i

PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

TERHADAP TINGKAT INFLASI DI SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

BUDI ENO

NIM 105710219415

EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2020

ii

PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

TERHADAP TINGKAT INFLASI DI SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

BUDI ENO

NIM : 105710219415

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammdiyah Makassar

EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2020

iii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan

Ibunda. Ketulusan yang dari hati atas doa yang tidak pernah putus, juga

semangat yang tak ternilai. Serta untuk sahabat dan teman-taman

terdekat yang tersayang, dan untuk Almamater Kebanggan.

MOTTO HIDUP

‘’ teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang

sedangkan pahalanya insyaAllah akan terus ada’’

iv

Halaman persetujuan

v

Halaman pengesahan

vi

vii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat

dan salam tak lupa penulis kirimkam kepada Rasulullah Muhammad SAW

beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang

tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang

Beredar Dan Pengeluaran Pemerintah Tehadap Tingkat Inflasi Di Sulawesi

Selatan”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam

menyelesaikan program sarjana 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimah kasih kepada

kedua orang tua penulis Bapak Burhan.L dan Ibu Nurani. L yang senantiasa

memberi harapan, semangat, perhatian, kasih saying dan doa yang tulus tanpa

pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan

memberi semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas

segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi

keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia

dan akhirat.

viii

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak semoga amal kebaikan dan

dibalas oleh Allah Subhana Wa Ta’ala dengan balasan yang lebih baik. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar .

2. Bapak Ismail Rasulong, S.E.,M.M. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Hj.Naidah,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Universitas Muhammdiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan skripsinya.

5. Bapak A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang telah

berkenan membantu selama dalam penyusunan skiripsi hingga ujian skripsi.

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis

selama mengikuti kuliah.

7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

8. Kakanda Nisa Puspita Dita S.E yang selalu mau membantu dan

mendengarkan segala keluh kesah penulis.

9. Rekan seperjuangan kelas EP C 15 yang telah memberikan motivasi dan

semangat kepada penulis.

ix

10. Sahabat KKN firman, fahri, wahyu, kiki, dan jia yang selalu ada untuk

memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

11. Teman-teman team basket khususnya coach aji, yang selalu memberikan

motivasi dan tempat kepada penulis.

12. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu

yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan dukungannya

sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh

dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, ………..2020

Penulis

x

ABSTRAK

Budi Eno, 2019. Pengaruh jumlah uang beredar dan pengeluaran

pemerintahterhadap tingkat inflasi di provinsi sulawesi selatan, skripsi program

studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammdiyah Makassar. Skripsi ini dibimbing oleh pembimbing I Muhammad

Rusydi dan pembimbing II A. Nur Achsanuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah

uang beredar dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di Provinsi

Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data time series, yaitu priode

tahun 2008-2017, dalam menganalisis pengaruh jumlah uang beredar dan

pengeluaran pemerintah terhadap tingkata inflasi, maka digunakan analisis

regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kontibusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 11,2

persen. Secara simultan variabel jumlah uang beredar dan pengeluaran

pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi, sedangkan

secara persial variabel jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi

Kata kunci : Jumlah uang beredar,pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi

xi

ABSTRACT

Budi Eno, 2019. Effect of the money supply and government spending on

inflation in the province of south sulawesi, thesis of the economic development

study program at the faculty of econonics and business. University of

muhammadiyah makassar. This thesis is guided by supervisor I Muhammad

Rusydi and II supervisor A. Nur Achsanuddin UA

This study aims to find out how effect the money supply and government

expenditure on inflation in the province of south sulawesi. The data used are time

series data, which is the period of 2008- 2017, in analyzing the infuence of the

money supply and government spending on the inflation rate, then the analysis

using multiple linear regression with program SPSS. The results of this study

indicate that the contribution of the independent variable to the dependent

variable is 11,2 percent. Simultaneously the variable money supply and

government spending not significantly influence the rate of inflation, while the

variable sum of money supply and government spending has not significant effect

on the inflation rate.

Key words : Money supply, government spending and inflation.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL .......................................................................................................... i

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ v

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

ABSTRAK ....................................................................................................... ix

ABSTRACT ...................................................................................................... x

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 8

A. Tinjauan Teori ...................................................................................... 8

B. Tinjauan Empiris .................................................................................. 16

C. Kerangka Konsep ................................................................................. 18

D. Hipotesis ............................................................................................... 20

xiii

BAB III METODE PENELITIAN ...................................................................... 21

A. Jenis Penelitian .................................................................................... 21

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................... 21

C. Definisi Operasional Variable dan Pengukuran................................... 21

D. Populasi dan Sample ........................................................................... 24

E. Teknik Pengumpulan Data................................................................... 24

F. Teknik Analisis ..................................................................................... 24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 30

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................................... 30

B. Deskriptif Variabel Penelitian ............................................................. 35

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .................................................... 40

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 49

A. Kesimpulan ........................................................................................... 49

B. Saran .................................................................................................... 49

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 50

LAMPIRAN ...................................................................................................... 52

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 ............................... 3

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris............................................................................ 16

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson ......... 27

Tabel 4.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008-2017 ..................................................................................... 35

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) di Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008-2017 .......................................................... 37

Tabel 4.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (PP) di Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008-2017 .......................................................... 38

Tabel 4.4 Tingkat Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah

Ln kan ............................................................................................. 39

Tabel 4.5 Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah

terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan ................. 41

Tabel 4.6 Rush Test ...................................................................................... 42

Tabel 4.7 Coefficients .................................................................................... 43

Tabel 4.8 Coefficients .................................................................................... 44

Tabel 4.9 Model Summary ............................................................................ 45

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir ............................................................................ 19

Gambar 3.1 Desain Penelitian ........................................................................ 23

Gambar 4.1 Peta Sulawesi Selatan ................................................................ 30

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan .......... 33

Gambar 4.3 Nilai Proyek Investasi Infrastruktur Sulawesi Selatan................ 34

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-

2017…………………………………………………………….................... 53

2. Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) di Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2008-2017........………………………………………..................... 54

3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2008-2017………………………………………….......................... 55

4. Hasil Uji SPSS 20................................................................................... 56

5. Hasil Ln Tingkat Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran

Pemerintah………………………………………………………………….. 60

6. Surat Penelitian...................................................................................... 61

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua negara baik negara yang maju maupun negara yang sedang

berkembang mengalami kestabilan ekonomi serta masalah pertumbuhan

ekonominya. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang

dimana kehidupan ekonominya sangat tergantung pada tata moneter dan

perekonomian dunia, selalu menghadapi masalah tersebut. Pertumbuhan

ekonomi Indonesia dalam beberapa dasawarsa ini sangat terpuruk dan ini

dibarengi dengan semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan ekonomi

dunia

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan

suatu negara yakni kesejahteraan masyrakat. Keberhasilan pembangunan

ekonomi suatu Negara sangat dipengaruhi oleh pola kebijakan ekonomi yang

dilakukan oleh pemerintah Negara tersebut. Berdasarkan di beberapa Negara

yang mengalami inflasi, inflasi terjadi karena banyaknya jumlah uang beredar

(JUB), kenaikan upah, krisis energi, defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi dan

masih banyak penyebab lainnya. Sementara itu di negara berkembang upaya

menjaga kestabilan ekonomi makro dilakukan dengan menjaga kestbilan tingkat

inflasi.

Inflasi dari sisi permintaan, sebagian lagi dari sisi penawaran. Secara teoritis,

pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga (barang dan jasa)

umum yang terjadi secara terus menerus akibat adanya kenaikan permintaan

agregat atau penurunan penawaran agregat. Inflasi yang bertambah serius

2

tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif,mengurangi

ekspor dan meningkatkan impor. Kecendrungan ini akan memperlambat

ekonomi.

