Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koprasi, Usaha Kecil ...repository.umrah.ac.id/2031/1/INDRA FAHREZA -...
Transcript of Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koprasi, Usaha Kecil ...repository.umrah.ac.id/2031/1/INDRA FAHREZA -...
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
1
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koprasi, Usaha Kecil Menengah Dan
Perindustrian Kabupaten Lingga Terhadap Penerapan Kesehatan Dan
Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Pada PT. Mangrove Lingga Lestari Kabupaten
Lingga
INDRA FAHREZA 130565201121
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang, [email protected]
ABSTRAK
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa pengawasan dibidang
ketenagakerjaan merupakan Pengawasan yang sangat dibutuhkan oleh
ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan
kententuan Perundang-undangan baik itu berupa BPJS kesehatan maupun jaminak
kerja bagi kerja agar setiap pekerja memikliki jaminan saat terjadinya kecelakaan
kerja. Namun Fonomena yang terjadi di Kabupaten Lingga tidak semua perusahaan
dan kariyawan dapat pengawasan yang baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Terhadap
Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja di PT. Mangrove Lingga
Lestari Kabupaten Lingga, Dengan menggunakan penelitian Deskriptif
Kualitatif.Tenik Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah mengacu pada
teori Pengawasan menurut Sagian antara lain; menentukan ukuran plaksanaan,
memberikan penilaian, mengadakan korektif.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
2
Hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan terhadap penerapan kesehatan
dan keselamatan kerja ( K3 ) pada pekerja di PT. Mangrove Lingga Lestari di
Kabupaten Lingga , yang dilakukan oleh Dinas Tengaa Kerja, Koprasi, Usaha Kecil
dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga sudah dilaksanakan, namun
belum optimal, Dimana Pengawasan yang dilakukan hanya sekali dalam setahun,
seharusnya ada beberapa kali dalam setahun, beberapa kali dalam sebulan, agar
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perusahaan dan tingkat kemungkinan
terjadi kecelakaan dapat diminimalisir. Selanjutnya jaminan kesehatan dan
keselamatan kerja, berupa asuransi, askes dan/atau BPJS Ketenagakerjaan untuk
para pekerja belum ada sampai saat ini. Kemudian tindak ada teguran dan sangsi
yang tegas dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Lingga terhadap PT. Mangrove Lingga Lestari atas
pelanggaran yang dilakukan kepada para Pekerja/Karyawan
Kendala atau faktor penghambat bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga dalam melakukan pengawasan
adalah jarak tempuh yang jauh serta akses jalan yang tidak bagus.
Kata Kunci: Pengawasan, DINASKER
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka Ragam,
untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam tersebut manusia Memerlukan
biaya sehingga mereka di tuntut untuk bekerja, baik kerja sendiri yaitu bekerja
dengan modal dan usaha sendiri, maupun bekerja dengan oranglain yaitu bekerja
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
3
dengan bergantung dengan orang lain yang memberi Perintah. Tugas Maupun yang
menugaskan. Berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, maka bekerja yang di
maksud adalah bekerja yang bergantung dengan orang lain dalam pelaksanaanya
orang yang bekerja untuk orang lain di sebut Pekerja atau Buruh, sedangkan orang
yang memberi Pekerjaan di sebut Pemberi Kerja.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-
kerjaan Pasal 1 Angka 3 yang dimaksud Pekerja atau Buruh setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan Pemberi Kerja
adalah orang perseorangan, Perusahaan, Badan Hukum, atau Badan-Badan lain yang
memberi Pekerjaan dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam ketenagakerjaan, pihak-pihak tersebut
adalah Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai peran
dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Pihak-pihak yang terlibat
langsung dalam proses produksi adalah Pekerja dan Pengusaha, sedangkan
Pemerintah termasuk dalam pihak berkepentingan untuk mengupayakan hubungan
kerja yang harmonis sebagai syarat keberhasilan suatu usaha. Sehingga produktivitas
bisa meningkat yang pada akhirnya akan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi
dan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Tenaga kerja merupakan sebagai salah satu unsur penunjang untuk berhasilnya
pembangunan nasional yang merupakan peranan dan arti yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan. Tanpa adanya Pekerja, tidak mungkin suatu
Perusahaan bisa berjalan dan berpartisifasi dalam pembangunan. Tenaga kerja
sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibanya dan
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
4
dikembangkan daya gunanya. Hak dari tenaga kerja sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
1. Setiap tenaga kerja berhak atas Pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan.
2. Setiap tenaga kerja berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan
bakat dan kemampuannya.
