PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)

SKRIPSI

OLEH:

DEDEK HASANUR

NIM: 11C20101131

PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH-ACEH BARAT

2016

ii

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)

SKRIPSI

OLEH:

DEDEK HASANUR

NIM: 11C20101131

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh

PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH-ACEH BARAT

2016

iii

ABSTRAK

Dedek Hasanur. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan

Provinsi Aceh). Di Bawah bimbingan Alisman, M.Si dan Zainal Putra, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kawasan

Barat Selatan (BARSELA) Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2008 – 2014.

Model yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat keyakinan

95 % (α)0,05.

Agar hasil penelitian tidak menjadi bias dan memberikan kesimpulan yang

benar maka dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini secara statistik

menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial variabel jumlah penduduk

memberikan pengaruh yang signikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan

variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah.

Koefisien kolersi (R) sebesar 0,623 artinya variabel independen mempunyai

hubungan yang kuat terhadap variabel dependen yaitu sebesar 62,3%. Selanjutnya

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,388 artinya pengaruh yang diberikan variabel

independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 38,8% dan sisanya 61,2%

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan

Asli Daerah

iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedek Hasanur

Nim : 11c20101131

Angkatan : 2011

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa, di dalam penulisan karya

ilmiah “skripsi” yang saya tulis,tidak terdapat Bagian atau satu kasatuan yang

utuh dari skripsi, tesis, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa

saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai sumber penjiplakan. Sepanjang

pengetahuan saya juga tidak terdapat atau reproduksi karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah – olah karya

saya sendiri. Apabila terdapat Bagian didalam skripsi saya bagian – bagian yang

memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk digugurkan

gelar akademik sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat

dipergunakan seperlunya.

AluePeunyareng, Mei 2016

DedekHasanur

v

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skiripsi : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Di

Kabupaten/ kota Barat Selatan Provisi Aceh)

Nama Mahasiswa : Dedek Hasanur

NIM : 11C20101131

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Ketua

ALISMAN,M.Si

Anggota

ZAINAL PUTRA, MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Ishak Hasan, M.Si

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Yasrizal, M.Si

Tanggal Lulus: 20 July 2016

LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi/tugas akhir dengan judul

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)

Yang di susun oleh : Dedek hasanur

Nim : 11C20101131

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 july 2016 dan

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

NO NAMA PENGUJI TANDA TANGAN

1. Dr. Ishak Hasan, M.SI

(Ketua Penguji)

(………………………)

2. Alisman, M.Si

(Anggota Penguji I)

(………………………)

3. Zainal Putra, MM

(Anggota Penguji II)

(………………………)

4. Fajri Hadi, M.Si

(Anggota penguji III)

(………………………)

Alue Peunyareng, 25 Agustus 2016

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

vii

Yasrizal,M.Si

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Dedek Hasanur

TTL : Keumala, 08 September 1992

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Nyak Daut, Lr. Cek Mat Gampong Suak

Sigadeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten

Aceh Barat.

No Hp : 081377038412

E-Mail : dhasanur@gmail.com

B. PENDIDIKAN

2004 : SD Negeri 19 Meulaboh

2007 : SMP Negeri 5 Meulaboh

2010 : MAN Negeri 1 Meulaboh

C. TRAINING/PELATIHAN

2008 : Training computer di MAN 1 Meulaboh

D. ORGANISASI

1. Anggota Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kabupaten Aceh

Barat Tahun 2007

viii

2. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi

Universitas Teuku Umar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,maka Allah

memudahkannya mendapat jalan ke syurga

(H.R Muslim)

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu,

dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada

Allah swt, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya

Untuk Ayah (Almarhum) dan Ibu yang tercinta yang telah banyak

berjasa dan rela berkorban apapun dan selalu memberikan do’a yang tiada henti untuk kesuksesan anakmu ini, tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari

orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti

dan cinta ku untuk kalian Ayah dan ibuku. Saudara Adik – adik tersayang telah senantiasa memberikan dukungan,

semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan

sayang ku untuk kalian.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan

kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan

terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

ix

Dedek hasanur

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr Wb

Dengan Mengucap Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas

limpahan rahmat, berkah, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di

Kabupaten/ kota Barat Selatan Provinsi Aceh).

Salawat teriring salam tidak lupa pula kita panjatkanpuji danpuji kepada

baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke

alam yang berilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Saya

menyadari bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan serta bimbingan yang tidak

ternilai harganya dari semua pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat saya

selesaikan. Karena itu izinkanlah saya mengucapkan terima kasih serta

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah telibat

langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Rasa

hormat, penghargaan dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan

sebagai berikut:

1. Terima kasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada kedua orang tua

saya yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberi semangat,

dukungan serta do’a restu yang tidak putus-putusnya, hingga saya dapat

x

menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, agar dapat

bahagia hidup di dunia dan akhirat kelak.

2. Bapak Alisman, SE. M.Si, selaku Pembimbing Ketua dalam penyusunan

skripsi.

3. Bapak Zainal Putra, SE. MM, selaku Pembimbing Anggota dalam penyusunan

proposal skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.

5. Bapak Yasrizal, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan.

6. Seluruh staf pengajar dan staf akademik, atas kesempatan penulis menimba

khasanah ilmu di kampus ini.

7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, teman-

teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi,

juga Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu, mendoakan dan memberi semangat dukungan moril dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu senantiasa membalas segala kebaikan kita

semua,Amin ya Rabal ‘Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi

kesempurnaan penulisan skripsi.

xi

Meulaboh, 31 Agustus 2016

Dedek Hasanur

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN TUJUAN ii

ABSTRAK iii

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ...................................... v

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... vi

RIWAYAT HIDUP .................................................................................. vii

MOTTO DAN PERUNTUKAN ............................................................. viii

KATA PENGANTAR .............................................................................. x

DAFTAR ISI ............................................................................................. xii

DAFTAR TABEL .................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ....................................................................... 4

1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5

1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5

1.4.1. Manfaat Teoritis ............................................................... 5

1.4.2. Manfaat Praktis ................................................................ 5

1.5. Sistematika Pembahasan ............................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ........................................... 7

2.1.1. Komponen Pendapatan Asli Daerah ............................... 8

2.1.2. Manjemen Pendapatan Asli Daerah ............................... 14

2.1.3. Konsep PAD Secara Makro ........................................... 16

2.2. Pertumbuhan Ekonomi................................................................ 16

2.2.1. Faktor – faktor Pertumbuhan Ekonomi .......................... 17

2.2.2. Teori Pertumbuhan Eonomi ........................................... 21

2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD .................. 23

2.3. Penduduk ..................................................................................... 24

2.3.1. Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi .... 25

2.3.2. Teori Peralihan Penduduk .............................................. 29

2.3.3. Hubungan Penduduk Dengan PAD ................................ 30

2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................... 31

2.5 Kerangka pemikiran ..................................................................... 32

xii

2.6 Pengertian Dan Perumusan Hipotesis .......................................... 33

2.6.1 Pengertian Hipotesis ........................................................ 33

2.6.2 Perumusan Hipotesis ....................................................... 33

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Ruang Lingkup Penelitian........................................................... 35

3.2. Data Penelitian ............................................................................ 35

3.2.1. Jenis dan Sumber Data ................................................... 35

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 35

3.2.3. Skala Pengukuran ........................................................... 36

3.3. Model Analisa Data .................................................................... 36

3.3.1. Analisis Regresi Berganda.............................................. 37

3.3.2. Uji Asumsi Klasik .......................................................... 37

a. Uji Normalitas ........................................................... 38

b. Uji Heterokedatisitas ................................................ 38

c. Uji Multikolinieritas .................................................. 39

3.3.3. Koofesien Kolerasi (R) ................................................... 39

3.3.4. Koofesien Determinasi (R2) .......................................... 41

3.3.5. Uji F ................................................................................ 42

3.3.6. Uji t ................................................................................. 43

3.4. Definisi Operasional Variabel ..................................................... 43

3.5. Pengujian Hipotesis .................................................................... 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian....................................... 46

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten/kota Wilayah Barsela...... 46

4.1.2. Keadaan PAD Di Kabupaten/kota Kawasan Barsela ..... 50

4.1.3. Keadaan Penduduk Kabupaten/kota Barsela .................. 53

4.1.4. Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 35

4.1.5. Statistik Deskriptif .......................................................... 57

4.2. Analisis Data ............................................................................... 58

4.2.1. Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................. 59

a. HasilUji Normalitas .................................................. 59

b. HasilUji Heterokedatisitas ........................................ 59

c. HasilUji Multikolinearitas ........................................ 60

4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis ............................................... 61

4.2.3. Uji Regresi Linier Berganda ........................................... 62

4.2.4. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) ........................ 63

4.2.5. Hasil Pengujian Secara Parsial (UJI t) ............................ 64

4.3. Pembahasan Hasil ....................................................................... 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ................................................................................. 69

5.2. Saran ........................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 71

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 4.1.1. perkembangan PAD di kabupaten/Kota Barsela tahun

2008 – 2014 51

Tabel 4.1.2. (1) jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Barat Selatan

Provinsi Aceh tahun 2008 – 2014 54

Tabel 4.1.3 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Barat Selatan

Provinsi Aceh Tahun 2008 – 2014 56

Tabel 4.1.5. Statistik Deskriptif 57

Tabel 4.2.1. Hasil Uji Multikolinearitas 61

Tabel 4.2.2. Koefisien Kolerasi (R) Dan Koefisien Determinasi (R2) 61

Tabel 4.2.3. Regresi Linier Berganda 62

Tabel 4.2.4. Hasil Uji F 63

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pemikiran 32

2. Histogram 59

3. Normal P Plot of Regresion Standardized Residual 59

4. Scatterplot 60

xv

I. PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan

pembangunan disegala bidang. Pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus

dilakukan menuju kearah yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan sangat

ditentukan dengan adanya biaya operasional melalui anggaran yang didapat dari

pendapatan daerah ataupun dana perimbangan dari pusat setiap tahunnya.

Pembangunan yang selama ini sudah berlangsung disetiap daerah sebagai bagian

integral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi

daerah. Pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah memperhatikan aspek

pembangunan berwawasan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada

kebutuhan daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya mempunyai

tujuan untuk membebaskan beban dan urusan domestik di daerah yang ada, dan

pemerintah pusat diharapkan lebih memfokuskan diri pada kebijakan Nasional

yang strategis. Disisi lain daerah otonomi juga akan melalui proses-proses

pemberdayaan yang lebih berpengaruh, dan hal itu dipakai sebagai dasar

kebijakan otonomi daerah.