Laju inflasi di Indonesia berdasrkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Indonesia mengalami fluktuasi atau mengalami naik-turun yaitu, pada tahun 2011

inflasi pada tahun tersebut hanya sebesar 3,79 persen, terus meningkat hingga

tahun 2014 sebesar 8,36 persen. Namun pada tahun 2015 inflasi mengalami

penurunan sebesar 3,35 persen. Mengingat inflasi nasional merupakan rata-rata

dari inflasi daerah di Indonesia maka dirasa perlu untuk membahas inflasi di

tingkat daerah. Seperti pada laju inflasi di provinsi Sulawesi selatan yang

merupakan salah satu provinsi yang mewakili Indonesia bagian timur karena

tingkat inflasinya yang relatif dinamis di Sulawesi, Maluku dan papua di

bandingkan dengan provinsi lainnya dikawasan Indonesia bagian timur, bahkan

untuk seluruh komoditas atau kelompok barang dan jasa.

Kebijakan dalam pengendalian inflasi adalah kebijakan moneter. Untuk

kebijakan moneter, pada umumnya kebijakan yang dilakukan oleh pihak otoritas

moneter untuk memengaruhi variabel moneter, seperti uang inti, uang beredar,

dan suku bunga. Pada dasarnya kebijakan moneter pada umumnya adalah

dicapainya keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan

internal biasanya ditunjukkan dengan terciptanya keseimbangan kerja yang

tinggi, tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dipertahankan laju

inflasi yang rendah. Di sisi lain keseimbangan eksternal biasnya ditunjukkan

dengan neraca pembayaran yang seimbang.

3

Tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya

mengalami fluktuasi hal ini dapat dijelaskan pada tabel 1.1 mengenai inflasi pada

lima tahun terkahir di profinsi Sulawesi selatan.

Tabel 1.1 Tingkat inflasi, jumlah uang berdar dan pengeluaran pemerintah

Sulawesi selatan selama tahun 2008-2012

Tahun Tingkat inflsi

(%) Jumlah uang

beredar (miliar rupiah)

Pengeluaran pemerintah (juta rupiah)

2008 12,40 1.895.839,00 12.045.510

2009 3,39 2.141.384,00 13.527.997

2010 6,56 2.471.206,00 13.991.292

2011 2,88 2.877.220,00 15.092.858

2012 4,30 3.307.507,00 16.673.652

Sumber: Bank Indonesia Dan Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat inflasi Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2012 sebesar 4,30 persen, kondisi tersebut memberi gambaran

bahwa sepanjang tahun 2012 keadaan harga barang dan jasa mengalami

kenaikan sebesar 4,30 persen. Tahun 2012 jika dibandingkan dengan

perkembangan harga pada tahun 2011 lebih rendah. Tingkat inflasi yang terjadi

pada tahun 2011 sebesar 2,88 persen kondisi tersebut secara umum

menggambarkan bahwa tingkat kestabilitas harga tahun 2011 lebih baik

dibanding dengan tahun 2012.

Jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan terus

meningkat. Permintaan uang di Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun ke

tahun, jumlah uang beredar pada tahu 2008 sebesar Rp.456 miliar dan terus

meningkat, hingga tahun 2012 jumlah uang beredar sebesar Rp.841 miliar.

Kenaikan angka tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas cukup untuk

memenuhi kebutuhan perekonomian di Wilayah Sulawesi Selatan

4

Pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami

peningkatan. Di tahun 2008 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp.12.045

miliar, kemudian tahun 2009 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp.13.527

miliar, selanjutnya pengeluaran pemerintah tahun 2010 sebesar Rp. 13.991

miliar, tahun 2011 dan 2012 terus meningkat sebesar Rp.15.092 miliar dan

Rp.16.673 miliar.

Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan

ekonominya. Proses ini tidak lebih dari proses perebutan pendapatan di antara

kelompok-kelompok sosial yang menginginkan sebagian lebih besar daripada

bagian yang dapat diselesaikan oleh masyarakat. Kelompok-kelompok sosial ini

misalnya orang-orang pemerintahan sendiri, pihak swasta atau juga serikat buruh

yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah, dimana hal ini dapat

berdampak permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan

harga barang dan jasa (Budiono,2014)

Secara umum inflasi memiliki dampak positif dan negatif, tergantung parah

atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang

positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik yaitu meningkatkan

pendapatan nasional maupun daerah dan membuat orang ingin bekerja,

menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang

parah yaitu pada saat inflasi terjadi tidak terkendali, keadaan perekonomian

menjadi kacau dan perekonomian dirasakan melemah, orang menjadi tidak

bersemangat bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi

karena harga meningkat cepat, sehingga para penerima pendapatan tetap

kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka

semakin merosot. Untuk menghindari dampak naik turunnya inflasi perlu adanya

5

pengendalian inflasi. Dalam hal ini bank sentral memiliki peranan penting dalam

pengendalian inflasi.

Pengaturan jumlah uang yang beredar dalam pelaksanaanya tidaklah mudah

karna preferensi masyarakat terhadap uang sewaktu-waktu dapat berubah

sehingga jumlah uang beredar pada suatu waktu tertentu dapat menjadi terlalu

besar apabila permintaan masyrakat akan menurun dan sebaliknya akan

semakin kecil apabila permintaan meningkat. Jumlah uang beredar merupakan

seluruh uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan masyarakat.

Pengertian paling sempit dari jumlah uang yang beredar adalah uang kertas dan

uang logam yang ada ditangan masyarakat, pengertian permintaan uang dapat

didefenisikan sebagai keseluruhan jumlah uang dipegang oleh masyrakat dan

perusahaan.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi permintaan uang yaitu

pendapatan rill, semakin tinggi pendapataan seseorang, permintaan uang

semakin besar. Selanjutnya permintaan uang untuk motif spekulasi atau untuk

memporoleh keuntungan akan berkurang. Pada pengeluaran konsumen dan

pengeluaran pemerintah, permintaan uang akan bertambah, saat adanya

kegiatan hari raya dan kegiatan ekonomi. Meningkatnya jumlah uang beredar

yang berlebih dapat mendorong meningkatnya harga yang berdampak pada

inflas, sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan

ekonomi.

Peningkatan jumlah uang beredar yang tidak terkendali akan berdampak

pada inflasi yang tinggi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran

masyarakat secara keseluruhan akan mengalami penururnan. Kondisi tersebut

melatar-belakangi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas-

6

otoritas monoter dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam

perekonomian. Kegiatan mengendalikan jumlah uang beredar tersebut lazimnya

disebut kebijakan moneter, yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian

integral bagi kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter

(Bank Indonesia, 2015)

Pengeluaran pemerintah daerah Provinsi yang tercermin dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbagi atas dua kelompok yaitu

pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan

atau belanja pelayanan publik. Dari dua pengeluaran tersebut pengeluran rutin

atau belanja aparatur daerah merupakan jenis pengeluaran yang dominan dalam

pengeluaran pembangunan di sebagian besar daerah baik di Provinsi Sulawesi

Selatan maupun dibagian besar daerah di Indonesia. Salah satu fungsi utama

anggaran pemerintah daerah adalah sebagai alat kebijakan fiskal yang

digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan

ekonomi.bagi pemerintah pusat. Realisasi kegiatan pemerintah tercermin dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu pada bagian pengeluaran

atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja

layanan publik.

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan menuntut

adanya pembiayaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan

adanya peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan kemampuan dalam

menciptakan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur yang pada

akhirnya akan mendorong dan merangsang kegiatan produksi daerah yang

selanjutnya dapat meningkatnkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Sulawesi Selatan.

7

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang

berjudul ‘’Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah

Terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan’’.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, dapat diambil beberapa rumusan masalah bersangkutan

dengan pengaruh inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap tingkat inflasi

dari tahun 2008-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat inflasi

dari tahun 2008-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat

inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap

tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan

menembah wawasan pengetahuan mengenai perbandingan

pengaruh jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah

terhadap tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa

pemahaman dalam pembangunan ekonomi.

