PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM...
Transcript of PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM...
05/02/2018
1
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
OLEH : MURTRIYONO
Materi Ujian Dinas Tk. I ITS Tahun 2018
RUJUKAN
• UU Nomor 18 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara◦ PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
◦ PP Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti PNS
◦ PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
◦ PP Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
◦ PERKA BKN Nomor 25 tahun 2013 tentang Kenaikan Pangkat Reguler
05/02/2018
2
UU ASN & UU POKOK KEPEGAWAIANUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
UNDANG-UNDANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
STRUKTUR :• XV BAB• 141 Pasal
STRUKTUR :• VI BAB• 41 Pasal
PEGAWAI :• Pegawai Negeri Sipil (PNS)• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
PEGAWAI :• Pegawai Negeri Sipil (PNS)• Tentara Nasional Indonesia• Kepolisian Negara RI
JABATAN :• Jabatan Administrasi• Jabatan Fungsional• Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN :• Jabatan Struktural• Jabatan Fungsional
4
05/02/2018
3
TUJUAN UTAMA UU ASN
Meningkatkan:
• Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
5
ASN
PRINSIP DASAR MERIT SYSTEM DALAM UU ASN
05/02/2018
4
PEGAWAI ASN
PNS (PASAL 1 BUTIR 3 & PASAL 7)
• Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;
• Menduduki jabatan pemerintahan.
PPPK (PASAL 1 BUTIR 4 & PASAL 7)
• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONALJABATAN PIMPINAN
TINGGI
• Jabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
• Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatan
• Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatanpelayanan dan administrasipemerintahan danpembangunan
• Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas:a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dand. ahli pertama.
• Jabatan fungsionalketerampilan, terdiri atas:a. penyelia;b. mahir;c. terampil; dand. pemula.
• JPT utama;• JPT madya; dan• JPT pratama.
Berfungsi memimpin danmemotivasi setiap PegawaiASN melalui:• kepeloporan• pengembangan kerja sama;
dan• keteladanan.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
05/02/2018
5
HAK PEGAWAI ASN
PNS
PNS berhak memperoleh:
• gaji, tunjangan, dan fasilitas;
• cuti;
• jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.
PPPK
PPPK berhak memperoleh:
• gaji dan tunjangan;
• cuti;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.
PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegangkekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:1. Menteri/Kementerian PANRB;2. KASN;3. LAN; dan4. BKN.
10
05/02/2018
6
KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA
MENTERI/KEMENTERIAN PANRB
1. Perumusan dan penetapan kebijakan,
2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
BKN
1. Penyelenggaraan manajemen ASN
2. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan NSP manajemen ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
KASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, danrekomendasi yang mengikat untukmenjamin perwujudan sistem merit &pengawasan penerapan asas, kode etik,dan kode perilaku ASN
LAN
1. Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN,
2. Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
1. Sebagai Lembaga Non Struktural, Mandiri, bebas dari intervensipolitik;
2. Tujuan : mewujudkan Sistem Merit ASN yang profesional, danberfungsi sebagai perekat NKRI;
3. Menjaga netralitas, melakukan pengawasan atas pembinaanprofesi dan melaporkan hasil kepada Presiden;
4. Wewenang : mengawasi proses pengisian Jabatan PimpinanTinggi;
5. Keanggotaannya : dari unsur Pemerintah dan/atau NonPemerintah, dibantu Asisten dan Tenaga Ahli;
6. Tidak ada perwakilan di daerah.
12
05/02/2018
7
Tindak Lanjut Keputusan KASN
13
Hasil pengawasan
KASN
Tidak adapelangaran
PPK dan PyB wajibmenindaklanjuti
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dankode perilaku Pegawai ASN
Ditindaklanjuti
TidakDitindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksiterhadap PPK dan PyB yang melanggarprinsip Sistem Merit dan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:a. peringatan;b. teguran;c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada pelanggaran
KEWENANGAN MENJATUHKAN SANGSI
Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit:
• Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN,terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
• Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan olehPejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat PembinaKepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
14
05/02/2018
8
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, danpejabat fungsional keahlian utama kepada:
◦ Menteri di kementerian;◦ Pimpinan lembaga di LPNK;◦ sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;◦ gubernur, di provinsi; dan◦ bupati/walikota, di kabupaten/kota.