Pelaksanaan Undang– Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengharuskan tiap daerah mampu mengembangkan

xvi

otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka

memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, adat dan lembaga

swadaya masyarakat. Dalampenjelasannya UU tersebut telah dinyatakan

bahwa“Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan

retribusi daerah maupun berupadanaperimbangan merupakan konsekuensi dari

adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan

berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut

mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber

keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan

yangkurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat

menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas

Nasional yang ingin dicapai”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan otonomi

setiap daerah diharapkan harus mampu mandiri sendiri dalam hal pembiayaan

pembangunan daerah. Karena itu diperlukan regulasi yang dapat mempengaruhi

pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) diberbagai sektor. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui

PAD dapat terlihat dari kemampuan pengembangan potensi dan serta

masyarakatmelalui pajak dan retribusi.

xvii

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menggali dan

mengembangkan berbagai potensi sumber penerimaan daerah untuk menentukan

keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan. Semakin besar

penerimaan PAD maka semakin kecil tingkat tergantungan kepada pemerintah

pusat, dan menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan

tugas pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut delapan kabupaten/kota kawasan barat selatan

(Barsela) Provinsi Aceh yang terdiri dari Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab

Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), Kab. Aceh Selatan, Kab. Simeulue,

Kota Subulussalam, serta Kab. Aceh Singkil, untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan perekonomian dan kinerjanya pemerintah tersebut, dapat diamati

melalui beberapa indikator yang mempengaruhi PAD.Indikator tersebut dapat

dianalisis melalui jumlah penduduk. Menurut Dumairy dalam Istanto (2011)

pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan

memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk dapat menimbulkan

permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat

memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian

secara keseluruhan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dari perkembangan nilai Produk

Domestik Regional Bruto(PDRB) atasdasar hargakonstan (ADHK). Perbandingan

nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka

laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut. Menurut Musgrave

dalam Istianto (2011) besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh

xviii

PDRB, jumlah penduduk, dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-

masing jenis pajak dan retribusi daerah tersebut. PDRB dapat diartikan sebagai

nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu

tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh

perusahaan milik penduduk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain

yang bertempat tinggal di negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan seseorang

maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai

pungutan yang ditetapkan Pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan

bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula

potensi penerimaan daerah. Besar kecilnya PAD sangat dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB.

Berdasarkan uraian pada latar belakangdiatas, maka penulis akan melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus DiKabupaten/

kota Barat Selatan Provinsi Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah padaKabupaten/Kota di kawasan

Barsela?

2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

pada Kabupaten/Kota di kawasan Barsela?

xix

3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruhterhadap Pendapatan

AsliDaerah padaKabupaten/Kota di kawasan Barsela?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

terhadap Pendapatan Asli Daerahpada Kabupaten/Kota di kawasan

Barsela.

2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli

Daerah pada Kabupaten/Kota di kawasan Barsela.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi tarhadap Pendapatan

Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di kawasan Barsela.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, manfaat yang akan diperoleh dengan

adanya penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penulis

Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang

telah dipelajari dengan praktek yang telah diterapkan berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil penelitian di lapangan.

b. Lingkungan Akademik

Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa

(i) selanjutnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

xx

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Barat Selatan atau intansi-intansi terkait lainnya adalah dapat mengembangkan

Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh khususnya diKabupaten/Kota Barat

Selatan Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian pertama pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pembahasan

mengenai latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis dan

sistematika pembahasan.

Bagian kedua tinjauan pustaka meliputi pengertian pendapatan asli daerah,

pengertian jumlah penduduk dan hubungannya dengan PAD selanjutnya

pengertian pertumbuhan ekonomi dan hubungan nya terhadap PAD,dan

bagaimana secara teori dapat mempengaruhi PAD, kemudiian dilanjutkan

denganpenelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

Bagian ketiga metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, data

penelitian diantara jenis dan sumber, teknik pengumpulan data, model analisis

data, definisi operasional variabel, dan pengujian hipotesis.

Bagian keempat hasil dan pembahasan yang terdiri dari statistik deskriptif

variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bagian kelima simpulan dan saran pada bab ini penulis menyimpulkan dari

hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan memberikan saran-saran untuk dapat

xxi

digunakan oleh pemerintahan kabupaten/ kota barsela dan intansi lainnya yang

terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) Pendapatan Asli Daerah adalah

seluruh penerimaan dari berbagai usaha Pemerintah Daerah, baik untuk

mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai

kegiatan rutin maupun dalam kegiatan pembangunannya. Sedangkan menurut NN

dalam K Datu (2012), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari

berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan

daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun

pembangunannya, yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba

Usaha Milik Daerah, dan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah

Menurut Darise (2009, h. 33) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat

PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerahyang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah

yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan

agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk

penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab dapat dilaksanakan.

xxii

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya

sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan

daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan

merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan

daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen

sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan

daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di

daerah tersebut.

2.1.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013, h.7) secara umum Pajak adalah pungutan dari

masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat

dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak

mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam penyelengaraan pemerintahan dan

pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa Pajak adalah pembayaran wajib yang

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang

berkewajiban, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan

paksaan.

xxiii

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu

Pajak Pusat (disebut Pajak Negara) dan Pajak Daerah. Kemudian pemerintah

daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga

pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak

Daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota). Setiap

tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi

kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangnya.

Pajak pusat dipungut oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan

hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang

termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk dan Bea Keluar

(Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Departemen Keuangan).

Pajak daerah mempunyai prinsip yang sama dengan pajak pusat, hanya saja

pemungutannya ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda),

yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam

melaksanakan otonomi pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota.

xxiv

Semangat otonomi daerah di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi

atau kabupaten/ kota mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak

dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja suatu jenis pajak dan

retribusi dipungut di suatu daerah, tetapi tidak dipungut didaerah lainnya, selain

itu kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang dipakai tidak

sama persis (Siahaan 2013, h.3).

Menurut Mardiasmo (2009, h 13) pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian,

yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

Pajak Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Air Permukaan dan.

Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

Pajak Hotel.

Pajas Restoran.

Pajak Hiburan.

Pajak Reklame.

Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Parkir.

Pajak Air Tanah.

Pajak Sarang Burung Walet.

xxv

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerahyang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak

termasuk kedalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu

Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak

untuk daerah Provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/ Kota.

b. Retribusi Daerah

Menurut Yani (2002, h.55) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut

langsung dapat ditunjuk. Selanjutnya Suparmoko (2002, h. 87) banyaknya jenis

retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan

kelompoknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan

yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang

menurut pertimbangan sosialekonomi layak dijadikan untuk objek retribusi. Jasa

pelayanan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum. Adapun yang termasuk dalam jasa

pelayanan umum antara lain:

Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan Kebersihan dan Persampahan.

xxvi

Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan

Sipil.

Pelayanan dan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Pelayanan Pasar.

Pelayanan Air Bersih.

Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Penggantian Biaya Cetak Peta yang dibuat Pemerintah Daerah dan.

Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha. Yang termasuk kedalam retribusi

jasa usaha adalah:

Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Pelayanan Terminal.

Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pelayanan Tempat Penitipan Anak.

Penginapan/ Persanggrahan/Vila.

Penyedotan Kakus.

Rumah Potong Hewan.

Tempat Pendaratan Kapal.

Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Penyebrangan di atas Air.

Pengolahan Air Limbah dan.

xxvii

Penjualan Usaha Produksi Daerah.

3. Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu. Adapun jenis retribusi atas

perijinan tertentu adalah:

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ijin Gangguan.

Ijin Trayek.

Ijin Pengambilan Hasil Hutan.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi

dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam

perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok

berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang

progresif dapat bermanfaat untuk redistribusi pendapatan dalam masyarakat

didaerah.

c. Hasil Pengeloalaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Darise (2009, h.37) jenis hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang

dipisahkan terdiri dari:

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/

BUMN.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

xxviii

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,

dan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsur/

cicilan.

Jasa giro.

Pendapatan bunga.

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah.

Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.

Pendapatan hasil atas esksekusi atas jaminan.

Pendapatan dari pengembalian.

Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.1.2 Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan

tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait

dengan upaya meningkatnya penerimaan daerah, antara lain:

xxix

Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kebutuhan

fiskal yang dimiliki daerah.

Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk

layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kemasyarakat direspon secara

negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keenganan masyarakat untuk

taat membayar pajak dan retribusi daerah.

Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.

Berkurangnya dana bantuan dari pusat.

Belum diketahui potensi PAD yang mendekati riil.

Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan

penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil

dimiliki daerah. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak

hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya

adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah

seringkali dihadapi dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah, sementara

kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya

kesenjangan fiskal, manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas

fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan

manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif. Beberapa cara yang dapat

dilakukan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal antara lain:

1. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting

dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya-biaya

yang terjadi. Barang kali terdapat pengeluaran yang dapat dikurangi atau

tidak usah dilakukan.

xxx

2. Mempelajari kemugkinan meningkatkan pendapatan melalui jasa publik.

3. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk

menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.

4. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan

subjek dan objek pajak.

5. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan

daerah. Jika potensinya cukup besar, maka pemerintah daerah dapat

membantu memobilisasi penerimaan pajak pusat, sehingga bagian bagi hasil

pajak untuk daerah tersebut tinggi (Mardiasmo 2004, h. 145).

2.1.3 Konsep PAD Secara Makro

Menurut Mankiw dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa pendapatan

Nasional terdapat beberapa komponen yaitu Y= C + I + G, yang mana Y

(Pendapatan), C (Konsumsi), I (Investasi), G (Pengeluaran Pemerintah) ini

merupakan cakupan secara Nasional. Sedangkan arti Pendapatan dalam suatu

daerah menurut Khusaini dalam Susanto (2014) merupakan pendapatan yang

mengutamakan pada penerimaan atau penambahan equitas dana tambahan dalam

periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak

perlu melakukan pembayaran kembali. Penerimaan tersebut antara lain: pertama

Pendapatan Asli Daerah. Kedua, Transfer Dana dari Daerah Lainnya. Ketiga,

Lain-Lain PAD yang Sah.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006, h. 9) Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam

suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan

xxxi

tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan Pendapatan

Nasional dalam suatu tahun sebelumnya.

Menurut Scumpeter dalam Adisasmita (2013, h. 35) Pertumbuhan Ekonomi

adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melalui

kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Djojohadikusumo dalam

Sanusi (2004, h. 8) Pertumbuhan Ekonomi berpokok pada proses peningkatan

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Schumpeter dan

Ursula Hicks membedakan antara istilah perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi. Perkembangan ekonomi menurut mereka mengacu kepada

permasalahan negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu

kepada permasalahan negara maju.

2.2.1 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan (2012, h. 67) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi

oleh dua macam faktor, Ekonomi dan Non Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

disuatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia

modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu faktor ekonomi. Tetapi

pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi

politik, dan nilai-nilai moral suatu bangsa tidak bisa menunjang. Dalam

pertumbuhan ekonomi lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik

dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi. Untuk lebih memahami tentang

faktor pertumbuhan ekonomi maka faktor ekonomi maupun non ekonomi dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

xxxii

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai ketentuan utama

yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau

bangunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor

produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut adalah:

1. Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah

sumber daya alam atau tanah. “Tanah” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu

ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya,

kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya.

Dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum

cukup. Yang penting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan penggunaan

teknologi yang baik sehingga efesiensi dipertinggi dan sumber dapat

dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

2. Akumulasi Modal

Faktor ekonomi yang kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal.