3. Diharapkan sebagai refrensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar adalah seluruh uang kartal dan giral yang tersedia

untuk digunakan oleh masyarakat (Hartomo, 2008). Pengaturan jumlah uang

beredar dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, karena preferensi masyarakat

terhadap uang sewaktu-waktu dapat berubah sehingga jumlah uang beredar

pada suatu waktu tertentu dapat menjadi terlalu besar apabila permintaan

masyarkat akan uang akan menurun dan sebaliknya menjadi terlalu kecil apabila

permintaan meningkat (Pohan, 2008). Pengertian uang beredar atau supply

money dibedakan menjadi dua pengertian dalam arti sempit maupun dalam arti

luas.

a) Uang dalam arti sempit (M1) terdiri dari uang kartal yang berda dari luar

sistem moneter (diluar bank sentral, pemerintah, dan bank-bank pencipta

uang giral) dan uang giral (demand deposits)

b) Uang dalam arti luas (M2) terdiri dari M1 dan uang kuasi (deposito berjangka

dan tabungan) pada bank-bank pencipta uang giral.

Menurut Keynes menyatakan bahwa motif permintaan masyarakat akan

uang adalah untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi (Pohan,

2008). Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat

yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang

untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin

tinggi pendapatan nasional semakin banyak uang diperlukan untuk tujuan

transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan permintaan uang untuk spekulasi

8

9

ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan menurut teori kuantitas uang dengan

menggunakan persamaan pertukaran Irving Fisher dalam Budiono (2013) yang

dijelaskan dalam persamaan sebgai berikut.

MV=PT

Keterangan :

M = jumlah uang beredar

V = perputaran uang

P = harga barang dan jasa

T = jumlah output

Berdasarkan persamaan di atas dapat di katakana bahwa salah satu

penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya kelebihan uang sebagai akibat

penambahan jumlah uang beredar di masyarakat.

2. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal

yang bertujuan untuk mendorong investasi, meningkatkan kesempatan kerja,

memelihara kestbilan ekonomi dan menciptakan distibusi pendapatan yang

merata melalui belanja rutin maupun belanja pembangunan. Semakin besar

perbelanjaan permintaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian semakin

tinggi kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai (Sukirno, 2000).

Menurut Subri (2003), pengerluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun

secara garis besarnya dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

a) Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan

ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

b) Pengeluaran yang langsung memberikan kesehjahteraan dan kemakmuran

masyarakat.

10

c) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan

datang.

d) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan

menyebarkan daya beli yang lebiih luas.

3. Teoring Pengeluaran Pemerintah

a) Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti dari teori ini adalah makin

meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat sebagai

suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam satu perekonomian

apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran

pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan,

kebudayaan dan sebagainya (Prasetya,2012).

b) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan

mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, meningkatnya penerimaan

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, dalam

keadaan normal meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) menyebabkan

penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran

pemerintah menjadi semakin besar (Prasetya,2012).

c) Teori Batas Kritis Colin Clark

Teori Colin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan

toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah di perkirakan 25 persen dari

11

Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun anggaran belanja pemerintah tetap

seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan

pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25 persen dari total kegiatan

ekonomi, maka yang terjadi adalah Inflasi (Prasetya,2012).

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat

adanya kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila

batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi

sosial ekonomi masyarakat.

4. Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli di tengah

masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran

transfer ini membuat sumber-sumber pendapatan pada pemerintah yang tidak

mampu menyediakan pelayanan sebagai imbalan dari pendapatan yang diterima

kemudian. Defisit anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya (dengan

mempengaruhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah) dan seluruh ukuran sektor

pemerintah dalam perekonomian. Defisit juga dapat mempengaruhi distribusi

pendapatan.

Lebih lanjut Musgarve dalam Subri (2003) menjelaskan bahwa terdapat tiga

fungsi utama keuangan pemerintah, sebagai berikut:

a) Fungsi alokasi, merupakan proses dimana sumber daya (resources)

nasional yang digunakan untuk barang privat dan barang publik seperti

diketahui masyarakat membutuhkan barang privat maupun barang

publik.

b) Fungsi distribusi, pada hakekatnya merupakan penyesuaian terhadap

distribusi pendapatan dan kekayaan dan merupakan anggaran yang

12

berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi

masalah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

c) Fungsi stablisasi, penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk

mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga

dan laju pertumbuhan ekonomi, yang memadai dengan

memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca

pembayaran.

5. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus.

Sedangkan menurut Boediono (2014), inflasi adalah kecendrungan harga-harga

untuk meningkatkan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, inflasi

merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Tingkat inflasi yang rendah

dan stabil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan perluasan

lapangan kerja dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.

6. Teori Inflasi

a) Teori kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini

masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini,

terutama di Negara-negara berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam

proses inflasi dari jumlah uang beredar, dan (psikologi) harapan masyarakat

mengenai kenaikan harga-harga dan inti dari teori ini adalah sebagai berikut :

1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang

beredar apakah itu uang kartal ataupun uang giral tidak menjadi

13

persoalan tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. kejadian

seperti ini, hanya akan meningkatkan harga untuk sementara waktu saja.

2) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar

dan oleh (psikologi) harapan masyarakat mengenai kenaikan harga

dimasa mendatang.

b) Teori Keynes (Budiono, 2014)

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup

diluar batas kemampuan ekonomisnya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan

rezeki antara golongan-golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan

agregat yang lebih besar pada jumlah barang yang tersedia. Teori ini menarik

karena :

1) Menyoroti peranan sistem distrbusi pendapatan dalam proses inflasi.

2) Menyarankan hubungan antara inflasi dan faktor-faktor non-ekonomis

(Budiono, 2014).

7. Penggolongan Inflasi

Inflasi dapat digolongkan beberapa jenis, yaitu menurut sifat, penyebab, dan

asal inflasi (Nopirin, 2016).

a) Jenis inflasi menurut sifat

1) Inflasi ringan, dintandai dengan laju inflasi yang rendah, biasanya

bernilai satu digit pertahun. Kenaikan harga pada jenis inflasi ini

berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta

dalam jangka relatif lama.

2) Inflasi menengah, ditandai dengan kenaikan harga yang cukup

besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif serta

mempunyai sifat akselerasi.

14

3) Inflasi tinggi, inflasi yang paling parah akibatnya. Bahkan

masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang, perputaran

semakin cepat, harga naik secara akselerasi.

b) Jenis inflasi menurut sebab

1) Demand Pull Inflation, bermula adanya kenaikan permintaan

sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja

penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh.

2) Cost push inflation, ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya

produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan

dengan penawaran agregat sebagai akibat kenaikan biaya produksi

3) Mixed inflation, yaitu inflasi karena adanya tarikan permintaan dan

inflasi karena penurunan penawaran yang terjadi secara sendiri-

sendiri. Lain halnya dengan inflasi campuran disebabkan karna

adanya campuran antara inflasi tarikan karena permintaan dengan

inflasi dorongan biaya. Umumnya inflasi yang terjadi adalah

campuran dari kedua macam inflasi atau biasa di sebut dengan

Mixed Inflation

c) Jenis inflasi menurut asal

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi ini dapat

menimbulkan antara lain defisit anggaran belanja yang dibiayai

dengan peretakan uang baru ataupun terjadinya kegagalan panen

(Nopirin, 2016).

2) Inflasi yang bersal dari luar negri yang ditimbulkan karena harga-

harga (inflasi) di luar negri atau dalam negara tersebut, dalam

15

hubungan ini pengaruh inflasi diluar maupun dalam negeri dapat

melalui kenaikan harga-harga ekspor (Nopirin, 2016).

