cincin-Sain, et. al. na “Pengelolaan pesisir
secara terpadu didefinisikan sebagai sebuah proses dinamik dan terus
51
menerus untuk perumusan keputusan pemanfaatan berkelanjutan
pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan
laut”.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengatasi fragmentasi yang
melekat didalam pendekatan pengelolaan sektoral. Orientasi pengelolaan
wilayah pesisir terpadu adalah multi tujuan, yaitu: (1) menganalisis
implikasi pembangunan, konflik pemanfaatan, dan hubungan antara proses
fisik dan kegiatan manusia, dan (2) mendukung keterkaitan dan
harmonisasi diantara kegiatan sektoral pesisir dan laut. (Cincin-Sain and
Knecht, 1998).
Menurut Sorensen dan Mc Ceary dalam Dahuri (2008: 5) adalah
sebagai berikut:
Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu adalah pengelolaan
pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat
dikawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang
kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang
terdapat didalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan
kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan
pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan
berkelanjutan. Proses pengelolaan ini dilakukan secara continue dan
dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi,
budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik
kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada.
52
Tujuan manajemen kawasan pesisir adalah untuk melindungi,
melestarikan dan melakukan restorasi sumberdaya-sumberdaya alam
dimana memungkinkan dan perlu mendorong pertumbuhan dan
pembangunan melalui perencanaan yang sehat secara interdisiplin dan
terpadu terhadap dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan dan proyek-
proyek yang dilakukan dan mengukur serta mengevaluasi konsekuensi-
konsekuensinya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang baik membutuhkan
suatu program pengelolaan yang terintegrasi. Program pengelolaan yang
terintegrasi dapat dilaksan akan jika didukung oleh tersedianya
informasi-informasi yang obyektif, akurat dan terbaharui guna membantu
penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pesisir menjadi
terintegrasi sehingga pengelolaannya dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
2.2 Penelitian Terdahulu
Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komperehensif dan
berkolerasi maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa penelitian awal
sebagai bahan rujukan yang pembahasan penelitiannya memiliki relevansi yang
sama dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat
membentuk kerangka berpikir dalam melakukan kajian. Berikut adalah bahan
rujukan penelitian terdahulu diantaranya:
Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan
Wilayah Pesisir di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang” ditulis oleh Irma
53
Widya Laksana mahasiswi studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir pantai di Kecamatan
Kronjo Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori keterpaduan
dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu keterpaduan sektor,keterpaduan wilayah
atau ekologis, keterpaduan stakeholders, keterpaduan antar berbagai disiplin ilmu
dan keterpaduan antar Negara atau wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masih adanya keterpaduan tumpang tindih, tidak keseimbangan dalam
pengelolaan darat dan laut, kurang berjalannya program dari pemerintah karena
kurangnya koordinasi melakukan pengelolaan pesisir secara bersama-sama
walaupun hanya sekedar membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang
ada.
Penelitian kedua adalah skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat
Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluk Naga”
ditulis oleh Abdulah Sapei pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pesisir dalam program PDPT di
Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluk Naga. Metode
penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
menggunakan teori partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa masih rendahnya masyarakat dalam berpartisipasi. Proses perencanaan
tidak melibatkan masyarakat luas hanya perwakilan dari setiap RW, dalam
54
pengawasan masyarakat tidak mengikuti pengawasan karena masyarakat hanya
mengetahui pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan
masyarakat merasakan manfaat yang sudah dilakukan namun dalam pemeliharaan
masih kurang baik dikarenakan belum kuatnya kelembagaan yang ada.
Penelitian ketiga adalah skripsi dengan judul “Pengelolaan Wilayah Pesisir
di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang” ditulis oleh Ratih
Permita pada tahun 2013. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana
pengelolaan wilayah pesisir di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian
menggunakan teori manajemen pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perencanaan tidak melibatkan masyarakat, lemahnya pengawasan, dan evaluasi
dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan sehingga tidak continue.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah ruang lingkup
penelitian ialah mengangkat tema wilayah pesisir. Penelitian pertama mengkaji
kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dilihat dari keterpaduan
beberapa sektor. Namun fokus yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan
penelitian pertama. Penelitian ini berfokus kepada manajemen pengelolaan
dimana perlu diterapkan dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang kedua ialah pada lokus
dalam penelitian yakni mengenai pesisir di Kecamatan Teluk Naga hanya saja
dalam penelitian ini hanya fokus pada 1 desa di Kecamatan Teluk Naga yaitu di
Desa Muara dan perbedaannya pada penelitian kedua dengan penelitian ini adalah
pada penelitian kedua mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan
55
Teluk Naga dalam program desa pesisir tangguh dan pada penelitian ini
membahas mengenai manajemen pengelolaan pesisir di Desa Muara.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ketiga ialah menjelaskan
mengenai manajemen pengelolaan di wilayah pesisir. Perbedaan dengan
penelitian ini ialah pada lokus penelitian yang berbeda dengan masalah yang ada.
2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting (Sugiyono, 2005: 65). Kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau
konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam
kerangka berpikir menjelaskan antar variabel. Kerangka berpikir merupakan
proses yang sangat penting dalam menyusun suatu penelitian, karena dalam
proses ini pembaca dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti dan
bagaimana urutan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus
penelitian adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk
Naga Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai Tahun 2015-2016).
Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan
informasi melalui pengamatan dan observasi langsung kelapangan serta
wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Badan Pembangunan dan
Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang, Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Dinas
56
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Muara,
Relawan Pesisir Mengajar dan Kelompok Masyarakat Pesisir di Desa Muara.
Pada saat melaksanakan pengamatan dan observasi dilapangan peneliti
menemukan hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan Pengelolaan Wilayah
Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang (Studi Kasus
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten Tangerang Tahun
2015-2016).
Kerangka berfikir menjelaskan bagaimana teori Menurut Dahuri (2008:
12) digunakan untuk menganalisa Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara
Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Secara Terpadu dalam program
gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang tahun 2015-2016
dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih
ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu
(integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir yang
berkelanjutan.Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral,
bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Mengingat bahwa suatu pengelolaan
(management) terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi.
57
Gambar 2.2
Kerangka Berpikir
Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa
Muara Kecamatan Teluk Naga
Kabupaten Tangerang (Studi kasus
program gerakan pembangunan
masyarakat pantai tahun 2015-2016)
Masalah-Masalah:
1. Kurang terjalinnya koordinasi antar organisasi perangkat
daerah terkait
2. Rendahnya sumber daya manusia di Desa Muara
3. Minimnya pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan
pada Desa Muara
4. Tidak adanya pengawasan secara lanjut mengenai
pelaksanaan program di Desa Muara
5. Tidak adanya sanksi dari pemerintah daerah terkait
aktivitas penambangan liar.
Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara
Terpadu menurut Dahuri ( 2008:12 )
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. Evaluasi
Output:
Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai di Desa Muara
sesuai Roadmap Program Gerakan
Pembangunan Masyarakat Pantai
Outcome:
Terlaksananya pengelolaan pesisir secara terpadu yakni
pengorganisasian perencanaan, pengawasan, pengendalian sumber
daya pesisir dan pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
(Sumber:Peneliti 2017)
58
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka peneliti
berasumsikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan
Teluk Naga Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai Tahun 2015-2016) masih belum optimal, masih diperlukan
perbaikan-perbaikan dalam pengelolaannya dilihat dari bagaimana pelaksanaan
yang dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan sampai evaluasi yang sesuai
dengan perencanaan.
59
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan
wilayah pesisir dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai yang
digunakan untuk mengatasi permasalahan di Wilayah Pesisir Desa Muara
Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang sesuai dengan rumusan masalah
dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif.
Menurut Sugiyono (2011:9), metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Menurut Satori dan Aan (2010: 22) menjelaskan bahwa penelitian
kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa ucapan atau tulisan diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu
menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang diamati
dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu
60
setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif
dan holistik.
Sedangkan menurut Moleong (2006: 6) mendefinisikan penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa lisan melalui ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati, dan
dapat digunakan untuk meneliti tentang bagaimana kehidupan di dalam
masyarakat menurut tingkah laku, sejarah, aktivitas sosial, dan juga sejarah.
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian
Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan
sebelumnya maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang pengelolaan
wilayah pesisir di Desa Muara pada program gerakan pembangunan masyarakat
pantai Kabupaten Tangerang periode 2015-2016.
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Tangerang, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang dan
61
Bangunan Kabupaten Tangerang, dan di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga
Kabupaten Tangerang.
3.4 Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan
penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut
pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan.
Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah:
1. Manajemen
Manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang
dilakukan melalui dan cara dengan beberapa orang.
2. Wilayah Pesisir
Wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang
ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas
kabupaten/ kota ke arah pedalaman.
3.4.2 Definisi Operasional
Mengacu dari konsep serta teori yang dipakai oleh peneliti,
maka dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori Menurut Dahuri
(2008: 12) pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu
pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau
lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan
(pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan
wilayah pesisir secara berkelanjutan.
62
Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi:
sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Mengingat bahwa
suatu pengelolaan terdiri dari empat tahap utama: perencanaan,
implementasi, monitoring, dan evaluasi. Maka jiwa atau nuansa
keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan
sampai evaluasi.
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011: 223),
dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia
sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya
belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur
penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya
tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih
perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak
pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri
sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.
Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011:224) peneliti sebagai
instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari
lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian
63
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan
dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test
atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering
merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia
dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan
arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan
data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai
balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan
7. Dalam penelitian dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang
menyimpang justri diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain
bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan
dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.
Menurut Lofland dan Loflang dalam Moleong (2005: 157) sumber data primer
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data
tambahan atau data sekunder seperti dokumen, gambar dan lain-lain. Adapun
alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa
wawancara, buku catatan, kamera dan alat perekam.
64
3.6 Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan
dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin
dalam Penelitian Kualitatif (2009: 76-77) menjelaskan objek dan informan dalam
penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus
penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada
judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan
masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang
memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang
memahami objek penelitiannya. Jadi, objek penelitiannya yaitu Pengelolaan
Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan
informan penelitiannya diperoleh dengan cara teknik pengambilan sumber data
yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah purposive.
Menurut Patton dalam Denzim (2009:29), alasan logis dibalik teknik
sampel bertujuan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan
informan kunci (key informan) di dalam situasi yang sesuai dengan fokus
penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi
sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan secara partisipan
langsung.
Berdasarkan kriteria diatas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi
informan peneliti adalah semua konstituen yang terlibat langsung dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten
Tangerang. Yang menjadi informan kunci (key informan) dan informan kedua
(secondary informan), adalah:
65
Tabel 3.1
Informan Penelitian
No.
Kode
Informan Status Sosial Keterangan
1 I1
Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan
Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Key Informan
2 I2 Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan
Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Key Informan
3 I3 Pelaksana Bidang Pengembangan Kelembagaan
Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Key Informan
4 I4 KepalaSeksi Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kabupaten Tangerang Key Informan
5
I5
KepalaSeksi Konservasi Rehabilitasi Lahan Kritis
dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
Key Informan
6 I6 Kepala Desa Muara Key Informan
7 I7 Relawan Pesisir Mengajar Desa Muara Secondary
Informan
8 I8 Kelompok Masyarakat Wisata Mangrove Desa
Muara
Secondary
Informan
9 I9 Kelompok Masyarakat Tambak Desa Muara Secondary
Informan
10 I10 Kelompok Masyarakat Nelayan Tangkap Desa
Muara
Secondary
Informan
(Sumber: Peneliti, 2016)
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data
Menurut Sugiyono (2011: 226) teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berikut adalah beberapa
teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:
66
3.7.1.1 Metode Observasi (Pengamatan)
Nasution dalam Sugiyono (2011: 226) menyatakan bahwa
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan
hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan
keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang
diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan.
Soehartono (2004: 70) menjelaskan dalam observasi
partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian
atau pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh subjek yang diteliti atau diamati, seolah-olah merupakan
bagian dari mereka. Dalam jenis prosedur ini, peneliti adalah
bagian dari keadaan alamiah, tempat dilakukannya observasi.
Dalam observasi nonpartisipan, pengamat berada diluar
subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kgiatan-kegiatan yang
mereka lakukan. Dengan demikian pengamat akan lebih mudah
mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.
Black & Champion menjelaskan dalam prosedur ini,
peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, tempat dilakukannya
observasi. Prosedur ini dapat dikembangkan dengan beberapa cara.
Observasi partisipan dianggap memiliki daya tarik yang tinggi
sebagai suatu metode, namun tidak setiap orang ingin atau mampu.
67
Black & Champion (2005: 289) menyatakan dalam
observasi non partisipan peranan tingkah laku peneliti dalam
kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang
dituntut. Observasi non partisipan adalah suatu prosedur yang
dengan peneliti mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan
alamiah, tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi terhadap
kegiatan dilingkungan yang diamati.
Sugiyono (2011: 228) menyatakan berdasarkan cara
pengamatan yang dilakukan, observasi juga membedakan menjadi
2 bagian yaitu observasi tidak berstruktur dan observasi
berstruktur. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang
tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan
diobservasi.
Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti
tentang apa yang diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti
tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya
berupa rambu-rambu pengamatan. Soehartono menjelaskan,
observasi berstruktur digunakan apabila peneliti memusatkan
perhatian pada tingkah laku tertentu sehingga dapat dibuat
pedoman tentang tingkah laku tertentu sehingga dapat dibuat
pedoman tentang tingkah laku apa saja yang diamati.
Dalam penelitin ini, peneliti melakukan observasi non
partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam
68
mengawasi Manajemen Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan peneliti hanya
menjadi pengamat yang independen.
3.7.1.2 Wawancara
Moleong (2006: 186) menyatakan metode wawancara
merupakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian
kualitatif. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,
percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Sedangkan menurut Soehartono (2004: 68), wawancara
adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara
langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-
jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
Metode wawancara dapat diperlukan hanya sebagai tool
pengumpul data bersama-sama dengan instrumen lain.
Menurut Sugiyono (2011: 138) menjelaskan bahwa:
wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
jumlahnya sedikit/ kecil.
69
Sugiyono (2011: 140) mengemukakan bahwa wawancara
dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur melalui
tatap muka maupun dengan menggunakan telepon, media internet,
atau dapat dilakukan wawancara tertulis melalui surat bertujuan
menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik
penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi
tidak berperan dan wawancara mendalam. Dimana menurut Bungin
(2009: 108) wawancara mendalam ialah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau
tanpa pedoman wawancara.
3.7.1.2.1 Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam
mencari data dari para informan dan memudahkan peneliti
dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan
informasi, seperti berikut:
70
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
Indikator Informan Penelitian Pertanyaan
1. Panning/
Perencanaan
I1, I2, I3, I4
1. Penetapan tujuan-tujuan dalam
pengelolaan wilayah pesisir
program gerakan pembangunan
masyarakat pantai
2. Penetapan strategi dalam
mencapai tujuan dari pengelolaan
wilayah pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai
3. Penetapan sasaran dalam
pengelolaan wilayah pesisir
program gerakan pembangunan
masyarakat pantai
4. Pihak yang terkait dalam
perencanaan pengelolaan di
wilayah pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai
5. Perencanaan dan pengelolaan
sumber daya pesisir berdasarkan
kepentingan masyarakat
71
6. Keterpaduan perencanaan dari
berbagai sektor
7. Transparansi terhadap
perencanaan pengelolaan wilayah
pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai
8. Hambatan yang dialami dalam
perencanaan pengelolaan program
gerakan pembangunan masyarakat
pantai di Desa Muara
2. Pelaksanaan I2, I3, ,I5, ,I6,I7,I8,I9,I10
1. Pihak yang bertanggung jawab
dalam mengelola wilayah pesisir
2. Koordinasi dinas-dinas terkait
dalam pengelolaan wilayah
pesisir
3. Bantuan yang diberikan untuk
masyarakat Desa Muara
4. Pengembangan dari potensi yang
ada
5. Koordinasi antara Pemerintah
dengan masyarakat Desa Muara
72
6. Keterbukaan/ Transparansi
dalam pelaksanaan program
gerakan pembangunan
masyarakat pantai di Desa Muara
7. Peran masyarakat dalam
mengelola Desa Muara
8. Tanggapan mengenai adanya
program gerakan pembangunan
masyarakat pantai di Desa Muara
dalam pengelolaan wilayah
pesisir
9. Hambatan dari pelaksanaan
pengelolaan wilayah pesisir
3. Pengawasan I2, I3, I8,I9,I10
1. Bentuk pengawasan yang
dilakukan dalam pengelolaan
wilayah pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai
2. Masyarakat ikut dilibatkan dalam
pengawasan
3. Hambatan dalam pengawasan
pengelolaan wilayah pesisir
73
program gerakan pembangunan
masyarakat pantai
4. Evaluasi I2,I3, 1. Sanksi yang diberikan kepada
penyimpangan pengelolaan
wilayah pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai
2. Kepastian hukum yang berlaku
3. Acuan dalam perencanaan
program gerakan pembangunan
msyarakat paantai dalam
pengelolaan wilayah pesisir di
desa muara sudah baik
4. Target yang dicapai
( Sumber: Peneliti, 2017 )
3.7.1.3 Studi Kepustakaan
Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah
oleh para ahli, diantaranya yang dikenal adalah: kajian pustaka,
tinjauan pustaka, kajian teoritis dan tinjauan teoritis. Penggunaan
istilah-istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya umum
yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan
dengan topik penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan
74
meliputi proses umum, seperti: mengidentifikasi teori secara
sistematis, penemuan pustaka, analisis dokumen yang memuat
informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.
Dalam hal ini, peneliti melakukan studi kepustakaan
melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, buku-buku,
maupun artikel atau memuat konsep dan teori yang dibutuhkan
terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.
3.7.1.4 Studi Dokumentasi
Dokumen merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data
sekunder didalam penelitian ini. Menurut Guba dan Licoln (2009:
290), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari
record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang
penyidik. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai
teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang
diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian,
baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil
pekerjaan serta berupa foto.
3.7.2 Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan pekerjaan yang sangat sulit dalam
penelitian, membutuhkan kerja keras, ketelitian dan memerlukan adanya
kreatifitas yang tinggi. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:
5), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis
transkip interview, catatan dilapangan dan bahan-bahan lain yang
75
didapatkan yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan
pemahaman terhadap suatu fenomena dan membantu untuk
mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Tersirat dalam penjelasan
ini, bahwa analisis data terkait dengan pengumpulan dan interpretasi data.
Sedangkan analisis data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen
didalam Moleong (2006: 248) analisis kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan
kepada orang lain.
Menurut Moleong (2006: 280) analisis data merupakan proses
mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja. Pada penelitian tindakan, analisis datanya lebih banyak
menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pada penelitian ini peneliti
menggunakan proses analisis data dari Prasetya Irawan yang terdiri dari
pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisasi
data, penyimpulan sementara, triangulasi, penyimpulan akhir.
1. Pengumpulan data mentah
Analisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data mentah,
misalnya dengan wawancara, observasi lapangan dan kajian pustaka.
Pada tahap ini dibutuhkan alat-alat pendukung seperti tape recorder,
76
kamera dan lain-lain. Yang dicatat adalah data apa adanya (verbatim),
tidak diperkenankan untuk mencampur adukkan pikiran, pendapat
maupun sikap dari peneliti itu sendiri.
2. Transkip Data
Pada tahap ini, catatan hasil wawancara diubah kebentuk tertulis
seperti apa adanya (verbatim), bukan hasil pemikiran dan pendapat
peneliti.
3. Pembuatan Koding
Pada tahap ini, membaca ulang seluruh data yang sudah di transkip.
Baca pelan-pelan dengan sangat teliti, sehingga menemukan hal-hal
penting yang perlu dicatat dengan mengambil kata kuncinya, data
kata kunci ini kemudian diberi kode.
4. Kategorisasi Data
Pada tahap ini, meneliti mulai “menyederhanakan” data dengan cara
“mengikat” konsep-konsep atau kata-kata kunci dalam satu besaran
yang dinamakan “kategori”.
5. Penyimpulan Sementara
Membuat penyimpulan sementara berdasarkan data yang ada tanpa
memberi penafsiran dari pikiran penulis/ peneliti, kesimpulan ini
100% harus berdasarkan data. Jika ingin memberikan penafsiran
sendiri maka tuliskan pada bagian akhir kesimpulan sementara yang
disebut dengan Observer’s Comments (OC).
77
6. Triangulasi
Teknik triangulasi bertujuan untuk memperkuat temuan-temuan,
adalah proses check and recheck antara satu sumber data dengan
sumber lainnya.
7. Penyimpulan Akhir
Apabila temuan yang dihasilkan peneliti dapat terjamin validitasi dan
reabilitasnya maka dibuat simpulan akhir.
Pendapat lain menurut Miles dan Huberman ( 2007: 26 ),
memahami bahwa: “ Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan
penelitian sehingga sampai tuntas, dan adanya sampai jenuh. Aktifitas
dalam analisis data yaitu Reduction, data display dan conclusion drawing/
verification.
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)
Sumber: Milles dan Huberman, 2007:54
Data
Collecting
Data
Display
Verification
Data
Reduction
78
3.7.2.1 Uji Keabsahan Data
Menurut Sugiyono (2011: 267) keabsahan data atau
validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila
tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan
apa yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti.
Validitas dalam penelitian kualitatif memiliki keterkaitan
dengan deskripsi dan eksplanasi dan terlepas apakah eksplanasi-
eksplanasi tersebut sesuai dan cocok dengan deskripsi atau tidak.
Terdapat dua macam, validitas yaitu validitas internal dan
validitas eksternal. Validitas internal dalam penelitian kualitatif
disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan.
Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut
transferabilitas. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar
transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca memperoleh
gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus
penelitian.
Sedangkan reliabilitas menunjuk pada keterandalan alat
ukur atau instrument penelitian reliabilitas. Stainback menyatakan
bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan
79
stabilitas data atau temuan. Peneliti kualitatif lebih menekankan
pada aspek validitas karena suatu realitas itu bersifat majemuk,
dinamis sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti
semua.
Penelitian ini, adapun untuk pengujian keabsahan datanya
peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi
dengan sumber menurut Patton dalam Moleong (2005: 330-331)
berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda alam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan
cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada,
orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan.
80
Selain itu, peneliti pun melakukan membercheck, yaitu proses
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan
membercheck adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai
dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, tujuan
membercheck adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam
penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau
informan. Setelah membercheck dilakukan, maka pemberi data dimintai
tandatangan sebagai bukti otentik bahwa penliti telah melakukan
membercheck. ( Moleong, 2005: 330-331 ).
3.8 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan
dilakukan. Berikut ini merupakan jadwal penelitian Pengelolaan Wilayah Pesisir
di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang (Studi kasus
program gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang periode
2015-2016).
81
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Jan
1 Pengajuan Judul
2 Observasi Awal
3 Penyusunan Proposal
4 Seminar Proposal
5 Revisi Proposal
6 Pengumpulan Data
7 Pengolahan dan Analisis data
8 Sidang Skripsi
9 Revisi Skripsi
KegiatanNo. 2016
Waktu Penelitian
2017
82
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan deskripsi wilayah
gambaran umum Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang,
gambaran umum Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, gambaran umum
Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang, gambaran umum Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, gambaran umum Seksi
Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Hal tersebut
dipaparkan dibawah ini.
4.1.1 Gambaran Umum Desa Muara
Desa Muara adalah salah satu desa pesisir yang berada di
Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Wilayah Desa Muara
sangat strategis karena mempunyai kawasan diantara dua kota yaitu Kota
Tangerang dan DKI Jakarta. Letak geografis Desa Muara terletak pada
10o20’-106
o43’ Bujur Timur dan 6
o00’6
o00’6
o20’ Lintang Selatan. Luas
wilayah Desa Muara 505 Ha dan merupakan daerah daratan rendah
dengan ketinggian dari permukaan laut 40 m.
83
Secara administratif, Desa Muara terdiri dari 8 dusun, 8 RW dan
22 RT dengan berbatasan langsung dengan wilayah/ daerah lain yaitu:
Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Muara
Sebelah Utara Laut Jawa
Sebelah Timur Desa Lemo
Sebelah Selatan Desa Lemo
Sebelah Barat Desa Tanjung Pasir
( Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, 2016)
Jumlah penduduk Desa Muara pada tahun 2016 berjumlah 3494
jiwa dengan 1698 jiwa penduduk laki-laki dan 1796 jiwa penduduk
perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga 979.
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Thn
Jenis
Kelamin&
Jumlah KK
Rukun Warga (RW)
Jumlah 1
&
2
3 4 5 6 7 8
2016
Perempuan 662 170 130 170 150 145 369 1796
Laki-Laki 531 210 130 210 230 165 222 1698
Jumlah KK 265 125 100 115 95 90 189 979
(Sumber: Data Monografi Desa, 2016)
Penduduk Desa Muara mayoritas berasal dari suku betawi. Dengan
kata lain menjunjung tinggi Kulturalisme. Ini tak ubahnya dengan
84
kehidupan masyarakat Betawi di Jakarta zaman dahulu. Secara biologis,
mereka yang mengaku sebagai orang betawi adalah hasil perkawinan dari
campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil perkawinan antar
etnis dan bangsa di masa lalu. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan
berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta.
Dilihat dari agamanya, di Desa Muara mayoritas menganut agama islam
dengan jumlah presentase 87% dan adat istiadat yang dianut ditengah
masyarakat senantiasa berkaitan dengan agama yang dianut dapat dilihat
dari sarana peribadatan di Desa Muara dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.3
Sarana Peribadatan Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten
Tangerang
Sarana Peribadatan Jumlah
Masjid 2
Mushola 8
Majelis Ta'lim 6
Sarana Peribadatan
Lainnya 0
(Sumber: Data Monografi Desa, 2016)
Sarana pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan karena
sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana dapat
pendidikan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar
mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu
wilayah tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sarana
pendidikan yang berada di Desa Muara:
85
Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Muara
Sarana Pendidikan Jumlah
PAUD 2
SD Negeri 3
SLTP Terbuka 1
SLTA 0
(Sumber: Data Monografi Desa,2016)
Sarana dan prasarana ekonomi masyarakat dapat berguna untuk
mendukung penyelenggaraan proses perekonomian masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam suatu wilayah tertentu dalam
rangka mencapai tujuan tertentu.sarana perekonomian pada Desa Muara:
Tabel 4.5
Sarana Perekonomian di Desa Muara
Sarana Perekonomian Jumlah
Koperasi 2
Pasar 0
Kedai 32
Kios Kelontong 5
Bengkel 6
Toko 2
Percetakan/Sablon
0
Material
Swalayan
Supermall
Penggadaian
Bank BRI
Bank Swasta
Pos Giro
(Sumber: Data Monografi Desa, 2016)
86
4.1.2 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.172-HUK/2017
tentang Pembentukan Tim Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Budidaya Tahun
Anggaran 2017
Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.172-HUK/2017
tentang Pembentukan Tim Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2017
menetapkan:
1. Membentuk Tim Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Budidaya Tahun Anggaran
2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut:
a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
Tangerang.
b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang
c. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan
Kelembagaan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang
d. Sekretaris : SM. A. Hari Mahardika, S.Pi
e. Anggota :
1) Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
87
2) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
3) Kepala Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
4) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
5) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya
pada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
6) Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang
7) Kepala Seksi Kawasan Budidaya pada Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang
Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas
sebagai berikut:
1) Pengarah
a. Merekomendasikan kebijakan untuk berkelanjutan pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir;
b. Memberikan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, saran,
bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa/
kelurahan.