Modal berarti penyediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi.

Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi

modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal menghasilkan output

nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi

permintaan penduduk yang meningkat dinegara itu. Investasi dibidang barang

modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja.

Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi.

3. Organisasi

xxxiii

Organisasi berkaitan dengan pengunaan faktor produksi di dalam kegiatan

ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan

membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi

modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko

diantara ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan

biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan dengan orang

lain. Tidak hanya perusahaan swasta, pengertian organisasi mencakup pemerintah,

bank dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat didalam memajukan

ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses

pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam

metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil teknik dari

penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh,

modal dan faktor produksi yang lain.

Kuznet mencatan lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam

pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut ialah: penemuan ilmiah atau

penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan, dan

penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan.

Negara sedang berkembang bisa memetik manfaat dari sumber-sumber ilmu

pengetahuan dibidang teknologi dari negara maju.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan kegiatan produktivitas.

Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya

xxxiv

membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting

pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan

perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari

pada sebelumnya.

b. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi memliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi.

menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia,

pandangan masyarakat, kondisi polotik, dan latar belakang historis. Di dalam

pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik, dan psikologis adalah sama

pentingnya dengan faktor ekonomi. berikut adalah Pokok perubahan faktor non

ekonomi:

1. Faktor Sosial

Kalau perkembangan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan, nilai

dan lembaga-lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi

melalui penyebaran sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan. Orang harus

menyadari tujuan dan cita-cita tujuan didepan hidup mereka dan harus memiliki

kemampuan untuk meraihnya. Akan tetapi, jika tatanan sosial dipengaruhi oleh

sistem kasta yang ketat dan sistem famili bersama (komunitas) kebebasan individu

dan mobilitas profesi akan sangat rendah. Sebagai akibatnya, orang tidak akan

terdorong untuk bekerja keras, mendapat lebih banyak, dan menabung lebih

gencar. Oleh karena itu, bagi pembangunan, harus ada masyarakat yang bebas

dengan kelas menengah yang kuat dan mampu meningkatkan pendapatan melalui

perdagangan dan perniagaan. Kedua faktor inilah yang menghasilkan

pertumbuhan ekonomi modern di negara maju.

xxxv

2. Faktor Manusia

Penggunaan sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat

dilakukan dengan cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas

perkembangan penduduk. SDM dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah

penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. Kedua, harus ada perubahan dalam

pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang

penting dalam proses pembangunan ekonomi. Hanya tenaga buruh yang terlatih

dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepada

pembangunan ekonomi yang pesat. Persyaratan paling penting bagi laju

pertumbuhan indutri ialah manusia. Manusia yang menyambut baik tantangan

perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada di dalamnya. Manusia di

atas segalanya, yang berdedikasi terhadap pertumbuhan ekonomi negerinya, dan

terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.

3. Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar

bagi pertumbuhan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien,

dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.

Profesor Lewis dengan tepat melihat,”Tindakan pemerintah memainkan peranan

penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi”. Ketertiban,

stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan. Semakin besar

kebebasan itu, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut. Kemajuan

teknologi, mobilitas faktor, dan pasar yang luas, membantu merangsang usaha dan

inisiatif. Tetapi yang pertama itu hanya dapat terjadi di bawah administrasi yang

bersih dan kondisi politik yang stabil.

xxxvi

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

bangsa-bangsa didunia ini sudah lama menganggap bahwa pertumbuhan

ekonomi merupakan tujuan utama perekonomian, masyarakat ingin mengetahui

sumber dari pertumbuhan ekonomi, apakah kenaikan standar kehidupan yang

dinikmati masyarakat selama ini disebabkan oleh banyaknya modal yangtersedia

atau karena kemajuan teknologi.

Tambunan (2010, h. 84) menjelaskan, dua pendapat besar yang dikemukakan

oleh Kaldor (1957) dan sebelumnya Kuznets (1966) dalam menjelaskan konsep

pembangunan ekonomi, berbasis pada akumulasi modal berakar pada pemikiran

Adam Smith dan kemampuan ekonomi dalam melakukan perubahan melalui

penerapan teknologi, model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Sollow dan Swan

masih tetap bebasis akumulasi modal, tetapi peranan teknologi sangat penting

dalam mengatasi sifat faktor diminishing modal dalam kurun waktu panjang.

Sementara Hollis B Chenery (1979) melihat kedalam struktur ekonomi dimana

juga mengajukan perubahan struktural melalui akumulasi modal, alokasi realokasi

sumber daya, dan tranformasi ekonomi berhubungan terhadap pertumbuhan dan

sangat mungkin mengurangi kemiskinan. Kaldor berpandangan bahwa proses

akumulasi modal khususnya pada pertumbuhan industri, membawa aspek spasial

yang dalam hal ini ekonomi lokal dan kemajuannya dapat ditunjukkan melalui

peningkatan output per tenaga kerja dalam jangka panjang. Lebih jauh Kaldor

mengatakan bahwa sektor primer sangat berhubungan erat dengan industri-

industri berbasis sumber daya alam. Pada sisi lain Kuznet berpendapat bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan sektor pengolahan tetapi

sangat tergantung pada penggunaan teknologi pada sektor-sektor primer dan

xxxvii

industri pertanian. Industri pengolahan akan bergerak semakin maju dimana

dalam kenyataannya sekarang revolusi teknologi informasi akan secara bertahap

menggantikan peran-peran tradisonal produksi dan pemasaran menuju tingkatan

global.

Doktrin akumulasi modal Kaldor dan Kuzneth kiranya tepat digunakan pada

negara-negara berkembang tetapi tidak pada negara yang sedang berkembang

seperti Indonesia. Sebagian besar negara berkembang memiliki sumber daya

manusia (tenaga kerja) yang melimpah akan tetapi disisi lain memiliki kelangkaan

modal. Oleh karena itu harus dilakukan usaha untuk menarik investasi walaupun

belum cukup, usaha yang lebih tepat diterapkan adalah pengembangan ekonomi

lokal melalui pengembangan kelembagaan untuk mobilisasi dan penggunaan

seluruh sumber daya lokal yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang tinggi.

Mengikuti doktrin akumulasi modal dari Adam Smith, model pertumbuhan

ekonomi harus selalu mengikutsertakan proses akumulasi dan alokasi produksi

sumber daya melalui interaksi penguatan hubungan perdangan antar perusahaan

ditingkat dengan perdangan luar negeri. Strategi akumulasi modal, akumulasi

sumber daya manusia, dan perubahan teknologi merupakan pilihan-pilihan bagi

daerah kearah mana perjalanan yang akan dijalankan.

2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD

menurut Gatot Dwi Adiatmojo dalam K Datu (2012) PDRB adalah suatu

indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara

sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

tersebut.

xxxviii

Menurut BPS tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari

perkembangan nilai PDRBatas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan

secara berkala setiap tahunnya.Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan

dengan tahun sebelumnya merupakanangka laju pertumbuhan ekonomi pada

tahun berjalan tersebut.Menurut Susanto (2014) Hubungan PDRB Konstan

terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak

aktifitas perekonomian di 9 sektor ekonomi pada daerah. Jika aktifitas ekonomi 9

sektor itu terjadi kenaikan, tidak dimungkinkan akan mempunyai pengaruh

besaran PAD daerah, karena bahwa beberapa sektor domestik dapat digunakan

untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah

secara langsung,

Dalam makro ekonomi terdapat istilah perhitungan pendapatan nasional produk

domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB).PBD dapat diartikan

sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam negara

tersebut dalam satu tahun tertentu. Sedangkan PNB adalah nilai barang dan jasa

yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang di

produksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari

negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. dalam analisis ekonomi selalu

digunakan istilah “Pendapatan Nasional” istilah itu dimaksudkan untuk

menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara. Dengan

demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili dari

arti produk domestik bruto (Sukirno 2013, h. 35).

2.3 Penduduk

xxxix

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penduduk adalah semua orang yang

berdomisili diwilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Smith dalam

Siskawati (2014) menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris,

pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output tingkat dan ekspansi

pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi

yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga

penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan

satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur

penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya

pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat

maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

2.3.1 Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Jhingan (2012, h.405) pengaruh pertumbuhan penduduk pada

pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi, sejak Adam

Smith menyatakan, “Buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang

mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan”

Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak

pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Tetapi kekhawatiran mereka terbukti

tak berdasar karena pertumbuhan penduduk di Eropa Barat justru mempercepat

proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara

tersebut, karna mereka sudah makmur, punya modal yang melimpah sedang buruh

kurang. Beda halnya dengan negara yang terbelakang, akibat pertumbuhan

penduduk pada pembangunan tidaklah seperti negara yang sudah maju, ekonomi

xl

negara terbelakang atau miskin, memiliki modal yang kurang sedangkan buruh

melimpah. Karena itu pertumbuhan penduduk dianggap benar sebagai hambatan

pembangunan ekonomi. pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap

perekonomian, masing-masing dijelaskan sebagai berikut ini.

Penduduk dan pendapatan perkapita. Pengaruh pertumbuhan penduduk pada

pendapatan per kapita biasanya tidak menguntungkan. Pertumbuhan penduduk

cenderung memperlambat pendapatan per kapita dalam tiga cara: (i) Ia

memperberat beban penduduk pada lahan (ii) ia menaikkan barang konsumsi

karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka (iii)

memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga, biaya

meningkat. Pengaruh buruk ini terjadi jika persentase anak-anak pada keseluruhan

penduduk tinggi, sebagaimana terjadi disemua negara terbelakang. Setiap

kenaikan output nasional diiringi oleh jumlah konsumen yang semakin besar.

Besarnya jumlah anak-anak diantara penduduk membawa beban berat pada

perekonomian, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah

produk nasional.

Penduduk dan standar kehidupan. Karena salah satu faktor penting standar

kehidupan adalah pendapatan per kapita, maka faktor-faktor yang mempengaruhi

pendapatan per kapita dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk sama-

sama mempengaruhi standar kehidupan. Penduduk yang meningkat dengan cepat

menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, papan dan sebagainya menjadi

meningkat. Tetapi penawaran barang-barang ini tidak dapat ditingkatkan dalam

jangka waktu pendek lantaran kurangnya faktor pendukung seperti bahan mentah,

xli

buruh terlatih, modal dan sebagainya. Biaya dan harga barang-barang tersebut

naik, sehinga biaya hidup rakyat menjadi lebih mahal.

Penduduk dan pembangunan pertanian. Di negara terbelakang, kebanyakan

rakyat tinggal di wilayah pedesaan. Pertanian merupakan mata pencarian utama.

Oleh karena itu pertambahan penduduk akan mempengaruhi rasio lahan manusia.

Tekanan penduduk lahan tidak elastis. Ini menambah pengangguran tersembunyi

dan mengurangi produktivitas per kapita lebih jauh. Produktivitas per kapita yang

rendah mengurangi kecendrungan untuk menabung dan menginvestasi.

