PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP …
Transcript of PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP …
PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN PERSEPSI
PEMERIKSA PAJAK DAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS)
Catur Martian Fajar
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas BSI
Jl. Sekolah Internasional No. 1-6,Antapani, Bandung
ABSTRACT
Taxes arethe mainsource ofstate revenuein addition to revenues from oilandnon-
oilsources. Thus, the taxis a source of revenue that must bestrategically managed. In
thecurrenttaxationliteratureare twotermsin minimizingtaxpayerthe amount of taxpayable, thetax
evasion (taxavoidance) and tax evasion (taxevasion). Therefore, the tax auditis one oflaw
enforcementeffortsin order to improvetax compliance. This study aims to determine the effect of
Tax Audit Execution Against Taxpayer Compliance In KPP Pratama Bandung Cicadas. The
method used in this study is a quantitative method that is associative causal (cause and effect).
Results of analysis based on the perception of Audit and Tax Officers. Results of the analysis
based on the perception of tax inspectors produce a correlation coefficient ( ) of 0.781, the
coefficient of determination of 0.610, and the comparison with and is
, which means that the implementation of significant tax audits
on tax compliance body. Results of the analysis based on the perception of the taxpayer produces a
correlation coefficient ( ) of 0.840, the coefficient of determination equal to 0.705, and the
results obtained from the comparison with and
is , which means that the implementation of tax audits
significantly influence Taxpayer compliance. Results of the analysis based on the perception of tax
inspectors and taxpayers generate correlation coefficient ( ) of 0.758, the coefficient of
determination of 0.575, And comparative results with and is
, which means a significant effect on tax audit tax
compliance. Based on the analysis results, it can be concluded that the implementation of the tax audit has a significant effect on the Taxpayer compliance in KPP Pratama Bandung Cicadas.
Therefore, the implementation of optimal inspection needs to be done optimally to improve tax
compliance.
keywords: implementation of tax audit, taxpayer compliance, tax inspectors, corporate
taxpayers
I. PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian pada era
globalisasi ini, kebutuhan dana untuk
program pembangunan semakin meningkat.
Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk
menggali sumber-sumber pendapatannya.
Salah satu sumber pendapatan Pemerintah
yang strategis adalah melalui pajak, Pajak
merupakan sumber penerimaan yang harus
dikelola dengan baik.
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo
(2009) mengemukakan bahwa, “Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Negara
pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
dapat dilihat pada tabel I. Berikut ini:
Tabel I
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Negara
(Dalam Miliar Rupiah)
URAIAN 2010 2011 2012
PPh MIGAS
58,872.70 65,230.70 58,665.80
PPh NON MIGAS
298,172.80 366,746.30 454,168.70
PPN DAN
PPnBM 230,604.90 298,441.40 350,342.20
PBB 28,580.60 29,057.80 35,646.90
BPHTB 8,026.40
CUKAI 66,165.90 68,075.30 72,443.10
PAJAK LAINNYA
3,968.80 4,193.80 5,632.00
TOTAL 694,392.10 831,745.30 976,898.70
Sumber: www.pajak.go.id
Berdasarkan Tabel I. total penerimaan
pajak pada umumnya selalu mengalami
kenaikan. Pajak Penghasilan merupakan
penyumbang terbesar dalam penerimaan
pajak Negara.
DirJen Pajak selalu meningkatkan target
penerimaan pajak pada setiap tahunnya,
untuk mencapai target penerimaan pajak
perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Masalah kepatuhan Wajib
Pajak adalah masalah penting diseluruh
dunia baik pada Negara maju maupun pada
Negara berkembang, karena jika Wajib
Pajak tidak patuh maka Wajib Pajak akan
melakukan tindakan penghindaran,
pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian
pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut
akan menyebabkan penerimaan pajak
disuatu Negara berkurang. Kurnia Rahayu
dan Devano (2006)
Kondisi perpajakan yang menuntut
keikutsertaan Wajib Pajak untuk aktif dalam
menyelenggarakan kegiatan perpajakan
membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan yang sesuai dengan
kebenarannya. Karena sebagian besar
pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak,
sehingga kepatuhan diperlukan dalam self
assessment system dengan tujuan pada
penerimaan pajak yang optimal.Kurnia
Rahayu dan Devano (2006)
Fungsi Direktorat Jendral Pajak adalah
memfasilitasi agar sistem self assessment
berjalan dengan baik. Konkritnya, DirJen
Pajak memainkan perannya dengan
memberikan penyuluhan perpajakan (tax
dissessmination), pelayanan perpajakan (tax
services), dan pengawasan perpajakan (tax
enforcement). Apabila ketiga fungsi tersebut
dapat dilaksanakan secara optimal, maka
kepatuhan sukarela (volountarily
compliance) Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban dibidang perpajakan akan
meningkat, hal ini akan berdampak pada tax
coverage ratio dan sekaligus penerimaan
pajak. (Hutagaol, 2007)
Dalam literatur perpajakan saat ini
dikenal dua istilah Wajib Pajak dalam
meminimalkan jumlah pajak terutang, yaitu
penggelapan pajak (tax evasion) dan
penghindaran pajak (tax avoidance). Sampai
saat ini belum ada penggarisan yang tegas
yang dapat memberikan indikasi dan rincian
perbedaan penghindaran pajak dan
penyelundupan pajak. Persoalan pajak
adalah persoalan perundang-undangan
sehingga hanya aktivitas yang berwenang
yang memutuskan sesuai dengan yang
dimaksud oleh ketentuan perundang-
undangan perpajakan.
Salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan dalam
sistem pemungutan pajak adalah melalui
pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak
bertujuan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
rangka memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan pembinaan kepada Wajib
Pajak. Pemeriksaan pajak juga berfungsi
untuk meningkatkan penerimaan jika hasil
akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus
dibayar oleh Wajib Pajak.
Pada prinsipnya, Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk
dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak
merupakan satu hal yang paling dihindari
oleh Wajib Pajak. Pada kenyataannya, Wajib
Pajak seringkali harus membayar lagi
sejumlah pajak yang dianggap kurang
dibayar. Disisi lain, hal ini ditambah lagi
dengan kualitas Wajib Pajak sendiri yang
selalu mencoba mencari cara untuk
menghindar dari membayar pajak
Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang
dilakukan oleh Dirjen Pajak agar
pemungutan pajak dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan undang-undang
perpajakan. Hasil yang diharapkan dengan
dilakukannya pemeriksaan pajak adalah
meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajibannya dibidang
perpajakan. Temuan hasil pemeriksaan
(Audit findings) dapat digunakan oleh Wajib
Pajak sebagai pengalaman yang berharga
dan sekaligus sebagai pembelajaran
(learning curve), sehingga pada tahun pajak
berikutnya Wajib Pajak dapat segera
memperbaiki kesalahannya dan tidak
mengulangi kesalahan yang sama dalam
melaksanakan kewajiban dibidang
perpajakan. (Hutagaol, 2007)
II. KAJIAN LITERATUR
Pengertian Pajak Menurut Soemitro dalam Mardiasmo
(2009) pada bukunya “Perpajakan” menjelaskan bahwa, “Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum”.
Pengertian pajak menurut Feldmann
dalam Waluyo (2008) pada bukunya
“Perpajakan Indonesia” menjelaskan bahwa,
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha
(menurut norma-norma yang ditetapkannya
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,
dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.
Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2009), terdapat dua fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi
Pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak merupakan alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan
Pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi
Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya “Perpajakan”, sistem pemungutan
pajak terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:
a. Wewenang untuk menentukan
besarnya pajak terutang ada pada
fiskus
b. Wajib Pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah
dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak
oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Ciri-
cirinya adalah:
a. Wewenang untuk menentukan
besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak.
b. Wajib Pajak aktif mulai dari
menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang
terutang
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya
mengawasi.
3. With Holding Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib
Pajak) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang. Wewenang untuk
menentukan besarnya pajak terutang ada
pada pihak ketiga (bukan fiskus dan
Wajib Pajak).
Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut Rahayu dan Devano (2006) dalam bukunya “Perpajakan” terdapat dua
bentuk perlawanan pajak, yaitu:
1. Perlawanan Pasif
Perlawanan Pasif merupakan kondisi
yang mempersulit pemungutan pajak
yang timbul dari kondisi struktur
perekonomian masyarakat, kondisi
sosial, perkembangan intelektual, moral
warga masyarakat, dan tentunya sistem
pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perawanan Aktif
a. Penghindaran Pajak
Menurut Anderson dalam Moh.
Zain yang diacu oleh Rahayu dan
Devano (2006), “Penghindaran
pajak adalah cara mengurangi pajak
yang masih dalam batas ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan dan dapat dibenarkan
terutama melalui perencanaan
pajak”.
b. Pengelakan atau Penyelundupan
Pajak
Menurut Balter dalam Moh Zain
yang diacu oleh Rahayu dan
Devano (2006), “Penyelundupan
pajak yaitu usaha yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, apakah berhasil
atau tidak untuk mengurangi atau
sama sekali menghapus utang pajak
yang berdasarkan ketentuan yang
berlaku sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan perundang-
undangan perpajakan”
c. Melalaikan Pajak
Menurut Santoso Brotodiharjo
dalam Rahayu dan Devano (2006),
“Melalaikan pajak merupakan
upaya menolak untuk membayar
pajak yang telah ditetapkan dan
menolak untuk memenuhi
formalitas-formalitas yang telah
dipenuhinya”.
Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan menurut Hidayat (2012) dalam bukunya
“Pemeriksaan Pajak” adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.
Tujuan Pemeriksaan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011) dalam bukunya “Perpajakan” menjelaskan
mengenai tujuan Pemeriksaan sebagai
berikut:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum, keadilan,
dan pembinaan kepada Wajib Pajak
yang dapat dilakukan dalam hal:
a. Surat Pemberitahuan menunjukkan
kelebihan pembayaran pajak,
termasuk yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan menunjukkan
rugi.
c. Surat Pemberitahuan tidak
disampaikan atau disampaikan
tidak pada waktu yang ditetapkan.
d. Surat Pemberitahuan yang
memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jendral
Pajak.
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan
selain kewajiban tersebut pada
huruf c tidak dipenuhi.
2. Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
dilakukan dalam hal:
a. Pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) secara jabatan.
