PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI

SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN

DAERAH

( Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung )

(Tesis)

Oleh

KARINA ARSILIYA

PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM, UTILIZATIONOF INFORMATION TECHNOLOGY, AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY

ON REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTABILITY(Empirical Study on the Government of Bandar Lampung)

By

KARINA ARSILIYA

The purpose of this study is to predict, study and find out more about the influence of thegovernment's internal control system, the use of information technology and human resourcecompetencies on regional financial accountability.

The sampling technique of respondents in this study is based on the purposive sampling method.In this study, there are three independent variables and one dependent variable, data obtaineddirectly from 8 OPD Bandar Lampung City using a questionnaire instrument. This study usesdescriptive analysis method and the number of samples used was 86 respondents from the 96initial respondents submitted.

The results of this study indicate that the government's internal control system has a significantpositive effect on regional financial accountability, the use of information technology has not asignificant positive effect on regional financial accountability, and human resource competencehas no significant positive effect on regional financial accountability.

Keywords: Government Internal Control System, Utilization of Information Technology,Human Resources Competency and Regional Financial Accountability.

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI

SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITASKEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Oleh

KARINA ARSILIYA

Tujuan dari penelitian ini adalah guna dapat memprediksi, mengkaji sertamengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internpemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber dayamanusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini berdasakan padametode purposive sampling. Dalam penelitian terdapat tiga variabel laten bebasdan satu variabel laten terikat, data diperoleh langsung dari 8 OPD Kota BandarLampung dengan menggunaka instrumen kuisioner. Penelitian ini menggunakananalisis metode deskriptif dan metode sampel yang digunakan adalah sebanyak 86responden dari 96 responden awal yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintahberpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah,pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadapakuntabilitas keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruhpositif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan TeknologiInformasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan AkuntabilitasKeuangan Daerah.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI

SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN

DAERAH

( Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung )

Oleh

KARINA ARSILIYA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

Magister Ilmu Akuntansi

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juli 1990, sebagai anak

pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Achmad, S.E. dan Ibu Hj.

Marta Lena Sani, S.H.

Penulis menyelesaian pendidikan Taman Kanak-kanak di (TK) Kartini Bandar

Lampung pada tahun 1996, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Rawa Laut

( TELADAN) Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama

(SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2005, dan Sekolah

Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2008.

Pada tahun 2012, Penulis mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi

di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Pada tahun 2015, penulis melalui jalur regular terdaftar sebagai mahasiswa

pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, penulis

dinyatakan lulus dalam ujian tesis, dengan bergelar Magister Sains Akuntansi.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya

persembahkan karya ini untuk Keluargaku dan Almamaterku Tercinta

MOTTO

Kerjakanlah amal baik dan bertakwalah kepada Allah

(al-Baqarah:223)

Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri

( Aristoteles )

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan

berkat dan Karunia- Nya sehingga penulis dapan menyelsaikan Tesis ini dengan

judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

Akuntabilitas Keuangan Daerah ” disusun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Pascasarjana Ilmu

Akuntansi di Universitas Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas

Lampung.

2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Lampung.

3. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas

Lampung sekaligus selaku Sekretaris Penguji. Terima kasih atas kritik dan

saran yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini

5. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku Pembimbing

Utama, yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran

yang membengun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan

kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.

6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt. selaku Pendamping

Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan

saran yang membengun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan

dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.

7. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji utama.

Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun dalam proses

penyelesaian tesis ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi,

yang tidak disebutkan namanya terimakasih atas ilmu dan wawasan yang

diberikan kepada penulis.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung, terutama Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Mas Andri.

Terima kasih atas segala bantuannya.

10. Kepada Papa dan Mama ku tersayang, Uwak Nurita tersayang dan Ate

Yanti tercinta serta adikku semata wayang Annisa Aprilia tersayang terima

kasih atas segala dukungan, doa, pengorbanan, serta segala fasilitas yang

diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

11. Suamiku yang aku cintai Mainardi, S.E., terima kasih atas setiap kasih

sayangmu dan pengorbanan juga waktu yang selalu kau berikan untukku

dalam suka maupun duka.

12. Kepada mama dan papa mertuaku serta adik-adik iparku tersayang ( Amar,

Abi, dan Maulana) , terima kasih atas semua motivasi dan semangat yang

telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Teman-teman seperjuanganku Atu Ninda, Kak Dika, Mba Uut, Mba Mai,

Susan, Enju, Ira terima kasih atas segala dukungan, bantuan, serta waktu

yang telah kita lalui bersama-sama.

14. Rekan kerjaku di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung khususnya di

Bagian Keuangan yang telah memberikan Support dan doa dalam

menyelesaikan studi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuan, semangat, dan doanya.

Demikian kiranya yang dapat penulis sampaikan. Mohon maaf atas segala

sesuatu yang tidak berkenan. Semoga pembaca sekalian dapat memperoleh

manfaat dari tesis ini. Terima Kasih.

Bandar Lampung, 02 Juli 2019

Penulis,

Karina Arsiliya

DAFTAR ISI

HalamanHALAMAN JUDUL........................................................................................ i

DAFTAR ISI.................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ................................................................................. 8

1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................... 8

BAB. II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.......................................................................................... 10

2.1.1. Teori Stakeholder............................................................................ 10

2.1.2. Teori Agensi.................................................................................... 11

2.1.3. Hubungan Keagenan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ......... 13

2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.................................................... 15

2.2.1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ...................... 17

2.2.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah............................... 18

2.2.3. Penilaian Sistem Pengendalian Intern............................................. 19

2.2.4. Bentuk-Bentuk Pembinaan Sistem Pengandalian Intern ................ 25

2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi ........................................................... 25

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.......................................................... 27

2.5. Akuntabilitas Keuangan Daerah .............................................................. 30

2.6. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 33

2.7. Pengembangan Hipotesis ......................................................................... 36

2.7.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap

Akuntabilitas Keuangan Daerah.................................................... 36

2.7.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah .......................................................................... 37

2.7.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah .......................................................................... 38

BAB. III METODOLOGI PENELITIAN3.1. Rancangan Penelitian ................................................................................ 40

3.2. Jenis Penelitian.......................................................................................... 40

3.2. Penentuan Sumber Data ........................................................................... 41

3.3.1. Sumber Data.................................................................................... 41

3.3.2. Populasi dan Sampel Penelitian..................................................... 41

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 42

3.4. Rancangan Penelitian ............................................................................... 43

3.4.1. Akuntansi Keuangan Daeah (Y)..................................................... 43

3.4.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( X1) ........ 44

3.4.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) ........................................ 45

3.4.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) ...................................... 45

3.5. Instrumen Penelitian ................................................................................. 46

3.6. Metode Analisa Data ................................................................................ 50

3.6.1. Uji Validitas.................................................................................... 50

3.6.2. Uji Reabilitas ................................................................................. 50

3.7. Uji Hipotesis ............................................................................................ 51

38. Evaluasi Hasil Regresi .............................................................................. 52

3.8.1. Nilai R2 (Koefisien Determinan) ................................................... 52

3.8.2. Uji F ............................................................................................... 52

3.8.3. Uji t ................................................................................................ 53

BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN4.1. Gambaran Umum Responden ................................................................... 54

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian ............................................................. 56

4.1.2. Deskripsi Responden ..................................................................... 56

4.2. Uji Kualitas Data ...................................................................................... 57

4.2.1. Uji Reabilitas ................................................................................. 57

4.2.2. Uji Validitas ................................................................................... 58

4.3. Uji Hipotesis ............................................................................................. 60

4.3.1. Koeefisien Determinan (R2) ......................................................... 60

4.3.2. Uji Kelayakan (Uji F). .................................................................... 61

4.3.3. Uji Signifikasi (Uji t). ..................................................................... 62

4.4. Pembahasan .............................................................................................. 65

4.4.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan

Daerah) .......................................................................................... 65

4.4.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas

Keuangan Pemerintah Daerah ...................................................... 67

4.4.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas

Keuangan Pemerintah Daerah....................................................... 68

BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN5.1. Kesimpulan ............................................................................................... 70

5.2. Keterbatasan Penelitian............................................................................ 71

5.3. Saran.. ....................................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Definisi Operasional Variabel ---------------------------------------------- 46

2. Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian dan Skala Pengukuran ------- 47

3. Daftar Karakteristik Responden --------------------------------------------- 56

4. Uji Reabilitas ------------------------------------------------------------------- 57

5. Uji Validitas Varibel Kualitas Akuntabilitas Keuangan --------------------------------

59

6. Uji Validitas Varibel Sistem Pengendalian Intern --------------------------------------------

59

7. Uji Validitas Varibel Pemanfaatan Teknologi Informasi -----------------------------------

59

8. Uji Validitas Varibel Kompetensi Sumber Daya Manusia-------------------------------------

60

9. Uji R Squere -------------------------------------------------------------------- 61

10. Anova----------------------------------------------------------------------------- 62

11 Uji Statistik t -------------------------------------------------------------------- 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ----------------------------- 14

2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ----------------------------- 15

3. Kerangka Konsep Penelitian ------------------------------------------------ 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kemajuan sektor publik di Indonesia saat ini sejalan dengan semakin

menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, yang ada

di pusat maupun di daerah. Dalam Konteks organisasi pemerintah daerah,

pengertian akuntabilitas publik ialah pemberian informasi dan disclosure bagi

aktivitas dan kinerja finansial pemerintah darah kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan akuntabilitas keuangan tersebut. Dimensi akuntabilitas

publik terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program,

akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial

(keuangan). Berdasarkan tugas akuntabilitas finansial, khususnya didaerah,

pemerintah daerah berhak mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku

kepentingannya (Indriasari dan Nahartayo, 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Pemerintah merevisi standar

akuntansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah

menggantikan PP No.24 tahun 2005. Dalam perubahan tersebut, standar

akuntabilitas pemerintah yang dulu berbasis kas menuju akrual (cash toward

accrual) akan berubah menjadi berbasis akrual (Accrual Basic). Tujuan perubahan

perubahan penerapan SAP berbasis akrual itu diharapkan dapat memperbaiki

permasalahan yang umum terjadi di intansi pemerintah daeah mengenai

2

akuntabilitas keuangan daerah yang buruk. Faktor - faktor yang mempengaruhi

akuntabilitas keuangan daerah yang ada di dalam penelitian ini adalah, faktor

yang pertama itu adalah yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan

pemerintah daerah yaitu adanya sistem pengendalian intern. Akuntabilitas

keuangan suatu daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal

dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut

lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses

penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh

pemerintah daerah dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten. Suatu

sistem pengendalian intern tidak diperuntukkan guna menghapus semua peluang

terjadinya kesalahan atau kecurangan, melainkan suatu sistem pengendalian intern

yang benar bisa menekan tingkat kesalahan dan kecurangan dalam batasan layak,

maka pada saat kesalahan dan kecurangan terjadi maka akan segera dapat

diketahui dan diatasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah adalah

penerapan teknologi informasi pada setiap entitas di sektor swasta ataupun sektor

pemerintahan, teknologi informasi diterapkan pada suatu organisasi dengan

tujuan agar dapat menunjang kepentingan usahanya. Dampak perkembangan

teknologi informasi menyebabkan masyarakat yang semula tidak memiliki

sarana untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan

pemerintah, menjadi lebih mudah dan cepat. Sehingga tuntutan masyarakat akan

akuntabilitas pemerintah menjadi semakin tinggi (Nurhakim, 2014). Pengaruh

teknologi dalam proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara

komponen-komponen masyarakat itu sendiri sudah pasti lebih efektif dan dapat

3

dirasakan secara langsung oleh pemerintah yang mau tidak mau harus siap

memenuhi aspirasi masyarakat yang semakin tinggi tersebut. Sehingga dengan

tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan

membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang

berkualitas dan tepat waktu.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah yang

baik dihasilkan oleh sumber daya manusia. Menurut Roviyantie , 2011 “Laporan

keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau

disiplin ilmu akuntansi”. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia

sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat

mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah, sama halnya dengan entitas

pemerintah daerah. Agar dapat menghasilkan akuntabilitas keuangan daerah

yang baik maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan

berkompeten dalam akuntansi pemerinah keuangan daerah, bahkan organisasi

tentang pemerintah.

Dari semua hasil penelitian terdahulu terdapat adanya pengaruh positif semua

variabel x terhadap variabel y. Sehingga fenomena mengenai akuntabilitas

keuangan daerah sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal ini dikarenakan salah

satu target yang ingin diraih Kota Bandar Lampung sehubungan dengan agenda

reformasi birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kota

Bandar Lampung tahun 2013, yaitu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) agar dapat terus dipertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut,

diharapkan kepada para OPD agar meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan

4

aset daerah serta mengembangkan sistem pengendalian internal yang optimal.

Akan tetapi kenyataan Kota Bandar Lampung masih banyaknya temuan

didapatkan BPK seperti penatausahaan keuangan, penatausahaan aset belum tertib

serta temuan kelemahan sistem pengendalian intern sehingga berdampak pada

akuntabilitas keuangan daerah kota Bandar lampung (Ambar Wahyuni, 2015) hal

itu juga senada dengan yang dikemukakan oleh tim auditor dan Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UP) Badan Inspektorat Kota

Bandar Lampung.

Melihat kondisi tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern belum

berjalan dengan baik di pemerintah daerah Kota Bandar Lampung karena masih

terjadi penyalahgunaan anggaran dan kecurangan lainnya. Dari kondisi ini harus

menjadi pertimbangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk

meningkatkan pengendalian intern. Laporan keuangan pemerintah yang

disajikan harus berdasarkan SPIP yang memadai dan sesuai dengan SAP.

Semakin baik penerapan SPIP maka kualitas LKPD juga akan semakin meningkat

(Irwan, 2011). Menurut Mahaputra dan Putra , 2014. Sistem pengendalian intern

berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan

di SKPD Kabupaten Gianyar. Namun terdapat beberapa penelitian yang

menunjukan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Karmila

dkk (2014), menunjukan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap LKPD.

Sistem pengendalian intern akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

(Anggraeni dan Riduwan, 2014). Sementara itu menurut Manaf , 2014 Tidak

5

terdapat pengaruh pemahaman sistem pengendalian intern terhadap kualitas

laporan keuangan secara langsung.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah ASN (Aparat Sipil

Daerah) pemerintahan Kota Bandar Lampung itu sendiri. Kompetensi SDM

Tidak bisa di pungkiri merupakan faktor penting dalam sebuah pemerintahan,

sebagaiamana yang di kemukakan Indriasih, 2014 dalam penelitianannya

dikatakan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam

menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan

SPIP dan SAP adalah manusia. Kompetensi SDM Kota Bandar Lampung sudah

sangat memadai ini terlihat sudah tidak adanya lagi pegawai dengan tingkat

pendidkan SMA. Kapasitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi

informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2016) Kualitas SDM berpengaruh positif

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin

baik Kualitas SDM maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan

pemerintah daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014.

Hasil penelitian yang belum mendukung adalah penelitian Karmila, Tanjung,

Darlis , 2014 memberikan bukti impiris bahwa kapasitas SDM tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan

pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena kondisi SDM di subbagian

akuntansi/tata usaha keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau yang belum

mendukung. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas

6

LKPD (Syarifuddin, 2014) Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. (Fikri, Inapty, Martiningsih,

2015).

Di lihat dari ketersediaan jaringan teknologi dan informasi di Kota Bandar

Lampung masih kurang memadai, dapat terlihat dari ketersediaan laptop dengan

spesifikasi muatan ram 8 Gb sampai saat ini baru Bappeda Kota Bandar Lampung

yang menggunakannya. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi akuntabilitas

keuangan daerah dimana untuk aplikasi yang muatannya besar maka tidak dapat

mengakses karena tidak mencukupi kapasitasnya. Sistem informasi merupakan

seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan,

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung

pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi Jogiyanto, 2007. Belum

optimalnya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap

keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan

Nahartyo, 2008). Dilansir dari situs google scholar, penelitian yang di muat Jurnal

Perspektif Ekonomi Darussalam. Dimana hasil penelitian menunjukkan

penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada Satker di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara cukup memberikan kontribusi bagi

terlaksananya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan penggunaan

teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai

pihak untuk mendayagunakan, mengelola, mengakses informasi keuangan secara

efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu. Hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian Hertati (2015), yang menyimpulkan bahwa penggunaan

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan

7

keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Karmila dkk, 2014 yang

mengungkapkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan

terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Lain halnya dengan hasil penelitian

Prapto, 2010 yang berbeda dengan penelitian sebelummnya dimana ia

menemukan bukti impiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

daerah, karena teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara

optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, penggunaan jaringan

internet yang belum optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang

membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi

informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung

penyajian pelaporan keuangan yang handal. (Anggraeni dan Riduan, 2014).