Akibatnya, pemakaian teknik yang lebih baik dan perbaikan lainnya pada lahan

menjadi tidak mungkin. Pembentukan modal pada pertanian begitu menyedihkan

dan perekonomian terhenti pada tingkat perekonomian pangan (subsistein).

Problem menyiapkan pangan bagi penduduk yang semakin membengkak itu

menjadi gawat karena persediaan bahan makanan yang terbatas. Kekurangan

bahan makan ini harus diimpor sehingga menimbulkan kesulitan neraca

pembayaran.

Penduduk dan Lapangan Kerja. Penduduk yang meningkat dengan cepat

menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan kekurangan lapangan kerja.

Karena penduduk meningkat proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik.

Tetapi karena ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk

mengembangkan lapangan pekerjaan. Akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan

kekurangan lapangan kerja meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat

mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal

menjadi lambat.

xlii

Penduduk dan Overhead Sosial. Penduduk yang berbiak dengan sangat cepat

memerlukan investasi besar di bidang overhead sosial dan pengalihan sumber-

sumber dari aktiva produktif dengan segera. Karena kurangnya sumber, negara

tidak mungkin menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pengobatan,

transportasi dan perumahan kepada keseluruhuhan penduduk. Kepadatan muncul

dimana-mana. Akibatnya, kualitas pelayanan menurun.

Penduduk dan Tenaga Buruh. Tenaga buruh dalam suatu perekonomian

adalah rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk total. Dengan

asumsi bahwa 50 tahun sebagai harapan hidup rata-rata di negara terbelakang,

tenaga buruh pada pokonya adalah penduduk pada kelompok usia 15-50 tahun.

Selama tahap peralihan demografis tingkat kelahiran meningkat dan tingkat

kematian menurun. Akibatnya, sebagian terbesar penduduk berada pada kelompok

usia rendah 1-15 tahun, dan hanya sebagian kecil yang termasuk pada kelompok

usia tenaga buruh. Adanya anak-anak dewasa didalam tenaga buruh mengandung

makna bahwa orang-orang yang berpartisipasi pada pekerjaan produktif

sebenarnya sedikit. Bahkan jika angka kelahiran menurun, tenaga buruh yang

tersedia bagi pekerjaan produktif pun dalam jangka pendek akan tetap sama.

Sebaliknya, jumlah anak-anak menjadi turun, dan pendapatan nasional meningkat

lantaran jumlah konsumen menurun. Tetapi ini hanya bisa terjadi jika tahap

peralihan kependudukan dilalui, sesuatu yang tidak mungkin sampai negara

terbelakang dapat menurunkan tingkat kesuburan mereka. Itu tidak berarti bahwa

dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah pada saat

ini, tenaga buruh tidak meningkat. Itu berarti bahwa tambahan pada kelompok

xliii

usia rendah adalah lebih besar ketimbang dari pada kelompok usia kerja. Jadi

tenaga buruh cenderung meningkat bersama naiknya jumlah penduduk.

Penduduk dan Pembentukan Modal. Pertumbuhan penduduk memperlambat

pembentukan modal. Jika penduduk meningkat, pendapatan perkapita yang

didapat menurun. Dengan pendapatan yang sama orang terpaksa memberi makan

kepada anak-anak yang lebih banyak. Itu artinya bagian pendapatan terbesar

terpakai untuk pengeluaran konsumsi. Tabungan yang sudah rendah menjadi

semakin rendah, akibatnya, tingkat investasi juga menjadi semakin rendah.

Penduduk yang meningkat secara cepat akan memperlambat seluruh usaha

pembangunan di negara terbelakang kecuali kalau dibarengi dengan pembetukan

modal dan kemajuan teknologi yang tinggi. Tetapi faktor yang menetralkan ini

tidak ada dan akibatnya ledakan penduduk mengakibatkan produktivitas pertanian

merosot, pendapatan per kapita rendah, standar kehidupan rendah, pengangguran,

dan pembentukan modal rendah.

2.3.2 Teori Peralihan Kependudukan

Teori peralihan kependudukan didasarkan pada kecenderungan penduduk

sebenarnya di negara maju. Menurut teori ini, setiap negara melalui tiga tahap

yang berbeda.

Tahap pertama. Pada tahap ini negara dalam keadaan terbelakang ditandai

dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi dengan akibat pertumbuhan

penduduk rendah. Rakyat banyak tinggal diwilayah pedesaan dan mata pencarian

utama mereka adalah di bidang pertanian yang berada dalam keadaan terbelakang.

Adanya industri bahan konsumen tetapi sangat sederhana, ringan dan kecil.

xliv

Tahap kedua. Perekonomian memasuki fase pertumbuhan ekonomi.

produktivitas pertanian dan industri meningkat, alat transortasi berkembang.

Mobilitas buruh tinggi, pendidikan meluas, pendapatan meningkat. Rakyat

memperoleh bahan makanan yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya.

Fasilitas medis dan kesehatan berkembang, obat modern mulai digunakan dan

semua faktor ini menurunkan angka kematian. Dengan adanya penurunan pada

angka kematian dan tidak adanya perubahan pada angka kelahiran, jumlah

penduduk meledak. Ledakan penduduk ini berpengaruh buruk pada perekonomian

negara. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menambah penduduk total

pada setiap tahunnya membuat pendapatan per kapita tetap rendah meskipun ada

kenaikan pada pendapatan nasional. Memang ada perbaikan standar kehidupan

rakyat, tetapi tidak berarti, sehingga rakyat tetap terbelakang.

Tahap ketiga. Pada tahap ini angka fertilitas turun dan cenderung menyamai

angka kematian sehingga laju pertumbuhan penduduk turun. Bila pertumbuhan

memperoleh momentum dan rakyat melintasi tingkat pendapatan subsisten,

standar kehidupan mereka naik. Sektor pertumbuhan utama berkembang dan

menyebabkan perkembangan output di sektor lainnya melalui transformsi teknis.

Pendidikan berkembang dan menjangkau masyarakat keseluruhan. Pendidikan

yang murah dan menghasilkan kecerdasan masyarakat dan membuka jalan bagi

ilmu pengetahuan.

Kesimpulan dari teori transisi demografik adalah teori pertumbuhan

penduduk yang paling dapat diterima. Ia tidak menekankan pada penawaran bahan

makanan seperti teori Malthus, juga tidak mengembangkan haarapan pesimis

terhadap pertumbuhan penduduk. Ia juga mengungguli teori optimum yang

xlv

meletakkan tekanan eksklusif pada kenaikan pendapatan per kapita bagi

pertumbuhan penduduk dan mengabaikan faktor lain yang berpengaruh (Jhingan

2012, h.405).

2.3.3 Hubungan Penduduk Dengan PAD

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada

perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya.

Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan

kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan Khusaini dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa, peranan pajak

salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah,

sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam

jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam

mengelola perekonomian.

Jadi apabila jumlah penduduk disuatu daerah mengalami peningkatan akan

memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi harus disertai dengan

pembentukan modal, yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak

langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, melalui pemungutan pajak

dan retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah.

Dari teori yang di kemukakan oleh Adam Smith diatas mengatakan bahwa

peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi penerimaan

pendapatan daerah jika penduduk di suatu negara/daerah itu selalu produktif,

dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut

oleh pemerintah. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Malthus dan Richardo

akan bahaya pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan negara miskin

xlvi

banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya mencari lapangan

pekerjaan. Disini pemerintah harus menambah dana bantuan untuk penduduknya

yang miskin sehingga pengeluaran pemerintah semakin bertambah untuk bantuan

sosial, sedangkan pajak dan retribusi yang dipungut tidak maksimal karena

banyak penduduk miskin yang tidak mampu membayar pajak disebabkan

pendapatan perkapita yang rendah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hidayat (2009) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatra Utara” dari

hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa uji t dan analisa koefisien

determinasi (R-square) ditemukan hubungan bahwa pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Sumatra

Utara pada tingkat signifikan 95%

Kemudian penelitian Siskawati (2014) yang berjudul “Pengaruh Jumlah

Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar

Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau” menyimpulkan dari hasil penelitiannya, dari

hasil estimasi data panel dengan Fixed Effect Model secara parsial jumlah

penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah

disebabkan karena ada beberapa daerah yang memiliki laju pertumbuhan

penduduk yang rendah selain itu seperti halnya dengan kabupaten Inhil dan

kabupaten Kampar terjadi penurunan pertumbuhan pada komponen pajak daerah

yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaranoleh para wajib pajak dan

retribusi menunaikan kewajibannya. Namun analisis secara simultan

xlvii

menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi

(PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang tergambar merupakan konsep untuk mengungkap

dan menentukan persepsi keterkaitan hubungan antara variabel yang diteliti dan

diuraikan dengan kajian teori yang ditulis. Mengacu pada teori-teori yang telah

dituliskan di atas maka secara garis besar penulis akan melihat pengaruh jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah melalui

proses analisis data.

2.6 Pengertian Dan Perumusan Hipotes

2.6.1 Pengertian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012, h.84) dalam penelitian, hipotesis dapat diartikan

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan

masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau

lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskripsi).

PAD

Pertumbuhan ekonomi

Jumlah Penduduk

xlviii

Menurut Misbahuddin, dan Hasan (2013, h.34) hipotesis adalah pernyataan

atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang

kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Pernyataan atau

dugaan tersebut disebut proporsi. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang

akan menghasilkan keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak keputusan

tersebut.

2.6.2 Perumusan Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perumusan hipotesis asosiatif

untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Menurut

Misbahuddin, dan Hasan (2013, h. 36) Hipotesis Asosiatif adalah hipotesis

mengenai nilai hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih

variabel lainnya. Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Ha1 : diduga Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

pada Kabupaten/Kota di Kawasan Barsela.

Ha2 : diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah padaKabupaten/Kota di Kawasan Barsela.

Ha3 :diduga Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kawasan

Barsela.

xlix

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah di Kabupaten/kota kawasan Barsela, adapun

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh jumlah penduduk dan

pertumbuhan ekonomi terhadapPAD(studi kasus di kabupaten/kota kawasan

Barsela Provinsi Aceh) dalam kurun waktu 2008-2014.

3.2Data Penelitian

Dlam peneltian ini peneliti menggabungkan data dari kabupaten/kota

kawasan Barsela, penggabungan ini dilakukan karena minimnya data yang

tersedia disetiap kabupaten. Untuk memenuhi syarat penelitian model regresi

linier berganda maka peneliti melakukan penggabungan data agar hasil penelitian

dapat maksimal.

l

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data

yang telah dikumpulkan dan telah menjadi dokumentasi. Data penelitian diperoleh

dari masing-masingBPS kabupaten/kota di kawasan Barsela berupa dokumentasi

kabupaten/kota dalam angka dan juga hasil laporan final Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) daerah.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengunakan

pendekatan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang di peroleh

dari intansi-intansi, seperti Badan Pusat Statistik seluruh kabupaten/kota barsela,

dan intansi lainnya yang terkait, serta dengan cara membaca buku-buku yang ada

di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti untuk mengaitkan antara teori-teori dengan sumber-sumber data yang di

dapat.