8. Dampak Inflasi

Efek inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Beberapa di antaranya

dampak inflasi yaitu :

a) Efek terhadap pendapatan

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi

ada pula yang di untungkan dengan adanya inflasi. Inflasi dapat

menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan

kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang

dan merupakan subsidi bagi orang lain.

b) Efek terhadap efesiensi

Inflasi dapat pula mengubah alokasi faktor-faktor produksi. Dengan adanya

inflasi permintaan akan barang tertentu akan mengalami kenaikan yang lebih

besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang

tersebut (Nopirin, 2016).

Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam

keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah

sehingga keuntungan usaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong

kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi dapat mengakibatkan

sebaliknya yaitu penurunan output.

16

B. Tinjauan empiris

Tabel 2.1 tinjauan empiris

Nama dan

Tahun

Judul Metode

Analisis

Hasil Penelitian

Nugroho,

2011

Analisis

Faktor-Faktor

Mempengaru

hi Inflasi di

Indonesia

Priode 2001-

2014

Regresesi

Berganda

Hasil perhitungan menunjukkan

bahwa variable jumlah uang

beredar berpengaruh terhadap

inflasi, dan variable Produk

Domestik Bruto (PDB)

berpengaruh positif terhadap

inflasi, sedangkan variabel tingkat

suku bunga SBI berpengaruh

negatif terhadap inflasi dan kurs

berpengaruh positif terhadap inflasi

Hartomo,

2010

Pengaruh

Jumlah Uang

Beredar dan

Kurs

Terhadap

Tingkat

Inflasi Di

Indonesia

Metode

Analisis

Regresi

Linear

Berganda

Bahwa jumlah uang beredar

berpengaruh negatif terhadap

tingkat inflasi, dan kurs

berpengaruh positif terhadap

tingkat inflasi. Namun setelah

melakukan pengolahan data

secara lebih lanjut lalu dilihat dari

hasil regresinya dan sudah diteliti

didapatkan bahwa tingkat inflasi

secara bersama-sama dipengaruhi

oleh jumlah uang beredar.

Rahmawat

i, 2008

Pengaruh

Jumlah Uang

Beredar,

Pengeluaran

Pemerintah

Dan Suku

Bunga

Terhadap

Regresi

Linear

Berganda

Menunjukkan bahwa estimasi

fungsi menunnjukkan hasil yang

memuaskan. Hal ini terlihat baik

dari pengujian secara umum

maupun secara persial. Dimana

variabel bebas dalam penelitian ini

berpengaruh signifikan terhadap

inflasi

17

Tingkat

Inflasi Di

Nanggroe

Aceh

Darussalam

Amri,

2017

Pengaruh

Tingkat Suku

Bunga

Sertifikat

Bank

Indonesia

Dan Nilai

Tukar

Terhadap

Inflasi Di

Indonesia

Regresi

Linear

Berganda

Variabel inflasi (INF) hanya

dipengaruhi oleh suku bunga SBI

dalam jangka pendek sementara

dalam jangka panjang variabel

suku bunga SBI dan nilai tukar

memiliki pengaruh terhadap inflasi.

Dalam jangka pendek perubahan

suku bunga SBI suatu bulan akan

mempengaruhi inflasi pada tiga

bulan selanjutnya secara positif.

Dalam jangka panjang, suku bunga

mempengaruhi inflasi secara positif

dan signifikan. Sedangkan nilai

tukar berpengaruh secara negatif

terhadap inflasi di Indonesia.

Diana

Lestari,

2017

Penagruh

Jumlah Uang

Beredar Dan

Tingkat Suku

Bunga Serta

Pengeluaran

Pemerintah

Terhadap

inflasi di

Indonesia

Regresi

Linear

Berganda

Jumlah uang beredar berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

inflasi di Indonesia, pengaruh

positif antara jumlah uang beredar

dan inflasi disebabkan oleh deman

pull inflation,yaitu inflasi yang di

timbulkan karena permintaan

masyarakat akan berbagai barang

terlalu kuat sehingga menaikkan

harga-harga secara umum. Tingkat

suku bunga berpengaruh positif

dan signifikan terhadap inflasi di

Indonesia. Pengaruh antara tingkat

18

suku bunga dan inflasi

mengisyaratkan bahwa kebijakan

moneter cenderung mengikuti

pergerkan inflasi. Pengeluaran

pemerintah berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap inflasi di

Indonesia pengaruh negatif

disebabkan oleh pemerintah

mengambil kebijakan fiskal berupa

tindakan memperkecil

pengeluaran.

C. Kerangka konsep

1) Pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi

Teori kuantitas menyatakan bahwa inflasi biasa terjadi kalau ada

penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang

kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan

jumlah uang yang beredar, kejadian seperti, kegagalan panen, hanya akan

menaikan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang

ibarat “bahan-bakar” bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan

berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musababnya awal dari kenaikan

harga tersebut ( Boediono, 167). Para ahli ekonomi sepakat untuk menyatakan

bahwa umumnya inflasi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, khususnya

jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). Relatif rendahnya inflasi di negara-

negara maju, tampaknya disebabkan oleh relatif rendahnya pertambahan jumlah

uang beredar, khususnya M2. Tetapi kontrol jumlah uang beredar tidak akan

efektif jika tidak didukung oleh kelembagaan keuangan yang sehat dan modern.

Lembaga-lembaga inilah yang terus-menerus melakukan inovasi keuangan,

19

khususnya dalam pengembangan instrumen keuangan dan sistem transaksi,

yang memungkinkan pasar uang bekerja lebih efisien. Bagi pemerintah,

khususnya bank sentral, pasar keuangan yang sudah maju dan efisien ini

bermanfaat bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi, khususnya

kebijakan moneter (Manurung dan Rahardja, 2004).

2) Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi

Tindakan yang perlu dijalankan bank sentral adalah untuk mengurangi

penawaran uang dan menaikan suku bunga. Kebijakan moneter ini investasi dan

rumah tangga (Konsumsi). Seterusnya Kementrian Keuangan perlu pula

mengurangi pengeluaran dan menaikan pajak individu dan perusahaa. Langkah

tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi dan

mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan tindakan ini inflasi dapat diatasi

(Sukirno, 2008). Secara spesifik, Keynes yakin pemerintah memotong pajak atau

menaikkan pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal ekspansioner untuk

mengeluarkan perekonomian dari penuruan. Sebaliknya, Keynes

mengemukakan bahwa pemerintah hendaknya menaikkan pajak atau

mengurangi pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal kontraksioner untuk

mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disusun kerangka penelitian yang

akan dilakukan. Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka pikir

Tingkat inflasi (Y)

Jumlah uang beredar

(X1)

Pengeluaran pemerintah

(X2)

20

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya belum teruji, maka dari

itu, berdasarkan dari pemaparan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis

yang coba diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitaif yang bertujuan

untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya

atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini diperoleh dari instasi-instansi terkait, seperti Bank

Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. Salain itu,

data juga diperoleh dari penelitian kepustakaan, website yang berhubungan

dengan penelitian ini. Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya,

maka penelitian ini menggunakan system rentan waktu (time series), dimana

data dikumpulkan dihitung berdasarkan data sepuluh tahun terakhir (2008-

2017)

C. Definisi oprasional variable dan pengukuran

Definisi oprasional dari masing-masing variable dalam penelitian ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Inflasi (Y) merupakan kenaikan harga barang atau jasa

secara umum yang dapat diukur dengan perbandingan perbuhan

indeks harga suatu priode terhadap indeks harga pada priode

sebelumnya. Data yang digunakan adalah data tahunan yang diukur

dalam persen.