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh

terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang

(Setyowati dan Isthika, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan

mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah daerah, pemanfaatan

teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dikaitkan dengan

akuntabilitas keuangan daerah yang kajiannya dibatasi hanya dari sisi

akuntabilitas keuangan daerah dan proses penyampaian hasil laporan keuangan

pemerintah daerah sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar

Lampung dengan Judul Penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah”.

8

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis membuat perumusan masalah sebagai

berikut :

1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas keuangan daerah.

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas keuangan daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna dapat memprediksi, mengkaji serta mengetahui

lebih lanjut seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah,

pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap

akuntabilitas keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis adalah agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis

sehubungan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya

terhadap pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia

dan akuntabilitas keuangan daerah.

b. Bagi akademisi akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan

literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung adalah guna memberikan

kontribusi dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah,

9

pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam

rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien dan akurat dengan

hasil akuntabilitas keuangan daerah secara baik, mengamankan aset dan

mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Stakeholder

Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang

mempunyai hubungan dan bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholders

tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan

stakeholders, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi

baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang

diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholders

bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeleminasi legitimasi

stakeholders (Adam C. H, 2002 dalam Hadi, 2011). Teori stakeholders

mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis

dan pihak lain).

Teori stakeholders pada dasarnya adalah teori bagi perusahaan sektor swasta.

Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada

sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial

dalam pemerintahan. Stakeholders pada dasarnya dapat mengendalikan atau

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi

11

yang digunakan perusahaan swasta. Perusahaan swasta maupun publik harus

bersedia menyiapkan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting

yang terkait dalam organisasi kepada pemangku kepentingannya atau stakeholder.

Diharapkan melalui stakeholders theory pihak manajemen perusahaan akan

memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Berdasarkan penjelasaan

tersebut, semakin jelaslah bahwa stakeholders theory adalah suatu pendekatan

yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan

menjelaskan secara analitis tentang berbagai variabel. Variabel di sini adalah

sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi dan kompetensi

sumberdaya manusia yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan

dan tindakan dalam menjalankan akuntabilitas keuangan daerah. Kemudian

dilakukan pemetaan terhadap hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan

pemerintahan. Dalam penelitian ini, analisis stakeholder diperlukan untuk

mengetahui peran masing–masing stakeholder yang merupakan semua aktor atau

kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan

dari sebuah tindakan program khususnya dalam mengetahui pengaruh

akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung.

2.1.2.Teori Agensi

Teori keagenan (agency theory) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means

(1932) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu adanya

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak

yang menerima wewenang (agent) dalam bentuk kontrak kerja (nexus of contract)

yang telah disepakati (Pagalung, 2008). Lebih lanjut Pagalung, 2008 memaparkan

12

bahwa hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif,

eksekutif (pemerintah) adalah agent dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk

di parlemen) adalah principal. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih

dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan

kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam

penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian

diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum

ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Dalam perspektif keagenan hal ini

merupakan bentuk kontrak (incomplete contract) yang menjadi alat bagi legislatif

sebagai sistem pengendalian intern pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan

anggaran oleh eksekutif.

Mardiasmo (2008) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1.

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi

(akuntabilitas vertikal) dan 2. pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

(akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam

organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori

keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen

13

mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-

wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan

para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu

hubungan keagenan (Irma Dian, 2014). Karena alasan itulah maka penelitian ini,

menggunakan teori agency agar dapat mengetahui keterlibatan antara dua pihak

yang saling mempunyai kepentingan berbeda di suatu perusahaan / organisasi

pemerintahan khususnya pemerintahan Kota Bandar Lampung.

2.1.3 Hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa

kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, SKPKD dan OPD. Hubungan kepala

daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPKD sebagai agen menyatakan bahwa

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku

PPKD.Kedudukan Pejabat PPKD adalah menerima wewenang dari kepala daerah

selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat PPKD

menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan

OPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK) (PP Nomor 71, Tahun 2010).

14

Gilardi, 2006 mengemukakan bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu

bentuk hubungan pendelegasian (chains of delegation). Pendelegasian terjadi

ketika seseorang atau sekelompok orang/prinsipal memilih orang atau kelompok

lain/agen untuk melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal

(Hasibuan, 2010). Hubungan pendelegasian antara kepala Daerah dengan SKPKD

dan OPD dalam pengelolaan keuangan Pemerintah daerah dapat dilihat pada

gambar 2 berikut:

Gambar 1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Permendageri Nomor 13 Tahun 2006

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kewenangan kepala OPD

selaku pengguna anggaran, dilegasikan kepada pejabat-pejabat di lingkungan

OPD yang bersangutan. Pendelegasian tersebut digambarkan pada gambar. 2 di

bawah ini :

KEPALA DAERAH(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah)

SEKRETARIS DAERAH(Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)

PPKD(Selaku Bendahara Umum Daerah)

KEPALA OPD(Pengguna Anggaran)

15

Gambar 2. Kekuasaan Penguna Angaran

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

PPKD memiliki tugas untuk: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah; (2) menyusun rancangan APBD dan rancangan

perubahan APBD; (3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah; (4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum

Daerah (BUD); serta (5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. Kepala OPD selaku PA mempunyai

tugas : (1) menyelenggarakan penatausahaan atas pertanggungjawaban anggaran

pada OPD yang dipimpinnnya; (2) menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan OPD yang dipimpinnya, serta (3) mengawasi pelaksanaan anggaran

OPD yang dipimpinnya.

2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2011 sistem pengendalian intern

merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan

KEPALA SKPDSelaku Pengguna Anggaran

Kuasa PenggunaAnggaran

PPK - OPD

PPTK Bendahara

16

personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan.

b. Efektifitas dan efisiensi operasi.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturanyang berlaku.

Manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menerapkan lima unsur

sistem pengendalian intern (elements of internal control) untuk mencapai tiga

tujuan pengendalian intern. Unsur-unsur tersebut menurut Agoes, Sukrisno. 2012

adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktifitas pengendalian,

informasi dan komunikasi dan pemantauan. Pengendalian intern pemerintahan

diatur oleh Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian

intern pemerintah. Pada pasal 1 dijelaskan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

2. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sedangkan Romney et all, 2014 mengemukakan bahwa pengendalian internal

adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa

tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengamankan aset-mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau

17

2. penempatan yang tidak sah.

3. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan

secara akurat dan wajar.

4. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.

5. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

6. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.

7. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.

8. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hall, 2009 mengungkapkan bahwa ketidakberadaan atau kelemahan

pengendalian internal sering disebut sebagai eksposure dan dapat mengekspose

perusahaan ke satu atau lebih jenis resiko:

1. Penghancuran aktiva (baik fisik maupun informasi),

2. Pencurian aktiva,

3. Kerusakan informasi atau sistem informasi,

4. Gangguan sistem informasi.

Pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak, hanya dapat

memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan

dengan pencapaian tujuan pengendalian entitas yang dipengaruhi oleh

keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern, hal ini mencakup

kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat

salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat

manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan disamping itu pengendalian intern

18

dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara dua orang atau lebih atau

manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Menurut Hall, 2009 setiap

pengendalian intern memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya, yang meliputi:

a. Kemungkinan kesalahan – tidak ada sistem yang sempurna.

b. Pelanggaran – personil dapat melanggar sistem melalui kolusi atau cara lain.

c. Pelanggaran managemen – pihak managemen dapat melanggar prosedur

pengendalian dengan secara pribadi menyimpangkan transaksi atau dengan

mengarahkan bawahan untuk melakukan hal tersebut.

d. Berubahnya kondisi-kondisi dapat berubah dengan berjalannya waktu

hinggapengendalian yang ada menjadi tidak berjalan.