3.2.3 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2014, h.92) skala pengukuran merupakan kesepakatan

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam

pengukuran dapat menghasilkan data kuantitatif.

Menurut Riduwan (2012, h. 6) maksud dari skala pengukuran adalah untuk

mengklasifikasikan variabel yang di ukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam

menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang di gunakan adalah skala rasio,

karena tes statistik yang digunakan adalah statistik parametrik.

li

Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan

mempunyai jarak yang sama (Riduwan.2012, h.11).

3.3 Model Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan aplikasi pengolah data

yang disebut dengan SPSS. Namun juga dijelaskan rumus-rumus pencarian secara

manual.

Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan

asli daerah di kabupaten/kota Barsela, maka terlebih dahulu digunakan formulasi

untuk mencari hubungan antara variabel independen yang dibagi menjadi tiga

unsur yaitu, (X1) jumlah penduduk, (X2) pertumbuhan ekonomi, dan variabel

dependen (Y) Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan analisis regresi

berganda, korelasi, uji asumsi Klasik, uji t dan uji F yang akan diperoleh dengan

menggunakan rumus-rumus di bawah.

3.3.1 Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel variable terikat (Y)

yang dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan

seterusnya variabel bebas (X1, X2,…Xn,) (hasan. 2003, h. 269). Dimana persamaan

regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = a + b1 x1 + b2 x2+ e 1)

Keterangan:

Y : Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah)

a,b : Koefisien Regresi

X1 : Jumlah Penduduk

lii

X2 : Pertumbuhan Ekonomi

E : Kesalahan Penganggu (error term)

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Prasyarat analisis data adalah sesuatu yang dikenakan pada sekelompok data

hasil observasi atau penelitian untuk mengetahui layak atau tidak layaknya data

tersebut untuk dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Apabila prasyarat

analisis tidak terpenuhi, maka aplikasi teknik statistik menjadi tidak layak untuk

menganalisis data tersebut. Akan tetapi, apabila tetap dipaksakan untuk

menganalisis data tersebut dengan teknik statistik maka hasil penelitian tersebut

menjadi bias dan memberikan kesimpulan yang salah (Misbahuddin dan Hasan

2013, h 277). Uji persyaratan pada regresi linier ganda biasa disebut dengan

istilah uji asumsi klasik (Sudarmanto 2005, h.101) dalam melakukan pengujian

hipotesis dengan menggunakan statistik regresi linier ganda diperlukan

persyaratan asumsi klasik yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Menurut Sarjono dan Julianti (2011, h.53) uji normalitas bertujuan untuk

mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pengujian untuk

mendeteksi normalitas data dapat melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis

grafik dapat dilakukan dengan cara menganalisis plot grafik histogram dan normal

probability plot. Pada plot grafik histogram data dapat dikatakan normal jika tidak

menceng ke kiri atau ke kanan, sedangkan untuk normal probabilityplot data dapat

dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozali dalam Frelitiyani, 2010).

liii

b. Uji Heterokedatisitas

Menurut Sudarmanto (2005. H, 147) uji heterokedatisitas ini dimaksudkan

untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk

semua pengamatan. Apabila asumsi tidak terjadinya heterokedatisitas ini tidak

terpenuhi, maka penaksir tidak lagi menjadi efisien baik dalam sampel kecil

Maupun besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat.

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2013, h.66) heterokedatisitas

menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/

observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

tetap maka disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi

homokedatisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi

heterokedatisitas. Salah cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedatisitas,

yaitu dengan melihat scatterplot yaitu dengan melihat titik yang menyebar secara

acak di Bagian atas angka 0 dan di Bagian bawah angka 0 dari sumbu vertikal

atau sumbuY.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara

variabel bebas memiliki masalah multikolerasi (gejala multikolinieritas) atau

tidak. Multikolinieritas adalah kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang

terjadi pada hubungan diantara variabel bebas (Sarjono dan Julianita2013, h. 70).

Ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, sebagai berikut:

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak

signifikan memengaruhi variabel terikat.

liv

2. Menganalisis korelasi diantara variabel bebas. Jika diantara variabel bebas

ada kolerasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0,90), hal ini

mengindikasi adanya multikolinieritas.

3. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai VIF (variance-inflating faktor).

Jika VIF < 10, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.

4. Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol

memberikan petujuk adanya multikolinieritas.

3.3.3 Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan

antara dua variabel atau lebih, atau juga dapat menentukanarah dari kedua

variabel (Siregar.2015, h.201).

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013, h.48) koefisien kolerasi (KK) adalah

indeks atau bilangan yang digunaakan untuk mengukur derajat hubungan,

meliputi kekuatan bilangan dan bentuk/arah hubungan. Untuk kekuatan hubungan,

nilai kolerasi berada berada diantara -1 dan +1. Untuk bentuk arah hubungan, nilai

koefisien kolerasi dinyatakan dengan positif (+) dan negatif (-), atau (-1≤ kk ≤ +1)

Jika koefisien kolerasi bernilai positif maka variabel-variabel berkolerasi

positif. Artinya, jika variabel yang satu naik/turun maka variabel yang lainnya

juga naik/turun. Semakin dekat nilai koefisien kolerasi ke +1, semakin kuat

kolerasi positifnya.

lv

Jika koefisien korelasi bernilai negatif maka variabel-variabel bernilai negatif.

Artinya, jika variabel yang satu naik/turun maka variabel yang lainnya juga

naik/turun. Semakin dekat nilai koefisien kolerasi ke -1, semakin kuat kolerasi

positif nya.

Jika koefisien kolaresi bernilai 0 (nol) maka variabel tidak menunjukkan

kolerasi.

Jika koefisien kolerasi bernilai +1 atau -1 maka variabel-variabel menunjukkan

kolerasi positif atau negatif sempurna.

Untuk menentukan keeratan hubungan/kolerasi antarvariabel tersebut, berikut

ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan.

Tabel 3.3.3Interval nilai koefisien kolerasi dan kekuatan hubungan

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KK = 0,00

0,00 < KK ≤ 0,20

0,20 < KK ≤ 0,40

0,40 < KK ≤ 0,70

0,70 < KK ≤ 0,90

0,90 < KK≤ 1,00

KK = 1,00

Tidak ada

Sangat rendah atau lemah sekali

Rendah atau lemah, tapi pasti

Cukup berarti atau sedang

Tinggi atau kuat

Sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan

sempurna

Sumber: Misbahuddin dan Hasan (2013, h. 48)

Adapun untuk mencari nilai koefisien korelasi bergandadapat menggunakan

rumus sebagai berikut (Siregar. 2015, h.243).

RX1.X2..Y = 𝑏1 X1Y+ 𝑏2 X2Y

Y2 2)

lvi

Keterangan:

RY(1,2,3) =korelasi antara variabel X1 danX2secara bersama-sama

dengan variabel Y

b1, b2, danb3 = konstanta

X1Y = korelasi produk moment antara X1 dengan Y.

X2Y = korelasi produk moment antara X2 dengan Y.

3.3.4 Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013, h.49) koefisien penentu (KP) atau

koefisien determinasi (KD) adalah angka atau indeks yang digunakan untuk

mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas, X)

terhadap variasi (naik/turunya) variabel yang lain (variabel terikat, Y).

Nilai koefisien penentu berada diatara 0 sampai 1 (0 ≤ KP ≤ 1)

Jika nilai koefisien penetu (KP) = 0, berarti tidak pengaruh variaabel

independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Jika nilai koefisien penentu (KP) = 1, berarti variasi (naik/turunya) variabel

dependen (Y) adalah 100% dipengaruhi oleh variabel independen (X).

Jika nilai koefisien penentu (KP) beraada diantara 0 dan 1 (0 < KP < 0) maka

besarnya pengaruh variabel independen adalah sesuai dengan nilai KP itu

sendiri, dan selebihnya berasal dari faktor-faktor lain.

Menurut Sugiyono (2012, h.231) dalam analisis korelasi terdapat suatu angka

yang disebut dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari

koefisien korelasi (R2) koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians

yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi

pada variabel independen.

lvii

Koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah angka yang menyatakan

atau digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh

sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat) (Siregar. 2015,

h. 222). Adapun rumus koefisien determinasinya adalah sebagai berikut:

KD = R2 x 100% 3)

Keterangan:

KD = besarnya koefisien determinasi

R = koefisien korelasi

3.3.5 Uji F

Uji F adalah uji statistik koefisien korelasi berganda di gunakan untuk

menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel (Misbahuddin

dan Hasan. 2013, h.150).

Menurut Sugiyono (2012, h.235) pengujian signifikan terhadap koefisien

korelasi ganda dapat menggunakan rumus berikut:

F = R2/ K

( 1−R2 ) / (n−k−1) 4)

Keterangan:

R = koefisien korelasi ganda

m = jumlah variabel independen

lviii

N = jumlah Anggota sampel

3.3.6 Uji t

Uji t adalah pengujian statistik koefisien korelasi parsial yang digunakan

untuk melihat signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel interval ratio yang

melibatkan hubungan lebih dari dua variabel dengan mengkonstantakan variabel

yang tidak diukur (Misbahuddin dan Hasan2013, h.150).

Menurut Sugiyono (2012, h. 237) uji koofesien kolerasi parsial dapat

menggunakan rumus berikut:

t = rp n−3

1−rp2

5)

Keterangan:

rp = koofesien korelasi parsial

3.4 Definisi Operasional Variabel

a. Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan dari berbagai usaha

pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

perundang-undangan.

b. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang berada dalam suatu wilayah

yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama

lain secara dan juga sebagai pelaku ekonomi.

c. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi untuk

mencapai tambahan output yang diukur oleh seluruh nilai produksi untuk

tingkat nasional ataupun regional untuk tingkat daerah.

lix

3.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

H0 : β = 0 diduga jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diteliti tidak

berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan asli daerah pada

kabupaten/kota di kawasan Barsela.

Ha1: β ≠ 0 diduga jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diteliti

berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan asli daerah pada

kabupaten/kota di kawasan Barsela.

Kriteria uji hipotesis yang di terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Apabila th > tt, maka H0 ditolak H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang

signifikan antara faktor-faktor yang diteliti (jumlahpenduduk dan

pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota

di kawasan Barsela.

b. Apabila th < tt, maka H0 diterima H1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh

yang signifikan antara faktor-faktor yang diteliti (jumlah penduduk dan

pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota

di kawasan Barsela.