21

22

2. Jumlah uang (X1) yang beredar dihitung melalui nilai transaksi yang

dibagi dengan seringnya uang tersebut digunakan. Jumlah uang

beredar adalah uang yang tersedia dalam perekonomian. Dalam hal

ini, data yang digunakan adalah uang beredar dalam arti luas (M2)

yang mencakup uang kartal dan uang giral dihitung dalam miliar

rupiah di Sulsel

3. Pengeluaran pemerintah (X2) merupakan salah satu komponen

kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan

kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan

distribusi pendapatan yang merata melalui belanja daerah baik itu

belanja langsung maupun tidak langsung. Data yang digunakan

adalah data tahunan yang diukur dalam juta rupiah di Sulsel.

a. Variable peneltian

Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan

variabel bebas:

1) Varibael terikat merupakan suatu variabel yang diteliti apakah

menunjukkan adanya pengaruh dari perlakuan variabel

bebas.variabel terikat dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi.

2) Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab

terjadinya perubahan atau mempengaruhi variabel terikat.

Variabel bebas dipilih serta diukur oleh peneliti untuk

menentukan adanya suatu hubungan pada keadaan atau

kejadian yang diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah

23

b. Desain penelitian

Adapun desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Desain Penelitian

Pra Penelitian

Tinjauan

Pustaka

Permasalahan

penelitian Landasan

Teori

Populasi dan Sampel

Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder

Analisis Regresi berganda

Uji Asumsi Klasik Uji Statistik

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

24

D. Populasi dan sampel

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang berupa subjek atau objek

yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan (Supriadi,2014). Populasi

yang bukan hanya orang, akan tetapi objek dan benda alam yang lain. Populasi

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjekyang dipelajari,

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek

itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari variabel terikat

dan variabel bebas yaitu jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan

tingkat inflasi .

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam

penelitian ini adalah jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan tingkat

inflasi tahun 2008-2017.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. penelitan pustaka (Library Research) dimana penelitian ini pustaka

merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi dari

literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal penelitian,

skripsi, dan buku-buku terbitan lainnya berhubungan dengan penelitian

ini.

2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bank Indonesia cabang Makassar.

F. Teknik analisis

Untuk menguji yang diajukan tentang jumlah uang beredar dan pengeluaran

pemerintah terhadap tingkat inflasi di Sulawesi Selatan dalam priode 2008-2009

digunaka metode analisis regresi linear berganda. Analisis untuk dapat

25

menghitung secara langsung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat yang dapat ditulis dengan model analisisnya sebagai berikut :

Ln INFt = β0 + β1LnJUBt + β2LnPPt

Keterangan :

INF = Tingkat Inflasi (persen)

JUB = Jumlah uang beredar (rupiah)

PP = Pengeluaran pemerintah (rupiah)

βo = Konstanta

β1 β2 = Koefisien regresi variabel bebas

t = Waktu

Ln = Log

a. uji asumsi klasik

pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan

mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan

pemerikasaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan.

1) Uji multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya korelasi linear yang mendekati

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang yang

terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel

bebas atau tidak (Suliyanto, 2011).

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus VIF berikut ini :

26

Di mana diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel

independen atau koefisien determinasi antara satu variabel bebas

dengan variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka

tidak terdapat multikolinearitas.

2) Uji autokorelasi

Autokorelasi atau serial korelasi merupakan korelasi antara variabel

atau sampel satu dengan sampel lainnya. Pengujian adanya

autokorelasi dapat dilakukan dengan metode Durbin Watson (DW) test,

Lagrange Multiplayer (LM) dan Breusch Godfrey (BG) test, serta run test

(Rahim, 2012).

3) Uji Durbin-watson

Durbin-Watson (uji D-W) merupakan uji yang sangat popular untuk

menguji ada atau tidaknya masalah autokorelasi dari model empiris

yang diestimasi (Suliyanto, 2011). Rumus yang digunakan untuk uji

Durbin-Watson adalah:

∑

∑

Keterangan:

DW : Nilai Durbin-Watson Test

e : Nilai residual

: Nilai residual satu periode sebelumnya

Dengan kriteria pengambilan keputusan seperti yang ditunjukkan pada tabel

3.1

27

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

DW Kesimpulan

< Dl Ada autokorelasi (+)

dLsampai dengan Du Tanpa kesimpulan

dU sampai dengan 4-Du Tidak ada autokorelasi

4-dU sampai dengan 4-Dl Tanpa kesimpulan

> 4-Dl Ada autokorelasi (-)

Sumber: Suliyanto (2011)

Jika dengan uji DW dihasilkan keragu-raguan, maka dilakukan uji lain, salah

satunya dengan uji run. Run test merupakan salah satu analisis non-parametrik

yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi

yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat korelasi, maka dikatakan bahwa

nilai residual adalah acak atau random (Suliyanto, 2011).

c. Uji statistik

Uji signifikasi merupakan pendekatan alternatif, namun bersifat melengkapi

dan mungkin merupakan pendekatan yang lebih singkat dalam pengujian

hipotesis yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil

hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikasi

adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah

hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H0 dibuat nilai uji statistik yang

diperoleh dari data yang ada (Gujarati,2006).

1. Uji t-statistik

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh persial antara

tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah. Kriteria

pengujian dengan uji t adalah dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel jika

statistik hitung (thitung) ≥ statistik tabel (ttabel) maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Sedangkan jika statistik hitung ) ≤ statistik tabel ( ), maka diterima

dan ditolak. Untuk pengujian uji t selanjutnya dengan membandingkan angka

28

probabilitas signifikansi. Jika angka probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05,

maka diterima dan ditolak, sedangkan jika angka probabilitas signifikansi

lebih kecil dari 0,05, maka maka ditolak dan diterima (gujarati, 2007)

2. Uji F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh

variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat

(Gujarati, 2007). Untuk statistik pengujiannya adalah jika ≤ , maka

diterima dan ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel bebas secara

signifikan tidak dipengaruhi variabel terikat, sedangkan jika ≥ , maka

ditolak dan diterima berarti secara bersama-sama variabel bebas secara

signifikan mempengaruhi variabel terikat. Untuk menentukan nilai dan

tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% (α = 0,05) dengan derajat

kebebasan (degree of fredoom) df = (n-k) dan (k-1).

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa

besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan

oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2007). Di mana apabila nilai R2 mendekati 1,

maka terbukti bahwa ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat

dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan.

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase

sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang dapat dinyatakan

dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan

koefisien determinasi terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan

dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R2

29

menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai

alternatif digunakan corrected atau adjusted R2 yang dirumuskan:

Adj R2 =

Keterangan :

R2 : Koefisien Determinasi

N : Jumlah Sampel

P : Jumlah Variabel Bebas

30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

Pulau Sulawesi merupakan pulau keempat terbesar di Indonesia setelah

Kalimantan, Papua, dan Sumatra. Pulau yang dicirikan dengan bentuknya yang

unik, seperti huruf K. Ada yang mengatakan bentuknya mirip tangkai-tangkai

anggrek. Ada pula yang mengatakan bentuknya mirip tentakel-tentakel gurita.

Bentuk Pulau Sulawesi dari sisi geografis sangat menguntungkan. Dengan

bentuk seperti itu memungkinkan Sulawesi memiliki sejumlah pelabuhan yang

sempurna secara alamiah. Oleh karena itu, sajak zaman kerajaan, daerah ini

memiliki pelabuhan (Makassar) yang ramai dan bertaraf internasional. Pulau

Sulawesi terbagi atas enam provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Gambar 4.1

30

31

Sulawesi Barat merupakan provinsi termuda yang dibentuk tanggal 5

Oktober 2004 sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi

Selatan terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi. Ibu kotanya berada di

Makassar, sebuah kota yang berada di sebelah barat dan berhadapan dengan

Selat Makassar.