2.2.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah mengacu pada unsur menyebutkan bahwan

sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi,

Mempengaruhi kesadaran orang-orangnya. Lingkungan pengendalian

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan

disiplin dan struktur.

b. Penaksiran Resiko adalah identifikasi dan analisis terhadap resiko yang

relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk

menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

c. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

19

d. Informasi dan Komunikasi adalah pengindentifikasian, penangkapan dan

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan

orang melaksanakan tanggungjawab mereka.

e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian

intern sepanjang waktu.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja,

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah

mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan

pemerintah daerah yang dipimpinnya. Sistem pengendalian intern keuangan

daerah merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh

lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian

melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian

intern pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai

bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern yang

berlaku dalam entitas pelaporan merupakan faktor yang menentukan keandalan

laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.

2.2.3. Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses

20

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan

bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu

pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan

pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian;

penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; serta

pemantauan.

Tidak berjalannya sistem pengendalian intern, memungkinkan terjadinya

penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan

bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang berkualitas.

Penyimpangan juga sering ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan

pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem

pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah

belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan

(BPK RI, 2014b). Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang

kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwalaporan

keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal

keandalaninformasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini senada

dengan pernyataan Hevesi, 2005 bahwa penyebab ketidakandalan dari laporan

21

keuangan adalah adanya masalah yang terkait dengan pengendalian internal

akuntansi.

Penilaian atas sistem pengendalian intern berguna untuk mengidentifikasi

prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk

terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan.

Penilaian atas sistem pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang mempunyai

wewenang sebagai pengawas (auditor Inspektorat atau auditor Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan atau auditor Badan Pemeriksa

Keuangan).Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam pernyataan

standar pelaporan tambahan ketiga menyebutkan bahwa laporan atas

pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern

atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Kondisi yang dapat dilaporkan yang dirumuskan dalam Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian

yang layak, tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi,

pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem, tidak memadainya

berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.

b. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan

aktiva, bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap

dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas

yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian, bukti

adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang orang yang

22

mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh

sistem tersebut, bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi

bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau

pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu.

c. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat

kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut,

kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian

intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan

keuangan.

Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi

pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu

memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang

sebelumnya telah diketahui. Lebih lanjut di dalam melaporkan kelemahan

pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi

“kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-sendiri atau secara

kumulatif merupakan kelemahan yang material dan menempatkan temuan

tersebut dalam perspektif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna

laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi

kondisi tersebut, hal-hal yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil

pemeriksaan secara keseluruhan. Didalam menyajikan temuan mengenai

kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus

mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab untuk membantu

manejemen yang diperiksa atau pihak yang berwenang dalam memahami

23

perlunya mengambil tindakan perbaikan. Pedoman dalam melaporkan unsur-

unsur temuan sebagai berikut:

a. Kondisi; memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di

lapangan. Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu

pengguna laporan dalam memperoleh perspektif yang wajar.

b. Kriteria; memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan

hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

Kriteria akan mudah dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, dan

lengkap, dan sumber dari kriteria dinyatakan dalam laporan hasil

pemeriksaan. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk

menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa

(kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria). Akibat lebih mudah dipahami

bila dinyatakan secara jelas, terinci, dan apabila memungkinkan, dinyatakan

dalam angka. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan ditunjukkan oleh bukti

yang meyakinkan.

c. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi

sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab,

pemeriksa harus mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat

memberikan argumen yang meyakinkan dan masuk akal bahwa sebab yang

diungkapkan merupakan faktor utama terjadinya perbedaan.

Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan

dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi. Dalam situasi temuan terkait

dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimana

tidak dapat ditetapkan dengan logis penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak

24

diharuskan untuk mengungkapkan unsur sebab ini. Kemudian apabila memeriksa

mendeteksi adanya kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan

keuangan yang merupakan “kondisi yang dapat dilaporkan”, pemeriksa harus

mengkomunikasikan secara tertulis kelemahan tersebut kepada entitas yang

diperiksa melalui laporan tentang pengendalian intern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan

pedoman tentang tata cara penilaian atas sistem pengendalian intern dilakukan

dengan proses sebagai berikut: pertama memahami sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: sistem dan prosedur penerimaan kas;

sistem dan prosedur pengeluaran kas; sistem dan prosedur akuntansi satuan kerja;

sistem dan prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); sistem

dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Kedua melakukan observasi dan

wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk

mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan

keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang

bersangkutan. Ketiga melakukan analisis atas resiko yang telah

diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji

yang material dalam penyusunan laporan keuangan. Keempat melakukan analisis

atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah

pelaksanaan pengujian SPI.Dalam rangka memperkuat dan menunjang

efektivitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan upaya-upaya: (a).

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern tersebut biasanya

25

dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, (b). Pembinaan

penyelenggaraan SPI pemerintah.

2..2.4. Bentuk-Bentuk Pembinaan Sistem Pengandalian Intern

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010, pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah meliputi:

(a). Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,

(b). Sosialisasi,

(c). Pendidikan dan pelatihan SPIP,

(d). Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan

(e). Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah,

dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap tebentuknya sistem

pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan

secara lebih efektif melahirkan dua hal utama dalam pengertian e-government

yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi dan yang kedua adalah

tujuan pemanfaatannya (Nurhakim, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi

merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro),

perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic

commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Indrajit, 2016).

26

Martin et all, 2005 dalam Suyanto, 2015 teknologi informasi merupakan

kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk

mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk

melakukan transmisi informasi. Teknologi informasi memanfaatkan komputer

elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan,

memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara

aman. Seiring dengan kemajuan teknologi penerimaan teknologi informasi oleh

pemakai individual tidak lepas dari kepercayaan-kepercayaan pemakai terhadap

teknologinya, kepercayaan tersebut mempengaruhi perilaku individu terhadap

pemanfaatan teknologi (Jogiyanto, 2007). Selanjutnya menurut Lewis et all.,

2003 dalam Jogiyanto, 2007 individual – individual membentuk kepercayaan-

kepercayaan mengenai teknologi informasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor

individual juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan institusional dimana

mereka berinteraksi. Faktor sosial meliputi faktor keyakinan individual sendiri

dan faktor inovasi personal, faktor sosial adalah meliputi norma-norma sosial,

selanjutnya faktor institusional meliputi komitmen manajemen puncak dan

komitmen manajemen lokal. Penelitian Dedi, 2007 dalam Pramudiarta.R, 2015

mengenai peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor

publik menunjukkan hasil bahwa kemudahan dalam menggunakan teknologi

informasi tidak selalu memberikan hasil yang positif, dimana pegawai akan

menerima teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi hanya sekedar

alat bantu dan hiburan diwaktu kosong, sehingga penggunaan teknologi informasi

tidak secara maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan skill staf

dengan melakukan pelatihan teknologi informasi secara berkesinambungan dan

27

mengubah budaya face to face menjadi face to technology. Kondisi ini juga harus

didukung dengan kemudahan untuk memperoleh teknologi informasi dengan

harga yang terjangkau dan kemampuan teknologi yang baik.Hasil lainnya juga

menunjukkan walaupun pemerintah merasakan manfaat yang diperoleh dari

penggunaan teknologi informasi, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan

teknologi informasi. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya rendahnya

kemampuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pimpinan maupun

peraturan serta masih minimnya dana.

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi,

disamping itu sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi yang

memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Robbins, 2001 dalam Yustiono, 2015 menyebut kompetensi sebagai “ability, yaitu

kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu

pekerjaan”. Selanjutnya (Robbins, 2001) dalam Yustiono, 2012 menjelaskan

bahwa: “Kemampuan individu dibentuk dari dua perangkat faktor, yaitu faktor

kemampuan intelektual dan faktor kemampuan fisik. Kemampuan intelektual

adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan

kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-

tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan”.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang

yang memiliki suatu kemampuan khusus, keterampilan, pengetahuan, dan

memiliki suatu tanggung jawab. Menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa

28

kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai

kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki

pengetahuan dan perilaku yang baik maka dalam perkerjaannya akan terhambat

dan mengakibatkan adanya pemborosan baik dari segi waktu, uang, dan tenaga.