2) Penanggungjawab
88
a. Merekomendasikan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir;
b. Memberikan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, saran dan
bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa/
kelurahan.
3) Wakil Ketua
a. Melakukan identifikasi permasalahan prioritas berkaitan dengan
aspek manusia, usaha, sumberdaya, infrastruktur/ lingkungan,
bencana dan perubahan iklim, serta kelembagaan desa sasaran;
b. Memberikan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, saran dan
bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa/
kelurahan;
c. Melakukan tugas-tugas lain sebagaimana diperlukan dalam
pelaksanaan dan keberlanjutan Pemberdayaan Sosial Budaya
Masyarakat Pesisir di daerah.
4) Sekretaris
a. Membantu Ketua Tim Kerja melakukan identifikasi
permasalahan prioritas berkaitan dengan aspek manusia, usaha,
sumberdaya, infrastruktur/ lingkungan bencana dan perubahan
iklim, serta kelembagaan desa sasaran;
b. Membantu Ketua Tim Kerja memberikan pembinaan,
pembimbingan, pengarahan, saran, dan bahan pertimbangan
dalam pelaksanaan kegiatan di desa/ kelurahan;
89
c. Melakukan tugas-tugas lain sebagaimana diperlukan dalam
membantu Ketua Tim Kerja melaksanakan dan keberlanjutan
kegiatan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir di
daerah;
d. Pengarsipan semua dokumen yang berkaitan dengan tim kerja.
5) Anggota
a. Membantu Ketua Tim Kerja memberikan pembinaan,
pembimbingan, pengarahan, saran dan bahan pertimbangan
dalam pelaksanaan kegiatan di desa/ kelurahan;
b. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Budaya
Masyarakat Pesisir di daerah.
4.1.2.1 Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang
Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang sebagai lembaga teknis daerah
dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor
11Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Tangerang, Dinas
90
Perikanan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu
Bupati Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan, sehingga keberadaan
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang mempunyai arti penting
bagi masyarakat khususnya pada wilayah pesisir.
a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
Tugas
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas
pokok yaitu perumusan kebijakan teknis bidang perikanan,
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
perikanan, pelaksanaan administrasi dinas perikanan dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Fungsi
1) Merumuskan program kerja Dinas Perikanan;
91
2) Mengkoordinasikan kebijakan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya,
bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan;
3) Membina kegiatan bidang pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, bidang
pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya, bidang
pengembangan dan kelembagaan perikanan;
4) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya,
bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan;
5) Menyelenggarakan kegiatan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya,
bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan;
6) Mengevaluasi pelaksanaan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya,
bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan;
b. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
92
Kabupaten Tangerang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang terdiri dari 1
(satu) Kepala Dinas dan Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga)
Bidang, dan 6 (enam) seksi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. Tugas Pokok
Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang
perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja Dinas Perikanan;
2) Mengkoordinasikan kebijakan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan
93
pemberdayaan pembudidaya, bidang pengembangan dan
kelembagaan perikanan;
3) Membina kegiatan bidang pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan
pembudidaya, bidang pengembangan dan kelembagaan
perikanan;
4) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan
pemberdayaan pembudidaya, bidang pengembangan dan
kelembagaan perikanan;
5) Menyelenggarakan kegiatan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan
pemberdayaan pembudidaya, bidang pengembangan dan
kelembagaan perikanan;
6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan
pemberdayaan pembudidaya, bidang pengembangan dan
kelembagaan perikanan;
7) Melaporkan pelaksanaan bidang pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan
pemberdayaan pembudidaya, bidang pengembangan dan
kelembagaan perikanan;
94
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian Sekretariat Dinas.
Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian, masing-masing
sub bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris.
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan perencanaan dan keuangan dinas.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan kegiatan bidang umum dan
kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan
Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan dipimpin
oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok penyiapan
rumusan kebijakan teknis kegiatan terkait pengembangan sarana
nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, penyiapan
rencana dan program kerja kegiatan terkait pengembangan sarana
nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, penyiapan
pengendalian kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan,
pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, penyiapan bimbingan
95
kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan
pemberdayaan nelayan, pengelolaan administrasi kegiatan terkait
pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan
nelayan.
Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan
membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
a. Seksi Pengembangan Sarana Nelayan
Seksi Pengembangan Sarana Nelayan mempunyai tugas pokok
yakni melakukan penyusunan kegiatan bidang pengembangan
sarana nelayan.
b. Seksi Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan
Seksi Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan
mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kegiatan
pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan.
4. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya
Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya
dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,
melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan
dan pemberdayaan pembudidaya.
Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya
membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
96
a. Seksi Teknologi Produksi dan Usaha Budidaya
Seksi Teknologi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas
melakukan penyusunan kegiatan teknologi produksi dan usaha
budidaya.
b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan
Budidaya
c. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan
Budidaya mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan
Pemberdayaan, Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan Budidaya.
5. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan
Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan
dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian Bidang Pengembangan dan
Kelembagaan Perikanan.
Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan
membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
a. Seksi Teknologi Hasil Perikanan
Seksi Teknologi Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan
penyusunan kegiatan teknologi hasil perikanan.
97
b. Seksi Akses Pasar, Permodalan dan Kelembagaan
Perikanan
Seksi Akses Pasar, Permodalan dan Kelembagaan Perikanan
mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan akses
pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis
operasional/ kegiatan teknis penunjang dilingkungan Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya
pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja
atau karena jam tertentu.
4.1.2.2 Gambaran Umum Bidang Perencanaan Ekonomi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Tangerang
Bidang perencanaan ekonomi adalah salah satu bidang
yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang sebagaimana Peraturan Bupati No 109
Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok
dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tangerang yang berkedudukan dibawah dan
98
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang perencanaan
ekonomi dipimpin oleh kepala bidang dengan membawahi Sub
bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, sub
bidang investasi dan usaha daerah, dan sub bidang tugas
pembantuan dan kerja sama.
Bidang perencanaan ekonomi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian bidang ketahanan pangan dan
pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta tugas
pembantuan dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang
perencanaan ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyiapan rumus kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan
pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta
tugas pembantuan dan kerjasama;
2) Penyiapan rencana dan program bidang ketahanan pangan dan
pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta
tugas pembantuan dan kerjasama;
3) Penyiapan pengendalian program ketahanan pangan dan
pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta
tugas pembantuan dan kerjasama;
99
4) Penyiapan bimbingan pelaksanaan program ketahanan pangan
dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha daerah serta
tugas pembantuan dan kerjasama;
5) Pengelolaan administrasi pelaksanaan program ketahanan
pangan dan pemberdayaan masyarakat, investasi dan usaha
daerah serta tugas pembantuan dan kerjasama.
4.1.2.3 Gambaran Umum Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
Seksi perencanaan tata ruang adalah salah satu seksi pada
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 101 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
Seksi perencanaan tata ruang di pimpin oleh Kepala Seksi.
Kepala seksi perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan
penyusunan kegiatan perencanaan tata ruang. Dalam melaksanakan
tugas, kepala seksi perencanaan tata ruang mempunyai rincian
tugas:
a. Merencanakan kegiatan perencanaan tata ruang berdasarkan
rencana strategis;
100
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang yang
meliputi penyiapan bahan dan konsep kebijakan dalam rangka
penyusunan dan atau evaluasi rencana rinci tata ruang sesuai
dengan peraturan yang berlaku, pengendalian pemanfaatan ruang,
pelaksanaan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penataan
ruang sebagai perwujudan penyebarluasan informasi penataan
ruang;
c. Menyiapkan konsep surat keterangan peruntukkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku sebagai perwujudan kesesuaian
pengembangan wilayah dengan rencana tata ruang;
d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan pada
lingkup seksi perencanaan tata ruang sesuai dengan keahlian yang
dimiliki;
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang;
f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup seksi
perencanaan tata ruang; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.
4.1.2.4 Gambaran Umum Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan
Kritis dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
101
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 147 Tahun
2017 Tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Seksi
Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati
mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan konservasi, rehabilitasi
lahan kritis dan keanekaragaman hayati dan dipimpin oleh kepala
seksi. Selain melaksanakan fungsi, Kepala Seksi Konservasi,
Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati juga
mempunyai tugas, antara lain:
a. Merencanakan kegiatan konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan
keanekaragaman hayati sesuai dengan program seksi konservasi,
rehabilitasi lahan kritis fan keanekaragaman hayati sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
c. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
d. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan sub bidang konservasi dan rehabilitasi lahan kritis
dan keanekaragaman hayati;
f. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan seksi konservasi dan
rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati;
102
g. Membuat laporan hasil kegiatan seksi konservasi dan rehabilitasi
lahan kritis dan keanekaragaman hayati;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat
dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menurut Dahuri (2008:12) ,
teori tersebut menggambarkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua
atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (
pembangunan ) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah
pesisir secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi:
sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Mengingat bahwa suatu
pengelolaan terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, implementasi,
monitoring, dan evaluasi. Maka jiwa atau nuansa keterpaduan tersebut
perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Dalam
penelitian mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara
Kecamatan Teluk Naga (Studi Kasus Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai Tahun 2015-2016) ini metode penelitian yang
103
digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata
dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan
dokumentasi. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan
pengamatan yang berupa dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari
informan penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya
pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam proses analisa dalam
penelitian ini yaitu menggunakan proses analisis data dari Prasetya Irawan
yang terdiri dari pengumpulan data mentah, transkip data yakni catatan
hasil wawancara diubah kebentuk tertulus seperti apa adanya ( verbatim ),
pembuatan koding, kategorisasi data yaitu mulai menyederhanakan data
dengan cara mengikat konsep-konsep atau kata-kata kunci dalam satu
besaran yang dinamakan kategori, selanjutnya membuat penyimpulan
sementara, memakai teknik triangulasi bertujuan untuk memperkuat
temuan-temuan dengan proses check and recheck antara satu sumber data
dengan sumber lainnya berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda alam penelitian kualitatif dan terkahir membuat kesimpulan
akhir Apabila temuan yang dihasilkan peneliti dapat terjamin validitasi
yang dimana hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas
yang tinggi bilamana para pembaca memperoleh gambaran dan
104
pemahaman yang jelas tentang konteks dan focus penelitian dan dilakukan
reabilitasnya dengan melakukan membercheck, yaitu proses pengecekan
data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck
adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa
yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, tujuan membercheck adalah
agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan
sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah
membercheck dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai
bukti otentik bahwa penliti telah melakukan membercheck.
4.2.2 Deskripsi Informan
Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-
informan yang diambil yang bersifat purposive sesuai dengan kebutuhan
penelitian sehingga data dan informasi yang diambil mencapai titik jenuh
dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian sosial dengan
metode kualitatif, informan menjadi salah satu hal yang sangat penting,
informan sebagai sumber data kualitatif.
Adapun informan-informan yang peneliti tentukan adalah orang
yang menurut peneliti adalah orang yang memiliki informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti. Dengan demikian, dalam penelitian Pengelolaan
Wilayah Pesisir Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten
Tangerang (Studi Kasus Program Gerakan Pembangunan Masyarakat
Pantai Tahun 2015-2016) ini yang menjadi informan antara lain:
105
Tabel 4.6
Informan Penelitian
No Kode Nama Informan Keterangan
1 I1 Ruslan Farid,
S.P.,M.M
Kepala Sub Bidang Ketahanan
Pangan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang
2 I2 Hairul Latif,
A.Pi.,M.M
Kepala Bidang Pengembangan dan
Kelembagaan Perikanan Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang
3 I3 SM. Hari
Mahardika, S.Pi
Pelaksana Bidang pengembangan dan
Kelembagaan Perikanan Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang
4 I4 Erni Nurlaeni
Kepala Seksi Perencanaan Tata
Ruang Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kabupaten Tangerang
5 I5 Endang Setiawan,
S.P
Kepala Seksi Konservasi,
Rehabilitasi Lahan Kritis dan
Keanekaragaman Hayati Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Tangerang
6 I6 Mohamad Yasin Kepala Desa Muara
7 I7 Tamimah Relawan Desa Muara
8 I8 Aab Kelompok Masyarakat Mangrove
Desa Muara
9 I9 Yatno Kelompok Masyarakat Tambak Desa
Muara
10 I10 Sugeng Kelompok Masyarakat Nelayan
Tangkap Desa Muara
106
4.3 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian
Pembahasan adalah langkah melakukan pemaparan lebih lanjut terhadap
hasil analisis data yang telah dideskripsikan. Dalam pembahasan peneliti akan
menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang didasari data yang
didapat peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun
pembahasan pada penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Wilayah Pesisir
Secara Terpadu menurut Dahuri (2008:12) dimana dalam teori Dahuri proses
pengelolaan ini melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan
pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai
pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini,
keterpaduan (integration) mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan
keterkaitan ekologis. Dan bahwa suatu pengelolaan (management) terdiri dari
empat tahap utama: perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
4.3.1` Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Tahun 2015-
2016
Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara
mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada, yang
menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik penggunaan,
pencemaran dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan
tersebut, selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya alam dan
ekosistem yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat
107
pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budidaya setempat seperti
jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencaharian
masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain. Berikut isu
yang berada di desa pesisir Kabupaten Tangerang:
Tabel 4.7
Isu Strategis Aspek Sumber Daya Alam & Lingkungan
Desa Pesisir Kabupaten Tangerang
(Sumber: Dinas Perikanan, 2017)
K1 K2 K3 K5 K6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Abrasi Pantai √ √ √ √ √
2 Degradasi Ekosistem √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3Sampah dan Limbah
Domestic√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Pencemaran Industri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Banjir √ √ √
Isu StrategisNo
.
Lokasi (Kecamatan/ Desa)
K4 K7 K8
108
Tabel 4.8
Isu Strategis Aspek Perekonomian Wilayah Timur Kabupaten Tangerang
(Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, 2017)
K5 K6
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
Air laut yang digunakan
sebagai input produksi
bandeng tercemah
limbah
√ √ √ √ √ √ √
2
Permodalan untuk
pengembangan koperasi
nelayan masih sangat
minim
√ √ √ √ √ √
3
Pemahaman dan
keterampilan masyarakat
pantai (petani dan
nelayan) dalam
mengelola koperasi
masih sangat terbatas
√ √ √ √ √ √ √
4
Lahan untuk budidaya
ikan bandeng dan rumput
laut merupakan properti
perusahaan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5
Pantai dan perairan
pesisir banyak dipenuhi
oleh sampah, bambu dan
limbah rumah tangga
√ √ √ √ √
6
Permodalan untuk
pengembangan usaha
pengolahan bandeng
presto terkendala oleh
ketersediaan modal
√
7
Pengolahan pupuk
kandang sapi masih
berskala rumah tangga
dan memerlukan suntikan
modal untuk
pengembangan usahanya
√
No Isu Strategis
Lokasi (Kecamatan/ Desa)
K7 K8
109
Tabel 4.9
Isu Strategis Aspek Infrastruktur Dasar Wilayah Timur Kabupaten
Tangerang
(Sumber: Dinas Perikanan, 2017)
K5 K6
12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Tempat Pemakaman Umum √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Kantor Desa (rehab) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Pos kesehatan/ Posyandu √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 MCK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Bak Sampah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Tempat Pembuangan Sampah √ √ √ √ √ √ √ √
7 Drainase (SPAL) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 Sarana Air Bersih √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Saluran Irigasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 Gedung PAUD √ √ √ √ √ √ √
11 Gedung TPA √ √ √ √ √ √
12 Bangunan TK √ √ √ √ √ √
13 Pembangunan Sekolah (SD-SMP) √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 Perpustakaan √ √
15 Majelis Taklim √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 Mushola √ √ √ √ √ √ √ √
17 Masjid (rehab) √ √ √ √ √ √ √ √
18 Pembangunan Jembatan √ √ √ √ √ √ √ √
19 Jalan Lingkungan/ Poros Kampung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 Jalan Desa √ √ √ √ √ √ √ √
21 Jalan Pavin Blok √ √ √ √ √ √ √ √
Sarana Prasarana Pendidikan
Sarana Peribadatan
Sarana Transportasi & Perhubungan
No Isu Strategis
Lokasi (Kecamatan/Desa)
K7 K8
Sarana Publik
Sarana Prasarana Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
Sarana Prasarana Ekonomi
110
Keterangan Tabel:
K1 : Kecamatan Mekarbaru
1 : Desa Jenggot
K2 : Kecamatan Kronjo
2 : Desa Kronjo
3 : Desa Pagedangan Ilir
4 : Desa Muncung
K3 : Kecamatan Kemiri
5 : Desa Patra Manggala
6 : Desa Lontar
7 : Desa Karanganyar
K4 : Kecamatan Mauk
8 : Desa Mauk Barat
9 : Desa Ketapang
10 : Desa Tanjung Anom
11 : Desa Marga Mulya
K5 : Kecamatan Sukadiri
12 : Desa Karang Serang
13 : Desa Surya Bahari
111
14 : Desa Kohot
15 : Desa Sukawali
16 : Desa Kramat
K7 : Kecamatan Teluk Naga
17 : Desa Tanjung Burung
18 : Desa Tanjung Pasir
19 : Desa Muara
20 : Desa Lemo
K8 : Kecamatan Kosambi
21 : Desa Kosambi Barat
22 : Desa Kosambi Timur
23 : Desa Salembaran Jaya
24 : Desa Salembaran Jati
25 : Desa Dadap
Kabupaten Tangerang memiliki salah satu program pembangunan
unggulan, yang dikenal dengan GERBANG MAPAN (gerakan
pembangunan masyarakat pantai). Program GERBANG MAPAN
dirancang, direncanakan, dan dilaksanakan secara matang dengan tahapan
dan indikator yang jelas dan terukur, sehingga program tersebut dipahami
dan mudah dilaksanakan oleh pelaksana dan penerima manfaat yaitu
112
aparat pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, program Gerbang
Mapan mempunyai arti penting bagi masyarakat khususnya masyarakat
pesisir.
Adapun dalam pembuatan perencanaan pengelolaan wilayah
pesisir dalam program gerbang mapan menetapkan tujuan program
Gerbang Mapan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh I3, menjelaskan
tujuan diadakan program gerbang mapan sebagai berikut:
“Program Gerbang Mapan merupakan salah satu program
unggulan dari Bupati Tangerang untuk mengatasi permasalahan dan isu
di wilayah pesisir termasuk Desa Muara dengan tujuan mempercepat
penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan perekonomian
masyarakat, dan memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir.”
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dengan
adanya program Gerbang Mapan untuk mengatasi isu dan permasalahan
yang berada di desa dengan menyediakan infrastruktur dasar,
pengembangan perekonomian masyarakat dan memberdayakan
masyarakat pesisir sendiri.
Selanjutnya dijelaskan oleh I4 sebagai berikut:
“Program Gerbang Mapan adalah program unggulan Bupati
Tangerang yang ditujukan untuk wilayah desa pesisir dan masyarakat
pantai Kabupaten Tangerang salah satunya memang di Desa Muara pada
Kecamatan Teluk Naga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
113
pada desa pesisir dengan mengadakan infrastruktur, perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat.”
Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
program Gerbang Mapan adalah program unggulan Bupati Tangerang
yang memang ditujukan untuk wilayah pesisir mengatasi permasalahan
yang berada dalam desa pesisir dengan mengadakan infrastruktur,
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
Dari kedua hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan
program Gerbang Mapan adalah salah satu program unggulan Bupati
Tangerang yang mengatasi permasalahan-permasalahan pada wilayah
pesisir salah satunya Desa Muara dengan mempercepat penyediaan
infrastruktur dasar, pengembangan perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat.
Hal ini juga senada dengan pernyataan I1 menjelaskan:
“Gerbang Mapan ini ialah untuk masyarakat pantai dengan
mendapatkan pemberdayaan baik untuk perekonomiannya maupun sarana
prasarana dan memang salah satunya Desa Muara yang dipilih yang
berada di Kecamatan Teluk Naga dalam program pembangunan
masyarakat pantai ini.”
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan
program Gerbang Mapan ialah memang untuk masyarakat pantai dalam
hal infrastruktur, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
114
Hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang Pengembangan dan
Kelembagaan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang (I2),
mengatakan:
“ Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur
masyarakat pantai yang terdapat diwilayah pesisir termasuk Desa Muara.
Program GERBANG MAPAN ini memang dari permasalahan dan isu
yang kami lakukan survey lapangan salah satunya Desa Muara dengan
kami melihat dari kondisi fisik, sumber daya alam dan lingkungan desa.
Gerbang Mapan memang difokuskan pada pengembangan ekonomi
masyarakat yang didukung infrastruktur dasar yang memadai yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut,
dikuatkan melalui pemberdayaan masyarakat desa agar dapat melakukan
perlindungan, dengan dari kesadaran masyarakat pesisir itu sendiri yang
harus menjaga ekosistem pesisir.”
Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan
adanya program Gerbang Mapan untuk mengatasi dari permasalahan dan
isu dengan dilakukannya survey lapangan di desa melihat dari kondisi
fisik, sumber daya alam dan lingkungan desa.
Dari empat hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan
bahwa dalam penetapan tujuan-tujuan pengelolaan wilayah pesisir dalam
program Gerbang Mapan adalah dengan melakukan survey lapangan untuk
melihat kondisi fisik, sumber daya alam dan lingkungan desa. Pada
115
program Gerbang Mapan diatasi dengan tersedianya infrastruktur dasar
masyarakat desa pesisir yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut, peningkatan kegiatan perekonomian
masyarakat secara signifikan di desa, efektifnya program pemberdayaan
masyarakat di desa pesisir agar masyarakat sendiri dapat melakukan
perlindungan dari kesadaran menjaga ekosistem pesisir.
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang mengadakan program
Gerbang Mapan untuk mengatasi permasalahan dan isu yang berada di
wilayah pesisir termasuk pada Desa Muara. Untuk mencapai tujuan dari
pengelolaan wilayah pesisir dalam program Gerbang Mapan ditetapkan
strategi dalam pelaksanaannya.
Hal ini disampaikan oleh I4 berikut:
“Yang saya tahu dalam strategi yang digunakan dalam program
gerakan pembangunan masyarakat pantai ini adalah Integrated
Management Coastal yaitu dari Partnership for Environmental
Management South East Sea (PEMSEA) yang terdapat pada 2 hal yaitu
aspek tata kelola dan aspek implementasi skema pembangunan.”
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui strategi yang
digunakan dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai ini
adalah Integrated Management Coastal yaitu dari Partnership for
Environmental Management South East Sea (PEMSEA) yang terdapat
116
pada 2 hal yaitu aspek tata kelola dan aspek implementasi skema
pembangunan.
Hal ini juga disampaikan oleh I3 berikut:
“Dalam Gerbang Mapan didesain mengikuti alur kerangka kerja
(framework) pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management South East Sea (PEMSEA)
yang dikenal dengan ICM SYSTEM yang terdapat pada 2 hal yaitu
aspek tata kelola dan aspek implementasi skema pembangunan.
Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut
adalah sebuah framework komprehensif yang mengacu kepada skema
yang dikembangkan Partnership for Environmental Management in The
Seas of East Asia (PEMSEA) tahun 2003, dimana frameworknya
merupakan elemen yang terdiri dari 3 aspek, yaitu Aspek Tata Kelola.
Aspek ini terdiri dari 6 elemen dasar yaitu Kebijakan ,strategi dan
perencanaan aransemen kelembagaan, legislasi, informasi dan
Penyadaran public, Mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan
pengembangan kapasitas dan pengelolaan. Yang kedua yaitu aspek
pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu
perlindungan dan pengelolaan kerusakan sumberdaya alam dan buatan
perlindungan, pemulihan dan pengelolaan habitat, pemanfaatan dan
penyediaan sumberdaya air, ketahanan pangan dan manajemen mata
117
pencaharian, pengurangan polusi dan pengelolaan liimbah. Aspek-
aspek tersebut diacu menjadi pra-syarat dasar dalam pelaksanaan
Gerbang Mapan, sehingga Gerbang Mapan akan berhasil jika telah
menyelesaikan 11 elemen tersebut. Dengan harapan akhir dari Program
Gerbang Mapan ini yaitu dapat terwujudnya pembangunan wilayah
desa pesisir secara terpadu dengan memperkuat pembangunan
infrastruktur, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di desa-
desa pesisir Kabupaten Tangerang secara optimal dan berkelanjutan
termasuk Desa Muara.”
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam
menetapkan strategi untuk mencapai tujuan dari pengelolaan wilayah
pesisir dalam program Gerbang Mapan adalah dengan mengikuti alur
kerangka kerja (framework) pembangunan berkelanjutan di wilayah
pesisir dari Partnership for Environmental Management South East Sea
(PEMSEA) yang dikenal dengan Integrated Coastal Management
system.