3. Setiap ketenagakerjaan berhak atas binaan keahlian dan kejujuran untuk
memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja sehingga
menambah potensi dan daya kreasinya.
4. Setiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan
kerja.
Pelindungan dan pemenuhan hak atas Pekerja dan penghidupan yang layak
merupakan tanggungjawab Negara, sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 27
Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud
dari pasal ini adalah bahwa Pemerintah menjamin hak warga negaranya untuk
meningkatkan kualitas hidupnya dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras,
agama, warna kulit dan aliran politik, untuk memilih Pekerjaanya yang
dikehendakinya dan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta berhak mendapat
hasil yang layak seimbang dengan pekerjaan yang dilakukanya.
Kebebasan mengenai hak warga negara dalam mendapat Pekerjaan yang layak
juga terdapat dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
5
setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang
adil dalam hubungan kerja.
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian intergral dari pembangunan
Nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkan harkat, martabat dan harga diri ketenagakerjaan serta mewujudkan
masyarakat adil dan sejahtera. Kententuan mengenai ketenagakerjaan di atur lebih
lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang
di undangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret
2003 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkanya itu.
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kiranya sebagai
aturan yang menyeluruh dan komperehensif, antara lain mencangkup perkembangan
pertumbuhan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga
kerja Indonesia, upaya peluasan kesempatan kerja, pelayanan penetapan tenaga kerja
dan pembinaan hubungan industrial.
Tenaga kerja produktif merupakan salah satu faktor yang menunjang
keberhasilan pembangunan nasional, apabila kondisi ketenagakerjaan di Indonesia
menunjukan iklim yang positif, maka investor pun akan tetarik untuk menanamkan
modal di Indonesia. Menginga pentingya peran tenaga kerja dalam upaya peningkatan
pembangunan nasional. Maka sepantasnyalah tenaga kerja di beri perlindungan
hukum supaya terlaksananya hak-hak tenaga kerja agar tercipta kepastian hukum bagi
tenaga kerja diantaranya melalui pelaksanaan keselamatan ketenagakerjaan.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
6
Pengawas tenaga kerja adalah salah satu unsur yang harus ikut beperan dalam
meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Sebagai
penegak hukum di Bidang Ketenagakerjaan, unsur pengawasan ini harus bertindak
sebagai pendeteksi dini di lapangan, sehingga diharapkan segala gejolak yang akan
timbul akan dapat dideteksi secara awal, sehingga dapat menciptakan suasana yang
aman, stabil dan mantap di Bidang Ketenagakerjaan.
Salah satu tugas pengawas ketenagakerjaan adalah mengawasi pelaksanaan
ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Peranan pengawas
ketenagakerjaan dirasa sangat penting bagi terjaminnya pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan Ketenagakerjaan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja,
sehingga kelangsungan kerja dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan
keselamatan. Adapun hubungan antara Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan
pengawasan adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang
No 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan:
1. Untuk mengtahui keadaan Perusahaan
2. Untuk mengetahui keadaan ketenagakerjaan
3. Untuk mngawasi agar tidak terjadinya kecelakaan dalam bekerja
4. Waktu dalam bekerja
5. Penggunaan alat keselamatan dan bahan yang dipakai dalam proses bekerja
6. Limbah produksi
7. Jumlah upah Karyawan
8. Pengesahan
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
7
Pemberlakuan dan pengawasan maksimal kesehatan dan keselamatan kerja
untuk melindungi manusia dari dampak proses kerja yang beresiko menimbulkan
penyakit-penyakit pada tubuh manusia, serta berupaya mencegah menimbulkan
kecelakaan semaksimal mungkin. Semua ini dilakukan demi meningkatkan efisien
dan memaksimalkan hasil produksi. Perhatian yang longgar pada keselamatan dan
kesehatan kerja akan berdampak negatif pada Perusahaan Pekerja tersebut.
Keselamatan dan kesehatan kerja di filosofikan sebagai suatu pemikiran dan
upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani,
sehingga masyarakat makmur dan sejahtera. Oleh karena itu di perlukan upaya
perlindungan kepada tenaga kerja, sehingga dapat memberi kenyamanan kepada
ketenagakerjaan, jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terdapat pada Pasal
86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Lingga merupakan salah satu Dinas yang bertugas dalam pelaksanaan
pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja para Pekerja/Karyawan yang bekerja di
Perusahaan Arang Kabupaten Lingga.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) Pekerja di PT. Mangrove Lingga Lestari Kabupaten Lingga.”?