Provinsi Sulawesi selatan terletak diantara 0°12ˈ-8° lintang selatan dan

116°48ˈ-122°36ˈ bujur timur. Wilayah Sulawesi selatan berbatasan dengan

provinsi Sulawesi barat di sebelah utara yaitu kabupaten Toraja utara, dan teluk

bone, serta provinsi Sulawesi Tenggara di timur kabupaten Luwu Timur,

kemudian berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat dan laut flores di

sebelah timur. Iklim Sulawesi selatan termasuk tropis basah suhu udara rata-rata

26,8°C dengan kelembapan udara 81,9°C, sedangkan curah hujan rata-rata 289

mm3 dengan rata-rata hari hujannya 159 hari. Kecepatan angina 4 knots, tekanan

udara 1011mb, (Badan Pusat Statistik 2016)

Luas wilayah daratan kurang lebih 45.764,53 km2 atau 45.764.530 ha yang

di diami oleh 8.032.551 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk provinsi

Sulawesi selatan adalah sebanyak 176 orang/km2 dan wilayah laut 998.370 km2.

Dari luas wilayah daratan yang digunakan untuk pengembangan sektor pertanian

seluas 4.566.820 ha. Sebagian besar wilayah daratnya berada pada jazirah barat

daya pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirah tenggara pulau

Sulawesi.

32

Ada 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu

1. tana toraja

2. Toraja Utara

3. Bone

4. Gowa

5. Luwu

6. Makassar

7. Bulukumba

8. Maros

9. Jeneponto

10. Pangkep

11. Pinrang

12. Bantaeng

13. Enrekang

14. Wajo

15. Takalar

16. Luwu Utara

17. Luwu Timur

18. Sinjai

19. Sidrap

20. Selayar

21. Soppeng

22. Barru

23. Palopo

24. Pare-Pare.

33

Kondisi kemiringan wilayah sulawesi selatan sebesar 0-3 persen merupakan

tanah relative bergelombang, 8-45 persen merupakan tanah yang kemiringannya

agak curam, lebih dari 45 persen tanahmya curam dan bergunung. Wilayah

daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter dpl, dan sebagian merupakan

daratan yang berbeda pada 400 hingga 1000 meter dpl. Dengan batas

pegunungannya gunung bawakaraeng di selatan, gunung lampobattang dan

rante Mario di utara, dan pada bagian tengah membentang bukit di sepanjang

kabupaten maros dan pangkep.

1. Kondisi perekonomian

Beberapa tahun terakhir, Sulawesi Selatan mencatatkan laju pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, termasuk melebihi

pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, di tahun 2014 Presiden SBY

mengutarakan apresiasinya kepada ibukota Sulsel, Makassar, karena

membukukan pertumbuhan ekonomi melampaui Tiongkok. Rata-rata

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selalu berada diatas 6 persen

dalam empat tahun terakhir. Pada kuartal pertama 2016, tumbuh 7,41 persen--

melebihi laju ekonomi nasional yang cuma 4,92 persen.

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan

SulawesSelatan (%)

Sumber: Bank Indonesia

34

pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi ditopang oleh konsumsi rumah tangga

dan investasi (dengan indikator pembentukan modal tetap bruto, PMTB). Pada

kuartal pertama 2016, konsumsi rumah tangga bertumbuh 5,28 persen

sementara PMTB tumbuh signifikan 9,52 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh rendahnya harga BBM

seiring dengan anjloknya harga minyak global dan juga turunnya tarif listrik.

Selain itu, indeks keyakinan konsumen yang meningkat menjadi 116,44 di bulan

Maret 2016, mengindikasikan optimisme konsumen akan kondisi ekonomi

sehingga mendorong konsumsi. Sedangkan tingginya pertumbuhan investasi

Sulawesi Selatan yang melebihi 9 persen dipicu realisasi belanja daerah dan

pemerintah pusat yang meningkat di samping karena naiknya nilai proyek

infrastruktur baru.

Gambar 4.3 Nilai Proyek Investasi Infrastruktur Sulawesi

Selatan

Sumber: Bank Indonesia

Selama empat tahun terakhir, nilai proyek investasi mencapai titik

tertingginya pada kuartal IV 2015. Nilai proyek infrastuktur naik 15 kali lipat di

35

tahun 2015 bila dibandingkan tahun 2012. Hal ini dikarenakan banyaknya proyek

berskala besar dan menjadi motor investasi Sulawesi Selatan. Seperti proyek :

a. Makassar New Port

b. kereta api Trans Sulawesi

c. Beberapa smelter.

B. Deskriptif Variabel Penelitian

1. Perkembangan Tingkat inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus menerus. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain, konsumsi masyrakat sehingga tingkat inflasi yang

rendah dan stabil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan

perluasan lapangan kerja dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Berikut ini dipaparkan data tingkat inflasi di provinsi

sulawesi selatan.

Table 4.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2008-2017

Tahun Tingkat inflasi (%)

2008 12,40

2009 3,39

2010 6,56

2011 2,88

2012 4,30

2013 6,22

36

2014

8,61

2015 4,48

2016 2,94

2017 4,44

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata tingkat inflasi di sulawesi

selatan selama priode selama sepuluh tahun sebesar 5,33 persen. Inflasi

tertinggi terjadi pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 6,69 persen dari

tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sebesar 5,71 persen menjadi 12,40 persen

di tahun 2008. Laju inflasi yang terjadi pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan

dengan laju inflasi yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa

kondisi perekonomian di provinsi sulawesi selatan pada tahun 2017 lebih

fluktuatif dibandingkan dengan tahun 2016. Dalam kurun waktu sepuluh tahun

terakhir, inflasi terendah yang pernah dialami oleh sulawesi selatan terjadi pada

tahun 2011 dengan laju inflasi 2,88 persen sedangkan laju inflasi tertinggi terjadi

pada tahun 2008 dengan inflasi sebesar 12,40 persen. Adapun kondisi inflasi

pada tahun 2017 cukup mendekati dengan kondisi inflasi pada tahun 2015.

2. Perkembangan jumlah uang beredar (JUB)

Jumlah uang beredar merupakan alat transaksi penggerak perekonomian.

Besar kecilnya jumlah uang beredar akan mempengaruhi daya beli riil

masyarakat dan juga ketersediaannya. Oleh karena itu, jumlah uang beredar

harus dapat dikendalikan sesuai dengan kapasitas perekonomian suatu negara,

yaitu diupayakan jumlah uang beredar tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit.

Pengendalian jumlah uang beredar perlu dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai

37

otoritas moneter dengan kebijakan-kebijakannya dalam mengendalikan jumlah

uang beredar. Berikut paparan data jumlah uang beredar, yakni :

Table 4.2 Perkembangan jumlah uang beredar (JUB) di Provinsi

Sulawesi Selatan 2008-2017

Tahun JUB (milliar rupiah)

2008 1.895.839,00

2009 2.141.384,00

2010 2.471.206,00

2011 2.877.220,00

2012 3.307.507,00

2013 3.730.197,00

2014 4.173.327,00

2015 4.548.800,00

2016 5.004.976.00

2017 5.419.165.00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.2 bahwa rata-rata jumlah uang beredar selama periode

sepuluh tahun sebesar Rp 3,557, triliun dan setiap tahunnya jumlah uang

beredar mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar Rp 1,895, triliun dan

pada tahun 2017 jumlah uang beredar meningkat yaitu sebesar Rp 5,419, triliun

yang disebabkan oleh jumlah konsumsi masyarakat dan pendapatan per kapita

yang meningkat. Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa selama periode lima

tahun jumlah uang beredar di Indonesia mengalami peningkatan setiap

38

tahunnya. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah uang beredar suatu daerah

merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat inflasi di

Sulawesi Selatan.