Dari kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
strategi yang digunakan dalam program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai Kabupaten Tangerang adalah alur kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dari Partnership for
Environmental Management South East Sea (PEMSEA) yang biasa
dikenal ICM SYSTEM yang terdapat pada 2 hal yaitu aspek tata kelola
118
dan aspek implementasi skema pembangunan. Kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut adalah sebuah
framework komprehensif yang mengacu kepada skema yang
dikembangkan Partnership for Environmental Management in The Sea
of East Asia (PEMSEA) tahun 2003, frameworknya merupakan elemen
yang terdiri dari 3 aspek, yaitu Aspek Tata Kelola. Aspek ini terdiri dari
6 elemen dasar yaitu Kebijakan ,strategi dan perencanaan aransemen
kelembagaan, legislasi, informasi dan penyadaran publik, mekanisme
pendanaan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas dan
pengelolaan. Yang kedua yaitu aspek pembangunan berkelanjutan yang
terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu perlindungan dan pengelolaan
kerusakan sumberdaya alam dan buatan perlindungan, pemulihan dan
pengelolaan habitat, pemanfaatan dan penyediaan sumberdaya air,
ketahanan pangan dan manajemen mata pencaharian, pengurangan
polusi dan pengelolaan liimbah. Aspek-aspek tersebut diacu menjadi
pra-syarat dasar dalam pelaksanaan Gerbang Mapan, sehingga Gerbang
Mapan akan berhasil jika telah menyelesaikan 11 elemen tersebut.
Dengan harapan akhir dari Program Gerbang Mapan ini yaitu dapat
terwujudnya pembangunan wilayah desa pesisir secara terpadu dengan
memperkuat pembangunan infrastruktur, perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat di desa-desa pesisir Kabupaten Tangerang
secara optimal dan berkelanjutan termasuk Desa Muara.
Hal ini juga disampaikan oleh I1 berikut:
119
“Dalam Gerbang Mapan di desain mengikuti alur kerangka
kerja (framework) pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management South East Sea (PEMSEA)
yang dikenal dengan ICM SYSTEM untuk mempercepat pertumbuhan
infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah pantai utara
Kabupaten Tangerang yang difokuskan pada pengembangan ekonomi
masyarakat yang di dukung infrastruktur dasar memadai dan di kuatkan
melalui pemberdayaan masyarakat desa.”
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam
menetapkan strategi Gerbang Mapan mengikuti alur kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dari Partnership for
Environmental Management South East Sea (PEMSEA) untuk
mempercepat infrastruktur masyarakat pantai di Kabupaten Tangerang
dengan dilaksanakannya pengembangan ekonomi masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I2 berikut:
“Agar implementasi Program Gerbang Mapang dapat
berkelanjutan, Program Gerbang Mapan juga mengikuti skema siklus
ICM. Enam tahapan siklus ICM dirahkan untuk mencapai 4 (empat)
performance indikator yang ingin dicapai, meliputi efisiensi ekonomi
(menguntungkan dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi),
keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
120
terpeliharanya kelestarian SDA sehingga daya dukung lingkungan laut
menjadi optimal dan design by nature.”
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam
menetapkan strategi program Gerbang Mapan mengikuti skema siklus
ICM untuk mencapai 4 (empat) performance indikator yang ingin
dicapai.
Dari kedua wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa
dalam menetapkan strategi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah
pesisir program Gerbang Mapan ialah dengan ICM SYSTEM yang
didasarkan pada 2 hal yaitu aspek tata kelola (governance) dan aspek
implementasi skema pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Program Gerbang Mapan juga mengikuti skema siklus
ICM. Enam tahapan siklus ICM dirahkan untuk mencapai 4 (empat)
performance indikator yang ingin dicapai, meliputi efisiensi ekonomi
(menguntungkan dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi),
keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terpeliharanya
kelestarian sumber daya alam sehingga daya dukung lingkungan laut
menjadi optimal dan design by nature.
Dari keempat wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa
dalam menetapkan strategi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah
pesisir program Gerbang Mapan ialah dengan ICM SYSTEM yang
didasarkan pada 2 hal yaitu aspek tata kelola (governance) dan aspek
121
implementasi skema pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah
pesisir dan laut adalah sebuah framework komprehensif yang mengacu
kepada skema yang dikembangkan Partnership for Environmental
Management in The Seas of East Asia (PEMSEA) tahun 2003, dimana
frameworknya merupakan elemen yang terdiri dari 3 aspek, yaitu :
a. Aspek Tata Kelola (Governance). Aspek ini terdiri dari 6 elemen
dasar yaitu:
1) Kebijakan (policy), Strategi dan Perencanaan
2) Aransemen kelembagaan
3) Legislasi
4) Informasi dan Penyadaran publik
5) Mekanisme pendanaan yang berkelanjutan
6) Pengembangan kapasitas dan pengelolaan
b. Aspek Pembangunan berkelanjutan (sustainable development
aspects), yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu :
1) Perlindungan dan pengelolaan Kerusakan Sumberdaya Alam dan
buatan (Man-made and natural hazard management and
protection)
2) Perlindungan, pemulihan dan pengelolaan habitat (habitat
protection, restoration and management);
122
3) Pemanfaatan dan penyediaan sumberdaya air (water uses and
supply management)
4) Ketahanan pangan dan Manajemen Mata Pencaharian (food
security and livelihood),
5) Pengurangan polusi dan pengelolaan Limbah (pollution reduction
and waste management).
Gambar 4.1
Kerangka kerja ICM system sebagai sebagai dasar implementasi Program
Gerbang Mapan
(Sumber: Pemsea, 2003)
Agar implementasi Program Gerbang Mapang dapat berkelanjutan,
Program Gerbang Mapan juga mengikuti skema siklus ICM. Enam
tahapan siklus ICM dirahkan untuk mencapai 4 (empat) performance
123
indikator yang ingin dicapai, meliputi : (1) efisiensi ekonomi
(menguntungkan dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi), (2)
keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (3)
terpeliharanya kelestarian sumber daya alam sehingga daya dukung
lingkungan laut menjadi optimal dan (4) design by nature.
Sasaran dalam pengelolaan wilayah pesisir program Gerbang
Mapan adalah untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang salah
satunya masyarakat Desa Muara.
Hal ini disampaikan oleh I1:
“Sasaran tentunya masyarakat pesisir yang berada di Kabupaten
Tangerang salah satunya Desa Muara.”
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam
pengelolaan wilayah pesisir program Gerbang Mapan adalah masyarakat
pesisir yang berada di Kabupaten Tangerang termasuk Desa Muara.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“Sasaran tentunya untuk masyarakat pesisir Kabupaten
Tangerang sendiri termasuk Desa Muara karena kami melakukan
pembangunan infrastruktur dasar, membantu perekonomian dan
melakukan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan wilayah pesisir
Kabupaten Tangerang.”
124
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam
pengelolaan wilayah pesisir program Gerbang Mapan adalah untuk
masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang termasuk Desa Muara. Dalam
program Gerbang Mapan untuk pengelolaan wilayah pesisir dilakukannya
pembangunan infrastruktur dasar, membantu dalam perekonomian dan
diadakannya pemberdayaan masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I4:
“Sasaran itu sendiri untuk masyarakat Desa Muara ya mba karena
pembantuan infrastruktur dasar, perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat untuk masyarakat Muara sendiri.”
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam
pengelolaan wilayah pesisir program Gerbang Mapan dengan
diberikannya bantuan infrastruktur dasar, perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat Desa Muara.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Sasaran bantuan untuk masyarakat Desa Muara sendiri
diberikannya juga penyuluhan dan pelatihan agar mereka dapat
memahami bantuan yang diberikan selanjutnya program pelatihan
Integrated Coastal Management ditujukan untuk perangkat desa agar
dapat membina masyarakat lebih baik mengenai pengelolaan wilayah
pesisir di desa.”
125
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan
ditujukan untuk masyarakat Desa Muara termasuk organisasi perangkat
desa.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran
dalam pengelolaan wilayah pesisir program gerakan pembangunan
masyarakat pantai adalah masyarakat Desa Muara dan organisasi
perangkat desa agar dapat membina masyarakat lebih baik mengenai
pengelolaan wilayah pesisir.
Dari keempat wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran
pada pengelolaan wilayah pesisir program gerakan pembangunan
masyarakat pantai adalah masyarakat dengan diberikannya bantuan
pembangunan infrastruktur dasar, perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat
Dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir program Gerbang
Mapan ini pihak yang terkait bukan hanya pada Dinas Perikanan saja.
Hal ini disampaikan oleh I2 yaitu:
“Pada perencanaan program Gerbang Mapan kami melibatkan
seksi perencanaan tata ruang untuk mengetahui keadaan dari ruang
wilayah desa pesisir kabupaten tangerang sendiri salah satunya Desa
Muara jadi apa yang kami lakukan memang sesuai ruang wilayahnya dan
126
pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam
perencanaan program Gerbang Mapan ini tidak hanya pada Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang tetapi melibatkan seksi perencanaan tata
ruang Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tangerang dan bidang
perencanaan ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang.
Hal ini juga disampaikan oleh I3 yaitu:
“ Pada perencanaan program Gerbang Mapan seksi perencanaan
tata ruang untuk mengetahui keadaan dari ruang wilayah desa pesisir
Kabupaten Tangerang sendiri salah satunya Desa Muara jadi apa yang
kami lakukan memang sesuai ruang wilayahnya dan pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang karena
termasuk dalam tim anggaran pemerintah daerah.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam
perencanaan program Gerbang Mapan juga melibatkan seksi perencanaan
tata ruang untuk mengetahui ruang wilayah desa pesisir di Kabupaten
Tangerang dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang.
127
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
program gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang
yang dilibatkan dalam perencanaan adalah Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang, Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tangerang, dan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
Hal ini disampaikan oleh I1 yaitu:
“Kalau kita BAPEDA di perencanaan sebatas sebagai koordinator
pihak mana yang terlibat, BAPEDA koordinasikan dan BAPEDA terkait
penganggaran. Penganggaran juga kita sesuai roadmapnya apa yang
dikerjakan, siapa yang mengerjakan, mengerjakan apa, siapa dan
mengerjakan apa kita usulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah
sejauh mana penganggarannya, BAPEDA kan termasuk dalam Tim
Anggaran Pemerintah Daerah jadi menentukan penganggarannya.
Perencanaan ada di Dinas Perikanan, kita hanya menginput,
menghimbau bahwa program ini memang terintegrasi, terintegrasi artinya
dikerjakan bareng-bareng.. ”
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan program
gerakan pembangungan masyarakat pantai sebagai koordinator dan terkait
penganggaran.
Terkait terlibat dalam perencanaan hal ini juga disampaikan oleh
I4 yaitu:
128
“Saya ikut dalam Gerbang Mapan pada di perencanaan biasanya
mengenai ruangnya. Dimana tempat yang bisa ditanam mangrove, ruang
yang boleh untuk pemukiman dan pembangunan lainya agar memang
sesuai ruangnya. Pada Desa Muara kan di Gerbang Mapan salah satunya
menyelenggarakan konservasi mangrove , di kami kaitannya itu bener ga
disini titiknya, datarannya apa? jadi kami hanya kesesuaian pada
ruangnya saja sesuai di rencana ruang dan wilayah gitu mba.”
Gambar 4.2
Rencana Ruang dan Wilayah Kabupaten Tangerang
(Sumber: Dinas Tata Ruang dan Wilayah,2017)
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Tangerang dalam perencanaan program
gerakan pembangunan masyarakat pantai terkait letak ruang yang akan
129
digunakan atau dibangun dalam kegiatan program gerakan pembangunan
masyarakat pantai sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah
Kabupaten Tangerang.
Pada keempat wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan pihak
yang terkait dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dalam
program gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang
yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Bidang Perencanaan
Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang sebagai koordinator dan mengenai penganggaran dan Kepala
Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Tangerang berkaitan mengenai ruang.
Dalam pembuatan perencanaan program Gerbang Mapan
pengelolaan wilayah pesisir haruslah berdasarkan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat agar program yang direncanakan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan fokus dalam membantu masyarakat untuk
mensejahterakan masyarakat pesisir. Seperti yang dikatakan I1:
“Ya tentu kepentingan masyarakat karena sebelumnya dilakukan
survey lapangan memang untuk melihat kondisi langsung dari kondisi
fisik, sumber daya alam dan lingkungan yang ada di desa jadi apa yang
dibutuhkan desa, masyarakat dianalisis dan dibuat perencanaan.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa
perencanaan program Gerbang Mapan berdasarkan kepentingan
130
masyarakat dengan dilakukannya survey lapangan untuk melihat kondisi
desa dan dianalisis sehingga dalam perencanaan sesuai dengan kebutuhan
desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Dalam perencanaan pembuatan program Gerbang Mapan sudah
pasti kita sesuai kebutuhan masyarakat karena kan kita mengunjungi
desa-desa sasaran salah satunya Desa Muara di Kecamatan Teluk Naga
setelah itu kami melakukan survey lapangan mengenai kondisi
fisik,sumber daya alam dan lingkungan yang ada di desa, mengumpulkan
data sosial ekonomi masyarakat, melakukan wawancara dengan aparat
pemerintahan desa dan kecamatan serta dengan masyarakat desa dari situ
baru kami analisis dari data yang kami peroleh untuk dibuatnya pada
perencanaan.”
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam
pembuatan perencanaan dilakukan dengan survey lapangan untuk
mengetahui kondisi dan potensi yang dimiliki pada desa sasaran salah
satunya Desa Muara Kecamatan Teluk Naga.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
perencanaan program Gerbang Mapan berdasarkan kepentingan
masyarakat dengan dilakukannya survey lapangan untuk melihat kondisi
desa, melakukan wawancara dengan aparat pemerintahan desa dan
131
kecamatan serta dengan masyarakat desa dan dianalisis sehingga dalam
perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“Kita menyusun perencanaan dari semua desa pesisir pantai di
Kabupaten Tangerang salah satunya Desa Muara, kita jabarkan setiap
desa itu kebutuhannya apa? 5 tahun yang akan datang apa saja yang
harus dibangun, apa saja yang dibutuhkan di desa kalau Muara ya Muara
gitu.”
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
pembuatan perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I4:
“Ya mba sudah pasti berdasarkan kepentingan masyarakat karena
kan sebelumnya dilakukan survey lapangan untuk mengetahui
permasalahan yang berada di desa.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
perencanaan program Gerbang Mapan berdasarkan kepentingan
masyarakat dengan dilakukannya survey lapangan untuk mengetahui
permasalahan yang berada di desa.
132
Dari kedua wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa
perencanaan dalam program Gerbang Mapan untuk pengelolaan wilayah
pesisir memang berdasarkan kepentingan masyarakat dikarenakan
sebelumnya dilakukannya survey lapangan pada setiap desa sasaran salah
satunya Desa Muara yang untuk mengetahui kondisi fisik dan potensi
dalam desa tersebut.
Dari keempat wawancara, dapat peneliti simpulkan bahwa
perencanaan dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai
berdasarkan kepentingan masyarakat dengan dilakukannya survey
lapangan untuk mengetahui kondisi fisik dan potensi dalam Desa Muara
sehingga yang direncanakan memang sesuai dengan yang dibutuhkan pada
Desa Muara.
Tabel 4.10
Perencanaan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Desa
Muara
Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tangerang pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai di Desa
Muara
No Perencanaan Program
Dukungan Infrastruktur Dasar Desa
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Publik Rehabilitasi Pos Kesehatan dan Posyandu
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Publik Sanitasi dan Kesehatan
Lingkungan
Membuat sumur dan Penangunan air
bersih komunal
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Ekonomi
Penyediaan kendaraan operasional
pengangkut sampah
133
Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tangerang pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai di Desa
Muara
No Perencanaan Program
4
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Transportasi dan Perhubungan
Wilayah
Perbaikan saluran irigasi pendalaman
sungai
Pembangunan jembatan penghubung
Jalan desa
Jalan paving blok jalan kampong
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Permukiman Bedah rumah tidak layak huni
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat
1 Promosi Pengelolaan Pesisir
Terpadu
Pelatihan Integrated Coastal Management
perdesaan untuk aparat desa
Penyiapan mitigasi desa pesisir dari
bencana
Pelatihan perencanaan desa partisipatif
Bimbingan teknis pengelolaan dan
pendayagunaan keuangan dan kekayaan
desa
2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Desa
Penyuluhan peningkatan produktifitas
Aspek pemasaran dan pengolahan
Aspek ketahanan sosial budaya
Penyuluhan motivasi dengan Archievement
Motivation Training
Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran
3 Program Pengelolaan Lingkungan
Pesisir Berbasis Masyarakat
Pengembangan kelompok pengelolaan
pesisir berbasis masyarakat
4 Penguatan Kelembagaan Ekonomi
Masyarakat Produk Unggulan Desa
5 Program Pendampingan
Inisiasi forum pemberdayaan masyarakat
desa pesisir
Pelatihan fasilitator pemberdayaan
masyarakat bagi pemuda dan tokoh
masyarakat
Forum konsultasi produktif dan bisnis
134
Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tangerang pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai di Desa
Muara
No Perencanaan Program
6 Program Pemberdayaan Keluarga,
Pemuda dan Perempuan
Pengembangan Tenaga Obat Keluarga
Pelatihan keorganisasian kepemimpinan
kader pemuda pesisir
Pelatihan keorganisasian kepemimpinan
kader perempuan pesisir
Pelatihan ketrampilan untuk kaum perempuan
Program pesisir mengajar
(Sumber: Dinas Perikanan, 2017).
Dalam pencapaian dari pengelolaan wilayah pesisir harus sesuai
dengan tahap-tahap pengelolaan, yaitu dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi. Dan didalam melaksanakan
tahapan tersebut perlu adanya keterpaduan dari berbagai sektor. Hal ini
disampaikan oleh I1:
“Memang pada program gerakan pembangunan masyarakat
pantai ini ada beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat bukan
hanya bapeda atau dinas perikanan saja tapi ada tata ruang yang
melokasikan ruang yang boleh tidaknya untuk pembangunan pada di desa
muara tersebut lalu ada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kan ada
aspek sosial, ekonomi, lingkungan dapat terpenuhi jadi ya harus terpadu
lalu apa yang dibutuhkan masyarakat desa dilakukannya sosialisasi agar
apa yang direncanakan memang kebutuhan mereka dan buat pengelolaan
pesisir menjadi lebih baik.”
135
Berdasarkan wawancara di atas bahwa perlu adanya keterpaduan
dalam perencanaan dari berbagai sektor dan aspek untuk pengelolaan
wilayah pesisir yang lebih baik.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“Dalam pembuatan perencanaan kami melakukan survey
lapangan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan desa dan
masyarakat desa nah kami kan dari perikanan tidak mengetahui mengenai
kebersihan, lingkungan, dan sebagainya harus sesuai juga dengan
rencana tata ruang dan wilayah jadi program ini berkoordinasi dengan
dinas lain jadi memang harus adanya keterpaduan dengan semua pihak.”
Berdasarkan wawancara dengan I2 sangat perlu adanya keterpaduan
dari perencanaan berbagai sektor agar perencanaan dapat dibuat dengan
baik dilakukan oleh yang mengerti di bidangnya.
Dari kedua wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa
keterpaduan dalam perencanaan dari berbagai sektor dan aspek dapat
membuat perencanaan dengan baik yang diharapkan dapat melaksanakan
pengelolaan juga lebih baik.
Hal ini juga disampaikan oleh I4:
“Terpadu, karena dengan kami saja kaitannya mengenai ruang
yang akan dilaksanakan kegiatan agar memang sesuai dengan RTRW
yang telah ada.”
136
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
terpadunya dalam perencanaan program gerakan pembangunan
masyarakat pantai Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan
lingkungan dan keadaan yang terlibat seperti dalam tata ruang dan wilayah
melibatkan seksi perencanaan Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Tangerang.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Dalam perencanaan ada Dinas Tata Ruang, BAPEDA dimana
butuhnya keterpaduan seperti tata ruang untuk mengetahui ruang wilayah
Desa Muara, BAPEDA sebagai koordinator dan untuk masalah
penganggaran karena termasuk ke dalam Tim Anggaran Pemerintah
Daerah jadi apa yang kami rencanakan, yang akan dilaksanakan memang
disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa butuhnya
keterpaduan dikarenakan terlibatnya beberapa organisasi perangkat daerah
selain Dinas Perikanan yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang sehingga
yang direncanakan dapat sesuai dengan ruang wilayah pada Desa Muara
dan di setujui oleh tim anggaran pemerintah daerah.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa butuhnya
keterpaduan dalam perencanaan program gerakan pembangunan
137
masyarakat pantai dikarenakan melibatkannya beberapa organisasi
perangkat daerah.
Dari keempat wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlu
adanya keterpaduan dari perencanaan berbagai sektor agar perencanaan
dapat dibuat dengan baik dilakukan oleh yang mengerti di bidangnya
sehingga dapat membuat perencanaan dengan baik yang diharapkan dapat
melaksanakan pengelolaan juga lebih baik.
Dalam pembuatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir
adanya keterbukaan/ transparansi diperlukan agar berbagai pihak
khususnya masyarakat desa muara dapat mengetahui pelaksanaaan atau
perubahan yang akan dilaksanakan pada wilayahnya. Hal ini disampaikan
oleh I3:
“Untuk perencanaan sendiri dalam program ini transparansi
melalui kepala desa dan beberapa ada di media kabar cetak seperti koran
kabupaten tangerang ya sehingga masyarakat pesisir termasuk muara
dapat mengetahui dan membaca info tersebut.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I3 transparansi yang
dilakukan adalah adanya media sehingga masyarakat dapat mengetahui
dan membacanya.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“saat kami melakukan survey lapangan sudah diwakili oleh kepala
desa dan kelompok masyarakat yang berada didesa untuk mengetahui
138
kondisi dan kebutuhan masyarakat itu mba sebelum kami akan
melaksanakan program juga kami mengundang kepala desanya terlebih
dahulu karena tidak mungkin ya mbak kalau harus menemui masyarakat
satu persatu gitu jadi kami melalui kepala desa sih transparansi
perencanaannya.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2 transparansi dilakukan
melalui kepala desa untuk menginformasikan mengenai program tersebut
karena dianggap mewakili masyarakat satu desa.
Dari kedua wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa
adanya transparansi/ keterbukaan dalam perencanan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai kabupaten tangerang dalam pengelolaan
wilayah pesisir di Desa Muara melalui kepala desa dan tersedia dalam
media cetak dan online sehingga masyarakat dapat mengetahui
berjalannya program gerakan pembangunan masyarakat pantai ini.
Hal ini juga disampaikan oleh I1:
“Untuk transparansi paling hanya melalui kepala desa mengenai
perencanaan yang telah dibuat yang akan dilaksanakan di Desa.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi pada
perencanaan yang akan dilaksanakan di Desa melalui kepala desa.
139
Hal ini juga disampaikan oleh I4:
“Kalau transparansi pasti dari kepala desa dan kelompok
masyarakat yang di Muara ya mba sebagai perwakilan masyarakat 1
(satu) desa.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
transparansi melalui kepala desa dan kelompok masyarakat di Desa Muara
sebagai perwakilan masyarakat 1 (satu) desa.
Berdasarkan kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
adanya transaparansi melalui kepala desa dan kelompok masyarakat
sebagai perwakilan masyarakat Desa Muara.
Berdasarkan keempat wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
adanya transparansi/ keterbukaan dalam perencanan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang dalam
pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara melalui kepala desa, kelompok
masyarakat dan tersedia dalam media cetak dan online sehingga
masyarakat dapat mengetahui berjalannya program gerakan pembangunan
masyarakat pantai ini.
Adapun dalam pembuatan perencanaan terdapat hambatan-
hambatan. Hal ini disampaikan oleh I1:
“Hambatan paling kalau dari tim anggaran pemerintah daerah
sering kali dihadapkan skala prioritas, lalu keterbatasan anggaran APBD
140
5 (lima) triliun tapi kenyataannya tidak bebas kami menentukan, dari
pusat sudah ada pos jadi kami hanya mengandalkan dari PAD sebesar 1,7
triliun.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan adanya hambatan
keterbatasan anggaran yang sudah ditentukan sehingga pada program
gerakan pembangunan masyarakat pantai mengandalkan dari pendapatan
asli daerah.
Untuk perencanaan dalam menentukan ruang dan wilayah yang
dibutuhkan tidak ada hambatan yang dialami. Hal ini disampaikan oleh I4:
“Hambatan di kami tidak ada sih mbak karena ruang yang
diberikan untuk pelaksanaan program Gerbang Mapan memang sesuai
dengan keadaan RTRW di Muara dimana dapat letak mangrove,
permukiman/ bangunan itu aja sih mbak kalau dari tata ruang.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hambatan yang dialami dari perencanaan mengenai ruang dan wilayah
yang dibutuhkan sehingga perencanaan sudah dapat dilaksanakan sesuai
ruang yang dibutuhkan.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
hambatan hanya dari keterbatasan penganggaran. sehingga pada program
gerakan pembangunan masyarakat pantai mengandalkan dari pendapatan
asli daerah.
141
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“Kalau hambatan selama ini tidak ada sih dari 2015-2016 dari
kita jabarkan perencanaan apabila BAPEDA oke ya sudah kami
jalankan.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya hambatan yang dialami dalam perencanaan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Tidak ada hambatan karena dalam perencanaan dibantu dengan
baik oleh Dinas Tata Ruang lalu BAPEDA.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya hambatan dalam perencanaan program gerakan pembangunan
masyarakat pantai karena terjalinnya komunikasi yang baik oleh Dinas
Tata Ruang dan Bangunan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tangerang.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya hambatan sulit yang dialami dalam perencanaan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai karena adanya komunikasi yang baik.
Dari keempat wawancara di atas hanya adanya hambatan dalam
keterbatasan penganggaran sehingga pada program gerakan
142
pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang mengandalkan
dari pendapatan asli daerah.
Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada indikator
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara (Studi Kasus
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2016) sudah maksimal. Dikatakan sudah maksimal
dikarenakan perencanaan pada program gerakan pembangunan masyarakat
pantai di Desa Muara dengan melakukan survey lapangan untuk melihat
kondisi fisik, sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki desa
sehingga perencanaan yang dibuat adalah perencanaan yang dibutuhkan
untuk kepentingan masyarakat Desa Muara dan adanya transparansi yang
dilakukan yakni melalui kepala desa dan terdapat dalam media cetak
sehingga masyarakat mengetahui perencanaan pada program gerakan
pembangunan masyarakat pantai diwilayahnya. Hambatan yang dialami
adalah mengenai keterbatasan penganggaran yang dapat di atasi dengan
pendapatan asli daerah.
4.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten
Tangerang Tahun 2015-2016
Pada tahap pelaksanaan diperlukan kesiapan dari semua pihak yang
terlibat didalamnya yaitu masyarakat itu sendiri maupun organisasi
perangkat daerah yang terlibat dalam bertanggung jawab mengelola
wilayah pesisir.