2. Untuk Mengetahui Apa faktor yang menghambat Pengawasan Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Terhadap Penerapan
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
8
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja di PT. Mangrove Lingga
Lestari Kabupaten Lingga.”?
BAHAN DAN METODE
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:06) “penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat
perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain”. Data yang dinyatakan
dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dimana tujuan penelitian deskriptif
adalah membuat deskriptif, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi. Penulis
menyimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah mengambarkan dan mencari
informasi seluas-luasnya tentang objek riset.
2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini yakni: di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga, sedangkan objek dalam penelitian
ini yaitu: di Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga, dimana
lokasi tersebut merupakan lokasi keberadaan PT. Mangrove Lingga Lestari dan
keberadaan Pekerja/Karyawan yang belum mendapatkan jaminan sosial kesehatan
dan keselamatan kerja.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
9
3. Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan Orang yang memberikan informasi dan
memberikan keterangannya, karena dipancing oleh pihak peneliti. Arikunto
(2006:145). Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari
HASIL
Pada Perusahaan ini Karyawan melakukan Pekerjaan yang menurut hemat
penulis sangat berisiko tinggi, dengan kata lain sangat berbahaya sekali, bisa
menimbulkan musibah atau kecelakaan. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh
Karyawan dalam pembuatan arang di Desa Kudung melalui berbagai proses yang
panjang, seperti: melakukan penebangan bakau atau Mangrove, pemuatan kayu ke
dalam Perahu atau Sampan, pembakaran dan pemotongan arang.
Dalam proses pembuatan arang sangat beresiko tinggi dan/atau berbahaya
sekali, apabila para Karyawan tidak memperhatikan keselamatan kerja mereka, karna
alat yang digunakan dalam pemotongan tersebut, menggunakan peralatan, seperti:
mesin sinso, kapak dan sebagainya, debu-debu arang yang tajam bisa mempengaruhi
pernafasan Karyawan.
Berikut merupakan Standar Kesehatan dan Keselamatan kerja ( K3) dalam
Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaa dalam paragraf 5 pasal 86
dan pasal 87
1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan, dan
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
10
c. Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta sesuai dengan
nilai- nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamtan perkerja atau buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang oftimal diselenggrakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja
3. Perlindungan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBAHASAN
1. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) Para Pekerja di PT. Mangrove Lingga Lestari Kabupaten Lingga.
Pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di filosofikan sebagai
suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan manusia pada umumnya, dalam
usaha mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan kerja, maka perlunya dilakukan
pengawasan dan di adakannya pelatihan-pelatihan terhadap
Pekerja. Untuk itu sosialisasi tentang jaminan Kesehatan dan Keselamatan
Kerja baik itu berupa asuransi, askes dan/atau BPJS kesehatan maupun tentang
standarisasi pekerjaan dalam bekerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga terhadap
penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para Pekerja di PT. Mangrove
Lingga Lestari.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
11
Pada Perusahaan ini Karyawan melakukan Pekerjaan yang menurut hemat
penulis sangat berisiko tinggi, dengan kata lain sangat berbahaya sekali, bisa
menimbulkan musibah atau kecelakaan. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh
Karyawan dalam pembuatan arang di Desa Kudung melalui berbagai proses yang
panjang, seperti: melakukan penebangan bakau atau Mangrove, pemuatan kayu ke
dalam Perahu atau Sampan, pembakaran dan pemotongan arang.
Dalam proses pembuatan arang sangat beresiko tinggi dan/atau berbahaya
sekali, apabila para Karyawan tidak memperhatikan keselamatan kerja mereka, karna
alat yang digunakan dalam pemotongan tersebut, menggunakan peralatan, seperti:
mesin sinso, kapak dan sebagainya, debu-debu arang yang tajam bisa mempengaruhi
pernafasan Karyawan.
Berikut merupakan Standar Kesehatan dan Keselamatan kerja ( K3) dalam
Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaa dalam paragraf 5 pasal 86
dan pasal 87
4. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan, dan
c. Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta sesuai dengan
nilai- nilai agama.
5. Untuk melindungi keselamtan perkerja atau buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang oftimal diselenggrakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
12
6. Perlindungan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika kita lihat didalam Peraturan diatas untuk mengenai standar kesehatan dan
Keselamatan kerja pihak perusahaan perlu menyediakan peralatan-peralatan untuk
para pekerja agar keselamatan pekerja bisa terjamin dan kecelakaan kerja bisa
dihindari.