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak.
c. Pengukuhan atau pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. e. Pengumpulan bahan dalam hal
penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Netto.
f. Pencocokan data atau alat
keterangan
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi
didaerah terpencil
Penentuan satu atau lebih tempat
terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Sasaran Pemeriksaan Pajak
Mardiasmo (2011) dalam bukunya “Perpajakan”, mengemukakan sasaran
pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Interpretasi undang-undang yang tidak
benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari
penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak
sesungguhnya, yang dilakukan Wajib
Pajak dalam kewajiban perpajakannya
Ruang Lingkup Pemeriksaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.03/2013, Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan atau Pemeriksaan Kantor:
1. Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan lapangan adalah
pemeriksaan yang dilakukan terhadap
Wajib Pajak Ditempat Wajib Pajak yang
dapat mencakup kantor Wajib Pajak,
pabrik, tempat usaha, tempat tinggal,
dan tempat yang ada kaitannya dengan
kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas
Wajib Pajak serta tempat lain sesuai
pertimbangan DirJen Pajak.
Pemeriksaan lapangan dapat meliputi
satu jenis pajak, seluruh jenis pajak
untuk tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya.
2. Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Kantor adalah
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang
dilakukan di Kantor Unit Pelaksana
Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan dapat
meliputi satu jenis pajak tertentu baik
untuk tahun berjalan atau tahun-tahun
sebelumnya.
Standar Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Oleh
karena itu, berdasarkan kriteria pemeriksaan
haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar
pemeriksaan. Menurut Waluyo (2008) dalam
bukunya “Perpajakan”, Standar Pemeriksaan
meliputi:
1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak
Standar Umum Pemeriksaan Pajak
merupakan standar yang bersifat pribadi
dan berkaitan dengan persyaratan
Pemeriksa Pajak dan mutu
pekerjaannya, Yaitu:
a. Telah mendapat pendidikan dan
pelatihan teknis yang cukup serta
memiliki keterampilan sebagai
Pemeriksa Pajak.
b. Jujur dan bersih dari tindakan-
tindakan tercela serta
mengutamakan kepentingan
Negara.
c. Taat terhadap ketentuan perundang-
undangan.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, yaitu sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus
dilakukan dengan persiapan yang
baik.
b. Luas Pemeriksaan (audit scope)
ditentukan berdasarkan petunjuk
yang diperoleh yang perlu
dikembangkan melalui pencocokan
data, konfirmasi, teknik sampling,
dan pengujian lainnya berkenaan
dengan pemeriksaan.
c. Temuan Pemeriksaan harus didasari
bukti kompeten yang cukup.
d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu
tim pemeriksa pajak.
e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu
oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian tertentu yang
bukan Pemeriksa Pajak sesuai
dengan ketentuan undang-undang.
f. Apabila diperlukan, pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan
perpajakan dapat dilakukan
bersama-sama dengan tim
pemeriksa dari Instansi lain.
g. Pemeriksaan dapat dilakukan pada
Kantor DirJen Pajak, tempat usaha
Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib
Pajak, dan tempat lain yang
dianggap perlu.
h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam
kerja, apabila diperlukan dapat
dilakukan diluar jam kerja.
i. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
digunakan sebagai dasar penerbitan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat
Tagihan Pajak.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Pajak
Kegiatan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilaporkan dalam
bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan
sesuai dengan Standar Pelaporan Hasil
Pemeriksaan, yaitu:
a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun
secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau pos-pos yang
diperiksa sesuai dengan tujuan
pemeriksaan, memuat simpulan
pemeriksa pajak baik ada atau
tidaknya penyimpangan.
b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk
menguji pemenuhan kewajiban
perpajakan antara lain mengenai :
1) Penugasan pemeriksaan 2) Identitas Wajib Pajak
3) Pembukuan dan pencatatan
Wajib Pajak 4) Pemenuhan kewajiban
perpajakan
5) Data dan informasi yang
tersedia
6) Buku dan dokumen yang
dipinjam
7) Materi yang diperiksa
8) Ikhtisar pemeriksaan
9) Penghitungan pajak terutang
10) Simpulan dan usul pemeriksa
Metode dan Teknik Pemeriksaan
1. Metode Pemeriksaan
Berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2012
Tentang Pedoman Penggunaan Metode
Dan Teknik Pemeriksaan, “Metode
pemeriksaan adalah teknik dan prosedur
pemeriksaan yang dilakukan terhadap
buku, catatan dan dokumen serta data,
informasi, dan keterangan lain yang
terdiri atas metode langsung dan metode
tidak langsung”. Metode pemeriksaan
dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Metode langsung adalah metode yang dilakukan dengan cara
menguji kebenaran angka-angka
dalam Surat Pemberitahuan (SPT),
laporan keuangan, buku-buku,
catatan-catatan, dokumen-dokumen
pendukung yang sesuai dengan
proses pemeriksaan. (Suandy,2002)
b. Metode tidak langsung adalah
metode yang dilakukan dengan cara
pengujian atas kebenaran angka-
angka dalam Surat Pemberitahuan
secara tidak langsung melalui suatu
pendekatan perhitungan tertentu
mengenai penghasilan dan biaya
(Suandy,2002). Metode Tidak
Langsung dapat digunakan juga
untuk mendukung penggunaan
Metode Langsung atau
untuk melakukan identifikasi
masalah. Metode tidak langsung
meliputi:
1) Transaksi Tunai dan Bank 2) Sumber dan Penggunaan Dana
3) Penghitungan Rasio
4) Satuan dan/atau Volume
5) Pertambahan Kekayaan Bersih
(Net Worth)
6) Penghitungan Biaya Hidup
2. Teknik Pemeriksaan
Menurut Tuannakota dalam Suandy
(2002:237), Teknik Pemeriksaan adalah
cara mendapatkan pembuktian yang
dikenal dengan istilah memeriksa,
menganalisis, mengecek,
membandingkan, konfirmasi, fotting,
menginspeksi, merekonsiliasi, testing
atau sampling, menelusuri, dan
memeriksa dokumen dasar. Teknik
pemeriksaan pajak meliputi:
a. pemanfaatan informasi internal
dan/atau eksternal Direktorat
Jenderal Pajak
b. pengujian keabsahan dokumen
c. evaluasi
d. analisis angka-angka
e. penelusuran angka-angka (tracing)
f. penelusuran bukti
g. pengujian keterkaitan
h. ekualisasi atau rekonsiliasi
i. permintaan keterangan atau bukti
j. konfirmasi
k. inspeksi
l. pengujian kebenaran fisik
m. pengujian kebenaran penghitungan
matematis
n. wawancara
o. uji petik (sampling);
p. Teknik Audit Berbantuan
Komputer (TABK); dan/atau q. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.