Sedangkan menurut Hutapea dan Thoha, 2011 menyatakan bahwa ada tiga buah

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan

perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang tertentu. Informasi

yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan

pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan

dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai.

Maka dari itu pegawai yang memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih

meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

2. Keterampilan

Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik

dan maksimal, misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi

orang lain baik secara individu maupun kelompok. Didalam melaksanakan

tugasnya, selain memiliki pengetahuan cukup pegawai juga perlu memiliki

keterampilan khusus. Keterampilan ini diperlukan untuk menduduki jabatan

tertentu, karena keterampilan ini diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi

29

orang lain, maupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah

dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.

3. Perilaku/Sikap

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

Pegawai diharapkan memiliki sikap yang mendukung tujuan sebuah organisasi

dalam perusahaan. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara

otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Pegawai akan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas tugas

yg telah diberikan.

Sedangkan Widodo (2001) dalam Tantriani, 2012 menjelaskan kompetensi

sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Wibowo,

2007 kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya

kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau

perilaku ditempat kerja, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan dan

sikap, gaya kerja, kepribadian, nilai sikap, kepercayaan dan gaya kepemimpinan.

Lebih lanjut Wibowo, 2007 menjelaskan lima jenis karakteristik kompetensi

sebagai berikut: pertama Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan

atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong,

mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.Kedua

30

Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan

informasi. Ketiga Konsep Diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang.

Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif hampir

setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang. Keempat Pengetahuan adalah

informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik, pengetahuan adalah

kompetensi yang komplek.Kelima Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan

tugas atau mental tertentu.Kompetensi keterampilan kognitif termasuk berpikir

analitis dan konseptual.

2.5. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance

yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk

melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat

dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan

efektif. Nurhakim, 2014 mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi informasi

membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat.

Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan kebijakan publik. Perubahan-perubahan yang telah dan sedang

terjadi menuntut terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa,

transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Menurut

LAN dan BPKP (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban

31

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan

yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas

dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi

pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara

konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Menurut The Oxford Advance

Learner’s Dictionary dalam LAN dan BPKP, (2000), Accountability is required

or expected to give an explanation for one action, dengan kata lain, dalam

akuntabilitas terkandung kewajiban tiga komponen tersebut menjadi indikator

dari akuntabilitas keuangan.

a. Penyajian/Pengungkapan

Diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi

gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan.

Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan

keuangan.

b. Integritas Keuangan

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan

keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang

sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan

keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang

disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat

pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus

menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu

32

laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan

secara jujur.

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk menyajikan dan

melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang

administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama

pencapaian hasil kepada pelayanan publik, disamping itu akuntabilitas merupakan

suatu evolusi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik

masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh

tanggungjawab dan kewenangannya. Selanjutnya akuntabilitas juga berorientasi

kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat

menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu yang tidak kalah penting adalah bahwa akuntabilitas harus jujur,

objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan managemen

instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan daerah.Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam

Concepts Statement Nomor 1 Tentang Objectives of Financial Reporting dalam

Winidyaningrum, 2009 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar

pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat

33

untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan

penggunaannya.

Sedangkan yang dimaksud karakteristik adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan

laporan akuntansi, yaitu: menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan

penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan

informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan

entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi

mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan

mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan

dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan

pajak dan pinjaman, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Mahaputra & Putra (2014) melakukan penelitian dengan variabel dependen

kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel

independennya yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan. Data

yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data

sekunder. Sumber data primer dengan menyebar kuesioner dan sumber data

34

sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi SKPD Kabupaten

Gianyar dan gambaran umum Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi nonpartisipan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independennya

yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem

pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indiarsih, 2014 dalam penelitiannya

menggunakan variabel independen kompetensi sumber daya manusia berdasarkan

hasil uji simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD,

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya secara parsial

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan yang dilakuan oleh

Indriasari dan Nahartyo 2008 Penelitian (2008) diama dalam peneliannya

menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi.

Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian

intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

35

Kemudian dalam penelitian Hertati, 2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh

pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial

variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan arah

yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, artinya semakin tinggi

teknologi Informasi dimanfaatkan, maka kualitas laporan keuangan daerah akan

semakin baik. Hal tersebut didukung dengan tingginya tanggapan responden

terhadap indikator perangkat keras (hardware) yang dibuktikan dengan jawaban

responden Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok setuju, serta sudah

memanfaatkan, memelihara perangkat keras (Hardware) , serta perangkat lunak

(Software) yang tersedia sudah sesuai dengan spesifikasi dalam menyusun laporan

keuangan/ menyelesaikan tugas pimpinan. Pegawai bagian keuangan juga tetap

akan menjalankan tugas-tugasnya, baik ada campur tangan yang besar oleh

pimpinan maupun tidak ada.

Gambar 2.Model Kerangka Pemikiran

Hubungan antara Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan SistemPengendalian Internal., Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi

Sumber Daya Manusia.

Sistem PengendalianIntern Pemerintah (X1)

Pemanfaatan TeknologiInformasi (X2)

Kompetensi SDM (X3 )

AkuntabilitasKeuangan Daerah (Y)

36

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja

sumber daya manusia suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam

pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan (fraud). Permendagri No. 59

tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah

proses yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan yang mencukupi

dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan

keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program

dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian

tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti

organisasi pemerintah. Rahmadani, 2015 menyatakan bahwa variabel

pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin baiknya pengendalian

internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang

dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali

hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.

H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadapAkuntabilitas Keuangan Daerah.

37

2.7.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance). Maka dari itu pemerintah daerah

memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan

daerah. Pemerintah juga wajib menyalurkan informasi keuangan daerah kepada

pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan

teknologi informasi yang terus berkembang untuk meningkatkan kinerja setiap

pegawai serta membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk

menyederhanakan akses antar unit kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan Yuliani & Agustini, 2016 menunjukan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian akuntansi

atau keuangan telah melakukan pengelolaan data transaksi keuangan dengan

menggunakan software yang sesuai dengan perundang-undangan. Laporan yang

dihasilkan berasal dari sistem informasi yang telah terintegrasi, dengan adanya

jadwal pemeliharaan secara teratur atau peralatan yang rusak didata dan

diperbaiki tepat pada waktunya.

Ha: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap AkuntabilitasKeuangan Daerah.

38

2.7.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat

mempengaruhi kinerja setiap pegawai dalam perusahaan maupun sebuah instansi.

Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus,

dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan

kepadanya. Dengan memiliki karakteristik tersebut, tugas yang dilaksanakan akan

semakin efisien dan meningkatkan kualitas kinerja seorang pegawai. PP Nomor

105 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 membawa perubahan

sangat besar dan memberikan suatu pendekatan baru dalam prosesnya institusi

dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan keuangan daerah. Perubahan yang

sudah melekat dan tertanam dalam PP Nomor 105 tahun 2000 adalah terkait

dengan perubahan dalam suatu sistem pembuatan anggaran, baik proses

pembentukan anggaran maupun bentuk dan struktur APBD yang telah

dibuat.Perubahan yang telah terjadi merupakan suatu perubahan yang bersifat

secara paradigmatik, sementara perubahan yang bersifat secara pragmatik dan

teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait

dengan penatausahaan keuangan daerah.

Yendrawati, 2013 menyatakan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia

berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan terbukti. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin bagusnya suatu kapasitas sumber daya manusia

yang ada dalam sebuah institusi, maka kualitas informasi laporan keuangan juga

semakin bagus.

39

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis dimaksudkan untuk

meneliti kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ha: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadapAkuntabilitas keuangan daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam Penelitian ini diharpakan akan dapat mengukur dan menganalisis pengaruh

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi

(TI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Akuntabilitas Keuangan

Daerah. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar

Lampung. Penetapan hipotesis yang mengacu pada kajian teoritis dan empiris

adalah merupakan langkah selanjutnya. Variabel - variabel penelitian yang

dihasilkan dari hipotesis tersebut dilengkapi dengan instrumen penelitian. Teknik

pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode kuantitatif dan desain penelitian yang digunakan

adalah desain deskriptif guna mendeskripsikan variabel-variabel penelitian untuk

mencari pengaruh antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen, variabel independen adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP),Kompetensi SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi sedangkan

variable dependen adalah akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan

pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung.