Sedangkan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaa dalam
paragraf 5 pasal dalam pasal 87 mengatakan,
1. Setiap perusahaan ajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan
keselamatan kerja yang terintrgasi dengan sistem perusahaan.
2. Ketentuan menganai keamaan dalam penggunaan alat perlindungan standar
nasional dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja seperti
a. Helm Keselamatan
b. Sabuk dan tali keselamatan
c. Sepatu bood
d. Masker
e. Sarung tangan
f. Pelampung
3. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja sebagai mana yang di maksud dalam ayat 1 di atur dalam
peraturan pemerintah.
Jika kita lihat dilapangan sangat jauh sekali berbeda yang mana standar kesehatan dan
keselamatan kerja ( K3) tidak dilengkapi oleh PT. Mangrove Lingga Lestari. Yang
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
13
mana para pekerja hanya menggunakan alat perlindungan seadanya dan tidak sesuai
dengan yang diamanakan oleh Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) Pekerja.tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja pekerja.
Hal ini menurut penulis perlu adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja,
dan yang paling utama yaitu pengawasan yang maksimal, baik itu pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Lingga, dan juga pengawasan dari pihak Perusahaan.
Supaya bisa menghindar dan/atau meminimalisir tingkat kecelakaan bagi para Pekerja
yang kemungkinan bisa terjadi.
Begitu pentingnya pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
para Pekerja, agar tidak terjadinya risiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan
Karyawan Perusahaan mengalami kecelakaan kerja, maka pihak Perusahaan harus
mendaftarkan Karyawannya atau Pekerjanya ke pihak asuransi, askes dan/atau BPJS
Ketenagakerjaan, dimana hal ini merupakan hak seluruh pekerja di Indonesia.
Dengan demikian, untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan
oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Lingga, dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain sebagai
berikut:
a. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga Terhadap
Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Para Pekerja di PT. Mangrove
Lingga Lestari
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
14
Ukuran Pelaksanaan, dalam hal ini standar pelaksanaan pengawasan, yang
menjadi hal penting harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga dalam melakukan pengawasan.
Seperti: dasar hukum atau standar pelaksanaan pengawasan berkelanjutan atau tidak
dan beberapa syarat minimal yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan
dalam satu waktu, seperti: berapa kali dalam setahun, berapakali dalam satu bulan
mungkin berapa kali dalam seminggu untuk melakukan pengawasan.
Pengawasan yang semestinya itu perlu dilakukan secara rutin, seperti 1 bulan
sekali dan/atau 2 kali dalam sebulan, mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh
Karyawan di Perusahaan Mangrove Lingga Lestari tersebut tergolong beresiko tinggi.
Pengawasan dilakukan guna untuk menghindari terjadinya tingkat kecelakaan kerja
dan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketenagakerjaan yang dilakukan oleh
Perusahaan. Hal tersebut, sudah seharusnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga.
b. Penilaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Lingga Kepada Pegawai Bidang Pengawasan
dan Kepada PT. Mangrove Lingga Lestari Terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Pekerja Para Pekerja
Memberikan penilaian merupakan penilaian dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga kepada Pegawai Bidang
Pengawasan dan Kepada PT. Mangrove Lingga Lestari Terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Pekerja Para Pekerja.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
15
Memberikan penilaian sudah seharusnya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga. Penilaian
tersebut bisa dilakukan secara langsung di lapangan ataupun tidak langsung melalui
surat, baik itu surat peringatan maupun surat teguran bagi Pegawai maupun
Perusahaan. Untuk mengetahui sejauhmana penilaian yang dilakukan oleh Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga
terhadap Pegawai dalam melakukan pengawasan Penulis melakukan wawancara
mendalam kepada Kabid Ketenagakerjaan, sebagaimana dikatakannya “kami dari
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten
Lingga memberikaan penilaian, jika di temukan ketidaksesuaian atau penyelewengan
yang terjadi atau dilakukan oleh Pegawai kami, maka disini kami akan memberikan
teguran secara langsung kepada Pegawai tersebut, Sifat teguran yang kami lakukan
yaitu memberi surat peringatan dan juga pembinaan atau pelatihan terhadap