Faktor Pemeriksaan
Menurut Rahayu dan Devano (2006) dalam bukunya “Perpajakan” faktor-faktor
yang mempengaruhi Pemeriksaan Pajak
adalah sebagai berikut:
1. Teknologi Informasi
2. Jumlah Sumber Daya Manusia
3. Kualitas Sumber Daya
4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan
Pengertian Badan
Pengertian Badan menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 3
adalah sebagai berikut:
Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN atau BUMD dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial
poltik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan Bentuk
Usaha Tetap.
Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan
Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh
peredaran usaha telah dicatat dan dilaporkan
pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak
Penghasilan Badan. Prosedur Pemeriksaan
Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai
berikut:
1. Pelajari pengisian SPT yang telah diisi
dengan lengkap dan berkas induknya
lengkap
2. Hitung kembali Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak
3. Bandingkan dengan peredaran usaha,
harga pokok, biaya, PPh, dan kredit
pajak yang dilaporkan
4. Pastikan bahwa laporan keuangan Wajib
Pajak telah dilakukan koreksi fiskal
5. Hitung kembali dari SPT Wajib Pajak,
beserta tarif PPh yang benar
6. Memastikan jumlah kredit pajak.
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) dalam Rahayu dan Devano (2006) adalah Sebagai
suatu iklim kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin
dalam situasi dimana:
1. Wajib Pajak paham atau
berusaha untuk memahami semua
ketentuan peraturan undang-undang
perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan
lengkap dan jelas. 3. Menghitung jumlah pajak yang
terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang
tepat pada waktunya.
Safri Nurmantu dalam Rahayu dan
Devano (2006) menjelaskan bahwa,
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakan”.
Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu
dan Devano (2006), kepatuhan Wajib Pajak
dapat diidentifikasi dari:
1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam
mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali
Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan
pembayaran pajak tertang
4. Kepatuhan dalam pembayaran
tunggakan.
Jenis Kepatuhan
Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak
pajak, kepatuhan material juga dapat
meliputi kepatuhan formal.
Kerangka Pemikiran
Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia
berubah dari sistem official assessment
menjadi sistem self assessment. Upaya
pemberdayaan masyarakat melalui
pelaksanaan sistem self assessment perlu
diikuti dengan tindakan pengawasan guna
tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.
Sehubung dengan hal itu maka pemeriksa
pajak dalam melaksanakan tugasnya perlu
didukung oleh beberapa faktor penunjang,
salah satunya dengan menetapkan strategi
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Karena tujuan pemeriksaan pajak adalah
untuk meningkatkan kepatuhan (Tax
Compliance), melalui upaya-upaya
penegakan hukum (Law Enforcement)
sehingga akan berdampak pada
meningkatknya penerimaan pajak Negara.
Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak diperlukan penegakan hukum (law
enforcement) sesuai ketentuan. Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan
hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax
audit), penyidikan pajak (tax investigation)
dan penagihan pajak (tax collection). Sanksi
perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran
perpajakan juga memberikan pelajaran
kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat
melaksanakan pemenuhan kewajiban dan
haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan
yang berlaku. (Hutagaol,2007)
Berdasarkan uraian diatas, kerangka
pemikiran tentang pemeriksaan pajak
sebagai tindakan pengawasan terhadap
pelaksanaan sistem Self Assessment
merupakan manifestasi dari adanya upaya
pemberdayaan dari Wajib Pajak dalam
kaitannya dengan kepatuhan, secara
sederhana dapat divisualisasi pada gambar
berikut ini:
menurut Kurnia Rahayu dan Devano (2006)
adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi
Self Assessment
Tindakan
Pemberdayaan
Wajib Pajak
Pemeriksaan
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu
keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif atau hakikatnya memenuhi
Pengawasan
Gambar 1.
Pajak
Kepatuhan
Wajib Pajak
semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang
Skema Kerangka Pemikiran Sumber: Erly Suandy (2011)
Hipotesis Penelitian Hipotesis dalam penelitian ini adalah
hipotesis yang bersifat asosiatif yang bersifat
kausal (sebab akibat). Menurut Sugiyono
(2013), “Hipotesis asosiatif adalah suatu
pernyataan yang menunjukkan dugaan
tentang hubungan antara dua variabel atau
lebih”. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Terdapat pengaruh yang signifikan
pelaksanaan pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak badan
berdasarkan persepsi pemeriksa pajak
2. Terdapat pengaruh yang signifikan
pelaksanaan pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak badan
berdasarkan persepsi Wajib Pajak
3. Terdapat pengaruh yang signifikan
pelaksanaan pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak badan
berdasarkan persepsi pemeriksa pajak
dan Wajib Pajak.
III. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode studi kasus
dengan pendekatan kuantitatif.
Berdasarkan tingkat eksplanasinya,
penelitian ini merupakan penelitian asosiatif.
Menurut Sugiyono (2013) dalam bukunya
“Statistika untuk Penelitian” mengemukakan
bahwa, “Penelitian asosiatif merupakan
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan dua variabel atau lebih”.
Penelitian asosiatif meliputi:
1. Hubungan Simetris
Hubungan simetris adalah hubungan
antara dua variabel atau lebih yang
kebetualan muncul bersama.
2. Hubungan Kausal
Hubungan kausal adalah hubungan yang
bersifat sebab akibat. Variabel
independen (variabel yang
mempengaruhi) dan dependen
(dipengaruhi).
3. Hubungan Interaktif
Hubungan interaktif adalah hubungan
yang saling mempengaruhi, tidak
diketahui mana variabel independen
dan dependen.
Berdasarkan uraian tersebut dapat
diketahui bahwa dalam penelitiasn ini adalah
penelitian asosiatif yang bersifat kausal
(sebab akibat), dimana variabel independen
(pelaksanaan pemeriksaan pajak)
berpengaruh terhadap variabel dependen
(kepatuhan Wajib Pajak Badan).
Teknik Pengukuran Sampel
Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel pada Pemeriksa Pajak
adalah metode sensus atau sampel jenuh.
Dalam penelitian ini sampel yang diambil
yaitu petugas diseksi pemeriksaan dan
kelompok pemeriksa fungsional pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
yang berjumlah 17 orang. Teknik penarikan
sampel ini digunakan karena jumlah petugas
pemeriksa pajak relatif kecil yaitu kurang
dari 30 orang.
Teknik sampel yang digunakan untuk
menentukan sampel terhadap Wajib Pajak
adalah dengan menggunakan teknik
sampling insidental. Dalam penelitian ini
sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak
Badan yang kebetulan bertemu dengan
penulis dan telah dilakukan pemeriksaan
pajak oleh petugas pemeriksa pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Cicadas.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field
Research) dan studi kepustakaan (Library
Research). Pengumpulan data primer dan
sekunder dilakukan dengan cara:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
a. Wawancara
(Interview),“Wawancara adalah
metode pengambilan data dengan
cara menanyakan sesuatu kepada
seseorang responden, caranya
adalah dengan bercakap-cakap
melalui tatap muka”.
b. Metode Pengamatan (Observasi),
Menurut Taniredja dan Mustafidah
(2012), “Observasi adalah
pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur unsur
yang tampak dalam suatu gejala
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Pajak
Kepatuhan
Wajib Pajak
Badan
atau gejala-gejala dalam objek
penelitian”.
c. Kuesioner, Kuesioner adalah suatu
cara pengumpulan data dengan
Gambar 2. Paradigma
Penelitian Sumber: Data
Diolah Peneliti
memberikan atau menyebarkan
daftar pertanyaan kepada
responden.
2. Penelitian Kepustakaan (Library
Research)
Penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan atau studi literatur dengan
cara mempelajari, meneliti, mengkaji
serta menelah literatur berupa buku-
buku (text book), peraturan perundang-
undangan, majalah, surat kabar, artikel,
situs web dan penelitian-penelitian
sebelumnya yang memiliki hubungan
dengan masalah yang diteliti.
Pengujian Data
1. Uji Validitas Menurut Sugiyono (2012) dalam
bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D” mengemukakan
bahwa, “Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya diukur”.
validitas dapat diartikan sebagai suatu
karakteristik dari ukuran terkait dengan
tingkat pengukuran sebuah alat tes
(kuesioner) dalam mengukur secara
benar apa yang diinginkan peneliti
untuk diukur. Uji validitas digunakan
untuk mengetahui kelayakan butir-butir
dalam suatu daftar (kontrak) pertanyaan
dalam mendefinisikan suatu variabel.
Untuk menguji kuesioner dalam
penelitian ini digunakan teknik
perhitungan korelasi (r)Pearson
Product Moment. Rumus koefisien
korelasi Pearson Product Moment
adalah sebagai berikut:
Sumber: Husein Umar (2003)
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas diperlukan untuk
mengetahui ketetapan atau tingkat
presisi suatu ukuran atau alat ukur.
Suatu alat ukur mempunyai tingkat
reliabilitas yang tinggi bila alat ukur
tersebut berkali-kali akan memberikan
hasil yang serupa. Uji reliabilitas
menggunakan koefisien
Cronbach’sAlpha, Rumus
Cronbach’sAlpha adalah sebagai
berikut:
Sumber: Hussein Umar (2006)
Transformasi Data
Proses transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval sering
dijumpai ketika menganalisis terutama pada
penelitian sosial. Proses transformasi
tersebut dapat dilakukan dengan
menggunakan metode Successive Interval.
Metode Successive Interval dapat
menghasilkan dua hal yang berbeda yakni
batas penskalaan atau skala baru bagi setiap
kategori. Batas penskalaan berguna untuk
melihat posisi relatif variabel terhadap
kategori.
Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki
distribusi normal atau tidak. Deteksi
normalitas dengan melihat penyebaran titik-
titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai
berikut:
1. Jika data menyebar disekitar garis
diagonal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis
diagonal atau tidak mengikuti garis arah
diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.