143
Hal ini disampaikan oleh I2:
“Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-Huk/2017 tentang
pembentukan tim kerja pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan
Pembangunan Kawasan Budidaya itu dibentuk organisasi perangkat
daerah yang memang menangani namun untuk pengelolaan berada di
desa sendiri ya masyarakat desanya karena mereka yang berada di desa
tersebut dan yang mengelolanya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah orgnasisasi
perangkat daerah dan masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-Huk/2017 tentang
pembentukan tim kerja pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan
Pembangunan Kawasan Budidaya memang pihak dari organisasi
perangkat daerah ada dari Dinas Perikanan sendiri, Bidang Perencanaan
Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang, Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Tangerang. Kepala Seksi Perencanaan Tata
Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
sudah siap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan
kegiatan pemberdayaan sosial budaya masyarakat pesisir di daerah selain
144
itu tentunya kesiapan dari pihak desa dan masyarakat desa sendiri yang
terlibat dalam pengelolaan wilayah mereka untuk dari itu kami membuat
pemberdayaan masyarakat agar mereka memahami dan mengetahui apa
saja yang dapat merusak wilayahnya yang tidak boleh dilakukan dan
penanggulangannya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang
terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah organisasi perangkat
daerah, pihak desa dan masyarakat desa itu sendiri.
Hal ini juga disampaikan oleh I5:
“Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-Huk/2017 tentang
pembentukan tim kerja pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan
Pembangunan Kawasan Budidaya pihak dari organisasi perangkat
daerah ada dari Dinas Perikanan, bidang perencanaan ekonomi pada
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang,
seksi perencanaan tata ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan, bidang
konservasi pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Tangerang.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan wilayah
pesisir adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang
dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup dan
145
Kebersihan Kabupaten Tangerang dan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
Dari ketiga wawancara di atas dapat peneliti simpulkan yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah organisasi
perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, organisasi perangkat desa
dan masyarakat desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I6:
“Pemerintah daerah dan masyarakat Desa Muara karena memang
apabila masyarakat mengelola sendiri tanpa pemerintah tentu tidak akan
bisa dari segi pengetahuan pengelolaan, materi untuk pengelolaan dan
apabila pemerintah telah memberikan bantuan namun masyarakat tidak
dapat mengelola juga percuma jadi ya harus berdampingan.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan pemerintah
daerah dan masyarakat desa berdampingan dalam pengelolaan wilayah
pesisir.
Hal ini juga disampaikan oleh I8:
“Ya masyarakat desa tapi masyarakat desa juga kan banyak
keterbatasan jadi dapat didukung oleh pemerintah daerah.”
146
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan yang
mempunyai peran besar dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah
masyarakat desa namun dengan keterbatasan yang dimiliki, dibutuhkannya
pendampingan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan masyarakat desa
dan pemerintah daerah harus berdampingan dalam pengelolaan wilayah
pesisir sehingga dapat mengelola wilayah pesisir yang terpadu.
Masyarakat dalam mengelola Desa Muara mempunyai peran yang
besar. Seperti yang disampaikan oleh I2:
“Tentu masyarakat sebagai pengelola yang besar karena memang
berada di desa dan bantuan yang kami berikan dalam program gerbang
mapan ini memang untuk desa yang dipakai masyarakat agar dikelola
dengan baik.”
Pada wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
merupakan pengelola yang utama karena berada di desa dan bantuan yang
diberikan untuk masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I6:
“Masyarakat ya sebagai pengelola yang paling dominan ya
karena yang berada di desa, melihat kondisi desa setiap hari.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
adalah pengelola yang dominan karena berada di desa setiap hari.
147
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat adalah pengelola yang mempunyai peran besar untuk wilayah
Desa Muara karena setiap hari berada di desa dan bantuan yang diberikan
untuk masyarakat agar dapat mengelola Desa Muara menjadi lebih baik.
Hal ini juga disampaikan oleh I5:
“Masyarakat ya sebagai pengelola ya neng karena masyarakat
mempunyai peran penting untuk Desa Muara sendiri karena apabila
bukan masyarakat siapa lagi yang akan mengelola, percuma kalau missal
dari pemerintah sudah berupaya memberikan ini itu kalau masyarakat
tidak kelola dengan baik.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
mempunyai peran terpenting dalam pengelola Desa Muara dikarenakan
Desa Muara merupakan daerah mereka.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Tentu menjadi pengelola yang besar karena merupakan penghuni
Desa Muara itu sendiri jadi yang bertanggung jawab mengelola Desa
Muara ya masyarakat Muara sendiri.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
sebagai pengelola yang besar karena merupakan masyarakat Desa Muara
yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola wilayahnya.
148
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat sebagai pengelola yang besar karena Desa Muara adalah
tempat yang ditinggal yang harus dijaga dan dikelola dengan baik.
Dari keempat wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat mempunyai peran besar dalam mengelola Desa Muara karena
Desa Muara adalah tempat yang dihuni oleh mereka dan masyarakat
berada di Desa Muara setiap hari yang selalu dapat melihat kondisi desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I9:
“Masyarakat sebagai pengelola karena yang di desa terus dapat
melihat kondisi desa setiap hari.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
mempunyai peran sebagai pengelola yang dapat melihat kondisi desa
setiap hari.
Hal ini juga disampaikan oleh I8:
“Masyarakat sebagai pengelola yang utama karena yang berada
di desa, melihat kondisi desa setiap hari.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
sebagai pengelola utama karena masyarakat tinggal di Desa Muara yang
dapat melihat kondisi desanya setiap hari.
149
Hal ini juga disampaikan oleh I10:
“Masyarakat tentunya pengelola ya mba karena yang tinggal di
desa yang merasakan baik buruknya dalam pengelolaan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan masyarakat mempunyai
peran sebagai pengelola karena masyarakat berada di Desa Muara yang
merasakan dari baik atau buruknya dalam pengelolaan.
Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat mempunyai peran pengelola utama dalam pengelolaan wilayah
pesisir di Desa Muara karena masyarakat berada di Desa Muara setiap hari
yang dapat melihat kondisi desa dan masyarakat yang merasakan sendiri
baik atau buruknya dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara.
Pada tahap implementasi/ pelaksanaan diperlukan kesamaan
persepsi antara masyarakat lokal sehingga masyarakat benar-benar
memahami rencana yang akan dilaksanakan selain itu juga diperlukan
koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan stakeholder yang ada
sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ego sektoral.
Hal ini disampaikan oleh I5:
“Koordinasi sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih
atau ego dari masing-masing sektoral supaya memang program selesai
tepat waktu dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan
yang diharapkan namun dalam pelaksanaan kami mengalami hambatan
150
yaitu koordinasi. Dikarenakan kami juga mempunyai program unggulan
yang memang harus kami kerjakan. Selain itu hambatan kami ialah pada
masyarakat Desa Muara itu sendiri masih memiliki sifat curiga sehingga
distribusi bantuan pun terhambat. Rendahnya sumber daya manusia pun
pada Desa Muara berpengaruh dalam mencerna bantuan atau
penyuluhan yang telah kami berikan.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
koordinasi sangat diperlukan supaya tidak terjadinya tumpang tindih atau
ego sehingga program dapat berjalan dengan baik namun adanya
hambatan dari koordinasi dikarenakan setiap pelaksana organisasi
perangkat daerah yang tidak dapat fokus 1 (satu) program dan koordinasi
ke masyarakat yang memiliki sifat tidak percaya yang dapat menghambat
distribusi bantuan.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“Kalau koordinasi memang jadi hambatan kami ya karena dari
setiap organisasi perangkat daerah mempunyai program unggulan sendiri
jadi terhambatnya pelaksanaan program ini tapi karena program dari
organisasi perangkat daerah lain ada yang hampir sama jadi tidak begitu
terlalu sulit.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi
menjadi hambatan dalam pelaksanaan program gerakan pembangunan
151
masyarakat pantai karena organisasi perangkat daerah mempunyai
program unggulan sendiri.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Bahwa dalam program Gerbang Mapan memang program yang
terintegrasi yang artinya dikerjakan bareng-bareng oleh sebab itu
memerlukan koordinasi dan keterpaduan. Namun untuk
mengkoordinasikan semua organisasi pemerintah daerah terkait memang
sangat sulit dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan masing-masing
sehingga terjadinya pemunduran kegiatan yang merugikan waktu dan
menumpuknya biaya.”
Dari ketiga wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa
adanya masalah pada koordinasi karena setiap organisasi perangkat daerah
mempunyai pekerjaan sendiri yang membuat mundurnya implementasi
sehingga ruginya waktu dan biaya.
Dari wawancara I5 adanya masalah koordinasi ke masyarakat yang
sulit dikarenakan adanya sifat curiga yang dapat menghambat kegiatan
distribusi bantuan itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh I10:
“Karena tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan terlebih
dahulu sehingga kami tidak tau apa yang akan dilaksanakan dan manfaat
dari bantuan itu apa.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kecurigaan
masyarakat yang berakibat menghambat kegiatan distribusi karena tidak
152
adanya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui yang akan
dilaksanakan di wilayahnya dan manfaat dari bantuan tersebut.
Hal ini juga disampaikan oleh I6:
“Dalam program gerbang mapan terdapat pengadaan sarana air
bersih, penanaman mangrove, pembantuan alat dekomposter untuk
pengolahan sampah, pertambakan bandeng dan pesisir mengajar si SDN
01 Muara namun disini memang hampir tidak ada adanya
sosialisasi,penyuluhan atau pelatihan secara continue seperti sarana dan
prasarana yang telah diberikan pada Desa Muara dalam program
Gerbang Mapan menjadi tidak berfungsi dengan baik dalam pemberian
alat dekomposter untuk pengolahan limbah organik tidak dimanfaatkan
oleh masyarakat Desa Muara dikarenakan faktor minimnya pengetahuan
mengenai bagaimana merakit alat dan mekanisme perkomposannya
sehingga alat tersebut disimpan saja karena memang masyarakat tidak
paham.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I6 dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan secara continue penting
dilaksanakan untuk masyarakat Desa Muara agar pengelolaan wilayah
pesisir dapat berjalan dengan baik dan bantuan yang telah diberikan dapat
dimanfaatkan secara maksimal mengingat pada Desa Muara rendahnya
sumber daya manusia.
153
Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Desa Muara Berdasarkan Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)
1 Sarjana 11
2 SLTA 85
3 SMP 98
4 SD 180
5 Tidak Tamat SD 455
6 Usia 7-45 Th tidak sekolah 1990
7 Belum Sekolah 675
(Sumber: Data Monografi Desa, 2016)
Koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat
merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa
Muara sehingga berbagai kepentingan bertemu atas nama pembangunan
daerah pesisir. Hal ini disampaikan oleh I2:
“Koordinasi kami melalui kepala desa, perangkat desa, dan disana
terdapat kelompok masyarakat ya karena tidak selalu memungkinkan kami
langsung dengan masyarakat gitu.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
koordinasi dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat yaitu melalui
kepala desa, organisasi perangkat desa, dan kelompok masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Kami melakukan koordinasi melalui kepala desa dan kelompok
masyarakat yang berada di Desa Muara saja karena tidak memungkinkan
juga kami dapat koordinasi masyarakat satu persatu.”
154
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang
dilakukan melalui kepala desa dan kelompok masyarakat.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi
antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui kepala desa, organisasi
perangkat desa dan kelompok masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I5:
“Koordinasi melalui kepala desa dan kelompok masyarakat yang
berada di Desa Muara neng jadi memang tidak secara langsung ya
palingan kalau ada penyuluhan saja.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang
digunakan antara pemerintah daerah dan masyarakat tidak langsung hanya
melalui kepala desa dan kelompok masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I6:
“Untuk koordinasi melalui saya dan kelompok masyarakat disini
untuk menyampaikan mengenai gerbang mapan baik dari perencanaan
sampai pelaksanaan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara
pemerintah daerah dan masyarakat adalah kepala desa dan kelompok
masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaannya program gerakan
pembangunan masyarakat pantai.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi
antara pemerintah daerah dan masyarakat memang secara tidak langsung
yaitu melalui kepala desa dan kelompok masyarakat dari perencanaan
155
sampai pelaksanaannya program gerakan pembangunan masyarakat
pantai.
Hal ini juga disampaikan oleh I10:
“Untuk koordinasi melalui kami kelompok masyarakat dan kepala
desa itu sendiri untuk memudahkan sebagai perantara berkomunikasi
dengan masyarakat.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang
dilakukan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui kepala desa
dan kelompok masyarakat bertujuan sebagai perantara untuk kemudahan
komunikasi.
Hal ini juga disampaikan oleh I9:
“Untuk koordinasi melalui kami kelompok masyarakat atau kepala
desa.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang
digunakan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui kelompok
masyarakat dan kepala desa.
Hal ini juga disampaikan oleh I8:
“Untuk koordinasi melalui kami kelompok masyarakat atau kepala
desa mengenai gerbang mapan dari perencanaan, pelaksanaan dan kami
juga dilibatkan dalam pengawasan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara
pemerintah daerah dan masyarakat melalui kepala desa dan kelompok
156
masyarakat. Kelompok masyarakat juga dilibatkan pengawasan dalam
program gerakan pembangunan masyarakat pantai.
Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi
antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam program gerakan
pembangunan masyarakat pantai melalui kepala desa dan kelompok
masyarakat sebagai perantara komunikasi.
Bantuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah
pesisir untuk menunjang berjalannya pengelolaan dan berjalannya
program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa Muara. Hal ini
disampaikan oleh I5:
“Pada tahun 2015 di Desa Muara terdapat pengadaan sarana air
bersih komunal sebanyak 2 (dua) unit neng dalam rangka memenuhi
kebutuhan air bersih bagi masyarakat pesisir karena masalah pada desa
pesisir umumnya termasuk Desa Muara memang kesulitan mendapatkan
air bersih lalu pada tahun 2016 pengadaan filter air dan reverse osmosis
di desa muara masing-masing 1 (satu) unit agar kualitas air dapat layak
dikonsumsi.”
Berdasarkan wawancara dengan I5 program gerakan pembangunan
masyarakat pantai di Desa Muara dilaksanakan pengadaan sarana air
bersih sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan filter air dan pengadaan reverse
osmosis sebanyak 1 (satu).
157
Gambar 4.3
Pengadaan Sarana Air Bersih di Desa Muara
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
“Bantuan yang telah diberikan pada program ini untuk Desa
Muara adalah infrastruktur berupa penyuluhan dalam bidang hybrid
engineering, pusat restorasi dan pembelajaran mangrove lalu terdapat
jasa konsultasi feasibility study embung dan pengadaan air bersih
sebanyak 2 (dua unit). Untuk pemberdayaan masyarakat kami membentuk
tiga kelompok pelestari mangrove pada bulan agustus-september 2015
dengan pelatihan ekosistem mangrove, tata cara dan prosedur
pelaksanaan rehabilitasi mulai dari penyiapan, pembibitan, pencarian
benih, pembibitan, pemilihan lokasi, penanaman serta pemeliharaan juga
kami ada pengadaan sarana pengolahan sampah sebanyak 50 (lima
158
puluh) tabung komposter dan 1 (satu) paket bak sampah. Untuk laporan
penguatan ekonomi kami melakukan pengembangan budidaya bandeng.
Pada tahun 2016 kami mengadakan pelatihan Integrated Coastal
Management (ICM), pelatihan State Of Coast (SOC) dan kami
memberikan pengadaan reverse osmosis sebanyak 1 (satu) yang dapat
banyak kegunaannya salah satunya teknologi untuk pengolahan air
minum itu sendiri di Desa Muara selain itu ada pesisir mengajar juga
yang dilaksanakan setiap hari sabtu.”
Gambar 4.4
Pelatihan Ekosistem Mangrove Di Desa Muara
Berdasarkan wawancara dengan I2 pada Desa Muara telah
diberikannya bantuan dari segi infrastruktur, laporan penguatan ekonomi
dan pemberdayaan sosial budaya dalam program gerakan pembangunan
masyarakat pantai tahun 2015 dan 2016.
159
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Bantuan yang diberikan untuk Desa Muara penyuluhan dalam
bidang hybrid engineering, pusat restorasi dan pembelajaran mangrove,
terdapat jasa konsultasi feasibility study embung dan pengadaaan air
bersih sebanyak 2 (dua) unit. Untuk pemberdayaan masyarakat kami
membentuk tiga kelompok pelestari mangrove pada bulan agustus-
september 2015 dengan pelatihan ekosistem mangrove, tata cara dam
prosedur pelaksanaan rehabilitasi mulai dari penyiapan, pembibitan,
pencarian benih, pemilihan lokasi, penanaman serta pemeliharaan juga
kami ada pengadaan sarana pengolahan sampah sebanyak 50 (lima
puluh) tabung komposter dan 1 (satu) paket bak sampah. Untuk laporan
penguatan ekonomi kami melakukan pengembangan budidaya bandeng.
Pada tahun 2016 kami mengadakan pelatihan Integrated Coastal
Management (ICM), pelatihan State Of Coast (SOC) dan kami
memberikan pengadaan reverse osmosis sebanyak 1 (satu) yang dapat
banyak kegunaannya salah satunya teknologi untuk pengolahan air
minum itu sendiri di Desa Muara selain itu ada pesisir mengajar juga
yang dilaksanakan setiap hari sabtu.”
Berdasarkan wawancara di atas bantuan yang telah diberikan untuk
Desa Muara tahun 2015-2016 telah terlaksana segi infrastruktur dasar,
penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
160
Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan
yang diberikan untuk Desa Muara diberikannya bantuan dari segi
infrastruktur, laporan penguatan ekonomi dan pemberdayaan sosial budaya
dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai tahun 2015 dan
2016.
Selain itu terlaksananya pemberdayaan masyarakat salah satu dari
program gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang
yang dilakukan di Desa Muara adalah program pesisir mengajar. Pesisir
mengajar bertujuan menanamkan pengajaran sejak dini mengenai wilayah
pesisir supaya anak-anak pesisir mencintai wilayahnya sehingga yang
diharapkan dapat menjaga dan tidak merusak yang dimiliki desa pesisir.
Hal ini disampaikan oleh I7:
“Dalam program gerbang mapan terdapat pesisir mengajar mba
jadwal mengajar dilakukan seminggu sekali pada setiap sabtu di SDN 01
Muara agar tidak mengganggu pelajaran saat mereka sekolaj. Yang kami
ajarkan beberapa materi pelajaran, setiap sebulan sekali ada kegiatan
gemar makan ikan yang dimaksudkan anak-anak pesisir dapat menyukai
makan ikan namun ikan yang dipakai untuk kegiatan tersebut beli catering
bukan dari hasil yang dimiliki pada wilayah tersebut dan setiap 3 (tiga)
bulan dilakukan pengajaran kelapangan untuk penanaman mangrove
yang diharapkan anak-anak dapat menanam, menjaga mangrove bukan
merusak.”
161
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pesisir mengajar selain materi pelajaran yang menjadi kegiatan tersebut,
terdapat makan ikan dan penanaman mangrove yang diharapkan bahwa
anak-anak pesisir dapat diajarkan mencintai wilayah pesisir itu sendiri.
Hal ini juga disampaikan oleh I5:
“Pesisir mengajar adalah salah satu kegiatan kami dalam
pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari penanaman mangrove,
mencintai makan ikan. Hal ini perlu ditanam dari jiwa sejak dini agar
mereka sudah mengetahui dan menyukai apa yang ada pada wilayah
mereka, agar mereka dapat menjaga itu.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pesisir mengajar merupakan salah satu dari pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan menanamkan kecintaan pada wilayah pesisir sejak dini.
Gambar 4.5
Pesisir Mengajar di Desa Muara
162
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada
program gerakan pembangunan masyarakat pantai tahun 2015 dan 2016
telah memberikan bantuan untuk pembangunan pada wilayah desa pesisir
di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga baik dari segi infrastruktur,
pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang dianggap
memang sudah cukup baik untuk membantu dalam desa pesisir tersebut.
Dilaksanakannya pengembangan dari potensi yang ada dalam
program gerakan pembangunan masyarakat pantai untuk Desa Muara. Hal
ini disampaikan oleh I2:
“Di Desa Muara disana mayoritas memiliki tambak bandeng jadi
kami terdapat budidaya bandeng agar kualitas bandeng dapat baik dan
menjadi ciri khas dari Desa Muara sendiri.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
pengembangan potensi yang ada melalui budidaya bandeng dengan tujuan
kualitas bandeng di Desa Muara dapat lebih baik.
163
Hal ini juga disampaikan oleh I5:
“Yang saya tahu pertambakan bandeng neng dari Dinas
Perikanan sendiri agar kualitas bandeng disana dapat baik karena rata-
rata mereka tidak dapat menjual bandengnya karena kualitasnya buruk
jadi mereka hanya untuk wisata pemancingan.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
pengembangan potensi yang ada yaitu pertambakan bandeng dari Dinas
Perikanan dikarenakan masyarakat Desa Muara tidak dapat menjual hasil
bandengnya karena kualitas bandeng yang buruk sehingga mereka hanya
menjadikan tambak bandeng sebagai wisata pemancingan.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Karena pada Desa Muara terdapat potensi pertambakan
bandeng yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maka
dilakukan budidaya bandeng kegiatan dimulai dari persiapan wadah yang
meliputi persiapan tambak dengan pengeringan pelataran, pengisian air
sampai ketinggian 5 cm di pelataran, pemupukan awal 50 kg urea dan 30
tsp dan klekap tumbuh setelah kurang lebih 7 hari dari pemupukan,
pemasukan air kembali hingga ketinggian kurang lebih 10 cm diatas
pelataran tambak, penebaran benih bandeng ukuran 5-7 cm,
pemeliharaan bandeng, pemupukan ulang untuk menumbuhkan klekap
dengan cara pemupukan urea 100 kg/ha dan tsp 50kg/ha lalu pemupukan
dilakukan pada bulan kedua atau pada saat klekap sudah tinggal ¼
164
bagian ditambah pemberian pakan pellet mulai dilakukan dan pemupukan
dilakukan seminggu sekali setelah umur 2 bulan dengan dosis urea 50 kg
dan tsp 30 kg.
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa potensi
pengembangan yang ada dilakukannya pertambakan bandeng dimulai dari
persiapan wadah sampai pemberian pakan pelet untuk kualitas bandeng di
Desa Muara lebih baik.
Berdasarkan ketiga wawancara di atas dapat peneliti simpulkan
bahwa pengembangan potensi yang ada dalam pelaksanaan program
gerakan pembangunan masyarakat pantai adalah dengan pertambakan
bandeng dengan kegiatan dimulai dari persiapan wadah sampai pemberian
pakan pelet.
Adanya pelaksanaan program gerakan pembangunan masyarakat
pantai di Desa Muara dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk
kemajuan desa pesisir. Seperti yang disampaikan oleh I3:
“Ya, diadakannya program gerbang mapan untuk kemajuan desa
pesisir Kabupaten Tangerang termasuk Desa Muara agar tidak termasuk
desa yang tertinggal, untuk itu dibantunya pembuatan infrastruktur dasar,
membantu perekonomian dan adanya pemberdayaan masyarakat agar
pemikiran mereka dapat menjaga lingkungan dan wilayahnya dengan
baik.”
165
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan diadakannya
program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa Muara dalam
pengelolaan wilayah pesisir menjadikan Desa Muara sebagai tidak
termasuk desa yang tertinggal.
Hal ini juga disampaikan oleh I6:
“Adanya program gerbang mapan untuk desa pesisir Kabupaten
Tangerang termasuk Desa Muara yang lebih baik agar desa memadai
dari segi infrastruktur, perekonomiannya dan masyarakat desa dapat
mencintai, menjaga dan melindungi wilayahnya dengan adanya
pemberdayaan masyarakat agar pemikiran mereka dapat menjaga
lingkungan dan wilayahnya dengan baik.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan diadakannya program
gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa Muara dalam
pengelolaan wilayah pesisir menjadikan Desa Muara lebih baik dari segi
infrastruktur, perekonomiannya dan masyarakat desa.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan diadakannya
program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa Muara adalah
menjadikan desa yang tidak tertinggal dan lebih baik dari segi
infrastruktur, perekonomian dan masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
166
“Program gerbang mapan ini untuk membantu desa pesisir
Kabupaten Tangerang dalam membantu pembangunan infrastruktur,
membantu perekonomian masyarakat pada desa pesisir dan dengan ada
pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat mengelola dengan baik
di desa. Menurut kami dalam menjalankan program 2015-2016 sudah
dirasa cukup baik karena kami sudah menjalankan pembangunan
infrastruktur yang terdapat pengadaan air bersih, membantu dalam
pertambakan bandeng dan sudah dilakukannya penyuluhan meskipun
memang kami akuin masih adanya kekurangan.”
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
diadakannya program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa
Muara adalah membantu dalam pembangunan infrastruktur, membantu
perekonomian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini juga disampaikan oleh I5:
“Adanya program gerbang mapan untuk desa pesisir Kabupaten
Tangerang termasuk Desa Muara yang lebih baik agar desa memadai
dari segi infrastruktur, perekonomiannya dan masyarakat desa dapat
mencintai, menjaga dan melindungi wilayahnya dengan adanya
pemberdayaan masyarakat agar pemikiran mereka dapat menjaga
lingkungan dan wilayahnya dengan baik.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
diadakannya program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa
167
Muara untuk desa yang memadai dari segi infrastruktur, perekonomiannya
dan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadikan
masyarakat yang menjaga lingkungan dan wilayahnya dengan baik.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
diadakannya program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa
Muara menjadikan Desa Muara sebagai desa yang memadai dari segi
infrastruktur, perekonomiannya dan masyarakatnya dengan adanya
pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga dan
melindungi wilayahnya.
Berdasarkan keempat wawancara dapat peneliti simpulkan
diadakannya program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa
Muara menjadikan Desa Muara menjadikan Desa Muara sebagai desa
yang memadai dari segi infrastruktur, perekonomian dan masyarakatnya
sehingga Desa Muara tidak desa yang tertinggal.
Adanya pesisir mengajar merupakan salah satu kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk usia dini. Dengan adanya
pesisir mengajar diharapkan dapat mengajarkan menjaga dan mencintai
wilayah pesisir dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh I7:
“Adanya program gerbang mapan untuk desa pesisir Kabupaten
Tangerang di Desa Muara khususnya dapat mencintai dan melindungi
wilayah pesisir, karena yang mudah untuk diubah kan anak kecil ya terus
168
perjalanan mereka juga masih panjang jadi nasib pesisir di tangan
mereka.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan adanya pesisir mengajar
diharapkan anak-anak di Desa Muara dapat melindungi dan mencintai
wilayah pesisir.
