PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH … · 2017. 4. 1. · tesis pengaturan perlindungan...
Transcript of PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH … · 2017. 4. 1. · tesis pengaturan perlindungan...
-
TESIS
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI
INVESTASI PARIWISATA
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
-
TESIS
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI
INVESTASI PARIWISATA
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI
NIM. 1292461026
PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
-
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI
INVESTASI PARIWISATA
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI
NIM. 1292461026
PROGRAM STUDI MEGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
-
TESIS INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL : 4 MEI 2016
Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana
Nomor : 2141/UN14.4/HK/2016
Tanggal : 3 Mei 2016
Ketua : Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum.
Sekretaris : Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum.
Anggota : 1. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum.
2. Dr. I Ketut Sudantra, SH, MH.
3. Dr. I Ketut Westra, SH, MH.
-
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIM
:
:
PUTU KARLINA OKTAVIANI KUSUMA DEWI
1292461026
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat
Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat.
Apabila di kemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima
sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun
2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 3 Mei 2016
Yang membuat pernyataan,
Putu Karlina Oktaviani Kusuma Dewi
-
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha
Esa, karena Asung Kerta Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna
memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Program
Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum.,
selaku pembimbing pertama dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., selaku pembimbing
kedua yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan saran kepada penulis dalam proses
penyelesaian tesis ini. Terima kasih untuk para penguji Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH, M.Hum.,
Dr. I Ketut Sudantra, SH, MH., dan Dr. I Ketut Westra, SH, MH., yang telah bersedia
meluangkan waktu, memberi saran dan masukan serta ilmu kepada penulis.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas
Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD., atas kesempatan dan fasilitas yang
diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister
Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr.
A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi
mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH., atas izin
yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Kenotariatan Universitas
Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program
Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., atas
-
kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta,
SH., dan Notaris/PPAT Putu Herlina, SH., yang telah banyak membantu memberikan informasi,
masukan dan saran dalam penulisan tesis penulis. Terima kasih juga kepada Bendesa Adat
Jimbaran, Bapak I Ketut Suardana, SPd., Staff Administrasi Kantor Desa Adat Jimbaran Bapak I
Ketut Yuda Susana, dan warga Desa Adat Jimbaran Bapak I Wayan Sudana yang juga telah
banyak membantu memberikan informasi dalam penulisan tesis penulis.
Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen
dan Staff Pengajar serta Pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Udayana atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Ayah tercinta Nyoman Suhardana, SE, SH, MKn dan Ibunda tercinta Putu
Herlina, SH, adik-adik dan anak tersayang Arya, Wulan dan Sanatana, serta terima kasih kepada
yang terkasih I Gusti Agung Bhinendra Jambe, atas doa dan dukungannya selama ini yang
menjadi semangat penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
Terima kasih kepada sahabat Kadek Pelo Periawan, SH, MKn., Luh Gede Soearningsih,
SH, MKn., Rico Puryatma, SH, MKn., Andres Wayan Suyadnya, SH., Ni Made Budiani, SH,
MKn., Dwi Hartawan, SH, MH., serta seluruh teman-teman angkatan IV, V, dan VII Magister
Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan
dalam penulisan tesis ini.
-
Akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa
selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Denpasar, 3 Mei 2016
Penulis,
-
ABSTRAK
PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI PARIWISATA
Lokasi kegiatan kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung, sampai saat ini mengalami
peningkatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bali. Guna memenuhi kebutuhan para
wisatawan yang menginap di Kabupaten Badung, diperlukan investasi pariwisata berupa
penginapan, salah satu yang dipergunakan dalam pembangunan akomodasi pariwisata di bidang
perhotelah adalah tanah adat. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia mengakibatkan tanah
betul-betul difungsikan untuk kehidupan manusia tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama. Perlindungan hukum dalam penggunaan tanah adat yang dipergunakan sebagai
penyelenggara investasi pariwisata bidang jasa akomodasi wisata tidak sesuai dengan peranan
dan fungsi tanah adat. Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum
(subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hukum). Ada beberapa permasalahan tanah adat
dipergunakan sebagai investasi pariwisata yaitu : Bagaimanakah formulasi hukum pengaturan
perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di desa jimbaran? dan Apakah
formulasi hukum pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah
memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan penggunakan
pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, data sekunder dan tersier, dengan
menggunakan metode analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Formulasi pengaturan