3. Perkembangan pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk

mengatur jalannya seluruh perekonomian dengan cara menentukan besarnya

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berikut Perkembangan data

pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan, yakni :

Table 4.3 Perkembangan pengeluaran pemerintah (PP) di Provinsi

Sulawesi Selatan 2008-2017

Tahun PP (juta rupiah)

2008 12.045,510

2009 13.527,997

2010 13.991,292

2011 15.092,858

2012 16.673,652

2013 19.853,294

2014 24.864,779

2015 26.623,179

39

2016 34.117,482

2017 35.204,768

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dicermati bahwa pengeluaran pemerintah di

Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan, rata-rata pengeluaran

pemerintah selama periode sepuluh tahun sebesar Rp 21,198 miliar,

pengeluaran pemerintah pada tahun 2008 sebesar 12.045 miliar, pada tahun

2009 meningkat 13.527 miliar, pada tahun 2010 meningkat 13.991 miliar, pada

tahun 2011 meningkat 15.092 miliar, pada tahun 2012 meningkat menjadi 16.673

miliar. Meningkatnya pengeluaran pemerintah selama sepuluh tahun terkahir

disebabkan karena adanya pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Untuk menyamakan satuannya maka ketiga variabel yaitu variabel tingkat

inflasi, jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah disatukan dalam satu

tabel, sekaligus di Ln kan

Tabel 4.4 tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan pengeluaran

pemerintah di Ln kan

Tahun Tingkat inflasi

(persen)

Ln

JUB (milliar)

Ln

PP (juta)

Ln

2008 2,52 14,46 16,30

2009 1,22 14,58 16,42

40

2010 1,88 14,72 16,45

2011 1,06 14,87 16,53

2012 1,46 15,01 16,63

2013 1.83 15,13 16,80

2014 2.15 15,24 17,03

2015 1,50 15,33 17,10

2016 1,08 15,43 17,35

2017 1,49 15,51 17,38

Sumber : Data Olahan SPSS 2020

C. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Hasil analisis regresi berganda

Pengaruh jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah terhadap

tingkat inflasi di Sulawesi Selatan periode 2008-2017 menggunakan alat analisis

regresi berganda dan uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas dan autokorelasi.

Jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah memiliki tanda harapan positif

yaitu setiap peningkatan jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah akan

meningkatkan tingkat inflasi. Hasil penelitian tentang pengaruh jumlah uang

beredar dan pengeluaran pemerintah terhadap Tingkat inflasi di Sulawesi

Selatan disajikan pada tabel 4.5

41

Tabel 4.5 pengaruh jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di provinsi sulawesi selatan

Variabel Bebas TH Β thitung Sign VIF

JUB

PP

+

+

-0,849

0,408

-0,462

0,240

0,658

0,817

15,557

15,557

Konstanta 7,519

F hitung 0,440

Rsquare 0,112

ttabel 2,355

Ftabel 4,35

DW 2,185

N 10

Run Test 0,737

Sumber : Output SPSS 2020

Keterangan ** = Signifikan pada tingkat kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 95% TH = Tanda Harapan VIF = Variance Inflation Factor

Berdasarkan analisis yang digunakan pada BAB III, maka diperoleh

persamaan regresi sebagai berikut.

Ln INFt = 7,519 - 0,849LnJUBt + 0,408LnPPt

42

2. Uji asumsi klasik

a. Uji autokorelasi

Tabel 4.6

Runs Test

Unstandardiz

ed Residual

Test Valuea .02930

Cases < Test

Value 5

Cases >= Test

Value 5

Total Cases 10

Number of Runs 7

Z .335

Asymp. Sig. (2-

tailed) .737

Sumber : Data Olahan SPSS 2020

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada

periode sebelumnya. Hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson

menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,185 berada di antara du sampai dengan

4-du. Sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala

autokorelasi. Maka dari itu perlu menggunakan uji lain yaitu uji Run Test. Hasil uji

autokorelasi dengan menggunakan metode Run Test diperoleh nilai probabilitas

sebesar 0,737. Berdasarkan output tersebut nilai probabilitas sebesar 0,737 lebih

besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam

persamaan regresi tersebut.

43

b. Uji multikolinearitas

Tabel 4.7

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya kolerasi yang

tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model

regresi terdapat kolerasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas,

maka model tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolineritas. Dari hasil

uji multikolineritas dengan menggunakan metode Variance Inflaction Factor (VIF)

menunjukkan terdapat multikolinaritas pada variabel jumlah uang beredar dan

pengeluaran pemerintah karena nilai VIF lebih dari 10.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, peneliti memilih untuk

tidak dilakukan apa-apa karena berlandaskan pendapat Blanchard yang

menjelaskan bahwa multikolinearitas pada dasarnya adalah masalah defisiensi

data dan terkadang tidak ada data yang tersedia bagi analisis empiris. Alasan

tidak mengambil tindakan apapun adalah bahwa multikolinearitas dalam sebuah

persamaan tidak akan mengurangi nilai t sehingga nilai itu menjadi tidak

signifikan. Alasan selanjutnya membiarkan adanya multikolinearitas yang dimiliki

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficient

s

T Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Con

stant) 7.519 7.247

1.037 .334

Ln_X

1 -.849 1.837 -.649 -.462 .658 .064

15.55

7

Ln_X

2 .408 1.701 .337 .240 .817 .064

15.55

7

Sumber : Data Olahan SPSS 2020

44

oleh sebuah persamaan dapat membahayakan karena akan muncul bias

spesifikasi (Sarwoko, 2005 dalam Maharani, 2017).

3. Uji statistik

a. Uji t

Tabel 4.8

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Hasil pengujian secara

parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki nilai

probabilitas 0,658 > 0,05, artinya variabel jumlah uang beredar tidak

berpengaruh terhadap variabel tingkat inflasi.

Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai thitung sebesar -0,462

sedangkan ttabel sebesar 2,355. Karena thitung < ttabel berarti secara parsial variabel

pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat inflasi.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji besar pengaruh dari seluruh variabel bebas

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikatnya. Dari hasil uji F

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficient

s

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Con

stant) 7.519 7.247

1.037 .334

Ln_X

1 -.849 1.837 -.649 -.462 .658 .064

15.55

7

Ln_X

2 .408 1.701 .337 .240 .817 .064

15.55

7

Sumber : data olahan SPSS 2020

45

menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 0,440 sedangkan nilai Ftabel sebesar

4,35. Karena Fhitung < Ftabel, maka secara simultan (bersama-sama) variabel-

variabel bebas (jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah), tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi.

c. Uji koefisien determinasi R2

Tabel 4.9

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .334a .112 -.142 .50717 2.185

Sumber : data olahan SPSS 2020

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel

terikat digunakan ukuran ketetapan model koefisien determinasi R square. Dari

hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, koefisien determinasi adjusted

R2 yang diperoleh sebesar 0,112 atau 11,2 persen. Angka tersebut menunjukkan

bahwa variabel bebas pada model yang disajikan dapat menjelaskan sebesar

11,2 persen terhadap naik-turunnya variabel terikat sedangkan sisanya 88,8

persen ditentukan oleh variabel lain di luar model.

4. Pembahasan hasil penelitian

a. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi

Selatan

Nilai koefisien jumlah uang beredar adalah sebesar -0,849 artinya jika jumlah

uang beredar meningkat sebesar 1%, maka akan mengurangi tingkat inflasi

sebesar 0,849%. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel jumlah uang beredar

berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada taraf kesalahan 5% terhadap

tingkat inflasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh

46

Keynes bahwa motif permintaan masyarakat akan uang adalah untuk keperluan

transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian

yang dilakukan Hartomo (2011) bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif

terhadap tingkat inflasi. Hal ini disebabkan oleh data jumlah uang beredar

meningkat setiap tahun dan tingkat inflasi yang berfluktuasi setiap tahunnya.

Dengan demikian besar kecilnya jumlah uang beredar merupakan salah satu

faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat inflasi yang terjadi di daerah

tersebut. Ketika jumlah uang beredar suatu daerah meningkat secara terbatas,

maka tingkat inflasi di daerah tersebut akan menurun. Hal ini berdasarkan

dengan penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah uang beredar mempunyai

hubungan yang negatif terhadap tingkat Inflasi. Tidak signifikannya hubungan ini

karena penambahan jumlah uang beredar tidak terlalu signifikan dengan

peningkatannya atau penambahannya jumlah uang yang beredar selama

sepuluh tahun.