Pegawai.1
c. Korektif Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga Terhadap Kinerja
Pegawai Dalam Melaksanakan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan pasti memiliki hambatan dan kendala-kendala Oleh
karena itu sudah seharusnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kabupaten Lingga harus melakukan koreksi terhadap kinerja para
Pegawainya yang tidak menjalankan sepenuhnya tugas dalam pengawasan. Untuk
1Hasil Wawancara Penulis Bersama Kabid Ketenagakerjaan, Bapak Dedy Supartono. Pada
Tanggal 23 November Jam 10:33 Wib.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
16
mengetahui seperti apa koreksi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga kepada Pegawainya maupun
instansinya. Hal tersebut pun di sampaikan oleh Kabid Ketenagakerjaan mengatakan
bahwa kami, akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada Pegawai dan untuk
instansi atau Dinas, kami akan melakukan perbaikan standar kinerja yang ada di
Dinas kami, kami akan terus berupaya melakukan perbaikan ke depannya, agar tujuan
yang kita harapkan semua akan terlaksana sebagaimana mestinya.2
Dengan demikian, berdasarkan pemaparan Kepala Bidang Ketenagakerjaan
dapat dianalisa bahwa, mereka akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan,
baik itu terhadap kinerja Pegawainya dan juga memperbaiki standar kinerja Dinas
dalam melakukan pengawasan.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Terhadap Penerapan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja di PT. Mangrove Lingga
Lestari Kabupaten Lingga.
Sudah kita ketahui bahwasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian tersebut terletak di Kecamatan Dabpsingkep Kabupaten
lingga, sedangkan PT. Mangrove Lingga Lestari terletak di Kecamatan Lingga Timur
Kabupaten Lingga, jarak yang di tempuh untuk melakukan Pengawasan oleh Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tersebut hanya
menggunakan jalur laut untuk menyebrang dari Pelabuhan jagoh Ke Pelabuahan
2Hasil Wawancara Penulis Bersama Kabid Ketenagakerjaan, Bapak Dedy Supartono. Pada
Tanggal 23 November Jam 10:33 Wib.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
17
Tanjung Buton adapun untuk menyebang kita harus menggunakan kapal atau spit Bot
yang waktu tempunya kurang dari 45 Menit. Setelah sampai ke telaga Tanjung Buton
pihak Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian tersebut harus menempuh jalur darat kembali dengan menggunakan
motor atau mobil untuk sampai kelokasi PT. Mangrove Lingga lestari.dengan jalur
atau rute yang sangat jauh dengan kondisi jalan yang sangat rusak dan berbahaya
apalagi ketika hujan turun sangat membutuhkan waktu kisaran 1 jam 45 menit bahkan
bisa lebih.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) para Pekerja di PT.
Mangrove Lingga Lestari Kabupaten Lingga belum terlaksana secara optimal.
Dimana Pengawasan yang dilakukan hanya sekali dalam setahun, seharusnya
pengawasan dilakukan secara rutin, agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
dari pihak Perusahaan dan tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan dapat
diminimalisir. Selanjutnya belum adanya jaminan sosial kesehatan dan keselamatan
kerja para Pekerja di PT. Mangrove Lingga Lestari, berupa asuransi, askes dan/atau
BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini. Disamping itu sangsi yang tegas dari Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga
kepada PT. Mangrove Lingga Lestari atas pelanggaran yang dilakukan kepada para
Pekerja/Karyawan.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
18
Kendala atau faktor penghambat bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga dalam melakukan pengawasan
adalah jarak tempuh yang jauh serta akses jalan yang tidak bagus.
UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdullilah, puji syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan kesehatan baik zahir maupun bathin. Walaupun dalam hal ini
penulis mengalami kendala maupun hambatan, namun penulis tetap berdoa dan
berusaha semampu penulis meminta petunjuk, alhamdullilah penulis diberi
kemudahan di dalam pelaksanaan, Sehingga penulis bisa menyelesaikan Jurnal ini
sesuai dengan waktunya dan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Shalawat
beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah
yang membawa kita dari alam jahilliyah kealam yang seperti kita rasakan saat ini.
jurnal ini penulis persembahkan khusus untuk:
Ayahnda Syarifuddin dan Ibunda Sarifah Umi Kalsum,selaku kedua orang tua
dengan kasih sayang, cintanya serta do’a, motivasi untuk kesuksesan anaknya yang
selalu mengiringi setiap langkah dan memberi kepercayaan kepada penulis hingga
skripsi ini selesai.