Untuk melihat pengaruh variabel X1danX2 terhadap variabel Y secara

keseluruhan digunakan “Uji F” dengan kriteria sebagai berikut:

a. Apabila th>tt, maka H0 ditolak Haditerima. Artinya secara bersama-sama

terdapat pengaruh yang signifikan variabel yang diteliti (jumlah penduduk

lx

dan pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada

kabupaten/kota di kawasan Barsela.

b. Apabila th<tt, maka H0 diterima Haditolak. Artinya secara bersama-sama tidak

terdapat pengaruh yang signifikan variabel yang diteliti (jumlah penduduk

dan pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada

kabupaten/kota di kawasan Barsela.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Penggunaan analisis statistik ini untuk menjelaskan perkembangan

Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi

diKabupaten/Kota kawasan Barsela, sebagai gambaran persoalan kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah di daerah otonomi.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten/ Kota kawasan Barsela

Kabupaten/kota kawasan Barsela yang terletak dipesisir pantai Barat Selatan

Provinsi Aceh terdapat 7 kabupaten dan 1 kota Madya sebagai berikut:

lxi

Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten ini menjadi daerah otonom setelah

memekarkan diri dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Barat yang

kemudian terlahir Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan UU Nomor 4 Tahun

2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002. Wilayah administratif

Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari atas 6 kecamatan dengan iklim tropis yang

hangat dan lembab. Kabupaten Aceh Jaya terletak pada kordinat 04o22’-

05o16’ Lintang Utara dan 95

o02’-96

o03’ Bujur Timur dengan luas daerah

3.727 Km2 . Kabupaten Aceh Jaya terbagi dalam 9 kecamatan, 22 mukim,

172 desa. Batas wilayah administrasi meliputi sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, sebelah selatan

berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah

timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, serta

sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten ini terletak antara 04o06’ – 04

o47’ Lintang

Utara dan 95o52’ - 96

o30’ Bujur Timur dengan luas mencapai 2.927,95 Km

2.

Dengan mekarnya Desa Keuramat pada tahun 2013, Kabupaten Aceh Barat

terdiri atas 12 kecamatan, 33 mukim dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa

diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa

yang terletak di lereng. Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten

Pidie Jaya dan Aceh Jaya di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia.

Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh tengah dan

Nagan Raya, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

lxii

Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis terletak pada lokasi 03o40’ - 04

o38’

Lintang Utara dan 96o11’ - 96

o48’ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.544,90

Km2 (berdasarkan hasil RTRW Nagan Raya). Kabupaten Nagan Raya

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah di sebelah utara,

Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya di sebelah timur, Kabupaten

Aceh Barat di sebelah barat dan di bagian selatan berbatasan dengan

Samudera Indonesia. Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya No2 dan

No 3 tahun 2011, maka secara definitif pada tahun 2011 terdapat 2 (dua)

kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah. Sehingga jumlah kecamatan

bertambah dari 8 (delapan) kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA). Secara geografis terletak di bagian

barat selatan Propinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada

3°34'24" 4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur

dengan ibukota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Aceh

Barat Daya dibagi menjadi 9 kecamatan, 23 mukim, dan 152 desa atau

gampong. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara

dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh

Selatan, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan

Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografi kabupaten ini terletak antara 2o 23’

– 3o

36’ Lintang Utara dan 96o 51’ Bujur Timur dengan ketinggian wilayah

rata – rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut. Hingga tahun 2015

Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan, 43 mukin, 260 desa. Batas

– batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sebelah utara berbatasan dengan

lxiii

Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebelah selatan berbatasan dengan Kota

Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah barat berbatasan dengan

Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh

Tenggara. Luas Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.005,10 Km2.

Kota Subulussalam. Secara geografis wilayah Kota Subulussalam berbatasan

di sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten

Dairi, di sebelah selatan dengan wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di sebelah

barat Kabupaten Dairi, di sebelahtimur Kabupaten Aceh Selatan. Kota

Subulussalam terletak antara 02o27’39” 03

o00’00” Lintang Utara dan antara

97o45’00”-98

o10’00” Bujur Timur dengan luas area 1.391 km

2. Kota yang

terbentuk sejak tahun 2007 ini, dibagi menjadi 5 kecamatan yaitu Simpang

Kiri, Penanggalan, Rundeng, Sultan Daulat, dan Longkib. Sebagian besar

wilayah Subulussalam memiliki topografi dataran rendah yang jumlahnya

mencapai 65,94% dan sisanya merupakan perbukitan sebesar 34,06%.

Wilayah Kota Subulussalam berada pada ketinggian 84 m di atas permukaan

air laut.

Kabupaten Aceh Singkil. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada

pada posisi 2o02’–2

o27’30” Lintang Utara dan 97

o04’–97

o45’00” Bujur

Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang

meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah selatan

berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan

Provinsi Sumatra Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Luas daerah Kabupaten ini adalah 1.857,88

Km2 membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim,

lxiv

dan 120 desa (Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan

kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah

Kepulauan Banyak).

Kabupaten Simeulue. Kabupaten ini terletak di sebelah barat daya Provinsi

Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85

mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, serta berada pada

koordinat 2o15’ – 2

o55’ Lintang Utara dan 95

o40’ – 96

o30’ Bujur Timur.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri 147 pulau

besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,09 Km2

atau 183.809 Ha. Pulau yang terbesar adalah Pulau Simeulue. Selain pulau

Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau Panjang,

Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut,

Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Linggam, Pulau Leukon,

Pulau Silaut Besar & Pulau Silaut Kecil (terluar), Pulau Tepi, Pulau Ina,

Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-khalak,

Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan

ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan

perairan internasional.

Dari 8 kabupaten/kota hanya Kabupaten Simuelue yang tidak berbatas dengan

kabupaten lainnya, karena Simeulue merupakan pulau yang terletak di samudra

hindia. Sektor perekonomian kawasan Barsela pada umumnya diperoleh dari

sektor pertanian, kontruksi, komunikasi, jasa-jasa dan lain – lain.

4.1.2 Keadaan PAD Di Kabupaten/ kota Kawasan Barsela

lxv

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang

tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian

daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah

harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari pendapatan asli daerahnya,

sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil

guna, dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan

PAD adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintahan di delapan kabupaten/kota barat selatan Provinsi Aceh dalam

usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya

meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan potensi

yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti

dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan kabupaten/kota barsela dalam

mengelola sumber–sumber pendapatan asli daerahnya dan perkembangannya

sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan,

berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah sejak tahun 2008 sampai tahun 2014.

Tabel 4.1.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan

Barsela Tahun 2008– 2014

Tahun Kabupaten/Kota PAD (Rupiah)

2008 Aceh Barat 28.343.225.463,32

Aceh Jaya 8.683.309.695,62

lxvi

Nagan Raya 12.797.173238,00

Aceh Barat Daya 6.303.399.453,00

Aceh Selatan 14.503.911.817,83

Subulussalam 8.023.784.830,00

Aceh Singkil 8.803.302.149,00

Simeulue 1.514.408.211,00

2009 Aceh Barat 18.944.498.253,79

Aceh Jaya 11.718.685.037,40

Nagan Raya 12.327.987.773,00

Aceh Barat Daya 7.119.416.334,10

Aceh Selatan 16.264.626.725,83

Subulussalam 3.054.708.673,00

Aceh Singkil 5.979.232.762,59

Simeulue 10.586.952.000,21

2010 Aceh Barat 24.267.417.854,21

Aceh Jaya 15.408.391.655,03

Nagan Raya 11.006.703.491,03

Aceh Barat Daya 6.914.091.828,04

Aceh Selatan 17.585.914.619,26

Subulussalam 3.361.400.822,81

Aceh Singkil 9.437.191.386,84

Simeulue 8.107.924.049,36

2011 Aceh Barat 21.042.866.954,40

Aceh Jaya 14.032.804.237,51

Lanjutan tabel 4.1.2

PAD Kabupaten/Kota PAD (Rupiah)

2011 Nagan Raya 15.992.400.727,22

Aceh Barat Daya 11.184.836.481,05

Aceh Selatan 18.574.111.449,50

Subulussalam 6.830.438.999,60

Aceh Singkil 10.926.051.044,50

Simeulue 7.231.084.032,24

2012 Aceh Barat 24.727.256.869,07

Aceh Jaya 15.453.662.241,61

Nagan Raya 27.689.044.993,97

Aceh Barat Daya 29.507.145.193,14

Aceh Selatan 33.021.194.144,45

lxvii

Subulussalam 6.099.446.461,29

Aceh Singkil 14.715.082.395,17

Simeulue 14.927.023.554,60

2013 Aceh Barat 46.928.106.802,78

Aceh Jaya 20.646.749.000,00

Nagan Raya 37.942.006.000,00

Aceh Barat Daya 32.534.985.971,00

Aceh Selatan 36.181.171.784,64

Subulussalam 8.131.998.240,00

Aceh Singkil 18.024.823.052,70

Simeulue 14.080.970.727,46

2014 Aceh Barat 112.034.104.121,01

Aceh Jaya 33.302.889.747,43

Nagan Raya 65.177.802.000,00

Aceh Barat Daya 59.527.187.254,00

Aceh Selatan 78.487.063.289,30

Subulussalam 25.220.557.442,15

Aceh Singkil 32.887.878.927,00

Simeulue 36.237.417.640,27

Sumber: BPS seluruh Kabupaten/Kota kawasan Barsela

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah sudah mulai

berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, kenaikan dari realisasi

PAD di setiap kabupaten/kota sendiri tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah

dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan

retribusi yang potensial. Meskipun terjadi tren penurunan selama beberapa tahun

terjadi disetiap kabupaten/kota tetapi pemerintah kembali bangkit dari

keterpurukan yang dialami dan dibuktikan dengan tren peningkatan yang

signifikan di tahun 2014. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan

penerimaan daerah tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem

lxviii

administrasi perpajakan nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria

tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak dan retribusi dan disamping itu berbagai

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pemerintah menyadari bahwa pendapatan asli daerah merupakan bagian yang

turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan, maka pemerintah

mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan

nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang

intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pendapatan asli daerah tersebut

dalam menunjang pembangunan.

4.1.3. Keadaan Penduduk Kabupaten/Kota Barsela

Penduduk kabupaten/ kota Barsela setiap tahunnya mengalami peningkatan,

penduduk yang paling banyak berada di kabupaten aceh selatan yakni di tahun

2014 terdapat 229071 jiwa penduduk dan disusul oleh Kabupaten Aceh Barat

sebanyak 190224 jiwa, yang ketiga adalah Kabupaten Naga Raya sebanyak

162448 jiwa, kemudian disusul oleh Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak

138140 jiwa, selanjutnya Kabupaten Aceh Singkil Sebanyak 112161 selanjutnya

disusul oleh Kabupaten Simeulue sebanyak 93499 dan Kabupaten Aceh Jaya

sebanyak 89302 dan yang terakhir Kota Subulussalam sebanyak 73708 jiwa.