perlindungan tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata, adalah mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku UU NO. 5 tahun 1960 dan hukum adat desa adat Jimbaran,
dimana penguasaan tanah adat di kuasai dan dikelola oleh desa adat, disamping sebagai
berfungsi sosial juga berfungsi ekonomis dengan melakukan penyewaan tanah adat sebagai
lokasi investasi pariwisata. Formulasi hukum Pengaturan tanah adat sebagai lokasi investasi di
desa adat Jimbaran dengan adanya UU No. 5 tahun 1960 dan berlakunya hukum adapt berupa
awig-awig desa adat sangat membawa dampak terhadap kepastian hukum terhadap peranan dan
fungsi tanah adat sebagai lokasi investasi pariwisata. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik
adalah perlindungan hukum tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di desa
jimbaran, tanah adat dilindungi oleh Undang-Undang dan hukum adat (awig-awig). Formulasi
hukum pengaturan Tanah Adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi
kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi Investasi, tanah-tanah adat yang
dipergunakan sebagai lokasi investasi pariwisata, sesuai dengan rapat anggota masyarakat Desa
Adat Jimbaran
Kata Kunci : Pengaturan, Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Lokasi Investasi
-
ABSTRACT
ARRANGEMENTS FOR LEGAL PROTECTION
FOR CUSTOMARY LANDS AS TOURISM INVESTMENT LOCATIONS
The location for tourism activities in Badung Regency, until today, has increased
compared with other areas in Bali. To meet the needs of tourists who stay in Badung, tourism
investment is required in the form of lodging, one that is used in the construction of tourism
accommodation is customary land. The importance of lands for human life causes them to
bereally functioned for human life either individually or jointly. Legal protection in the use of
customary lands used by an organizer of tourism investment areas for tourist accommodation
does not correspond to the role and function of customary lands. Customary rights show the legal
relations between public law (the subject of rights) and specific land/ region (legal object). There
are several problems of customary land used as tourism investments, namely: How is the
formulation of the laws governing the protection of customary land used for an investment
location in the village of Jimbaran? And Have the legal formulations of customary laws
governing lands as an investment location that exists today been meeting the needs of the
protection of customary lands as investment site?
The type of research used was a normative legal research employing sociological
juridical approach to the primary, secondary, and tertiary data sources through analysis method
of legal interpretation and construction. The formulation of protection arrangements customary
land as an investment location for tourism is referring to the existing legislation, Act No. 5 of
1960 and customary laws of the indigenous village of Jimbaran, where customary land
authorizationis controlled and managed by the indigenous villages, besides having social
function sit also has economic functions by leasing customary lands as a location for tourism
investment. Legal formulations of customary land as an investment location in the traditional
village of Jimbaran are regulated by the Law No. 5 of 1960 and the enactment of such customary
laws in the form of awigawig of the indigenous village had an impact on the legal certainty of the
role and functions of traditional lands as a location for tourism investment. The conclusions that
can be drawn were that the legal protection of indigenous land used as an investment location in
the village of Jimbaran, customary lands are protected by the Act and the customary law (awig-
awig). The formulation laws governing Customary Land as an investment location that exists
today had been meeting the needs for protection of traditional land investment location,
customary lands used as a location for tourism investment was in accordance with the meeting of
community members of the Customary Village of Jimbaran.
Keywords: Arrangement, Legal Protection, Customary Lands, Investment Location
-
RINGKASAN
Tesis ini menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat
Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata. Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat
diuraikan sebagai berikut: Bab I menguraikan mengenai latar belakang yang melandasi
pentingnya melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini. Berdasarkan
permasalahan tersebut maka masalah yang timbul meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1 )
Bagaimanakah formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan
sebagai lokasi investasi di Desa Jimbaran? (2) Apakah formulasi hukum pengaturan
tanah adat sebagai lokasi investasi yang ada saat ini telah memenuhi kebutuhan
perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi? Disamping latar belakang dan
rumusan masalah pada bab I juga diuraikan mengenai tujuan dan manfaat penelitian,
landasan teoritis yang dipakai mengkaji sesuai dengan permasalahan yang dibahas,
metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, sumber data yang
menunjang pembahasan permasalahan, teknik data serta teknik pengolahan dan analisa
data.
Bab II dalam tesis ini dibagi dalam 4 (empat) sub pokok bahasan yakni terkait
tentang tinjauan umum pengertian pariwisata, penjelasan mengenai wisatawan, sarana
dan prasana wisata, konsep investasi pariwisata, sumber daya wisata, konsep tanah adat,
penjelasan mengenai hak ulayat, tanah-tanah adat, dan konsep perlindungan hukum.
Bab III tesis ini membahas rumusan masalah I, dikemukakan hasil-hasil
penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan dianalisa
berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan
yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan menjadi 3 (tiga)
pembahasan yakni : Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai
Lokasi Investasi dalam Peraturan Perundang-undangan, Formulasi Hukum Pengaturan
Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi dalam Hukum Adat, dan Penerapan
Awig-Awig dalam Pemberian Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi di Desa Jimbaran.