Namun adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pesisir. Hal
ini disampaikan oleh I7:
“Kalau hambatan dari pesisir mengajar itu sendiri sih palingan
dari modul yang harus kami ajarkan apa missal untuk minggu ini bahasa
inggris tapi anak-anak lebih menyukai mangrove jadi kami harus
bagaimana supaya anak-anak mau belajar sesuai modul. Karena kan
kami satu bulan diberikan modul oleh Dinas Perikanan untuk kegiatan
mengajar.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan hambatan dari kegiatan
pesisir mengajar adalah modul yang diberikan oleh Dinas Perikanan yang
akan diajarkan di pesisir mengajar dalam satu bulan.
Tanggapan dari masyarakat Desa Muara bahwa bantuan yang
diberikan belum optimal. Seperti yang disampaikan oleh I9:
“Pada pengembangan budidaya bandeng kegiatan dimulai dari
persiapan wadah yang meliputi persiapan tambak dengan pengeringan
pelataran, pengisian air sampai ketinggian 5 cm di pelataran, pemupukan
awal 50 kg urea dan 30 tsp dan klekap tumbuh setelah ± 7 hari dari
169
pemupukan, pemasukan air kembali hingga ketingian ± 10 cm diatas
pelataran tambak, penebaran benih bandeng ukuran 5-7 cm,
pemeliharaan bandeng,pemupukan ulang untuk menumbuhkan klekap
dengan cara pemupukan urea 100 kg/ha dan tsp, 50 kg/ha lalu pemupukan
dilakukan pada bulan kedua atau pada saat klekap sudah tinggal ¼
bagian ditambah pemberian pakan pelet mulai dilakukan dan pemupukan
dilakukan seminggu sekali setelah umur 2 bulan dengan dosis urea 50 kg
dan tsp 30 kg. Memang secara umum kegiatan dan tahapan budidaya
sudah dilakukan dengan baik namun tahapan yang tidak dilakukan yaitu
pemeberantasan hama dengan menggunakan saponin dikarenakan karena
tidak adanya peralatan hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan pada
bandeng sangat lambat karena menjadi kondisi air kurang optimum selain
itu pemberian pakan bandeng yang diberhentikan karena truk yang
membawa pakan tersebut tidak dapat masuk ke desa kami sehingga laju
pertumbuhan hanya 1,68 % dan berat rata rata bandeng 6,35 g itu
rendah. Secara umum laju pertumbuhan spesifik ikan bandeng adalah 2-7
% tergantung pada umur bandeng dan kondisi eksternal, sedangkan berat
rata-rata anatara 10-12 g sehingga kami masyarakat kembali menjadikan
tambak bandeng kami hanya sebagai wisata pemancingan karena kualitas
tidak baik tidak dapat dijual mba.
Dari wawancara dengan I9 dapat disimpulkan bahwa bantuan
dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai yang diberikan
masyarakat Desa Muara untuk penguatan ekonomi kurang optimal
sehingga dianggap tidak begitu membantu dalam perekonomian
masyarakat desa sehingga masyarakat kembali menjadikan pertambakan
menjadi pariwisata.
170
Hambatan dalam bantuan penguatan ekonomi dari pertambakan
kurang optimal hal ini disebabkan oleh pangan dan kualitas air yang ada di
Desa Muara.
Hal ini disampaikan oleh I3:
“Hambatan kami adalah jalan yang menuju Desa Muara hanya
selebar 3 m, truk yang membawa pangan bandeng tidak dapat masuk ke
dalam desa selain itu memang kami kekurangan sumber daya manusia
untuk pemberian pangan agar pertumbuhan ikan optimal dilakukan
dengan mengacu pada program pemberian pakan memang dari segi
waktu kami tidak memungkinkan. Selain itu, kondisi perairan yang
menjadi faktor utama perkembangan ikan bandeng adalah oksigen
terlarut, salinitas, suhu, kadar amonia, H2S dan pH, pemantauan kualitas
air memang tidak dapat dilakukan karena tidak adanya peralatan.”
Berdasarkan wawancara di atas, hambatan dalam pemberian
pangan adalah jalan untuk masuknya Desa Muara memang hanya selebar 3
meter yang mengakibatkan truk yang membawa pangan tidak dapat masuk
setelah itu kurangnya sumber daya manusia apabila pemberian pangan
bandeng mengacu pada program pemberian pangan. Hambatan lainnya
adalah kualitas air yang berada di Desa Muara.
Selain itu tanggapan belum optimalnya dari pembangunan FS
embung air bersih.
171
Hal ini disampaikan oleh I8:
“Belum adanya hasil optimal dari pembangunan embung air kami
masih merasakan banjir saat musim hujam dan kesulitan air saat
kemarau.”
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan
yang diberikan pada embung air dirasa belum cukup optimal. Hal ini
disebabkan terdapat kendala seperti yang disampaikan oleh I5:
“Kendala yang kami alami adalah pembebasan lahan seharusnya
kami telah melanjutkan pada tahap DED dan pengadaan lahannya agar
saat musim hujan dapat minimalisir banjir dan saat kemarau dapat
digunakan untuk perairan dan sumber air bersih.”
Berdasarkan wawancara di atas, terdapat kendala pada pembebasan
lahan dalam pembangunan embung air sehingga embung air belum
dirasakan dengan optimal.
Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adanya
transparansi diperlukan agar berbagai pihak khususnya masyarakat Desa
Muara dapat mengetahui pelaksanaan yang dilaksanakan pada wilayahnya.
Hal ini disampaikan oleh I5:
“Dalam pelaksanaan ada spanduk kegiatan yang dilaksanakan
jadi masyarakat mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung itu dari
program gerbang mapan dapat dilihat dan dibaca sendiri.”
172
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
transparansi yang dilakukan saat pelaksanaan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai yaitu adanya spanduk kegiatan sehingga
masyarakat dapat melihat dan membaca kegiatan yang sedang
berlangsung.
Hal ini juga disampaikan oleh I6:
“Ada spanduk setiap pelaksanaan mba dilaksanakan apa dari
program gerbang mapan gitu jadi ya masyarakat dapat melihat.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
transparansi setiap pelaksanaan dengan terpasangnya spanduk kegiatan
yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
transparansi yang dilakukan saat pelaksanaan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai yaitu adanya spanduk kegiatan sehingga
masyarakat dapat melihat dan membaca kegiatan yang sedang
berlangsung.
Hal ini juga disampaikan oleh I8:
“Ada spanduk setiap pelaksanaan di tempat yang sedang
dijalankan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi
yang dilakukan saat pelaksanaan program gerakan pembangunan
173
masyarakat pantai adanya spanduk di tempat pelaksanaan kegiatan
berlangsung.
Hal ini juga disampaikan oleh I9:
“Ada spanduk panjang mba di tempat pelaksanaan agar
masyarakat dapat mengetahui yang sedang dijalankan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
transparansi pada pelaksanaan program gerakan pembangunan masyarakat
pantai di Desa Muara dengan adanya spanduk di tempat pelaksanaan.
Hal ini juga disampaikan oleh I10:
“Ada spanduk ko mba pastinya di setiap tempat pelaksanaan agar
masyarakat mengetahui yang sedang dijalankan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi pada
tempat pelaksanaan kegiatan adanya spanduk sehingga masyarakat dapat
mengetahui.
Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan transparansi yang
dilakukan saat pelaksanaan program gerakan pembangunan masyarakat
pantai adanya spanduk di tempat pelaksanaan kegiatan berlangsung
sehingga masyarakat Desa Muara dapat mengetahui.
Dilakukannya transparansi dengan adanya spanduk pada setiap
kegiatan pelaksanaan program gerakan pembangunan masyarakat pantai
174
sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan berlangsung termasuk
kegiatan pada pesisir mengajar. Hal ini disampaikan oleh I7:
“Kalau untuk pesisir mengajar sendiri pelaksanaan diketahui oleh
kepala desa ya mba jadi justru kepala desa yang mengusulkan pada SDN
01 Muara untuk dilaksanakan pesisir mengajar. Nah, dalam keterbukaan
sendiri pelaksanaan program pesisir mengajar telah disampaikan ya
murid dari gurunya mba dan murid menyampaikan kepada orang tuanya
bahwasanya sabtu ada kegiatan pesisir mengajar gitu mba.”
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan adanya
transaparansi setiap kegiatan program gerakan pembangunan masyarakat
pantai termasuk kegiatan pesisir mengajar dengan menyampaikannya
kepada guru untuk murid dan murid memberitahu kepada orang tuanya.
Berdasarkan uraian di atas, indikator pelaksanaan pengelolaan
wilayah pesisir Desa Muara program gerakan pembangunan masyarakat
pantai kabupaten tangerang tahun 2015-2016 masih belum optimal.
Permasalahan koordinasi antar organisasi perangkat daerah yaitu dengan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sehingga
masih banyaknya program yang belum terlaksana. Selain itu
permasalahan koordinasi dengan masyarakat yang mengakibatkan
hambatan dalam distribusi bantuan karena tidak dilakukan sosialisasi
terlebih dahulu sehingga masyarakat memiliki rasa curiga. Dan yang telah
175
terlaksananya program masih banyaknya kekurangan yang harus
diperbaiki sehingga masyarakat belum dapat merasakan dengan optimal.
4.3.3 Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten
Tangerang Tahun 2015-2016
Tahap yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir
adalah pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran
kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil
yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
Dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dalam program gerakan
pembangunan masyarakat pantai bentuk pengawasan yang dilakukannya
yaitu monitor setahun 2 (dua kali).
Seperti yang telah dijelaskan oleh I2:
“Sebenarnya kita monitor kesana tapi memang tidak continue
karena kita keterbatasan aparatur, dibidang saya saja hanya saya dan pak
hari tidak ada pendamping terkadang kita monitor kalau mau kesana ya
kesana minimal setahun sekali atau 2 (dua) kali untuk mengetahui sejauh
mana pemanfaatannya.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya
monitoring yang dilakukan setahun sekali atau 2 (dua) kali namun
pengawasan yang dilakukan tidak continue.
176
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Kita melakukan pengawasan selama pembanguna atau saat
berlangsungnya kegiatan, kami berharap masyarakat telah diberikan
bantuan dapat dijaga dan digunakan dengan baik, itu saja sih ti.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
pengawasan dilakukan saat pembangunan atau saat berlangsungnya
kegiatan selanjutnya diserahkan oleh masyarakat Desa Muara.
Dari kedua wawancara diatas, dapat disimpulkan dilakukannya
pengawasan saat berlangsungnya kegiatan atau pembangunan, monitoring
minimal setahun sekali untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan dari
bantuan yang telah diberikan dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa
Muara namun tidak adanya pengawasan secara continue.
Hal ini dapat menyebabkan bantuan yang telah diberikan tidak
dimanfaatkan dengan baik salah satunya dalam pemberian alat
dekomposter untuk pengolahan limbah organik.
Seperti yang disampaikan oleh I6:
“Alat dekomposter untuk pengolahan limbah organik tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Muara dikarenakan masih minimnya
pengetahuan mengenai bagaimana merakit alat dan mekanisme
perkomposannya lalu karena tidak ada keberlanjutannya.
177
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya
pengawasan secara lanjut tidak dapat mengetahui seberapa jauh manfaat
dari bantuan yang telah diberikan.
Selain pihak pemerintah, pengawasan dilakukan oleh masyarakat
desa yaitu kelompok masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh I3:
“Disana dibentuk kelompok masyarakat 3 (tiga) yang diberi tugas
memang untuk mengawasi karena mereka yang setiap saat berada di desa
terdapat kelompok masyarakat mangrove, kelompok masyarakat tambak,
dan kelompok masyarakat nelayan tangkap. Mereka dapat melaporkan
kepada kami jika memang ada pelanggaran.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I3 masyarakat ikut dilibatkan
dalam hal pengawasan karena kelompok masyarakat berada pada desa
yang dapat mengawasi hampir setiap saat yang diberikan tugas hanya
boleh dapat melaporkan.
Hal ini disampaikan oleh I2:
“Disana terdapat kelompok masyarakat 3 (tiga) yang kami bentuk
diberi tugas untuk mengawasi karena mereka yang berada di desa ada
kelompok masyarakat mangrove, kelompok masyarakat tambak, dan
kelompok masyarakat nelayan tangkap. Mereka dapat melaporkan kepada
kami mengenai pengelolaan disana terhadap bantuan yang telah kami
berikan lalu apabila jika memang ada pelanggaran.”
178
Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya kelompok masyarakat
yang dibentuk mengawasi karena masyarakat yang berada di wilayah desa
yang dapat melaporkan mengenai pengelolaan di desa dan apabila ada
pelanggaran.
Dari kedua wawancara di atas, dapat disimpulkan dibentuknya
kelompok masyarakat di Desa Muara yaitu kelompok masyarakat
mangrove, kelompok masyarakat tambak dan kelompok masyarakat
nelayan tangkap yang dapat mengawasi secara dekat dan dapat melaporkan
mengenai pengelolaan dan apabila ada pelanggaran.
Hal ini juga disampaikan oleh I10:
“Kami hanya membuat laporan sih mba apabila memang ada
pelanggaran atau masalah dalam pengelolaan yang memang kami
laporkan kepada dinas perikanan namun laporan pun tidak ada
keberlanjutan seperti memang kendala dalam pelaksanaan alat
dekomposter yang memang tidak digunakan dikarenakan masih minimnya
pengetahuan.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
tugas kelompok masyarakat membuat laporan apabila terjadinya masalah
atau pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan di desa yang
dilaporkan kepada dinas perikanan namun tidak adanya tindak lanjut dari
laporan tersebut.
179
Hal ini juga disampaikan oleh I8:
“kami mengawasi dan melaporkan apabila memang adanya
masalah, hambatan atau pelanggaran dalam pengelolaan pesisir program
gerbang mapan dengan membuat laporan kepada Dinas Perikanan namun
apabila laporan kami tidak adanya keberlanjutan maka pelaksanaan
pengelolaan pun tidak akan selesai.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
meskipun kelompok masyarakat telah menjalankan tugasnya namun tidak
ada keberlanjutan pengawasan dari Dinas Perikanan tidak akan
terselesainya permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir
di Desa Muara dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai.
Hal ini juga disampaikan oleh I9:
“Kami memang mengawasi dan melaporkan mba apabila memang
adanya masalah, hambatan atau pelanggaran dalam pengelolaan pesisir
program gerbang mapan dengan membuat laporan kepada Dinas
Perikanan namun laporan kami tidak adanya keberlanjutan jadi
bagaimana masalah teratasi mba.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok
masyarakat turut dalam pengawasan namun laporan yang dibuat tidak
adanya keberlanjutan sehingga masalah tidak dapat teratasi.
180
Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat ikut dilibatkan dalam hal pengawasan dikarenakan yang dapat
mengawasi lebih efisien dengan terbentuknya 3 (tiga) kelompok
masyarakat yaitu kelompok masyarakat tambak, kelompok masyarakat
nelayan tangkap, kelompok masyarakat mangrove yang dapat melaporkan
kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang apabila terjadinya masalah
atau pelanggaran meski begitu apabila tidak adanya pengawasan secara
continue dari Dinas Perikanan maka permasalahan dalam pelaksanaan
pengelolaan wilayah pesisir tidak akan selesai.
Hambatan dalam pengawasan karena terbatasnya sumber daya
manusia. Hal ini disampaikan oleh I2:
“Seperti yang kami sebutkan bahwa sebenarnya memang kami
keterbatasan aparatur untuk mengawasi ya jadi memang kalau ingin
kesana ya kita kesana tapi kami kan udah ada dari kelompok masyarakat
itu sendiri.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam
pengawasan yaitu keterbatasan aparatur dalam pengawasan.
Hal ini juga disampaikan oleh I3:
“Hambatan memang SDM kita terbatas untuk mengawasi, tapi
kami sudah ada kelompok masyarakat yang mengawasi.”
181
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam
pelaksanaan yaitu terbatasnya sumber daya manusia untuk mengawasi
sehingga kelompok masyarakat yang mempunyai peran penting dalam
pengawasan.
Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan hambatan dalam
pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara dalam program
gerakan pembangunan masyarakat pantai adalah terbatasnya sumber daya
manusia untuk pengawasan tetapi adanya kelompok masyarakat yang
dapat mengawasi di Desa Muara.
Namun dari kelompok masyarakat terdapat hambatan. Seperti yang
disampaikan oleh I8:
“Ya itu tidak adanya pengawasan secara lanjut oleh pemerintah
daerah sehingga yang kami laporkan mengenai keberlanjutan
pengelolaan di Desa Muara dan pelanggaran yang terjadi tidak ada
tindakannya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan tidak adanya
pengawasan secara lanjut oleh pihak pemerintah daerah sehingga laporan
yang disampaikan tidak ada tindakannya.
Hal ini juga disampaikan oleh I9:
“Tidak adanya pengawasan secara lanjut oleh Dinas Perikanan
mba jadi kami bingung kami laporan untuk apa.”
182
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam
pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara yaitu tidak adanya
pengawasan secara lanjut oleh Dinas Perikanan.
Hal ini juga disampaikan oleh I10:
“Paling hambatannya kalau dari kami ya jadi bingung sendiri mba
karena laporan tidak ada keberlanjutan terus jadinya bagaimana?
Sedangkan kami mengawasi dan melaporkan tapi tindakan dari yang kami
laporkan itu tidak ada.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam
pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara yaitu laporan
yang diberikan kelompok masyarakat tidak adanya keberlanjutan.
Berdasarkan uraian di atas pada indikator pengawasan pengelolaan
wilayah pesisir di Desa Muara dalam program gerakan pembangunan
masyarakat pantai masih belum optimal, dikarenakan tidak adanya
pengawasan secara continue yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam
laporan yang diberikan oleh kelompok masyarakat.
183
4.3.4 Evaluasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Muara
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten
Tangerang Tahun 2015-2016
Terakhir dalam proses pengelolaan adalah tahap evaluasi. Evaluasi
dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari tahap
pengelolaan untuk perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.
Dalam pengelolaan wilayah pesisir tahap evaluasi diperlukan
acuan dalam perencanaan. Hal ini disampaikan oleh I3:
“Dalam implementasi program, Gerbang Mapan mengikuti alur
kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management South East Sea (PEMSEA),
yang dikenal dengan ICM system yang terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek
tata kelola dan aspek implementasi. Aspek inilah yang.diacu menjadi pra-
syarat dasar dan keberhasilan dalam pelaksanaan Gerbang Mapan.”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa acuan
perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara program
gerakan pembangunan masyarakat pantai adalah dengan Partnership for
Environmental Management South East Sea (PEMSEA).
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
184
“Acuan yang digunakan adalah aspek tata kelola terdiri dari 6
elemen dasar yaitu kebijakan, strategi, aransemen kelembagaan,
legislasi, informasi dan penyadaran publik, pendanaan yang
berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan pengelolaan. Lalu aspek
pembangunan berkelanjutan yaitu perlindungan dan pengelolaan
kerusakan sumberdaya alam dan buatan, perlindungan pemulihan dan
pengelolaan habitat, ketahanan pangan dan manajemen mata
pencaharian, pengurangan solusi dan pengelolaan limbah.”
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa acuan
yang digunakan menggunakan aspek tata kelola yang terdiri dari 6
elemen dan aspek pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 5 elemen
sehingga program gerakan pembangunan masyarakat pantai dapat
dikatakan berhasil apabila 11 (sebelas) elemen tersebut terlaksana.
Dalam pengelolaan wilayah pesisir perencanaan pengelolaan
yang baik apabila dari perencanaan sampai pelaksanaan sesuai dengan
target serta adanya pengawasan yang baik dan diperlukan adanya
evaluasi untuk mengetahui penyebab serta kendala dalam pelaksanaan
pengelolaan.
Dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara dalam program
gerakan pembangunan masyarakat pantai Kabupaten Tangerang yang
dilakukan aspek tata kelola sudah dirasa optimal. Hal ini disampaikan
oleh I3:
185
“Segi dari kebijakan, strategi, rencana, aransemen
kelembagaan,legislasi,mekanisme pembiayaan tidak ada hambatan yang
sulit pada perencanaan di Desa Muara dari menganalisis masalah desa
dengan melakukan survey lapangan sampai pembeuatan perencanaan.
Hanya saja memang kami kesulitan dalam informasi dan penyadaran
publik untuk masyarakat Desa Muara hal ini disebabkan karena untuk
mengubah pola pikir manusia memang tidak mudah.”
Gambar 4.6
Presentase Penilaian Aspek Tata Kelola Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa
Muara
(Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang,2017)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
aspek tata kelola pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara dalam
program gerakan pembangunan masyarakat pantai sudah optimal. Dapat
02468
101214
Kebijakan,Strategi
danRencana
Aransemen
Kelembagaan
Legilasi Informasidan
Penyadaran Publik
Mekanisme
Pembiayaan
Series1 9,72 8,33 12,5 6,18 12,5
Nila
i
Nilai dari Aspek Tata Kelola
186
dilihat pada gambar 4.6 terdapat nilai yang tinggi pada setiap aspek tata
kelola dari nilai yang diharapkan.
Namun hal itu berbanding kebalik dengan penilaian aspek
pembangunan berkelanjutan yang belum optimal.
Hal ini seperti disampaikan oleh I2:
“Pada aspek pembangunan berkelanjutan memang dalam
pelaksanaan program gerbang mapan di Desa Muara memperhatikan
elemen-elemen masih rendah pada program yang kami laksanakan
ketahanan pangan dan peningkatan mata pencaharian masih dirasa
belum optimal dikarenakan masih kurangnya peralatan yang digunakan
pada pertambakan bandeng, selain itu pengelolaan sumber daya air
masih ada kekurangan pada embung air soal lahan dan pengelolaan
kerusakan akibat alam atau manusia masih adanya penambangan pasir
liar yang dapat merusak ekosistem pesisir.”
187
Gambar 4.7
Presentase Penilaian Aspek Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan
Wilayah Pesisir di Desa Muara.
(Sumber: Dinas Perikanan, 2017).
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih
banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan aspek pembangunan
berkelanjutan di Desa Muara sehingga dirasa belum optimal.
Dari hasil wawancara dengan I2 bahwa adanya penambangan
secara liar yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan
kehidupan sumber daya hayati yang ada dilaut kedepannya.
Hal ini disampaikan oleh I3:
“Menurut informasi masyarakat banyak yang mengambil pasir
laut dengan menggunakan kapal kecil melalui Kali Kramat ke tempat
yang sudah ditentukan didarat dan depan pantai dimana alur pelayaran
kapal melalui daerah aliran sungai cisadane yang berada diwilayah
188
Desa Tanjung Burung. Kapal yang beroperasi sekitar 20 kapal dengan
setiap kapal mengangkut pasir hingga lima kali.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
penambangan pasir secara liar yang dapat membuat dampak buruk bagi
kehidupan hayati yang ada di laut Desa Muara dan dapat bertambahnya
abrasi.
Tabel 4.12
Jumlah Panjang Abrasi Pantai di Kecamatan Teluk Naga
Tahun 2015
Desa Panjang Garis
Pantai (Km)
Panjang
Abrasi (Km)
Muara 5 3
Tanjung Burung 4 3
Tanjung Pasir 5 1,0
Total 14 7,0
(Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, 2016)
Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada penyimpangan dalam
pengelolaan wilayah pesisir termasuk penambangan secara liar.
Hal ini seperti disampaikan oleh I3:
“Itu salah satu kelemahan kami memang tidak adanya sanksi
paling berupa teguran saja.”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan tidak adanya sanksi
tegas oleh pemerintah daerah terkait penambangan liar tersebut.
Hal ini juga disampaikan oleh I2:
189
“Memang tidak adanya sanksi paling kalau kami sana kami tegur
saja. Yang rugi kan sebenarnya mereka yak arena wilayah mereka yang
rusak”
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan hanya teguran
apabila berada didesa yang dilakukan untuk mengatasi penambangan liar
tersebut.
4.4 Pembahasan
Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian
dimana berdasarkan teori pengelolaan secara terpadu menurut Dahuri (2008:12)
bahwa suatu pengelolaan terdari dari 4 (empat) tahap utama yaitu perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir
Desa Muara, pengawasan pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara dan evaluasi
pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara.
Pada perencanaan pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara dalam
program pembangunan masyarakat pantai tujuannya adalah mempercepat
penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan perekonomian masyarakat, dan
memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir dengan harapan akhir dari
Program Gerbang Mapan ini yaitu dapat terwujudnya pembangunan wilayah
desa pesisir secara terpadu (integrated coastal village zone management)
dengan memperkuat pembangunan infrastruktur, perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat di desa-desa pesisir Kabupaten Tangerang secara
190
optimal dan berkelanjutan dengan melakukan survey lapangan untuk melihat
kondisi fisik, sumber daya alam dan lingkungan desa. Pada program Gerbang
Mapan diatasi dengan tersedianya infrastruktur dasar masyarakat desa pesisir
yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut,
peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat secara signifikan di desa,
efektifnya program pemberdayaan masyarakat di desa pesisir agar masyarakat
sendiri dapat melakukan perlindungan dari kesadaran menjaga ekosistem
pesisir.
Dalam menetapkan strategi untuk mencapai tujuan dari pengelolaan
wilayah pesisir dalam program Gerbang Mapan adalah dengan mengikuti alur
kerangka kerja (framework) pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management South East Sea (PEMSEA) yang
dikenal dengan ICM SYSTEM. Enam tahapan siklus ICM dirahkan untuk
mencapai 4 (empat) performance indikator yang ingin dicapai, meliputi : (1)
efisiensi ekonomi (menguntungkan dan dapat menciptakan pertumbuhan
ekonomi), (2) keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (3)
terpeliharanya kelestarian SDA sehingga daya dukung lingkungan laut menjadi
optimal dan (4) design by nature.
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara (Studi Kasus
Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2016) sudah maksimal. Dikatakan sudah maksimal dikarenakan
perencanaan pada program gerakan pembangunan masyarakat pantai di Desa
191
Muara melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi fisik, sumber daya
alam dan lingkungan yang dimiliki desa sehingga perencanaan yang dibuat
adalah perencanaan yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Desa
Muara dan adanya transparansi yang dilakukan yakni melalui kepala desa dan
terdapat dalam media cetak sehingga masyarakat.
Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir Desa Muara masih
belum optimal.Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah yaitu
dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
mengakibatkan kemunduran waktu dan menumpuknya biaya dikarenakan tidak
dapat fokus dalam 1 (satu) program sehingga masih banyaknya yang belum
terlaksana. Kurangnya koordinasi dengan masyarakat yang mengakibatkan
hambatan dalam distribusi bantuan karena tidak dilakukan sosialisasi terlebih
dahulu sehingga masyarakat memiliki rasa curiga. Dan yang telah terlaksananya
program masih banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki sehingga masyarakat
belum dapat merasakan dengan optimal.
Selanjutnya, pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara
adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang
dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang
telah ditetapkan. Dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara
dilibatkannya masyarakat dalam pengawasan yaitu terbentuknya kelompok
masyarakat namun dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara
program gerakan pembangunan masyarakat pantai masih belum optimal,
192
dikarenakan tidak adanya pengawasan secara continue yang dilakukan sehingga
yang dilaporkan kelompok masyarakat tidak adanya keberlanjutannya.
Evaluasi yang digunakan adalah acuan yang menggunakan aspek tata
kelola yang terdiri dari 6 elemen dan aspek pembangunan berkelanjutan yang
terdiri dari 5 elemen sehingga program gerakan pembangunan masyarakat
pantai dapat dikatakan berhasil apabila 11 (sebelas) elemen tersebut terlaksana.
Pada aspek tata kelola sudah optimal dari kebijakan, strategi, rencana,
aransemen kelembagaan,legislasi,mekanisme pembiayaan tidak ada hambatan
yang sulit pada perencanaan di Desa Muara dari menganalisis masalah desa
dengan melakukan survey lapangan sampai pembuatan perencanaan. Kesulitan
hanya dalam informasi dan penyadaran publik untuk masyarakat Desa Muara
disebabkan untuk mengubah pola pikir manusia memang tidak mudah. Hal ini
berbeda pada aspek pembangunan berkelanjutan memang dalam pelaksanaan
program gerbang mapan di Desa Muara memperhatikan elemen-elemen masih
rendah pada program yang dilaksanakan ketahanan pangan dan peningkatan
mata pencaharian masih dirasa belum optimal dikarenakan masih kurangnya
peralatan yang digunakan pada pertambakan bandeng, selain itu pengelolaan
sumber daya air masih ada kekurangan pada embung air soal lahan dan
pengelolaan kerusakan akibat alam atau manusia masih adanya penambangan
pasir liar yang dapat merusak ekosistem pesisir.
193
Tabel 4.13
Temuan Lapangan
No. Indikator Temuan
1 Perencanaan 1. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perikanan
bahwa dalam pembuatan perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir melibatkan
beberapa organisasi perangkat daerah yaitu
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang, Kepala seksi
perencanaan Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kabupaten Tangerang.
2. Perencanaan program gerakan pembangunan
masyarakat pantai berorientasi pada
kepentingan masyarakat desa dikarenakan
dilakukannya survey lapangan untuk
mengetahui kondisi fisik, sumber daya alam,
dan potensi yang dimiliki desa.
3. Dalam Gerbang Mapan didesain mengikuti
alur kerangka kerja (framework) pembangunan
berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management
South East Sea (PEMSEA) yang dikenal
dengan ICM SYSTEM yang terdapat pada 2
hal yaitu aspek tata kelola dan aspek
implementasi skema pembangunan.
4. Terdapat transparansi pada perencanaaan yaitu
melalui kepala desa dan kelompok masyarakat
yang dianggap sudah mewakili masyarakat
satu desa.
2 Pelaksanaan 1. Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-
Huk/2017 tentang pembentukan tim kerja
pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan
Pembangunan Kawasan Budidaya dari
194
organisasi perangkat daerah terdapat Dinas
Perikanan, Bidang Perencanaan Ekonomi pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang, Bidang Konservasi pada
Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Tangerang, Kepala Seksi
Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata
Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
tapi dalam pengelolaan Desa Muara yang punya
pengaruh besar adalah masyarakat desanya
karena mereka yang berada di desa tersebut dan
yang mengelolanya.
2. Kurangnya koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan dikarenakan
pekerjaan/ program yang dimiliki yang
mengakibatkan mundurnya waktu dan
menumpuknya biaya.
3. Minimnya sosialisasi, penyuluhan sehingga
masyarakat memiliki sifat curiga yang berakibat
menghambatnya distribusi bantuan
4. Bantuan yang telah diberikan adalah pengadaan
air bersih, pelatihan dan penanaman ekosistem
mangrove, pengembangan budidaya bandeng,
195
sarana pengolahan sampah, pelatihan Integrated
Coastal Management, pengadaan reverse
osmosis, pengadaan filter air, penyuluhan dalam
bidang hybrid engineering, pelatihan state of
coast tetapi masih adanya kekurangan dalam
pelaksanaan program sehingga tidak optimal.
5. Pengembangan potensi yang ada dalam
peningkatan perekonomian gerakan
pembangunan masyarakat pantai di Desa Muara
dilaksanakan pengembangan bandeng untuk
meningkatkan kualitas bandeng Muara namun
kurangnya peralatan, pangan bandeng yang
belum sesuai program pemberian pangan dan
kondisi perairan yang mengakibatkan
masyarakat kembali menjadikan tambak
bandeng sebagai pusat pariwisata,
6. Koordinasi yang dilakukan antara pemerintah
dengan masyarakat Desa Muara hanya melalui
perantara kepala desa dan kelompok
masyarakat.
7. Adanya transparansi dalam pelaksanaan
program gerakan pembangunan masyarakat
pantai di Desa Muara dengan adanya spanduk
196
pemberitahuan sedang berlangsungnya program
gerakan pembangunan masyarakat pantai Desa
Muara sehingga masyarakat dapat mengetahui
pelaksanaan kegiatan tersebut.
3 Pengawasan 1. Dilibatkannya masyarakat dalam
pengawasan yaitu kelompok masyarakat
Desa Muara yang terdiri dari kelompok
masyarakat mangrove, kelompok
masyarakat tambak dan kelompok
masyarakat nelayan tangkap.
2. Tidak adanya pengawasan secara
berkelanjutan sehingga masalah pada
pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di
Desa Muara tidak dapat diselesaikan.
4 Evaluasi 1. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada
penyimpangan dalam pengelolaan wilayah
pesisir di Desa Muara yaitu adanya
penambangan pasir liar yang dapat
merusak ekosistem pesisir Desa Muara.
2. Acuan yang digunakan adalah aspek tata
kelola terdiri dari 6 elemen dasar yaitu
kebijakan, strategi, aransemen
kelembagaan, legislasi, informasi dan
197
penyadaran publik, pendanaan yang
berkelanjutan, pengembangan kapasitas
dan pengelolaan sudah baik. Lalu aspek
pembangunan berkelanjutan yaitu
perlindungan dan pengelolaan kerusakan
sumberdaya alam dan buatan, perlindungan
pemulihan dan pengelolaan habitat,
ketahanan pangan dan manajemen mata
pencaharian, pengurangan solusi dan
pengelolaan limbah masih dirasa belum
optimal dikarenakan masih kurangnya
peralatan yang digunakan pada
pertambakan bandeng, pengelolaan sumber
daya air masih ada kekurangan pada
embung air permasalahan lahan dan
pengelolaan kerusakan akibat alam atau
manusia masih adanya penambangan pasir
liar yang dapat merusak ekosistem pesisir.
197
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga
Kabupaten Tangerang dalam studi kasus Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai Tahun 2015-2016 sebagai mempercepat pertumbuhan
infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat diwilayah pantai utara Kabupaten
Tangerang difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat yang didukung
infrastruktur dasar yang memadai dan dikuatkan untuk melalui pemberdayaan
masyarakat desa belum optimal dan masih perlu pembenahan dalam beberapa
aspek. Hasil analisis pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk
Naga Kabupaten Tangerang dalam studi kasus Program Gerakan Pembangunan
Masyarakat Pantai Tahun 2015-2016 sebagai berikut:
Pertama, kurang terjalinnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah
terkait yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Tangerang yang menyebabkan mundurnya kegiatan. Kedua, rendahnya kualitas
sumber daya manusia di Desa Muara dengan latar belakang pendidikan yang
dimiliki, sehingga tidak dapat mengelola potensi yang ada dengan optimal dan
tidak berkembang serta mengganggunya distribusi bantuan untuk pengelolaan
pesisir yang baik.
198
Ketiga, minimnya pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan pada Desa
Muara yang berdampak pada rendahnya pengetahuan mengenai pengelolaan
wilayah pesisir dan kegiatan program yang dijalani. Keempat, Tidak adanya
pengawasan secara lanjut yang dapat menyelesaikan masalah pada pelaksanaan
pengelolaan. Kelima, tidak adanya sanksi dari pemerintah dengan adanya
penambangan pasir liar yang dapat semakin bertambahnya abrasi pada Desa
Muara.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa
rekomendasi yaitu:
1. Ditingkatkan jalinnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait
yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Tangerang dengan adanya pembagian tugas dalam pelaksanaan program
gerakan pembangunan masyarakat pantai agar Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program ini
tidak terlalu banyak memegang pekerjaan sehingga dapat fokus dan
bertanggung jawab atas tugas yang diberikan yang diharapkan dapat
membagi dalam pelaksanaan program gerakan pembangunan masyarakat
pantai dan pelaksanaan pekerjaannya.
2. Ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia di Desa Muara dengan
ditambahkannya penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi di Desa Muara
untuk masyarakat Desa Muara baik sebelum pelaksanaan program gerakan
199
pembangunan masyarakat pantai atau terkait dalam keberlangsungan
hidup agar masyarakat dapat memahami mengenai bantuan yang diberikan
agar dapat digunakan dengan maksimal dan masyarakat dapat melindungi,
menjaga wilayahnya.
3. Ditingkatkannya pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan pada Desa
Muara agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih mengenai
pengelolaan wilayah pesisir dan kegiatan program yang dijalani.
4. Diadakannya pengawasan secara lanjut untuk menyelesaikan
permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan di program gerakan
pembangunan masyarakat pantai agar dalam pelaksanaan program gerakan
pembangunan masyarakat pantai di Desa Muara dapat dirasakan dengan
optimal.
5. Diadakannya sanksi yang tegas untuk penambangan pasir liar di Desa
Muara agar tidak ada lagi yang merusak ekosistem pesisir Muara.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Burhan, Bungin. 2009. Analisis Penelitian Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo.
Daft, Richard L. 2002. Manajemen Edisi Kelima Jilid Satu. Jakarta: Erlangga.
Dahuri, Rokhmin. 2008. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara
Terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Darajati. 2004. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
dan Berkelanjutan. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. Jakarta:
BAPPENAS.
Fayol, Henry. Industri dan Manajemen Umum, Terjemahan Winardi. London: Sir
Issac and Son, 1985
Handayaningrat, Soewarno. 2001. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.
Jakarta: Haji Mas Agung.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. DIA FISIP Universitas Indonesia.
Milles, Mathew dan Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif ( Buku
Sumber Tentang Metode-Metode Baru ). Jakarta: UI Press.
Mukhtasor. 2007. Pencemaran Pesisir dan Laut. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Moleong, J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nugroho,Riant. 2003. Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
198
Purba, Jhonny. 2005. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta. Yayasan Obor
Indonesia
Sara, La. 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir. Bandung. Penerbit Alfabeta
Soehartono, Irawan. 2004. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian
Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Lainnya. Bandung. PT
Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung:
Alfabeta.
Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta.
Bumi Aksara
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2006. Metodelogi Penelitian Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara.
Sumber Lain:
Laksana, Irna Widya. 2011.Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten
Tangerang. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Permita, Ratih. 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Lontar Kecamatan
Tirtayasa Kabupaten Serang. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Sapei, Abdulah. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan
Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluk Naga. Serang: Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
bantenprov.go.id ( diakses pada tanggal 04 oktober 2016 ).
199
Mukhtar. 2013. http:// mukhtar-api.blogspot.com/2013/01/pentingnya-
pengelolaan-tata-ruang.html?m=1 ( diakses pada tanggal 04 oktober 2016
).
www.oseonografi.lipi.go.id ( diakses pada tanggal 04 oktober 2016 ).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23 Tahun 2016 tentang
Perencanaan Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018.
Roadmap Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai Kabupaten
Tangerang tahun 2013-2018
LAMPIRAN
DOKUMENTASI
Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan
Masyarakat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.
Wawancara dengan Pelaksana Bidang Pengembangan dan Kelembagaan
Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.
Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kabupaten Tangerang.
KepalaSeksi Konservasi Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
Wawancara dengan Kepala Desa Muara
Wawancara dengan Relawan Pesisir Mengajar Desa Muara
Wawancara dengan Ketua Kelompok Masyarakat Mangrove Desa Muara.
Wawancara dengan Kelompok Masyarakat Tambak Desa Muara
Pengadaan dua filter air di Desa Muara
Pesisir Mengajar di Desa Muara
Pembuatan sarana air bersih komunal di Desa Muara
Penanaman mangrove di Desa Muara
Pelatihan Ekosistem Mangrove Di Desa Muara
Pendampingan penanaman mangrove di Desa Muara
‘
Matriks Hasil Wawancara Sesudah Reduksi Data
1. Perencanaan/ Planning.
I/Q Apakah tujuan dalam pengelolaan wilayah pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai?
I1
Gerbang mapan ini ialah untuk masyarakat pantai dengan mendapatkan
pemberdayaan baik untuk perekonomiannya maupun sarana prasarana dan
memang salah satunya Desa Muara yang dipilih yang berada di Kecamatan
Teluk Naga dalam program pembangunan masyarakat pantai ini.
I2
Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai
yang terdapat diwilayah pesisir termasuk Desa Muara. Program GERBANG
MAPAN ini memang dari permasalahan dan isu yang kami lakukan survey
lapangan salah satunya Desa Muara dengan kami melihat dari kondisi fisik,
sumber daya alam dan lingkungan desa. Gerbang Mapan memang difokuskan
pada pengembangan ekonomi masyarakat yang didukung infrastruktur dasar
yang memadai yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir
dan laut, dikuatkan melalui pemberdayaan masyarakat desa agar dapat
melakukan perlindungan, dengan dari kesadaran masyarakat pesisir itu sendiri
yang harus menjaga ekosistem pesisir.
I3
Program Gerbang Mapan merupakan salah satu program unggulan dari Bupati
Tangerang untuk mengatasi permasalahan dan isu di wilayah pesisir termasuk
Desa Muara dengan tujuan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar,
pengembangan perekonomian masyarakat, dan memberdayakan masyarakat di
wilayah pesisir.
I4
Program Gerbang Mapan adalah program unggulan Bupati Tangerang yang
ditujukan untuk wilayah desa pesisir dan masyarakat pantai Kabupaten
Tangerang salah satunya memang di Desa Muara pada Kecamatan Teluk Naga
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada desa pesisir dengan
mengadakan infrastruktur, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
I/Q Apa strategi dalam mencapai tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir program
gerakan pembangunan masyarakat pantai
I1
Dalam Gerbang Mapan didesain mengikuti alur kerangka kerja (framework)
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari Partnership for Environmental
Management South East Sea (PEMSEA) yang dikenal dengan ICM SYSTEM untuk
mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat diwilayah
pantai utara kabupaten tangerang yang difokuskan pada pengembangan ekonomi
masyarakat yang didukung infrastruktur dasar memadai dan dikuatkan untuk melalui
pemberdayaan masyarakat desa.
I2
Agar implementasi Program Gerbang Mapang dapat berkelanjutan, Program Gerbang
Mapan juga mengikuti skema siklus ICM. Enam tahapan siklus ICM dirahkan untuk
mencapai 4 (empat) performance indikator yang ingin dicapai, meliputi efisiensi
ekonomi (menguntungkan dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi),
keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terpeliharanya kelestarian
SDA sehingga daya dukung lingkungan laut menjadi optimal dan design by nature.
I3
Dalam Gerbang Mapan didesain mengikuti alur kerangka kerja (framework)
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari Partnership for Environmental
Management South East Sea (PEMSEA) yang dikenal dengan ICM SYSTEM yang
terdapat pada 2 hal yaitu aspek tata kelola dan aspek implementasi skema
pembangunan. Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut
adalah sebuah framework komprehensif yang mengacu kepada skema yang
dikembangkan Partnership for Environmental Management in The Seas of East Asia
(PEMSEA) tahun 2003, dimana frameworknya merupakan elemen yang terdiri dari 3
aspek, yaitu Aspek Tata Kelola. Aspek ini terdiri dari 6 elemen dasar yaitu Kebijakan
,strategi dan perencanaan aransemen kelembagaan, legislasi, informasi dan Penyadaran
public, Mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas dan
pengelolaan. Yang kedua yaitu aspek pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 5
prinsip dasar, yaitu perlindungan dan pengelolaan kerusakan sumberdaya alam dan
buatan perlindungan, pemulihan dan pengelolaan habitat, pemanfaatan dan penyediaan
sumberdaya air, ketahanan pangan dan manajemen mata pencaharian, pengurangan
polusi dan pengelolaan liimbah. Aspek-aspek tersebut diacu menjadi pra-syarat dasar
dalam pelaksanaan Gerbang Mapan, sehingga Gerbang Mapan akan berhasil jika telah
menyelesaikan 11 elemen tersebut. Dengan harapan akhir dari Program Gerbang
Mapan ini yaitu dapat terwujudnya pembangunan wilayah desa pesisir secara terpadu
dengan memperkuat pembangunan infrastruktur, perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat di desa-desa pesisir Kabupaten Tangerang secara optimal dan berkelanjutan
termasuk Desa Muara.
I/Q Sasaran dalam pengelolaan wilayah pesisir program gerakan pembangunan
masyarakat pantai
I4
Ya saya tau dalam strategi yang digunakan dalam program gerakan pembangunan masyarakat pantai ini adalah Integrated Coastal yaitu dari Partnership for
Environmental Management South East Sea (PEMSEA) yang terdapat pada 2 hal yaitu
aspek tata kelola dan aspek implementasi skema pembangunan.
I1 Sasaran tentunya masyarakat pesisir yang berada di Kabupaten Tangerang salah
satunya Desa Muara
I2
Sasaran tentunya untuk masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang sendiri termasuk
Desa Muara karena kami melakukan pembangunan infrastruktur dasar, membantu
perekonomian dan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan wilayah
pesisir Kabupaten Tangerang.
I3
Sasaran bantuan untuk masyarakat Desa Muara sendiri diberikannya juga penyuluhan
dan pelatihan agar mereka dapat memahami bantuan yang diberikan selanjutnya
program pelatihan Integrated Coastal Management ditujukan untuk perangkat desa agar
dapat membina masyarakat lebih baik mengenai pengelolaan wilayah pesisir di desa.
I4
Sasaran itu sendiri untuk masyarakat Desa Muara ya mba karena pembantuan
infrastruktur dasar, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat
Muara sendiri.
I/Q Pihak terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir program gerakan pembangunan
masyarakat pantai
I1
Kalau kita BAPEDA di perencanaan sebatas sebagai koordinator pihak mana yang
terlibat, BAPEDA koordinasikan dan BAPEDA terkait penganggaran. Penganggaran
juga kita sesuai roadmapnya apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan,
mengerjakan apa, siapa dan mengerjakan apa kita usulkan ke Tim Anggaran
Pemerintah Daerah sejauh mana penganggarannya, BAPEDA kan termasuk dalam Tim
Anggaran Pemerintah Daerah jadi menentukan penganggarannya. Perencanaan ada di
Dinas Perikanan, kita hanya menginput, menghimbau bahwa program ini memang
terintegrasi, terintegrasi artinya dikerjakan bareng-bareng.
I2
Pada perencanaan program Gerbang Mapan kami melibatkan seksi perencanaan tata
ruang untuk mengetahui keadaan dari ruang wilayah desa pesisir kabupaten tangerang
sendiri salah satunya Desa Muara jadi apa yang kami lakukan memang sesuai ruang
wilayahnya dan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang.
I/Q Pihak terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir program gerakan pembangunan
masyarakat pantai
I3
Pada perencanaan program Gerbang Mapan seksi perencanaan tata ruang untuk mengetahui keadaan dari ruang wilayah desa pesisir kabupaten tangerang sendiri salah
satunya Desa Muara jadi apa yang kami lakukan memang sesuai ruang wilayahnya dan
pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang karena
termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
I4
Saya ikut dalam Gerbang Mapan pada di perencanaan biasanya mengenai ruangnya.
Dimana tempat yang bisa ditanam mangrove, ruang yang boleh untuk pemukiman dan
pembangunan lainnya agar memang sesuai ruangnya. Pada Desa Muara kan di Gerbang
Mapan salah satunya menyelenggarakan konservasi mangrove di kami kaitannya itu
bener ga disini titiknya, datarannya apa? jadi kami hanya kesesuaian pada ruangnya
saja sesuai di rencana ruang dan wilayah gitu mba.
I/Q Perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan kepentingan
masyarakat
I1
Ya tentu kepentingan masyarakat karena sebelumnya dilakukan survey lapangan
memang untuk melihat kondisi langsung dari kondisi fisik,sumber daya alam dan
lingkungan yang ada di desa jadi apa yang dibutuhkan desa, masyarakat dianalisis dan
dibuat perencanaan.
I2
Kita menyusun perencanaan dari semua desa pesisir pantai di Kabupaten Tangerang
salah satunya Desa Muara, kita jabarkan setiap desa itu kebutuhannya apa? 5 tahun
yang akan datang apa saja yang harus dibangun, apa saja yang dibutuhkan di desa kalau
Muara ya Muara gitu.
I3
Dalam perencanaan pembuatan program Gerbang Mapan sudah pasti kita sesuai
kebutuhan masyarakat karena kan kita mengunjungi desa-desa sasaran salah satunya
Desa Muara di Kecamatan Teluk Naga setelah itu kami melakukan survey lapangan
mengenai kondisi fisik,sumber daya alam dan lingkungan yang ada di desa,
mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat, melakukan wawancara dengan aparat
pemerintahan desa dan kecamatan serta dengan masyarakat desa dari situ baru kami
analisis dari data yang kami peroleh untuk dibuatnya pada perencanaan
I4
Ya mba sudah pasti berdasarkan kepentingan masyarakat karena kan sebelumnya
dilakukan survey lapangan untuk mengetahui permasalahan yang berada di desa.
I/Q Keterpaduan perencanaan dari berbagai sektor
I1
Memang pada program gerakan pembangunan masyarakat pantai ini ada beberapa
organisasi perangkat daerah yang terlibat bukan hanya bapeda atau dinas perikanan
saja tapi ada tata ruang yang melokasikan ruang yang boleh tidaknya untuk
pembangunan pada di desa muara tersebut lalu ada dinas lingkungan hidup dan
kebersihan kan ada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dapat terpenuhi jadi ya harus
terpadu lalu apa yang dibutuhkan masyarakat desa dilakukannya sosialisasi agar apa
yang direncanakan memang kebutuhan mereka dan buat pengelolaan pesisir menjadi
lebih baik.
I2
Dalam pembuatan perencanaan kami melakukan survey lapangan untuk mengetahui
apa saja yang dibutuhkan desa dan masyarakat desa nah kami kan dari perikanan tidak
mengetahui mengenai kebersihan, lingkungan, dan sebagainya harus sesuai juga
dengan rencana tata ruang dan wilayah jadi program ini berkoordinasi dengan dinas
lain jadi memang harus adanya keterpaduan dengan semua pihak.
I3
Dalam perencanaan ada Dinas Tata Ruang, BAPEDA dimana butuhnya keterpaduan
seperti tata ruang untuk mengetahui ruang wilayah Desa Muara, BAPEDA sebagai
coordinator dan untuk masalah penganggaran karena termasuk kedalam Tim Anggaran
Pemerintah Daerah jadi apa yang kami rencanakan, yang akan dilaksanakan memang
disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
I4
Terpadu, karena dengan kami saja kaitannya mengenai ruang yang akan dilaksanakan
kegiatan agar memang sesuai dengan RTRW yang telah ada.
I/Q Transparansi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir program
gerakan pembangunan masyarakat pantai
I1
Untuk transparansi paling hanya melalui kepala desa mengenai perencanaan yang telah
dibuat yang akan dilaksanakan di Desa
I2
Saat kami melakukan survey lapangan sudah diwakili oleh kepala desa dan kelompok
masyarakat yang berada didesa untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat
itu mba sebelum kami akan melaksanakan program juga kami mengundang kepala
desanya terlebih dahulu karena tidak mungkin ya mbak kalau harus menemui
masyarakat satu persatu gitu jadi kami melalui kepala desa sih transparansi
perencanaannya.
I3
Untuk perencanaan sendiri dalam program ini transparansi melalui kepala desa dan
beberapa ada di media kabar cetak seperti koran kabupaten tangerang ya sehingga
masyarakat pesisir termasuk muara dapat mengetahui dan membaca info tersebut.
I4
Kalau transaparansi pasti dari kepala desa dan kelompok masyarakat yang di Muara ya
mba sebagai perwakilan masyarakat 1 desa.
I/Q Hambatan yang dialami dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir program
gerakan pembangunan masyarakat pantai
I1
Hambatan paling kalau dari kami tim anggaran pemerintah daerah sering kali
dihadapkan skala prioritas, lalu keterbatasan anggaran APBD 5 triliun tapi
kenyataannya tidak bebas kami menentukan, dari pusat sudah ada pos jadi kami hanya
mengandalkan dari PAD sebesar 1,7 triliun.
I2
Kalau hambatan selama ini tidak ada sih dari 2015-2016 dari kita jabarkan perencanaan
apabila BAPEDA oke yasudah kami jalankan.
I3
Tidak ada hambatan karena dalam perencanaan dibantu dengan baik oleh dinas tata
ruang lalu BAPEDA.
I4
Hambatan di kami tidak ada sih mbak karena ruang yang diberikan untuk pelaksanaan
program Gerbang Mapan memang sesuai dengan keadaan RTRW di Muara dimana
dapat letak mangrove, permukiman/ bangunan itu saja sih mbak kalau dari tata ruang.
2. Pelaksanaan/ Implementasi.
I/Q Pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola wilayah pesisir
I2
Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-Huk/2017 tentang pembentukan tim
kerja pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Pembangunan Kawasan Budidaya itu
dibentuk organisasi perangkat daerah yang memang menangani namun untuk
pengelolaan berada di desa sendiri ya masyarakat desanya karena mereka yang berada
di desa tersebut dan yang mengelolanya.