Kondisi data jumlah uang beredar pada tahun 2008 sampai dengan 2017

mengalami peningkatan yang disebabkan oleh jumlah konsumsi masyarakat dan

pendapatan per kapita semakin meningkat, sedangkan tingkat inflasi di Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun yang sama cenderung berfluktuasi di mana inflasi

tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,61 persen yang disebabkan oleh kenaikan

harga minyak dunia yang akhirnya pemerintah juga menaikkan harga BBM.

Tingkat inflasi mencapai angka terendah pada tahun 2016 sebesar 2,94

persen yang disebabkan oleh harga bahan pangan yang menurun baik akibat

dari cukup melimpahnya pasokan maupun adanya koreksi harga. Sehingga

dapat dijelaskan bahwa penyebab utama dari satu-satunya yang memungkinkan

inflasi muncul adalah terjadinya kelebihan uang sebagai akibat penambahan

47

jumlah uang beredar di masyarakat. Adapun kebijakan yang ditempuh oleh

pemerintah dan Bank Indonesia yaitu, sama-sama menerapkan berbagai

kebijakan yang mampu mengendalikan ekspektasi inflasi serta mendorong

peningkatan kapasitas perekonomian, secara khusus Bank Indonesia berperan

dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi dan pemerintah berperan dalam

pengendalian harga secara langsung baik terhadap komoditas maupun

pengendalian pasokan barang , terutama bahan pangan. Hal ini berdasarkan

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah uang beredar

mempunyai hubungan terhadap tingkat inflasi.

b. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di provinsi

sulawesi selatan

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,408

artinya jika terjadi peningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan

meningkatkan tingkat inflasi sebesar 0,408%. Hasil penelitian menunjukkan

variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tapi tidak signifikan pada

taraf kesalahan 5% terhadap tingkat inflasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan

teori yang dikemukakan oleh Collin Clark bahwa inflasi terjadi karena adanya

keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara

permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila batas 25 persen terlampaui

maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penulisan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati

(2008) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah

berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi. Hanya persamaan hasil penelitian

ini dengan penelitian Rahmawati, bahwa pengeluaran pemerintah sama-sama

berpengaruh positif terhadap inflasi. Pengeluaran pemerintah selama sepuluh

48

tahun tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini disebabkan karena

pengeluaran pemerintah selama sepuluh tahun tidak terlalu signifikan

kenaikannya.

Peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang

menentukan besar kecilnya tingkat inflasi pada suatu daerah tersebut. Ketika

pengeluaran pemerintah suatu daerah meningkat, maka tingkat inflasi di daerah

tersebut akan mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan dengan penelitian

yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang

positif terhadap tingkat inflasi.

Kondisi data pengeluaran pemerintah pada tahun 2013 sampai dengan 2017

mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya pengeluaran belanja

langsung dan tidak langsung yang setiap tahunnya meningkat, sedangkan pada

tingkat inflasi cenderung berfluktuasi, maka pemerintah memiliki dua kebijakan

yang digunakan untuk masalah inflasi yaitu dengan kebijakan moneter yang

bertujuan untuk mengadakan peningkatan pendapatan nasional pemerintah yang

dilakukan dengan cara merubah jumlah uang yang telah beredar. Sehingga

dengan adanya kebijakan moneter dapat diharapkan jumlah uang yang telah

beredar dan kembali pada kondisi yang normal. Kemudian kebijakan fiskal yang

mempunyai hubungan dengan masalah finansial atau penerimaan dan

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa

pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan terhadap tingkat inflasi.

49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian mengenai pengeluaran jumlah uang beredar

dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di provinsi sulawesi selatan,

maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

tingkat inflasi di provinsi sulawesi selatan. Artinya, jika jumlah uang

beredar ditambah dengan jumlah uang terbatas maka akan menurunkan

inflasi

2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap tingkat inflasi di provinsi sulawesi selatan. Hal ini berarti,

peningkatan pengeluaran pemerintah secara signifikan akan berdampak

pada peningkatan inflasi

B. Saran

1. Dalam menurunkan inflasi, pemerintah seharusnya dapat mengendalikan

inflasi melalui pengeluaran pemerintah dan juga Bank Indonesia sebagai

pemangku kebijakan moneter dan harus lebih berhati-hati dalam

mengalokasikan jumlah uang beredar kepada masyarkat sehingga

tongkat inflasi yang rendah atau stabil dapat mendorong terciptanya iklim

usaha yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi di provinsi

sulawesi selatan dapat terjaga.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel makroekonomi

selain jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah agar data lebih

bervariasi. Untuk sampel observasinya (time series) sebaiknya ditambah.

49

50

DAFTAR PUSTAKA

Azwar. 2016. Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan : Analisis Hubungan Dinamis Inflasi Komoditas Barang /Jasa.Vol 8 nomor 3. Diakses pada tanggal 4/11/2019 dari https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/118/67

Badan Pusat Statistik. 2016. Buku inflasi provinsi sulawesi selatan 2016.makassar: badan pusat statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Boediono,2014. Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro,Edisi keempat penerbitan diwebsite: www.bi.go.id.Jakarta:BankIndonesia

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia. Berbagai edisi penerbitan

diwebsite: www.bi.go.id.Jakarta:Bank Indonesia.

, “Laporan Tahunan Bank Indonesia 2008” di akses pada tanggal 14/11/2019 dari http:// www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx

_______, “Laporan Tahunan Bank Indonesia 2011” di akses pada tanggal 14/11/2019 dari http:// www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx

Friedman, Milton. 1971. Government Revenue From inflation.diakses pada

tanggal 6/10/2019 dari http://debis.deu.edu.tr/userweb/yesim.kustepeli/dosyalar/friedman1971.pdf

Hartomo, Hario Aji. 2010. Pengaruh jumlah uang beredar dan kurs terhadap tingkat inflasi di indonesia sebelum dan setelah krisis global 2008. Vol18, No.3diundunh pada tanggal30/5/2018 dari https://media.neliti..com/media/publications/52743-ID-pengaruh-jumlah-uang-beredar-dan-kurs-te.pdf

Lubis Ismail, Fahmi. 2013. Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Krisis Indonesia.diunduh pada tanggal 6/10/2019 dari http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index/.php/qe/article/viewfile/2581/2273

Maharani, Dinda Intan. 2017. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Konsumsi dan Suku Bunga Terhadap Tabungan Masyarakat di Indonesia

50

https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/118/67http://www.bi.go.id.Jakarta:BankIndonesiahttp://www.bi.go.id.Jakarta:Bankhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspxhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspxhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspxhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspxhttp://debis.deu.edu.tr/userweb/yesim.kustepeli/dosyalar/friedman1971.pdfhttp://debis.deu.edu.tr/userweb/yesim.kustepeli/dosyalar/friedman1971.pdfhttps://media.neliti..com/media/publications/52743-ID-pengaruh-jumlah-uang-beredar-dan-kurs-te.pdfhttps://media.neliti..com/media/publications/52743-ID-pengaruh-jumlah-uang-beredar-dan-kurs-te.pdfhttp://jurnal.unimed.ac.id/2012/index/.php/qe/article/viewfile/2581/2273http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index/.php/qe/article/viewfile/2581/2273

51

Nopirin,2016. Ekonomi moneter,Edisi ke 1, buku II,fakultas ekonomi dan bisnis UGM, Yogyakarta

Nugroho , Wisda Prinawan, (2011), Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia priode 2000.1-2011.4’’diunduh pada tanggal 15/11/2019 dari http://eprints.undip.ac.id/36801/1/NUGROHO.pdf

Pohan Aulia. 2008, Kerangka kebijakan monet