41

3.3. Penentuan Sumber Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer

merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan bantuan instrumen kuesioner.

Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap

akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin di

investigasi oleh peneliti (Ihsanti, 2014). Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar

Lampung yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan sekretaris daerah

dengan total responden 86 responden yg berkaitan dengan pengelolaan keuangan

daerah.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan

sampel terhadap responden. Metode ini digunakan karena informasi yang akan

diambil berasal dari kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan yang sengaja

dipilih peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang

melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari pejabat penatausahaan

keuangan (PPK), bendahara, dan staff penatausahaan keuangan di beberapa OPD

42

Kota Bandar Lampung. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai

berikut :

1. Pegawai yang mengelola bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada

OPD Kota Bandar Lampung.

2. Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau

pengelolaan keuangan pada OPD Kota Bandar Lampung.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Jenis data

primer yaitu data diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk

pernyataan secara terstruktur. Teknik yang digunakan adalah dengan

menyebarkan kuesioner atau angket kepada setiap responden. Metode kuesioner

ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya

Manusia, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan

daerah Kota Bandar Lampung.

Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara

tertulis pada sebuah lembaran kertas kepada responden untuk dijawab apa adanya

sesuai dengan pendapat responden tersebut. Dalam penelitian ini kuesioner yang

digunakan adalah jenis kuesioner tertutup, dimana pada setiap pertanyaan atau

pernyataan yang disediakan oleh peneliti tidak diberikan kesempatan kepada

responden untuk memberikan jawaban selain jawaban yang telah disediakan.

43

Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden yang terkait

dengan memberikan tanda atas jawabannya pada angket yang sudah disediakan.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen.

Variabel dependen yaitu variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh variabel

independen, sedangkan variabel independen yaitu variabel bebas yang

mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

Akuntabilitas Keuangan Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian

ini terdiri dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

berdasarkan karakteristik kualitatif tiga komponen dalam LAN dan BPKP,

(2000) yaitu :

a. Penyajian/Pengungkapan

Diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi

gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan.

Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan

keuangan.

b. Integritas Keuangan

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan

keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang

sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan

44

keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang

disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat

pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus

menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu

laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan

secara jujur.

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk menyajikan dan

melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang

administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

3.4.2 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( X1)

Penerapan SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang

dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang

memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan

pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Dimensi dan indikator dari

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lingkungan Pengendalian,

Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan

Pemantauan. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan

pada kuesiner yang mengacu pada penelitian (Irwan, 2011). yaitu:

a) Lingkungan pengendalian.

b) Penilaian risiko.

c) Aktivitas pengendalian.

d) Informasi dan komunikasi.

e) Pemantauan.

45

3.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Teknologi informasi yang semakin berkembang akan memudahkan sumber daya

manusia dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer dan jaringan

internet. Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang

berkaitan dengan ketersediaan komputer dan jaringan internet dalam

melaksanakan tugas pekerjaan dan sudah digunakan (perangkat), jaringan

internet yang sudah terpasang dan dimanfaatkan dengan baik, proses pengelolaan

keuangan dan akuntansi dilakukan secara komputerisasi (pengelolaan data

keuangan), adanya software pendukung, serta adanya jadwal pemeliharaan

peralatan (perawatan). Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item

pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian Indriasari & Nahartyo, 2016.

3.4.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Sumber daya manusia merupakan kemampuan setiap individu maupun kelompok

dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Terdapat

sebuah isu penting dalam implementasi sistem yang akan mempengaruhi kualitas

informasi akuntansi yaitu interaksi antara sumber daya manusia. Pengetahuan

(Knowladge). Keterampilan (Skill) dan Perilaku (Attitude) merupakan indikator

yang digunakan dalam penelitian ini yang indikatornya dijadikan pedoman dalam

item-item pernyataan pada kuesioner yang mengacu pada Hutapea dan Thoha,

2011.

46

Tabel. 1Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional SkalaSitemPengendalianInternPemerintah(SPIP)

Penerapan SPIP dimensi dan indikator dari Indikatoryang digunakan dalam penelitian ini yaituLingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko,Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi,dan Pemantauan. Kriteria tersebut dijadikan pedomandalam item-item pertanyaan pada kuesiner yangmengacu pada penelitian (Irwan, 2011).

Likert

PemanfaatanTeknologiInformasi (PTI)

Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihatberkaitan dengan ketersediaan komputer sudahdigunakan (perangkat), jaringan internet yang sudahterpasang dan dimanfaatkan dengan baik, prosespengelolaan keuangan dan akuntansi dilakukansecara komputerisasi (pengelolaan data keuangan),adanya software pendukung, serta adanya jadwalpemeliharaan peralatan (perawatan) . Kriteriatersebut dijadikan pedoman dalam item-itempertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian(Indriasari & Nahartyo, 2016).

Likert

KompetensiSumberDayaManusia(SDM)

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitianini adalah Pengetahuan (Knowladge). Keterampilan(Skill) dan Perilaku (Attitude) merupakan indikatoryang digunakan dalam penelitian ini yangindikatornya dijadikan pedoman dalam item-itempernyataan pada kuesioner yang mengacu pada(Hutapea dan Thoha, 2011).

Likert

AkuntabilitasKeuanganDaerah(AKD).

Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dimaksuddalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristikkualitatif tiga komponen dalam LAN dan BPKP,(2000) yaitu :1. Penyajian/Pengungkapan2. Integritas Keuangan3. Ketaatan Terhadap Peraturan

Likert

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel

dalam rangka mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan instrumen

penelitian berupa kuisioner atau angket. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan, berdasarkan pembatasan masalah dan kajian

teoritis sebelumnya, maka dapat ditentukan indikator variabel (Arikunto, 2010)

47

Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi butir-butir item

pernyataan.

Indikator variabel dependen (Y) akuntabilitas keuangan daerah (AKD) diperoleh

dari LAN BPKP, 2000 dengan 7 pertayaan., data variabel independen X1diperoleh dari Irwan, 2011 tentang SPIP dengan 10 item pertanyaan, untuk

variabel independen X₂ tentang TI diperoleh dari Indriasari & Nahartyo, 2016.

dengan 9 item pertanyaan.untuk variabel independen X₃ di peroleh dari Hutapea

dan Thoha, 2011 dengan 7 item pertayaan. Item pertanyaan yang digunakan

untuk mengukur masing- masing variabel penelitian sebagian telah dimodifikasi

dan dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian dan Skala pengukuran.

Variabel Dimensi l Indikator Pertanyaan

Skala Keterangan

AkuntabilitasKeuangan(Y)

LAN BPKP,(2000)

1.Penyajian/pengungkapan

2.Integritas

3.Ketaatan padaperaturan

1.Laporan Keuanganmencakup semuatransaksi yangterjadi2.Laporan keuangandapat dibandingkan/andal3.Laporan keuanganbebas dari kesalahanmaterial4.Laporan KeuanganmenyajikanInfomasi

keuangan lengkap5.Laporan keuanganmenjadi Tolok ukur

kebutuhan parapengguna6 Penyusunanlaporan keuangantepat waktu danLengkap7. Pelaporanrealisasi pendapatantepat waktu

A 1-4

A 5-8

SkalaLikert

1-5

Item pertanyaannomor 5,6,7,8,9,dan 10 telahdimodifikasikarena penelitiingin lebihmenekankanpada entitaspelaporansedangkan padaitem pertanyaanpenelitiansebelumnyalebihkepada entitasakuntansi.

48

8. Pelaporanrealisasi belanjatepat waktu9.Laporan Keuangandisusun berdasarkanStandar AkuntansiPemerintahan10. LaporanKeuanganPemerintah Daerahdi review olehinspektorat11. LaporanKeuanganPemerintah Daerahdiaudit oleh BPK12. LaporanKeuanganPemerintah Daerahauditeddisampaikan kepadaDPR

A 8-12

PenerapanSPIP (X1)(PeraturanPemerintahNomor 60Tahun 2008)

1. LingkunganPengendalian

2. PenilaianResiko

3. AktivitasPengendalian

4. InformasidanKomunikasi

5. Pemantauan

1.Penegakan nilaiintegritas dan etika

2.KomitmenterhadapKompetensipegawai

3. Analisis resiko4. Identifikasi resiko

5. Kebijakan danMekanismepengendalian

6. Pengembangankegiatanpengendalian

7.Informasioperasional dankeuangan8.Implementasisistem

Informasi

9. Prosedur tindaklanjutdari hasiltemuan10.Temuandievaluasi,

ditanggapi dandilaksanakan

B 1-2

B 3-4

B 5-6

B 7-8

B 9-10

SkalaLikert1-5

Itempertanyaannomor 1 telahdimodifikasikarena adanyapenegakan nilaietika yang tepatsangatdiperlukan.