15
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN danpembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
PEJABAT YANG BERWENANG
1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariat LN,sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN diInstansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi denganPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
3. Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada PejabatPembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
4. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepadaPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
16
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmelaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PegawaiASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05/02/2018
9
MANAJEMEN PNS
Perencanaan Kebutuhan
Rekruitment
Pangkat Jabatan
Pola Karier
Pengembangan Karier
Penilaian KinerjaKenaikan Pangkat &
Mutasi
Disiplin Pegawai
Penggajian & Tunjangan
Pensiun, Jaminan Hari Tua & Perlindungan
Penghargaan
Sistem Informasi
Manajemen PNS
Penerapan prinsip grey open untuk tahun berikutnya
Penyusunan kebutuhan harus dilakukan satu tahun sebelumnya atau bulan maret sudah diajukan kepada Menpan dan Kepala BKN. Pertimbangan Kepala BKN paling lambat
diajukan bulan Juli dan pertimbangan Kementerian Keuangan paling lambat akhir mei. Penetapan formasi oleh Menpan Mei tahun berjalan
Dilaksanakan dengan Anjab & ABK yang menghasilkan peta jabatan dan kebutuhan jabatan
Instansi diwajibkan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun disertai dokumen rencana strategis
PERENCANAAN KEBUTUHAN PNS
05/02/2018
10
PANGKAT & JABATAN
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu :
• Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatanberdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, danpersyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasarpenggajian.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yangmenunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, danJabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkankualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansiTNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkatdan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
19
PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi,kinerja dan profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakanbagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi
PENGEMBANGAN KARIER
• Kejelasan dan kepastiankarier kepada PNS
• Berdasarkan kualifikasi,kompetensi, penilaiankinerja, dan kebutuhaninstansi pemerintah
• Dilakukan melalui mutasidan/atau promosi
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
• Diklat, seminar, kursus,penataran, sekolah/pelatihan kader danmagang
• Paling kurang 20 jampelajaran dalam 1 tahun
• Prinsip Dasar: PNSmemiliki hak dankesempatan yang samadidasarkan padapenilaian kinerja danpenilaian kompetensi
• Diklat Pim (Madya,pratama, Administrator,Pengawas)
• Diklat tingkat nasional
POLA KARIER
• Berdasarkan standarjabatan dan standarkompetensi jabatan
• Pola karier nasional danInstansional.
• Berbentuk horizontal,vertikal dan diagonal
• Prinsip Dasar: untukmenjamin keselarasanpotensi PNS denganpenyelenggaraan tugas-nya
PROMOSI DAN MUTASI
• Instansi menyusunperencanaan mutasi
• Atas dasar kesesuaianantara kompetensi PNSdengan persyaratanjabatan, klasifikasijabatan dan pola karier
• Paling cepat 2 tahun danpaling lama 5 tahun
• Mutasi antar kota/kabdalam provinsi olehGubernur denganpertimbangan BKN
• Mutasi kab/kota antarprovinsi oleh Mendagridengan pertimbanganBKN
• Mutasi prop/kab/kota kepusat dan antar instansipusat oleh BKN
05/02/2018
11
PENILAIAN KINERJA
(1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjaminobjektivitas pembinaan PNS yang didasarkansistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkanperencanaan kinerja pada tingkat individu dantingkat unit atau organisasi, denganmemperhatikan target, capaian, hasil, danmanfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasanlangsung dari PNS atau pejabat yang ditentukanoleh PyB.
KENAIKAN PANGKAT REGULER
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
JABATAN
FUNGSIONAL
UMUM
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
JABATAN
STRUKTURAL
KENAIKAN PANGKAT & JABATAN
05/02/2018
12
PENGGAJIAN & TUNJANGAN PNS
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi:• tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
• tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
23
Untuk menjaminterpeliharanya tata tertibdalam kelancaran pelaksanaantugas, PNS wajib mematuhidisiplin PNS
Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum
DISIPLIN PNS
PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980
MENJADI PP 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PNS
05/02/2018
13
Ucapansetiap kata-2 yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang
lain rapat – ceramah – diskusi – TV – telepon – rekaman –dan atau alat komunikasi lainnya
Tulisanpernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam
bentuk tulisan – gambar – coretan – karikatur dan yangserupa dengan itu
Perbuatansetiap tingkah laku – sikap – atau tindakan yang dilakukan PNSatau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dilakukan
di dalam atau diluar jam kerja
PELANGGARAN DISIPLIN
1. Hukuman disiplin ringan:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun
3. Hukuman disiplin berat:
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan
setingkat lebih rendah
c. Pembebasan Jabatan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
2626
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN
05/02/2018
14
Tata Cara Pemanggilan :
1) PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara
tertulis oleh atasan langsung utk dilakukan pemeriksaan.
2) Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan.
3) Apabila pada tanggal yg seharusnya ybs diperiksa tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal seharusnya ybs diperiksa pada pemanggilan pertama.
Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS ybs tdk hadir juga maka pejabat yg
berwenang menghukum menjatuhkan HD berdasarkan alat bukti dan
keterangan yg ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN (HD)
Tata Cara Pemeriksaan :
1) Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa
terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk BAP.
3) BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS
yg diperiksa.