Adik yang selalu memberi semangat dan dukungan novita dia tami, Nur
Azizah terus kepada Doni septian yang saya akui sangat besar sekali jasanya sangat
berharga bagi penulis, hingga penulis terpacu untuk menyelesaikan kuliah dan
membuat jurnal ini sampai selesai. Juga kepada keluarga besar penulis dan sahabat
penulis yang selalu memberikan do’a, dukungan, bantuan dorongan agar selesai
kuliah tepat pada waktunya.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
19
Kepada seluruh Dosen maupun Staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan
pemahaman kepada penulis.
Tertuju kepada Bapak Prof. Dr. Syafsir Aklus, M.Sc., bapak Bismar Arianto,
M.Si.,Bapak Handrisal S. Sos. M.Si, Bapak Nazaki, M.Si, Bapak Kustiawan, M.Pol.,
Se,yang telah bayak memberikan dukungan kepada penulis
Kepada teman-teman angkatan Robi irwin, La Putra, Raden Oga Yazid, Rian,
Bujang yang berada di Program Studi Ilmu Pemerintahan, terlebih lagi kepada
Bapak- Bapak, Ibu-Ibu, Abang-Abang, Kakak-kakak, Kawan-kawan sekelas yang
selalu kompak dan Saling suport yang telah memberi pengetahuan dan dorongan baik
secara lansung maupun tak lansung bagi penulis serta Kawan Organisasi Ikatan
Mahasiswa Kabupaten Lingga ( IMKL ) Tanjung Pinang.
Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lingga dan Pihak Perusahaan PT.
Mangrove lingga Lestari, karena telah banyak memberikan informasi, data terkait
masalah yang penulis ambil dalam pembuatan skripsi ini penulis mengucapkan terima
kasih banyak.
Kepada Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja
Ali Haji Tanjungpinang khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara karena
selama berkuliah penulis banyak mendapatkan ilmu disini.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. 2006. Prosudur Penelitian suatu penelitian. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
Bagir Manan. 2000. Menyongsong Pajar Otonomi daerah. Yogyakarta: Pusat Studi
Ilmu Hukum.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
20
Bangun Wilson. 2012 : 337. Dalam Buku Keselamatan Kerja; Edisi PT. Bumi Putra
Jakarta.
Dely Erny. 2008 : 23. Jennis Pengawasan: Edisi 2 PT. Bumi PutraJakarta
DR Payaman Simanjuntak 2008 : 161 Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia;
surabaya
Hani Handoko. 2003. Dalam Buku Tentang Pengawasan Tenaga Kerja. Jogyakarta;
Erlangga
Husni, Lalu 2008. Perbandingan Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
Herdiansyah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu sosial. Jakarta.
Salemba Humanika.
Licolin Arsyad. 2004. Dalam Buku Ketenaga Kerjaan Edisi 2. Jakarta; PT. Grafindo
Kartini Kartono. 2010. Pemimpin Dan Kepemimpinan.PT. Grapindo Persada; Jakarta
Muchsan 1992. Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Dan Peradilan Tata Usaha
Negara. Yogyakarta; Leberty
Maman Ukas 2004 : 337. Tujuan Pengawasan .Bandung, Jakarta
Mustofa, Hasan. 2006. Perspektif dalam Psikologi Sosial. Makalah Tidak di
publikasikan. Fakultas Admitrasi Negara Universitas Parahiyangan. Banndung
Mangkunegara. 20014 : 161. Kesehatan Tenagakerja. PT. Bumi Askara; Jakarta
Nang Fattah. 2004 : 106. Pengawasan yang Efektip; Bandung,Jakarta
Nurcholis, Hanif 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Yogyakarta; Erlangga.
Pramita dan WijiYanto. 2012 : 121. Tujuan Keselamatan Kerja; Bandung
Rahman. 2013 : 161. Pengertian Program Tenaga Kerja; Bandung.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS FISIP UMRAH
21
Situmarang dan Juhir 2001 : 22. Maksud dan Tujuan Pengawasan; Sinar baru
Algesindo
Siswanto, B. Sastrohadiwijoyo. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Edisi 2.
Jakarta; PT. Bumi Askara.
Siagian, P. Sondang. 2003 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta; Bumi Askara
Sumarsono. 2003. Dalam Hubungan Dasat tenaga Kerja. Jakarta; Bumi Askara
Salihah dan Kuncoro. 2014 : 40. Perlindungan Ketenaga Kerjaan. PT. Bumi Putra
Jakarta