I3
Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-Huk/2017 tentang pembentukan tim
kerja pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Pembangunan Kawasan Budidaya memang
pihak dari organisasi perangkat daerah ada dari Dinas Perikanan sendiri, Bidang
Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tangerang, Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Tangerang. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang
dan Bangunan Kabupaten Tangerang sudah siap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial budaya masyarakat pesisir di
daerah selain itu tentunya kesiapan dari pihak desa dan masyarakat desa sendiri yang
terlibat dalam pengelolaan wilayah mereka untuk dari itu kami membuat pemberdayaan
masyarakat agar mereka memahami dan mengetahui apa saja yang dapat merusak
wilayahnya yang tidak boleh dilakukan dan penanggulangannya.
I5
Dalam Keputusan Bupati Nomor 902/Kep.172-Huk/2017 pembentukan tim kerja
pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Pembangunan Kawasan Budidaya pihak dari
organisasi perangkat daerah ada dari Dinas Perikanan, Bidang Perencanaan Ekonomi
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Bidang
Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.
I/Q Pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola wilayah pesisir
I6
Pemerintah daerah dan masyarakat Desa Muara karena memang apabila masyarakat
mengelola sendiri tanpa pemerintah tentu tidak akan bisa dari segi pengetahuan
pengelolaan, materi untuk pengelolaan dan apabila pemerintah telah memberikan
bantuan namun masyarakat tidak dapat mengelola juga percuma jadi ya harus
berdampingan.
I8 Ya masyarakat desa tapi masyarakat desa juga kan banyak keterbatasan jadi dapat
didukung oleh pemerintah daerah.
I9 Masyarakat dan pemerintah daerah
I10
Pemerintah dan masyarakat desa Muara mba karena apabila masyarakat sendiri pun
banyak keterbatasan yang dimiliki jadi harus didukung, di dorong oleh pemerintah
daerah.
I/Q Koordinasi dinas-dinas terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir
I2
Kalau koordinasi memang jadi hambatan kami ya karena dari setiap organisasi
perangkat daerah mempunyai program unggulan sendiri jadi terhambatnya pelaksanaan
program ini tapi karena program dari organisasi perangkat daerah lain ada yang hampir
sama jadi tidak begitu terlalu sulit.
I3
Bahwa dalam program Gerbang Mapan memang program yang terintegrasi yang
artinya dikerjakan bareng-bareng oleh sebab itu memerlukan koordinasi dan
keterpaduan. Namun untuk mengkoordinasikan semua organisasi pemerintah daerah
terkait memang sangat sulit dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan masing-masing
sehingga terjadinya pemunduran kegiatan yang merugikan waktu dan menumpuknya
biaya.
I5
Koordinasi sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau ego dari masing-
masing sektoral supaya memang program selesai tepat waktu dan dalam
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan namun dalam
pelaksanaan kami mengalami hambatan yaitu koordinasi dari semua pelaksana
organisasi perangkat daerah yang terlibat. Dikarenakan kami juga mempunyai program
unggulan yang memang harus kami kerjakan. Selain itu hambatan kami ialah pada
masyarakat Desa Muara itu sendiri masih memiliki sifat curiga sehingga distribusi
bantuan pun terhambat. Rendahnya sumber daya manusia pun pada Desa Muara
berpengaruh dalam mencerna bantuan atau penyuluhan yang telah kami berikan.
I/Q Bantuan yang diberikan untuk masyarakat Desa Muara
I2
Bantuan yang telah diberikan pada program ini untuk Desa Muara adalah infrastruktur
berupa penyuluhan dalam bidang hybrid engineering, pusat restorasi dan pembelajaran
mangrove lalu terdapat jasa konsultasi feasibility study embung dan pengadaan air
bersih sebanyak 2 (dua unit). Untuk pemberdayaan masyarakat kami membentuk tiga
kelompok pelestari mangrove pada bulan agustus-september 2015 dengan pelatihan
ekosistem mangrove, tata cara dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi mulai dari
penyiapan, pembibitan, pencarian benih, pembibitan, pemilihan lokasi, penanaman serta
pemeliharaan juga kami ada pengadaan sarana pengolahan sampah sebanyak 50 (lima
puluh) tabung komposter dan 1 (satu) paket bak sampah. Untuk laporan penguatan
ekonomi kami melakukan pengembangan budidaya bandeng. Pada tahun 2016 kami
mengadakan pelatihan Integrated Coastal Management (ICM), pelatihan State Of Coast
(SOC) dan kami memberikan pengadaan reverse osmosis sebanyak 1 (satu) yang dapat
banyak kegunaannya salah satunya teknologi untuk pengolahan air minum itu sendiri di
Desa Muara selain itu ada pesisir mengajar juga yang dilaksanakan setiap hari sabtu.
I3
Bantuan yang diberikan untuk Desa Muara penyuluhan dalam bidang hybrid
engineering, pusat restorasi dan pembelajaran mangrove, terdapat jasa konsultasi
feasibility study embung dan pengadaan air bersih sebanyak 2 (dua unit). Untuk
pemberdayaan masyarakat kami membentuk tiga kelompok pelestari mangrove pada
bulan agustus-september 2015 dengan pelatihan ekosistem mangrove, tata cara dan
prosedur pelaksanaan rehabilitasi mulai dari penyiapan, pembibitan, pencarian benih,
pembibitan, pemilihan lokasi, penanaman serta pemeliharaan juga kami ada pengadaan
sarana pengolahan sampah sebanyak 50 (lima puluh) tabung komposter dan 1 (satu)
paket bak sampah. Untuk laporan penguatan ekonomi kami melakukan pengembangan
budidaya bandeng. Pada tahun 2016 kami mengadakan pelatihan Integrated Coastal
Management (ICM), pelatihan State Of Coast (SOC) dan kami memberikan pengadaan
reverse osmosis sebanyak 1 (satu) yang dapat banyak kegunaannya salah satunya
teknologi untuk pengolahan air minum itu sendiri di Desa Muara selain itu ada pesisir
mengajar juga yang dilaksanakan setiap hari sabtu.
I5
Pada tahun 2015 di Desa Muara terdapat pengadaan sarana air bersih komunal sebanyak
2 (dua) unit neng dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat pesisir
karena masalah pada desa pesisir umumnya termasuk Desa Muara memang kesulitan
mendapatkan air bersih lalu pada tahun 2016 pengadaan filter air dan reverse osmosis di
desa muara masing-masing 1 (satu) unit agar kualitas air dapat layak dikonsumsi. Lalu
terdapat pesisir salah satu kegiatan kami dalam pemberdayaan masyarakat yang terdiri
dari penanaman mangrove, mencintai makan ikan. Hal ini perlu ditanam dari jiwa sejak
dini agar mereka sudah mengetahui dan menyukai apa yang ada pada wilayah mereka,
agar mereka dapat menjaga itu.
I/Q Bantuan yang diberikan untuk masyarakat Desa Muara
I6
Dalam program gerbang mapan terdapat pengadaan sarana air bersih, penanaman
mangrove, pembantuan alat dekomposter untuk pengolahan sampah, pertambakan bandeng
dan pesisir mengajar di SDN 01 Muara namun disini memang hampir tidak ada adanya
sosialisasi,penyuluhan atau pelatihan secara continue seperti sarana dan prasarana yang
telah diberikan pada Desa Muara dalam program Gerbang Mapan menjadi tidak berfungsi
dengan baik dalam pemberian alat dekomposter untuk pengolahan limbah organik tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Muara dikarenakan faktor minimnya pengetahuan
mengenai bagaimana merakit alat dan mekanisme perkomposannya sehingga alat tersebut
disimpan saja karena memang masyarakat tidak paham.
I7
Dalam program gerbang mapam terdapat pesisir mengajar mba jadwal mengajar dilakukan
seminggu sekali pada setiap sabtu di SDN 01 Muara agar tidak mengganggu pelajaran
mereka saat sekolah. Yang kami ajarkan beberapa materi pelajaran, setiap sebulan sekali
ada kegiatan gemar makan ikan yang dimaksudkan anak-anak pesisir dapat menyukai
makan ikan namun ikan yang dipakai untuk kegiatan tersebut beli catering bukan dari hasil
yang dimiliki pada wilayah tersebut dan setiap tiga bulan dilakukan pengajaran kelapangan
untuk penanaman mangrove yang diharapkan anak-anak dapat menanam, menjaga
mangrove bukan merusak.
I8
Dalam program gerbang mapan terdapat pengadaan sarana air bersih, penanaman
mangrove, pembantuan alat dekomposter untuk pengolahan sampah, pertambakan bandeng
dan pesisir mengajar di SDN 01 Muara
I9
Adanya pengadaan sarana air bersih, penanaman mangrove, pembantuan alat dekomposter
untuk pengolahan sampah, pertambakan bandeng dan pesisir mengajar di SDN 01 Muara.
I10
Dalam program gerbang mapan sudah dilaksanakan pengadaan sarana air bersih,
penanaman mangrove, pembantuan alat dekomposter untuk pengolahan sampah,
pertambakan bandeng dan pesisir mengajar di SDN 01 Muara.
I/Q Pengembangan dari potensi yang ada
I2
di Desa Muara disana mayoritas memiliki tambak bandeng jadi kami terdapat budidaya
bandeng agar kualitas bandeng dapat baik dan menjadi ciri khas dari Desa Muara
sendiri.
I/Q Pengembangan dari potensi yang ada
I3
Karena pada Desa Muara terdapat potensi pertambakan bandeng yang dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat maka dilakukan budidaya bandeng kegiatan
dimulai dari persiapan wadah yang meliputi persiapan tambak dengan pengeringan
pelataran, pengisian air sampai ketinggian 5 cm di pelataran, pemupukan awal 50 kg
urea dan 30 tsp dan klekap tumbuh setelah ± 7 hari dari pemupukan, pemasukan air
kembali hingga ketingian ± 10 cm diatas pelataran tambak, penebaran benih bandeng
ukuran 5-7 cm,pemeliharaan bandeng,pemupukan ulang untuk menumbuhkan klekap
dengan cara pemupukan urea 100 kg/ha dan tsp, 50 kg/ha lalu pemupukan dilakukan
pada bulan kedua atau pada saat klekap sudah tinggal ¼ bagian ditambah pemberian
pakan pelet mulai dilakukan dan pemupukan dilakukan seminggu sekali setelah umur 2
bulan dengan dosis urea 50 kg dan tsp 30 kg.
I5
yang saya tau pertambakan bandeng neng dari Dinas Perikanan sendiri agar kualitas
bandeng disana dapat baik karena rata-rata mereka tidak dapat menjual bandengnya
karena kualitasnya buruk jadi mereka hanya untuk wisata pemancingan.
I/Q Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Desa Muara
I2
Koordinasi kami melalui kepala desa, perangkat desa dan disana terdapat kelompok
masyarakat ya karena tidak selalu memungkinkan kami langsung dengan masyarakat
gitu.
I3
Kami melakukan koordinasi melalui Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat yang
berada di Desa Muara saja karena tidak memungkinkan juga kami dapat koordinasi
masyarakat satu persatu.
I5
Koordinasi melalui Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat yang berada di Desa Muara
neng jadi memang tidak secara langsung ya palingan kalau ada penyuluhan saja.
I6
Untuk koordinasi melalui saya dan kelompok masyarakat disini untuk menyampaikan
mengenai Gerbang Mapan baik dari perencanaan sampai pelaksanaan.
I8
Untuk koordinasi melalui kami kelompok masyarakat atau kepala desa mengenai
Gerbang Mapan dari perencanaan, pelaksanaan dan kami juga dilibatkan dalam
pengawasan
I9 Untuk koordinasi melalui kami kelompok masyarakat atau kepala desa.
I10
Karena tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu sehingga kami tidak
tau apa yang akan dilaksanakan dan manfaat dari bantuan itu apa.
I/Q Keterbukaan/ transparansi dalam pelaksanaan program gerakan pembangunan
masyarakat pantai di Desa Muara
I2
Kepala desa, kelompok masyarakat desa dan sebelum melaksanakan kegiatan di desa muara
terdapat spanduk/ plang akan dilaksanakan misal pengadaan air bersih gitu ya dari program
gerbang mapan jadi itu sudah menjadi transparansi kegiatan program gerbang mapan,
masyarakat dapat membaca.
I3
Dalam pelaksanaan terdapat spanduk berupa kegiatan yang dilaksanakan jadi masyarakat
mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung.
I5
Dalam pelaksanaan ada spanduk kegiatan yang dilaksanakan jadi masyarakat mengetahui
kegiatan yang sedang berlangsung itu dari program Gerbang Mapan dapat dilihat dan dibaca
sendiri.
I6
Ada spanduk setiap pelaksanaan mba dilaksanakan apa dari program Gerbang Mapan gitu
jadi ya masyarakat dapat melihat.
I7
Kalau untuk pesisir mengajar sendiri pelaksanaan diketahui oleh Kepala Desa ya mba jadi
justru kepala desa yang mengusulkan pada SDN 01 Muara untuk dilaksanakan pesisir
mengajar. Nah dalam keterbukaan sendiri pelaksanaan program pesisir mengajar telah
disampaikan ya murid dari gurunya mba dan murid menyampaikan kepada orang tuanya
bahwasanya sabtu ada kegiatan pesisir mengajar gitu mba.
I8 Ada spanduk setiap pelaksanaan ditempat yang sedang dijalankan
I9
Ada spanduk panjang mba di tempat pelaksanaan agar masyarakat dapat mengetahui yang
sedang dijalankan.
I10
Ada spanduk ko mba pastinya di setiap tempat pelaksanaan agar masyarakat mengetahui
yang sedang dijalankan.
I/Q Peran masyarakat dalam mengelola Desa Muara
I2
Tentu masyarakat sebagai pengelola yang besar karena memang berada di desa dan bantuan
yang kami berikan dalam program gerbang mapan ini memang untuk desa yang dipakai
masyarakat agar dikelola dengan baik.
I3
Tentu menjadi pengelola yang besar karena merupakan penghuni Desa Muara itu sendiri
jadi yang bertanggung jawab mengelola Desa Muara ya masyarakat Muara sendiri.
I5
Masyarakat ya sebagai pengelola ya neng karena masyarakat mempunyai peran penting
untuk Desa Muara sendiri karena apabila bukan masyarakat siapa lagi yang akan mengelola,
percuma kalau misal dari pemerintah sudah berupaya memberikan ini itu kalau masyarakat
tidak kelola dengan baik.
I/Q Peran masyarakat dalam mengelola Desa Muara
I6
Masyarakat ya sebagai pengelola yang paling dominan ya karena yang berada di desa,
melihat kondisi desa setiap hari.
I8
Masyarakat sebagai pengelola yang paling utama karena yang berada di desa, melihat
kondisi desa setiap hari.
I9
Masyarakat sebagai pengelola karena yang di desa terus dapat melihat kondisi desa setiap
hari.
I10
Masyarakat tentunya pengelola ya mba karena yang tinggal di desa yang merasakan baik
buruknya dalam pengelolaan.
I/Q Tanggapan mengenai adanya program gerakan pembangunan masyarakat pantai di
Desa Muara dalam pengelolaan wilayah pesisir
I2
Program gerbang mapan ini untuk membantu desa pesisir Kabupaten Tangerang dalam
membantu pembangunan infrastruktur, membantu perekonomian masyarakat pada desa
pesisir dan dengan ada pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat mengelola
dengan baik di desa. Menurut kami dalam menjalankan program 2015-2016 sudah dirasa
cukup baik karena kami sudah menjalankan pembangunan infrastruktur yang terdapat
pengadaan air bersih, membantu dalam pertambakan bandeng dan sudah dilakukannya
penyuluhan meskipun memang kami akuin masih adanya kekurangan.
I3
Ya diadakannya program Gerbang Mapan untuk kemajuan desa pesisir Kabupaten
Tangerang termasuk Desa Muara agar tidak termasuk desa yang tertinggal, untuk itu
dibantunya pembuatan infrastruktur dasar, membantu perekonomian dan adanya
pemberdayaan masyarakat agar pemikiran mereka dapat menjaga lingkungan dan
wilayahnya dengan baik.
I5
Program Gerbang Mapan untuk desa pesisir Kabupaten Tangerang termasuk Desa Muara
yang lebih baik agar desa memadai dari segi infrastruktur, perekonomiannya dan
masyarakat desa dapat mencintai, menjaga dan melindungi wilayahnya dengan adanya
pemberdayaan masyarakat agar pemikiran mereka dapat menjaga lingkungan dan
wilayahnya dengan baik.
I6
Adanya program Gerbang Mapan untuk desa pesisir Kabupaten Tangerang termasuk Desa
Muara yang lebih baik agar desa memadai dari segi infrastruktur, perekonomiannya dan
masyarakat desa dapat mencintai, menjaga dan melindungi wilayahnya dengan adanya
pemberdayaan masyarakat agar pemikiran mereka dapat menjaga lingkungan dan
wilayahnya dengan baik.
I/Q Tanggapan mengenai adanya program gerakan pembangunan masyarakat pantai di
Desa Muara dalam pengelolaan wilayah pesisir
I7
Adanya program gerbang mapan untuk desa pesisir Kabupaten Tangerang di Desa Muara khususnya pada pesisir mengajar untuk mengajarkan secara dini bagaimana dapat
mencintai dan melindungi wilayah pesisir, karena yang mudah untuk diubah kan anak
kecil ya terus perjalanan mereka juga masih panjang jadi nasib pesisir akan di tangan
mereka.
I8
Belum adanya hasil optimal dari pembangunan embung air kami masih merasakan banjir
saat musim hujan dan kesulitan air saat kemarau sehingga pelaksanaan program gerbang
mapan belum dapat kami rasakan secara optimal.
I9
Pada pengembangan budidaya bandeng kegiatan dimulai dari persiapan wadah yang
meliputi persiapan tambak dengan pengeringan pelataran, pengisian air sampai ketinggian
5 cm di pelataran, pemupukan awal 50 kg urea dan 30 tsp dan klekap tumbuh setelah ± 7
hari dari pemupukan, pemasukan air kembali hingga ketingian ± 10 cm diatas pelataran
tambak, penebaran benih bandeng ukuran 5-7 cm, pemeliharaan bandeng,pemupukan
ulang untuk menumbuhkan klekap dengan cara pemupukan urea 100 kg/ha dan tsp, 50
kg/ha lalu pemupukan dilakukan pada bulan kedua atau pada saat klekap sudah tinggal ¼
bagian ditambah pemberian pakan pelet mulai dilakukan dan pemupukan dilakukan
seminggu sekali setelah umur 2 bulan dengan dosis urea 50 kg dan tsp 30 kg. Memang
secara umum kegiatan dan tahapan budidaya sudah dilakukan dengan baik namun tahapan
yang tidak dilakukan yaitu pemeberantasan hama dengan menggunakan saponin
dikarenakan karena tidak adanya peralatan hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan pada
bandeng sangat lambat karena menjadi kondisi air kurang optimum selain itu pemberian
pakan bandeng yang diberhentikan karena truk yang membawa pakan tersebut tidak dapat
masuk ke desa kami sehingga laju pertumbuhan hanya 1,68 % dan berat rata rata bandeng
6,35 g itu rendah. Secara umum laju pertumbuhan spesifik ikan bandeng adalah 2-7 %
tergantung pada umur bandeng dan kondisi eksternal, sedangkan berat rata-rata anatara 10-
12 g sehingga kami masyarakat kembali menjadikan tambak bandeng kami hanya sebagai
wisata pemancingan karena kualitas tidak baik tidak dapat dijual mba.
I10
Ya bagus sih mba jadi masyarakat Muara terbantu ya dari air bersih sudah ada kemajuan
jadi tidak begitu ada kesulitan, mangrove juga mulai tumbuh, adanya pesisir mengajar juga
terus pertambakan diberinya pangan namun memang masih belum optimal sih mba masih
banyaknya kekurangan, hambatan.
I/Q Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir
I2
Hambatan kami dari koordinasi ya karena menjadi pemunduran waktu, dari masyarakat sendiri juga yang kadang menolak bantuan kami, dalam program yang kami telah
jalankan adanya hambatan seperti tambak faktor jalan dan peralatan selanjutnya FS
Embung air karena lahan juga sehingga menyebabkan kurang optimal dalam
pelaksanaan itu sendiri.
I3
Hambatan kami pada koordinasi karena organisasi perangkat daerah mempunyai
pekerjaan sendiri dan dalam pelaksanaan pertambakan bandeng adalah jalan yang
menuju Desa Muara hanya selebar 3 m, truk yang membawa pangan bandeng tidak
dapat masuk ke dalam desa selain itu memang kami kekurangan sumber daya manusia
untuk pemberian pangan agar pertumbuhan ikan optimal dilakukan dengan mengacu
pada program pemberian pakan memang dari segi waktu kami tidak memungkinkan.
Selain itu, kondisi perairan yang menjadi faktor utama perkembangan ikan bandeng
adalah oksigen terlarut, salinitas, suhu, kadar amonia, H2S dan pH, pemantauan
kualitas air memang tidak dapat dilakukan karena tidak adanya peralatan sehingga
dalam pelaksanaan masih kurang optimal.
I5
Hambatan kami pada koordinasi karena kami mempunyai pekerjaan sendiri ketika rapat
memang harusnya ada pembagian tugas nah dulu belum jadi kan kita punya tugas dan
pertanggung jawaban masing-masing jadi memang koordinasi yang agak susah dan
dalam pelaksanaan kami sering dicurigai oleh masyarakat jadi terhambatnya distribusi
itu sendiri neng.
I6
Kalau hambatan kurangnya peralatan, kurang adanya sosialisasi ya sehingga
masyarakat masih banyak yang belum paham dan mengerti maksud bantuan yang
diberikan.
I7
Kalau hambatan dari pesisir mengajar itu sendiri sih palingan dari modul yang harus
kami ajarkan apa misal untuk minggu ini bahasa inggris tapi anak-anak lebih menyukai
mangrove jadi kami harus bagaimana supaya anak-anak mau belajar sesuai modul.
Karena kan kami satu bulan diberikan modul oleh Dinas Perikanan untuk kegiatan
mengajar.
I8
Kalau hambatan paling dalam pelaksanaan seperti kurangnya peralatan, dalam
pembantuan pun masih kurang adanya sosialisasi ya sehingga masyarakat masih
banyak yang belum paham dan mengerti maksud bantuan yang diberikan.
I9
Kalau hambatan paling dalam pelaksanaan kurangnya peralatan aja mba jadi
pelaksanaan menjadi kurang optimal.
I10
Kalau hambatan sih mba peralatan yang kurang biasanya dari pelaksanaan program jadi
kurang optimal gitu.
3. Pengawasan
I/Q Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir program
gerakan pembangunan masyarakat pantai
I2
Sebenarnya kita monitor kesana tapi memang tidak continue karena kita keterbatasan aparatur, dibidang saya saja hanya saya dan pak hari tidak ada pendamping terkadang
kita monitor kalau mau kesana ya kesana minimal setahun sekali atau 2 (dua) kali untuk
mengetahui sejauh mana pemanfaatannya.
I3
Kita melakukan pengawasan selama pembangunan atau saat berlangsungnya kegiatan,
kami berharap masyarakat telah diberikan bantuan dapat dijaga dan digunakan dengan
baik, itu saja sih ti.
I/Q Masyarakat ikut dilibatkan dalam pengawasan
I2
Disana terdapat kelompok masyarakat 3 (tiga) yang kami bentuk diberi tugas untuk
mengawasi karena mereka yang berada di desa ada kelompok masyarakat mangrove,
kelompok masyarakat tambak, dan kelompok masyarakat nelayan tangkap. Mereka
dapat melaporkan kepada kami mengenai pengelolaan disana terhadap bantuan yang
telah kami berikan lalu apabila jika memang ada pelanggaran.
I3
Disana dibentuk kelompok masyarakat 3 (tiga) yang diberi tugas memang untuk
mengawasi karena mereka yang setiap saat berada di desa terdapat kelompok
masyarakat mangrove, kelompok masyarakat tambak, dan kelompok masyarakat
nelayan tangkap. Mereka dapat melaporkan kepada kami jika memang ada
pelanggaran.
I8
Kami mengawasi dan melaporkan apabila memang adanya masalah, hambatan atau
pelanggaran dalam pengelolaan pesisir program gerbang mapan dengan membuat
laporan kepada Dinas Perikanan namun apabila laporan kami tidak adanya
keberlanjutan maka pelaksanaan pengelolaan pun tidak akan selesai.
I9
Kami memang mengawasi dan melaporkan apabila memang adanya masalah,
hambatan atau pelanggaran dalam pengelolaan pesisir program gerbang mapan dengan
membuat laporan kepada Dinas Perikanan namun laporan kami tidak adanya
keberlanjutan jadi bagaimana masalah teratasi mba.
I10
Kami hanya membuat laporan sih mba apabila memang ada pelanggaran atau masalah
dalam pengelolaan yang memang kami laporkan kepada dinas perikanan namun
laporan pun tidak ada keberlanjutan seperti memang kendala dalam pelaksanaan alat
dekomposter yang memang tidak digunakan dikarenakan masih minimnya pengetahuan
I/Q Hambatan dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir program gerakan
pembangunan masyarakat pantai
I2
Seperti yang kami sebutkan bahwa sebenarnya memang kami keterbatasan aparatur
untuk mengawasi ya jadi memang kalau ingin kesana ya kita kesana tapi kami kan
sudah ada dari kelompok masyarakat itu sendiri
I3
Hambatan memang SDM kita terbatas untuk mengawasi, tapi kami sudah ada
kelompok masyarakat yang mengawasi.
I8
Ya itu tidak adanya pengawasan secara lanjut oleh pemerintah daerah sehingga yang
kami laporkan mengenai keberlanjutan pengelolaan di Desa Muara dan pelanggaran
yang terjadi tidak ada tindakannya.
I9
Tidak adanya pengawasan secara lanjut oleh pemerintah daerah sehingga yang kami
laporkan tidak ada tindakannya.
I10
Paling hambatan kalau dari kami ya jadi bingung sendiri mba karena laporan tidak ada
keberlanjutan terus jadinya bagaimana? Sedangkan kami mengawasi dan melaporkan
tapi tindakan dari yang kami laporkan itu tidak ada.
4. Evaluasi
I/Q Sanksi yang diberikan kepada penyimpangan pengelolaan wilayah pesisir
program gerakan pembangunan masyarakat pantai
I2
Memang tidak adanya sanksi paling kalau kami sana kami tegur saja. Yang rugi kan
sebenarnya mereka ya karena wilayah mereka yang rusak.
I3
Menurut informasi masyarakat banyak yang mengambil pasir laut dengan
menggunakan kapal kecil melalui Kali Kramat ke tempat yang sudah ditentukan didarat
dan depan pantai dimana alur pelayaran kapal melalui daerah aliran sungai cisadane
yang berada diwilayah Desa Tanjung Burung. Kapal yang beroperasi sekitar 20 kapal
dengan setiap kapal mengangkut pasir hingga lima kali. Itu salah satu kelemahan kami
memang tidak adanya sanksi paling berupa teguran saja.