Analisis Data Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis statistika parametrik. Tes Statistika
yang digunakan adalah sebagai berikut:
4. Analisis Regresi Linier sederhana
Menurut Arikunto (1995), “Regresi
merupakan alat yang berkenaan dengan
tugas meramalksan suatu variabel dari
variabel-variabel lain, yang dilakukan
dengan persamaan regresi”.bentuk
hubungan antar variabel dalam
penelitian ini dapat dinyatakan dalam
persamaan sebagai berikut:
Dimana:
Sumber: Sugiyono (2013)
5. Analisis Korelasi
Analisis korelasi bertujuan untuk
mengukur kekuatan asosiasi (hubungan)
linier antara dua variabel. Korelasi
menggunakan Pearson Product
Moment, maka dihitung menggunakan
rumus sebagai berikut:
Sumber: Sugiyono (2013)
6. Koefisiensi Determinasi
Analisis Koefisiensi Determinasi (KD)
digunakan untuk melihat seberapa besar
variabel independen (X) berpengaruh
terhadap variabel dependen (Y) yang
dinyatakan dalam persentase. Besarnya
koefisien determinasi dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
Sumber: Sugiyono (2013)
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh
yang positif dari kedua variabel.
1. Hipotesis statistik berdasarkan persepsi
petugas pemeriksa pajak:
Tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dengan
adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Terdapat pengaruh yang
signifikan dengan adanya
pelaksaanaan pemeriksaan
pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan.
2. Hipotesis statistik berdasarkan persepsi
Wajib Pajak:
Tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dengan
adanya pelaksanaan
pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak
Badan.
Terdapat pengaruh yang
signifikan dengan adanya
pelaksaanaan pemeriksaan
pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan.
3. Hipotesis statistik berdasarkan persepsi
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak:
Tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dengan adanya pelaksanaan
pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak
Badan.
Terdapat pengaruh yang
signifikan dengan adanya
pelaksaanaan pemeriksaan
pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan.
Untuk mengukur besarnya pengaruh
variabel independen terhadap variabel
dependen dan untuk mengukur variabel
independen yang dapat menerangkan secara
lebih baik mengenai perubahan yang terjadi
dalam variabel dependen digunakan rumus
sebagai berikut:
Sumber: Sugiyono (2013)
Kriteria yang digunakan untuk penerimaan dan penolakan hipotesis adalah
sebagai berikut:
Ho diterima = jika
Ha diterima = jika IV. PEMBAHASAN
Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk
melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai
tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan
undang-undang perpajakan (Hidayat,2012).
Pemeriksaan pajak dilakukan bukan untuk
mencari-cari kesalahan Wajib Pajak, tetapi
untuk menguji pemenuhan kewajiban
perpajakan (Padriat,2007)
Hasil yang diharapkan dari
pemeriksaan pajak adalah meningkatnya
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Temuan hasil
pemeriksaan (audit findings) dapat
digunakan oleh Wajib Pajak sebagai
pengalaman yang berharga dan sekalugus
pembelajaran, sehingga pada tahun-tahun
pajak berikutnya Wajib Pajak dapat segera
memperbaiki kesalahannya (Hutagaol,2007)
Sejalan dengan tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh positif pelaksanaan pemeriksaan
pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
Berdasarkan hasil uji statistika yang
dilakukan menghasilkan 3 hasil analisis
mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
Hasil analisis data didasari pada persepsi
pemeriksa pajak, persepsi Wajib Pajak, dan
persepsi pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.
Hasil dari analisis data yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak
a. Analisis Regresi Sederhana
1) Konstanta sebesar 3,205
menyatakan bahwa jika
berarti jika semakin besar
Pemeriksaan Pajak, maka
Berdasarkan analisis yang
dilakukan menghasilkan persamaan
regresi sebagai berikut:
Y=3,205+0,365X
Penjelasan selanjutnya adalah
sebagai berikut:
pemeriksaan pajak (variabel X)
dianggap 0 (nol) satuan, maka
tingkat kepatuhan Wajib Pajak
sebesar 3,205.
2) Koefisien regresi pemeriksaan
pajak sebesar 0,365
menyatakan bahwa setiap
kenaikan pemeriksaan pajak
sebesar 1 satuan, maka akan
meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak sebesar 0,365
satuan.
3) Tanda positif menandakan arah
hubungan yang searah antara
variabel independen (X)
dengan variabel dependen (Y),
maka dapat dikatakan
pemeriksaan pajak
berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.
b. Analisis Korelasi
Berdasarkan hasil analisis diperoleh
korelasi Pemeriksaan Pajak dan
Kepatuhan Wajib Pajak ( )
sebesar 0,781 dengan arah positif.
Korelasi Pemeriksaan Pajak dan
Kepetuhan Wajib Pajak masuk
dalam ketegori kuat. Nilai ( )
yang diperoleh positif menunjukkan
arah hubungan antara Pemeriksaan
Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
berbanding lurus dan berarti jika
semakin besar Pemeriksaan Pajak
maka Kepatuhan Wajib Pajak
diprediksi akan semakin tinggi.
c. Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan analisis yang
dilakukan menghasilkan nilai
koefisien determinasi atau R Square
yaitu sebesar 0,610 atau 61%,
artinya pengaruh pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cicadas sebesar
61%.
d. Uji Signifikansi
Berdasarkan hasil analisis diperoleh
nilai variabel pemeriksaan
pajak sebesar 4,847. Sedangkan,
nilai sebesar 2,13145. Hasil
dari perbandingan
( sehingga pada
tingkat kekeliruan 5%, Ho ditolak
dan Ha diterima yang berarti
pemeriksaan pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak berdasarkan persepsi
petugas pemeriksa pajak.
2. Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak
a. Analisis Regresi Sederhana
Berdasarkan analisis yang
dilakukan menghasilkan persamaan
regresi sebagai berikut:
Y=2.568+0.335X Penjelasan selanjutnya adalah
sebagai berikut:
1) Konstanta sebesar 2.568
menyatakan bahwa jika
pemeriksaan pajak (variabel X)
dianggap 0 (nol) satuan, maka
tingkat kepatuhan Wajib Pajak
sebesar 2.568.
2) Koefisien regresi pemeriksaan
pajak sebesar 0.335
menyatakan bahwa setiap
kenaikan pemeriksaan pajak
sebesar 1 satuan, maka akan
meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak sebesar 0.335
satuan.
3) Tanda positif menandakan arah
hubungan yang searah antara
variabel independen (X)
dengan variabel dependen (Y),
maka dapat dikatakan
pemeriksaan pajak
berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. b. Analisis Korelasi
Berdasarkan hasil analisis diperoleh
korelasi Pemeriksaan Pajak dan
Kepatuhan Wajib Pajak ( )
sebesar 0,840 dengan arah positif.
Korelasi Pemeriksaan Pajak dan
Kepetuhan Wajib Pajak masuk
dalam ketegori sangat kuat. Nilai (
) yang diperoleh positif
menunjukkan arah hubungan antara
Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan
Wajib Pajak berbanding lurus dan
Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi
akan semakin tinggi. c. Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan menghasilkan nilai
koefisien determinasi atau R Square
yaitu sebesar 0,705 atau 70,5%,
artinya pengaruh pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cicadas sebesar
70,5%.
d. Uji Signifikansi
Berdasarkan hasil analisis diperoleh
nilai variabel pemeriksaan
pajak sebesar 8,321. Sedangkan,
nilai (df=n-2) sebesar 2,04523. Hasil yang diperoleh dari
perbandingan dengan adalah
,
sehingga pada tingkat kekeliruan
5%, Ho ditolak dan Ha diterima
yang berarti pemeriksaan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan
persepsi Wajib Pajak.
3. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak a. Analisis Regresi Sederhana
Berdasarkan analisis yang
dilakukan menghasilkan persamaan
regresi sebagai berikut:
Y=1.287+0.314X Penjelasan selanjutnya adalah
sebagai berikut:
1) Konstanta sebesar 1.287
menyatakan bahwa jika
pemeriksaan pajak (variabel X)
dianggap 0 (nol) satuan, maka
tingkat kepatuhan Wajib Pajak
sebesar 1.287.
2) Koefisien regresi pemeriksaan
pajak sebesar 0.314
menyatakan bahwa setiap
kenaikan pemeriksaan pajak
sebesar 1 satuan, maka akan
meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak sebesar 0.314
satuan.
3) Tanda positif menandakan arah
hubungan yang searah antara
variabel independen (X)
dengan variabel dependen (Y),
maka dapat dikatakan
pemeriksaan pajak
berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.
b. Analisis Korelasi
Berdasarkan hasil diperoleh
korelasi Pelaksanaan Pemeriksaan
Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Badan ( ) sebesar 0,758 dengan
arah positif. Korelasi Pemeriksaan
Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
masuk dalam ketegori kuat. Nilai (
) yang diperoleh positif
menunjukkan arah hubungan antara
Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan
Wajib Pajak berbanding lurus dan
berarti jika semakin besar
Pemeriksaan Pajak maka
Kepatuhan Wajib Pajakdiprediksi
akan semakin tinggi.
c. Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan analisis yang
dilakukan menghasilkan nilai
koefisien determinasi atau R Square
yaitu sebesar 0,575 atau 57,5%,
artinya pengaruh pemeriksaan pajak
terhadap kepatuhan Wajib Pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cicadas sebesar
57,5%.
d. Uji Signifikansi
Berdasarkan hasil analisis diperoleh
nilai variabel pemeriksaan
pajak sebesar 7,886. Sedangkan,
nilai (df=n-2) sebesar
2,012896. Hasil yang diperoleh dari
perbandingan dengan
adalah
( ), sehingga
pada tingkat kekeliruan 5%, Ho
ditolak dan Ha diterima yang
berarti pemeriksaan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat
bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian yang
dilihat dari berbagai persepsi yaitu persepsi
petugas pemeriksa pajak, persepsi Wajib
Pajak, dan persepsi gabungan antara petugas
pemeriksa dan Wajib Pajak.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dan kajian literatur yang menjadi
dasar penelitian ini, bahwa pelaksanaan
pemeriksaan pajak dapat memberikan
kontribusi yang positif dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dan berimplikasi
pada penerimaan pajak yang optimal.
V. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, penulis mengambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak
Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada
KPP Pratama Bandung Cicadas dapat
dikatakan sudah sangat baik.
Pelaksanaan pemeriksaan pajak
dilakukan dengan memenuhi standar
pemeriksaan dan norma pemeriksaan
sesuai dengan undang-undang
perpajakan. Pada hasil penelitian yang
didasari persepsi petugas pemeriksa
dapat disimpulkan bahwa kepatuhan
Wajib Pajak Badan telah masuk dalam
kategori baik.masih banyak Wajib Pajak
yang sulit dalam memberikan informasi
dan memenuhi panggilan dalam rangka
dilakukannya pemeriksaan sehingga
menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan itu sendiri
2. Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak
Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada
KPP Pratama Bandung Cicadas dapat
dikatakan sudah sangat baik.