Tabel 4.1.3. Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Barat- Selatan Provinsi Aceh

Tahun 2008 – 2014

Kabupaten/ Jumlah Penduduk tahun 2008-2014

lxix

Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aceh Barat 153398 158499 173558 177532 182495 187495 190244

Aceh Jaya 75597 82904 76782 78540 82172 85908 89302

Nagan Raya 124340 125425 139663 142861 146243 149596 162448

ABDYA 123101 124813 126036 128922 131087 133191 138140

Aceh Selatan 210111 215315 202251 206881 208002 210071 220971

Subulussalam 64256 66451 67446 68990 70707 72414 73708

Aceh Singkil 100265 102505 102509 104856 107781 110706 112161

Simeulue 81790 82344 80674 82521 82762 83173 93499

Sumber: BPS seluruh Kabupaten/Kota kawasan Barsela

Dari data diatas terlihat bahwa keadaan penduduk dari tahun 2008-2014,

penduduk terbanyak berada di Kabupaten aceh selatan yang kedua terbanyak

adalah Aceh Barat yang ketiga disusul oleh Kabupaten Nagan Raya selanjutnya

Kabupaten Aceh Barat Daya dibelakangnya kembali ada Kabupaten Aceh Singkil

terus disusul oleh Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Jaya yang berada

diurutan terkahir adalah Kota subulussalam, ini merupakan satu-satunya kota yang

berada di daerah barsela. Setiap tahunnya ada beberapa kabupaten yang

mengalami penurunan jumlah penduduk tetapi terlihat pada 2014 seluruh

Kabupaten/kota terjadi peningkatan, terjadinya penurunan jumlah penduduk

dibeberapa kabupaten/ kota pada tahun-tahun tertentu ternyata tidak merubah

posisi urutan jumlah penduduk seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

lxx

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah

adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan

mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi

berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. Searah dengan

kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah tingkat

kabupaten/ kota, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong

pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya

pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

perubahan harga dari tahun ke tahun, menyebabkan PDRB berdasarkan harga

berlaku juga turut berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, PDRB

berdasarkan harga berlaku tidak dapat memberikan gambaran tentang perubahan

daya beli masyarakat. Untuk melihat kenaikan produksi suatu wilayah

digunakanlah PDRB harga konstan. Kenaikan produksi ini disebut pertumbuhan

ekonomi. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan akan memyebabkan

pertumbuhan ekonomi bernilai positif (meningkat), demikian pula sebaliknya.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota kawasanBarsela

dalam pengamatan dari tahun 2008-2014, terus mengalami perubahan dari tahun

ke tahun seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian setelah

mengalami kelesuan akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang di sebabkan oleh

konflik dan tsunami. Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/ Kota

Kawasan Barsela tahun 2008 - 2014 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

lxxi

Tabel 4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Kawasan Barsela Tahun

2008-2014

Kabupaten/kota Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aceh Barat 5,91 5,46 5,04 5,11 5,03 5,22 5,39

Aceh Jaya 3,73 5,14 4,68 4,16 3,98 4,48 4,18

Nagan Raya 3,63 3,46 4,12 2,62 3,70 3,60 2,51

ABDYA 4,52 4,44 4,92 5,08 5,00 4.02 1,28

Aceh Selatan 4,01 3,81 4,26 4,35 5,48 5,32 4,49

Subulussalam 4,86 4,50 4,83 5,91 5,87 4,98 5,56

Aceh Singkil 4,16 4,75 4,97 5,03 5,01 4,41 4,08

Simeulue 4,81 5,19 6,94 4,08 5,16 4,98 4,93

Sumber: BPS seluruh Kabupaten/Kota Kawasan Barsela.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari 8 Kabuten/ kota terlihat

pertumbuhan ekonomi tari tahun ke tahun terjadi kenaikan dan penurunan.

Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bisa saja disebabkan oleh tidak

stabilnya harga minyak bahan bakar. Naiknya harga bahan bakar bisa berdampak

pada krisisnya faktor produksi yang disebabkan oleh naiknya harga barang

maupun ongkos angkut.

4.1.5 Statistik Deskriptif

Tabel di bawah ini merupakan statistik deskriptif variabel-variabel yang

diteliti.

Tabel 4.1.5 Statistik Deskriptif

N Maximum Minimum Mean

Std.

Deviation

lxxii

pendapatan asli daerah

jumlah penduduk

pertumbuhan ekonomi

Valid N (listwise)

56

56

56

112.034E6

220971

6,94

1.514.4E5

64256

1,28

23,4655

11,6638

1,4998

,81087

,37515

,24851

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari delapan kabupaten/kota di kawasan Barsela Provinsi Aceh, dalam

rentang waktu tahun 2008 – 2014 diketahui bahwa PAD terendah sebesar

Rp1.514.408.211,00 dimiliki oleh kota Subulussalam pada tahun 2008. PAD

tertinggi sebesar Rp112.034.104.121,01 dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat pada

tahun 2014. Rata – rata PAD untuk delapan kabupaten/ kota di kawasan Barsela

dalam rentang waktu 2008 – 2014 Rp23.465.530.510,00 dengan standar deviasi

sebesar Rp8.108.724.049,36.

Jumlah Penduduk

Dari delapan kabupaten/ kota di kaawasan Barsela Provinsi Aceh, dalam

rentang waktu tahun 2008 – 2014 diketahui bahwa jumah penduduk terendah

berada di Kota Subulussalam yaitu sebanyak 64256 jiwa pada tahun 2008 dan

jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah

220971 jiwa pada tahun 2014. Rata – rata jumlah penduduk di kawasan

kabupaten/kota Barsela Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2008 – 2014 yaitu

116638 jiwa dengan standar deviasi 24851 jiwa.

Pertumbuhan Ekonomi

Dari delapan kabupaten/ kota di Kawasan Barsela Provinsi Aceh, dalam

rentang waktu 2008 – 2014 diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi terendah

adalah 1,28 % terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 dan laju

lxxiii

pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Simeulue dengan laju

6,98% pada tahun 2010. Rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di kawasan

kabupaten/ kota Barsela Provinsi Aceh yaitu 4,45% dengan standar deviasi

2,48%.

4.2 Analisis Data

Setelah memberikan gambaran umum mengenai perkembangan masing-masing

variabel yang dimaksud dalam penulisan ini, maka pada bagian ini kita akan

melihat hasil perhitungan empiris yang telah didapatkan dengan menggunakan

perhitungan regresi dengan komputer melalui aplikasi pengolah data SPSS.

Sebelum melakukan perhitungan dengan aplikasi SPSS terlebih dahulu data

diubah kedalam bentuk logaritma natural (Ln) karena adanya perbedaan satuan

hitung antara variabel independen dan varibel dependen. Tujuan dari perhitungan

regresi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kekuatan hubungan

variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel

pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

antara variabel-variabel bebas yaitu jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi

terhadap variabel terikat yaitu PAD.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada plot grafik histogram data dapat dikatakan normal jika tidak menceng ke

kiri atau ke kanan, sedangkan untuk normal probabilityplot data dapat dikatakan

normal jika data atau titik – titik tersebar di sekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti garis diagonal yang dapat dilihat berikut ini.

lxxiv

Gambar 2. Gambar 3.

Pada grafik histogram dan normal probality plot terlihat tidak ada garis yang

menceng kekanan atupun kekiri dan persebaran data (titik-titik) yang berkumpul

disekitar garis uji yang mengarah kekanan atas tidak ada yang terletak jauh dari

sebaran data. Oleh karena itu data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedatisitas

Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, atau

dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas. Cara untuk mendeteksi ada

tidak terjadinya heterokedatisitas, yaitu dengan melihat scatterplot melalui titik

penyebaran yang secara acak yang dapat dilihat scatterplot dibawah ini.

Gambar 3.

lxxv

Dari scatterplot tersebut, dapat terlihat bahwa titik-titik penyebaran secara

acak, baik dibagian atas angka nol mapun dibagian bawah angka nol dari sumbu

vertikal atau sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heterokedatisitas dalam penelitian ini.

c. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui terjadinya multikolerasi atau kolerasi yang sangat tinggi

atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas maka dapat

dideteksi dengan cara melihat nilai VIF.

Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara

variabel bebas.

Jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel

bebas.

Tabel 4.2.1 Coefficienta

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

lxxvi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (data diolah april 2016)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari kedua variabel (X1 dan X2)

diperoleh nilai VIF = 1,035. Artinya, nilai VIF lebih kecil dari pada 10 (1,035 <

10) dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas di

antara variabel bebas.

4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui tingkat korelasi (hubungan) antara variabel independen

yang terdiri dari X1 (jumlah penduduk) dan X2 (pertumbuhan ekonomi) terhadap

variabel dependen yaitu Y (pendapatan asli daerah) dapat dilihat dari koefisien

kolerasi (R). kolerasi antara variabel independen dan variabel dependen tersebut

dapat dilihat di dalam tabel berikut ini.

4.2.2 Koefisien kolerasi (R) dan koefisien determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,623a ,388 ,365 ,64606 ,680

a. Predictor: (costant), Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

1 (Constant) X1 X2

,966 ,966

1,035 1,035

lxxvii

Dari tabel 4.2.2. diketahui bahwa koefisien kolerasi (R) sebesar 0,623

menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen

dengan variabel dependen sebesar 62,3%. Artinya jumlah penduduk dan

pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dengan pendapatan asli daerah.

Kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen berada pada

interval yang “kuat” yakni 0,40 < KK ≤ 0,70.

Selanjutnya Koefisien determinasi sebagai mana yang telah diketahui pada

tabel 4.2.2 adalah sebesar 0,388 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di

Kabupaten/ kota kawasan Barsela sebesar 38,8% di pengaruhi oleh jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 61,2% di

pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada di dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan

maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2.3 Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Contants)

X1

X2

9,623

1,249

-,487

2,903

,236

,357

,578

-,149

3,315

5,289

-1,397

,002

,000

,177

a. Dependen Variabel: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.2.3 diatas dengan memperhatikan koefisien masing-

masing variabel, maka di peroleh persamaan sebagai berikut:

Ln Y =0,578 Ln X1- 0,149 Ln X2+ e

lxxviii

Dari hasil pengolahan data diatas, maka pengaruh masing – masing variabel

bebas adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk (X1)

Koefisien regresi jumlah penduduk sebesar 0,578 artinya apabila terjadi

kenaikan jumlah penduduk sebesar 1%, maka jumlah pendapatan asli daerah

Kabupaten Aceh Barat akan naik sebesar 0,578% dengan asumsi faktor lain

konstan.

Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Adapun nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,149

artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka

jumlah PAD akan menurun sebesar -0,149% dengan asumi faktor lain konstan.

4.2.5 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Dari hasil pengujian secara simultan dapat ditunjukkan pengaruh variabel

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil analisis nilai Fhitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.5ANOVAa

Model

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 14,041 2 7,021 16,821 0,000b Residual 22,122 53 ,417

Total 36,163 55

a. Dependent Variabel: Y

Pada penelitian ini taraf tingkat keyakinan adalah 95%, (α) 0,05. F tabel

dihitung menggunakan microsoft excell.

lxxix

df pembilang = jumlah variabel – 1 = 3 – 1 = 2

df penyebut jumlah sampel – jumlah variabel = 56 – 3 = 53

Jadi rumus menghitung F tabel menggunakan excell adalah finv (0,05;2;53)

F tabel = 3,17.

Berdasarkan tabel 4.2.5 diatas menunjukan bahwa Fhitung16,821 dan Ftabel 3,17

jadi Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel yang

dimasukkan kedalam model ini yakni jumlah penduduk dan pertumbuhan

ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

daerah di Kabupaten/ kota kawasan Barsela. Hasil uji signifikansi menunjukkan

nilai sig.0,000 jika di bandingkan dengan α = 0,05, nilai signifikan lebih kecil dari

α (0,000 < 0,05) Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien

regresi adalah signifikan.