Itempertanyaannomor 2 telahdimodifikasikarena karenapendidikan danpelatihan sangatpenting untukmeningkatkankompetensipegawai.

49

PTI (X2)(Indriasari &Nahartyo,2016)

1. Perangkat

2. Pengelolaandatakeuangan

3. Perawatan

1.Jaringan internetterpasang dan

berfungsi2.Pemanfaatanjaringaninternet3. Komputer cukupMemadai

4.Pedoman danprosedurpemanfaatan teknologi5.Pemanfaatanaplikasisesuaidengankebutuhan6.Komputerisasiprosesakuntansi7.Integrasi sistem

informasi danlaporanManagerial

8. Pemeliharaanperalatanteknologiinformasi9. Pendataanperalatan danwaktuperbaikan

C 1-3

C 4-7

C 8-9

SkalaLikert1-5

Penambahanitempertanyaannomor4 tentangpedoman danprosedurpemanfaatanteknologiinformasi.

KompetensiSDM (X3)Hutapeadan Thoha(2011)

1.Pengetahuan

2.Keahlian

3. Perilaku

1.Uraian tugaspokoksesuaidengan fungsi2.Pengetahuantentangsiklusakuntansi3.Pengetahuantentangperaturanyang telahditetapkan4.Kemampuan

dalam menyusunlaporankeuangan

5.Pendidikan danpeatihan6.Mengedepankanetikadalam bekerja7.menolakterhadapintervensi yangdapatmenimbulkanpelanggaran

D 1-3

D 4-5

D 6-7

SkalaLikert1-5

Itempertanyaannomor 3 telahdimodifikasikarena penelitimengacu padaPP nomor 71tahun 2010sedangkanpadapenelitiansebelumnyamenggunakanPPnomor 24tahun2005

Itempertanyaannomor 4 telahdimodifikasikarena penelitiingin lebihmenekankan

50

pemahamantentangkomponenlaporankeuangan

Sumber Data, Diolah Tahun 2019

Untuk pernyataan, PenerapanSistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),

Kompetensi Sumber DayaManusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi

(TI), dan akuntabilitas keuangan daerahmenggunakan alternatif jawaban yang

sama yaitu: 5 =Sangat Setuju (SS). 4 = Setuju (S), 3 = Netral (N), 2 = Tidak

Setuju (TS) , 1 = Sangat Tidak Setuju (STS).

3.6 Metode Analisa Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Pengumpulan data akan diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor dari

jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil

korelasi tersebut akan dibandingkan dengan nilai kritis (r tebel) pada taraf

signifikan 0,05. Uji validitas ini dapat digunakan untuk menghitung korelasi

secara parisial dari masing-masing indikator yang dibuat dari sebuah variabel

dengan total variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2013).

3.6.2 Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2013), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat

dikatakan reliabel atau andal yaitu dengan melihat jika jawaban dari seseorang

terhadap pertanyaan yang diajukan dapat konsisten dan stabil sesuai keyakinan

51

responden itu sendiri.. Program SPSS 23.0 for Windows yang digunakan

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach

Alpha (α). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika cronbach’s alpha ≥

0,6 (Ghozali, 2013)

3.7 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap

variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y) secara bersamaan

(Ghozali, 2013). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang

diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

Y = α + β ₁ X₁ + β ₂ X₂ + β ₃ X₃ + e.

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan Daerah

α = Konstanta

β₁ β₂ β₃ β₄ = Koefisien regresi

X₁=Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

X₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

e = Error

Sementara itu langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen adalah dengan uji koefisien determinasi (R2), Uji –F

dan Uji-t

52

3.8 Evaluasi Hasil Regresi

3.8.1 Nilai R2 (Koefisien Determinan)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel

bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variable terikat (Y), Jika

nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam

menjelaskan variasi variabel dependen (Y) sangat terbatas. Begitu pula

sebaliknya, nilai R2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen besar (Ghozali, 2013).

3.8.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang akan diteliti memiliki

nilai signifikan atau tidak signifikan. Pada uji ini digunakan hipotesis sebagai

berikut:

H0 : β1 = β2 = β3 = 0

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0

F-hitung =

Diamana:

R2

= Koefisien determinasi

k = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk

konstanta

n = Jumlah observasi

53

Jika F signifikansi (p < α, α = 5%, maka model regresi memiliki tigkat kesesuaian

model yang baik. Dan apabila nilai F signifikan ≥ (α) tingkat signifikansi 5%

maka model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang tidak baik.

3.8.3 Uji t

Uji t ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variable independen secara

invidual atau parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Ketentuan

penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut :

Ho: Variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen (Y).

Ha: variabel independen (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen

(Y).

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011) adalah dengan

menggunakan angka probabilitas signifikansi atau angka tingkat kepercayaan,

yaitu jika angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) , Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI),

dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Akuntabilitas Keuangan

Daerah di Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Bedasarkan hasil analisis data

yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas keuangan daerah. Dimana hasil regresi menunjukkan bahwa

variabel sistem pengendalian intern hipotesis (H0) diterima dan (Ha1)

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern akan

berpengaruh meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang dihasilkan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan

teknologi informasi hipotesis (H0) diterima dan (Ha2) ditolak. Namun hasil

pengujian dalam penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi

oleh pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

kurang dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan dimungkinkan pemerintah yang

kurang siap dalam menerapkan sistem teknologi informasi dengan lebih baik.

Dalam proses pengelolaan keuangan/akuntansi hingga pembuatan laporan

71

keuangan masih belum semua terkomputerisasi atau masih ada yang masih

dilakukan secara manual.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi

sumber daya manusia dengan hipotesis (H0) diterima dan (Ha1) ditolak.

Dilihat dari pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki setiap

pegawai pemerintahan Kota Bandar Lampung sudah amat mencukupi dimana

tidak ada lagi pegawai lulusan SMA serta sikap dan tanggung jawab setiap

pegawai terhadap tugasnya masing-masing. Deskripsi jabatan merupakan

dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan

yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik selain itu faktor internal diri pegawai itu sendiri yaitu dorongan dari

dalam diri (motif) dimana kurangnya reward atau penghargaan bagi pegawai

yang berkompeten, seolah tidak ada yang membedakan antara pegawai yang

berkompeten dengan yang tidak berkompeten sehingga mempengaruhi

karakteristik mental dan watak (sikap) seorang pegawai dalam bekerja.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada d e l ap an ( 8 ) O r gan i sas i

P e r an gk a t D ae r ah ( O PD ) d i Pemerintahan K o t a Ban d a r

Lam p u n g sehingga hasil penelitian yang bersifat umum, perlu

dilakukan penelitian kembali dengan objek penelitian yang lebih

besar.

72

2. Masih sedikitnya jumlah responden yang dijadikan sampel dalam

penelitian ini, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat

menambahkan jumlah responden.

3. Jabatan responden sebaiknya dikhususkan bagi pengelola keuangan

saja seperti Kepala Sub Bagian Keuangan atau paling tidak bendara,

sehingga dapat dipastikan mereka benar – benar mengerti, paham dan

mengusai tentang bagaimana akutansi dan keuangan.

4. Masih lemahnya pengetahuan dan keahlian responden di

beberapa instansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan

penyajian laporan keuangan, hal ini disebabkan latar belakang

pendidikan yang kurang sesuai dan pelatihan yang belum

berkelanjutan.

5. Dalam pengujian validitas instrumen peneliti masih menggunakan

program SPSS, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat

menggunakan program lain yang lebih tepat untuk mengolah data

yang sifatnya variabel laten.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti dapat memberikan beberapa saran yang

dapat dipertimbangkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu sebagai

berikut :

1. Mengharapkan bagi pegawai Kota Bandar Lampung, terutama pegawai yang

bertugas atau terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan akutansi

keuangan sebaiknya lebih dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan

tentang SAP melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

73

2. Bagi pemerintah daerah perlu menempatkan pejabat pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, bukan

berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedekatan.