Bab IV tesis ini membahas rumusan masalah II, dikemukakan hasil -hasil
penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan dianalisa
berdasarkan kajian teoritis, normatif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan
yang ada. Oleh karena itu, dalam sub bahasan bab ini dibedakan menjadi 3 (tiga)
pembahasan yakni : Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai
Lokasi Investasi, Formulasi Hukum Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan Terhadap
Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi, dan Perbandingan Penggunaan Tanah Adat
Sebagai Lokasi Investasi Dari Sudut Pandang Pariwisata, Investasi dan Hukum Adat.
Bab V sebagai penutup ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil
pembahasan yang dilakukan pada bab III dan bab IV. Adapun kesimpulan atas kedua
permasalahan yang dibahas yakni untuk kesimpulan, pada rumusan masalah pertama yaitu
Formulasi hukum pengaturan perlindungan tanah adat yang digunakan sebagai lokasi investasi di
Desa Jimbaran, tanah-tanah adat yang dipergunakan meliputi tanah laba pura, tanah pekarangan
desa. Penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi adalah sesuai dengan hukum adat yang
berlaku. Penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi berdasarkan hasil rapat banjar, sehingga
penggunaan tanah adat tidak dipermasalahkan oleh warga masyarakat. Kesimpulan rumusan
masalah kedua yaitu Formulasi hukum pengaturan Tanah Adat sebagai lokasi investasi yang ada
saat ini telah memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap tanah adat lokasi investasi, sesuai
-
dengan rapat anggota masyarakat Desa Adat Jimbaran. Dalam awig-awig tidak diatur
penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi, hal tersebut hanya berdasarkan paruman atau
rapat anggota, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris antara Bendesa Adat dengan pelaku
usaha wisata. Guna menghindari kesewenang-wenangan Pemerintah sebagai pemangku
kebijakan semua tanah adat yang ada di Desa Adat Jimbaran tertuang dalam awig-awig dan
perjanjian. Selain kesimpulan tersebut dalam bab ini juga memuat saran yakni Agar kedepannya
di berikan kepastian hukum terhadap penggunaan tanah adat sebagai lokasi investasi
pariwisata, dan BPN agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilkan hak
atas tanah.
-
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................. ........ i
PRASYARAT GELAR .................................................................................. ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. iii
LEMBAR PANITIA PENGUJI.................................................................... iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................................ v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................ vi
ABSTRAK ..................................................................................................... ix
ABSTRACT .................................................................................................... x
RINGKASAN ................................................................................................. xi
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………. xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................... 16
1.3. Tujuan Penelitian ..................................................... 17
1.3.1. Tujuan Umum ............................................... 17
1.3.2. Tujuan Khusus .............................................. 17
1.4. Manfaat Penelitian ................................................... 17
1.4.1. Manfaat Teoritis ............................................ 17
1.4.2. Manfaat Praktis ............................................. 18
1.5. Landasan Teori ........................................................ 18
1.6. Metode Penelitian .................................................... 59
1.6.1. Jenis Penelitian .............................................. 59
1.6.2. Pendekatan Masalah ...................................... 59
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .................................... 60
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............... 61
-
1.6.5. Analisis Bahan Hukum .................................. 62
BAB II KONSEP INVESTASI PARIWISATA, TANAH ADAT DAN
PERLINDUNGAN HUKUM
2.1. Pengertian Pariwisata ............................................... 65
2.2. Konsep Investasi Pariwisata ...................................... 72
2.3. Konsep Tanah Adat .................................................. 77
2.4. Konsep Perlindungan Hukum .................................... 94
BAB III FORMULASI HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN
TANAH ADAT SEBAGAI LOKASI INVESTASI DI DESA
JIMBARAN
3.1. Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat
Sebagai Lokasi Investasi dalam Peraturan Perundang-Undangan
101
3.2. Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat
Sebagai Lokasi Investasi dalam Hukum Adat ............ 120
3.3. Penerapan Awig-Awig dalam Pemberian Tanah Adat Sebagai
Lokasi Investasi di Desa Jimbaran ............................ 132
BAB IV FORMULASI HUKUM PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM
PENGATURAN PERLINDUNGAN TANAH ADAT SEBAGAI
LOKASI INVESTASI
4.1. Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai
Lokasi Investasi ........................................................ 144
-
4.2. Formulasi Hukum Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan
Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi ......... 150
4.3. Perbandingan Penggunaan Tanah Adat Sebagai Lokasi
Investasi Dari Sudut Pandang Pariwisata, Investasi dan Hukum
Adat ........................................................................ 164
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan .............................................................. 169
5.2. Saran ...................................................................... 170
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 171
LAMPIRAN
-
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Banyaknya Usaha Akomodasi Penginapan Di Kabupaten Badung Tahun 2013
………………………………………............................................ 2
Tabel 2. Jumlah Akomodasi Di Provinsi Bali ………………………......... 3
Tabel 3. Perkembangan Akomodasi Di Bali Tahun 2009-2013 ……. ........ 4
Tabel 4, Formulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Tanah Adat Sebagai Lokasi
Investasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan
………………………………………………................................ 101