Pelaksanaan pemeriksaan pajak
dilakukan dengan memenuhi standar
pemeriksaan, norma pemeriksaan, dan
prosedur yang berlaku sesuai dengan
undang-undang perpajakan. Pendapat
tersebut sejalan dengan pendapat yang
didasari persepsi petugas pemeriksa.
Dalam hal standar pemeriksaan masih
banyak Wajib Pajak yang berpendapat
bahwa masih ada segelintir petugas
pemeriksa yang menyalahgunakan
jabatannya sehingga menimbulkan
dampak dan pandangan negatif
mengenai pelaksanaan pemeriksaan
pajak.Pada hasil penelitian yang
didasari persepsi Wajib Pajak dapat
disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib
Pajak badan telah masuk dalam kategori
baik.Pada hal ini, masih banyak Wajib
Pajak yang masih belum memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan
semestinya.
3. Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil penelitian yang
didasari gabungan persepsi Petugas
Pemeriksa dan Wajib Pajak dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan
pemeriksaan pajak pada KPP Pratama
Bandung Cicadas dapat dikatakan sudah
baik. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
dilakukan dengan memenuhi standar
pemeriksaan dan norma pemeriksaan
yang berlaku sesuai dengan undang- undang perpajakan. Pada hasil
penelitian yang didasari persepsi Wajib
Pajak dapat disimpulkan bahwa
kepatuhan Wajib Pajak Badan telah
masuk dalam kategori baik.Pada hal ini,
masih banyak Wajib Pajak yang masih
belum memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan semestinya
seperti terlambat dalam penyampaian
SPT dan memberikan keterangan yang
tidak benar mengenai pajak terutang
yang seharusnya dibayar.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran
yang dapat dijadikan masukkan kepada KPP
Pratama Bandung Cicadas sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada
KPP Pratama Bandung Cicadas harus
mempertahankan kualitas dan pelayanan
dalam melaksanakan tahapan–tahapan
yang harus dilakukan sebelum
melakukan pemeriksaan, seperti
mempelajari company profile,
perusahaan sejenis dan laporan
keuangan perusahaan yang akan
diperiksa. Hal ini perlu dilakukan agar
pemeriksaan berjalan lancar, fokus dan
terarah sehingga tujuan utama
pemeriksaan tercapai. Penerapan sanksi
perpajakan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bandung Cicadas harus
lebih tegas dalam memberikan sanksi
terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh,
sehingga Wajib Pajak jera untuk
melanggar aturan-aturan yang telah
ditetapkan dalam undang-undang
perpajakan. Untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak badan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya,
sebaiknya dilakukan pemeriksaan pajak
secara rutin agar dapat memonitor
Wajib Pajak yang tidak patuh.
2. Petugas pemeriksa harus memiliki
moral yang baik sebagai aparat penegak
hukum, karena pada realitanya masih
banyak petugas pajak yang terlibat
dalam penggelapan pajak, tentu dalam
hal ini akan merugikan Negara dan
jumlahnya akan sangat material.
Petugas pemeriksa pajak harus
memenuhi standar pemeriksaan sebagai
mestiya dan proses penyeleksian yang
sangat ketat sehingga memenuhi standar
pemeriksaan yang harus dimiliki oleh
petugas pemeriksa pajak. Selain itu,
pemberian sanksi yang tegas perlu
dilakukan terhadap petugas pemeriksa
pajak yang menyalahgunakan
jabatannya agar menimbulkan rasa jera
untuk melakukan tindakan yang tidak
semestinya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
merupakan suatu bentuk pembinaan
yang seharusnya dilakukan dengan
secara objektif, oleh karena itu,
pengawasan perlu dilakukan terhadap
petugas pemeriksa dan Wajib Pajak.
Selain itu, pemberian sanksi yang tegas
harus dilakukan dengan tidak pandang
bulu demi kelancaran proses
pemeriksaan dan tercapainya tujuan
pemeriksaan itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu.
2006. Perpajakan; Konsep, Teori, Dan
Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media
Hutagaol, John. 2007. Perpajakan: Isu-Isu
Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu
Hidayat, Nur. 2012. Pemeriksaan Pajak.
Jakarta: PT. Alex Media Komputindo;
Kompas Gramedia
Mardiasmo. 2009. Perpajakan; Edisi Revisi
2009. Yogyakarta: ANDI
Padriat. 2007. Pemeriksaan Pajak.
JaFwidodokarta: Mitra Wacana Media.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
PER-04/PJ/2012 Tentang Pedoman
Penggunaan Metode Dan Teknik
Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013
Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Suandy, Erly. 2002.Hukum Pajak.Jakarta:
Salemba Empat
Suandy,Erly. 2011. Perencanaan
Pajak.Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono. 2012. Metode penelitian
kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2013. Statistika untuk
Penelitian.Bandung: Alfabeta
Taniredja, Tukiran dan Hidayati
Mustafidah.2012.Penelitian Kuantitatif
(sebuah pengantar).Bandung:Alfabeta
UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
Umar, Husein.2003.Metode riset akuntansi terapan.Jakarta: Ghalia Indonesia
Waluyo.2008.Perpajakan
Indonesia.Jakarta:Salemba Empat.
Penulis : Dosen Universitas BSI
Email: [email protected]