3. Perlu diperbanyaknya pengadaan belanja modal berupa komputer/laptop, baik

itu hardware maupun software, serta perbaikan sistem jaringan untuk

memenuhi kebutuhan instansi pemerintah Kota Bandar Lampung atas

teknologi informasi sebagai akses sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah dan lebih meperhatikan spesifikasi muatan ram pada laptop atau

komputer, karna semakin banyak aplikasi berbasis e-internet maka Ram yang

digunakan juga akan semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2012. “Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan olehAkuntan Publik”. Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat.

Afriansyah, Jazak. 2010. Memahami Leadership Gap Syndrome.www.kompas.com (diakses tanggal 5 Agustus 2019)

Amir, T. (2015). Merancang Kuesioner:Konsep dan Panduan untuk PanduanSikap, Kepribadian dan Perilaku. Jakarta: Penada Media Group.

Ataina, H. (2002). Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: BerbagaiTeori dan Pendekatan yang Melandasinya. JAAI Vol.6 No.2, Des 2002 .

Wahyuni, Ambar. 2015. BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Kuangan KotaBandar Lampung 2014. www://bandarlampung.bpk.go.id/?p=5519. Diakses 7April 2015.

Cozby, P. C. (2009). Method in Behaviour Research. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Darlis, 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan TeknologiInformasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan PelaporanKeuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial. 4(3): 1-15.

Dolly,R (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap AkuntabilitasKeuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota se-Provinsi SumateraBarat). Skripsi Padang: Universitas Negeri Padang.

Dian, Irma (2014), Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem.Informasi Akuntansi ... Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publikdi Indonesia. Penerbit Salemba Empat

Fikri, Biana Adha Inapty, dan Martiningsih. 2015. PengaruhPenerapan StandarAkuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran AuditInternalterhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan SistemPengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. Universitas MataramNTB

Gozali, I. (2006). Structural Equation Modeling; Metode Alternatif dengan PLS.Semarang: Badan Penerbit Undip.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19(Edisi Kelima). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

____________2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS.

21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar N. 2012. Basic Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New York.

Hall, J. A. (2009). Konsep Pengendalian Internal. Dalam Accounting InformationSystem (hal. 181). Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan ( 2010 Hasibuan. ( 2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara.

Hertati Lesi. (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of InformationTechnology on Value of Financial Reporting in Indonesia. Literatur : ResearchJournal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847(Online) Vol.6, No.8, (2015) : 1-8.

Hidayati, N. N. (2004). Pengaruh Public Governance Terhadap Kualitas Kinerja.Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 273.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2011. Kompetensi Komunikasi Plus:Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yangDinamis. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

IAI. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. (2015). Jakarta: BadanPemeriksa Keuangan.

Indriasari, D., & Nahartyo, E. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengenalian Intern Akuntansiterhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studipada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir). E-JournalUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas SumberDaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian InternAkuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: StudiPada Pemerintaha Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir. SimposiumNasional Akuntansi XI, Pontianak.

Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and theEffectiveness of Government Internal Control Toward the Quality ofFinancial Reporting in Local Goverment. Research Journal of Financeand Accounting, 5(20), 38–47.

Irwan, D. 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ProvinsiSumatra Barat.” Tesis. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. 2016. Faktor-Faktor yangMempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diKabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Akuntansi Sektor Publik 98–109.

Mulyadi. 2010. Auditing, Sistem Pengendalian Intern dan LingkunganPengendalian Internal. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Joe F. Hair, Cristian M Ringle and Marko Sarstedt. (2011). PLS- SEM: Indeed aSilver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice , 139-151.

Jogiyanto.(2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Penerbit Andi

Kawedar, W. (2009). Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern. JurnalAkuntansi dan Auditing .

Kemal Hidayah, Rustan A. (2015). Analisis Penerapan Unsur LingkunganPengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KutaiKertanegara. Jurnal Burneo Administrator Vol. 11 No.1 , 72-99.

Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Lampung Timur. (2013). LampungTimur Dalam Angka. Sukadana: BPS Kabupaten Lampung Timur.

Komarasari, W. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, PemanfaatanTeknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi TerhadapKeterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD KabupatenBantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). Jurnal Akuntansi Sektor Publik1–12.

LAN, BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LembagaAdministrasi Negara.

LAN-RI. (1999). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.589/IX/6/Y/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Mahaputra Putra.2014.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KualitasInformasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah.Jurnal AkuntansiUniversitas Udayana, ISSN:2302-8556

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jogjakarta: UPPSTIMYKPN.

Mardiasmo. (2008). Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan KinerjaPemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Bisnisdan Akuntansi , 441.

Michael Armstrong, Angela Baron. (1998). Performance Management. London:Institute of Personal and Development.

Miftahul Ulum, Made Tirta, Dian Anggraini. (2014). Analisis Structural EquationModeling (SEM) untuk sampel Kecil dengan Pendekatan Partial LeastSquare (PLS). Prosiding Seminar Nasional Matematika (hal. 1-15).Jember: Universitas Jember.

Nuning Hindrani, Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai (2012). SPIP dalamPerencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah ( Studi pada DinasKesehatan Kabupaten Madiun). Jurnal Wacana, Vol.15 No.3

Nur Azlina, Ira Amelia. (2014). Pengaruh Good Governance dan PengendalianIntern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. JurnalAkuntansi Universitas Jember , Vol. 12 No.2 Des.

Nurhakim, M. R. (2014). Implementasi e-Government dalam MewujudkanTransparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Indonesia. JurnalIlmu Administrasi Vol.XI No.3 , 403-422.

Pasoloran, O. (2001). Teori Stewardship : Tinjauan Konsep dan Implikasinyapada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi,419.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 59 tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah,http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/.../permendagri-no-59-tahun-2009.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/postpp-no-56-tahun-2005-tentang-sistem-informasi-keuangan-daerah/--232-267-PP56_2005.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah2010, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/postpp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintah/--232-267-PP71_2010.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternalPemerintah2008,http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Thn2008SPIP.pdf.

Rahardi, D. R. (2007). Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatanpelayanan sektor publik. Seminar Nasional Teknologi.

Rahmadani, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, SistemAkuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, danSistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Pasaman Barat, 2(2), 1–15.

Roviyantie, D. (n.d.) 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia danPenerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap KualitasLaporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Sektor Publik (2), 1–27 .

Richardus Eko Indrajit (2016).Pengantar Sistem dan Teknologi formasi.:Preinexus

Riduwan. (2004). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.

Riduwan. (2002). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung:Alfabeta.

Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart. (2015). Sistem InformasiAkuntansi. Edisi ketigabelas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

,Syarifuddin, Akhmad. Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Peran Audit Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan VariabelIntervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris PadaPemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis Vol. 14 NO.02, 2014.

Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. 2016. Faktor-Faktor YangMempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KotaSemarang. Jurnal Akuntansi Sektor Publik (1), 179–192.

Suyanto. (2005). Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Sukmaningrum, T (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi InformasiLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada PemerintahKabupaten dan Kota Semarang). Tesis. Surakarta: UniversitasDiponegoro.

Umar, H. (2010). Desain Penelitian Managemen Strategik ; cara mudah menelitimasalah-masalah manajemen strategik untuk Tesis dan Praktik Bisnis.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibowo. (2007). Managemen Kinerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Widarjono, A. (2015). Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS,AMOS dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Winidyaningrum, C. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan PemanfaatanTeknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan KetepatwaktuanPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel InterveningPengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di PemdaSubosukawonosraten). Tesis Surakarta:.Universitas Sebelas Maret.

Pramudiarta, (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, PemanfaatanTeknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap NilaiInformasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi pemerintahdaerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang danKabupaten Kendal). Skripsi Semarang: Univrsitas Diponegoro.

Yustiono, E. (2015). Konsepsi Kompetensi. Diambil kembali dari STIA LANBandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara. (2004). Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara. (2006). Bandung: Fokusmedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah. (2006)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang PedomanPelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Bandung: Fokusmedia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara .BPK RI.(2007).