4.2.6 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Dari hasil pengujian secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95% pada taraf

nyata (α) 0,05 maka dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas (jumlah penduduk,

dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel terikat (PAD) secara individual.

Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05 % maka nilai t tabel

dapat dihitung menggunakan rumus excell. Adapun nila t tabel adalah dk = n – 2,

= 56 – 2 = 54, = tinv (0,10;54), t tabel = 1,67.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.2.3 variabel Jumlah penduduk diperoleh thitung sebesar

5,289 > ttabel sebesar 1,67 yang artinya secara parsial variabel jumlah penduduk

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupten/ kota

lxxx

kawasan Barsela. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi

adalah sebesar 0,578 atau 57,8% dan hal ini dibuktikan oleh uji signifikansi

pada tabel koefisien dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Jika

dibandingkan dengan α = 0,05 nilai signifikan lebih kecil dari pada nilai α

(0,000 < 0,05) artinya H0 ditolak dan Ha diterima.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.2.3 Variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh thitung sebesar

-1,367 < ttabel sebesar 1,67 yang artinya bahwa secara parsial variabel

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

daerah di kabupaten/ kota Barsela. Walaupun besarnya pengaruh yang

ditujukan oleh koefisien regresi sebesar -0,149 atau -14,9% adalah tidak

signifikan, hal ini dibuktikan oleh uji signifikansi pada tabel koefisien dengan

tingkat signifikan sebesar 0,177. Jika dibandingkan dengan α =0,05, nilai

signifikan lebih besar dari pada nilai α (1,77 > 0,05) artinya H0 diterima dan Ha

ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel

independen yang terdiri dari jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara

bersama – sama mempengaruhi variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah di

kabupaten/kota kawasan Barsela. Hasil pengujian secara statistik ini menunjukkan

bahwa nilai F penelitian > nilai F tabel (16,821 > 3,17), maka, Ha diterima H0

ditolak. Artinya bahwa variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap PAD. Pengaruh signifikan

lxxxi

ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai

signifikan α = 0,05, nilai signifikan lebih kecil dari nilai α (0,000 < 0,05). Maka

H0 ditolak dan Ha diterima.

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Siskawati (2014), yang menyatakan variabel bebas (jumlah penduduk dan

pertumbuhan ekonomi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikatnya

(pendapatan asli daerah) pada tingkat kepercayaan 95%.

Dari tabel 4.2.2 juga diketahui bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,623

menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen sebesar 62,3%. Artinya jumlah penduduk dan pertumbuhan

ekonomi mempunyai hubungan terhadap PAD. Hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen ini termasuk dalam katagori tingkat

hubungan “kuat” karena R berada pada interval: 0,40 < KK ≤ 0,070.

4.3.2 Hasil Pengaruh Secara Parsial

Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/

kota kawasan Barsela, dari hasil estimasi yang didapat adalah:

jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli

daerah Kabupaten/kota Barsela Provinsi Aceh. Dari tabel 4.2.3 dapat dilihat

bukti bahwa nilai t hitung sebesar 5,289 lebih besar dari pada t tabel yaitu 1,67.

Besarnya pengaruh yang ditujukan oleh koefisien regresi adalah 0,578 atau

57,8%. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 jika

dibandingkan dengan α = 0,05 nilai signifikan lebih kecil dari pada α (0,000 <

0,05) artinya H0 ditolak Ha diterima. Hasil penelitian berbeda dengan hasil

penelitian Purwanigsih (2011) bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif

lxxxii

terhadap PAD, apabila jumlah penduduk bertambah maka PAD akan

berkurang. Tetapi hasil yang sama didapat dari penelitian Oktari1, Yomalinda

2,

dan Jolianis3, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatra Barat.

Adanya pengaruh positif penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli

daerah, menandakan penduduk di kawasan kabupaten/kota Barsela sudah mulai

banyak yang bekerja atau penduduk produktif. Penduduk kawasan Basela pada

umumnya bekerja dibidang pertanian meliputi perkebunan dan perikanan,

perdagangan, kontruksi, Keuangan, jasa – jasa dan lain sebagainya.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/

kota kawasa Barsela Provinsi Aceh, dari hasil estimasi menunjukkan bahwa

variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah, dengan bukti nilai t hitung sebesar -1,367 lebih kecil dari t tabel

sebesar 1,67. Walaupun besarnya pengaruh yang ditujukan koefisien

regresisebesar -0,149 atau -14,9% tetapi tidak signifikan. Hal ini dibuktikan

oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,177 jika dibandingkan dengan

α = 0,05 nilai signifikan lebih besar dari pada α (0,177 > 0,05) artinya H0

diterima Ha ditolak. Hasil penelitan ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hidayat (2009), yang menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi

Sumatra Utara pada tingkat kepercayaan 95%.

Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi diduga karena

melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam waktu 7 tahun terakhir, yang dapat

disebabkan oleh perubahan harga barang – barang inventori seperti bahan

lxxxiii

kontruksi, berkurangnya hasil produksi pertanian yang merupakan sektor

unggulan di kawasan Barsela juga dapat menyebabkan laju petumbuhan

melambat. Hasil pertanian yang menjadi unggulan di kawasan Barsela yakni

didominasi oleh Perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, pala, pinang, karet

dan hasil pertanian padi, kacang dan lain-lain. Jika harga komoditi hasil

pertanian tidak stabil maka tidak mungkin tidak berdampak pada pertumbuhan

ekonomi. karena dengan turunnya harga hasil pertanian pendapatan per kapita

para petani menurun. Seperti yang kita ketahui saat ini harga dari komoditi

karet sudah lama turun sehingga para tukang kebun enggan untuk

memproduksinya karena harga jual yang murah, jika para pekebun tetap

mengambil hasil karet maka kebutuhan tidak mencukupi sehingga harus

mencari tambahan pendapatan dengan bekerja dibidang yang lain.

lxxxiv

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil estimasi jumlah penduduk di kabupaten/kota kawasan Barsela

Provinsi Aceh berpegaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli

daerah. Perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota kawasan

Barsela selama 7 tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun terjadi

penurunan pada tahun-tahun tertentu.

2. Pertumbuhanekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan

pendapatan asli daerah di kabupaten/kota kawasan Barsela, karena data

pertumbuhan ekonomi yang didapat selama 7 tahun terakhir dibeberapa daerah

dalam tahun tertentu mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah.

5.2 Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai

pengaruh penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di

kabupaten/kota kawasan Barsela Provinsi Aceh. Berikut ini diajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan tulisan ini yaitu:

1. Dari penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi

yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota Barsela secara rata-rata telah

efektif dan cukup efisien, untuk itu diharapkan kepada pemerintah kabupaten/

kota Barsela agar terus meningkatkan penerimaaan pajak dan retribusi,

disamping itu pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi sehingga lebih

efektif dan efisien.

lxxxv

2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta

penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis

penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat

meningkatkan efektifitas sumber-sumber PAD tersebut, serta meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat.

3. Melihat kembali sektor-sektor perekonomian yang menjadi unggulan dalam

meningkatnya pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan asli

daerah melalui pajak daerah.

4. Penerimaan pajak daerah perlu di pertahankan konsistensinya dan ditingkatkan

secara proposional sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada.

Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua staholder yang ada

didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan sesuai dengan peraturan

perundangan yang ada secara konsisten dan proposional

lxxxvi

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2013), Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Pertumbuhan

Ekonomi Dan Wilayah. Yogyakarta, Graha Ilmu

Badan Pusat Statistik. (2015), Aceh Barat Dalam Anggka 2015. Meulaboh

Badan Pusat Statistik. (2015), Statisitk Daerah Kabupaten Aceh Barat 2015.

Darise, Nurlan. (2009),Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta,PT Macanan Jaya Cemerlang.

Frelistiyani, Winda. (2010), Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel

Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/kota Se-Jawa Pada

Tahun 2006 – 2008). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas

Deponegoro, Semarang 2010.

Hasan, Iqbal. (2003), Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (statistik deskriptif)Edisi

dua. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Hidayat, Haris, Muhammad. (2014),Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi

Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2015.skripsiFakultas Ekonomika

dan Bisnis Universitas Diponegoro

Istianto, Dwi, Donna. (2011),Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-

2009. Skripsi Fakultas EkonomiUniversitas Diponegoro.

Jhingan, M.L., Penerjemah D. Guritno.(2012) Ekonomi Pembangunan Dan

Perencanaan. Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada.

K, Datu, Rindu, Indra. (2012), Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Asli Daerah (Pad) Di Makassar Tahun 1999-

2009.http://repository.unhas.ac.id. Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Mardiasmo. (2004),Perpajakan, Edisi revisi.Yogyakarta, Andi.

Misbahuddin., dan Hasan, Iqbal. 2013. Analisis Data Dengan Statistik. Jakarta,

PT Bumi Aksara.

lxxxvii

Oktari., Yomalinda, Dea., Jolianis. (2014), Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Penapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatra Barat. ejournal-s1.

Stkip-pgri-sumbar.ac.id, Volume 1, No 1, Tahun 2014.

Riduwan. (2012). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian.

Bandung,Alfabeta.

Sanusi, Bachrawi. (2004), Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta, PT Rineka

Cipta.

Sarjono, Haryadi., Julianita, Winda. (2011), SPSS VS LISREL Sebuah Pengantar,

Aplikasi Untuk Riset. Jakarta, Salemba Empat.

Siahaan, P. Marihot. (2013), Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT

Raja Gravido Persada.

Silalahi, Remus., Damanik, Darwin., Effendi, Syahril., dan Fahmi Muhammad.

(2013),Teori Ekonomi Makro. Bandung, Citapustaka Media Perintis.

Siregar, Syofian. (2015), Statistik Terapan. Jakarta, Pranamedia Group.

Siskawati, Nelva. (2014), Pegaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi

Riau. Jurnal Paradigma Ekonomi, Volume 9. No 2.

Sudarman, R.Gunawan. (2005),Analisis Regresi Linier Ganda Dengan SPSS.

Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sugiyono. (2012), Statistik Untuk Penelitian. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono. (2014), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung,

Alfabeta.

Sukirno, Sadano. (2013),Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ktiga. Jakarta,

PT. Raja Gravindo Persada.

Sukirno, Sadano. (2006),Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar

Kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta, Prenada Media Group.

Suparmoko, M. (2002), Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan

Daerah. Jakarta, Andi Offset.

lxxxviii

Susanto, Iwan. (2014),Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, Dan Inflasi Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun

1998-2012). http://www.jimfeb.ub.ac.id/ Vol 2, No 2 2014.

Syakhiruddin. (2008),Statistik Ekonomi.Banda Aceh, Syiah Kuala University

Press.

Tambunan, Mangara. (2010), Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan,

Menggerakkan Kekuatan Lokal Dalam Globalisasi Ekonomi.

Yogyakarta, Graha Ilmu.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah.

Yani, Amad. (2002), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Indonesia. Jakarta, PT Raja Gravindo Persada.