I/Q Kepastian hukum yang berlaku
I2
Tidak ada sih mba ini kan salah satu program unggulan bupati Tangerang untuk wilayah
pesisir di Kabupaten Tangerang.
I3
Tidak ada karena ini merupakan program unggulan Bupati Tangerang yang masuk ke
dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018.
I/Q Acuan dalam perencanaan program gerakan pembangunan masyarakat pantai
dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Muara sudah baik
I2
Acuan yang digunakan adalah aspek tata kelola terdiri dari 6 elemen dasar yaitu
kebijakan, strategi, aransemen kelembagaan, legislasi, informasi dan penyadaran publik,
pendanaan yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan pengelolaan. Lalu aspek
pembangunan berkelanjutan yaitu perlindungan dan pengelolaan kerusakan sumberdaya
alam dan buatan, perlindungan pemulihan dan pengelolaan habitat, ketahanan pangan dan
manajemen mata pencaharian, pengurangan solusi dan pengelolaan limbah. Pada aspek
pembangunan berkelanjutan memang dalam pelaksanaan program gerbang mapan di Desa Muara memperhatikan elemen-elemen masih rendah pada program yang kami laksanakan
ketahanan pangan dan peningkatan mata pencaharian masih dirasa belum optimal
dikarenakan masih kurangnya peralatan yang digunakan pada pertambakan bandeng,
selain itu pengelolaan sumber daya air masih ada kekurangan pada embung air soal lahan
dan pengelolaan kerusakan akibat alam atau manusia masih adanya penambangan pasir
liar yang dapat merusak ekosistem pesisir.
I3
Dalam implementasi program, Gerbang Mapan mengikuti alur kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dari Partnership for Environmental
Management South East Sea (PEMSEA), yang dikenal dengan ICM system yang terdapat
2 (dua) aspek yaitu aspek tata kelola dan aspek implementasi. Aspek inilah yang.diacu
menjadi pra-syarat dasar dan keberhasilan dalam pelaksanaan Gerbang Mapan. Segi dari
kebijakan, strategi, rencana, aransemen kelembagaan,legislasi,mekanisme pembiayaan
tidak ada hambatan yang sulit pada perencanaan di Desa Muara dari menganalisis masalah
desa dengan melakukan survey lapangan sampai pembuatan perencanaan. Hanya saja
memang kami kesulitan dalam informasi dan penyadaran publik untuk masyarakat Desa
Muara hal ini disebabkan karena untuk mengubah pola pikir manusia memang tidak
mudah. Sedangkan pada aspek pembangunan berkelanjutan memang dalam pelaksanaan
program gerbang mapan di Desa Muara memperhatikan elemen-elemen masih rendah
pada program yang kami laksanakan ketahanan pangan dan peningkatan mata pencaharian
masih dirasa belum optimal dikarenakan masih kurangnya peralatan yang digunakan pada
pertambakan bandeng, selain itu pengelolaan sumber daya air masih ada kekurangan pada
embung air soal lahan dan pengelolaan kerusakan akibat alam atau manusia masih adanya
penambangan pasir liar yang dapat merusak ekosistem pesisir.
I/Q Target yang dicapai
I2
Target yang kami ingin capai ya kami ingin adanya kemajuan pada desa pesisir di Kabupaten
Tangerang di Desa Muara dari pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakatnya
sehingga masyarakat pesisir di Desa Muara dapat mandiri mengelola wilayahnya dengan
baik.
I3
Yang ingin dicapai ya terbangunnya infrastruktur dasar, terbantunya dalam perekonomian
untuk Desa Muara, dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Desa Muara sehingga
Desa Muara dapat menjadi desa yang mandiri.
Kabupaten Tangerang memiliki salah satu program pembangunan unggulan, yang
dikenal dengan jargon GERBANG MAPAN (gerakan pembangunan masyarakat
pantai). Program ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur
dasar, pengembangan perekonomian masyarakat, dan memberdayakan masyarakat
di wilayah pesisir, yang mencakup 8 (delapan) kecamatan pesisir dan 25
(duapuluh lima) desa pesisir. Program GERBANG MAPAN harus dirancang,
direncanakan, dan dilaksanakan secara matang dengan tahapan dan indikator yang
jelas dan terukur, sehingga program tersebut dipahami dan mudah dilaksanakan
oleh pelaksana dan penerima manfaat yaitu aparat pemerintah dan masyarakat.
Penyusunan Roadmap Gerbang Mapan ini merupakan salah satu unsur penting
dari pembangunan suatu daerah, guna menentukan fokus dan lokus pembangunan.
Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kegiatan pembangunan di wilayah
pesisir Kabupaten Tangerang yang lebih fokus, terukur, dan terpadu serta
berkelanjutan, maka diperlukan suatu studi penyusunan perencanaan
pembangunan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Tangerang. Dokumen ini
adalah bentuk nyata sebuah desain dan rencana program pembangunan di wilayah
pesisir dan laut Kabupaten Tangerang yang komprehensif, yang secara khusus
disebut Roadmap Program GERBANG MAPAN.
1.2. Maksud dan Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendesain perencanaan implementasi program
GERBANG MAPANG Kabupaten Tangerang selama 5 (lima) tahun, dalam
bentuk roadmap (peta jalan), untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur
dasar, pengembangan perekonomian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat
di desa-desa wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah:
a) Mesnistesis potensi sumberdaya di desa-desa wilayah pesisir dan laut
Kabupaten Tangerang.
b) Mengidentifikasi dan menganalisis isu dan permasalahan strategis di desa
wilayah pesisir dan laut Kabupaten Tangerang.
c) Menyusun Rencana Pengembangan Masyarakat Pantai di desa dan
kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang secara terpadu.
d) Menyusun roadmap GERBANG MAPAN Kabupaten Tangerang.
1.3. Output dan Outcome
Output kegiatan ini adalah:
Tersedianya Roadmap Implementasi GERBANG MAPAN Kabupaten Tangerang
di desa dan kecamatan pesisir utara Kabupaten Tangerang yang didalamnya
tersaji:
1. Sintesis Potensi wilayah desa pesisir Kabupaten Tangerang
2. Isu dan permasalahan strategis di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang
3. Rencana Implementasi Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai
dengan pendekatan Integrated coastal development di Desa Pesisir dalam
kurun waktu jangka menengah.
Outcome kegiatan ini adalah:
a. Terjadinya perubahan tata kelola dalam perencanaan dan implementasi
pengembangan wilayah pesisir.
b. Tersedianya infrastruktur dasar masyarakat desa pesisir yang berkaitan
dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
c. Peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat secara signifikan di desa
dan kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang.
d. Efektifnya program pemberdayaan masyarakat di desa pesisir Kabupaten
Tangerang.
1.4.Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kajian penyusunan Roadmap yang dilaksanakan meliputi ruang
lingkup dan ruang lingkup wilayah kajian, yang meliputi:
1) Mengunjungi desa-desa sasaran;
2) Melakukan survey lapangan mengenai kondisi fisik, sumberdaya alam dan
lingkungan desa-desa sasaran;
3) Mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat di desa-desa sasaran;
4) Melakukan wawancara dengan aparat pemerintahan desa dan kecamatan
serta dengan masyarakat desa
5) Melakukan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan dasar
wilayah;
6) Menganalisis data-data yang diperoleh;
7) Melakukan rapat pembahasan secara bertahap;
8) Menyusun roadmap GERBANG MAPAN;
9) Membuat kesimpulan dan rekomendasi Roadmap GERBANG MAPAN.
Sedangkan secara kewilayahan, lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah
kecamatan pesisir di Kabupaten Tangerang, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 25
desa seperti dijabarkan pada Tabel 1-1.
Tabel 1-1. Lokasi Sasaran Kajian Roadmap Gerbang Mapan
No Kecamatan Kode
Kecamatan
Desa/Kelurahan Pesisir
1 Kecamatan Mekarbaru K1 1. Jenggot
2 Kecamatan Kronjo K2 2. Kronjo
3. Pagedangan Ilir
4. Muncung
3 Kecamatan Kemiri K3 5. Patra Manggala
6. Lontar
7. karanganyar
4 Kecamatan Mauk K4 8. Mauk Barat
9. Ketapang
10. Tanjung Anom
11. Marga Mulya
No Kecamatan Kode
Kecamatan
Desa/Kelurahan Pesisir
4 Kecamatan Mauk K4 1. Mauk Barat
2. Ketapang
3. Tanjung Anom
4. Marga Mulya
5 Kecamatan Sukadiri K5 5. Karang Serang
6 Kecamatan Pakuhaji K6 6. Surya Bahari
7. Kohot
8. Sukawali
9. Kramat
7 Kecamatan Teluk Naga K7 10. Tanjung Burung
11. Tanjung Pasir
12. Muara
13. Lemo
8 Kecamatan Kosambi K8 14. Kosambi Barat
15. Kosambi Timur
16. Salembaran Jaya
17. Salembaran Jati
18. Dadap
1.5. Metodologi
1.5.1. Pendekatan Studi
Penyusunan Roadmap Program Gerbang Mapan Kabupaten Tangerang pada
dasarnya merupakan penyusunan model-model pengembangan dan program-
program pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun, yang disertai
indikator kinerja untuk masing-masing model, yang bersifat operasional,
implementatif, spesifik lokasi dan berbasis masyarakat. Sehingga penyusunan
roadmap perlu dilakukan dengan berbagai pendekatan, perkiraan (estimasi),
kajian serta analisis secara mendalam dan komperehensif terhadap berbagai aspek,
antara lain : aspek sumberdaya alam dan lingkungan, aspek sumberdaya manusia,
aspek sosial ekonomi, aspek pengembangan infrastruktur wilayah, dan aspek
kelembagaan.
Pendekatan studi penyusunan Roadmap Program Gerbang Mapan Kabupaten
Tangerang ini, dilakukan dengan pendekatan sistem, dimana suatu hasil akan
ditentukan oleh input terhadap kajian dan proses yang dilakukan sehingga akan
menghasilkan output yang optimal. Agar dapat dihasilkan sebuah roadmap yang
implementatif dan komprehensif, maka input yang ada diproses melalui sebuah
proses kajian komprehensif dengan metode pengumpulan data yang tepat dan
kemudian dianalisis sampai dihasilkan output yang baik. Karena mengikuti alur
pikir sistem (system thinking), kerangka pendekatan studi memiliki 3 komponen
utama, yaitu input, proses dan output. Output yang akan dihasilkan adalah
Roadmap serta rencana pengelolaannya. Untuk mencapai output tersebut, maka
input yang diperlukan adalah berupa potensi SDA dan kondisi Sosbud. Input
tersebut kemudian dianalisis secara partisipatif menjadi sebuah rencana
pengembangan yang kemudian digabungkan dengan analisis potensi menjadi
rencana pengembangan. Dengan menggunakan beberapa analisis holistic
konfrehensif seperti analisis prioritas dengan pendekatan kolaboratif maka fokus
dan lokus pengembangan dapat dihasilkan. Framework pendekatan studi disajkan
Gambar 1-2 berikut
.
PROSES OUTPUT
Policy
SDA
Kondisi
Sosbud
Analisis
Pengembangan
Perencanaan
Partisipatif
Analisis Potensi
Rencana
Pengembangan
Ekonomi
Road Map
Prioritas
Dukungan
Infrastruktur
dasar
INPUT
Implementasi
Monitoring &Evaluasi
FG
D
Observ
asi
Dukungan
Pemberdayaan
1.5.2. Pendekatan Implementasi Gerbang Mapan
Dalam implementasi program, Gerbang Mapan didesain mengikuti alur kerangka
kerja (framework) Pembangunan Berkelanjutan di wilayah pesisir dari
Partnership for Environmental Management South East Sea (PEMSEA), yang
dikenal dengan ICM system, yang didasarkan pada 2 hal yaitu aspek tata kelola
(governance) dan aspek implementasi skema pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).
Agar implementasi Program Gerbang Mapang dapat berkelanjutan, hendaknya
Program Gerbang Mapan juga mengikuti skema siklus ICM yang terdiri dari 6
(enam) tahap. Enam tahapan siklus ICM dirahkan untuk mencapai 4 (empat)
performance indicator yang ingin dicapai, meliputi : (1) efisiensi ekonomi
(menguntungkan dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi), (2)
keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (3) terpeliharanya
kelestarian SDA sehingga daya dukung lingkungan laut menjadi optimal dan (4)
design by nature.
Agar hasil kajian ini applicable. Jika mengikuti alur pikirnya, Fokus Gerbang
Mapan adalah ekonomi unggulan, yag diperkuat dengan dukunga ifrastruktur
dasar da penguatan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas dan
kelembagaan masyarakat Secara sekwensi, roadmap ini memerlukan waktu
implementasi 5 (lima) tahun yang dibagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama (2014)
adalah perencanaan (berupa roadmap ini), tahap selanjutnya (2015) harus
ditindaklanjuti dengan serangkaian aktivitas implementasi yang riil, sehingga
hasil rekomendasi kegiatan ini bukan semata hasil kajian tetapi juga dapat
diimplementasikan. Aktifitas implementasi dimulai dengan implementasi program
prioritas, dengan membuat sebuah program initial di desa tertentu atau bidang
tertentu, yang sekaligus disiapkan program peningkatan kapasitas (capacity
building) dan fasilitasi (berupa fasilitasi teknis, sosial, pasar dan penguatan
perbaikan/dukungan infrastruktur dasar pendukung aktifitas). Tahap lanjut dari
skema Gerbang Mapan adalah tahap pengembangan yang meliputi tahap scaling
up produksi, pengembangan produk lanjut dan perluasan pangsa pasar. Sekwensi
waktu Program Gerbang Mapan dibagi ke dalam tahapan sebagaimana tercantum
pada Gambar 1-4.
Gambar 1-4. Framework kerangka waktu implementasi Gerbang Mapan di Desa
Pesisir Kabupaten Tangerang
1.5.3. Metode Pelaksanaan Kajian
Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah metode survei partisipatif.
Untuk melakukan kegiatan ini, pentahapan kegiatan dilakukan masing-masing
adalah: (1) pengumpulan data dan informasi (melalui survei data sekunder dan
data primer); (2) kegiatan analisis data; dan (3) formulasi kebijakan.
Dalam melaksanakan kajian dilalui melalui beberapa tahapan, yang mencakup
pengumpulan data dan informasi (sekunder dan primer), melakukan pengkajian terhadap
data dan informasi (termasuk review hasil studi awal), serta pendekatan analisis dengan
menggunakan beberapa metode analisis dan perumusan hasil, sebagaimana Gambar 1-5.
Kondisi Kawasan saat
ini
Rencana, Kebijakan &
Regulasi
Pengumpulan data dan informasi (rapid survey)
FGD (Desa+Kecamatan
)
Perencanaan Penyusunan
Roadmap (Tim + Pemda)
Draft 1 Roadmap
Workshop Roadmap
Draft 2 Roadmap
Paparan Hasil
Dokumen Roadmap GERBANG MAPAN
Input; masukan dan
usulan
Input; sinkronisasi
kebijakan &rencana
Untuk melakukan survei, kegiatan dilakukan melalui tahap persiapan,
perencanaan detil dan survei situasi serta pengumpulan data lapang (Bunce, et al.,
2000). Secara rinci, tahap pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.
A. Pengumpulan Data dan Informasi
Metode pengumpulan data dan informasi pekerjaan Penyusunan Roadmap
Perencanaan Program Gerbang Mapan Kabupaten Tangerang adalah sebagai
berikut:
1) Tahapan persiapan survei, meliputi persiapan dasar berupa pengkajian data
dan literatur yang telah ada yang berkaitan dengan rencana pengembangan
kawasan kelautan dan pesisir, persiapan teknik survei, penyiapan peta-peta
dasar, penyusunan daftar data yang diperlukan, dan daftar kuesioner (bila
diperlukan).
Tahap persiapan dilakukan dengan mempelajari kerangka acuan, memberi
tanggapan dan menyusun rencana kerja (proposal). Tahap persiapan ini juga
disertai mobilisasi individu yang terlibat dalam kegiatan, baik tenaga ahli,
asisten ahli maupun tenaga administrasi.
2) Tahapan survei lapangan :
Survei lapang dilakukan untuk pengumpulan data baik data primer
maupun data sekunder. Survei data sekunder dilakukan pada lembaga-
lembaga pemerintah (daerah), universitas, perusahaan maupun lembaga
lain yang terkait. Sedangkan survei data primer dilakukan baik melalui
survei pendahuluan, survei situasi (reconnaisance survey) maupun
survey lanjutan (Bunce et al., 2000). Untuk mengatasi luasnya lokasi
dan kondisi geografis, maka survei data primer dilakukan dengan
mengelompokan daerah-daerah yang mempunyai kategori/tipikal yang
sama atau berdekatan. Pendekatan pengelompokan ini dilakukan
berdasarkan pada kedekatan dan intensitas antar kelompok masyarakat,
dengan tetap memperhatikan variabilitas dan kekhasan daerah lokasi.
Pengambilan data dengan pendekatan survei merujuk pada pengambilan
data yang berbasis pada contoh atau sampel responden (Singarimbun
dan Efendi, 1995; Bunce et al., 2002; Taryono, 2004; Taryono, 2009).
Mengingat terbatasnya waktu dan luasan daerah, maka survei data
primer dilakukan menggunaan metode survei cepat (rapid appraisal),
diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) setiap
komponen stakeholders pada masing-masing wilayah, maupun diskusi
mendalam (indepth interview) kepada informan kunci baik formal
maupun non-formal.
Pada penelitian ini, karena yang diharapkan adalah informasi mengenai
fenomena yang ada/terjadi di masyarakat saat ini yang dapat digunakan
untuk perencanaan masa mendatang, maka digunakan metode
pengambilan sampel (sampling method) non-probabilistik sampling.
Non-probabilistik sampling adalah desain pengambilan contoh yang
tidak memungkinkan setiap elemen populasi menjadi contoh pada
tingkat probabilitas yang sama. Salah satu bentuk non-probabilistik
sampling adalah purposive sampling. Sehingga dalam survei ini,
pengambilan sampel responden didasarkan pada metode purposive
sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada sejumlah
kriteria yang dirumuskan oleh peneliti (Singarimbun dan Efendi, 1995).
a. Populasi dan Sampel
Populasi dalam pengkajian ini adalah nelayan, penyuluh serta staf dinas-dinas di
kabupaten dan provinsi, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam hal ini yang dijadikan
sampel adalah para peserta FGD, yang terdiri dari sejumlah orang yang berasal
dari kelompok nelayan, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda, dan kelompok-kelompok masyarakat yang diperkirakan mempunyai
hubungan dengan perekonomian masyarakat pesisir. Jumlah total peserta FGD ini
berkisar 10 – 20 orang di setiap lokasi.
b. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan observasi di
lapangan, untuk mengidentifikasi dan menelaah berbagai informasi meliputi:
a. Data karakteristik eksisting inovasi teknologi perikanan.
b. Data karakteristik eksisting inovasi kelembagaan yang dikembangkan.
c. Data kelompok usaha bersama (KUBE) meliputi ketersediaan wilayah
tangkapan ikan, tenaga kerja, biaya, produksi dan pendapatan nelayan.
d. Data kelembagaan masyarakat meliputi keberadaan kelompok nelayan dan
pembinaan yang dilakukan.
Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang
berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan. Data sekunder yang akan
dikumpulkan meliputi:
i). Kondisi geografis
Letak wilayah, topografi, iklim dan musim.
Aksesibilitasnya (jalan yg tersedia, kondisi jalan, dll).
ii) Infrastruktur dan kelembagaan
Sarana ekonomi yang tersedia (pasar, pabrik dll).
Sarana transportasi dan komunikasi yang tersedia.
Akses penduduk terhadap saranaprasarana dan pemanfaatannya.
Eksisting kelembagaan penunjang usaha nelayan.
iii). Kondisi Sumberdaya alam, potensi dan pengelolaannya
Potensi SDA (ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, lamun,
ikan, hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dll),
Pengembangan eksisting pengelolaan perikanan (luas lahan/perairan,
produksi, produktivitas).
iv). Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk.
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
Perkembangan penduduk yang signifikan (karena pengaruh migrasi atau
pertumbuhan alami) dan faktor-faktor yang berpengaruh.
v). Kualitas SDM (pendidikan dan keterampilan)
Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai.
Keterampilan masyarakat dalam konteks pemanfaatan sumberdaya lokal
(SDA, SDL, dan sumber ekonomi lainnya).
B. Tahap Focus Group Discuccion (FGD).
Diskusi kelompok terfokus dimaksudkan untuk menggali segala informasi,
potensi, masalah, aspirasi dan keinginan stakeholders terhadap suatu masalah.
FGD dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semua peserta memiliki
hak dan kesempatan yang sama dalam menyuarakan informasi dan aspirasinya,
karena itu teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan meta card atau
meta plan. Tahapan yang dilaksanakan dalam FGD adalah:
a. Mengidentifikasi stakeholders yang akan menjadi peserta, sejauh mungkin
semua kepentingan terwakili sehingga hasilnya mewakili seluruh
kepentingan
b. Menentukan stakeholders terpilih untuk diundang
c. Mempersiapkan tempat pertemuan, berupa gedung pertemuan, dan meta
card, sarana dan prasarana FGD (kehadiran),
d. Mengundang dengan resmi kepada stakeholders untuk hadir
e. Melaksanakan musyawarah umum
f. Melaksanakan FGD dengan membagi ke dalam kelompok-kelompok
sesuai kepentingan.
g. Dalam pelaksanaan FGD, tahapan yang perlu dijalankan adalah:
(1) Menjaring isu dan masalah strategis
(2) Menjaring potensi-potensi pengembangan dan pemetaan
partisipatif
(3) Menjaring stakeholders kunci dan peran-perannya
(4) Menjaring solusi-solusi atas problem dan isu strategis
(5) Lain-lain, sesuai dengan kebutuhan.
C. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan teknik-teknik yang memungkinkan sesuai dengan
ketersediaan data, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Analisis juga
dilakukan terhadap hasil diskusi kelompok terutama penelusuran hubungan
kausalitas (causes and effects) dari satu kondisi tertentu serta stakeholders-nya.
Identifikasi isu dan masalah strategis ekonomi menggunakan metode focus group
discussions yang didukung dengan obervasi/survei cepat, indepth interview,
diskusi kelompok maupun penelusuran terhadap program yang telah dilakukan
sebelumnya, serta merujuk hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya.
Langkah berikutnya adalah pemetaan isu berdasarkan stratifikasi kelompok
masyarakat maupun kluster wilayah di Kabupaten Tangerang.
Identifikasi strategi ekonomi menggunakan pendekatan metode triangulasi
partisipatif yang digali melalui metode focus group discussions. Sementara kajian
pasar menggunakan hibryd market analysis – lokal, regional, nasional.
Perumusan rencana strategi pengembangan ekonomi pesisir (CEP) menggunakan
pendekatan strategic planning.
C.1. Analisis kesenjangan (Gap Analysis)
Analisis kesenjangan dilakukan untuk melihat apa yang diperlukan oleh
masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik pada sektor
ekonomi maupun non-sektor ekonomi. Prinsip kerja analisis kesenjangan dapat
dilihat dalam Gambar 1.4.
Analisis kesenjangan ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan program
(program need assessment), sebagai salah satu output penting dalam studi ini.
Analisis Parapihak
Analisis parapihak digunakan untuk memetakan hubungan-hubungan yang terjadi
antar parapihak (stakeholders) dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat.
Analisis ini diantaranya meliputi:
a) Analisis parapihak (stakeholders) terkait.
b) Analisis kepentingan dan peran parapihak terkait.
c) Analisa relasi dan posisi para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan
program pembangunan.
Analisis
Kesenjangan
Kondisi Faktual Kondisi Ideal
Analisis Kebutuhan Program Program Need Asessement
d) Matriks tingkat kepentingan dan keterlibatan para pihak.
Pemetaan parapihak yang terlibat terutama ditujukan untuk mendapatkan posisi
relatif serta tingkat kepentingan dan tingkat kontribusinya pada posisi sekarang.
Secara sederhana, relasi ini dapat dilihat dalam Tabel 1.2
Tabel 1.2. Matriks analisis kepentingan dan keterlibatan parapihak
TINGKAT KEPENTINGAN
TINGGI RENDAH
TIN
GK
AT
KE
TE
RL
IBA
TA
N
KU
AT
LE
MA
H
Sumber : Diadapatasi dari Bryson (2004)
Analisis DPSIR
Analisis DPSIR adalah sebuah metode analisis untuk mengidentifikasi dan
sekaligus menganalisis isu dan permasalahan secara komprehensif dan terstrata,
dengan mengidentifikasi secara pasti faktor yang berperan sebagai pemicu
(drivers), sebagai penekan (pressure), kondisi (state), atau dampak (impact), dan
mana respon (tanggapan). Analisis DPSIR akan memudahkan kita untuk
menemukan usulan program pada respon atau tanggapan atas setiap
mermasalahan. Skema matrik identifikasi dengan metode DPSIR disajikan pada
Table 1.3, sedangkan ilustrasi analisis keterkaitan DPSIR dicantumkan dalam
Gambar 1-7.
Kategori Isu/Permasalahan
Pemicu
Drivers
Tekanan/
Pressure
Kondisi
/
State
Dampak/
Impact
Skor
Prioritas
Isu/
Permasalahan
Infrastruktur
Isu/
Permasalahan 1
Isu/
Permasalahan 2
dst
Isu/
Permasalahan
Ekonomi
Isu/
Permasalahan 1
Penyebab/ Pemicu
Aktifitas
Status hasil/disebabkan dari aktifitas
Dampak (Ekologi/Biologi/Welfare/Sosial
/health)
Tanggapan:Kebijakan/ program/tindakan/
solusi
RIWAYAT HIDUP
Identifikasi Pribadi:
1. Nama : Asti Apriliyanti Putri
2. Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 02 April 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Villa Tangerang Indah Jalan Gunung
Bromo CA 8 No. 16
RT 07 RW 10 Kelurahan Gebang Raya
Kecamatan Periuk Kota Tangerang 15132
8. Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan:
1. SDS Garuda Chandra Buana III angkatan 2007 berijazah;
2. SMP Bonavita angkatan 2010 berijazah;
3. SMA Islamic Centre angkatan 2013 berijazah;
4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013-sekarang