4) Dalam hal PNS yg diperiksa tdk bersedia menandatangani BAP,
BAP tsb tetap dijadikan sebagai dasar utk menjatuhkan HD.
5) PNS yg diperiksa berhak mendapat foto copy BAP.
6) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yg berwenang menghukum
menjatuhkan HD.
7) Dalam keputusan HD harus disebutkan pelanggaran disiplin yg
dilakukan oleh PNS ybs
PEMERIKSAAN
05/02/2018
15
1) Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan utk menjatuhkan HD
kepada PNS tsb merupakan kewenangan :
a) atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib menjatuhkan
HD.
b) pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib
melaporkan secara hierarki disertai BAP.
2) Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang dan
berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain yang
ditunjuk (Pasal 25 PP 53 Thn 2010).
3) Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
4) Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yg
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
30
No KEWAJIBANTingkat Hukuman/jenis pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
12Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50%
Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%
13Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
14Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
Tidak sengaja tidak membimbing bawahan
Sengaja tidak membimbing bawahan
16Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
Tidak sengaja tidak memberi kesempatan
Sengaja tidak memberi kesempatan
17Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
MATRIKS TENTANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS
DIKAITKAN DENGAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
05/02/2018
16
PENGHARGAAN
• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan padapenilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugasjabatannya
• Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepadaPNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasidan loyalitas yang tinggi pada organisasi
Penghargaan berupa :a. Tanda Kehormatanb. Kenaikan pangkat istimewac. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensid. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya
1. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri
2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
3. Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
4. Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
5. Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
6. Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan
7. Pelanggaran Disiplin
8. Menjadi anggota/pengurus parpol
9. Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
10. Selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
11. Menggunakan ijazah palsu
PEMBERHENTIANPEMBERHENTIAN
05/02/2018
17
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.
33
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
1• DIANGKAT MENJADI PEJABAT
NEGARA
2• DIANGKAT MENJADI
KOMISIONER/ANGGOTA LNS
3• DITAHAN KARENA MENJADI
TERSANGKA TINDAK PIDANA
05/02/2018
18
BATAS USIA PENSIUN
Batas usia pensiun PNS yaitu:◦ 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi;
◦ 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat PimpinanTinggi; dan
◦ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
35
JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA
Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila:◦ meninggal dunia;◦ atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;◦ mencapai batas usia pensiun;◦ perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau◦ tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminanhari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuranPNS yang bersangkutan.
36
05/02/2018
19
PERLINDUNGAN
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:◦ jaminan kesehatan;◦ jaminan kecelakaan kerja;◦ jaminan kematian; dan◦ bantuan hukum.
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
37
Mencakup jaminan sosial yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional
MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
38
05/02/2018
20
PENETAPAN KEBUTUHAN
• Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenisjabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
• Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.
• Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
• Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksudditetapkan dengan Keputusan Menteri.
39
PENGADAAN PPPK
Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:◦ perencanaan, ◦ pengumuman lowongan, ◦ pelamaran, ◦ seleksi, ◦ pengumuman hasil seleksi, dan◦ pengangkatan menjadi PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secaraobjektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, danpersyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja minimal 1
tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.
40
PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkatmenjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakanbagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05/02/2018
21
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
◦ Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS
◦ Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dandiangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi denganKASN;
◦ Proses Pengisian jabatan: ◦ Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
nasional, ◦ Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional,
propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
41
PENGISIAN JPT DARI NON-PNS
• JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES.
• JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
• JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42
05/02/2018
22
PPK PUSAT
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
1 5
6
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT PUSAT
KASN
9
MENYAMPAIKAN 3 CALON
MENDAGRI
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
7
KOORDINASI
43
MEKANISME SELEKSI JPT PUSAT
Gub/Bupati/Walikota
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
LAPORAN PRESIDEN
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
1
5
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT DAERAH
7
Pembatalan, Peringatan dan
Teguran
MENETAPKAN JPT
6
KASN
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
PyB/sekdaKOORDINASI
MEKANISME SELEKSI JPT DAERAH
05/02/2018
23
TAHAPAN SELEKSI JPT
1. Seleksi Administrasi & penelusuran rekam jejak jabatan, integritas & moralitas
2. Seleksi kompetensi
3. Wawancara akhir
4. Tes kesehatan dan tes kejiwaan
5. Panitia seleksi JPT dibantu oleh Tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian melakukan seleksi kompetensi
SISTEM INFORMASI ASN
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistemkeamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baikuntuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.
46
05/02/2018
24
PENYETARAAN
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
• jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama;
• jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya;
• jabatan eselon II setara dengan JPT pratama;
• jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
• jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
• jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,
• sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai JabatanASN dalam Undang Undang ini.
47
KETENTUAN TRANSISI
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudahditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undangini diundangkan.
• Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etikdan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatanfungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerahdisebut sebagai Pegawai ASN.
48