1. Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah itu

dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan

undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Menurut PP RI No. 58 tahun 2005 yang di maksud dengan pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintaahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) menurut asa otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur-unsur pemerintahan daerah adalah Gubernur,

Bupati, dan atau walikota, dan perangkat daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

Pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

Dana perimbangan yang meliputi :

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

2. Kekuasaan Pengelolaan Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat adalah Perangakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

terdiri dari presiden beserta para menterinya.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang

lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten, dan pemerintah Kota.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di

bidang pengelolaan keuangan , yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara

adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan

keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/

walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan derah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisisen, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi

yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan

daerah.

Pengelolaan Keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut ;

a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

b. Profesionalitas

c. Proporsionalitas

d. Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan daerah

e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

3. Asas Umum dan Struktur APBN/APBD

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah

meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam

satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu

periode.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belana Negara adalah

a. Pendapatan Negara dan Hibah

1. Penerimaan dalam Negeri, terdiri atas ;

1) Penerimaan Perpajakan : Terdiri atas pajak dalam negeri , terdiri atas

pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Cukai, Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif

Ekspor.

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas : Penerimaan SDA

(Migas dan Non Migas), Bagian Laba BUMN dan PNBP lainnya.

2. Hibah

Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasasl dari swasta, baik dalam

negeri maupun pemerintah luar negeri.

b. Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis :

1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai

kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat

maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja

pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi : Belanja Pegawai, Belanja

Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi

Non-BBM, Belanja Hibah, belanja social, (termasuk penanggulangan

Bencana) dan belanja lainnya.

2. Belanja Derah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah Daerah, untuk

kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan.

Belanja derah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana

anatomi khusus.

c. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi ;

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi,

Surat Utang Negara, serta penyertaan modal Negara.

2. Pembiayaan Luar Negeri meliputi

1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas pinjaman program dan

pinjaman proyek.

2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri. Terdiri atas jatuh tempo

dan moratorium.

Asas umum sesuai PP RI No. 58 Tahun 2005 pasal 16 s.d 19 adalah :

a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah.

b. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan playanan

kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara

c. APBD mempunyai tiga fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan stabilisasi.

d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun

ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang/jasa di

anggarkan dalam APBD.

f. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

g. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan

secara bruto dalam APBD.

h. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

j. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar

hokum yang melandasinya.

k. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.

Pasal 20 PP RI No. 58 Tahun 2005 Menerangkan bahwa APBD merupakan satu

kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Penyusunan Rancangan APBN/APBD

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada

DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN

selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro,

yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

2. Pertumbuhan ekonomi tahunan

3. inflasi

4. Nilai tukar rupiah per USD

5. Suku bunga SBI 3 bulan

6. Harga minyak Indonesia (USD/barel)

7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga yaitu :

1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran

2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang Negara

3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara dan penuntutan

denda

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah :

1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan

2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan

3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalamNegeri dengan

memperhatikan kemampuan atau potensi nasional